bahan kuliah pajak 2 oktober 2014
DESCRIPTION
hpTRANSCRIPT
PajakKonsep Pajak Konsep Pajak Rochmat Soemitro
Iuran rakyat ke Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang ….
Adriani
Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, …..
Paradigma dalam Pemungutan Pajak :
No Taxation whithout representation, Taxation whithout representation is robbery, Taxation whithout representation is tyranny.
UNDANG-UNDANG MATERIL PERPAJAKAN
UU PPh UU PPN & PPn BM UU PBB UU BM UU BPHTB UU KEPABEANAN UU CUKAI UU PDRD
PAJAKPasal 23 (2) UUD 1945
Segala pajak untuk keperluan negara berdaqsarkan undang-undang
Pasal 23A UUD 1945 ***
PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN YANG BERSIFAT MEMAKSA UNTUK
KEPERLUAN NEGARA DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG
44
SUMBER HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA
UNDANG-UNDANG FORMIL PERPAJAKAN
UU KUP UU PPSP UU PP
Sistem Perpajakan Indonesia.
Sistem Pembayaran PajakSistem Pembayaran Pajak
- Bayar sendiri pajak terutang/ketetapan pajak- Bayar sendiri pajak terutang/ketetapan pajak- Dipungut/dipotong oleh orang lain (withholding system)Dipungut/dipotong oleh orang lain (withholding system)- Penagihan Pajak dengan Surat PaksaPenagihan Pajak dengan Surat Paksa
Self Assessment System (Menghitung sendiri, bayar sendiri dan lapor sendiri pajak terutang)
( seperti PPh, PPN dan PPN BM, Bea Meterai, Bea Masuk, Cukai, BPHTB )
Official assessment System (Pajak terutang dihitung oleh Fiskus) ( seperti PBB)
55
Self Assessment System (SAS)
Ke Kas Negara melalui :
Kantor Pos, Bank
Dasar Pengenaan PajakPajak terutangMENGHITUNG SENDIRI
MELAPORKAN SENDIRI
MENYETOR SENDIRI PAJAK TERUTANG
Dasar Pengenaan Pajak,Pajak terutang,Pajak dibayar :- Melalui pihak III- Setor Sendiri
SPT
SSP
PembukuanPencatatan
SSP = Surat Setoran PajakSPT = Surat Pemberitahuan Pajak
66
- Mendaftarkan diri sendiriMendaftarkan diri sendiri- Melaporkan usaha sendiriMelaporkan usaha sendiri
SP-PKPSP-PKP
NPWPNPWP
Wajib NPWP dan Pengukuhan PKP
.
WAJIB NPWPWAJIB NPWPSETIAP WAJIB PAJAKSETIAP WAJIB PAJAK ; ; - - ORANG PRIBADI ORANG PRIBADI ( penghasilan diatas PTKP) ( penghasilan diatas PTKP)
- BADAN- BADAN
WAJIB Pengukuhan PKPWAJIB Pengukuhan PKP
SETIAP WAJIB PAJAK ;SETIAP WAJIB PAJAK ;
Orang Pribadi/Badan, yang berkewajiban Orang Pribadi/Badan, yang berkewajiban untuk melaksanakan UU PPN dan PPn BM untuk melaksanakan UU PPN dan PPn BM
( tidak termasuk Pengusaha Kecil ). ( tidak termasuk Pengusaha Kecil ).
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan, atau Wajib Pajak Badan, 1 (satu) bulan 1 (satu) bulan sejak saat usaha mulai sejak saat usaha mulai
Akhir bulan berikutnyaAkhir bulan berikutnya setelah penghasilan setelah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebasmenjalankan usaha atau pekerjaan bebas telah melebihi PTKP setahun; telah melebihi PTKP setahun;
Orang Pribadi Orang Pribadi yang memerlukan NPWPyang memerlukan NPWP, , (meskipun penghasilannya belum mencapai (meskipun penghasilannya belum mencapai PTKP) dapat mengajukan permohonan PTKP) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP,untuk mendapatkan NPWP,
sebelum melakukansebelum melakukan penyerahan Barang Kena penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak bagi yang telah Pajak atau Jasa kena Pajak bagi yang telah memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak; (Peredaran Usaha Rp. 600 juta Kena Pajak; (Peredaran Usaha Rp. 600 juta atau lebih dalam suatu tahun pajak).atau lebih dalam suatu tahun pajak).
