IV. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Setelah kita belajar tentang nilai perolehan harta perusahaan, kini kita belajar tentang penyusutan atas harta tersebut. Biaya penyusutan suatu harta sangat dipengaruhi oleh nilai harta tersebut pada saat perolehannya. Hal lain yang berpengaruh adalah umur ekonomis, metode penyusutan serta nilai sisa harta tersebut setelah berakhirnya umur ekonomis.Dalam akuntansi komersial pengusaha bebas menentukan metode penyusutan, umur ekonomis serta nilai sisa suatu harta. Tetapi hal tersebut akan menimbulkan biaya penyusutan serta beban pajak yang tidak seragam di antara Wajib Pajak. Selain itu dalam audit pajak juga akan timbul perdebatan antara WP dan pemeriksa tentang masalah di atas. Agar tidak terjadi perdebatan antara pemeriksa pajak dengan WP maka pemerintah menganggap perlu adanya keseragaman metode penyusutan atas suatu harta. Berikut ini akan dibahas metode penyusutan atas suatu harta menurut ketentuan pajak.

PENYUSUTANHal-hal yang menentukan besarnya biaya penyusutan adalah nilai perolehan, umur ekonomis, metode penyusutan serta nilai sisa harta. Biaya penyusutan per tahun dihitung dengan rumus :

Biaya Penyusutan per tahun = Nilai Perolehan Harta – Nilai SisaUmur Ekonomis

Pembahasan tentang nilai perolehan telah dijelaskan pada bab II. Berikut ini akan dijelaskan masalah umur ekonomis, metode penyusutan, nilai sisa, serta tarif penyusutan.

A. Umur EkonomisMenurut ketentuan pajak, umur ekonomis/masa manfaat suatu aktiva ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat

I. Bukan bangunanKelompok 1 ……………………………. 4 tahunKelompok 2 ……………………………. 8 tahunKelompok 3 ……………………………. 16 tahunKelompok 4 …………………………… 20 tahun

II. BangunanPermanen ………………………………. 20 tahunTidak Permanen ………………………… 10 tahun

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh WP. Daftar Harta tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

ContohApapun jenis usaha WP, harta berupa komputer, printer dan scanner ditentukan termasuk golongan 1 sehingga dianggap berumur 4 tahun. Padahal bisa saja secara akuntansi komputer tersebut dianggap berumur hanya 2 tahun.

B. Metode PenyusutanMetode penyusutan yang dibolehkan secara fiskal adalah:

a. Metode garis lurus, yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.Contoh :Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp.100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, maka penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp.5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

b. Metode saldo menurun, yaitu penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Jika WP memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.Contoh :Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp.150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Suku Harga Perolehan

2000 50% 75.000.000 75.000.000 150.000.0002001 50% 37.500.000 37.500.0002002 50% 18.750.000 18.750.0002003 disusutkan 18.750.000

sekaligus

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

C. Nilai SisaMenurut ketentuan pajak, nilai sisa suatu aktiva setelah berakhirnya umur ekonomis adalah nihil. Jadi, pajak tidak mengenal nilai sisa/nilai residu sehingga semua nilai perolehan harta harus habis disusutkan.

D. Tarif PenyusutanTarif penyusutan ditentukan berdasarkan metode serta umur ekonomis harta. Bila suatu harta ditentukan masuk kelompok I maka umur ekonomisnya dianggap 4 tahun. Bila metode penyusutan yang dipilih atas harta tersebut adalah metode garis lurus maka tarif penyusutannya adalah 100% umur ekonomis, atau setahunnya sama dengan 25% (100 % : 4). Bila metode penyusutan yang dipilih adalah metode saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 2 kali tarif metode garis lurus.

Jadi, bila suatu harta masuk kelompok I (umur 4 tahun) dan metode yang dipilih adalah saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 50% {(2 x 100%) : 4 atau 2 x 25%}.Di bawah ini tercantum daftar selengkapnya dari tarif penyusutan. Perhatikan bahwa tarif penyusutan ditentukan berdasarkan kelompok harta dan tarif untuk metode saldo menurun adalah 2 kali tarif garis lurus.

Kelompok Harta Masa Manfaat Tarif penyusutanBerwujud Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan bangunanKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. BangunanPermanen 20 tahun 5% --

Tidak Permanen 10 tahun 10% --

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan WP, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu kelompok.

SAAT DIMULAINYA PENYUSUTANPenyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Contoh 1 :Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

Contoh 2 :Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp.100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Metode penyusutannya adalah saldo menurun sehinggga tarif penyusutannya 50% (lima puluh persen). Penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan

2000 ½ x 50% 25.000.000 75.000.000 100.000.0002001 50% 37.500.000 37.500.0002002 50% 18.750.000 18.750.0002003 50% 9.375.000 9.375.0002004 Disusutka

n sekaligus9.375.000 0 0

Contoh 3 :PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Penyusutan KomputerBerdasarkan KMK.520/KMK.04/2000 menyebutkan bahwa komputer, printer dan sejenisnya masuk dalam Kelompok II. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan baru yaitu KMK.138/ KMK.03/2002 Yang menyebutkan komputer dimasukan dalam Kelompok I. Keputusan ini berlaku mulai 1 April tahun 2002. Tentu akan menjadi pertanyaan bagaimana aplikasinya? Bagaimana terhadap komputer yang dibeli sebelum 1 April 2002?

