bezit dan hak milik.docx
TRANSCRIPT
BEZIT DAN HAK MILIK
“HUKUM PERDATA”
Oleh:
Rommel Titan Lubuk 110110140170
Emeralda Nurul Sabrina 110110140171
Adzan Dzuhri 110110140172
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015
A. Bezit
1. Pengertian Bezit
Bezit adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda,
baik sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah benda itu
miliknya sendiri. Orang yang menguasai benda itu, yaang bertindak
seolah-olah sebagai pemiliknya itu disebut bezziter . Untuk adanya bezit
harus ada 2 unsur yaitu: (1) unsur keadaan dimana seseorang menguasai
suatu benda (corpus); dan (2) unsur kemauan orang yang menguasai
benda tersebut untuk memilikinya (animus).1
Oleh karena bezit harus mempunyai kedua unsur tersebut, sudah barang
tentu untuk menjadi bezitter, orang harus sehat akal pikirannya. Sehingga
orang yang gila (feitelijk onbekwam) karena tidak mempunyai animus,
dengan sendirinya tidak dapat mempunyai bezit. Namun, anak yang
belum dewasa tetapi sudah dapat membeda-bedakan (juridisch
onbekwaam) dapat mempunyai bezit sekalipun melalui wakilnya menurut
undang-undang. Seorang pencurinya dapat mempunyai bezit atas suatu
benda yang dicurinya sebagai bezitter yang beritikad tidak baik (te
kwadetrouw).2
Menurut 529BW; Bezit diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu
kedudukan seseorang yang mengusai suatu kebendaan, baik dengan diri
sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang
1 H.Riduan Syahrani, S.H. , Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004, hlm.119.2 Achmad Ichsan, S.H., Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 169.
mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki
kebendaan itu (pasal 529 BW).
Menurut Prof. Subekti, SH; Bezit ialah suatu keadaan lahir, dimana
seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang
oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda
itu sebenarnya ada pada siapa.
Ada pula yang mengatakan bahwa Bezit ialah suatu keadaan lahir,
dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya
sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak
milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Untuk bezit diharuskan
adanya dua anasir, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk
memiliki benda tersebut.
Berdasarkan para pendapat di atas maka istilah "seolah-olah"
kepunyaannya, menunjukkan bahwa benda tersebut bukanlah haknya
sendiri. Tetapi walaupun benda itu bukan haknya sendiri, ia mendapat
kekuatan yang dilindungi untuk menguasai, bahkan dapat mengambil
manfaatnya benda tersebut, seperti bendanya sendiri.
Contoh Bezit :
A mendiami rumah yang dimilikinya. Dalam hal demikian maka A bukan
saja pemilik tetapi juga ”bezitter” dari rumah dan arloji tersebut.
Kalau arloji A dicuri oleh B, maka A adalah tetap pemilik dari arloji
tersebut. A adalah yang berhak atas arloji itu (keadaan nyata). Dalam hal
ini B dinamakan bezitter yang beritikad buruk, sebab ia mengetahui bahwa
ia bukanlah pemilik arloji tersebut.
A membeli sebidang tanah dari B. Dia mempagari dan menanami tanah
tersebut. Tetapi ternyata bahwa yang dipagarinya dan ditanaminya itu
termasuk pula sebagian tanah tetangga C, karena A mengira bahwa
bagian tanah tersebut termasuk bidang tanah yang dibelinya. Dalam hal
ini A adalah bezitter yang beritikad baik dari bagian tanah (dari tetangga
C) tersebut.
2. Perihal Memperoleh Bezit
Cara memperoleh bezit
Pasal 538 BW, bezit (kedudukan berkuasa) atas sesuatu kebendaan
diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu
dalam kekuasaan nya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri
sendiri.
Menurut pasal 540 BW, cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu :
1) Dengan jalan Occupatio
Artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang membezit lebih
dahulu. Jadi bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil
barang secara langsung.
2) Dengan jalan Traditio (pengoperan)
Artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit
lebih dahulu. Bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang
sudah menguasainya terlebih dahulu.
Di samping dua cara diatas, bezit juga dapat diperoleh karena warisan.
Menurut pasal 541 BW, segala sesuatu bezit yang merupakan bezit dari
seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan
segala sifat dan cacatnya. Menurut pasal 593 BW, orang yang sakit
ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa
dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit.
