bagian iii ekonomi politik sektor publik
TRANSCRIPT
BAGIAN III: EKONOMI POLITIK SEKTOR PUBLIK
Ferry Prasety
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
i
EKONOMI POLITIK SEKTOR PUBLIK
Dosen:
Ferry Prasetyia, SE, M.App Ec (Int)
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
EKONOMI POLITIK SEKTOR PUBLIK
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1
II. TEORI SEKTOR PUBLIK................................................................. 2
2.1 Pembenaran Teori Sektor Publik................................................ 2
2.1.1 Pasar vs Pemerintah...................................................... 2
2.1.2 Efisiensi dan Ekuitas...................................................... 3
2.2 Pertumbuhan Sektor Publik........................................................ 6
2.2.1 Model Pengembangan Sektor Publik............................. 6
2.2.2 Hukum Wegner............................................................... 6
2.2.3 Hukum Baumol............................................................... 7
2.2.4 Model Politik................................................................... 9
2.2.5 Dampak Ratchet............................................................. 11
2.3 Pendapatan dan Pengeluaran Sektor Publik............................. 12
III. BARANG EKONOMI DAN BARANG POLITIK................................ 14
3.1 Konflik antara Barang Ekonomi dan Politik................................ 14
3.1.1 Ketidaktahuan Rasional.................................................. 14
3.1.2 Minat Khusus.................................................................. 14
3.1.3 Kecurangan.................................................................... 15
IV. VOTING DAN REPRESENTASI DEMOKRASI............................... 17
4.1 Voting......................................................................................... 17
4.1.1 Stabilitas......................................................................... 17
4.1.2 Ketidakmungkinan.......................................................... 18
4.1.3 Teorema May................................................................. 19
4.1.4 Pemenang Condercet..................................................... 19
4.1.5 Multi-dimensional Voting................................................ 20
4.2 Representasi Demokrasi............................................................ 21
4.3 Pilihan Pasar.............................................................................. 21
4.4 Dampak Platform Politik............................................................ 23
4.5 Voting Ekuilibrim vs Efisiensi...................................................... 25
4.5.1 Intensitas Preferensi....................................................... 25
4.5.2 Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik............................. 26
4.6 Teorema Median Voter............................................................... 27
4.7 Model Tiebout............................................................................. 29
iii
V. KESIMPULAN.................................................................................. 33
VI. STUDI KASUS................................................................................. 35
VII. PERTANYAAN................................................................................. 39
VIII. KATA KUNCI.................................................................................... 41
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... v
iv
DAFTAR BACAAN
Hindriks, Jean dan Gareth D Myles. 2004. Intermediate Public Economics.
Robbins, Donijo. 2005. The Handbook of Public Sector Economics. Grand
Rapids, Michigan : Grand Valley State University.
Howard, Michael. 2001. Public Sector Economics for Developing Countris.
Jamaica : University of The West Indies Press.
Myles, Gareth D. 2002. Public Economics. Cambridge : The Press Syndicate of
The University of The Cambridge.
Public Finance e-book.
http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exercises
_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignment_help
_online_tutoring.htm
http://sebuah-blog.blogspot.com/2009/04/masalah-masalah-pemilu 2009.html
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Goetz/Migx2.htm
1
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam ekonomi politik sektor publik, ada beberapa hal yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa sekarang. Intervensi pemerintah
sangat dibutuhkan agar pembenaran sektor publik yang mempengaruhi pasar
dan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Dalam setiap kasus, harus ada
menunjukkan bahwa sektor publik sebenarnya memiliki kemampuan untuk
memperbaiki apa yang tidak diatur dalam pencapaian ekonomi. Dengan adanya
hukum-hukum seperti model pengembangan sektor publik, hukum Wegner,
hukum Boumol, model politik, dampak Ratchet diharapkan bisa membantu
pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan mengenai petumbuhan sektor
publik tersebut.
Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari
negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam
perekonomian negara industri dan melibatkan campur tangan pemerintah yang
besar. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik antara barang ekonomi dan
barang politik yang disebabkan oleh ketidaktahuan rasional, minat khusus dan
kecurangan. Secara garis besar pemerintah terdiri dari kelompok pemilih
(masyarakat), politisi, dan birokrat (pemerintah). Masing-masing menetapkan
tujuan dan ambisinya sendiri. Selain itu masyarakat sendiri cukup berbeda
sehingga setiap individu dapat menemukan pelayanan publik yang sesuai
permintaannya. Dengan hal tersebut dapat memunculkan adanya voting,
representasi demokrasi, pilihan pasar, dampak Platform politik, voting ekuilibrim
dan efisiensi yang berdampak dalam politik ekonomi.
Oleh karena itu pada bab ini kita akan membahas tentang “Politik
Ekonomi Publik Sektor”. Dimana ekonomi politik adalah suatu bidang studi yang
khusus mempelajari interaksi politik dan ekonomi. Berbagai perbedaan antara
sektor publik (pemerintah) dan sektor pasar atau sektor swasta serta segenap
implikasinya terhadap politik dan ekonomi yang menjadi fokus utamanya. Fokus
itu kemudian dijabarkan kembali ke dalam pembahasan mengenai keterlibatan
pihak pemerintah atau negara dalam perekonomian individu dalam konteks
sosial (masyarakat) serta mengenai segenap konsekuensi ekonomis dari ukuran
serta struktur tertentu dari sektor publik (pemerintah).
2
BAB II
TEORI SEKTOR PUBLIK
2.1 PEMBENARAN TEORI SEKTOR PUBLIK
2.1.1. Pasar vs Pemerintah
Dalam kegiatan perekonomian, intervensi pemerintah sangat
dibutuhkan. Intervensi dalam perekonomian berpotensi dapat meningkatkan
kesejahteraan. Eksternalitas, hasil kompetitif yang tidak efisien, keberadaan
barang publik, dan persaingan yang tidak sempurna adalah penyebab
terjadinya kegagalan pasar oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah
untuk mengatasinya.
Dalam setiap kasus, harus ada menunjukkan bahwa sektor publik
sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang tidak diatur
dalam pencapaian ekonomi. Ini tidak akan mungkin jika pilihan perangkat
kebijakan terbatas atau informasi pemerintah dibatasi.
Harus diakui bahwa tindakan negara dan kebijakan yang layak dipilih,
sering dibatasi oleh fitur ekonomi yang sama akan membuat hasil pasar tidak
efisien. Oleh karena itu salah satu peran dari ekonomi publik yaitu untuk
menentukan tingkat yang diinginkan dari sektor publik atau batas-batas
intervensi negara. Pemerintah harus bertindak demi kepentingan publik
ketika sistem pasar tidak berfungsi dengan baik. Intervensi pemerintah
seperti ini daharapkan dapat membentuk efiesiensi pasar berjalan dengan
lebih baik lagi.
Gambar 2.1 Alokasi sumber daya di pasar kompetitif
Sumber : Public Finance hal.27
3
Pada gambar 2.1 tingkat output yang akan memaksimalkan nilai output
ekonomi adalah Q*. Jika kurang dari T* diproduksi, nilai output ke permintaan
lebih besar dari biaya kesempatan kepada pemasok. Hal ini ditunjukkan pada
gambar kurva permintaan terletak di atas kurva penawaran dan nilai output
kepada mereka yang mengkonsumsi lebih besar dari biaya kesempatan yang
dikenakan pada mereka yang memproduksinya.
Oleh karena itu, pertukaran yang saling menguntungkan dapat dibuat
antara pemasok dan demander. Sebaliknya, ketika kurva penawaran terletak
di atas kurva permintaan, di sebelah kanan dari Q*, pemasok meminta
kompensasi lebih untuk memproduksi unit tambahan dari demander bersedia
bayar. Karena biaya untuk menghasilkan unit akan melebihi nilai dari unit-unit
untuk demander, tidak efisien untuk menghasilkan output luar Q*.
Pasar akan gagal menjadi efisien dengan adanya informasi yang tidak
sempurna. Dalam pembangunan kebaikan intervensi pemerintah sangat
penting untuk mengetahui apakah subjek pemerintah untuk keterbatasan
informasi yang sama dapat mencapai hasil yang lebih baik. Potensi
kegagalan pemerintah sama pentingnya dengan kegagalan pasar dan
keduanya sering berakar pada masalah informasi. Pada tingkat yang sangat
dasar, kekuatan paksaan dapat mendasari setiap intervensi pemerintah
dalam perekonomian.
2.1.2. Efisiensi dan Ekuitas
Ketika menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah dihadapkan
dengan dua tujuan yang saling bertentangan. Di satu sisi, itu akan bertujuan
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan kerugian minimum kepada
masyarakat. Penggunaan kebijakan akan menyebabkan kerugian karena
sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi dan dari distorsi
ekonomi. Meminimalkan kerugian ini adalah aspek efisiensi desain dari
kebijakan. Sebaliknya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian
diinginkan untuk mencapai distribusi sumber daya ekonomi yang lebih adil.
Hal ini disertai dengan pengurangan yang sesuai dengan tingkat kepedulian
terhadap tingkat agregat aktivitas ekonomi. Motivasi ini merupakan sisi
ekuitas desain kebijakan.
Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah persyaratan keadilan dan
efisiensi yang sering terjadi konflik. Hal ini sering terjadi karena kebijakan
4
yang efisien sangat tidak adil, sedangkan kebijakan yang adil dapat
memperkenalkan distorsi yang signifikan dan disinsentif. Mengingat fakta ini,
tantangan untuk desain kebijakan mencapai trade-off yang benar antara
keadilan dan efisiensi. Pada trade-off pemerintah harus mencari tergantung
pada kepentingan relatif akan menetapkan ke ekuitas lebih efisiensi.
Gambar 13.3. efisiensi dan ketidakadilan
Sumber : Intermediate Public Economics 2004 – Jean Hindriks.
Kurva pada Gambar 13.3 menunjukkan kumpulan alokasi efisiensi
Pareto dan umumnya ada jumlah tak terbatas. Pemesanan preferensi Pareto
tidak memilih hasil optimal yang unik. Selain itu, keseimbangan kompetitif
mungkin sebagaimana digambarkan di sudut kiri bawah kotak ini memiliki
sifat sebagai efisiensi Pareto tetapi sangat tidak adil dan tidak mungkin
menemukan banyak menggunakan kriteria lain untuk menilai optimalitas.