Pengusaha Kecil yang memilih sebagai PKPPengusaha Kecil yang memilih sebagai PKP mengajukan pernyataan tertulis untuk mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. dikukuhkan sebagai PKP.
Bagi Pengusaha Kecil yang tidak memilih Bagi Pengusaha Kecil yang tidak memilih sebagai pengusaha Kena Pajak, wajib sebagai pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya paling lambat pada melaporkan usahanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah peredaran akhir bulan berikutnya setelah peredaran usahanya mencapai batasusahanya mencapai batas sebagai Pengusaha sebagai Pengusaha Kecil. Kecil.
Pasal 2 UU KUP jo KMK.No.516/PJ.2000 Pasal 2 UU KUP jo KMK.No.516/PJ.2000 77
.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)TAHUN 2005TAHUN 2005
• Untuk Wajib Pajak Untuk Wajib Pajak
• Tambahan untuk :Tambahan untuk :
a. Wajip Pajak Kawin a. Wajip Pajak Kawin
b. Istri yg mempunyai penghasilan b. Istri yg mempunyai penghasilan
c. keluarga lain (ayah,ibu, anak, anak c. keluarga lain (ayah,ibu, anak, anak angkat, mertua, angkat, mertua, yang menjadi yang menjadi tanggungan penuh paling tanggungan penuh paling banyak 3 orang banyak 3 orang
TAHUN 2006 TAHUN 2006
13.200.000
1.200.000
13.200.000
1.200.000
TAHUN 2005TAHUN 2005
13.200.000
1.200.000
13.200.000
1.200.000
PTKP TAHUN 2006PTKP TAHUN 2006TK/0 = 13.200.000 K/0 = 14.400.000 K/I/0 = 26.400.000TK/0 = 13.200.000 K/0 = 14.400.000 K/I/0 = 26.400.000TK/1 = 14.400.000 K/1 = 15.600.000 K/I/1 = 27.600.000TK/1 = 14.400.000 K/1 = 15.600.000 K/I/1 = 27.600.000TK/2 = 15.600.000 K/2 = 16.800.000 K/I/2 = 28.800.000TK/2 = 15.600.000 K/2 = 16.800.000 K/I/2 = 28.800.000TK/3 = 16.800.000 K/3 = 19.000.000 K/I/3 = 30.000.000TK/3 = 16.800.000 K/3 = 19.000.000 K/I/3 = 30.000.000
Ps.7 UU PPh jo PMK No.137/PMK.03/05Ps.7 UU PPh jo PMK No.137/PMK.03/05 99
Contoh NPWPContoh NPWP
Sebelum tahun 2001 : 5.044.530.3-017Setelah tahun 2001 : 05.044.530.3-017.000
Arti Nomor tersebut adalah :05. : Wajib Pajak Orang Pribadi,044.530. : Nomor Wajib Pajak,3- : self cheking digit017. : kode KPP (KPP…………………..)000 : status Wajib Pajak
1010
NPWP :
NAMA :
ALAMAT : :
05.044.530.3-017.000
BUSTAMAR AYZA, S.H., M.M.
JL.ASSAKINAH NO.33KEBAGUSANPASAR MINGGUJAKARTA SELATAN
TERDAFTAR 18-10-2004
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Surat Pemberitahuan (SPT)
.
SPT adalah :SPT adalah :
Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan (Ps.1.10 UU KUP)(Ps.1.10 UU KUP)
SPT Masa adalah :
surat pemberita-huan untuk satu masa pajak, (Ps.1.11 UU KUP)PPh Pasal 21 PPh Pasal 22PPh Pasal 23/26PPh Pasal FinalPPN
SPT Tahunan adalah :
surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Ps.1.12 UU KUP)PPh Org Pribadi : Formulir 1770 Formulir 1770-SPPh Badan : Formulir 1771-RP Formulir 1771-$PPh Pasal 21 : Formulir 1721
SPT terdiri dariSPT terdiri dari
1111
Tata Cara Pengisian SPT
.
