--Trima kasih Bung Supardi--

BERIKUT (DI BAWAH) INI, salinan lengkap: Cetakan Pertama buku kecil berjudul "SOEHARTO, SOEHARTOISME dan SUMBER MALAPETAKA", Penerbit: Pustaka GuGaT, Jakarta, 8 Juni 1998.

DAFTAR ISI: Pengantar (dari Penerbit); Bagian (1) - Nawaksara dan Sejumlah Pertanyaan, Oleh: Kikin Asikin; Bagian (2) - Membangun Dinasti Enam Dasawarsa, Oleh: Ki Ranggawarsito VII.

Pengantar (dari Penerbit)

"SOEHARTO TELAH MUNDUR. Soeharto telah turun. Soeharto telah jatuh". Kata-kata ini diteriakkan berulang-ulang oleh banyak orang, termasuk para mahasiswa di Gedung MPR/DPR RI pada tanggal 21 Mei 1998 lalu. Semua orang sepertinya dihinggapi euphoria berlebihan hingga seakan-akan lupa bahwa sebelum lengser Soeharto justru mewariskan "Soehartoisme" yang demikian mengakar kuat pada para pejabat baru yang muncul jadi pimpinan nasional, dan juga mewariskan bom waktu bibit-bibit perpecahan serta kebobrokan yang luar biasa dahsyatnya. Bila kita cermati lebih teliti, "Orde Reformasi" atau "Orde Setengah Reformasi" ternyata memang tak banyak beranjak dari cara pandang "Orde Soeharto". Mulai dari cara pandang dalam persoalan Aceh, Papua maupun Maubere dan aparatus represifnya tetap dianggap sebagai perongrong negara. Demikian juga kaum muda yang tergabung dalam PRD. Mereka tetap dikucilkan dalam penjara ( di era pemerintahan Gus Dur sekarang ini, mereka sudah dibebaskan dari penjara - ASA). Padahal sebagian slogan dan tuntutan mereka seperti "Cabut 5 Paket UU Politik" dan "Tolak Soeharto" justru dikumandangkan di mana-mana. Termasuk antara lain, tokoh-tokoh Golkar yang dulunya paling pro-Orde Soeharto macam Harmoko, Akbar Tandjung dan Abdul Gafur serta Syarwan Hamid dari F-ABRI. "Orde Setengah Reformasi" ternyata juga memelihara hantu yang juga disengaja dijadikan musuh abadi "Orde Soeharto" yaitu kelompok ekstrem kiri (baca: Komunis). Bahkan Bukan tak mungkin "ekstrem kanan" juga akan dihidup-hidupkan dalam waktu dekat mengingat proses reformasi saat ini belum menyentuh cara pandang dan tubuh ABRI, termasuk lembaga ekstra judicial dan para intelnya. Bahkan 98% aparat "Orde Setengah Reformasi" (mulai menteri hingga gubernur, bupati, lurah dan pengurus RT) hingga kini adalah mantan pejabat Orde Soeharto. Malah muncul sejumlah spekulasi bahwa Soehartoisme (baca: cara pandang Orde Soeharto) akan kembali merajalela. Soehartoisme sendiri sesungguhnya adalah sebuah ajaran untuk menguasai kekuasaan dan menguras harta rakyat dengan cara intrik, adu domba dan kebohongan. Ajaran kebohongan disebut dora sembada atau bohong sembada yaitu bohong yang dibenarkan oleh Soeharto, meliputi lima (5) hal: 1. Kalau sedang ada pertemuan; 2. Ketika jadi pengantin sehabis di pertemukan pertama kali; 3. Kalau perlu untuk menjaga harta benda; 4. Kalau diperlukan untuk menjaga umur; 5. Kalau perlu untuk menjaga ketentraman keluarga (Butir-butir Budidaya Jawa, sebagaimana dituturkan Soeharto kepada anak-anaknya, hal. 95). Butir 3 dan butir 5 merupakan sumber inspirasi kerakusan Soeharto dan anak cucunya. Mengenai ajaran intrik dan adu domba, Soeharto telah mempraktekkannya secara berhasil dengan cara mengorbankan jutaan rakyat mati, ditahan,

hingga melumpuhkan rakyat, sekaligus merampok, menjarah kekayaan alam Indonesia. Termasuk secara tidak bertanggungjawab menciptakan sejumlah utang berupa pinjaman ke luar negeri untuk kepentingan sampai meliputi US$ 140 juta. Untuk membedah dan menganalisis keberlangsungan serta masa depan bangsa, barangkali kita harus menyoal kembali sejumlah masalah yang pernah dijadikan dasar bernegara dan memilah-milahkan kawan-lawan oleh Orde Soeharto. Kita harus jeli melihat kembali bahwa Soehartoisme telah merasuk secara sistematik di mana-mana. Mulai dari cara pandang, pola pikir hingga mengidentifikasi setiap persoalan. Jatuhnya Soeharto ternyata belum menjatuhkan Soehartoisme. Itu sebabnya orang belum menggugat semua kesalahan mendasar yang pernah dilakukan Orde Soeharto. Rasanya tak masuk akal, bahwa tahanan eks Pulau Buru yang harus mendekam 14 tahun dalam pulau pengasingan tak bisa menggugat hukuman yang pernah dijatuhkan padanya tanpa melewati proses pengadilan. Begitu juga keluarga orang-orang mati yang pernah distigma oleh penguasa Orde Soeharto sebagai GPK. Sudah tentu, tiba saatnya gugatan-gugatan itu akan bermunculan dalam waktu dekat ini. Buku ini berisi dua buah tulisan yang pernah dimuat di internet dan mailing list Ina-SiaR. Tulisan pertama berjudul Nawaksara dan Sejumlah Pertanyaan adalah karangan Kikin Asikin yang dimuat ISTIQLAL (13 Juni 1997) yang telah diperbaiki oleh penulisnya. Tulisan ini antara lain mengungkapkan sekelumit keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G30S dan misteri terbunuhnya Jenderal Achmad Yani. Sedang tulisan ke dua berjudul Membangun Dinasti Enam Dasawarsa adalah karangan Ki Ranggawarsito VII yang dimuat ISTIQLAL (25 April 1997). Kedua tulisan ini sengaja kami pilih untuk diterbitkan. Pertimbangan kami, kedua topik bahasan ini sangat mendasar untuk kita kaji bersama. Dari kedua tulisan ini akan tampak benang merah betapa "inkonstitusional" dan "anti-Republik"nya Orde Soeharto yang ternyata mampu berkuasa selama 32 tahun dengan menyengsarakan rakyat. Justru selam itu dia menmghadapi setiap kelompok kritis dengan melakukan stigmatisasi "inkonstitusional", "anti-Pancasila", "anti-persatuan dan kesatuan" serta "anti-RI". Tidak dapat dipungkiri, dengan mengambil manfaat dari ujungnya Perang Dingin di mana Amerika Serikat waktu itu memerklukan "jagal" untuk menumpas kaum komunis, berhasil menyusun sistem kekuasaan otoriter selama 32 tahun dengan kosmetik demokrasi telah dapat memupuk kekuasaan dan kekayaan dengan rakusnya. Kucuran dollar dari luar dimanfaatkan untuk menjalankan money politics, management of fears, sekaligus "premanisme" dalam menghadapi kekuatan-kekuatan pro demokrasi. Sudah barang tentu Soeharto tidak sendiri, juga dibantu oleh "konco-konconya" yang berada di bidang militer, Golkar, PPP maupun PDI, juga para konglomerat maupun kalangan agama yang bisa dibeli. Pemusatan kekayaan hasil jarahan, didistribusikan kepada "konco-konconya" justru untuk menciptakan ketergantungan dan loyalitasnya. Kehebatan Soeharto mulai menmgendor, manakala, dunia yang menuju pasar bebas m ulai pasang yang menyebabkan Amerika menarik dukungannya kepada rezim Soeharto. Sebagai penerbit, kami, berharap buku ini bisa menjadikan pembaca lebih kritis, rasional dan mampu mendekonstruksi kembali cara pandang Orde Soeharto. Juga diharapkan agar terjadi gerakan yang terus-menerus menelan janji berbagai penipuan, pemalsuan, manipulasi sejarah dan penjarahan kekayaan rakyat yyang selama 32 tahun dilakukan secara intensif, masif dan sistematis oleh Soeharto dan konco-konconya. Sebab, hanya dengan cara ini lah, kita bisa menghentikan sebuah fenomena antidemokrasi yang tak lain adalah "Soehartoisme", untuk membangun kembali Indonesia yang adil dan makmur, materiil-spirituil.