Gagal dari pemesanan preferensi Pareto adalah bahwa hal itu tidak
selalu dapat membandingkan dengan negara alternatif. Dari segi formal,
tidak menyediakan permintaan lengkap negara. Ini diilustrasikan pada
Gambar 13.4 di mana alokasi s1 dan s2 tidak bisa dibandingkan meskipun
keduanya dapat dibandingkan dengan s3 (s3 adalah Pareto lebih suka
kedua s1 dan s2). Ketika dihadapkan dengan pilihan antara s1 dan s2,
Urutan preferensi Pareto adalah yang harus dipilih. Perlu dicatat bahwa
Incomparability ini tidak sama dengan ketidakpedulian. Jika urutan preferensi
yang acuh tak acuh antara dua negara, maka mereka dinilai sama baik.
Incomparability berarti pasangan negara yang tidak bisa digolongkan.
5
Gambar 13.4. ketidaklengkapan tingkat pareto.
Sumber : Intermediate Public Economics 2004 – Jean Hindriks.
Mekanisme dasar di balik contoh ini adalah bahwa Pareto preferensi
hanya mendapat peringkat negara alternatif jika ada gainers atau pecundang
sebagai langkah yang dibuat antara negara. Jika beberapa keuntungan dan
beberapa kerugian, seperti dalam pilihan antara s1 dan s2 dalam Gambar
13.4, maka urutan preferensi adalah tidak di nilai. Keuntungan dan kerugian
tersebut adalah sebuah fitur dari pilihan kebijakan dan banyak analisis
kebijakan terdiri dari berat-up keuntungan dan kerugian.
Dalam hal ini, efisiensi Pareto tidak memadai sebagai dasar untuk
pilihan kebijakan. Untuk meringkas argumen ini, efisiensi Pareto tidak
mewujudkan konsep setiap keadilan dan sangat alokasi adil dapat efisien di
bawah kriteria.
Dalam banyak situasi, jumlah alokasi Pareto efisien adalah tak
terbatas dalam hal kriteria kemudian memberikan sedikit panduan untuk
pilihan kebijakan. akhirnya, efisiensi Pareto mungkin tidak menyediakan
permintaan lengkap negara sehingga beberapa menyatakan akan tertandingi
di bawah kriteria. Sumber dari semua kegagalan adalah bahwa kriteria
Pareto menghindari menimbang keuntungan terhadap kerugian tetapi hanya
seperti penilaian yang harus dibuat dalam keputusan alokasi dan kemudian
membuat pilihan alokasi evaluasi keuntungan dan kerugian yang harus
dihadapi langsung.
6
2.2 PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK
Ada beberapa teori yang mengemukakan terjadinya pertumbuhan sektor
publik yaitu :
2.2.1. Model Perkembangan Sektor Publik
Dasar dari model-model pembangunan pertumbuhan sektor publik
ialah perubahan struktur perekonomian. Langkah awal perkembangan dilihat
dari periode industrialisasi di mana populasi bergerak dari pedesaan ke
perkotaan. Langkah selanjutnya, pengeluaran infrastruktur sektor publik
menjadi semakin komplementer dari sektor swasta. Perkembangan
konstruksi publik dari sektor swasta dan investasi dari sektor publik
contohnya adalah pembangunan jalan penghubung. Hasil urbanisasi dan
perluasan kota dengan penduduk padat akan menimbulkan eksternalitas
seperti polusi dan kejahatan. Dengan meningkatkan proporsi pengeluaran
publik, pengeluaran infrastruktur dialihkan untuk mengontrol eksternalitas
yang terjadi.
Dalam langkah mengembangkan ekonomi, pengeluaran infrastruktur
kurang efisien dan menimbulkan kegagalan pasar. Hal ini mengakibatkan
transfer pembayaran, seperti sosial, kesehatan keamanan dan pendidikan
menjadi pengeluaran utama. Kelemahan teori ini adalah model
pengembangan perubahan tersebut hanya didorong oleh eksogen dalam
proses kemajuan ekonomi. Perubahan pengeluaran harus berkaitan dengan
bagaimana pilihan berubah sebagai preferensi atau kebutuhan yang
berkembang.
2.2.2. Hukum Wegner
Hukum Wagner menjelaskan bagian GNP yang diambil sektor publik.
Hukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika
pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, ukuran sektor publik juga
bertambah. Pernyataan Wagner bersifat empiris. Ia mengamati pertumbuhan
sektor publik di sejumlah negara Eropa, AS dan Jepang pada abad 19.
Faktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran publik terhadap GNP adalah
faktor politik dan ekonomi. Menurut Wagner, ketika ekonomi menjadi industri,
hubungan antara pasar dan agen dalam pasar semakin kompleks dan
memerlukan peraturan perdagangan untuk mengaturnya.
7
Pertumbuhan pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan
dijelaskan Wagner berdasarkan elastisitas pendapatan permintaan. Jika
pendapatan riil naik, pengeluaran publik meningkat terhadap layanan
tersebut dan meningkatkan rasio pengeluaran pemerintah terhadap GNP.
Model Wagner tidak mengandung teori pilihan publik. Negara dianggap
individu dan membuat keputusan secara independen dari anggota
masyarakat.
Diagram 8.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner.
sumber : Ekonomi Publik 1, Mangkoesubroto jilid 2 hal 172.
Hukum Wagner ini ditunjukan dalam Diagram 8.1 dimana kenaikan
pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukan
oleh kurva 1, dan bukan seperti ditunjukan oleh kurva 2. Karena pada kurva
1 menunjukan sebagia kenaikan pengeluaran pemerintah dan aktivitas
ekonomi masyarakat sehingga bentuk kurvanya eksponensial. Sedangkan
kurva 2 menunjukan kurva perkembangan pengeluaran pemerintah dengan
bentuk kurva linear.
2.2.3. Hukum Baumol
Hukum Baumol dimulai dari observasi tentang sifat teknologi produksi
di sektor publik. Dasar dari teknologi sektor publik yang cenderung padat
karya dibanding sektor swasta. Selain itu, jenis produksi yang dilakukan
PkPP
0 1 2 3 4 5 6Waktu
Z= kurva perkembangan pengeluaran pemerintah
Kurve 1
Kurve 2
8
menghasilkan ruang lingkup kecil untuk peningkatan produktivitas dan
mempersulit peminjaman modal kerja. Persaingan di pasar tenaga kerja
memastikan bahwa biaya tenaga kerja di sektor publik berbeda dengan di
sektor swasta. Kemajuan teknologi di sektor swasta menyebabkan
peningkatan produktivitas. Sektor publik tidak dapat menggantikan modal
bagi tenaga kerja dan upah yang di dapat di sektor swasta lebih besar
dibanding sektor publik. Jika keluaran output sektor publik dan sektor swasta
tetap dalam proporsi yang sama, pengeluaran sektor publik meningkat
sebagai proporsi dari pengeluaran total. Ada sejumlah masalah dengan teori
ini. Hal ini sepenuhnya menggunakan teknologi dan tidak mempertimbangkan
aspek penawaran dan permintaan atau proses politik. Ada juga alasan untuk
mempercayai substitusi yang terjadi dalam sektor masyarakat.
Model Prof Baumol, industri oligopolistik akan mendapatkan
keuntungan SE atau OP.
Sumber:
http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exerci
ses_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignmen
t_help_online_tutoring.htm
Pada diagram diatas yang menjelaskan industri oligopolistik di dalam
sektor publik, kurva TR dan TC adalah pendapatan agregat dan kurva biaya
agregat. Perbedaan antara pendapatan agregat dan biaya agregat pada
tingkat produktivitas yang beragam adalah keuntungan agregat pada industri
oligopolistik.
9
Menurut Prof Baumol, industri tidak mencari optimasi keuntungan,
disini tingkat yang paling optimal adalah OR, karena kurva OR melebihi garis
keuntungan minimal. Industri ini membuat keuntungan agregat paritying untuk
kurva TU yang lebih kecil dibandingkan dengan kurva RV, keuntungan optimal
dicapai. Dan pendapatan penjualan optimasi OQ lebih besar dari pada
produktivitas keuntungan optimasi OR.
Pada kurva OP sebagai keuntungan agregat minimum yang
didapatkan kemudian kurva PX adalah garis keuntungan minimal. Pada hasil
minimum garis PX memotong TP keuntungan kurva agregat di titik E. Pada
produktivitas OS, industri akan memiliki pendapatan agregat paritying untuk
A1 yang kurang dari pendapatan agregat optimal A2. Namun, pendapatan
agregat A1 adalah hasil optimal untuk mendapatkan OP pada garis
keuntungan minimal.
Industri dapat memperoleh keuntungan minimal OP bahkan oleh OQ
produktivitas manufaktur - keuntungan minimal garis PX juga berpotongan
dengan kurva keuntungan agregat TO di titik W. Namun pendapatan agregat
pada produktivitas di OQ jauh lebih rendah dari itu pada produktivitas IS.
Dengan demikian, asalkan tujuan industri mengoptimalkan subjek pendapatan
agregat untuk menahan diri keuntungan minimal, industri tidak akan
memproduksi produktivitas OQ atau pada titik V. Oleh karena itu, dalam
model Prof Baumol, industri oligopolistik akan mendapatkan keuntungan SE
atau OP.
2.2.4. Model Politik
Model politik dalam sektor publik diperlukan untuk mengatasi konflik di
masyarakat antara pengeluaran lebih tinggi dan pembatasan beban pajak.
Hal ini menggabungkan resolusi konflik dan menunjukkan bagaimana ukuran
dan komposisi belanja publik yang mencerminkan preferensi mayoritas warga
negara. Titik utama yang muncul dalam model politik adalah tingkat
keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi
dan pertumbuhan pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya
ketidakseimbangnya pendapatan. Pemerintah menyediakan barang publik
yang dibiayai dengan menggunakan pendapatan pajak proporsional.
Pemanfaatan konsumen yang memiliki penghasilan yi ialah,
ui (t, G) = [1 - t] yi + b (G)
10
Dimana t : tarif pajak penghasilan.
G : tingkat penyediaan barang publik.
b : manfaat yang diperoleh barang publik diasumsikan
meningkat.
(sehingga marginal benefit adalah positif) jika cekung (marginal benefit
turun) sebagai G increases. Yang menunjukkan tingkat pendapatan rata-
rata dalam populasi konsumen dengan µ, budget constaint pemerintah
Menggunakan budget constaint, pendapatan konsumen yi akan
menikmati utilitas dari penyediaan G kuantitas barang publik.
Tingkat ideal penyediaan barang publik bagi konsumen diberikan oleh
kondisi order pertama
Kondisi ini berhubungan dengan marginal benefit. Jumlah barang
publik menyebabkan konsumen tergantung pada pendapatan relatif
mereka terhadap rata-rata yang menentukan biaya marjinal.