SPT wajib diisi dan disampaikan dengan benar lengkap dan jelas dan ditandatangani :
- SPT Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus atau
- Bilamana ditandatangani oleh kuasanya, harus dilampiri dengan surat
kuasa khusus,
- Bagi Wajib Pajak yang wajib pembukuan, SPT harus dilengkapi dengan
laporan keuangan berupa Negara dan laporan laba rugi serta keterangan-
keterangan lain untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana WP terdaftar.
Tanda Terima SPT :
- Jika disampaikan langsung, diberi tanggal dan tanda terima oleh pejabat,
- Jika disampaikan melalui Kantor Pos atau cara lain, tanggal dan tanda
pengiriman dianggap sebagai tanggal dan tanda terima SPT, sepanjang
SPT telah diisi dengan lengkap.
Ps.4 KUPPs.4 KUP
1212
Wakil atau Kuasa Wajib PajakWakil atau Kuasa Wajib Pajak
Untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan WP dapat menunjuk :
WP Badan oleh pengurus, termasuk orang yang nyata-nyata berwenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan,
WP dalam Pembubaran/pailit oleh orang atau badan yang melakukan pemberesan (Kurator),
Warisan yang belum terbagi oleh Ahli Waris atau Pengurus Harta Peninggalan,
Anak yang belum dewasa oleh walinya, Orang dalam pengampuan oleh Pengampunya,
PPh Org Pribadi atau badan dapat menunjuk kuasanya yang telah memenuhi persyaratan sebagai Konsultan Pajak (KMK.576/KMK.04/2000)
Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang
Ps. 32 UU KUPPs. 32 UU KUP
WAKILWAKIL
KUASAKUASADengan Surat Dengan Surat kuasa Khususkuasa Khusus
1313
DASAR PENGISIAN SPT TAHUNANDASAR PENGISIAN SPT TAHUNAN
.
Bagi yang Menyelenggarakan PEMBUKUAN
Bagi yang membuat CATATAN WPOrang Pribadi yang Pered.Usaha < 600 juta rph dalam suatu tahun pajak
Bagi WP Orang Pribadi yang penghasilannya dari pekerjaan
Laporan Keuangan - Neraca, dan - Perhitungan L/R
Daftar Rekap : Perederan Usaha dan/atau Pekerjaan bebas
Bukti Pemotongan dan/atau Bukti Pemungutan
1414
SPT
I S I S P TI S I S P T
SPT MasaBerisi laporan
tentang :
SPT Tahunan Berisi laporan
tentang :
- Dasar Potongan/pungutan pajak
- Potongan/Pungutan Pajak
- setoran Pajak
PPh Badan(1771) / Orang pribadI (1770) Identitas (subjek pajak)
Penghasilan (objek pajak)
Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP)
Lampiran-lampiran
Pernyataan (ditanda tangani)
PPh Pasal 21(1771) Identitas pemungut/pemotong
Identitas yang dipungut/dipotong
Penghasilan/ pemu./pemo- Pihak ke-tiga dan Penyetoran Pajak
Lampiran-lampiran
Pernyataan (tanda tangan) 1515
Pengisian SPT Orang PribadiPengisian SPT Orang Pribadi(SPT Sederhana dan SPT PENCATATAN)(SPT Sederhana dan SPT PENCATATAN)
- SPT Or.Pribadi
Ph dari pekerjaan saja
SPT Or.Pribadi Ph. Dari Usaha/
Pek.Bebas
- Penghasilan berdasarkan Bukti Po-/pu- PPh oleh Pihak Ketiga
- Penghasilan lainnya (selisih kurs, deposito,hadiah,LN dsb)
- Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP)
- Daftar harta/utang,
- Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh.
