bab1

Laporan Akhir

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan arahan

kebijakan dan strategi Nasional pemanfaatan ruang wilayah Negara

yang berfungsi menjadi pedoman bagi instansi sektoral dalam

pengembangan wilayah.. PP ini telah menetapkan 76 KSN yang terdiri

dari lima sudut kepentingan, yaitu 1) pertahanan dan keamanan, 2)

pertumbuhan ekonomi, 3) sosial budaya. 4) pendayagunaan

sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan 5) fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup.

Salah satu bentuk Kawasan Strategis Nasional tersebut ialah Kawasan

Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya disebut Kapet. Kapet adalah

kawasan yang cakupannya meliputi beberapa wilayah adminstratif

kabupaten atau kota. Masing-masing wilayah sebagai kesatuan

sebenarnya sudah memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Agar

supaya antar wilayah tersebut tidak terjadi persaingan yang merugikan,

Kapet berusaha memaduserasikan potensi masing-masing wilayah agar

daya tumbuh kembang lebih cepat, saling mengisi dan mendukung,

sehingga kemampuannya menjadi lebih besar sehingga mampu menarik

dan mendorong percepatan ekonomi wilayah lebih baik.

Kapet Bank Sejahtera semula adalah Kapet Bukari yang terdiri

Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kendari yang di

bentuk berdasarkan Keppres No: 168 tahun 1998 dan Keppres no :

150/2000 . namun dengan adanya perkembangan dan pergeseran

wilayah maka terjadi reposisi dan revitalisasi berdasarkan SK Gubernur

Nomor 393 Tahun 2008, dengan alasan strategis wilayah

disempurnakan menjadi Kapet Bank Sejahtera. Wilayahnya mencakup

Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kolaka.sebagai koridor ekonomi

wilayah Sulawesi Tenggara yang disebut kawasan inti atau zona utama

Fasilitasi Penyiapan Raperpres RTR KSN Kapetbanksejahtera Sulawesi Tenggara Halaman I - 1

Laporan Akhir

serta Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe

Selatan, Kabupaten Konawe Utara sebagai hinterland atau Zona

penunjang yang memiliki potensi unggulan pertambangan, perkebunan,

pertanian, kelautan dan pariwisata. Didukung oleh posisi geografis yang

strategis serta memiliki infrastruktur transportasi, Kapet Bank Sejahtera

diaharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan (growth centre) dan

penggerak utama (prime mover) pengembangan ekonomi di daerah.

Sampai saat ini masing-masing wilayah sudah memiliki RTRW. Kota

Kendari sedang melakukan revisi RTRW, demikian pula Kabupaten

Kolaka. Kabupaten Konawe memiliki RTRW 2004 yang belum pernah

direvisi kembali. Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang,

dokumen RTRW masing-masing wilayah harus direvisi dan

disempurnakan berdasarkan pola UU 26/2007. Selain itu pada

kenyataannya masing-masing RTRW masih memikirkan wilayahnya

sendiri, sehingga sangat mungkin akan terjadi konflik antar wilayah

dalam penataan ruang terutama dalam pemanfaatan sumber daya

alam.

Berkaitan dengan pengembangan Kapet Bank Sejahtera yang mencakup

zona utama dan zona penunjang tersebut maka, seperti diketahui

dengan adanya target penyelesaian Raperpres RTR KAPET dalam

program kerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan masuk dalam

salah satu penilaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum; yang

didalamnya termasuk Fasilitasi Penyiapan Raperpres RTR KAPET BANK

SEJAHTERA SULTRA, oleh karena itu melalui mekanisme tugas

Dekonsentrasi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bidang

Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara maka

KAPET Bank Sejahtera Sultra perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi

Penyiapan Raperpres RTR KSN KAPET sebagai upaya penyiapan

Raperpres RTR KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Maksud


Laporan Akhir

Maksud dari kegiatan ini adalah mempercepat pelaksanaan

penyiapan penyusunan Raperpres RTR KAPET BANK SEJAHTERA

SULTRA sehingga dapat digunakan acuan stake holder dalam

perencanaan program pembangunan diwilayah KAPET.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan

arahan bagi pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang bagi

KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA sehingga diharapkan akan

tercipta pembangunan yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dan UU No. 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang.