Pustaka GuGaT. (Bersambung)

Pustaka GuGaT: Soeharto, Soehartoisme dan Sumber Malapetaka (1)

BAGIAN 1

NAWAKSARA DAN SEJUMLAH PERTANYAAN

Oleh: Kikin Asikin

Menteri Pemuda dan Olahraga Hayono Isman, sebelum Pemilu yang lalu, menghadap Presiden Soeharto minta restu bagi penyelenggaraan seminar tentang Nawaksara, peristiwa yang menghantarkan kejatuhan Presiden Soekarno dan pindahnya kekuasaan ke tangan Letnan Jenderal Soeharto. Sebuah peristiwa yang katanya terjadi secara konstitusional. Menengok kepada sejarah Hitler di Jerman, Mussolini di Italia dan Tojo di Jepang, apa yang terjadi di Indonesia ternyata mirip. Mereka juga menempuh cvara yang sama. Coup d’etat dikemas menjadi konstitusional. Hasilnya: Perang Dunia II. Budayawan YB Mangunwijaya mengulas peristiwa di Jerman, di Kompas 15 Mei 1997 bahwa bagi suatu kekuasaan fasis, tidak ada hal yang mustahil dikonstitusionalkan. Bahkan amat konstitusional, konstitusional sempurna, karena segala-galanya disahkan oleh DPR.

PROLOG

Sesudah 31 tahun berlalu, pemerintah merasa perlu menggelar seminar untuk memberikan pembenaran dari hukum tatanegara bahwa pengambil operan kekuasaan negara dari tangan Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto adalah konstitusional. Pemerintah merasa terganggu adanya suara "bising" yang menyanyikan lagu coup d’etat. Untuk memahami peristiwa Nawaksara yang sebenarnya, perlu dimengerti bahwa Nawaksara itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia didahului oleh peristiwa terjadinya rivalitas antara Mayjen Soeharto dengan Jenderal Yani, kemudian muncul Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Samsuri. Untung adalah Komandan Batalyon I Cakrabirawa, bekas anak buah kesayangan Soeharto yang pesta pernikahannya dirayakan secara besar-besaran di Kebumen (Jawa Tengah) dan dihadiri Jenderal Soeharto. Soeharto malah membawakan bingkisan yang mengesankan buat Untung. Pada prolog Gerakan 30 September, peta kekuatan politik (rieelemachts factoren) di Indonesia ada empat. Yaiyu kekeuatan politik Soekarno, kekuatan politik TNI/Angkatan Darat, kekuatan politik PKI dan kekuatan politik subversi Amerika dengan CIA-nya yang didukung oleh agen-agennya di dalam negeri. Strategi Amerika/CIA pada post Presiden John Kennedy dan Inggris ialah menjatuhkan Presiden Soekarno karena gerakan non aligmen-nya dinilai amoral dan mengganggu politik bipolar Amerika-Uni Sovyet dalam kerangka Perang Dingin waktu itu. Dimulai dari penggalangan kekuatan politik dunia sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang berhasil melahirkan negara-negara merdeka di Asia dan Afrika, sekaligus penggalangan solidaritas Asia-Afrika, yang ditingkatkan menjadi KTT Non Blok. Bagi inggris politik anti-imperialis Bung Karno mengancam kepentingan Inggris di Asia tenggara. Bahkan NEFO kontra OLDEFO,

dikhawatirkan akan tiba gilirannya dapat mewnghantam hegemoni dunia kapitalis maupun komunis. Karena kuatnya kedudukan politik Soekarno, maka berdasarkan pengalaman berulang kali, kegiatan pendongkelan yang secara langsung terhadap Soekarno, tidak pernah membawa hasil. Karena baik TNI/AD maupun PKI sama-sama mendukung Soekarno. Oleh karena itu faktor kekuatan TNI/AD dan PKI harus disubversi, selanjutnya diadu domba. Kemudian dihancurkan sekaligus bersama pimpinannya, untuk meratakan jalan bagi munculnya faktor kekuatan politik baru yang dapat diatur sesuai dengan strategi AS/CIA. Untuk memahami strategi ini baik dibaca tulisan Paul F.Gardner dalam bukunya Shared Hopes, Separated Fears (1977). Dilukiskan, ada perbedaan strategis baik tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan. AS/CIA berkepentingan hanya melenyapkan Soekarno, tapi faktor Soeharto yang menyiapkan diri, ingin lebih jauh yaitu bukan saja menggantikan Soekarno dan selanjutnya mendirikan Orde Soeharto. Dan akhirnya seperti dinilai pers luar negeri, sekarang ini sudah dalam tahap melestarikan ambisi Dinasti soeharto, yang bertubi-tubi dibantah oleh Mbak Tutut. Adanya konotasi di atas, memberi petunjuk bahwa dunia bebas di era globalisasi dalam paska Perang Dingin ini, "Mobutuisme" yang tadinya dipelihara, sekarang tidak diperlukan lagi. Berawal dari 1959, Kolonel Soeharto sebagai Panglima KODAM IV/Diponegoro Jawa tengah (karena waktu itu SOB, maka ia juga Penguasa Perang), melakukan tindak pidana menyelundupkan gula dibarter dengan beras ke Singapura, dibantu oleh Liem Sioe Liong, Biob Hasan dan beberapa perwira. Jenderal AH Nasution yang waktu itu Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara, hendak menyeretnya ke muka pengadilan. Tapi Wakil KSAD Jenderal Gatot Soebroto minta kepada Presiden Soekarno supaya tidak menempuh prosedur itu dan jangan sampai memecatnya. Yang terjadi kemudian, ialah mengirimkan Soeharto belajar ke SSKAD (Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat) di bandung. Direktur SSKAD waktu itu adalah Brigadir Jenderal Suwarto, perwira tinggi lulusan Amerika yang jadi agen CIA di Indonesia. Di SSKAD Soeharto menjadi akrab dengan Soewarto yang mulai membinanya supaya anti soekarno, sesuai misi yang diembannya dari CIA. Bahkan Soeharto dibina dengan dipersiapkan jadi pemimpin alternatif pasca Soekarno nanti. Untuk memberikan gengsi kepadanya, Soeharto diusulkan untuk dipilih menjadi siwa teladan, tapi ditolak oleh MT Haryono, pahlawan revolusi yang dibunuh oleh G30S. Setelah Trikora, SSKAD yang diubah nama singkatnya jadi SESKOAD, mengusulkan dibentuknya satuan cadangan strategis Angkatan dengan nama CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat), kemudian menjadi KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat). Komando ini ditingkatkan menjadi Komando Utama Angkatan Darat, dengan Panglimanya Soeharto. Panglima KOSTRAD menjadi alternatif pertama menjalankan fungsi Panglima Angkatan Darat, jika PANGAD berhalangan. Jabatan semacam itu diterapkan menjadi Standing Order Angkatan Darat. Setelah soeharto menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat, diusulkan lagi supaya KOSTRAD ditingkatkan statusnya menjadi KOSTRANAS (Komando strategi Nasional) dengan 3 dimensi yaitu darat, laut dan udara langsung di bawah komando Panglima Tertinggi. Tapi usul ini ditolak oleh KSAD Jenderal A.Yani dan KSAB Jenderal AH Nasution. Ketika konfrontasi dengan Malaysia, tercatat beberapa kali lagi Soeharto sebagai Wakil Panglima Komando mandala Siaga (KOLAGA), melakukan penyelundupan kopra dari Sulawesi Tengah dan sapi dari bali yang diekspor ke Hongkong. Panglima KOLAGA saat itu adalah Laksamana Udara Omar Dhani. Segera sesudah itu disusul terjadinya Gerakan 30 September 1965.