Marginal benefit dari barang publik telah sebagai decreasing
fungsi G, sehingga tingkat barang publik menurun dan pendapatan naik.
Alasan hal tersebut adalah dengan pajak penghasilan proporsional,
golongan kaya membayar bagian yang lebih tinggi dari biaya barang
publik dari golongan miskin. Dengan demikian barang publik yang tidak
proporsional akan menguntungkan golongan miskin.
Cara yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atas
tingkat barang publik yang diinginkan adalah dengan memilih suara
terbanyak.
G = tHµ.
ui(G) =1 – G yi + b(G). Hµ
∂ui(G) ≡ −yi + b0’(G) = 0 ∂G Hµ
11
Keseimbangan G* politik ditentukan oleh median voter yaitu :
Dimana, ym / µ : pendapatan dari pemilih relatif rata-rata.
Saat marginal benefit menurun sedangkan barang publik meningkat,
politik keseimbangan barang publik naik dengan ketimpangan pendapatan
yang diukur dengan rasio median sebagai penghasilan atau upah. Kegiatan
pemerintah dianggap sebagai alat redistribusi. Pembagian kembali secara
eksplisit, seperti jaminan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
Karena hal tersebut, interaksi sistem pajak, permintaan redistribusi akan
meningkatkan ketimpangan pendapatan seperti pada model politik.
2.2.5. Dampak Ratchet
Model efek Ratchet mengembangkan interaksi politik ke arah sudut
pandang masyarakat yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwa
keputusan pemerintah yaitu dengan cara menghabiskan uang.Untuk saat ini,
banyak masyarakat tidak berminat membayar pajak. Hal ini dikarenakan
asumsi pengeluaran terbesar datangnya dari pajak, sehingga sebagian
masyarakat menolaknya dan hanya ingin mendapatkan manfaat dari
pengeluaran tersebut di banding harus membayar pajak.Tingkat ekuilibrium
pengeluaran sektor publik ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan
yang bersaing. Dengan tidak adanya perubahan eksogen atau perubahan
dalam preferensi, tingkat pengeluaran akan relatif konstan. Keseimbangan
antara pemerintah dan pembayar pajak menjadi tidak jelas. Ratchet
berpendapat bahwa hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan
pengeluaran dengan persetujuan dari pembayar pajak dengan pengertian
untuk memenuhi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Aspek
terakhirnya adalah tingkat pengeluaran tidak dapat turun kembali ke tingkat
semula setelah pergolakan.
Beberapa alasan yang mendukung pajak. Pertama, pembayar pajak
terbiasa dengan tingkat pengeluaran tinggi. Kedua, utang yang timbul selama
periode pergolakan harus dibayar nanti. Ketiga, kebijakan dapat dibuat oleh
pemerintah kepada wajib pajak selama periode pergolakan yang harus
b0(G∗) = ym
Hµ ,
12
dipenuhi. Hal ini disebut efek ratchet yang mempertahankan tingkat
pengeluaran tinggi. Prediksi model ratchet-efek ialah pengeluaran tetap relatif
konstan kecuali terganggu oleh peristiwa eksternal yang signifikan. Ketika ini
terjadi akan menyebabkan peningkatan substansial dalam pengeluaran.
2.3 PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK
Ada beberapa alasan untuk mempelajari keuangan publik. Pertama,
menganalisis dan memahami bagaimana pemerintah bekerja. Namun,
pemahaman tentang prinsip–prinsip keuangan publik dapat membantu
menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Dalam sektor publik, tidak hanya
dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber
daya tetapi bagaimana keputusan politik untuk memilih dan dipilih dalam
mengaplikasikan kebijakan sektor publik.
Sumber utama pendapatan pemerintah pusat adalah pajak penghasilan
pribadi. Sumber besar lainnya adalah pendapatan asuransi sosial dan pajak
penghasilan perusahaan. Pendapatan asuransi sosial, yang hampir seluruhnya
sama dengan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan program terbesar dalam
kategori tersebut, dan peningkatan pendapatan asuransi sosial mencerminkan
pertumbuhan pengeluaran sumber daya manusia. Sementara itu, koleksi pajak
penghasilan perusahaan telah jatuh secara substansial.
Pengeluaran pemerintah memperhitungkan lebih dari setengah uang
yang dibelanjakan di sektor publik, dan pengeluaran pemerintah pusat,
dikombinasikan dengan peraturan pemerintah dan kegiatan peradilan yang
terkait. Kategori utama lainnya dari pengeluaran pemerintah atas bunga, utang
pemerintah menunjukan dampak defisit dari anggaran terakhir. Jika pemerintah
pusat tidak harus membayar utang bunga, anggaran akan menjadi seimbang.
Defisit lanjutan akan membuat lebih sulit di masa depan untuk pengeluaran
pemerintah yang langsung ke program lain.
Data historis menampilkan tren luas dalam pengeluaran publik. Bagian ini
secara lebih rinci pada komposisi pengeluaran. Pengeluaran dianggap dari
perspektif divisi ke dalam kategori dan alokasi antara berbagai tingkat
pemerintahan. Keragaman barang yang disediakan melalui sektor publik jelas.
Jaminan sosial dan belanja kesejahteraan adalah item tunggal terbesar di semua
negara, di bawah klasifikasi ini. Fungsi redistributif cenderung terkonsentrasi
secara terpusat untuk alasan yang baik bahwa redistribusi antara daerah miskin
13
dan kaya hanya mungkin seperti itu dan juga bahwa upaya redistribusi di tingkat
bawah sangat rentan terhadap frustrasi melalui migrasi individu yang lebih kaya
dari daerah dengan program-program internal redistributif.
Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari
negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam
perekonomian negara industri dan melibatkan campur tangan pemerintah yang
besar. Sektor publik jauh dari pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang
minimal. Tujuan sektor publik dalam pengeluaran pertahanan adalah salah satu
syarat minimal, dukungan pendapatan adalah bukti kepedulian terhadap ekuitas,
dan pendidikan merupakan penyediaan barang publik untuk mencegah
kegagalan pasar.
14
BAB III
BARANG EKONOMI DAN BARANG POLITIK
3.1 KONFLIK ANTARA BARANG EKONOMI DAN POLITIK
3.1.1. Ketidaktahuan Rasional
Ketidaktahuan rasional adalah situasi dimana kekurangan informasi. Ini
disebabkan oleh insentif yang dihadapi pemilih. Karena sebagian besar
warga mengakui bahwa suara mereka tidak mungkin untuk menyelesaikan
masalah di tangan sendiri, warga negara memiliki sedikit insentif untuk
mencari informasi yang akan membantu mereka memberikan suara yang
tepat. Para ekonom menyebut ini efek ketidaktahuan rasional.
Pemilih rasional yang bodoh yang hanya menilai baik tentang
bagaimana waktu dan usaha yang menghasilkan paling banyak keuntungan.
Ada paralel antara kegagalan pemilih untuk memperoleh pengetahuan politik
dan kurangnya perhatian petani terhadap faktor yang menentukan cuaca.
Cuaca mungkin adalah faktor yang paling penting dalam menentukan
pendapatan seseorang petani. Sebuah peningkatan pengetahuan tentang
cara kerja sistem cuaca jarang memungkinkan petani untuk menghindari efek
yang merugikan mereka. Begitu pula dengan pemilih rata-rata. Pemilih ingin
memperoleh informasi lebih lanjut tentang berbagai isu yang memutuskan di
arena politik.
Percakapan dengan teman dan informasi yang diperoleh di tempat
kerja, koran, berita televisi, dan iklan politik penting karena pemilih telah
sedikit insentif untuk menghabiskan waktu pribadi dan informasi upaya
pengumpulan. Tidaklah mengherankan bahwa para pemilih sedikit yang
mampu secara akurat menggambarkan konsekuensi dari kenaikan tarif pada
mobil atau penghapusan program harga pertanian dukungan dalam
menggunakan waktu dan upaya dengan cara lain daripada mempelajari
kebijakan ini, pemilih hanya menanggapi insentif ekonomi.
3.1.2. Minat Khusus
Masalah minat khusus adalah salah satu yang menghasilkan
substansial keuntungan pribadi untuk sejumlah kecil konstituen sementara
memberlakukan biaya individu yang kecil pada pemilih lainnya.
15
Masalah minat khusus yang sangat menarik untuk memilih politisi
secara sadar, (yaitu, kepada mereka yang paling bersemangat dan paling
mungkin untuk memenangkan pemilu). Pemilih dikenakan biaya kecil oleh
kebijakan yang mendukung minat khusus tidak akan cukup peduli memeriksa
masalah ini, terutama jika begitu kompleks sehingga biaya sulit untuk di
identifikasi. Karena seeking informasi mahal, kebanyakan dari mereka
dirugikan bahkan tidak akan menyadari pandangan legislato mengenai
masalah tersebut. Kebanyakan pemilih hanya akan mengabaikan masalah
bunga khusus. Mereka akan membiarkan calon (Atau legislator) tahu betapa
pentingnya masalah ini bagi mereka. Mereka akan memberikan bantuan
keuangan dan lainnya kepada para politisi yang menerima ide-ide mereka
dan tidak akan menentang mereka.
3.1.3. Kecurangan
Politisi berusaha agar terpilih kembali dalam pemilu yang memiliki
insentif yang kuat untuk dukungan kebijakan yang akan menghasilkan
manfaat saat ini dalam pertukaran biaya untuk masa depan, terutama jika
biaya masa depan akan sulit untuk diidentifikasikan. Tindakan sektor publik
dengan demikian akan mendukung legislasi yang menawarkan langsung
(dan mudah diidentifikasi) manfaat saat ini dalam pertukaran untuk biaya
masa depan yang yang rumit dan sulit untuk mengidentifikasi. Secara
bersamaan, sebuah kebalikan terhadap undang-undang yang ada melibatkan
dengan mudah mengidentifikasi biaya (seperti pajak lebih tinggi) sementara
menghasilkan manfaat masa depan yang kompleks dan sulit dikenali.
Ekonom melihat kebalikan ini tidak dapat terpisahkan dalam pengambilan
proses keputusan kolektif sebagai efek kepicikan.
Untuk pemilih, indikator keberhasilan kebijakan terbaik adalah
"Bagaimana hal saat ini”. Para pemilih akan memiliki kecenderungan untuk
bergantung pada kondisi saat ini dan dampak keputusan jangka pendek saja.