1.2.3. Sasaran.

Sasaran dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

Tersusunnya Raperpres RTR KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA

dengan dilengkapi dengan minimal keluaran peta skala 1 :

100.000 yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Tersusunnya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang

yang menyangkut aspek kelembagaan, perizinan, insentif dan

disinsentif, pengenaan sanksi hukum, dan hal-hal yang

menyangkut tertib tata ruang lainnya.

Terselenggaranya rapat koordinasi di daerah

Focus Group Discusion antar sektor di daerah

1.3. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

1.3.1. Lingkup kegiatan ini adalah:

Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan

Raperpes RTR KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA

Identifikasi persoalan-persoalan pemanfaatan ruang yang ada

di lingkup wilayah dalam KAPET.

Penyusunan peta-peta tematik dengan minimal keluaran peta

skala 1 : 100.000


Laporan Akhir

Focus Group Discusion didaerah

Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan sektoral di

pemerintah pusat.

1.3.2. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di KAPET BANK SEJAHTERA SULTRA

Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.4. OUTPUT KEGIATAN

Kegiatan penyusunan RAPERPRES KAPET Bangsejahtera Tahun 2012 ini

dibagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan pekerjaan dan system

progress, sehingga nantinya menjadi suatu rangkaian kegiatan yang

akan dilaksanakan nantinya dalam penyusunan. Dalam pembahasan,

secara garis besar mencakup penjelasan tentang : substansi tahapan

pekerjaan, kegiatan persiapan survey lapangan, penyusunan laporan-

laporan hasil pekerjaan, kegiatan swakelola, dan rencana kerja

keseluruhan, penjelasan untuk tiap laporan kerja yang akan dibuat.

Kegiatan Penyusunan RAPERPRES KAPET Kapet Banksejahtera Sulawesi

Tenggara Tahun Anggaran 2012 pada prinsipnya merupakan suatu

rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan sehingga

menghasilkan satu produk akhir progress pelaporan seperti yang

tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) RAPERPRES KAPET

Bangsejahtera Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Tahun 2012.

Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

a. Tahap Pekerjaan

a.1. Penyusunan Progres Laporan Pendahuluan.

a.2. Pekerjaan studi pustaka.

a.3. Pekerjaan Observasi Lapangan

a.4. Pengolahan Data

a.6. Seminar - Seminar.

a.7. Penyusunan Laporan progress Akhir.

b. Penyajian Laporan

b.1. Laporan Progres pendahuluan, sebanyak 30 exemplar


Laporan Akhir

b.2. Laporan Progres Antara, sebanyak 30 exemplar

b.4. Laporan progres Akhir, sebanyak 30 exemplar. Masing-masing

terdiri dari ;

b.4.1. Buku 1, sebanyak 30 exemplar

b.4.2. Buku Album Peta skala 1 : 100,000 sebanyak 30 exemplar

1.5. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen

RAPERPRES KAPET Bangsejahtera diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang

Kawasan Ekonomi Khusus

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000

Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu

3. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000

Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 147 Tahun

2000 Tanggal 23 Desember 2000)


Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom


tentang Penatagunaan Tanah


Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990

Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung


Tentang Kawasan Industri


Laporan Akhir


Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu


Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996

Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.


Perumahan dan Permukiman


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah


Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan

Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara


Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi

Tenggara


Pemerintahan Daerah


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah

17. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional


Pertambangan Mineral dan Batubara

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009.Tentang

Kepariwisataan


Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Buton, Kolaka Dan Kendari

22. Keputusan Presiden Republik Ingonesia Nomor 52 Tahun 2000

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan


Laporan Akhir

Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah


Tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan Dan Permukiman Nasional


Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.


bab1

Documents