SPT Or.Pribadi (1770) bagi yang Membuat Catatan (Pered.usaha < 600 juta setahun) - Rekap Catatan Peredaran Usaha Bruto (PUB)
- Penghasilan = PUB x Norma Penghasilan Neto (objek pajak)
- Pengh.lainnya/luar usaha (selisih kurs,deposito,hadiah dsb)
- Bukti Pembayaran pajak (kredit pajak/SSP)
- Daftar harta/utang
- Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan penuh
Formulir 1770S (SPT Sederhana) (tidak wajib membuat catatan/pembukuan)
1616
Pengisian SPT PPh Orang Pribadi/Badan yang Pengisian SPT PPh Orang Pribadi/Badan yang Menyelenggarakan PEMBUKUANMenyelenggarakan PEMBUKUAN
- Daftar Pengurus dan Pemegang Saham (sesuai akte) (Kecuali 1770),
- Neraca/ Perhit.Laba/Rugi (L/R komersial & L/R fiskal),
- Penghasilan luar usaha (selisih kurs/ deposito/hadiah dsb),
- Penghasilan Luar Negeri,
- Daftar Aktiva dan Penyusutan,
- Konpensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maks.5 tahun),
- Bukti Pembayaran Pajak (Kredit Pajak/SSP),
Formulir 1771-$ (Badan) Pembukuan (USD)
- Dasar pengisian sama dengan 1771
- Ditambah potocopy Izin Menteri Keuangan atas pembukuan yang menggunakan mata uang asing
Formulir 1770 (OP) Pembukuan Formulir 1771-RP (Badan) Pembukuan (Rupiah)
SPT PPh Pembukuan
1717
(KEP-(534/KMK.04/2000 jo KEP-141/PJ.’2004)
Jatuh Tempo Pembayaran dan Jatuh Tempo Pembayaran dan Jangka Waktu Penyampaian SPTJangka Waktu Penyampaian SPT
SPT Masa (Bulanan) Jatuh Tempo Pembayaran Penyampaian SPT
PPh Pasal 21/23/26 Tgl.10 bb Tgl.20 bb
PPh Pasal 25 Tgl.15 bb Tgl.20 bb
PPh Ps.22 Bend. Pem. Hari yang sama 7 hari setelah penyetoran
PPh Ps.22 Pertamina Sebelum DO ditebus Tgl.20 bb
PPh Ps.22 Badan Tertentu Tgl.10 bb Tgl.14 bb
PPN (selain APBN) Tgl.10 bb Tgl.20 bb
Jatuh pada hari LIBURDapat dilakukan pada hari
kerja berikutnyaDilakukan pada hari kerja
sebelumnya
SPT TAHUNAN Jatuh Tempo Pembayaran Penyampaian SPT
PPh Or.Priba(1770),(1770S)
PPh Badan (1771), (1771$)
PPh Pasal 21 (1721)
Tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak
Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
1818
Ps.3 (3)KUPPs.9 (1KUP No.541/KMK. 04/2000 jo No. 326/KMK.03/2003
Dapat diajukan penundaan Dapat diajukan penundaan paling lama 12 bulanpaling lama 12 bulan
(Ps. 9 (3) KUP) jo KMK. No. (Ps. 9 (3) KUP) jo KMK. No. 541/KMK.04/2000541/KMK.04/2000
Dapat diajukan penundaanDapat diajukan penundaan paling lama 6 bulan paling lama 6 bulan
(Ps.3 (4) KUP)(Ps.3 (4) KUP)
Tempat dan Cara Penyampaian SPTTempat dan Cara Penyampaian SPT
KANTOR PELAYANANPAJAK TEMPAT WP
TERDAFTAR
LANGSUNG (tanda terima)
KANTOR POS (Tercatat)
Electric SPT
eFIN – (electric Filing Identification Number), minta izin kepada KPP dimana WP terdaftar untuk mendapatkan digital certificate melalui Penyedia Jasa Aplikasi (KEP-05/PJ./05 tgl. 01-12-05)
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
1919
eFIN
SANKSI ADMINISTRASI SPTSANKSI ADMINISTRASI SPT
2020
Sanksi Adm.tidak/ terlambat menyampaikan
SPT
SPT Masa : Dikenakan sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp. 50.000,- tiap SPT
SPT Tahunan Dikenakan sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp. 100.000,- tiap SPT
Ps. 7 KUP
Pembetulan SPTPembetulan SPTDalam jangka waktu 2 tahun, setelah berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak,
tahun pajak
Meskipun telah dilakukan pemerik-saan, tapi belum dilakukan penyidikan
Jangka Waktu 2 tahun telah berakhir, DJP belum menerbitkan ketetapan pajak,