Ketika produksi dan pertukaran hanya mempengaruhi pembeli dan penjual,
kompetitif pasar diarahkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang
efisien. Gambar 3.4 menunjukkan mengapa hal ini benar. Pemasok, pemain
yang baik DVD misalnya, akan menghasilkan unit tambahan selama harga
pasar melebihi produksi biaya.
16
Gambar 3.4 Permintaan dan penawaran untuk DVD players.
Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.130 – Donijo Robbins.
Demikian pula, konsumen akan mendapatkan manfaat dari pembelian
unit tambahan, diungkapkan oleh ketinggian kurva permintaan melebihi harga
pasar. Pasar kekuatan menghasilkan tingkat output ekuilibrium Q1 apabila
semua unit bermanfaat bagi konsumen melebihi biaya kepada pemasok akan
diproduksi.
Syarat pertama terpenuhi, semua potensi keuntungan dari pertukaran
(daerah yang diarsir) antara konsumen dan produsen sepenuhnya
direalisasikan. Produksi di luar Q1, namun, akan terbukti tidak efisien. Jika
lebih dari Q1 DVD player diproduksi, kondisi dua dilanggar; konsumen
menghargai tambahan kurang dari biaya mereka unit. Dengan pasar yang
kompetitif, pemasok akan merasa tidak menguntungkan untuk menghasilkan
unit luar Q1 karena biaya unit tambahan akan melebihi pendapatan.
Gambar 3.4 menggambarkan bagaimana penjual dapat memperoleh
dari kolusi tindakan. Jika sekelompok penjual bisa menghilangkan kompetisi
dari pendatang baru di pasar, mereka akan dapat meningkatkan harga
mereka. Jumlah pendapatan penjual dalam pasar hanya harga dikalikan
dengan kuantitas yang terjual. Para penjual pendapatan juga mungkin lebih
besar, dan biaya total akan lebih rendah, jika Q2 terbatas, output lebih kecil
yang dijual bukan kompetitif keluaran Q1. P2 adalah harga yang terlalu tinggi
melebihi biaya kesempatan kompetitif. Oleh karena itu, harga barang tidak
mencerminkan tingkat kelangkaan sebenarnya.
17
BAB IV
VOTING DAN REPRESENTASI DEMOKRASI
4.1 VOTING
Voting adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan
beragam pandangan atau untuk memunculkan ekspresi preferensi. Voting
digunakan untuk mencapai tujuan. Voting adalah suatu alat universal yang
ditemui di semua bidang kehidupan. Dalam ekonomi pasar terdapat ketidak
sempurnaan keputusan pasar dalam koordinasi produksi dan pertukaran antar
individu. Dalam demokrasi, voting merupakan dasar dari perilaku pemerintah.
Ada dua sifat utama yang harus dicari dalam metode yang baik dalam
pengambilan keputusan. Pertama adalah keberhasilan atau kegagalan metode
dalam mencapai keputusan yang jelas. Kedua adalah masalah apakah suara
selalu menghasilkan hasil yang efisien. Beberapa dari metode pemungutan suara
akan diperkenalkan dan dianalisis di samping bentuk standar pemungutan suara
mayoritas.
4.1.1. Stabilitas
Pilihan kolektif adalah proses yang dilalui suatu kelompok (atau
kolektif) dalam mencapai keputusan. Masalah utama pilihan kolektif adalah
stabilitas. Stabilitas yang maksud adalah kecenderungan dari proses
pengambilan keputusan untuk akhirnya mencapai kesimpulan yang menetap,
dan tidak tetap antara alternatif.
Contohnya melibatkan tiga pasangan menikah yang hidup sebagai
tetangga di pulau. Awalnya, pasangan terdiri dari masing-masing alil dan
Alice, Bob dan Beth, dan Carl dan Carol. Kami asumsikan bahwa suami
masing-masing memiliki preferensi sendiri daftar wanita sebagai istri
potensial dan istri yang masing-masing memiliki daftar preferensi antara
suami dari yang terbaik sampai terburuk. Kami juga membuat asumsi bahwa
preferensi utama bagi setiap istri yang diberikan kemungkinan atau tidak,
demikian pula dengan pria. Untuk menghindari frustrasi yang tidak bisa
dipertahankan, masyarakat pulau memperkenalkan aturan bahwa jika dua
orang lebih suka kepada pasangan yang dapat mereformasi sebagai
pasangan baru. Misalnya, jika Alil lebih suka Beth daripada istrinya sendiri,
18
Alice, dan Beth lebih memilih Alil daripada suaminya sendiri, Bob, maka Alil
dapat bergabung Beth, meninggalkan Bob dan Alice untuk saling menghibur.
Sekarang perhatikan daftar berikut preferensi untuk semua peserta. Ini
mengikuti dari preferensi bahwa Beth akan bergabung Alil, kemudian dia
akan melanjutkan kenaikan ke Carl (yang lebih suka Carol, sementara ia
adalah pilihan pertama). Pada saat itu Alice telah ditinggalkan dengan Bob,
pilihan terburuknya, jadi dia memilih Carl, dan akhirnya kembali ke Alil,
favoritnya. Dalam setiap kasus, laki-laki juga meningkatkan posisinya sendiri.
Hasil akhirnya bahwa putaran perdagangan pasangan meninggalkan kita
kembali ke situasi awal, sehingga siklus dapat dimulai lagi, dan berlangsung
selamanya. Upaya untuk mencegah frustrasi telah menyebabkan masyarakat
tidak stabil.
4.1.2. Ketidakmungkinan
Menentukan preferensi dari individu adalah hanya masalah mereka
menerima penilaian yang tidak dapat terbuka untuk sengketa. Sebaliknya,
menentukan preferensi sekelompok orang bukanlah hal yang sederhana.
Social pilihan mengambil satu set preferensi individu dan mencoba untuk
agregat mereka menjadi preferensi sosial. Hasil utama dari teori pilihan social
adalah Teorema Ketidakmungkinan Arrow yang mengatakan bahwa tidak
ada cara untuk merancang proses pengambilan keputusan kolektif yang
memenuhi persyaratan beberapa akal sehat dan bekerja dalam segala
situasi.
Jika hanya ada dua pilihan, suara terbanyak bekerja dengan baik,
tetapi dengan lebih dari dua pilihan kita bisa mendapat masalah. Sebenarnya
teorema ini membuktikan hal ketidakmungkinan untuk selalu menentukan
apa yang akan terjadi. Ini adalah kenyataan yang luar biasa dari Teorema
Ketidakmungkinan Arrow.
Masalah umum ditangani oleh Arrow pada tahun 1951 adalah mencari
cara menggabungkan pilihan individu peringkat atas menjadi peringkat
kolektif. Dalam melakukannya, kesulitan seperti paradoks Condorcet harus
dihindari. Pendekatan Arrow digunakan untuk mulai dari satu set persyaratan
bahwa peringkat kolektif harus terpenuhi dan kemudian mempertimbangkan
apakah setiap peringkat dapat terpenuhi.
19
4.1.3. Teorema May
Non-kediktatoran adalah penafsiran yang sangat lemah dari prinsip-
prinsip demokrasi. Demokrasi harus memperlakukan semua pemilih dengan
cara yang sama. Persyaratan ini disebut simetri Anonimitas. Demikian
Anonimitas menyiratkan bahwa tidak mungkin ada diktator apapun. Lain
persyaratan simetri alam adalah bahwa proses pengambilan keputusan
kolektif harus memperlakukan semua pilihan sama. Perlakuan simetris dari
berbagai pilihan disebut Netralitas. Sekarang hasil yang mendasari Teorema
May ini adalah bahwa aturan mayoritas yang jelas adalah cara untuk
menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Anonimitas dan Netralitas) dalam
pengambilan keputusan sosial ketika hanya ada dua pilihan dianggap pada
suatu waktu.
Teorema May menegaskan bahwa kekuasaan mayoritas adalah cara
yang unik untuk diterapkan pada kondisi Ketegasan dari aturan pengambilan
keputusan sosial yang harus memilih pemenang dan Positif Responsiveness
untuk meningkatkan suara untuk opsi yang menang tidak harus mengarah
untuk deklarasi pilihan lain pemenang. Dalam Teorema May, ketika memilih
antara dua pilihan, hanya ada satu kolektif proses pengambilan keputusan
yang memenuhi persyaratan Responsiveness Anonimitas, Netralitas,
Ketegasan dan Positif. proses ini adalah aturan mayoritas. Kekuasaan
mayoritas sederhana adalah prosedur pilihan terbaik sosial jika kita hanya
mempertimbangkan dua pilihan pada suatu waktu.
Dalam ketidakmungkinan, intransitivity preferensi kelompok dapat
timbul bahkan ketika preferensi individu transitif. Generasi intransitivity social
dari transitivitas individu disebut Paradoks Condorcet. Dalam melakukannya,
kesulitan seperti paradoks Condorcet harus dihindari.
4.1.4. Pemenang Condorcet
Jika hanya ada dua pilihan, kekuasaan mayoritas adalah metode
menarik untuk pilihan sosial. Bila ada lebih dari dua pilihan yang harus
dipertimbangkan pada suatu waktu, kita masih bisa menerapkan prinsip
suara terbanyak dengan menggunakan agenda biner yang memungkinkan
kita untuk mengurangi masalah dalam memilih di antara banyak pilihan ke
urutan suara yang masing-masing biner. Pilihan yang mengalahkan semua
orang lain dalam pasangan-bijaksana suara terbanyak disebut pemenang
20
Condorcet. Masalah opsi yang mungkin terjadi adalah bahwa keberadaan
pemenang Condorcet memerlukan sangat khusus konfigurasi preferensi
individu.
Misalnya, salah satu agenda biner sederhana memilih di antara tiga
pilihan {a, b, c} di Paradox Condorcet. Pertama, ada pemungutan suara
terhadap b. Kemudian, pemenang suara pertama menantang c. Pemenang
suara adalah pilihan yang dipilih. Metode pasangan-bijaksana suara paling
terkenal adalah metode Condorcet. Ini terdiri dari suara mayoritas,
menentang setiap opsi. Pilihan yang mengalahkan semua suara terbanyak
disebut pemenang Condorcet, setelah Condorcet menyarankan bahwa opsi
seperti itu harus dinyatakan sebagai pemenang.
4.1.5. Multi-Dimensional Voting
Sebuah dimensi dapat dengan mudah diperkenalkan dengan
menentukan lokasi terbaik. Pengamatan penting bagi suara terbanyak adalah
bahwa ketika ekstensi ini dibuat tidak ada lagi implikasi apapun yang tunggal
memuncak preferensi akan mengarah pada peringkat transitif alternative.