Menjelang meletusnya G30S, Letnan jenderal Soeharto sebagai Panglima KOSTRAD mendatangkan ke jakarta dua (2) Batalyon Tempur (masuk jajaran KOSTRAD), yaitu Batalyon 454/Diponegoro dan Batalyon 530/Brawijaya, berdasarkan Surat Perintah dengan radiogram masing-masing No. T220 tertanggal 19 September 1965 dan No. T239 tertanggal 21 September 1965. Pasukan diperintahkan membawa peluru Garis I, cukup untuk pertempuran 10 hari, dan harus sudah berada di Jakarta selambat-lambatnya 28 September 1965. Tujuan resminya untuk mengikuti parade Hari Angkatan Perang 5 Oktober 1965 di ibu kota. Tapi ternyata yang lebih penting dari tujuan itu, ialah untuk memberikan dukungan terhadap Gerakan 30 September yang akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Samsuri (sebelum di Cakrabirawa, ia komandan Batalyon 454/Diponegoro), untuk menggagalkan apa yang disebutnya sebagai rencana coup d’etat kelompok Jenderal di bawah pimpinan AH Nasution dan A.Yani. Coup d’etat itu konmo rencananya akan dilancarkan 5 Oktober 1965. Sebuah susunan kabinet baru, intinya sudah disiapkan, seperti yang dibeberkan oleh Kolonel Untung dalam Sidang Mahmilub yang mengadilinya. Nama-nama yang disebutnya 6 Jenderal yang menjadi korban penculikan, ditambah Jenderal AH Nasution. Ketika kedua batalyon yang didatangkan tiba di jakarta, Soeharto menginspeksinya dan mengganti semua senjata yang sudah tua dengan yang baru. Begitu juga kendaraan-kendaraannya ex-USA. Dilihat dari skenario ini, jelas soeharto berada di balik G30S. Tapi setelah G30S mencapai hasil awal dan Presiden Soekarno memerintahkan kepada Panglima Tempur G30S Brigadir Jenderal Supardjo yang datang melapor ke Halim supaya menghentikan semua operasi militer dan mencegah terjadinya pertempuran (1 Oktober pukul 10 pagi), ia berbalik haluan. Seperti yang dikatakan oleh Kolonel Latief (Komandan Sentral komando G30S) dalam gerakan mundurnya ke Desa Cipayung 2 Oktober 1965, ia berucap, setelah mendengarkan pidato Harto lewat RRI, "Soeharto menyelahi janji". Sejak 1 Oktober setelah jelas G30S sudah kalah karena diperintahkan oleh Presiden Soekarno supaya memnghentikan semua operasi dan mencegah pertempuran, Soeharto berbalik memukul Gerakan Untung. Padahal rencana gerakan sudah dilaporkan oleh Kolonel Latief kepada Soeharto menjelang pelaksanaannya di RSPAD pukul 22.00 malam (30 september 1965). Latief melapor selaku Komandan Senko dan Soeharto selaku Panglima KOSTRAD yang dianggap memihak G30S. Waktu Latief melapor, samasekali tidak ada perintah mencegah gerakan, sehingga Latief melapor kepada kelompoknya bahwa "Harto OK"! Menurut sebuah sumber, malam hari setelah menerima laporan dari Kolonel Latief, Soeharto segera melakukan konsolidasi di KOSTRAD. Pukul 04.30 subuh (1 Oktober) Harto berada di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim menerima kedatangan kameraman TVRI bernama Jamid, yang katanya baru selesai shooting dan memberitahukan bahwa ia mendengar beberapa tembakan di berbagai tempat. Kemudian sekitar pukul 05.00 subuh, datang Mashuri SH, seorang tetangga Pak Harto, memberitahukan hal yang sama. Waktu itu Harto sudah berpakaian seragam tempur dan siap ke KOSTRAD. Soeharto menceriterakan dalam otobiografinya bahwa ia berangkat ke KOSTRAD pukul 06.00 pagi, mengendarai jeep Toyota sendirian tanpa pengawal dan melewati pasukan G30S tanpa di apa-apakan. Hal ini mencerminkan bahwa ia sudah akrab dengan pasukan pemberontak itu. Lewat maghrib, Soeharto memerintahkan komandan pasukan elit RPKAD, Sarwo Edhie, supaya menyerang RRI dan Telkom yang dikuasai G30S dan berhasil merebutnya. Menjelang pukul 19.00, Soeharto memerintahkan kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigadir jenderal Ibnu Subroto untuk membawa pidatonya yang sudah direkam di KOSTRAD. Pada kesempatan itu Pak harto

mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Soekarno berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan memastikan bahwa G30S adalah gerakan kontrarevolusioner yang pasti dapat dihancurkan. "Pancasila akan tetap jaya di bawah pimpinan Bung karno yang tercinta," kata Soeharto dalam pidatonya itu. Skenario besar ada di belakang peristiwa ini. Mula-mula Harto tidak mencegah Gerakan 30 September meneruskan penculikan para jenderal, ketika Kolonel Latief melaporkan kepadanya tentang rencana itu, karena Yani adalah penghalangnya yang selalu merintangi dia untuk naik jenjang. Yani memang anti-komunis, tapi yang tidak disukai Harto dari Yani adalah ia terlalu loyal terhadap Soekarno. Dalam gerakan ini nampaknya Yani memang dikorbankan. Karena meskipun alumnus US Army Command and General Staff College di Leavenworth dan lulus cum laude, karena loyalitasnya terhadap Soekarno maka ia terpaksa disingkirkan. Bahkan perwira-perwira loyalis lainnya seperti Ibrahim Adjie bersama 63 perwira pejabat teras Siliwangi lainnya, digeser dari peredaran. Juga Jenderal Soerjosoemarno Cs dari Dipenogoro disingkirkan. Pembersihan malah diteruskan dengan menyingkirkan orang-orang yang paling berjasa kepadanya, seperti Basuki Rahmat, selanjutnya Willy Sudjono, Mokoginta, Roekman, Soenandar dan Soekendro, semua disingkirkan karena dianggap pro-Soekarno. Mula-mula Soeharto berpura-pura jadi pahlawan penyelamat Presiden Soekarno, bahkan memanggilnya Bung karno yang tercinta. Tapi … itulah pura-pura. Dasar "julik". Setelah Bung Karno menentang pengambilalihan pimpinan Angkatan Darat oleh Soeharto dan mengangkat Pranoto reksosamudro sebagai caretaker MEN/PANGAD, Soeharto langsung bereaksi keras. Dimuali dengan langkah besar, di mana ia memerintahkan kepada Kemal Idris dengan menggunakan pasukan elit RPKAD mengepung Sidang Kabinet 11 Maret 1966, untuk menangkap Wakil Perdana menteri I Soebandrio bersama menteri lainnya dengan dalih sebagai biang G30S. Satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam sidang itu, tak lain adalah Soeharto sendiri, dengan alasan sakit. Sebelum sidang Kabinet, sejak pagi jalan-jalan menuju Istana sudah diblokir oleh KMI/KAPPI yang melakukan aksi penggembosan semua mobil yang lewat di jalan termasuk mobil para menteri sehingga menghalangi lalu lintas. Akibatnya banyak menteri yang datang ke sidang dengan jalan kaki atau naik sepeda. Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ibukota benar-benar sangat genting dan memerlukan penanganan khusus.

SUPERSEMAR

Sesuai skenario ternyata Soekarno betul jadi panik. Setelah Istana dikepung RPKAD pada saat kabinet bersidang di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan setelah Bung karno menyadari apa yang terjadi, ia langsung menghentikan sidang kabinet sebentar dan menyerahkan pimpinan kepada Wakil PM II Dr.J. Leimena dan berangkat ke Bogor dengan helikopter, yang diikuti oleh WPM I Dr.Subandrio dan WPM III Dr.Chaerul Saleh. Sutradara yang "nyakit" di rumah, sangat gembira melihat keberhasilan arahannya. Tiga jenderal segera diperintahkan berangkat ke Bogor yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal Amir Machmud dan Jenderal Andi Muhammad Yusuf untuk menemui Bung Karno dengan membawa pesan dari Soeharto. Pesan itu, pertama menyatakan menyesal sekali atas kejadian yang menggelisahkan Bung karno dan memastikan bahwa ABRI tidak akan meninggalkannya. Untuk itu, Harto minta diberikan Surat Perintah Khusus untuk menangani soal-soal keamanan. Maka keluarlah Surat Perintah 11

Maret atau Supersemar yang terkenal itu. Supersemar itu sendiri hanya menyangkut soal-soal teknis mengenai keamanan tapi ditafsirkan oleh soeharto termasuk di dalamnya ruang lingkup politik keamanan. Maka surat tersebut digunakan oleh Soeharto untuk menangkap 15 menteri pembantu Presiden Sopekarno dan membubarkan PKI. Adapun naskah asli Supersemar, sampai sekarang dinayatakan hilang dan belum diketemukan. Aneh sekali Surat Perintah yang begitu penting dan mengawali gerakan pengambil-alihan kekuasaan negara bisa hilang, padahal sudah dijadikan TAP MPRS. Menurut keterangan orang yang diperintahkan oleh Ajudan Presiden Brigadir Jenderal M.Sabur menyelesaikan pengetikan naskah itu yaitu Asisten Intel Cakrabirawa Letnan Kolonel Ali Ebram, isi surat yang diumumkan tidak lengkap seperti aslinya. Ada bagian yang dihilangkan. Terutama pada catatan tambahan, yang menyebabkan Subandrio dan Chaerul Saleh setuju Bung Karno menandatangani naskah tersebut setelah terus didesak oleh para Jenderal. Sial bagi Bung karno yang membubuhkan tandatangannya, karena ternyata Supersemar dianggap sebagai penyerahan kekuasaan, satu anggapan yang hanya bisa terjadi dalam masyarakat preman. Menangkap 15 orang menteri pembantu presiden dengan menggunakan Supersemar, tanpa persetujuan presiden, tidak bisa diartikan lain kecuali tindakan coup d’etat. Semua wewenang presiden dijalankan dengan supersemar, tentu saja dengan mengatasnamakan presiden. Tapi kemudian diberi label "konstitusional" lewat berbagai rekayasa. Mula-mula diciptakan UU no.10/1966 yang memberi dasar perombakan dari "penyegaran" susunan keanggotaan DPRGR dan MPRS, dengan mengeluarkan semua anggota pendukung Soekarno. UU ini belum dibahas secara tuntas di DPRGR, tapi sudah diundangkan oleh sekretaris Presidium Kabinet Ampera, Sudharmono SH. Bukan oleh Sekretaris Negara yang waktu itu dijabat oleh Mr.Moch.Ichsan. Padahal UUD 1945 meyebutkan presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dengan perombakan keanggotaan DPRGR dan MPRS sesuai dengan kebutuhan Soeharto, maka dengan mudah segala acara untuk menggulingkan Soekarno, bisa digoalkan. Dimulai dengan rekayasa UU No.10/1966, disiapkanlah upaya menggulingkan Presiden Soekarno melalui liku-liku Nawaksara, yang hendak diseminarkan. Kondisi DPRGR dan MPRS sekarang memungkinkan untuk melakukan apa saja sesuai dengan kebutuhan Soeharto. Maka MPRS pun segera melayangkan nota kepada Presiden/Mandataris supaya mempertanggungjawabkan di muka sidang MPRS perihal terjadinya Peristiwa G30S. Bung Karno tentu saja menolak permintaan itu, karena menurut UUD 1945, yang harus dipertanggungjawabkan oleh mandataris, hanya lah soal-soal yang dicantumkan dalam GBHN. Soal-soal lain yang disebut oleh Bung karno sebagai "cabang", dapat diselesaikan lewat DPRGR. Meskipun demikian, Presiden Soekarno selaku Mandataris MPRS bersedia memberikan semacam report kepada MPRS secara sukarela yang diberinya judul NAWAKSARA. Antaranya ia mengatakan sudah mengutuk GESTOK, karena GESTOK adalah gerakan yang dipimpin oleh Soeharto sendiri, memukul balik G30S dengan tujuan sekaligus memukul Bung Karno.

