basis wilayah pengelolaan sumber daya air - … download/river... · basis wilayah pengelolaan...

Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air

Water does not stop at administrative or political boundaries, so the best way to protect and manage water is by close

international co-operation between all the countries within the natural geographical and hydrological unit of the river basin district – bringing together all interests upstream

and downstream.

Source: ICPDR (International Commission for the Protection of Danube River)

Disajikan oleh: Imam Anshori

What are River Basin Districts? •Areas of land and sea identified as the main management unit are known as River Basin Districts.•These regions can include one or more neighbouring river basins together with their associated groundwater bodies and coastal waters. • All European waters are

managed using a River Basin District approach since 2000 when the EU Water Framework Directive was adopted by the EU – creating a new tool for the effective management of water resources.

• The Water Framework Directive sets out how water should be managed in the European Community within RBD integrative approach.

The North West River Basin District:•is home to over 6.6 million people, and covers an area of 13,140 km2 from Cheshire in the South to the Lake District in the North.•The landscape is varied: from the mountains and lakes in Cumbria to the seaside at Blackpool, and the industrial heritage of Manchester•Agricultural land use covers 80 % of the district, •There are important habitat and wildlife areas, including: 25 Special Areas of Conservation, and 7 Special Protection Areas with water dependent features

The other RBD’s in EU:•Scotland RBD, terdiri atas 8 DAS dg total luas 113.920 km2.

•Danube RBD, terdiri atas 3 DAS besar (DAS Tisza, DAS Safa, DAS Prutt ), meliputi wil. 18 Negara (antara lain: Jerman , Austria, Slovakia, S;lovenia, Kroasia, Hongaria, Bosnia, Serbia, Chech, Ukraina, Romania, Moldova, Bulgaria)•Northern Ireland, there are 3 RBDs, 2 of which are cross-border

• The National Liaison Panel for England has been set up to complement the River Basin District Liaison

Panels, which have been established to:

- set the strategic overview for river basin planning, and - agree the measures for improvement in each RBD

• The panel works on a representational system. This means the panel members are expected to represent the views of the whole of their sector and act as a two-way channel between the panel and their sector.

• Members of the public are welcome to attend meetings as observers, by appointment with the Chair.

Basis Wilayah dalam Masterplan Pengembangan SDA di Jabodetabek 1997

12

4 5

6

7

8

3

Keterangan2. Sub WS Cidurian3. Sub WS Cimanceuri4. Sub WS Cirarab5. Sub WS Cisadane6. Cengkareng Floodway7. Banjir Kanal Barat8. Banjir Kanal Timur9. DAS Cikarang Bekasi

-Laut Floodway

08.11.2001

Balaraja

TANGERANG

Cirara

b

Cile

uleu

s

K. Tahang

Cim

ance

uri

Cid

uria

n

Sukarno -

Hatta

Airport

Ciledug

Curug

RancaSumur

CiputatCimanceuri

K. A

ngke

Serpong

Cis

adan

e

Parung

Cid

uria

n

Cim

atu

kCib

eure

um

ke Rangkasbitung

ke Serang

tolke Merak

ke Serang

K. P

esan

ggra

han

K. G

rogo

l

K. K

ruku

t

K. M

ampa

ng

Cil

iwu

ng

K. C

ipin

ang

K. B

uara

n

K. C

aku

ng

K. A

bang

K. B

ekas

i

BEKASI

Cileungsi

Cis

adan

g

DEPOK

Cimanggis

Gunung Putri

Pondok Gede

Cib

eet

Cibeet

KARAWANG

Cikarang

C.B.L.

Cikarang

Jonggol

Cibarusa

Citaru

m

Curug

Cile

mah

aban

g

ke Cikampek

Tol ke Cikampek

WadukJatiluhur

Katulampa

BOGOR

Empang

ke Cianjur

Gn. Pangrango

LAUT JAWAU

Cak

ung

Dra

in

0 12 km2 4 6 8 10

K. S

ekre

tari

s

+ 6.01

+ 16.46

+ 240.97+ 243.33

K. S

epak

Sal

. Mer

uya

K. Kam

al

K. B

len

cong

K. M

aru

nda

K. J

atik

ram

atK. C

iden

g

Cipas

eum

Cile

ungs

i

Cik

eas

K. W

etan

Ban

jir K

anal

Bar

at

JAKARTA

Kal

i Bar

u T

imur

Cen

gkar

eng

Dra

in

32 K

m +

3 J

am35

,5 K

m +

6 J

am

K. S

unte

r

CISADANE HILIR

TEROWONGAN

PROYEK PENGELOLAAN SUMBER AIR DAN

PENGENDALIAN BANJIR CILIWUNG-CISADANE

WILAYAH SUNGAICILIWUNG-CISADANE

KETERANGAN :

Garis Batas Wil. SungaiCiliwung - Cisadane

Jalan raya

Sungai

Jalan Kereta Api

Batas Daerah Aliran Sungai

Saluran Drainasi

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya

WADUK S. CISADANE

WADUK CIAWI

I.5

I.4

I.2

I.3

I.1

Program Pengendalian Banjir Hulu

Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air

• Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. (ps 1 angka 10).

