bab vi pengembangan wilayah nusa tenggara … · dibandingkan tahun 2009 menunjukkan adanya...
TRANSCRIPT
BAB VI
PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2012
RKP 2012 III.6-1 III.6-1
BAB VI
PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
6.1 Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini
Kinerja pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam bidang ekonomi tahun 2010
dibandingkan tahun 2009 menunjukkan adanya penurunan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan peningkatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor utama perekonomian
wilayah Nusa Tenggara adalah sektor pertanian sebesar 30,42 persen, sektor jasa sebesar
16,42 persen, dan sektor perdagangan dan restoran sebesar 15,87 persen. Usaha
mendorong perekonomian Nusa Tenggara melalui realisasi investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif kecil, dengan
peringkat iklim investasi di Nusa Tenggara juga tergolong rendah. Berdasarkan kondisi ini,
maka perlu adanya peningkatan kondisi kinerja ekonomi daerah dan keamanan usaha,
serta didukung pula dengan promosi investasi supaya dapat meningkatkan iklim investasi
di wilayah Nusa Tenggara. Sementara itu, PDRB per kapita wilayah Nusa Tenggara terus
meningkat, namun apabila dibandingkan dengan rata-rata PDRB nasional, PDRB wilayah
Nusa Tenggara termasuk rendah.
Dalam bidang sosial, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Agustus 2010di
wilayah Nusa Tenggara menunjukkan penurunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
kenaikan di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu tingkat kemiskinan di wilayah Nusa
Tenggara masih sangat tinggi, yaitu masih di atas 20 persen, meskipun jumlah tersebut
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disisi lain, nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Nusa Tenggara juga masih sangat rendah. IPM di
Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 berada di peringkat 31 secara nasional,
sedangkan provinsi Nusa Tenggara Barat berada di peringkat 32 nasional. Meskipun IPM di
wilayah Nusa tenggara secara umum meningkat, namun peningkatan ini masih di bawah
rata-rata nasional, dan tidak merubah peringkat IPM secara nasional.Hambatan
peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara adalah terbatasnya
tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran
tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, terbatasnya prasarana dan sarana transportasi,
serta terbatasnya daya beli masyarakat. Dalam hal pembangunan berbasis gender, Indeks
Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan pada tahun
2009, meskipun nilainya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,7. Rendahnya nilai
tersebut disebabkan oleh rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur
Harapan Hidup (UHH) perempuan.Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) wilayah
Nusa Tenggara tahun 2009 untuk masing-masing provinsi juga mengalami peningkatan
meski nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar
63,52.Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di
III.6-2 RKP 2012
parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional dan upah nonpertanian
perempuan.Dari segi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) juga masih rendah. Hal sama
juga ditunjukkan oleh tingkat Rata-rata lama sekolah yang hanya 6,6 tahun, jauh di bawah
rata-rata nasional 7,7 tahun. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah
Kalimantan, terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di
daerah perdesaan dan pedalaman.
TABEL 6.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA
Perkembangan Pembangunan
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000)
6,29 5,13
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
51,59
(Peringkat 27)
50,84
(Peringkat 28)
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
4.130 2.578
Persentase Pengangguran Tahun 2010 (Agustus)
5,29 3,34
Persentase Kemiskinan
Tahun 2010 (Maret) 21,55 23,03
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
64,66 (Peringkat 32)
66,6 (Peringkat 31)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
55,72 63,74
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
55,44 61,94
Umur Harapan Hidup
Tahun 2010 67,0 69,9
Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2009 6,6 6,6
Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2009 menyumbang 13,56 persen hasil produksi
kedelai nasional. Untuk komoditas jagung dan kedelai, wilayah Nusa Tenggara
menyumbang 5,46 persendan 3,93 persen. Komoditas tanaman perkebunan yang menjadi
unggulan di wilayah ini adalah tembakau yang menghasilkan 30,37 persen produksi
nasional. Tanaman perkebunan lain yang dihasilkan adalah kopi sebesar2,97 persen dan
RKP 2012 III.6-3 III.6-3
kakao1,7 persen.Produksi perikanan di Nusa Tenggara lebih bergantung kepada hasil
perikanan tangkap dibandingkan dengan perikanan budidaya serta hasil rumput laut yang
merupakan komoditas utama dari wilayah Nusa Tenggara.