TAP MPRS XXXIII/1967

Akhirnya "Nawaksara" dan "Pelengkap Nawaksara" dalam kualitasnya sebagai amanat Presiden kemudian ditolak oleh MPRS dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1) Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung jawab konstitusionalnya. 2) Presiden Soekarno dinyatakan telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS. 3) Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai Pemilihan Umum yang akan datang, serta menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintah negara yang diatur dalam UUD 1945. 4) Mengangkat pengemban TAP MPRS No.IX sebagai pejabat Presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. 5) Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPRS. 6) Penyelesaian persoalan hukum yang menyangkut Bung Karno dilakukan menuurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden.

Demikianlah TAP MPRS XXXIII/1967. Tentu saja ketetapan ini menarik untuk dipelajari karena beberapa alasan. Pertama, kalau dianggap bersalah, mengapa Presiden Soekarno dirampas haknya untuk membela diri secara politis melalui sarana demokrasi yaitu Pemilihan Umum atau pembelaan secara hukum melalui pengadilan. Hal itu hanya bisa terjadi pada pemerintahan yang belum mengenal peradaban hukum modern. Kedua, Presiden Soekarno tidak pernah diangkat oleh MPRS tapi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Aturan peralihan UUD 1945 pada Pasal III. Sehingga, hanya Presiden yang dipilih MPR dapat diberhentikan oleh MPR, apalagi oleh MPRS. Oleh karena itu menuurut hukum, tindakan MPRS memberhentikan Presiden Soekarno sebagai presiden, adalah in konstitusional. Ketiga, pelarangan warganegara melakukan kegiatan politik tanpa melalui proses hukum, adalah tindakan in konstitusional, kecuali pada zaman kolonial Belanda dengan adanya hak exorbitanterechten (kekuasaan hukum luar biasa) pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, oleh karena itu tindakan MPRS melarang kegiatan politik bagi Presiden Soekarno adalah in konstitusional. Keempat, perlu diteliti siapa yang bertanggung jawab atas penagkapan dan penahanan Presiden Soekarno di Wisma Yaso, Jakarta, dengan perlakuan keji dan bengis, sampai wafat di tahanan. Kelima, perlu diteliti juga siapa bertanggung jawab menagkap Ketua MPRS Dr Chaerul Saleh yang ditahan hingga wafatnya misterius di RTM (Rumah Tahanan Militer). Sebetulnya yang sangat mencurigakan justru sikap Soeharto yang tidak mau mengadili Aidit, Lukman dan Nyoto. Ketiga-tiganya adalah tokoh I, II dan III PKI, sedang G30S disebut sejak dari awalnya disebut sebagai G30S/PKI. Ketiga-tiganya tertangkap hidup bahkan sempat diperiksa, tapi diperintahkan oleh soeharto supaya langsung ditembak mati, tidak usah dihadapkan ke muka Pengadilan Mahmilub yang dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk menmgadili para pelaku G30S. Nampaknya Soeharto takut ada hal-hal yang bisa terbongkar yang akan merugikannya, jika ketiga tokoh PKI itu diadili.

PENUTUP (Bagian 1)

Mungkin karena mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan dalam tulisan ini, konon berkembang pemikiran di sekitar pemrakarsa Seminar Nawaksara, sulit membantah fakta adanya creeping coup d’etat, karena itu diperlukan rekayasa hukum agar menjadi terselubung, di mana Ketua MPRS waktu itu diarahkan sebagai yang bertanggung jawab.

(Bersambung)

www.munindo.brd.de

Pustaka GuGaT: Soeharto, Soehartoisme dan Sumber Malapetaka (2)

BAGIAN 2

MEMBANGUN DINASTI ENAM DASAWARSA

Oleh: Ki Ranggawarsito VII

Presiden Soeharto tak bosan-bosannya bilang bahwa pembangunan nasional Indonesia itu sudah tepat arahnya. Maka jangan heran bila masih banyak orang bertanya, apa yang dimaksud dengan pembangunan itu dan ke mana arahnya? Uraian di bawah ini sengaja disusun untuk memudahkan oarang menangkap masalahnya dengan jernih dan benar. Tentu saja masih banyak kekuarangannya, tetapi kesaksian banyak orang akan kejadian sehari-hari dan hati nurani kita masing-masing pasti akan sanggup melengkapinya sendiri. Pokok dari semua pokok yang mungkin bikin kaget banyak orang dari yang tua sampai generasi muda ialah kita ini ternyata sadar atau tidak sadar telah, sedang dan akan menjadi saksi bagaimana Presiden Soeharto merencanakan membangun dinasti enam dasawarsa. Sampai sekarang sudah separuh jalan, dan bagaimana selanjutnya memang akan menjadi ujian sejarah Bangsa indonesia. Uraian ini terbagi ke dalam beberapa tahap. Tahap 1: Pra kondisi, dari kondisi sekitar tahun 1960-an; Tahap 2: Penggusuran Presiden Soekarno dari civil society ; Tahap 3: Kudeta konstitusional; Tahap 4: Pemantapan Orde Soeharto; dan Tahap 5: Pelestarian Dinasti Soeharto.

TAHAP 1: PRA KONDISI

Tiap kekuasaan apa pun yang mau dibangun tidak mungkin terjadi mendadak seperti air hujan dari langit. Jadi diperlukan pra kondisi. Pada sekitar tahun 1960-an, terjadilah skandal penyelundupan di wilayah Kodam IV Diponegoro. Pangdamnya itu waktu ialah Kolonel TNI-AD Soeharto, sekarang (mantan - pen.) Presiden RI. Operasi penyelundupan itu dibantu oleh Kolonel TNI-AD Moenadi, Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Gara-gara penyelundupan ini nama pangdamnya masuk dalam black-list PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara). Ketua PARAN tidak lain ialah Jenderal TNI-AD Abdul Haris Nasution, sedang sekretarisnya ialah Kolonel TNI-AD Moektio. Tetapi, karena saran Wakil KSAD Jenderal Gatot Soebroto, Presiden/Pangti ABRI Soekarno tidak memcat Soeharto. Yang terjadi kemudian ialah mengirim Soeharto ke SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). Direktur SSKAD waktu itu ialah Brigadir Jenderal TNI-AD Soewarto. Di SSKAD inilah Soeharto yang kemudian menjadi akrab dengan Soewarto, rupanya mulai dibina oleh unsur-unsur luar yang Anti Soekarno untuk menjadi calon pemimpin alternatif pasca Soekarno nanti. Konon, Soeharto diusulkan oleh rekan perwira tinggi dekatnya (A.Tahir) untuk dipilih menjadi Siswa Teladan Seskoad. Tetapi usulan ini ditolak oleh Brigjen MT Haryono yang belakangan menjadi korban atau dikorbankan dalam Peristiwa GG30S pada 1965. SSKAD kemudian menjadi Seskoad. Tidak seperti Seskoad sekarang yang terkesan santai, tetapi secara diam-diam namun pasti dijadikan dapur pemikir atau think tank-nya AD oleh kelompok jenderal dan perwira menengah tertentu. Semuanya itu harus diakui sebagai sukses kerja