SPT DAPAT DIBETULKAN
(Dengan Syarat)
SPT DAPAT DIBETULKAN
(Dengan Syarat)
WP mengungkapkan sendiri ketidak benaran SPT, dengan cara:
- Dengan kemauan sendiri - Menyampaikan pernyataan
tertulis- DJP belum melakukan
Pemeriksaan, - Membayar pajak yang
kurang dibayar,- Ditambah sanksi sebesar 2%
sebulan (terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan pembayaran kekurangan)
- Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran,
- Disertai pelunasan (jika terdapat kurang bayar),
- Sanksi administrasi 2 x jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Mengungkapkan dengan laporan tersendiri ketidak benaran tsb,
- yang mengakibatkan, pajak menjadi lebih besar, rugi menjadi lebih kecil, harta menjadi lebih besar, atau modal menjadi lebih besar,
- melunasi pajak yang kurang dibayar, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar,
Dalam hal Wajib Pajak menerima Keputusan Keberatan/Putusan Banding :
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan yang diajukan keberatan/ banding, WP dapat membetulkan SPT meskipun jangka waktu 2 tahun telah berakhir, dan DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan, WP dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh dalam j.w. 3 bulan setelah menerima keputusan/putusan tersebut. 2121
Ps.8 KUP
Ps. 8 (6) KUPPs. 8 (6) KUP
Ps. 8 (1) KUPPs. 8 (1) KUP Ps. 8 (3) KUPPs. 8 (3) KUP Ps. 8 (4) KUPPs. 8 (4) KUP
Sanksi Pidana Sanksi Pidana berkaitan dengan kewajiban SPTberkaitan dengan kewajiban SPT
Setiap orang karena kealpaannya Setiap orang dengan sengaja
1. Tidak Menyampaikan SPT,
2. Menyampaikan SPT, yang isinya tidak benar, tidak lengkap
1. Tidak Menyampaikan SPT,
2. Menyampaikan SPT, yang isinya tidak benar, tidak lengkap,
3. Menolak dilakukan Pemeriksaan,
4. Memperlihatkan bukti keterangan yang tidak benar,
5. Tidak menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan,
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
DIPIDANA :- Pidana kurungan p.l. 1 tahun,
- dan/atau denda paling tinggi 2X jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
DIPIDANA :- Pidana kurungan paling lama 6 tahun, - dan denda paling tinggi 4X jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar.
2222
Pasal 39 KUPPasal 38 KUP
Penetapan PajakPenetapan Pajak
Dihitung sendiri oleh WP
DENGAN MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN
SPT ke KPP
JIKA TERDAPAT BUKTI ISIAN SPT TIDAK BENAR
Pajak Terutang yang semestinga dihitung oleh DJP dan diterbitkan SKP-Kurang Bayar
Tidak ada bukti ketidak benaran
SPT
Pajak Terutang sesuai Isian SPT yang dihitung
oleh WP
Pajak TerutangPajak Terutang
2525
??
Ps. 12 KUPPs. 12 KUP
SURAT KETETAPAN PAJAKSURAT KETETAPAN PAJAK
. (hasil pemeriksaan atau keterangan lain, SPT tidak disampaikan setelah ditegur, tidak seharusnya dikenakan PPN 0%, tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak meminjamkan pem-bukuan saat dilakukan pemeriksaan)
(jika ditemukan data baru atau data yang belum terungkap)
(berdasarkan hasil pemeriksaan)
(berdasarkan hasil Pemeriksaan)
(berdasarkan permohonan Wajib Pajak)
(hasil pemeriksaan setelah diterbitkan SKPPKP)
1. SKPKB berdasarkan Ps. 13 KUP
2. SKPKBT berdasarkan Ps. 15 KUP
3. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP
4. SKPN berdasarkan Ps. 17A KUP
5. SKPLB berdasarkan Ps. 17 KUP
6. SKPKB Kenaikan 100% berdasarkan Ps. 17C KUP
2626
.