• Istilah ‘” WS” tertulis sebanyak 80 kali dalam UU SDA.• Pola pengelolaan SDA disusun berdasarkan WS dengan prinsip

keterpaduan antara air permukaan dan air tanah (ps 11 ayat 2)

• Presiden menetapkan WS dan CAT dengan memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional (ps 13 ayat 2)

• Penetapan WS meliputi: WS dalam satu kabupaten/kota, WS lintas kabupaten/kota, WS lintas provinsi, WS lintas negara, dan WS strategis nasional (ps 13 ayat 3)

• Penetapan CAT meliputi CAT dalam satu kabupaten/kota, CAT lintas kabupaten/kota, CAT lintas provinsi, dan CAT lintas negara (ps 13 ayat 4)


• Kriteria dan tata cara penetapan WS dan CAT diatur lebih lanjut dengan PP. (ps 13 ayat 5)

• Urutan prioritas penyediaan SDA (selain untuk kebutuhan pokok dan untuk irigasi pertanian rakyat) ditetapkan pada setiap WS oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (ps 29 ayat 4)

• Penyediaan SDA dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap WS (ps 30 ayat 1).

• Penggunaan SDA dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan SDA yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 32 ayat 2)

• Pengembangan air tanah pada CAT dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada WS dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah (ps 37 ayat 2)

• Alokasi air untuk pengusahaan SDA harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan (ps 46 ayat 2)


• Pengusahaan SDA dalam suatu WS yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk WS lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada WS ybs.(ps 48 ayat 1)

• Pengusahaan SDA didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 48 ayat 2)

• Pengusahaan air untuk negara lain harus didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS ybs, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya (ps 49 ayat 2)

• Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air WS dan masyarakat (ps 51 ayat 4)

• Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang SDA (ps 62 ayat 1)


• Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan SDA oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat (ps 62 ayat 6)

• Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan SDA pada WS lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama (ps 78 ayat 4)

• Dana yang dipungut dari para pengguna SDA dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 80 ayat 7)

• Wadah koordinasi pada WS dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 87 ayat 3)

ACUAN Pengelolaan SDA menurut UU SDA

KEBIJAKAN berbasis Wil Administrasi:

NASIONAL

PROPINSI

KABUPATEN/ KOTA

POLA

RENCANA

PROGRAM

KEGIATAN

Berbasis Wilayah Hidrografis (Wilayah Sungai)

Sektoral atau Daerah

Psl 14, 15, 16 huruf a, b, dan c.Psl 62 ayat 6

Subdit Perencanaan Wilayah Sungai

15

Tinjauan DAS / Gab. DAS

WS dalam Kabupaten

Kriteria :2. Efektivitas pengelolaan SDA3. Efisiensi pengelolaan SDA4. Tercukupinya hak setiap org utk

mendapatkan airSumber: PP 42/2008 Psl 10

Kriteria & Parameter WS Strategis Nasional :

• Potensi SDA pada WS dibanding prov. > 20%,

• Banyaknya sektor yg terkait SDA • Besarnya dampak thd pembangunan

nasional, dan• Dampak daya rusak air

Sumber: Penjelasan Ps 13 ay 3 UU SDA

WS Lintas Kab/Kota; Lintas Propinsi; Lintas Neg.

WS StrategisNasional

Batas Hidrologis

WSLintasKab

WSLintasProp

WSDalam

Kab

WSLintasNeg

Proses dan Output Kajian WS

SISTEM PENGELOLAAN SDA bertujuan mewujudkan HARMONI, antara:

• Pendayagunaan dan konservasi• Kewenangan dan tanggung jawab • Kepentingan antar wilayah administrasi• Kepentingan antar pengguna• Kepentingan antar sektor• Manfaat dan biaya

• Kecukupan air untuk mendukung berbagai kebutuhan,

• Mutu air yang memenuhi persyaratan penggunaan,

• Keamanan aliran dan daya air

Takaran Outcome

Pelaksanaan Kajian mengenai Pembagian

Wilayah Sungai

Kajian tentang Potensi dan Kondisi SDA pada

setiap DAS di Indonesia (2004)

Rapat konsultasi dg semua provinsi di Jkt dan Bali (Des 2004)

Hasil KajianAwal

Draft 1: KajianPembagian WSUsulan

dari tiap Prov

Rapat konsultasi di Jogja (Sept 2005)

Rapat konfirmasi dg semua provinsi di

Cisarua (Des 2005)

Pertemuan antara Pem Prov dg Pem Kab/Kota (sejak

2004)

Draft 2: KajianPembagian WS

Ranc Per PresPembagian WSMasukan susulan

dr beberapa Prov

Evaluasi oleh Tim Ditjen SDA (Sept

2005)

Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004)

1 WS Lintas Negara 5

2 WS Lintas Provinsi 27

3 WS Strategis Nasional 37

4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 51

5 WS Dalam Kabupaten / Kota 13

Jumlah 133

Sebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan)

Lampiran

basis wilayah pengelolaan sumber daya air - … download/river... · basis wilayah pengelolaan...

Documents