Temuan ini dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan ketidakpedulian
kurva konsumen atas ruang dua dimensi dari lokasi dan waktu. Untuk
melakukan ini, pertimbangkan lokasi sebagai sumbu horizontal dan waktu
sebagai sumbu vertikal dengan asal di jauh-kiri jalan dan tengah malam
masing masing. Makna tunggal memuncak preferensi dalam situasi ini adalah
bahwa konsumen memiliki lokasi yang paling disukai dan setiap langkah
dalam garis lurus dari ini harus mengakibatkan penurunan terus menerus
dalam utilitas.
Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.59 – Jean Hindriks.
21
Ini diilustrasikan dalam Gambar, di mana xi menunjukkan yang paling
disukai, lokasi i dan oval sekitar titik ini adalah salah satu ketidakpedulian
kurva konsumen. Ada tiga pemilih, dinotasikan 1, 2 dan 3, memiliki lokasi
yang disukai x1, x2 dan x3.
Menganggap suara, yang adalah untuk menentukan mana dari tiga
lokasi yang akan dipilih (ini tidak diperlukan untuk argumen seperti yang akan
menjadi jelas tetapi menyederhanakannya).
Konsisten dengan preferensi diwakili oleh oval pada Gambar. kita
dapat melihat langsung bahwa ini adalah persis peringkat yang menghasilkan
pemesanan sosial intransitif melalui suara terbanyak. Konsekuensinya,
meskipun preferensi tunggal mencapai puncaknya, maka pemesanan sosial
adalah intransitif dan Teorema Pemilih Median gagal. Oleh karena itu, dalil
tersebut tidak melampaui satu dimensi masalah pilihan.
4.2 REPRESENTASI DEMOKRASI
Di sini kita memilih pejabat terpilih (presiden, gubernur, walikota, dll) dan
perwakilan yang akan berpartisipasi dalam birokrasi legislatif proses pada
berbagai tingkatan. Pemilihnya adalah warga negara yang memilih atau
memberikan suara. Pejabat terpilih dan birokrat berinteraksi secara kompleks
ketika mereka mencoba untuk menentukan apa yang pemilih inginkan, apa yang
mereka harus berikan kepada para pemilih untuk tetap berkuasa, dan apa
manfaat yang mereka dapat secara individu dari suatu sistem pemerintahan yang
mereka ambil.
4.3 PILIHAN PASAR
Untuk menganalisis proses pasar, kami membatasi situasi untuk hanya
beberapa voter. Kami akan menganggap hanya tiga pemilih (demander) ada di
kota itu, generalisasi ke ratusan pemilih langsung, di mana penawaran dan
permintaan untuk pendidikan dan sama seperti yang diilustrasikan pada Gambar
3.1.
22
Gambar 3.1 Permintaan dan penawaran untuk pendidikan publik yang baik.
Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.117 – Donijo Robbins.
Setiap voter memiliki kurva permintaan untuk pelayanan publik, dalam hal
ini, ukuran anggaran sekolah. Pada tiap harga (yang akan diperoleh kemudian),
mengingat utilitas marjinal dari kualitas sekolah dibandingkan dengan barang
lain, pemilih menginginkan tingkat kualitas tertentu. MBL, MBM, dan MBH
menggambarkan kurva permintaan untuk tiga voter pada Gambar 3.2, di mana L,
M dan H mewakili pemilih Dr.Low, Mr.Medium dan Ms.High. Artinya, jika Dr.Low,
Mr.Medium, dan Ms.High bersedia membayar $ 0,50, $ 1,00 dan $ 1,25, masing-
masing, untuk tambahan kualitas pendidikan, secara kolektif, mereka bersedia
membayar $ 2,75 untuk penambahan.
Gambar 3.2 Permintaan individu untuk pendidikan public yang lebih baik
Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.118 – Donijo Robbins.
23
Anggaran sekolah biasanya dibiayai oleh pajak, dan setiap voter
merasakan harga pajak individu yang akan menjadi miliknya atau bagiannya dari
anggaran. Mengingat harga pajak sebesar $ 0,33, pada Gambar 3.2, Dr.Low,
Mr.Medium, dan Ms.High menginginkan GL, GM, dan GH pelayanan publik pada
titik A, B, dan C, di mana kurva permintaan mereka memotong garis harga pajak
sebesar $ 0,33.
Harga pajak untuk pemilih dari unit tambahan pelayanan publik adalah
jumlah pajak pemilih yang akan meningkat jika pelayanan publik meningkat
sebesar satu unit. Namun, pendapatan biasanya berbeda dan pajak penghasilan
yang dibayarkan meningkat pula. Jika memiliki pendapatan melebihi pendapatan
rata-rata, maka harus membayar pajak melebihi rata-rata dan melebihi harga
pajak rata-rata.
Meskipun perbedaan ini relatif, analisis proses voting dilakukan dengan
cara yang sama. Hanya pada tingkat pelayanan publik yang dipilih tepat akan
berbeda menurut metode pembiayaan.
4.4 DAMPAK PLATFORM POLITIK
Model voting menggambarkan situasi di mana pemilih tetap memberikan
suara untuk meningkatkan layanan publik sampai hasil yang dominan tercapai.
Dalam kondisi tidak rumit hasil dominan tercapai dalam proses pemilu biasa.
Misalnya, terdapat dua proposal yaitu mempertimbangkan sistem politik dengan
dua partai, Republik dan Demokrat. Setiap pihak mengumumkan platform
mengenai anggaran sekolah yang diusulkan.
Asumsikan untuk saat ini bahwa salah satu pihak, jika ingin terpilih dan
tidak memberlakukan anggaran yang diusulkan. Artinya, lembaga legislatif dan
eksekutif bergabung untuk membuat undang-undang anggaran yang diusulkan
pada pemilu dan birokrasi yang mengimplementasikannya. Jelas, ini adalah
asumsi yang kuat.
24
Gambar 3.3 Utilitas individu yang terkait dengan tingkat pelayanan publik.
Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.121 – Donijo Robbins.
Pada gambar 3.3, rencana utilitas terkait dengan tingkat pelayanan
publik. Titik B yang ditempati GM merupakan titik maksimum yang paling
diinginkan oleh tingkat pelayanan publik. GS dinyatakan lebih rendah atau lebih
buruk dari GM. Hal ini disebabkan partai yang mendukung GM dalam Gambar
3.3 akan memiliki hasil yang dominan, dalam arti pihak lain tidak bisa
mengalahkan itu. Jika diumumkan tingkat publik-layanan yang berbeda dari GM,
pihak lain dapat dikalahkan. Persaingan politik memaksa kedua belah pihak
untuk mencoba mode platform politik yang sesuai dengan GM, meskipun itu
berarti kedua belah pihak menawarkan hampir hal yang sama. Meskipun GH
menempati posisi yang lebih tinggi dari GM tetapi GM tetap dominan karena
keputusan median voter tidak dapat diganggu gugat.
Dalam sistem dua partai, kedua belah pihak cenderung ke arah tengah,
untuk mencoba menebak dan menawarkan apa pemilih median inginkan. Karena
kedua belah pihak cenderung ke arah jalan tengah yang sama, maka kedua
pilihan menjadi kurang penting. Di politik middle-of-the-road (politik jalan tengah)
dalam pemilihan, kedua kandidat mencoba untuk menawarkan jasa yang diminta
oleh pemilih rata-rata, karena posisi tengah adalah yang dominan.
25
4.5 VOTING EKUILIBRIUM VS EFISIENSI
Mekanisme paling jelas dimana tingkat jaminan sosial dapat ditentukan
melalui sistem voting. Meskipun sistem voting sangat berbeda, serta hanya
berfokus pada suara terbanyak dan hasil median voter. Analisis awal masalah ini
sesuai dengan Harun (1966) yang menunjukkan bahwa sejak program jaminan
sosial bermanfaat positif menyediakan median voter mungkin akan
menguntungkan mereka untuk memilih kelangsungan program meskipun efek
totalnya untuk mengurangi kesejahteraan rumah tangga.
Jika ada kemungkinan bahwa program jaminan sosial ditentukan oleh
voting pada waktu t dapat dibalik voting ulang pada t 1, maka kemungkinan suara
strategis muncul.
Kelemahannya adalah ketidakpastian konsumen dalam memilih solusi
mereka pada tingkat keamanan pajak yang disukai. Apabila tidak ada
pemungutan suara ulang, mereka akan selalu memilih tingkat pajak 1 ketika
keuntungan bersih adalah positif dan nol bila negatif.
Ketidakpastian diasumsikan bahwa ketentuan masa depan dianggap
belum pasti. Pendekatan alternatif untuk masalah ini disediakan oleh Boadway
dan Wildasin (1989) yang menggunakan kerangka waktu kontinu. Hasil asumsi
mayoritas suara di tingkat ekuilibrium jaminan sosial ditentukan oleh median
voter.
4.5.1. Intensitas Preferensi
Aturan hak suara satu orang tidak memungkinkan adanya perbedaan
intensitas preferensi. Di pasar swasta untuk barang dan jasa, intensitas
preferensi individu dapat dinyatakan karena permintaan yang lebih tinggi
dapat digunakan untuk membelanjakan dana yang berlebih. Di pasar politik,
setiap warga negara hanya memiliki satu suara untuk dibelanjakan. Untuk
mencerminkan intensitas preferensi, Ms.High (ingat hanya ada tiga orang di
pertemuan) bisa "menyuap" Dr.Low dan Mr.Medium untuk memilih tingkat
pelayanan public yang lebih tinggi.
Artinya, dia bisa menambah suara dengan dolar. Ingat pada Gambar
3.2, Ms.High bersedia untuk membayar lebih dari harga pajak $0,33 ke atas
sampai GH pada titik C, dan Ms.High dapat memberikan kompensasi atau
26
memberikan pilihan pelayanan publik lebih dari GM kepada Dr.Low dan
Mr.Medium.
Dalam situasi voting biasa, ada voter yang terlalu banyak melakukan
penyuapan akan keluar dari pekerjaannya. Misalkan Dr.Low, Mr.Median, dan
Ms.High mewakili distrik kongres yang berbeda, masing-masing menuntut
tingkat pertahanan nasional yang berbeda.
4.5.2. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik
John Kenneth Galbraith menekankan peran penting dari iklan produk
dan media dalam menentukan preferensi konsumen. Karena pemilih memiliki
sedikit insentif untuk memperoleh informasi tentang isu-isu paling sebelum
voting dilakukan. Dampak iklan dan media yang lebih penting dalam
mempengaruhi keputusan pasar di sektor swasta. Pembeli atau penjual di
pasar secara pribadi menuai manfaat dari keputusan yang tepat dan hidup
dengan hasil pilihan.