3. Fungsi Bezit
Bezit mempunyai 2 fungsi, yaitu :
Fungsi polisionil; Setiap Bezit mendapat perlindungan dari hukum,
tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah sebenarnya pemilik hak.
Meskipun bezitter beritikad buruk (maksudnya menguasai suatu benda /
bezit sekalipun dari kejahatan) tetap akan dilindungi oleh hukum
sepanjang belum terbukti dengan putusan pengadilan bahwa bezitter tsb
tidak berhak. Jadi pihak yang merasa haknya dilanggar harus minta
penyelesaiannya melalui polisi atau pengadilan.Inilah yg dimaksud
dengan fungsipolisional yang ada padatiap bezit.
Fungsi Zakenrechtelijk; Bezit yang telah berjalan selama suatu jangka
waktu tertentu dan bezitter tsb tidak mendapat protes dari pemilik
sebelumnya maka bezit tersebut dapat berubah menjadi hak milik, yaitu
melalui kadaluwarsa (lembaga Verjaring).
4. Syarat-Syarat Bezit
Untuk adanya suatu bezit, harus dipenuhi ;
Adanya Corpus, yaitu harus ada hubungan antara benda yang
bersangkutan dengan orang yang menguasai benda tersebut (bezitter).
Kata menguasai dalam Pasal 529 KUHPerdata harus ditafsirkan secara
luas, yaitu meliputi apa yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap
sebagai termasuk dalam pengertian dikuasai, seperti orang yang
menyerahkan dan meminjamkan suatu barang masih dianggap
menguasai barang miliknya, walaupun barang tersebut ditangan orang
lain, karena ia pemilik masih berhak meminta kembali, dan bahkan berhak
menjual. Kemudian barang-barang ditangan seorang kuasa, yang
memegang untuk pemilik. Disini memegang benda dengan perantaraan
orang lain (Pasal 529 jo 540 KUHPerdata).
Adanya Animus, yaitu hAdalah bahwa antara benda yang
bersangkutan dengan orang yang menguasainya harus dikehendaki dan
kehendak itu harus didasarkan oleh kehendak yang sah. Yang dimaksud
kehendak yang sah adalah kehendak yang tidak ada paksaan dan bukan
dari orang gila atau anak kecil.
Selain itu juga harus ada syarat-syarat :
Perbuatan; Untuk memperoleh bezit harus ada perbuatan; perbuatan
tersebut dapat timbul dari perbuatan sendiri atau dari perbuatan orang
lain, asal perbuatan orang lain itu atas nama orang pertama.
Tujuan; Di samping perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan
bezit itu, harus juga ada tujuan dari perbuatan itu untuk meletakkan benda
yang dimaksud di bawah kekuasaan, atau untuk menyimpan benda itu di
bawah pengawasan.
Cara untuk memperoleh bezit sebagaimana diatur dalam Pasal 538 BW
adalah dengan tindakan berupa menempatkan sesuatu benda di dalam
kekuasaannya dengan maksud untuk tetap mempertahankannya bagi diri
sendiri.
a. Occupatio/pernyataan secara sepihak
Yaitu mendaku atau menguasai bendanya. Cara perolehan bezit dengan
cara ini tanpa memerlukan bantuan dari orang yang membezit terlebih
dahulu. Ini dapat tertuju baik terhadap benda bergerak maupun benda
tidak bergerak. Jika tertuju padabenda bergerak ini bias terhadap benda
yang tak ada pemiliknya.
b. Dengan jalan penyerahan sebagai buntut dari hubungan obligatoir.
Disini perolehan bezit dengan bantuan orang yang membezit terlebih
dahulu. Membezit benda tak bergerak dengan jalan occupatio
menimbulkan persoalan, yaitu sejak kapankan seseorang itu dapat
dianggap sebagai bezitter dari benda bergerak itu?
Mengenai hal ini ada beberapa pendapat :
Menurut ajaran anaal bezit, yang dapat disimpulkan dari Pasal 545
KUHPerdata yang mengatakan bahwa seseorang yang membezit benda
tak bergerak baru menjadi bezitter dari benda itu setelah mendudukinya
selama satu tahun terus menerus tanpa gangguan dari seseuatu pihak.
Pendapat yang lain mengatakan bahwa seseorang yang membezit benda
tak bergerak serta langsung menjadi bezitter dari benda tak bergerak itu.
Dasarnya Pasal 529, 538 KUHPerdata.
