1

BAB VKEDUDUKAN HUKUM PAJAK DAN

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM YANG LAIN

Kelompok 5 :

1. Harfian Ahdi Aula E1B 010 019

2. L. Erlan Julianto. S E1B 010 014

3. Haerunnisa E1B 010 023

4. Nining Handayani E1B 010 039

A. Kompetensi Dasar dan Indikator

A. Pengantar

2

Kompetensi Dasar

Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis kedudukan hukum

pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum yang lain

Indikator

Mengidentifikasi Kedudukan Hukum Pajak dalam Konteks

Pembagian Hukum

Menjelaskan Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Yang

Lain

Hukum Pajak beberapa dekade terakhir merupakan bidang kajian ilmu

hukum yang cukup pesat perkembangannya. Hal ini tentu tidak mengherankan

karena pada hakikatnya hukum pajak merupakan hukum yang mengatur tentang

perpajakan. Pajak sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu sumber

keuangan utama dari tiap-tiap negara yang penggunaannya bertujuan untuk

membangun negara tersebut.

Tugas hukum pajak ini adalah menelaah keadaan-keadaan dalam

masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya

dalam peraturan hukum dan menafsirkan peraturan hukum itu. Oleh karena itu

Hukum Pajak bukan saja harus dipelajari oleh para ahli saja, tetapi juga oleh

semua lapisan masyarakat karena setiap orang dalam suatu negara harus

berurusan dengan pajak.

Hukum pajak ini juga tentu merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia.

Selain itu, hukum pajak juga erat kaitannya dengan hukum-hukum yang lain

seperti dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

B. Uraian Materi

1. Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak dalam

bahasa Inggris, disebut

tax law. Dalam bahasa

Belanda, Hukum Pajak

disebut belasting recht. Di

Indonesia, selain

3

digunakan istilah Hukum Pajak, juga digunakan istilah hukum fiskal.

Sebenarnya hukum pajak dengan hukum fiskal memiliki substansi yang

berbeda. Hukum Pajak hanya sekadar membicarakan tentang pajak sebagai

objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian

keuangan Negara sebagai objek kajiannya.

Hukum Pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan

pajak. Hukum Pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum

tertulis yang memuat sanksi hukum. Hukum Pajak sebagai bagian ilmu

hukum tidak lepas dari sanksi hukum sebagai substansi di dalamnya agar

Pejabat Pajak maupun Wajib Pajak menaati kaidah hukum. Sanksi hukum

yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Konteks Pembagian Hukum

Hukum pajak pada hakikatnya merupakan sebagian dari hukum publik

karena merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan

penguasa dengan warganya. Adapun selain hukum pajak, yang termasuk

dalam hukum publik ini adalah: hukum tata negara, hukum pidana, dan

hukum administrasi negara. Sedangkan hukum pajak ini merupakan bagian

dari hukum administrasi negara walaupun ada beberapa ahli seperti Prof.

Adriani menghendaki bahwa Hukum Pajak berdiri sendiri merupakan suatu

ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Administrasi Negara karena

Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum

administrasi negara pada umumnya, yaitu hukum pajak juga digunakan

sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilah-

istilah tersendiri di bidang perpajakan. Namun kemandirian Hukum Pajak,

umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa

Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum lainnya, padahal Hukum

Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain seperti Hukum Perdata,

Hukum Pidana. Prof. Adriani menyatakan bahwa Hukum Pajak mendasarkan

tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi ia tidak berdiri

di bawah telapak kakinya.

4

3. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum-Hukum Yang Lain

a. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata

5

Hukum

Hukum

Hukum Privat

HTN

HAN

Hukum Pidana

Hukum

Hukum Pajak sangat banyak

kaitannya dengan Hukum perdata

karena pada hakikatnya hukum

pajakmencari dasar kemungkinan

pemungutannya atas kejadian-

kejadian, keadaan-keadaan dan

perbuatan-perbuatan hukum yang

bergerak dalam lingkungan perdata

seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak

karena warisan dsb. Banyak para sarjana hukum termasuk Paul

Scholten mengemukakan bahwa hukum perdata harus dipandang

sebagai hukum

umum yang

meliputi segala-

galanya kecuali jika

hukum publik telah

menetapkan

peraturan yang

menyimpang

daripadanya.