Dalam hal infrastruktur, kebutuhan konsumsi listrik dan rasio nelektrifikasi di Nusa
tenggara juga masih tergolong rendah. Rasio Elektrifikasi tahun 2007 di Nusa Tenggara
Timur baru sekitar 25,99 persen dan di Nusa Tenggara Barat 33,19 persen.Wilayah Nusa
Tenggara menghadapi permasalahan yang kompleks berkaitan dengan ketertinggalan dan
keterisolasian.Upaya pengembangan wilayah masih menghadapi kendala, yaitu rendahnya
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia, khususnya untuk jalan,
jembatan, dan berbagai sarana transportasi terutama di daerah terpencil dan daerah
tertinggal. Luas irigasi di kepulauan Nusa Tenggara sampai dengan tahun 2007 mencapai
486,31 ribu hektar atau sekitar 7% dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang
tersebar di Nusa Tenggara Barat sekitar 43% dan Nusa Tenggara Timur sekitar 57% yang
terdiri atas kewenangan Pemerintah Pusat seluas 128,77 ribu hektar, kewenangan
pemerintah provinsi 123,91 ribu hektar, dan kewenangan kabupaten 233,63 ribu hektar.
Dari total 486,31 ribu hektar daerah irigasi di kepulauan Nusa Tenggara hanya 26,97 ribu
hektar (6%) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih
mengandalkan dari aliran sungai, baik melalui bendung maupun free intake. Bendungan
yang terbangun di wilayah Nusa Tenggara untuk menjamin ketersediaan air irigasi, air
baku, dan PLTA diantaranya Bendungan Batujai dan Pengga di Pulau Lombok, Bendungan
Mamak, Tiu Kulit, Batubulan, Gapit, Sumi dan Pelaperado di Pulau Sumbawa, serta
Bendungan Tilong di Nusa Tenggara Timur.
Wilayah Nusa Tenggara juga menghadapi bencana alam banjir, tercatat selama
tahun 2010 banjir yang melanda di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Dalam bidang pertahanan dan keamanan,
dua masalah utama yang dihadapi olehwilayah Nusa Tenggara adalah pengamanan dan
pengembangan daerah perbatasan dan konflikhorizontal meskipun kedua masalah ini
tidak terjadi di semua provinsi di wilayahNusa Tenggara. Di wilayah Nusa Tenggara
sempat terjadi eskalasi konflik yang disebabkan oleh krisis ekonomi, politik, sosial budaya,
hingga keagamaan. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur potensi konflik juga
muncul di perairan yang berbatasan dengan Timor Leste. Konflik semacam ini berbahaya
karena dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, khususnya karena belum ada
kesepakatan tentang garis batas laut kedua negara, serta masih adanya eksodus pengungsi
dari Timor Leste. Selain itu, masih belum diberlakukan pos lintas batas sehingga terjadi
permasalahan pada arus barang dan arus migrasi. Hal ini menjadi salah satu pendorong
terjadinya perdagangan ilegal dan kunjungan ilegaloleh masyarakat negeri tetangga.
6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Nusa Tenggara, maka tujuan
pembangunan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 adalah untuk:
III.6-4 RKP 2012
1. meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara.
2. meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan
publik dasar.
3. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat dan
Timur.
4. meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional.
5. mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara.
6. meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah.
7. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan,
pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon).
8. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di
wilayah Nusa Tenggara.
9. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Mengacu pada tujuan dari pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sasaran yang
dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 adalah
sebagai berikut:
1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan
dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran
serta pendapatan per kapita.
2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.
3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.
4. berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa
Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.
5. meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya
industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.
6. pembangunan sistem penyediaan air baku dalam rangka pencapaian target MDGs,
diantaranya pembangunan air baku lembah Sempage-Sekotong Lombok, air baku
Kecamatan Suralaga Lombok Timur, bangunan pengambilan dan saluran pembawa air
baku Raknamo dan Kolhua di NTT;
7. percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di
Daerah Irigasi (DI) Bena, DI Mbay kiri, DI Kawangu di NTT, DI Arahmanno, DI Ama
Baina, dan Saluran HLD Babak-Rutus pada jaringan irigasi interkoneksi P. Lombok di
NTB.
8. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan waduk
Pandanduri di Lombok Timur, dan pembangunan 34 embung di NTT.
9. menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan
ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan
RKP 2012 III.6-5 III.6-5
kegiatan prioritas antara lain pembangunan perkuatan tebing Sungai Jangkok
Mataram, Sungai Brang Beh dan Sungai Mamak/Langam Sumbawa, rehabilitasi
prasarana pengendali banjir sungai-sungai di NTT, diantaranya Sungai Oe Nakadale,
Sungai Dendeng, Sungai Noebesi, S. Noemuti, S. Mota Merak, dan Sungai Karendi;
10. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23
Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM,
harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan
standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
TABEL 6.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi 1)
(%)
Kemiskinan 2)
(%)
Pengangguran 3)
(%)
Nusa Tenggara Barat 3,30 – 3,75 20,17 3,15 – 2,90
Nusa Tenggara Timur 5,60 – 6,15 21,10 1,65 – 1,45
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan
kerja.