Pendapat yang lain yaitu merupakan pendapat yang tengah-tengah,
mengemukakan bahwa seseorang yang membezit benda tak bergerak
serta merta menjadi bezitter dari benda itu, tetapi dalam jangka waktu satu
tahun terhitung dari mulai dibezitnya benda itu orang yang sebenarnya
berhak masih dapat menggugat kembali benda itu.
Dengan demikian untuk adanya bezit harus ada 2 unsur, yaitu :
kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.
5. Perbedaan Bezit dan Detentie
Setiap orang yang menguasai sebuah benda dan berkehendak untuk
mempunyai benda itu bagi dirinya sendiri adalah bezitter (burgerlijk bezit).
Sedangkan orang yang menguasai benda tanpa ia berkehendak untuk
mempunyai benda itu bagi dirinya, melainkan ia menguasai benda
tersebut berdasarkan adanya hubungan hukum yang tertentu dengan
orang lain, misalnya karena perjanjian sewa atau perjanjian pinjam-
meminjam. Mereka ini adalah pemegang (houlder) atau disebut juga
detentor.
6. Macam-macam Bezit
a. Bezitter yang beriktikad baik.
Di atur dalam Pasal 531 KUHPerdata. Seorang bezitter itu beriktikad baik,
apabila ia pada saat memperoleh hak miliknya, ia tidak mengetahui cacat
yang terdapat dalam dasar perolehan hak miliknya.
Perlindungan hokum yang diberikan kepada bezitter beriktikad baik diatur
dalam pasal 548 KUHPerdata yaitu :
Sampai saat kebendaan itu dituntut di pengadilan, ia harus dianggap
sebagai pemilik kebendaan.
Ia karena daluwarsa dapat menjadi pemilik.
Sampai saat kebendaan dituntut di pengadilan, ia berhak menikmati
segala hasilnya.
Ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, jika diganggu atau
dipulihkan kemdali jika kehilangan kedudukannya itu.
b. Bezitter yang beriktikad buruk.
Di atur dalam Pasal 532 KUHPerdata. Seorang bezitter itu beriktikad
buruk, apabila ia mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa
benda itu milik orang lain atau bukan miliknya. Pada asasnya iktikad baik
itu dipersangkakan dan iktikad buruk harus dibuktikan (Pasal 1965
KUHPerdata). Dengan demikian seseorang yang menguasai suatu benda
dapat dianggap mempunyai kehendak untuk berkedudukan sebagai
bezitter, dan jika ada pihak lain yang menyangkal keabsahan bezitnya
harus membuktikan bahwa si bezitter beriktikad buruk.
Perlindungan hokum yang diberikan kepada bezitter beriktikad buruk
diatur dalam Pasal 549 KUHPerdata.
Sampai saat kebendaan itu dituntut di pengadilan, ia harus dianggap
sebagai pemilik kebendaan.
Ia berhak menikmati segala hasil kebendaannya, namun dengan
kewajiban akan mengembalikannya kepada yang berhak.
Ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, jika diganggu atau
dipulihkan kembali jika kehilangan kedudukannya itu.
7. Bezit Terhadap Benda Bergerak
Mengenai bezit terhadap benda bergerak berlaku asas hokum yang
terdapat dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa
terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang
menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.
Pasal 1977 KUHPerdata terletak pada buku IV KUHPerdata, yang
mengatur tentang masalah verjaring dengan tenggang waktu 0 tahun. Jadi
siapapun yang membezit benda bergerak tidak atas nama, dalam hal ini
seketika (0) bebas dari tuntutan pemilik.
Pasal 1977 KUHPerdata mendapatkan penafsiran dari para sarjana, yang
menghasilkan beberapa teori, yaitu :
a. Ajaran bahwa detetie (houderschap) adalah eigendom.
Menurut ajaran ini mengenai benda bergerak detentie adalah paling
lengkap, jadi mengenai benda bergerak tidak ada bezit atau eigendom.
Konsekuensi dari ajaran ini adalah bahwa orang yang menitipkan,
meminjamkan atau menyewakan barang bergerak kepada orang lain,
kehilangan hak eigendomnya atas barang tersebut. Ia hanya mempunyai
tuntutan perorangan pada orang yang menyimpan, meminjam, menyewa.
Ia tak mempunyai hak kebendaan, tak mempunyai hak revindikasi atas
barang tersebut.
b. Ajaran bahwa bezit adalah eigendom (eigendom theory).