Soewarto dengan kelompoknya. Seskoad-lah yang mengusulkan dibentuknya Satuan Cadangan Strategis AD yang bernama CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat) dan kemudian menjadi KOSTRAD (Komando Strategi Angkatan Darat) setelah Trikora. Yang penting, KOSTRAD ditingkatkan menjadi Komando Utama sehingga menjadi di bawah komando langsung PANGAD. Kemudian ditingkatkan lagi; fungsi Pangkostrad menjadi alternatif pertama jikalau PANGAD berhalangan. Peningkatan fungsi ini dirumuskan dalam standing order yang diusulkan oleh Seskoad. Strategi ini dipersiapkan di bidang militer dalam konsepsi pasca Soekarno. Berdasarkan pengalaman Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala dalam melakukan koordinasi komando-komando antar angkatan, diusulkan lah kepada KOSTRANAS ABRI agar KOSTRAD dirtingkatkan lagi menjadi KOSTRANAS (Komando Strategi Nasional) dengan di bawah komando langsung Pangti ABRI. Usulan ini ditolak oleh KASAD (Jenderal Yani) dan KASAB (Jenderal Nasution). Pada tahun 1964, Mayjen Soeharto diangkat menjadi Wakil Panglima Komando Siaga (KOLA) dan kemudian menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga) dengan Panglimanya Laksamana Omar Dani (Menteri Panglima Angkatan Udara). Selama konfontrasi dengan Malaysia berlangsung, tercatat sejumlah kegiatan Mayjen Soeharto di bidang penyelundupan kopra dari Sulawesi Tengah dan sapi dari Bali untuk diekspor ke Hongkong, dan hilangnya secara misterius sebuah pesawat pengangkut Hercules AURI lengkap dengan penumpangnya yakni angota-anggota Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI beserta dengan persenjataannya. Patut diduga keras bahwa peristiwa tragis ini terjadi akibat kebocoran rencana operasi militer, mengingat Radio Malaysia dalam waktu singkat telah menyiarkan nama-nama lengkap pasukan PGT yang tertangkap basah begitu mereka diterjunkan. Fakta lain mencatat bahwa diketahui waktu itu telah dilakukan hubungan gelap antara Soeharto dan kelompoknya dengan pimpinan politik Malaysia. Dan stetlah ditegur oleh Pimpinan ABRI, Mayjen Soeharto mengajukan permohonan pengunduran diri. Permohonan mana pada prinsipnya disetujui oleh Pimpinan ABRI, namun sebelum ada proses pelaksanaannya, diletuskannyalah Peristiwa G30S.

YANG MENARIK, MENGAPA DIPILIH FIGUR SOEHARTO?

Sejak awal kemerdekaan Amerika serikat dengan CIA-nya dengan cermat mengikuti perkembangan di Indonesia, sebuah wilayah penting Perang Dinginnya dengan Rusia. Indonesia menjadi jalan silang Pasifik di mana kepentingan Amerika dan Rusia dipertaruhkan. Di sini muncul faktor Soekarno yang amat berpenmgaruh di kalangan bangsa-bangsa sedang berkembang yang berusaha keras mencari jalannya sendiri. Konflik Indonesia-Belanda yang meneruskan perang kemerdekaan, tercatat diselesaikan dengan bantuan/desakan Amerika melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Masalaah Irian Barat, dengan Trikora-nya yang menempatkan Indonesia dengan bantuan Rusia menjadi kekuatan militer terbesar di belahan bumi selatan diselesaikan oleh Presiden Kenndy melalui konsep Bunker. Mengenai solusi Konfrontasi Malaysia sebenarnya telah ada konsep solusi dalam bentuk secret agreement antara Soekarno dan Kennedy. Tetapi pelaksanaannya berantakan dengan terbunuhnya Presiden Kennedy. Lebih jauh, dapat dibaca buku bekas Dubes AS di Indonesia, Howard P Jones, Indonesia: The Possible Dream. Amerika di bawah Presiden Johnson waktu itu berada dalam situasi yang

gawat di Asia Tenggara oleh karena kaki AS semakin dalam terbenam dalam Perang Vietnam, sehingga amat memerlukan segera Indonesia terbebas dari pengaruh komunis dan Soekarno. Dengan begitu Indonesia bisa menjadi lini ke dua bagi Amerika. Karena itu, Presiden Johnson memerlukan alternatif pimpinan pengganti Soekarno. Bahkan Inggris, Jerman maupun Jepang juga mempunyai keinginan yang sama.

MENGAPA PILIHAN ITU JATUH KE TANGAN SOEHARTO?

Peter Dale Scott memberi fakta adanya faksi-faksi dalam AD. Tetapi pilihan jatuh kepada Soeharto oleh karena Soeharto orang Jawa. Sebab untuk menguasai Indonesia diperlukan figur Jawa (suku mayoritas). Soeharto juga sudah dipra-kondisi untuk menjadi orang ke dua AD, yang sewaktu waktu bisa menjadi orang pertama AD, dalam asumsi siapa menguasai AD berarti menguasai Indonesia. Faktor ke tiga, Soeharto anti-komunis dan dinilai berani melawan Soekarno.

TAHAP 2: PENGGUSURAN SOEKARNO DAN CIVIL SOCIETY

Orang pada umumnya terheran-heran kok begitu cepat Soeharto menggulung G30 S. Hari pertama, PKI dituduh mendalangi kup terhadap Soekarno. Dan yang menyelamatkan Soekarno adalah Soeharto. Hari berikutnya, Soekarno dituduh memberi angin kepada PKI. Oleh karena itu harus diturunkan. Selanjutnya, parpol-parpol lainnya yang sudah membantu Soeharto membubarkan PKI dan menurunkan Soekarno dituuuduh juga sebagai faktor penggangu kestabilan kekuasaan negara dan jalannya pembangunan. Maka itu, parpol harus ditertibkan dengan cara membubarkan dirinya sendiri dan selanjutnya disusun parpol baru yang dapat dikontrol oleh militer. Semua langkah dilakukan dengan menggunakan falsafa Jawa, nabok nyilih tangan, artinya memukul lawan dengan menggunakan tangan orang lain. Mula-mula diciptakan kesatuan aksi pada akhir ’65 baik di kalangan mahasiswa, pelajar maupun sarjana. Direkayasa berbagai gerakan ekstra parlementer yang didukung sepenuhnya oleh militer, yang merupakan alat represi, intimidasi dan seolah-olah demokratis sehingga akhirnya melahirkan Supersemar. Supersemar itu ada yang asli dan ada yang palsu. Hakekat Supersemar yang asli hanyalah sebuah perintah dari atasan kepada bawahan dengan substansi terbatas, yakni pemulihan keamanan bersifat teknis dan tidak politis. Tetapi Jenderal Soeharto menganggap Supersemar adalah termasuk politis, sehingga digunakan untuk melakukan pembubaran terhadap PKI, bahkan menangkap para menteri Soekarno termasuk DR Chaerul Saleh yang juga anti-komunis. Lebih lanjut soal ini bacalah keterangan Jenderal (purn) AH Nasution belakangan ini tentang adanya interpretasi mengenai Supersemar.

TAHAP 3: PERSIAPAN KUDETA KONSTITUSIONAL

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sejak 1 Oktober 1965 hakekat kekuasaan militer pada pokoknya sudah berada di tangan Soeharto. Namun kekuasaan politik masih belum beralih secara konstitusional. Oleh karena itu direkayasa kudeta konstitusional yang sepintas lalu seolah-olah pengambil-operan kekuasaan negara secara hukum, tetapi hakekatnya adalah suatu kudeta. Untuk itu dipergunakan lah saran DPR-GR dan MPRS.

Dan di lapangan digunakan kesatuan-kesatuan aksi yang dikombinasikan dengan kekuatan dan manuver militer. Untuk itu dilakukan apa yang disebut redressing, dengan jalan penggantian besar-besaran para anggota DPR-GR dan MPRS dengan didahului oleh penangkapan-penangkapan termasuk atas diri Ketua MPRS DR Chaerul Saleh. Dengan demikian DPR-GR dan MPRS jadi alat Soeharto sepenuhnya. Operator tahap ini adalah Ali Murtopo dengan OPSUS-nya. Sedangkan kudeta yang dibungkus oleh sutra-hukum dipercayakan kepada Letkol CKH Sudharmono SH.