Di sektor publik, sebaliknya, iklan dan perhatian baik di media lebih
penting karena kekuatan efek ketidakpastian rasional. Ketika orang bertindak
dalam lingkungan politik, mereka benar-benar mungkin ingin membantu
sesama warga mereka. Faktor lain selain kepentingan politik pribadi, sempit,
mempengaruhi tindakan politisi.
Pada isu-isu tertentu, seseorang dapat merasa yakin bahwa posisi
seseorang yang terbaik untuk negeri ini, meskipun mungkin tidak popular
saat ini. Kepentingan nasional seperti yang dirasakan oleh politisi mungkin
bertentangan dengan posisi yang paling menguntungkan untuk prospek
pemilihan kembali.
Beberapa politisi dapat memilih kepentingan nasional bahkan ketika
terjadi kekalahan politik. Semua ini tidak sesuai dengan pandangan ekonomi
dari pilihan politik. Meskipun potensi bunuh diri politik ada, itu tidak
mengalahkan preferensi politisi paling untuk kehidupan politik.
Ada insentif yang kuat untuk politisi mengintai posisi yang akan
meningkatkan jumlah suara dalam pemilu berikutnya. Kompetisi suara
memaksimalkan penyajian politik yang intensif dari kandidat politik. Dengan
insentif yang kuat keputusan utama terletak pada pertimbangan politik.
27
4.6 TEOREMA MEDIAN VOTER
Teorema median voter meneliti keputusan yang dibuat oleh suara
mayoritas dan menyimpulkan bahwa suara mayoritas sistem voting akan memilih
hasil yang paling disukai oleh median voter. Keputusan mayoritas dapat dibuat
dalam beberapa cara, contohnya adalah dengan menunjukkan model voter rata-
rata yang mencakup proses pemilihan mayoritas.
Dalam semua prosedur pemilihan yang dibahas di model median voter,
ada dua asumsi penting tentang preferensi pemilih yaitu :
ü Para pemilih diasumsikan mampu menempatkan semua alternatif
pemilihan yang mungkin dalam sebuah kontinum dimensi.
ü Asumsi kunci kedua dalam model median voter adalah voter lebih
memilih alternatif yang dekat dengan hasil yang paling disukai daripada
alternatif yang lebih jauh.
Model voter rata-rata tergantung pada asumsi yang lain pula. Model akan
berasumsi bahwa voter selalu memilih preferensi mereka yaitu, mereka selalu
memberikan suara pada alternatif yang lebih disukai daripada alternative yang
kurang disukai. Model dalam bab ini juga akan menganggap bahwa semua voter
harus memilih. Tetapi, model ini dapat diperluas dengan mudah untuk
mempertimbangkan kasus di mana jumlah voter dipengaruhi oleh proses politik.
Secara formal, ketika suara alternatif diambil biasanya diadopsi sebagai
solusi untuk masalah suara terbanyak. Fitur penting yang ada di balik alasan
bahwa setiap konsumen memiliki preferensi tunggal memuncak, dan
keputusannya adalah onedimensional. Preferensi ini disebut single-memuncak
ketika ada pilihan tunggal yang dipilih. Gambar 4.2b menggambarkan preferensi
yang memenuhi kondisi ini, sedangkan gambar 4.2a tidak tunggal memuncak.
Bentuk umum dari Teorema Median Voter dinyatakan sebagai berikut :
· Teorema Median Voter I (versi Single-Memuncak)
Misalkan ada pemilih ganjil dan ruang adalah kebijakan satu dimensi
(sehingga pilihan dapat diletakkan dalam urutan transitif). Jika pemilih
memiliki satu preferensi memuncak, maka median dari distribusi pilihan voter
adalah pemenang Condorcet.
28
Gambar 4.2 Preferensi Single – Memuncak
Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.56 – Jean Hindriks.
Versi Single-Memuncak dari Teorema Median Voter mengasumsikan
bahwa tidak hanya ruang kebijakan yang memerintahkan secara transitif,
misalnya dari kiri ke kanan (dan dengan demikian satu dimensi), tetapi juga
bahwa pemilih dapat transitif memerintahkan, mengatakan dari kiri ke kanan
dalam spektrum politik. Interpretasinya adalah pemilih di sebelah kiri lebih
memilih pilihan kiri daripada kanan.
· Pemilih Teorema Median II (versi Single - Menyilang)
Misalkan ada pemilih ganjil pemilih dan ruang adalah kebijakan satu
dimensi (sehingga pilihan dapat diletakkan dalam urutan transitif). Jika
preferensi pemilih bersama-sama memenuhi properti Single – Menyilang,
maka pilihan yang diinginkan dari median voter adalah pemenang Condorcet.
Single - Menyilang dan Single - Memuncak adalah kondisi yang berbeda
pada preferensi. Tapi keduanya memberikan hasil yang sama yaitu pilihan
yang lebih disukai median voter adalah sebuah Condorcet pemenang.
Namun, dengan property versi Single - Memuncak mengacu pada rata-rata
pilihan yang lebih disukai pemilih, tetapi dengan properti tunggal-
persimpangan mengacu pada opsi yang dipilih median voter.
Perhatikan bahwa Single - Menyilang dan Single – Memuncak secara
logis independen seperti contoh pada Gambar 4.3.
29
Gambar 4.3 Single – Menyilang tanpa Single Memuncak
Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.58 – Jean Hindriks.
Pilihannya adalah peringkat kiri ke kanan sepanjang sumbu horizontal
dan 3 individu adalah di sebelah kiri 2 yang ke kiri 1. Hal ini dapat memeriksa
bahwa Single - Menyimpang berlaku untuk setiap pasang pilihan tapi Single -
Memuncak tidak digunakan untuk 2 individu. Sebuah aspek menarik dari
Teorema Median Voter adalah tidak tergantung pada intensitas preferensi
dan tidak ada insentif untuk menggambarkan preferensi mereka.
Oleh karena itu, Teorema Median Voter tidak akan secara umum
menghasilkan pilihan yang efisien. Selain itu, tanpa mengetahui rincian yang
tepat, tidak mungkin untuk memprediksi apakah mayoritas suara akan memimpin
melalui Teorema Median Voter, untuk pilihan yang terletak di sebelah kiri atau di
sebelah kanan adalah pilihan efisien. Masalah lebih lanjut dengan Teorema
Median Voter adalah penerapan terbatas ketika pilihan-pilihan kebijakan dapat
dikurangi menjadi satu dimensi tetapi hanya bekerja dalam keadaan terbatas.
4.7 MODEL TIEBOUT
Di dalam model Tiebout akan dibahas mengenai hubungan antar
mobilitas, pembentukan komunitas sukarela, dan penyediaan barang publik yang
efisien. Dalam pasar tidak sempurna barang publik tidak disediakan secara
efisien. Dasar dari masalah ini adalah pasar tidak menuntut individu
mengungkapkan preferensi mereka untuk barang publik. Dengan demikian dapat
ditarik kesimpulan umum bahwa beberapa jenis intervensi pemerintah memang
30
diperlukan. Kemampuan individu bergerak secara yurisdiksi menghasilkan solusi
pasar yang menawarkan pelayanan publik dan pajak yang sesuai dengan situasi
yang sedang dihadapi. Tujuan dari Model Tiebout adalah memikirkan cara untuk
mencapai penyediaan barang publik yang efisien dan menentukan karakteristik
kondisi spesifik yang akan berhasil.
Mekanisme Tiebout dimulai dari individu menentukan faktor apakah yang
dipilih masyarakat antara pajak yaitu beban pajak yang akan ditanggung
penduduk dan paket layanan di masyarakat yaitu manfaat dari pelayanan publik
yang lebih disukai. Jika banyak daerah yang bersedia untuk masing-masing
paket pajak / layanan yang berbeda, individu akan memilih salah satu yang
memberikan kepuasan terbesar bagi mereka. Mereka akan memilih salah satu
diantara pajak dan jasa yang paling diinginkan. Dapat dianalogikan dengan pasar
swasta yang menunjukkan bahwa individu dapat memilih yang mereka inginkan
di sektor publik dan tidak perlu melalui voting. Menurut Tiebout, suatu proses
kuasi-pasar dapat memperbaiki masalah barang publik.
Asumsi dari model Tiebout yaitu sebagai berikut :
ü Kegiatan pemerintah tidak menghasilkan eksternalitas.
ü Individu bisa pindah ke yurisdiksi di mana pelayanan publik yang paling
sesuai untuknya.
ü Individu memiliki informasi yang sempurna dalam hal pelayanan publik
dan pajak.
ü Masyarakatnya cukup berbeda sehingga setiap individu dapat
menemukan pelayanan publik yang sesuai permintaannya.
ü Untuk setiap pola pelayanan masyarakat yang ditetapkan mengikuti
preferensi penduduk dan ada ukuran masyarakat yang optimal.
ü Masyarakat di bawah ukuran optimal berusaha untuk menarik penduduk
baru agar biaya rata-rata lebih rendah.
Tiebout menyimpulkan bahwa dalam kondisi ini individu akan mencari
komunitas yang paling memenuhi preferensi mereka. Selanjutnya, jika produksi
barang publik menunjukkan skala hasil konstan, maka individu akan pindah ke
komunitas yang dapat memenuhi preferensi mereka. Dengan skala hasil
konstan, masyarakat dapat memberikan layanan dengan biaya rata-rata
minimum, dan ukuran masyarakat menjadi tidak relevan.
31
Asumsi paling penting untuk implikasi efisiensi ekonomi dari model
Tiebout adalah tidak adanya eksternalitas atau dampak situasi fiskal.
Eksternalitas bermanfaat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang
tertentu. Keberadaan eksternalitas adalah alasan utama mengapa individu harus
berkelompok secara kolektif untuk konsumsi barang publik. Jumlah pelayanan
publik yang dipilih harus efisien bagi masyarakat tetapi apabila tidak efisien maka
ketidakefisienannya disebabkan oleh eksternalitas.
Hal ini dapat diperbaiki dengan dua cara yaitu :
ü Eksternalitas dapat dihilangkan jika pemerintah lebih besar (secara
geografis dan populasinya lebih besar). Jika semua orang yang
mendapatkan keuntungan atau membayar layanan publik maka tidak ada
eksternalitas.