Dalam bukunya “Het Belastingrecht van Indonesia” Mr. W.F. Prins

mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul

karena banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam

perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang

teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata

tidak selalu dianut oleh hukum pajak. Contohnya yaitu apa yang oleh

KUHS ditetapkan dengan istilah “tempat tinggal” seseorang, umumnya

tidak dianut oleh hukum pajak. Ordonansi Pajak Pendapatan 1932

menentukan dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pajak Pendapatan 1944 (dulu

Pajak Peralihan) dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Apakah orang yang

bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan”. Demikian

pula dengan halnya dengan istilah “hibah” yang dalam KUHS telah diatur

6

Pajak

dalam pasal-pasal 1666 dan seterusnya. Pajak atas hibah yaitu selain

dikenakan pajak atas hibah dalam arti formal dengan nyata-nyata

menetapkan objek pajak itu hibah dalam arti material sehingga

perbuatan seperti pembebasan suatu utang, pembayaran utang orang

lain, penjualan dengan harga sangat murah, ataupun pembelian dengan

harga sangat tinggi sering tidak luput dari pengenaan pajak atas hibah

tersebut.

Hubungan erat dengan hukum perdata dapat juga disebabkan oleh

adanya kenyataan yaitu bahwa bilamana diperlukan suatu penjelasan

mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undang, dalam

hal demikian seringkali harus dipertimbangkan secara matang

interpretasi yang mana yang harus digunakan, apakah yang yuridis atau

menurut kenyataan (ekonomis).

Sebaliknya, pengaruh hukum pajak terhadap hukum perdata sangat

besar pula sesuai

dengan prinsip lex

specialis derogat lex

generalis atau

peraturan yang lebih

khusus harus

diutamakan ketimbang

peraturan yang lebih

umum. Maka dalam

setiap Undang-

Undang tak terkecuali peraturan-peraturan pajak harus juga tunduk pada

ketentuan (lex specialis derogat lex generalis). Sebagai contoh

menyimpang dari yang ditetapkan dalam KUHS pasal 1602 “Majikan

berkewajiban membayar upah seluruhnya, maka Ordonansi Pajak Upah

1935 ditentukan dalam Pasal 23, dan Ordonansi Pajak Pendapatan

(Peralihan) 1944 dalam Pasal 171 yaitu “Bahwa majikan diberi hak

(bahkan ditunjuk) untuk memotong dulu Pajak upah/Pajak

Pendapatannya (Peralihan)dari upah itu sebelum diterimakannya.

7

Demikian pula adanya sanksi (ancaman) yang terdapat dalam Pasal 18

dari Ordonansi Bea (Pajak) Balik Nama 1924 berpengaruh besar dalam

lapangan hukum perdata yang sama sekali tidak menyebut tentang

akibat ini yaitu sebelum pajak mengenai balik nama suatu benda tidak

bergerak (Misal sebidang tanah hak eigendom) dilunasi, maka benda itu

tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain.

b. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Pidana

Hukum pidana seperti yang terdapat dalam KUHP dan diluarnya

yaitu dalam ketentuan Undang-Undang yang khusus untuk mengadakan

peraturan-peraturan dalam segala lapangan merupakan suatu

keseluruhan yang sistematis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku 1

KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan

diluar KUHP itu.

Adapun hak menyimpang dari peraturan-peraturan yang tercantum

dalam KUHP di Indonesia diperoleh pembuat Ordonansi sejak 16 Mei

1972 dan kesempatan itu banyak digunkan karena pada kenyataannya

bahwa peraturan-peraturan administratif pun sangat membutuhkan

sanksi-sanksi sebagai penjamin agar ditaati oleh masyarakat luas,

misalnya tentang dapatnya badan hukum dikenakan suatu hukuman.