TABEL 6.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
Provinsi Angka Kematian
Bayi 1) Rata-Rata Lama
Sekolah 2) Umur Harapan
Hidup 3)
Nusa Tenggara Barat 41 7,24 67,76
Nusa Tenggara Timur 30 6,82 70,58
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas
Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun
per 1000kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk
berusia 15tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
III.6-6 RKP 2012
6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara
Pengembangan wilayah Nusa Tenggara, sebagai salah satu wilayah kepulauan
dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste,
perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai dengan
potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Wilayah Kepulauan Nusa
Tenggara yang terletak di sebelah timur wilayah Jawa-Bali belum sepenuhnya mendapat
manfaat dari interaksi ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi nasional tersebut.
Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara kedepan diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan
memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan
strategi pengembangan wilayah di tahun 2011, membutuhkan upaya-upaya sinergi pusat
dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi.
Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya
pada saat ini, menuntut peranan wilayah Nusa Tenggara yang lebih besar dibandingkan
dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui
konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan
kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Bali dan Nusa Tenggara yang
pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari
sisi ketersediaan dan potensi yang dimiliki khususnya potensi pariwisata, serta potensi
komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai, dan perkebunan seperti Kopi,
Kakao, dan Tembakau. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi ke depan di Koridor Nusa Tenggara, pengembangan wilayahnya diarahkan
sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional.
Pada tahun 2012, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari wilayah Nusa
Tenggara difokuskan sebagai wilayah percepatan pembangunan yang akan dilakukan
dengan strategi :
1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan melalui kebijakan :
a. Pengembangan cluster industri pertanian jagung;
b. Pengembangan cluster industri pertanian kakao,
c. Pengembangan sentra produksi peternakan sapi;
d. Pengembangan sentra produksi rumput laut; dan
e. Pengembangan sentra produksi garam.
2. Pengembangan pariwisata pulau komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di wilayah
Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan :
a. Meningkatkan aksesibilitas ke wilayah pariwisata melalui keterpaduan
transportasi darat dan laut;
b. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata berstandar internasional;
c. Pengembangan jalur wisata lanjutan dengan wilayah lain, Bali dan NTB;
RKP 2012 III.6-7 III.6-7
3. Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau,
wilayah tertinggal dan terpencil melalui kebijakan
a. Mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara;
b. Meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar;
c. Mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau;;
d. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi;
e. Peningkatan dan pengembangan jalan perbatasan;
f. Peningkatan dan pengembangan kelistrikan;
g. Pengembangan perumahan rakyat.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kebijakan :
a. Peningkatan akses pendidikan;
b. Peningkatan akses kesehatan;
c. Pemberdayaan ekonomi lokal;
d. Penyediaan sarana dan prasarana dasar ekonomi seperti pasar dan lembaga-
lembaga keuangan/perbankan termasuk koperasi;
e. Pemberian bantuan modal usaha dan bimbingan teknis usaha kepada masyarakat
ekonomi lemah, pengusaha kecil dan menengah;
f. Kerjasama dengan berbagai pihak terutama dunia usaha/swasta untuk membantu
memasarkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dalam arti luas
dan berbagai produk industri mikro, kecil dan menengah serta jasa lingkungan
termasuk pariwisata; serta penanganan warga baru.
5. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis melalui kebijakan :
a. Meningkatkan stabilitas keamanan perbatasan;
b. Mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan;
c. Mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional; serta
d. Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan
pengembangan kawasan.
Dengan memperhatikan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dan
Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara
dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat, maka pengembangaan wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 terutama diarahkan
untuk:
(1) mengembangkan kota-kota di wilayah pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan
industri kemaritiman terpadu sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana
dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;
III.6-8 RKP 2012
(2) mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu
kesatuan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan
sarana yang memadai;
(3) meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota pesisir yang menghubungkan poros
Aceh-Atambua sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat;
(4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan
Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata
alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali-
Lombok-Komodo-Tana Toraja;
(5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk
pemasarannya, yang berorientasi eksport, dengan mengutamakan pengelolaan
sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama
antarwilayah, maupun antar kawasan;
(6) meningkatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama
Ekonomi Internasional, baik secara bilateral dengan Australian dan Timor Leste,
maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional;
(7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa
Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta
(8) mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan
laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai “beranda depan” Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara, pusat-
pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional
(PKN)diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi
pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah:
1. Mataram diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor produksi pertanian
tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan
tangkap, wisata ecotourism, serta wisata bahari.
2. Kupang diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan, perikanan
tangkap, wisata ecotourism, industri pengolahan serta hasil pertambangan.
Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu
perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Nusa Tenggara
tahun 2012 salah satunya adalah pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan
berbasis sumber daya alam yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan
Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang
melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri
unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah. Sementara itu untuk mendukung 11
RKP 2012 III.6-9 III.6-9
prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-
2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai
berikut.
TABEL 6.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
1 Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah
daerah dalam implementasi tata
kelola yang baik; penyelenggaraan
otonomi daerah yang efektif;
peningkatan kualitas pelayanan
publik, dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan.
(1) melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah.
(2) meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif.
(3) meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah.
(4) meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dan perizinan.
(5) meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
(6) mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.
2 Pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi.
(1) meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja;
(2) meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal;
(3) menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara;
(4) meningkatkan fasilitas pendidikan non-formal.
3 Kesehatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
(2) Memperbaiki status gizi masyarakat.
(3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan.
(4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
(5) Meningkatkan ketersediaan obat
III.6-10 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan
sistem pembiayaan jaminan kesehatan.
(7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
(8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4 Penanggulangan Kemiskinan
memperluas dan meningkatkan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan standar hidup dan pembangunan sumber daya manusia.
(1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(2) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-rakyat.
(3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5 Ketahanan Pangan
mengoptimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, seperti rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan.
(1) mengembangkan sentra produksi rumput laut;
(2) mengembangkan sentra produksi jagung;
(3) mengembangkan sentra produksi kakao;
(4) mengembangkan sentra produksi peternakan;
(5) mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap.
(6) Mempertahankan/meningkatkan produktivitas sentra-sentra produksi beras yang salah satunya ditempuh melalui pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
6 Infrastruktur mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk meningkatkan interkonektivitas
(1) mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara.
(2) meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan
RKP 2012 III.6-11 III.6-11
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
antarkota, antarpulau, wilayah tertinggal, dan wilayah terpencil, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Bali - Nusa Tenggara.
terdepan/terluar. (3) mengembangkan jaringan
transportasi penyeberangan antarpulau (pelabuhan).
(4) mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape.
(5) mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko.
(6) mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima.
(7) meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal;
(8) mengembangkan perluasan jaringan listriknya baik terintegrasi maupun yang terisolasi untuk meningkatkan jangkauan dan keandalan memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK);
(9) memfasilitasi pengembangan e-government.
(10) meningkatkan sistem penyediaan air baku dan air minum, pembangunan prasarana banjir dan pengamanan pantai serta pembangunan waduk; serta
(11) mengurangi dampak kejadian banjir dan abrasi pantai melalui pembangunan sarana/prasarana banjir dan pengaman pantai.
7 Iklim Investasi dan Usaha
mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.
(1) Meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja terutama pada pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah.
(2) Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi terutama di bidang pengolahan pangan.
III.6-12 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
(3) Pengembangan pelayanan informasi pasar kerja di wilayah-wilayah pengembangan koridor ekonomi.
8 Energi pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.
(1) pemerataan dan peningkatan akses dan layanan masyarakat terhadap listrik
(2) mengembangkan infrastruktur memanfaatkan EBT (angin, solar, biomasa, energi laut, dan panas bumi)
9 Lingkungan Hidup dan Bencana
pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan daya dukung lingkunga dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara arif.
(1) meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah;
(2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
(3) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara
(4) pengarus-utamaan pengurangan resiko bencana ke dalam semua aspek pembangunan;
(5) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana formal dan lokal; dan
(6) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam.
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
mengembangkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional serta memantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Prioritas wilayah perbatasan pada tahun 2012 yaitu: Amfoang Timur di Kabupaten Kupang; Insana Utara, Bikomi Utara, Bikomi Nalulat di Kabupaten Timor Tengah Utara; Kobalima Timur, Lamaknen Selatan, Tasifeto Timur di Kabupaten Belu; serta Rote Ndao dan Alor di Kabupaten Kalabahi.
(1) meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan;
(2) mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan;
(3) mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional;
(4) menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan.
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan,
(1) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah;
(2) peningkatan kualitas pengelolaan,
RKP 2012 III.6-13 III.6-13
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
(3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah,
(4) peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
meningkatkan penegakan hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi.
meningkatkan penegakan hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi.
13 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Meningkatkan peran pemerintah daerah terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat didalam upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi.
(1) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui penyediaan informasi serta peningkatan pengamanan di pintu keberangkatan.
(2) meningkatkan kualitas Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI di Nusa Tenggara Barat.
14 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya, terutama wisata bahari.
(1) meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut;
(2) mengembangkan destinasi, pemasaran, dan sumber daya pariwisata;
(3) meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Gili Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandarinternasional;
(4) mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk Kupang;
(5) meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya;
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
III.6-14 RKP 2012
RKP 2012 III.6-15 III.6-15