Kewajiban Pencatatan/ Pembukuan
Kewajiban SPT Masa/ Tahunan
Karikpa Kanwil
KP-DJP
WAJIB PAJAK
Kewajiban Pendaftaran/ melaporkan usaha
Kantor Pelayanan Pajak
SPT
SPT BENAR (TIDAK ADA KOREKSI)PAJAK TERUTANG = MENURUT SPT => SKPN
DIRJEN PAJAK MENDAPATKAN BUKTI, SPT TIDAK BENAR(PEMERIKSA MELAKUKAN KOREKSI POSITIF), DJP MENERBITKAN KETETAPAN PAJAK TERUTANGYANG SEMESTINYA (SKPKB)
NPWP/PKP JABATAN
PEMERIKSAAN PAJAK
MENGUJI KEPATUHAN
TUJUAN LAIN
PEMERIKSAAN PAJAKPEMERIKSAAN PAJAK
DITJEN PAJAK
Penyuluhan Pelayanan Pengawasan
Self Assessment System
PERMO. NPWP/PKP
47
TUJUAN PEMERIKSAAN PAJAKTUJUAN PEMERIKSAAN PAJAK
.
1. MENGUJI KEPATUHAN WPa. SPT-LB/SKPPKPb. SPT yang menunjukan Rugic. SPT tidak disampaikand. SPT Kriteria seleksie. Ada indikasi lain selain c.
2. TUJUAN LAINa. NPWP jabatanb. Penghapusan NPWPc. Pengukuhan/pencabutan PKPd. WP mengajukan keberatane. Pengumpulan bahan Norma P-PNf. Pencocokan data/alketg. Penentuan WP lokasih. Penentuan satu/lebih t.t. PPNi. Tujuan lainnya
1. Menguji Kepatuhan WP 2. Tujuan lain
SPT
UU jj ii
KMK.545/KMK.04/2000 48
TINDAK PIDANA PERPAJAKANTINDAK PIDANA PERPAJAKAN
.
TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN :TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN :Adalah perbuatan yang dalam melaksanakan Undang-undang Perpajakan Adalah perbuatan yang dalam melaksanakan Undang-undang Perpajakan diancam dengan hukuman pidana, baik dalam UU Perpajakan, dalam diancam dengan hukuman pidana, baik dalam UU Perpajakan, dalam KUHP maupun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KUHP maupun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tindak Pidana dalam melaksanakan UU Perpajakan dijumpai dalam :Tindak Pidana dalam melaksanakan UU Perpajakan dijumpai dalam :- UU PerpajakanUU Perpajakan : UU KUP : UU KUP : UU PBB (Psl. 24 s/d Psl 26 UU PBB): UU PBB (Psl. 24 s/d Psl 26 UU PBB) : UU Bea Meterai (Ps. 13 dan 14 UU Bea Meterai) : UU Bea Meterai (Ps. 13 dan 14 UU Bea Meterai) - KUHPKUHP : (menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam bukunya : (menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam bukunya Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum hal.62)Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum hal.62) Psl. 209, 242,253, 263, 322,368, 372,417, 418, 419, Psl. 209, 242,253, 263, 322,368, 372,417, 418, 419, 421, 425, 552 KUHP421, 425, 552 KUHP- UU TastipikorUU Tastipikor : memberi sesuatu, PNS DJP yang menerima sesuatu, : memberi sesuatu, PNS DJP yang menerima sesuatu, gratifikasi dllgratifikasi dll
TINDAK PIDANA DALAM UU KUP :TINDAK PIDANA DALAM UU KUP :Diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 43 UU KUP. Diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 43 UU KUP.
5252
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-1)TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-1)
.