TAHAP 4: PEMANTAPAN ORDE SOEHARTO

Untuk menegakkan kekuasaan Soeharto perlu dilakukan management of fear terhadap kekuatan-kekuatan demokrasi. Juga eliminasi terhadap penghalang-penghalangnya, termasuk melumpuhkan pimpinan MPRS, Jenderal AH Nasution. Yang jadi operator dipercayakan kepada Jenderal soemitro selaku Pangkopkamtib. Dan di bawah permukaan, Ali Murtopo dengan Opsusnya, sehingga dapat melumpuhkan kegiatan pimpinan MPRS waktu itu. Dengan demikian berkibarlah bendera Jenderal Soemitro dengan Pangkopkamtib-nya sampai terdengar ucapan bahwa yang membuat hitam putihnya Indonesia bukan Merdeka Utara (Istana), tetapi Merdeka barat (Kopkamtib). Maka dipakailah Ali Murtopo untuk menghadapinya, hingga ditimbulkanlah pancingan Peristiwa Malari dengan buntut jatuhnya Jenderal Soemitro. Setelah berhasil menggusur Jenderal Soemitro, terdengar klaim dari Ali Murtopo yang menagih janji untuk menggantikan Soeharto sebagai Presiden. Maka dimunculkanlah figur Jenderal M Jusuf. Jenderal M Jusuf sendiri yang populer sebagai pimpinan militer karena sering meninjau anak buah di daerah-daerah dan terkenal memperhatikan kondisi kesejahteraan prajurit, dicurigai ada main dengan Sultan Hamengku Buwono ke IX. Karena itu dimunculkanlah Jenderal Benny Murdani untuk menghadapinya. Maka dilansirlah berita duka oleh RRI pada pukul 07.00 pagi yang biasa didengar oleh Jenderal M Jusuf. Berita itu mengatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono ke IX telah wafat akibat kecelakaan mobil dan jenazahnya sekarang ada di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru Jakarta. Dalam waktu lima menit, tepat pukul 07.05 WIB orang pertama yang datang di RS Pertamina adalah Jenderal M Jusuf, padahal Sultan Hamengku Buwono ke-IX waktu itu dalam keadaan sehat wal’afiat. Cerita lucu ini berkaitan dengan adanya Pertemuan Camp David antara Presiden AS Gerald Ford dan Jenderal Soeharto. Dalam pertemuan ini Ford mendesak Soeharto untuk menyerahkan kekuasaan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX, memenuhi saran Kongres Amerika dengan alasan Pemerintahan Soeharto sangat korup. Sejak itulah Sri Sultan HB IX dianggap potensial berbahaya dan dicari siapa tulang punggung militernya. Dengan pancingan tersebut ketemulah hubungan Jenderal Jusuf dengan Sri Sultan HB IX. Pada akhirnya dimunculkan Jenderal Feisal Tanjung untuk menghadapi Jenderal Benny Murdani. Dengan casus belli kasus Timor Timur segera dilakukan de-Benisasi. Kapan akan datang waktunya de-Feisaltanjungisasi kita lihat skenario berikutnya. Perlu dicatat bahwa Jenderal Soemitro waktu menjabat Pangkopkamtib juga sangat berjasa melakukan reorganisasi dan restrukturisasi AD khususnya dan ABRI umumnya. Sejak itu Kodam tidak lagi mempunyai wewenang komando. Kostrad juga tidak lagi memiliki wewenang komando. Wewenang komando berada di tangan Pangab yang praktis dikendalikan Presiden Soeharto. Kekuasaan yang mantap memerlukan sebuah ideologi legitimasi. Maka direkayasalah suatu ideologi yang cocok. Pancasila 1 Juni 1945

menempatkan Soeharto sebagai pelanjut Soekarno itu yang perlu dicegah. Tetapi untuk menyingkirkan Pancasila merupakan suatu hal yang mustahil, oleh karena legitimasi sejak awal dari Orde Soeharto adalah untuk memurnikan Pancasila dan UUD 45. Maka kemudian direkayasalah ideologi Pancasila ala Soeharto sebagai ideologi yang dianggapnya benar, yakni ideologi HA-NA-CA-RA-KA. Pancasila ala Soeharto-lah yang dijadikan Asas Tunggal, sehingga makna, arti dan interpretasinya berada di tangan Soeharto dan tiba gilirannya Soeharto menjadi penguasa tunggal. Di bidang Hankam juga dilakukan penggusuran kekuatan. Yang tadinya di tangan AD sekarang digantikan oleh terkonsentrasinya dana di satu tangan. Yang semula kekuasaan didasarkan pada pendekatan kekuatan senjata digeser kepada penumpukan dana. Pergeseran politik itulah yang menempatkan ABRI hakekatnya menjadi Hansip yang harus menjaga keselamatan dan keamanan para pemilik dana. Timbullah konglomerat-konglomerat sebagai konsentrasi dana nasional. Privatisasi dan penjabaran asas kekeluargaan di bidang ekonomi menjadi asas keluarga sendiri. Maka yang tadinya berlaku "asa bedil sebagai panglima", sekarang digeser menjadi "dana sebagai panglima".

TAHAP 5: PELESTARIAN DINASTI SOEHARTO

Bahwa strategi yang diletakkan oleh Soeharto sudah berhasil menguasai Republik ini selama 30 tahun sejak 1967, maka konon seorang paranormal asal luar negeri yang sejak Ibu Tien Soeharto masih hidup menjadi penasehat rohani dengan ramalan-ramalannya yang jitu termasuk kemunduran kondisi kesehatan Ibu Tien yang harus dijaga ketat sejak 1966 yang sudah mendapat wangsit bakal mati mendadak. Konon, Soeharto murka dengan ramalan itu, sehingga sang paranormal secara halus disilakan pulang ke negerinya. Namun, setelah Ibu Tien meninggal seperti yang diramalkan, maka Tutut Soeharto segera menjemputnya kembali, sehingga hadir lagi ditengah-tengah Keluarga Cendana. Kesehatan Soeharto pun ditinjau dari alam rohani sangat prima selama memanjakan Tommy Soeharto yang konon sejak lahirnya sudah diramalkan akan menjadi satu-satunya konglomerat terbesar di Indonesia. Konon, menurut si paranormal, Tommy-lah satu-satunya putera yang dapat mengangkat derajat Soeharto selama 30 tahun ini. Maka untuk mengukuhkannya, Tommy perlu dikawinkan dengan seorang puteri keturunan Raja Jawa demi melanjutkan Dinasti Soeharto tiga puluh tahun mendatang. Menurut sang paranormal, Tutut Soeharto bisa berkuasa dalam dua periode. Sementara itu, Bambang Triharmodjo harus dipersiapkan, yang kemudian bisa memimpin dua periode. Sementara penutup Dinasti Soeharto adalah Tommy Soeharto sebagai clan terakhir yang akan memimpin Indonesia dalam dua periode. Maka lengkaplah keseluruhan enam dasawarsa Dinasti Soeharto memimpin Indonesia dengan persyaratan mutlak ABRI harus dimanjakan dan dilakukan peremajaan total pada tahun 1998. Berkaitan dengan ini Soeharto sudah mempersiapkan Pandawa Lima, yaitu Wiranto, Bambang Yudoyono, Hendro Priyono, Agum Gumelar dan Mutoyib. Sementara itu faksi Eddy Sudradjat yang menyuarakan bahwa pada 1998 presiden adalah seorang ABRI, (padahal musyawarah keluarga sudah menyetujui Tutut menjadi pengganti Soeharto), konsekuensinya akan mengalami penggusuran. (Solo, Jum’at Kliwon, 25 April 1997).

[Selesai]. Penerbit: Pustaka GuGaT, Jakarta 8 Juni 1998.

--Trima kaish Bung Supardi-- --eu.

www.munindo.brd.de

Received on Sat Jul 26 02:13:08 MES 1997

(Soeharto terhadap ABRI menjelang SU MPR)

Bagian 1 dari 2 tulisan

Oleh Milva Chen

Kalau pada awal masa baktinya yang ke enam (1993-1998) Presiden Soeharto merasa perlu untuk terus-terusan menggebuki ABRI, maka ketika meng-akhiri masa bakti yang ke enam itu, tepatnya sepanjang paruh pertama tahun 1997, Presiden Soeharto nampak membalik langkah-langkahnya terhadap ABRI. Bahkan sampai ada kesan bahwa Soeharto malah berusaha memanjakan ABRI. Kelihatannya, langkah-langkah ini dirasakan perlu oleh Presiden Soeharto supaya bisa memperoleh kepastian dan jaminan bahwa ABRI tidak akan ber-buat macam-macam ketika Soeharto dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya pada Sidang Umum MPR Maret 1998.

Selain memerinci berbagai tindakan Soeharto terhadap ABRI, tulisan ini juga akan menjabarkan alasan kenapa Presiden Soeharto harus menenangkan ABRI.

Termasuk langkah-langkah apa saja yang selama ini sudah dilakukannya dalam rangka penenangan itu. Satu hal yang pasti, sebagai mantan perwira ABRI, Soeharto benar-benar sadar, ancaman terhadap kedudukannya sebagai mandataris MPR hanya akan bisa datang dari pihak angkatan bersenjata. Oleh karena itu Soeharto akan berbuat apa saja supaya ABRI tidak menjatuhkannya, supaya ia tidak senasib dengan pendahulunya, supaya karma tidak menimpanya.

Dari Gebuk Sampai Manja

Bagi Presiden Soeharto, masa-masa berlangsungnya Sidang Umum MPR adalah periode yang sangat menegangkan. Sudah dalam dua kali Sidang Umum MPR sang Presiden menyaksikan bagaimana ABRI sibuk merongrongi kekuasa-annya. Pengalaman buruk pertama terjadi pada 1988 ketika secara spektakuler, Brigjen Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI menginterupsi sidang yang tengah sibuk mencalonkan Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Interupsi itu tidak di-terima, berarti ABRI harus menelan kekalahan. Sudharmono, saingan berat Benny Moerdani yang beberapa hari sebelumnya dicopot dari jabatan Pangab, toh akhirnya tampil sebagai Wakil Presiden.

Pengalaman buruk ke dua terjadi pada 1993. Secara tak diduga-duga, Kassospol waktu itu, Letjen Harsudiono Hartas, mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan calon yang dijagokan ABRI pada jabatan Wakil Presiden, itu lah Pangab Jenderal Try Sutrisno. Jelas Soeharto marah besar. Try Sutrisno memang berhasil sampai pada kursi Wakil Presiden, tetapi ia tidak bisa menepati janjinya kepada Harsudiono Hartas.