Dalam KUHP banyak memuat ancaman bagi pelanggaran-pelanggaran

terhadap peraturan pajak antara lain terdapat dalam Pasal 322 KUHP

yang berisi ancaman terhadap pegawai yang dengan sengaja telah

membuka rahasia jabatan yang seharusnya disimpan baik-baik.

Begitupun di dalam UU Pajak prinsip ini diatur antara lain dalam Pasal

21 yo 25 Ordonansi Pajak Pendapatan (peralihan) 1944 dan Ordonansi

Pajak Perseroan dalam Pasal 47 jo 49.

Adapun penyimpangan lain dari prinsip utama hukum pidan umum

yang terdapat dalam UU Pajak yaitu bahwa bagaimanapun juga Fiskus

8

Hukum Pajak

Hukum Perdata

Digunakan sebagai acuan dalam pajak

Mengatur hubungan antar orang pribadi(individuil)

harus diberi ganti rugi (sebagai hukuman terhadap wajib pajak yang

berbuat salah), hal ini

dinyatakan dalam Pasal

367 dan Pasal 368 HIR.

Peraturan tersebut

menetapkan Pasal 77

KUHP tidak berlaku

untuk pajak, sehingga

yang bertanggung jawab

atas benda-benda,

penyitaan-penyitaan dan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh

wajib pajak sendiri tetapi karena meninggal dunia setelah dijatuhi

hukuman karena suatu pelanggaran terhadap peraturan pajak) adalah

ahli warisnya.

Adapun batas-batas antara antara tugas aturan-aturan tentang

hukuman dalam Undang-undang Pajak/ Undang-Undang Fiskal dan

Hukum Pidana Sipil letaknya tidak pasti, seakan-akan tidak diatur

dengan tentu.

Kebutuhan untuk memasukkan peraturan-peraturan yang

menyimpang dari ketentuan umum dalam hukum pidana fiskal semakin

lama semakin berkurang. Kecendrungan ini kemungkinan disebabkan

adanya kesadaran bahwa tata tertib hukum kini meliputi segala hal,

lagipula diberlakukannya segala macam hukuman adalah adanya

kemauan para penguasa untuk mendahulukan kepentingan umum.

Menurut Prof. Dr. J. van der Poel bahwa hukum pidana fiskal harus

sebanyak mungkin sesuai dengan hukum pidana umum walaupun sudah

barang tentu ada perbedaannya karena hukum pajak membutuhkan

sampai detail-detailnya.

Dalam soal pajak, negara saling berhadapan dengan warganya

yaitu dalam menunaikan tugasnya untuk mengatur hubungannya

dengan warga negara. Oleh karena itu sehingga administrasi negara

9

yaitu peraturan-peraturan mengenai cara pemerintah dan aparaturnya

menunaikan tugasnya.

c. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum pajak, untuk timbulnya hutang pajak bagi warga

negara harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah (utang pajak

menurut ajaran Formal). Menurut ajaran materiil, timbulnya utang pajak

muncul dengan sendirinya yaitu pada saat ditentukan oleh undang-

undang sekaligus dipenuhi syarat subyek dan syarat objek.

Syarat subyektif adalah syarat yang melekat pada diri subyek

yang bersangkutan. Seperti lahir di indonesia, domisili di Indonesia,

berkedudukan dan didirikan di Indonesia, memiliki kekayaan di

Indonesia dll.

Syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran

pengenaan pajak (objek pajak). Seperti orang yang tinggal di indonesia

memperoleh penghasilan dan penghasilan memenuhi syarat untuk

dikenai pajak.

10

Hukum Pajak

Hukum Pidana

Digunakan sebagai acuan dalam pajak

Mengatur pengenaan sanksi atas pelanggaran

peraturan

Rangkuman

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi

wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan

kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan hukum

publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-

orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib

pajak).