Jawabannya adalah Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (komputer masuk kelompok II) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002. Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (kelompok I) berlaku mulai bulan April 2002 dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/ percepatan secara otomatis (SE-07/PJ.42/2002 tanggal 8 Mei 2002).

Berarti dapat disimpulkan 1 April 2002 merupakan nilai buku awal fiskal terhadap semua pembelian komputer sebelum 1 April 2002. Surat Edaran ini setidaknya merupakan peraturan transisi atas perubahan Kelompok II menjadi Kelompok I atas aktiva komputer, printer dan sejenisnya.

Penyusutan Telepon Seluler dan Mobil yang digunakan oleh pegawaiSebelum KEP-220/PJ./2002 dikeluarkan selalu timbul kontroversi atas penyusutan telepon seluler dan pager, (dan masalah pengisian pulsanya), penyusutan sedan yang digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dan bus atau minibus yang dimiliki dan digunakan untuk antar jemput pegawai (masalah pemeliharaan dan bahan bakarnya). Dengan keluarnya Keputusan Dirjen tersebut maka kontroversi berakhir. Berikut ini perlakuan tehadap aktiva dalam KEP-220/PJ./2002 yaitu :a. Handphone (HP), Pembelian HP bagi pegawai untuk keperluan pekerjaan sebesar 50% dicatat

sebagai pembelian aktiva golongan I dan dijadikan biaya melalui penyusutan. Biaya pulsa dan servis HP 50%-nya dapat menjadi biaya perusahaan.

b. Bus atau Minibus, Pembelian maupun perbaikan besar (capital expenditure) atas bus atau minibus yang dimiliki & digunakan untuk antar jemput pegawai dicatat seluruhnya sebagai pembelian aktiva tetap golongan II dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan.Biaya servis rutin atas bus atau minibus yang dimiliki dan digunakan untuk antar jemput pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya.

c. Sedan dan sejenisnya, Pembelian maupun perbaikan besar (capital expenditure) atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki & digunakan pegawai terlentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai pembelian aktiva tetap golongan II dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan.Biaya servis rutin atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki & digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya saja sebagai biaya. Termasuk kategori sedan adalah minibus (kijang dan sejenisnya). Termasuk kategori biaya pemeliharaan adalah biaya bahan baku.

Untuk menghindari kontroversi lagi mengenai kapan mulai berlakunyapenyusutan dan kapan beban isi ulang dapat dibebankan maka Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran yaitu untuk pembelian sebelum 18 April 2002 pada dasarnya sama, kecuali mengenai penetapan beban biaya didasarkan pada fakta yang sebenarnya (SE-09/PJ.42/2002 tentang Perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan berlaku mulai 18 April 2002).

Penambahan Kelompok AktivaKelompok aktiva makin bertambah dengan keluarnya Keputusan Dirjen Pajak Nomor 520/PJ./2002. Keputusan Dirjen Pajak ini mempertegas peraturan tentang pengelompokan aktiva untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler.

Keputusan Dirjen Pajak ini dikeluarkan untuk memperjelas KMK No.138/KMK.03/2002. Penjelasan tersebut yaitu :Perhitungan penyusutan fiskal atas jenis-jenis harta yang telah dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan sebelum berlakunya Kep. Dirjen Pajak ini, mulai tahun pajak/tahun buku 2002 diatur sebagai berikut :1. Dalam hal menggunakan metode garis lurus.

Jenis-jenis harta yang menjadi/termasuk dalam Kelompok I maupun Kelompok II, penyusutan fiskal-nya dilakukan sesuai dengan masa manfaat yang tersisa.

2. Dalam hal menggunakan metode saldo menurun.Jenis-jenis harta yang menjadi/termasuk kelompok I : Apabila sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak/tahun buku 2002 lebih dari 4 (empat)

tahun, maka penyusutan fiskal berdasarkan kelompok I berakhir pada tahun keempat (nilai sisa buku fiskal disusutkan seluruhnya).

Apabila sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak/tahun buku 2002 tidak lebih dari 4 (empat) tahun, maka penyusutan fiskal berdasarkan kelompok I berlaku sesuai dengan masa manfaat yang tersisa.

Jenis-jenis harta yang menjadi/termasuk dalam kelompok II :

Apabila sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak/tahun buku 2002 lebih dari 8 (delapan) tahun, maka penyusutan fiskal berdasarkan kelompok II berakhir pada tahun kedelapan (nilai sisa buku fiskal disusutkan seluruhnya).