Konon, ketika Hartas sudah resah dalam kedudukannya sebagai Kassospol (ia termasuk Kassospol yang lama menduduki jabatan itu) ia pernah menerima janji dari Try Sutrisno bahwa mereka senasib. Kalau Try naik, maka Hartas pun akan sama-sama ke atas. Tapi, akibat nyalinya yang kelewat besar, mantan Kassospol ini akhirnya harus puas hanya dengan sebuah kursi di Dewan Pertimbangan Agung. Padahal Hartas sebelumnya sudah begitu tergiur dengan jabatan Menteri Dalam Negeri.

Presiden Soeharto jelas tidak menyia-nyiakan sedetik pun untuk melancarkan pembalasan. Yang langsung nampak adalah makin sedikitnya jumlah perwira militer yang masih aktif (jadi bukan yang sudah purnawirawan) dalam kabinet: tinggal dua orang menteri, yaitu Menteri Penertiban Aparatur Negara serta Menteri Pertambangan dan Energi. Sedikitnya anggota ABRI

yang masih aktif dalam kabinet sekarang membuktikan bahwa ketika berlangsung pembentukannya, Presiden Soeharto sama sekali tidak berkonsultasi dengan sang Wakil Presiden, mantan Pangab Try Sutrisno. Yang jelas amat berpengaruh pada formasi kabinet waktu itu adalah Menristek Habibie, karena banyak tokoh yang dekat dengannya, para pentolan ICMI, tampil dalam jabatan menteri. Ingat saja Billy Joedono, Haryanto Dhanutirto, Wardiman Djojonegoro dan Rahadi Ramelan, Wakil Ketua Bappenas.

Setelah menang dalam formasi kabinet, ternyata aksi balas dendam Cendana terhadap Cilangkap (Markas Besar ABRI) masih juga berlanjut. Kedudukan ketua umum Golkar yang semula berada di tangan Wahono (seorang militer) kemudian bukan saja diserahkan kepada seorang yang masih punya bau-bau militer (seperti pendahulu Wahono yaitu Sudharmono), tetapi sama sekali dipangkukan kepada seorang sipil asli, itu lah Harmoko. Dan ABRI harus puas hanya dengan jabatan sekjen. Bisa dibayangkan kalau ABRI berontak, dan, seperti yang dilakukan Ibrahim Saleh, pemberontakan itu dipusatkan dalam DPR: Sembiring Meliala berteriak-teriak bahwa ABRI tidak rela kalau jabatan Ketua Umum Golkar jatuh ke tangan sipil. Pembangkangannya ini harus dibayar mahal oleh Sembiring: ia direcall dari DPR. Sampai di sini Presiden Soeharto sadar bahwa ABRI dalam DPR berpotensi ancaman dan bahaya, apalagi dalam menghadapi Sidang Umum MPR 1998 mendatang. Bukan kah ABRI bisa berbuat apa saja untuk mentorpedo pencalonannya atau melancarkan tindakan kurang ajar lain? Oleh karena itu Presiden Soeharto mengurangi jatah kursi ABRI dalam DPR, dari 100 menjadi 75.

ABRI jelas tidak tinggal diam. Tapi taktik mereka berubah, karena nampaknya tidak punya nyali untuk langsung berkonfrontasi dengan Cendana. Berbeda dengan sebelumnya, serbuan mereka tidak lagi langsung dilancarkan terhadap Cendana. Bukan hanya itu, markas besar pemberontakan mereka juga tidak lagi di DPR. Sasaran Cilangkap sekarang adalah anak emas Sang Presiden, itu lah Habibie dengan ICMI-nya. Karena (lagi-lagi!) tidak berani langsung menggebuk Habibie, maka Cilangkap menggebuki orang-orang ICMI yang duduk dalam kabinet. Pada akhir 1995 keluar lah segala macam tuduhan terhadap Haryanto Dhanutirto, sang Menteri Perhubungan, seorang tokoh ICMI yang jelas dekat dengan Habibie. Tuduhan itu keluar dari Irjenbang, mantan Pangdam Jaya Kentot Harseno. Secara formal memang Kentot tidak pernah menyerang Van Dhanoe (begitu julukan Haryanto Dhanutirto) karena menurutnya laporan tentang korupsi sang Menteri dibocorkan. Tapi Menteri ICMI ini akhirnya harus membeberkan kekayaannya. Dalam tradisi politik Orde Baru yang tidak pernah mempersoalkan kekayaan pribadi, sementara penumpukan kekayaan itu dibiarkan saja, bahkan ditolerir, Haryanto Dhanutirto memang jelas seperti dipaksa telanjang di depan umum. ABRI kali ini tidak sekonfrontatif seperti yang sudah-sudah, tetapi bocornya dokumen yang mendiskreditkan tokoh ICMI ini memang membuat orang gampang menarik kesimpulan.

Masalahnya adalah apakah serangan Cilangkap kali ini benarbenar mengenai sasarannya yaitu Cendana? Ini lah yang patut diragukan. Soalnya Cendana juga baru saja menggeser seorang tokoh ICMI, Billy Joedono, dari jabatan Menteri Perdagangan. Serangan terhadap Haryanto Dhanutirto itu akibatnya tidak lah dirasakan sebagai serangan oleh Cendana. Di lain pihak Cendana juga membiarkan saja kalangan lain yang tidak setuju dengan ICMI, khususnya tokoh-tokoh Cilangkap, untuk mendirikan berbagai ikatan cendekiawan lain. Di sini yang menjadi korban adalah ICMI sendiri yang makin lama makin dilihat sebagai monster yang kelak tidak bisa dikendalikan lagi. Makanya, pada pergantian tahun itu ICMI lah yang menghadapi badai dari dua arah. Pertama dari Cendana dengan pemecatan Billy Joedono, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Orde Baru dan kedua dari Cilangkap dengan korbannya Haryanto Dhanutirto dan wakil ketua Bappenas Rahadi Ramelan yang diisyu-kan pernah terlibat G30S. ICMI memang tidak dibubarkan dan Habibie juga tidak perlu turun dari jabatannya, tetapi sejak saat itu ICMI boleh dibilang telah dibonsai. Akan menjadi sesuatu yang masuk akal kalau kemudian bisa terbukti bahwa pengaruh ICMI tidak sebesar seperti ketika kabinet sedang disusun.

Ternyata langkah membonsai ICMI tidak berhenti di sini saja. Amien Rais, Ketua Dewan Pakar

ICMI yang dikenal lantang dalam mengkritik kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut penanaman modal asing, harus meletakkan jabatan. Ia baru bersedia mundur dari Ketua Dewan Pakar ICMI kalau kedudukannya sebagai Ketua PP Muhamadiyah tidak diganggu gugat. Sampai Pemilu 1997, Presiden Soeharto, kabarnya setuju untuk tidak menggangu gugat Amien Rais (sesudah itu, siapa tahu?). Sesudah Amien Rais yang juga harus meletakkan jabatan adalah Parni Hardi, Pemimpin Redaksi harian Republika, korannya ICMI. Sebenarnya ada seorang lagi yang diminta Soeharto supaya mundur, itu lah Adi Sasono dari jabatan Sekretaris Umum ICMI. Tetapi untuk yang satu ini nampaknya BJ Habibie berhasil melakukan aksi penyelamatan.

Berlanjutnya langkah-langkah penggebukan ICMI ini berarti bahwa Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk berpihak saja kepada ABRI. Kalau dulu ICMI merupakan sasaran langkahlangkah ABRI, (tentu saja sebagai tujuan antara, karena tujuan akhirnya adalah Soeharto sendiri) maka kini dengan memihak ABRI, Soeharto lah yang berbalik menjadi sibuk menggebuki ICMI. Suharto jelas sadar, ia tidak bisa terusterusan bermusuhan dengan tentara dan terus menggebuki mereka, apalagi kalau ingin selamat melampaui Sidang Umum MPR 1998. Tak pelak lagi, di sini jelas terlihat betapa Soeharto berupaya mengambil hati ABRI, memanjakannya dalam rangka menghadapi periode yang menegangkan itu.

Menjauhi ICMI jelas tidak membawa risiko tinggi, juga tidak membahayakan pencalonannya kembali. Terutama karena organisasi yang dibentuk dari atas ini tidak (akan pernah) mendapat dukungan massa. Kalau harus memilih antara ABRI atau ICMI, maka pilihannya jelas menjadi sangat sederhana, ICMI patut dilupakan sama sekali.

Syarwan versus Harmoko Selama minggu pertama bulan Juli 1997, walau pun tidak secara mencolok pada halaman depan, cukup ramai juga pemberitaan media soal calon ke-tua DPR/MPR. Dimulai Selasa 1 Juli, ketika Harian Kompas dengan cukup berani (maklum Kompas belakangan dikenal terus-terusan tiarap) memberitakan bahwa "calon ketua Fraksi ABRI masih diproses." Di situ, walau pun tidak tertulis secara eksplisit, Kompas nampaknya ingin memberitakan bahwa kesempatan Harmoko untuk menduduki kursi ketua DPR/MPR makin kecil saja. Sekarang mantan Menteri Penerangan ini menghadapi saingan cukup berat, itulah Kassospol Syarwan Hamid.