Menurut ajaran ini istilah bezit dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata
adalah bezit untuk dirinya sendiri dari pasal 529 KUHPerdata. Menurut
pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, mengenai benda bergerak, bezit berlaku
sebagai title/alas hak yang lengkap, dan title yang paling lengkap adalah
hak milik/eigendom. Ajaran ini mendasarkan kata undang-undang, kecuali
dalam pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata. Jadi bezitter benda bergerak
tidak atas nama adalah pemiliknya, asalkan bezitternya haurs beritikad
baik.
c. Teori legitimasi.
Teori ini memandang pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata mempunyai 2
fungsi yaitu fungsi prosesuil dan fungsi materiil.
Fungsi prosesuil, di dalam suatu sengketa, pasal 1977 ayat (1)
KUHPerdata mempunyai fungsi bezitter cukup melegitimer dirinya sebagai
pemilik dengan mengemukakan bezitnya saja. Hal ini berarti bezitter
melegitimer diri sebagai pemilik. Pihak lain yang merasa mempunyai hak
yang lebih kuat yang membuktikan.
Fungsi materiil, orang boleh beranggapan bahwa bezitter barang bergerak
tidak atas nama adalah pemilik barang tersebut jika bezitter bersikap dan
menimbulkan kesan bahwa ia adalah pemiliknya, sehingga barang siapa
memperolah hak milik dari seseorang bezitter seperti itu dilindungi oleh
pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata. Orang yang menerima penyerahan
harus beritikad baik.
Teori legitimasi ini jika dihubungkan dengan pasal 548 KUHPerdata hanya
mengabaikan salah satu syarat dari sahnya penyerahan, yaitu tidak perlu
berasal dari orang yang wenang untuk menguasai bendanya, tetapi tetap
mengharuskan adanya title yang sah untuk memproleh hak milik dari
suatu benda.
8. Gugat Daripada Bezit.
Bezitter dilindungi oleh undang-undang dengan diberikan hak gugat bezit
(bezitacti). Hak gugat hanya diberikan kepada bezitter burgerlijk bezit dan
bukan detentor. Dan gugat bezit hanya dapat diajukan dalam hal ada
gangguan, bukan karena hilang (pasal 550 KUHPerdata).
Gugat bezit dapat bewujud :
Minta pernyataan declaratoir dari hakim, bahwa ia bezitter dari benda
itu.
Menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut atau gangguan
dihentikan.
Minta pemulihan dalam keadaan semula.
Minta penggantian kerugian.
Cara Kehilangan Bezit
Menurut Pasal 543 KUHPerdata, yaitu karena :
Binasanya benda.
Hilangnya benda.
Orang membuang benda.
Orang lain memperoleh bezit itu dengan jalan occupation atau
tradition/penyerahan.
9. Hak- hak Yang Timbul Karena Bezit.
1. Bezitter untuk sementara waktu harus dianggap sebagai pemilik benda
sampai saat haknya dituntut kembali di muka hakim.
2. Bezitter dapat memperoleh hak milik atas suatu benda karena
daluwarsa
3. Bezitter berhak menikmati hasil kebendaan sampai saat terjadinya
penuntutan kembali di muka hakim
4. Bezitter harus dipertahankan atau dipulihkan kedudukannya jika saat ia
mendudukinya mendapatkan gangguan atau kehilangan kedudukannya.
10. Bezit akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan
dalam pasal 543, 544, 545, 546 dan 547 BW yaitu:
1. Karena bendanya diserahkan sendiri oleh bezitter kepada orang
lain;
2. Karena bendanya diambil oleh orang lain dari kekuasaan bezitter
dan kemudian selama satu tahun menikmatinya tidak ada
gangguan apapun juga;