ü Hibah antar pemerintah dapat digunakan untuk mendorong pemerintah
daerah untuk mengubah kuantitas pelayanan publik secara lebih efisien.
Ini bisa dicapai tanpa mengubah ukuran penerimaan pemerintah.
Hasil alokatif dari model Tiebout ditunjukkan sebagai berikut :
ü Perubahan dalam biaya dari salah satu layanan publik akan
menyebabkan perubahan kuantitas yang dihasilkan.
ü Biaya bergerak dari masyarakat untuk masyarakat harus diakui.
Singkatnya, hipotesis Tiebout menyediakan dukungan untuk
memungkinkan pasar, yang dimaksudkan gerakan bebas dari konsumen, untuk
menentukan ketentuan barang publik lokal. Dengan memilih kelompok
masyarakat, konsumen mengungkapkan selera mereka. Mereka juga mematuhi
hukum pajak daerah begitu bebas tunggang dikesampingkan.
Oleh karena itu efisiensi adalah dicapai. Meskipun tampaknya sederhana,
ada sejumlah kesulitan ketika implementasi praktis dari hipotesis ini. Hipotesis ini
menyediakan wawasan yang menarik ke dalam angkatan kerja dalam
pembentukan masyarakat tapi itu tidak menjamin efisiensi.
32
Gambar : Ilustrasi dari dampak hipotesis Tiebout.
Sumber : http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Goetz/Migx2.htm
Berdasarkan hipotesis atau model Tiebout, ada tiga hal yang diakibatkan
kenaikan pajak properti seperti yang dicontohkan diatas, yaitu :
Panel 1 : Terjadi pergeseran permintaan untuk perumahan, termasuk
peningkatan permintaan orang yang suka taman. Sehingga
menyebabkan peningkatan permintaan untuk perumahan di
masyarakat, mengakibatkan harga rumah lebih tinggi.
Panel 2 : Pada panel kedua, akan ada penurunan permintaan untuk
perumahan di antara yang tidak menyukai ataupun yang menyukai
taman. Sehingga menyebabkan penurunan permintaan yang
mengarah ke harga yang lebih rendah.
Panel 3 : Panel ketiga mengartikulasikan preferensi dengan hanya bergerak
menjauh. Asumsinya adalah yang mendukung taman melebihi
jumlah yang menentang, akibatnya nilai rumah di masyarakat
terbukti meningkatkan.
33
BAB V
KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Intervensi dalam
perekonomian berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Eksternalitas, hasil
kompetitif yang tidak efisien, keberadaan barang publik, dan persaingan yang
tidak sempurna adalah penyebab terjadinya kegagalan pasar oleh karena itu
diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasinya. Beberapa macam
pertumbuhan sektor publik dalam ekonomi politk untuk membantu pemerintah
ialah model pembangunan pertumbuhan, hukum Wedger, hukum Boumol, model
politik, dan effect ratchet. Dasar dari model-model pembangunan pertumbuhan
sektor publik ialah perubahan struktur perekonomian. Kelemahan teori dari model
kelemahan sektor publik adalah model pengembangan perubahan tersebut
hanya didorong oleh eksogen dalam proses kemajuan ekonomi. Hukum Wagner
menjelaskan bagian GNP yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan
pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam
ekonomi bertambah, ukuran sektor publik juga bertambah. Hukum Baumol
dimulai dari observasi tentang sifat teknologi produksi di sektor publik. Dasar dari
teknologi sektor publik yang cenderung padat karya dibanding sektor swasta.
Model politik dalam sektor publik diperlukan untuk mengatasi konflik di
masyarakat antara pengeluaran lebih tinggi dan pembatasan beban pajak. Titik
utama yang muncul dalam model politik adalah tingkat keseimbangan
pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi dan pertumbuhan
pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya ketidakseimbangnya
pendapatan. Model efek Ratchet mengembangkan interaksi politik ke arah yang
berbeda. Untuk saat ini, banyak masyarakat tidak berminat membayar pajak. Hal
ini dikarenakan asumsi pengeluaran terbesar datangnya dari pajak, sehingga
sebagian masyarakat menolaknya dan hanya ingin mendapatkan manfaat dari
pengeluaran tersebut di banding harus membayar pajak. Prediksi model ratchet-
efek ialah pengeluaran tetap relatif konstan kecuali terganggu oleh peristiwa
eksternal yang signifikan. Ketika ini terjadi akan menyebabkan peningkatan
substansial dalam pengeluaran.
Sektor publik jauh dari pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang
minimal. Dalam hal pengeluaran, pengeluaran jaminan sosial dikategorikan
sebagai pengeluaran terbesar dalam pembelian barang dan jasa. Utang bunga
34
publik merupakan pengeluaran yang signifikan. Konflik antara barang ekonomi
dan politik mempunyai beberapa masalah yaitu ketidaktahuan rasional, minat
khusus, dan kecurangan. Ketidaktahuan rasional adalah situasi dimana
kekurangan informasi. Ini disebabkan oleh insentif yang dihadapi pemilih.
Sedangkan masalah minat khusus adalah salah satu yang menghasilkan
substansial keuntungan pribadi untuk sejumlah kecil konstituen sementara
memberlakukan biaya individu yang kecil pada pemilih lainnya. Dalam konflik
ekonomi dan politik ada faktor kecurangan, politisi berusaha agar terpilih kembali
dalam pemilu yang memiliki insentif yang kuat untuk dukungan kebijakan yang
akan menghasilkan manfaat saat ini dalam pertukaran biaya untuk masa depan,
terutama jika biaya masa depan akan sulit untuk diidentifikasikan.
Beberapa hal memepengaruhi voting yaitu stabilitas, ketidakmungkinan,
teorema May, pemenang Condorcet, Multi-Dimensional Voting. Voting adalah
suatu alat universal yang ditemui di semua bidang kehidupan. Dalam ekonomi
pasar terdapat ketidak sempurnaan keputusan pasar dalam koordinasi produksi
dan pertukaran antar individu. Dalam demokrasi, voting merupakan dasar dari
perilaku pemerintah. Representasi demokrasi, pejabat terpilih dan birokrat
berinteraksi secara kompleks ketika mereka mencoba untuk menentukan apa
yang pemilih inginkan, apa yang mereka harus berikan kepada para pemilih
untuk tetap berkuasa, dan apa manfaat yang mereka dapat secara individu dari
suatu sistem pemerintahan yang mereka ambil. Dalam dampak Platfrom politik,
model voting menggambarkan situasi di mana pemilih tetap memberikan suara
untuk meningkatkan layanan publik sampai hasil yang dominan tercapai. Faktor
yang mempengaruhi voting ekuilibrium vs efisiensi adalah Intensitas Preferensi
dan Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik. Kelemahan dari voting ekuilibrium vs
efisiensi adalah ketidakpastian konsumen dalam memilih solusi mereka pada
tingkat keamanan pajak yang disukai. Teorema median voter meneliti keputusan
yang dibuat oleh suara mayoritas dan menyimpulkan bahwa suara mayoritas
sistem voting akan memilih hasil yang paling disukai oleh median voter. Tiebout
berhubungan antar mobilitas, pembentukan komunitas sukarela, dan penyediaan
barang publik yang efisien. Tujuan Model Tiebout adalah memikirkan cara untuk
mencapai penyediaan barang publik yang efisien dan menentukan karakteristik
kondisi spesifik yang akan berhasil. Asumsi paling penting untuk implikasi
efisiensi ekonomi dari model Tiebout adalah tidak adanya eksternalitas atau
dampak situasi fiscal.
35
STUDI KASUS
Sumber :
http://sebuah-blog.blogspot.com/2009/04/masalah-masalah-pemilu 2009.html
PEMILU 2009 akhirnya berlangsung hari ini. Suara kita sangat penting
untuk masa depan kita yang lebih baik. Kita semua pastinya berharap pemimpin
yang kita pilih adalah sosok yang benar-benar bisa diandalkan, tidak korup dan
benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya.
Di tengah pelaksanaan PEMILU, ada beberapa masalah yang
bermunculan. Kali ini SEBUAH BLOG akan membahas masalah-masalah yang
kerap muncul pada saat pelaksanaan PEMILU. Masalah tersebut antara lain :
1) Kekurangan Surat Suara
Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak TPS
dengan pihak penyelenggara PEMILU. Kekurangan surat suara cukup
merepotkan, apalagi jika hal ini baru disadari pada saat hari dilaksanakannya
PEMILU.
2) Pembagian Form C-4 Tidak Merata
Sehari sebelum pelaksanaan PEMILU, ada warga yang protes karena tidak
mendapatkan Form C-4. Warga tersebut protes karena merasa tidak bisa
menyalurkan hak pilihnya pada saat PEMILU. Sebenarnya, pemilih tidak
diwajibkan membawa Form C-4 tersebut asalkan namanya sudah benar-
benar terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Bagi warga yang tidak
mendapatkan Form C-4, tetap bisa melakukan pencontrengan dengan
menunjukkan kartu identitas diri, baik itu berupa KTP, SIM, dll.
3) Ukuran Surat Suara yang Terlalu Besar
Masalah ini saya rasakan sendiri. Saat membuka surat suara, ternyata
ukurannya sangat besar dan lebar sehingga cukup menyulitkan pemilih
dalam mencontreng karena biliknya cukup kecil. Mungkin masalah ini bisa
diatasi dengan memperkecil surat suara atau memperbesar ukuran bilik.
4) Pemilih yang Buta Huruf
Masalah yang satu ini memang sulit untuk dihindari terutama untuk PEMILU
yang diadakan di pelosok desa. Surat suara yang hanya dipenuhi nama-
nama calon tanpa foto cukup menyulitkan para penyandang buta huruf. Hal
ini tidak jarang membuat mereka memilih sembarang calon.
36
5) Teror
Masalah ini terjadi di Papua. Sebuah Bom meledak pada tanggal 9 April 2009
dinihari. Polisi langsung mengejar tersangka dan akhirnya salah satu dari
tersangka tersebut tewas tertembak. Beberapa pelaku lainnya berhasil
diamankan dan sisanya berhasil kabur. Selain teror Bom, Depo Pertamina
pun dibakar. Salah satu Universitas juga tak luput dari aksi pembakaran.
Inilah yang terjadi di Papua. Sebenarnya, apa motif para pelaku? Bukankah
kedamaian itu lebih indah? Tewas tertembak polisi di dekat selokan, itukah
yang mereka inginkan? Seandainya mereka tidak melakukan teror itu,
tentunya si korban tewas tidak akan mati konyol hari ini. Masih banyak yang
bisa dilakukan selain membuat onar. Semoga hal ini tidak terjadi lagi.
