Pertemuan 1

1. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (Guru Besar HukumPajak Universitas Amsterdam) :

“Pajak adalah iuran Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurutperaturan-peraturan, dengan tidak mendapatprestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk danyang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH :

“Peralihan kekayaan dari sector swasta ke sektor publikberdasarkan Undang - undang yang dapat dipaksakandengan tidak mendapat imbalan yang secara langsungdapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayaipengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alatpendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuanyang ada di luar bidang keuangan Negara.”

3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungutoleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasakolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

4. Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat :

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripadakekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukantertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurutperaturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah sertadapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dariNegara secara langsung, untuk mencapaikesejahteraan umum.”

5. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP No. 28/2007 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP,Ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak

tersebut, yaitu: Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; Sifatnya dapat dipaksakan; Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat

dirasakan oleh pembayar pajak; Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh

pemerintah pusat maupun daerah; Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyrakat umum.

Pungutan selain pajak disebut juga dengan Retribusi.

Pungutan lain yang bersifat memaksa seperti retribusi pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan pajak, kecuali dalam hal imbalannya yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah: Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;

Sifat pungutannya dapat dipaksakan;

Pemungutannya dilakukan oleh Negara;

Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan

Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan. Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

Sejarah Pemungutan Pajak

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberiansecara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatukewajiban yang dapat dipaksakan yang harusdilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorangraja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikanupetinya kepada raja atau penguasa berbentuk naturaberupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnyaseperti pisang, kelapa, dan lain-lain.

Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakanuntuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasasetempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnyahanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah adatekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikanoleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentinganrakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyatatau penguasa digunakan untuk kepentingan umumseperti untuk menjaga keamanan rakyat, memeliharajalan, membangun saluran air, membangun saranasosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti(pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dansifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuatsuatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebihdiperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilahmaka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akandikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyatsendiri.

Dalam dunia perpajakan, sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgeter dan regulerend. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi budgeter

Adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Fungsi regulerend

Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat pengatur keadaan sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu adanya pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi untuk PPnBM.

Fungsi demokrasi dari pajak

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajiban membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap pemerintah.

Fungsi redistribusi

yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyrakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif pada undang-undang pajak yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Dalam menjalankan tugas negara, makapemerintah memerlukan dana. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dari pajak maupun dari non pajak. Penerimaan tersebut dilaporkan dalamAPBN setiap tahunnya.

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA:

Perusahaan-perusahaan Negara

Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasaipemerintah

Denda-denda dan perampasan-perampasan untukkepentingan umum

Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar

Hibah

Retribusi, dan sumbangan

Pajak

Non-Pajak

Hibah

SUMBER PENERIMAAN

NEGARA

RetribusiPenerimaaan dariperusahaan negaraDenda-denda danperampasan-perampasanuntuk kepentinganumumHak-hak waris atasharta peninggalanterlantarPinjaman

Penerimaan

Non-

Pajak

Sumber penerimaan: Perusahaan-perusahaan

Negara

Retribusi dan sumbangan

Barang-barang milikpemerintah atau yang dikuasai pemerintah

Denda-denda danperampasan-perampasanuntuk kepentingan umum

Hak-hak waris atas hartapeninggalan terlantar

Hibah

Pajak : PPH, PPN & PPNBm, PBB dan BPHTB

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Negara:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hibah

Penerimaan Perpajakan