Hukum pajak secara umum masuk dalam Hukum Administrasi Negara,

akan tetapi menurut Prof.PJA. Adriani, hukum pajak harus dipisahkan dan tidak

menjadi bagian Hukum administrasi negara, hal ini disebabkan karena hukum

pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara,

yang fungsi ini tidak dimiliki oleh Hukum Administrasi negara.

1. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Lainnya

Hukum pajak dengan Hukum Perdata :

a. Hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan dan

perbuatan yang berada dalam lapangan perdata sebagai odjek

pengenaannya. Misalnya pada kepemilikan bumi dan bangunan akan

dikenakan pajak bumi dan bangunan. Hubungan bumi dan bangunan

dengan pemiliknya adalah merupakan hubungan perdata.

b. Hukum pajak mengunakan istilah-istilah dalam hukum perdata, misalnya

kompensasi, pembebasan utang, pambayaran, daluwarsa, domisili dan

lain-lain. Namun dalam penerapannya harus sudah ditentukan dalam

UU.

11

L a t i h an

Hukum pajak dengan Hukum Pidana :

a. Ketentuan pidana tidak hanya ada dalam KUHP tetapi juga di luar

KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan “ Ketentuan-ketentuan dalam

Bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan

yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan

pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.

b. Disamping itu dalam ketentuan perpajakan juga terdapat sanksi pidana.

Hukum pajak dengan Hukum Administrasi :

a. Dalam hukum pajak, untuk timbulnya hutang pajak bagi warga negara

harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah ( SPT). (utang pajak

menurut ajaran Formal).

b. Menurut ajaran materiil, timbulnya utang pajak muncul dengan

sendirinya yaitu pada saat ditentukanuleh undang-undang sekaligus

dipenuhi syarat subyek dan syarat objek.

1. Jelaskan pengertian hukum pajak dalam arti sempit dan luas !

2. Bagaimana kedudukan hukum pajak dalam konteks pembagian hukum di

Indonesia ?

3. Jelaskan hubungan hukum pajak dengan hukum :

a. hukum pidana

b. Hukum perdata

c. Hukum administrasi

12

GLOSARIUM

Eigendom : Hak milik

Lex specialis

derogate lex generalis : Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum

yang bersifat umum.

Ordonasi : Peraturan pemerintah.

HIR : Herzien Inlandsch Reglement

KUHP : Kitab undang-undang Hukum Pidana

KUHS : Kitab undang-undang Hukum Sipil/ KUHPer

Fiskus : Pegawai pajak

Hibah : Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang

lain dilakukan pada waktu masih hidup serta

pemberiannya pada waktu penghibahan masih hidup juga.

13

Biodata Penyusun

1. Nama : Harfian Ahdi Aula

NIM : E1B 010 019

TTL : Suela Lombok Timur,

25 Juni 1992

Pend.

Terakhir : SMAN 1 Suela, LOTIM

Email : harfian17@gmail.com

HP : 081917979666

Tugas : Mencari Materi &

Membuat Power

Point

2. Nama : L. Erlan Julianto. S

NIM : E1B 010 014

TTL : Praya, 28 Juli 1992

Pend.

Terakhir : MA. MUALLIMIN NW PANCOR

Email : erlanjulianto@rocketmail.com

HP : 085792798336

Tugas : Design Buku Ajar

3. Nama : Haerunnisa

NIM : E1B 010 023

TTL : Kediri, 22 Februari 1991

Pend.

Terakhir : MA PP NURUL HAKIM

Email : nisahaerun19@yahoo.com

14

Daftar Pustaka

HP : 087864650211

Tugas : Mencari Materi

4. Nama : Nining Handayani

NIM : E1B 010 039

TTL : Sikur, 10 Mei 1991

Pend.

Terakhir :

Email :

HP :

Tugas : Mencari Materi

Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT

Refika Aditama

Anonim, 2012. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Diakses dari http://cortings.wordpress.com/2012/01/22/kedudukan-hukum-

pajak-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/

15