JENIS TINDAK JENIS TINDAK PIDANAPIDANA PERBUATANPERBUATAN HUKUMANHUKUMAN
Setiap orang karena kealpaannya
a. Tidak menyampaikan SPT,
b. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap,
Dapat menimbulkan merugikan pendapatan negara
Pidana Kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
Setiap orang dengan sengaja
Wakil, kuasa yang menyuruh, turut serta, menganjur-kan atau membantu melakukan tindak pidana Pasal 38 dan pasal 39 KUP
a. Tidak mendaftarkan diri, menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP
b. Tidak menyampaikan SPT,
c. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap,
d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan,
e. Memperlihatkan catatan/ dokumen palsu,
f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
Dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara
Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
Pasal 38 KUPPasal 38 KUP
Pasal 39(1) KUPPasal 39(1) KUP
Pasal 43 (1) KUPPasal 43 (1) KUP
5353
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-2)TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-2)
.
JENIS TINDAK JENIS TINDAK PIDANAPIDANA PERBUATANPERBUATAN HUKUMANHUKUMAN
Seseorang yang melakukan lagi
Perbuatan Ps. 39 (1) KUP dalam janghka waktu 1 tahun sejak selesai menjalani pidana
Dilipatkan dua
(Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar)
Setiap orang melakukan percobaan
a. Tidak mendaftarkan diri, menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP
b. Menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap,
Pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
Pejabat karena kealpaannya
Tidak merahasiakan hal yang harus dirahasiakannya
Pidana Kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 4 juta rupiah
Pejabat dengan sengaja
Tidak merahasiakan hal yang harus dirahasiakannya
Pidana Kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah
Pasal 39 (2) KUPPasal 39 (2) KUP
Pasal 39 (3) KUPPasal 39 (3) KUP
Pasal 41 (1) KUPPasal 41 (1) KUP
Pasal 41 (2) KUPPasal 41 (2) KUP
5454
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-3)TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (lanjutan-3)
.JENIS TINDAK JENIS TINDAK
PIDANAPIDANA PERBUATANPERBUATAN HUKUMANHUKUMAN
Setiap orang dengan sengaja
Orang yang wajib memberi atau bukti yang diminta keterangan, tidak memberi keterangan atau memberi bukti yang diminta, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar
Pidana Penjara paling lama 1 tahun dan denda paling tinggi 10 juta rupiah
Setiap orang dengan sengaja
Menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan
menyuruh, menganjurkan atau membantu melakukan Tindak pidana Pasal 41A dan Pasal 41B KUP
Pidana Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 10 juta rupiah
Pasal 41A KUPPasal 41A KUP
Pasal 41B KUPPasal 41B KUP
Pasal 43 (2) KUPPasal 43 (2) KUP 5555
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKANPENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
.
PENYIDIKPENYIDIKPenyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS-DJP)Pajak (PPNS-DJP)
Psl.44 (1) Psl.44 (1) KUPKUP
WEWENANG PENYIDIK a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan/laporan agar menjadi jelas
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan,
c. Meminta keterangan dan barang bukti,
d. Memeriksa buku-buku, catatan, dokumen,
e. Melakukan penggeledahan,
f. Meminta bantuan tenaga ahli,
g. Menyuruh berhenti seseorang,
h. Memotret seseorang
i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya,
j. Menghentikan penyidikan,
k. Melakuakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
Psl.44 (2) Psl.44 (2) KUPKUP
MEMBERITAHUKAN - Memberitahukan dimulainya penyidikan, dan- Menyampaikan hasil penyidikan, kepada
Penyidik Umum (Jaksa) melalui Kepolisian sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku (KUHAP)
Psl.44 (3) Psl.44 (3) KUPKUP
5656
PENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKAN
.PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
a. Tidak terdapat cukup bukti,
b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakan,
c. Peristiwa telah daluwarsa,
d. Tersangka meninggal dunia.
Psl.44 A Psl.44 A KUPKUP
PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA AGUNG
a. Untuk kepentingan negara Kejaksaan Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan,
b. Dengan syarat Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan.
Psl 44B Psl 44B KUPKUP
DALUARSA PENUNTUTAN
Setelah lampau waktu 10 tahun, sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak.
Psl. 40 Psl. 40 KUPKUP
5757