3. Karena bendanya telah dibuang (dihilangkan) oleh bezitter;
4. Karena bendanya tidak diketahui lagi dimana adanya;
5. Karena bendanya musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa
atau karena alam.3
A. Pengertian Hak Milik (Eigendom)3 Ibid., hlm. 127.
Pengertian hak milik (hak eigendom) disebutkan dalam Pasal 570 BW
yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan
sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya
terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang
menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak
orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu
untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang
dengan pembayaran ganti kerugian.4
Pada waktu dulu hak milik dipandang sebagai hak yang benar-benar
mutlak yang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable et sacre). Namun,
dalam perkembangan hukum selanjutnya, kira-kira sekitar seratus tahun
setelah BW dikodifikasikan tahun 1848, sifat hak milik yang mutlak itu
tidak dapat dipertahankan lagi, karena dimana-mana timbul ajaran
kemasyarakatan yang menginginkan setiap hak milik mempunyai fungsi
social (social functie).5 Sementara itu, timbul berbagai macam peraturan
hukum yang membatasi hak milik itu. Misalnya, pembatasan oleh hukum
tata usaha sebagaimana terbukti semakin banyaknya campur tangan
penguasa terhadap hak milik; pembatasan oleh ketentuan-ketentuan
hukum tetangga; pembatasan dalam penggunaan hak milik yang tidak
boleh mengganggu hak-hak orang lain dan tidak boleh menyalah gunakan
4 Dengan berlakunya UUPA, pengertian hak milik menurut Pasal 570 BW ini tidak termasuk tanah, sebab pengertian hak milik atas tanah telah dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA.5 Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi M. Sofwan, S.H., Hukum Perdata Hukum Benda, Saksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hlm.57.
hak (misbruik van recht).6 Dengan demikian, orang yang mempunyai hak
milik atas suatu benda tidak boleh sewenang-wenang dengan benda itu.
Sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:7
1. Hak milik merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain.
Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain merupakan hak anak terhadap
hak milik;
2. Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-
lengkapnya;
3. Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak
kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap
jika menghadapi hak milik;
4. Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain.
Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian saja dari
hak milik.
Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak
meminta kembali benda miliknya itu dari siapapun jugayang
menguasainya berdasarkan hak milik itu (Pasal 574 BW). Permintaan
kembali yang didasarkan kepada hak milik ini dinamakan revindicatie.
Baik sebelum maupun pada saat perkara sedang diperiksa oleh
6 Prof. R. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, op.cit., hlm.57.7 Prof.Dr.Ny.Sri Soedewi M. Sofwan, S.H., op.cit., hlm.45
Pengadilan, pemilik dapat meminta supaya benda yang diminta kembali
itu disita (revindicatoir beslag).
B. Cara Memperoleh Hak Milik
Mengenai cara memperoleh hak milik dalam BW diatur dalam Pasal 584
yang menyebutkan secara limitative bagaimana cara-cara memperoleh
hak milik, seakan-akan tidak ada cara lain untuk memperoleh hak milik
tersebut di luar Pasal 584. Padahal macam-macam cara memperoleh hak
milik yang disebutkan dalam Pasal 584 BW tersebut hanyalah sebagian
saja, dan masih ada cara-cara lain yang tidak disebut Pasal 584 BW.
Cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 BW :
1. Pengambilan (toegening atau occupatio)
Yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda
bergerak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya (res nullius), seperti
binatang di hutan, ikan di sungai, dan sebagainya.
2. Penarikan oleh benda lain (natrekking atau accessio)
Yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda (pokok) yang dimiliki
sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak.
Misalnya pohon yang berbuah.
3. Lewat waktu/daluarsa (verjaring)
Yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun
dalam hal ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas
hak. Lewat waktu ini diatur dalam Pasal 610 BW dan pasal-pasal Buku IV
BW tentang pembuktian dan daluarsa. Ada dua macam daluarsa, yaitu:
a. Acquisitieve verjaring adalah cara untuk memperoleh hak-hak
kebendaan seperti hak milik.
b. Extinctieve verjaring adalah cara untuk dibebaskan dari suatu
perutangan.
4. Pewarisan (erfopvolging) yaitu cara memperoleh hak milik bagi para
ahli waris atas boedel warisan yang ditinggalkan pewaris.
5. Penyerahan (levering atau overdracht) yaitu cara memperoleh hak
milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak
memindahkannya kepada orang lain yang memperoleh hak milik itu.
Menurut pendapat umum di kalangan ahli hukum dan para hakim, dalam
BW berlaku apa yang dinamakan causal stelsel, dimana sah atau tidaknya
peralihan hak milik bergantung kepada sah tidaknya perjanjian obligatoir.
Dalam sistem ini perlindungan lebih banyak diberikan kepada pemilik
daripada pihak ketiga.
Selanjutnya mengenai levering dari benda bergerak yang tidak berwujud
berupa hak-hak piutang dapat dibedakan atas 3 macam :
1. Levering dari surat piutang aan toonder (atas tunjuk/atas bawa),
menurut Pasal 613 ayat (3) BW dilakukan dengan penyerahan surat itu.