Apabila sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak/tahun buku 2002 tidak lebih dari 8 (delapan) tahun, maka penyusutan fiskal berdasarkan kelompok II berlaku sesuai dengan masa manfaat yang tersisa.

PENYUSUTAN ATAS TANAHPengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah (baik hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang pertama kali, harus dikapitalisasikan dalam harga tanah dan tidak boleh disusutkan. Contohnya harga perolehan tanah serta pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya.Sedangkan terhadap biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Contoh :Biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan selama 4 tahun adalah sebesar Rp.40 juta. Maka biaya perpanjangan tersebut diamortisasikan selama 4 tahun.Apabila tanah tersebut dipergunakan untuk memperoleh penghasilan dan nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, maka tanah tersebut harus disusutkan.

Contoh :Tanah yang dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata harus disusutkan untuk mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya. Penyusutan dilakukan dengan memperkirakan masa manfaat tanah sampai berakhirnya masa penggunaan tanah untuk bahan baku genteng, keramik, atau batu bata.

AMORTISASISebagaimana halnya dengan aktiva tetap berwujud, aktiva tidak berwujud juga disusutkan (diamortisasikan) dengan memperhatikan 5 hal, yaitu nilai perolehan, masa manfaat, nilai sisa, metode penyusutan (amortisasi), serta tarif amortisasi. Ketentuan pajak atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan ketentuan penyusutan aktiva tetap. Perbedaan hanya terletak pada tidak dikenalnya pengelompokan aktiva berupa bangunan permanen dan tidak permanen. Ketentuan amortisasi tentang pengelompokan jenis aktiva, penentuan masa manfaat, metode amortisasi, tarif serta nilai sisa, sama dengan ketentuan penyusutan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :Kelompok Harta Tak Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan Metode

Berwujud Garis Lurus Saldo MenurunKelompok 1 4 tahun 25% 50%Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

Perhatikan daftar amortisasi di atas. Daftar tersebut sama persis dengan daftar penyusutan baik dalam penentuan kelompok aktiva tidak berwujud, masa manfaat, metode amortisasi, maupun tarif amortisasi. Karena aktiva tidak berwujud tidak mengenal kelompok bangunan maka ketentuan penyusutan bangunan tidak dicantumkan.Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka WP menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4

(empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun.Software komputer merupakan harta tak berwujud (tetapi tidak termasuk aplikasi umum) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kelompok harta tak berwujud kelompok 1 (Kep-316/PJ./2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang perlakuan PPh atas pengeluaran/biaya perolehan perangkat lunak/sofware komputer).

AMORTISASI HAK PENAMBANGAN MIGASAmortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak bidang penambangan migas dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.Metode satuan produksi adalah perbandingan antara realisasi penambangan migas pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan migas di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :Pengeluaran untuk memperoleh Hak Penambangan Migas dengan potensi 10 juta barel, adalah sebesar Rp.500 juta. Pengeluaran tersebut diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta barel yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka besarnya amortisasi yang diperkenankan pada tahun tersebut adalah 30% dari pengeluaran atau Rp.150 juta.

AMORTISASI PEROLEHAN HAK SELAIN PENAMBANGAN MIGASPengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumiah setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh :Pengeluaran untuk memperoleh HPH dengan potensi 10 juta ton kayu, adalah sebesar Rp.500 juta. Pengeluaran tersebut diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau Rp.100 juta.

PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUDApabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh :PT X mengeluarkan biaya perolehan hak penambangan migas sebesar Rp.500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah 200 juta barel. Setelah produksi minyak mencapai 100 juta barel (50%), PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga Rp.300 juta. Penghitungan laba rugi dari penjualan hak tersebut sebagai berikut :

Harga perolehan Rp 500 jutaAmortisasi yang telah dilakukan 50% (100 jt. barel : 200 jt. barel) Rp 250 juta Nilai buku harta Rp 250 jutaHarga jual harta Rp 300 juta Laba pengalihan harta Rp 50 juta

Apabila pengalihan harta di atas memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b (sumbangan atau hibah yang bukan obyek pajak), maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian pihak yang mengalihkan.

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Format lampiran SPT)Kelompok/Jenis Harta

Bln/ThnPerolehan

HargaPerolehan

NSBFAwal Tahun

MetodePenyusutan/Amortisasi

Penyusutan/Amortisasi

Fiskal Thn. ini

Catatan

Komersial FiskalHarta berwujudKelompok 1 :1. ……….2. ……….3. ……….Kelompok 2 :Kelompok 3 :Kelompok 4 :Kelompok BangunanPermanen :Tdk. Permanen :Harta Tak BerwujudKelompok 1 :Kelompok 2 :Kelompok 3 :Kelompok 4 :