Wujudkan PEMILU damai.
Demikianlah beberapa masalah yang muncul pada PEMILU yang
dilaksanakan hari ini, Kamis 9 April 2009. Semoga para calon yang terpilih bisa
mengemban amanah dengan baik.
ü Latar Belakang :
Seperti yang telah kita ketahui, voting adalah metode yang umum
digunakan untuk menyelesaikan beragam pandangan atau untuk memunculkan
ekspresi preferensi. Voting digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang
dimaksud dapat berupa pencapaian kekuasaan tertinggi di sebuah Negara.
Seperti di Indonesia, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan
dengan cara voting. Voting dilaksanakan agar masyarakat dapat memilih wakil
mereka secara demokratis sesuai dengan keinginan mereka. Dengan adanya
voting, pihak yang paling disukai oleh masyarakat yang akan terpilih menjadi
wakil rakyat. Hal seperti ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat,
kebebasan dan keadilan demokrasi dalam membangun sebuah negara yang
sejahtera.
ü Penetapan Masalah :
Pada tahun 2009 lalu, pemilihan umum Presiden Republik Indonesia
dilaksanakan. Sebelum pemilu dilaksanakan tentu para calon Presiden dan Wakil
Presiden sibuk untuk menggali dukungan dari masyarakat. Pencarian dukungan
masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyebarkan
pamflet dan poster-poster di jalan raya, iklan di berbagai media cetak dan
37
elektronik, memberikan bantuan sembako kepada warga miskin hingga
memberikan hadiah berupa uang bagi yang mendukungnya.
Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh simpati masyarakat.
Meskipun terkadang cara yang digunakan menyalahi aturan yang berlaku.
Misalnya, kasus suap menyuap yang dilakukan oleh para calon presiden dan
wakil presiden. Mereka memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar
memilih mereka. Pemilih yang buta huruf juga menjadi salah satu masalah dalam
pemilu, karena para pemilu yang buta huruf dapat dibodohi oleh para kaum yang
curang. Hal inilah yang menodai demokrasi Negara kita. Disisi lain, masalah
dalam pemilu terjadi akibat kesalahan teknis. Misalnya, jumlah surat suara yang
kurang dan rusak.
Di Indonesia, ternyata masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh
terhadap pemerintahan. Hal ini terbukti dengan adanya golongan putih yang tidak
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hampir setiap diadakannya pemilihan
umum masih ditemukannya golongan putih, begitu pula yang terjadi pada pemilu
tahun 2009.
ü Analisis
Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada pemilu pada tahun
2009, masalah-masalah tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya
terjadi dalam politik ekonomi yang baik. Kasus suap menyuap yang dilakukan
para calon presiden dan wakil presiden merupakan kecurangan yang seharusnya
tidak boleh terjadi. Dengan adanya kasus suap membuat demokrasi tidak
berjalan sesuai dengan prosedurnya. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih
wakilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan melainkan dari paksaan
suap.
Pemilih yang buta huruf merupakan masalah yang paling sulit diatasi,
mengingat rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Masyarakat buta huruf
banyak ditemukan di daerah terpencil karena masih minimnya sarana pendidikan
sehingga menyebabkan ketidaktahuan rasional mengenai masalah
pemerintahan. Masyarakat yang buta huruf memilih wakilnya hanya berdasarkan
pengaruh orang lain ataupun suap yang diperoleh dari calon wakil yang bertindak
curang. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena bagaimanapun juga
demokrasi harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedurnya agar
tujuannya dapat tercapai.
38
Pemilu yang demokratif belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena
terhambat masalah teknis. Surat suara yang kurang dan rusak membuat pemilu
belum berjalan secara optimal. Keadaan ini bisa saja hanya berupa konspirasi
politik dari sebuah partai politik yang ingin berbuat kecurangan. Hal ini perlu
diselidiki lebih lanjut agar tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak pilih.
Masyarakat Indonesia dirasa belum maksimal dalam berpartisi aktif
terhadap pemilu pada tahun 2009 lalu. Masih banyak masyarakat yang memiliki
hak pilih tetapi tidak menggunakannya secara optimal. Ini terbukti dengan
adanya surat suara yang berlebih setelah pemilu dilaksanakan. Keadaan seperti
ini seharusnya tidak perlu terjadi karena ini hanya akan menguntungkan pihak-
pihak politisi untuk melakukan sebuah kecurangan. Surat suara yang berlebih
bisa diisi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan pemilu.
Hal ini merugikan masyarakat karena demokrasi tidak dilaksanakan dengan adil
dan sesuai dengan pilihan masyarakat.
ü Kesimpulan dan Saran
Dari masalah pemilu 2009 lalu, masyarakat belum melaksanakan hak
secara optimal sesuai dengan hati nurani dan keinginan sendiri dalam pemilihan
umum. Terbukti dengan adanya masalah-masalah yang terjadi seperti
penyuapan, penipuan terhadap masyarakat buta huruf serta banyaknya
masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilu. Dengan kata lain demokrasi di
Indonesia masih belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan
pemerintah.
Berdasarkan analisis masalah-masalah yang terjadi didalam pemilu 2009,
seharusnya pemerintah lebih tegas dan ketat dalam mengawasi jalannya pemilu
agar tidak terjadi kecurangan, ketidaktahuan rasional maupun kesalahan teknis
yang menghambat jalannya pemilu yang demokratis. Pemerintah juga
seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang buta huruf dengan
memberikan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden serta tata cara
pemilihan umum yang benar sehingga tidak menjadi korban kecurangan pihak
yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya keberhasilan suatu demokrasi tidak
hanya tergantung pada pemerintahan yang baik tetapi dukungan penuh dari
masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilannya. Dengan keberhasilan
dalam demokrasi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.
39
PERTANYAAN
MULTIPLE CHOICE
1. Alasan yang mendukung adanya pajak adalah, kecuali....
a. Pembayar pajak terbiasa dengan tingkat pengeluaran tinggi
b. Hutang yang timbul selama periode pergolakan harus dibayar nanti
c. Kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah kepada wajib pajak selama
periode pergolakan yang harus dipenuhi
d. Pembayar pajak menjadi tidak jelas
2. Hubungan antara mobilitas, pembentukan komunitas sukarela, dan
penyediaan barang publik yang efisien merupakan....
a. Model Ratchet
b. Model Politik
c. Model Tiebout
d. Model voting
3. Kompetisi suara memaksimalkan penyajian politik yang intensif dari kandidat
politik dengan insentif yang kuat keputusan utama terletak pada....
a. Pertimbangan politik
b. Keseimbangan politik
c. Penggunaan politik
d. Sistim politik
4. Yang tidak termasuk dalam pengeluaran pemeritah pusat adalah....
a. Pendapatan
b. Jaminan sosial
c. Pertahanan
d. Pembelian saham
5. Tingkat keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan
distribusi dan pertumbuhan pemeritah yang berkaitan erat dengan munculnya
ketidakseimbangannya pendapatan merupakan titik utama dalam....
a. model ekonomi
b. model sosial
c. model politik
d. model perkembangan sektor publik
40
ESSAY
1) Sebutkan sumber pengeluaran dari pemerintah pusat dan pemerintah bagian
dan lokal !
Pengeluaran pemerintah pusat berasal dari pendapatan, jaminan sosial, dan
pertahanan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal
adalah pendidikan yang diikuti dengan bantuan pendapatan dan jaminan
sosial.
2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan voting? Dan berikan contohnya!
.Voting yaitu metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan beragam
pandangan atau untuk memunculkan ekspresi preferensi.Contohnya dalam
pasar ekonomi terdapat ketidaksempurnaan keputusan pasar dalam
koordinasi produksi dan pertukaran barang antar individu. Dalam demokrasi,
voting biasanya dilakukan ketika pemilihan kepala negara ataupun kepala
daerah, dan merupakan dasar perilaku pemerintah dalam menentukan suatu
keputusan bersama.
3) Jelaskan perbedaan antara biaya persaingan di pasar tenaga kerja pada
sektor publik dan sektor swasta?
Sektor publik tidak dapat menggantikan modal bagi tenaga kerja dan upah
yang di dapat di sektor swasta lebih besar dibanding sektor publik. Jika
keluaran (output) pada sektor publik dan sektor swasta tetap dalam proporsi
yang sama, maka pengeluaran sektor publik meningkat sebagai proporsi dari
pengeluaran total.
4) Jelaskan masalah yang muncul dalam model politik sektor publik?
Masalah yang muncul dalam model politik sektor publik yaitu tingkat
keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi
dan pertumbuhan pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya
ketidakseimbangnya pendapatan. Pemerintah menyediakan barang publik
yang dibiayai dengan menggunakan pendapatan pajak proporsional.
41
KATA KUNCI
ü Distorsi ekonomi atau ketidaksempurnaan pasar adalah kondisi ekonomi
yang menimbulkan ketidakefisienan sehingga mengganggu agen ekonomi
dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial.
ü Marginal benefit (keuntungan marginal) adalah tambahan keuntungan karena
tambahan unit produksi atau jasa (marginal utility).
ü Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua
kewajiban. Kepemilikan ini dalam bentuk nilai uang dan kenaikan suku bunga
biasanya mempunyai pengaruh negatif di pasar modal.
ü Marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol
terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk
menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang
menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai
political marketers objectives.
ü Konstituen adalah seseorang yang secara aktif mengambil bagian dalam
proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang
lain untuk bertindak mewakili dirinya.
ü Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial kepada karyawan sebagai
balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut.
Insentif biasanya berupa sejumlah uang yang di tambahkan pada upah dasar
yang di berikan perusahaan kepada karyawan.
ü Disinsentif adalah bersifat tidak memberi insentif yaitu tidak memberikan
dorongan berupa apapun untuk prestasi yang diraih karyawan. Ini
berkebalikan dengan insentif.
ü Middle-of-the-road (politik jalan tengah) adalah model politik yang
menggambarkan pemimpin kompromistik, yang punya perhatian menengah
atas pekerjaan dan perhatian tengah atas orang-orang yang melakukan
pekerjaan. Pemimpin menghindari konflik dan menekankan pada tingkat
produksi serta hubungan personal. Kepemimpinan ini digambarkan sebagai
orang yang bijaksana, lebih suka di tengah dan sulit menyatakan
ketidaksetujuannya di hadapan pekerja.
ü Eksternalitas adalah keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang
tidak melalui mekanisme pasar.