2. Levering dari surat piutang op naam (atas nama), menurut Pasal 613
ayat (1) dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah
tangan (yang dinamakan cessie).
3. Levering dari piutang aan order (atas perintah), menurut Pasal 613 ayat
(3) BW dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan
endosemen, yakni dengan menulis di balik surat piutang yang
menyatakan kepada siapa piutang tersebut dialihkan.
Cara memperoleh hak milik yang tidak disebutkan dalam Pasal 584 BW
adalah:
1. Pembentukan benda (zaaksvorming), yaitu dengan cara membentuk
atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru.
2. Penarikan buahnya (vruchttrekking), yaitu dengan menjadi bezitter te
goeder trouw suatu benda dapat menjadi pemilik (eigenaar) dari buah-
buah.hasil benda yang dibezitnya (lihat Pasal 575 BW).
3. Persatuan atau percampuran benda (vereniging), yaitu memperoleh
hak milik karena bercampurnya beberapa macam benda kepunyaan
beberapa orang.
4. Pencabutan hak (onteigening), yaitu cara memperoleh hak milik bagi
penguasa (Pemerintah) dengan jalan pencabutan hak milik atas suatu
benda kepunyaan seseorang/beberapa orang.
5. Perampasan (verbeurdverklaring), yaitu cara memperoleh hak milik
atas suatu benda kepunyaan terpidana yang biasanya dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana.
6. Pembubaran suatu badan hukum, yaitu cara memperoleh hak milik
karena pembubaran suatu badan hukum, dimana anggota-anggota badan
hukum yang masih ada memperoleh bagian dari harta kekayaan badan
hukum tersebut (Pasal 1665 BW)
Kalau dilihat dari segi sifatnya cara memperoleh hak milik dapat
dibedakan atas 2 macam:
1. Secara originair (asli), yaitu memperoleh hak milik bukan berasal dari
orang lain yang lebih dahulu memiliki.
2. Secara derivatief, yaitu memperoleh hak milik berasal dari orang lain
yang dahulu memiliki atas suatu benda. Jadi memperolehnya dengan
bantuan dari orang lain yang mendahuluinya. Cara ini dapat dibedakan
menjadi 2, yaitu:
a. Mereka yang memperoleh hak milik berdasarkan alas hak yang umum
yakni para ahli waris, suami dan isteri karena adanya persatuan harta
kekayaan dalam perkawinana mereka, anggota-anggota badan hukum
yang dibubarkan, dan negara terhadap harta benda yang terlantar.
b. Mereka yang memperoleh hak milik berdasarkan alas hak yang khusus
yakni pembeli setelah adanya levering dalam perjanjian jual-beli,
cessionaries, legataris, dan lain-lain.
Lazimnya, hak milik atas suatu benda itu hanya dipunyai oleh orang
seorang pemilik. Namun ada kemungkinan hak milik atas suatu benda
dipunyai oleh beberapa orang yang bersama-sama menjadi pemilik,
sehingga terjadi hak milik bersama (medeeigendom) atas suatu benda.
Dalam BW hak milik bersama diatur dalam Pasal 573 yang menentukan
bahwa membagi suatu benda yang menjadi milik lebih dari seoran, harus
dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan tentang pemisahan dan
pembagian harta peninggalan.
Hak milik bersama dapat dibedakan atas 2 macam hak yaitu:
1. Hak milik bersama yang bebas (vrije medeeigendom), dalam hak ini
orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu tidak ada hubungan
selain daripada mereka bersama menjadi pemilik. Misalnya A, B, dan C
bersama-sama membeli buku.
2. Hak milik bersama yang terikat (gebonden emedeeigendom), dalam
hak ini adanya orang-orang yang bersama-sama menjadi pemilik atas
suatu benda itu adalah akibat daripada hubungan satu sama lain yang
telah ada sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Syahrani, Riduan, 2004, Seluk-Beluk dan Asas-
Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni.
2. Ichsan, Achmad, 1969, Hukum Perdata IA,
Jakarta, Pembimbing Masa.
3. Soedewi, Sri, 1957, Hukum Perdata Hukum
Benda,Yogyakarta, Saksi Hukum Perdata UGM,.
4. Subekti, 1993, Pokok Pokok Hukum Perdata,
Jakarta, Intermasa.