Kassospol Letjen Syarwan Hamid sendiri ketika ditanya wartawan soal kemungkinannya menjabat Ketua DPR/MPR, seperti dikutip Harian Kompas, mengatakan, "You tanya soal nasib saya. ABRI itu 'kan diatur. Jadi kalau tanya soal nasib saya, silakan tanya Pangab, atasan saya." Jelas ini jawaban standard seorang perwira yang bersembunyi di balik hirarki ABRI. Tentu saja yang harus diperhatikan bukan lah jawaban basa-basi Syarwan Hamid ini. Yang pantas dijadikan obyek analisis adalah latar belakang kariernya.

Secara hirarkis memang Feisal Tanjung lah yang menentukan atau paling sedikit tahu nasib anak buahnya. Tetapi, dalam sejarah Orde Baru tidak pernah ada seorang Pangab yang benar-benar berkuasa sampai ia sungguh-sungguh mandiri menentukan kedudukan anak buahnya, apalagi anak buah yang sudah setaraf Letjen seperti Syarwan Hamid.(1) Selain itu, ini juga sangat menentukan, Pangab Jenderal Feisal Tanjung sendiri sudah tiga kali menerima Perpanjangan Dinas Keprajuritan. Dengan kata lain, Feisal seharusnya sudah pensiun tiga tahun silam. Makanya, yang harus ditanyakan adalah, mana yang lebih berkuasa: seorang Jenderal yang sudah harus pensiun tiga tahun silam atau seorang Letjen yang masih akan pensiun tahun depan. Tentu saja jawabannya sudah bisa ditebak. Itu berarti sebagai Kassospol, Syarwan Hamid jauh lebih tahu masa depannya sendiri ketimbang atasannya. Sehingga ucapan Syarwan Hamid kepada wartawan supaya mereka menanyakan nasibnya kepada atasannya tidak lebih dari basa-basi belaka. Ini baru soal pangkat. Belum lagi soal kepercayaan Presiden Soeharto.

Tampilnya Syarwan Hamid sebagai Kassospol, pertengahan Februari 1996, sebenarnya pantas disebut sebagai kejutan. Dari Assospol Kassospol, yaitu asisten Kassospol Mohamad Ma'roef,

dalam waktu singkat (baca: tidak sampai setahun) Syarwan Hamid diangkat menggantikan atasannya itu. Dan lebih dari itu, dengan pengangkatan ini Syarwan masih diganjar dua kali kenaikan pangkat dalam setahun. Dari Brigjen menjadi Mayjen, dan dari Mayjen menjadi Letjen. Orang tentu masih ingat, sebelum menjabat Kassospol, baik ketika menjabat Kapuspen mau pun Assospol Kassospol, Syarwan lah yang, berasama Kasum Soeyono, meributkan tampilnya OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) dan gerakan Kiri Baru.(2) Sampai-sampai mingguan Asiaweek (edisi 23 Februari 1996) menyebut Letjen Syarwan Hamid sebagai "tokoh garis keras" yang mengeluarkan berbagai pernyataan yang sebenarnya ingin dikeluarkan oleh Presiden Soeharto sendiri.

Sampai di sini menjadi jelas bahwa untuk masa kini Syarwan Hamid lah orang yang paling dipercaya oleh Presiden Soeharto. Kalau ketika diangkat ia berhasil merebut hati Presiden, maka sesudah lebih dari setahun menjalankan jabatannya, Syarwan makin dipercaya saja oleh Presiden. Sebagai Kassospol Syarwan Hamid dengan tepat, artinya tanpa penafsiran sendiri (karena nampaknya Syarwan Hamid memang tidak cukup intelektual untuk bisa membuat penafsiran sendiri) (3), menjalankan tugasnya. Ini nampak pada penyelenggaraan Konggres Medan yang menggusur Megawati Soekarnoputri dan mengangkat Soerjadi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Selain itu, Syarwan Hamid juga berhasil menangani dampak Kerusuhan 27 Juli tahun lalu, sehingga sama sekali tidak mempermalukan pemerintah. PRD berhasil ditampilkan sebagai kambing hitam yang mendalangi kerusuhan itu, dan dengan leluasa Syarwan bisa membuktikan peringatannya, PRD lah perwujudan OTB dan gerakan Kiri Baru itu.

Sebagai orang yang sangat dipercayai, dari berbagai pemberitaan bisa disimpulkan bahwa Presiden Soeharto pada mingguminggu pertama bulan Juli itu sedang mempertimbangkan tugas baru untuk Syarwan Hamid. Tugas itu tidak lain adalah mengamankan Sidang Umum MPR Maret tahun depan. Di sini kata mengamankan paling sedikit menyangkut tiga perkara: pertama, Sidang Umum itu harus kembali memilih Soeharto sebagai mandataris MPR, kedua, pemilihan itu harus bisa menghasilkan mufakat bulat, jadi bukan mufakat lonjong karena ada kalangan yang tidak setuju dan ketiga, selama berlangsungnya Sidang Umum Soeharto juga tetap harus berkesempatan mengangkat Wakil Presiden pilihannya, tanpa ada pihak lain yang menentang pilihan itu.

Pertanyaannya sekarang, selayaknya dalam jabatan apa Syarwan Hamid harus ditempatkan supaya langkah-langkah pengamanan Sidang Umum MPR yang menyangkut tiga perkara tadi bisa dijalankan sebaik mungkin? Ini jelas bukan pertanyaan gampang. Terutama kalau kita mengingat bahwa di masa lampau, begitu sampai pada Sidang Umum MPR Presiden Soeharto selalu menghadapi tantangan dari pihak ABRI sendiri. Sebagai Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid mungkin bisa mencegah tampilnya orangorang seperti Ibrahim Saleh. Tetapi mampu kah Ketua DPR/MPR itu mencegah tampilnya seorang Kassospol lain yang ingin mencalonkan tokoh pilihan ABRI sebagai Wakil Presiden?

Walau pun tentara menganut Dwifungsi, tetapi dalam soal ketua DPR/MPR dan jabatan Kassospol itu, Dwifungsi ternyata tidak bisa memberi jawaban yang menguntungkan kekuasaan Soeharto. Tegasnya, dalam hirarki militer, mana yang lebih berkuasa: seorang Kassospol atau seorang Ketua DPR/MPR, tentu dengan catatan bahwa ketua DPR/MPR itu adalah seorang perwira ABRI.(4). Ini lah masalah pelik pertama yang dihadapi Presiden Soeharto.

Belum lagi masalah tersebut terselesaikan, bahaya lain yang lebih besar lagi sudah sampai di ambang pintu. Sebagai satusatunya kalangan yang masih bisa secara terbuka menentang kehendak Presiden Soeharto, ABRI memang tidak perlu memiliki satu pola operasi tertentu. Pada tahun 1988, ABRI memilih Sidang Umum MPR sebagai medan juangnya, dalam Sidang Umum itu lah ditampilkan Brigjen Ibrahim Saleh. Tapi pada tahun 1993 kedudukan Kassospol lah yang dijadikan pangkalannya. Tentu, untuk tahun depan ketika berlangsung Sidang Umum MPR, kalau memang masih berniat mengajukan calon Wakil Presiden sendiri, dalam permainan kucing-kucingan tanpa pola tetap ini, maka ABRI pasti memilih tempat lain. Dengan kata lain,

tidak ada jaminan bahwa dengan diangkatnya Syarwan Hamid sebagai ketua DPR/MPR maka ia akan benar-benar mampu mencegah dan membungkam tentangan dari pihak ABRI.

Tapi masih juga harus dilihat bahwa dengan mengangkat Syarwan Hamid sebagai Ketua DPR/MPR, maka teringkari lah kesepakatan yang ada dalam DPR bahwa yang diangkat sebagai Ketua DPR/MPR biasanya adalah ketua fraksi terbesar. Fraksi terbesar itu tak pelak lagi adalah Golkar, sehingga orang yang seharusnya paling pantas menjabat Ketua DPR/MPR adalah Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko. Oleh karena itu dengan segera khalayak maklum bahwa ketika pada awal Juni 1997 Harmoko dicopot dari jabatan Menteri Penerangan yang sudah dipangkunya selama 14 tahun, maka sebagai Ketua Umum Golkar, ia pasti diprospekkan untuk menjadi Ketua DPR/MPR. Tapi akan mudah kah langkah Harmoko menuju kursi ketua itu? Hanya seorang naif yang akan menjawabnya dengan, "Ya!" Apalagi, dengan mengingat, seperti diuraikan di atas, ABRI pernah dengan sengit menentang pengangkatan Harmoko sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

CATATAN KAKI: 1. Satu-satunya Pangab yang mandiri adalah Edi Sudradjat ketika ia pernah merangkap tiga jabatan: KSAD, Pangab dan Menhankam. Dalam periode yang relatif singkat itu Edi memang berhasil memutasi cukup banyak perwira, walaupun masih harus dipertanyakan apakah kerja Edi itu berdampak memandirikan ABRI dari cengkeraman istana.

2. Tentu saja sebutan-sebutan ini cuma "asbun" (asal bunyi) belaka. Seorang anggota DPR dari Fraksi PDI, dan tokoh ini pro Megawati, pernah mencegat Syarwan Hamid di kamar kecil. Menurutnya ia pernah menasehati sang Kassospol supaya jangan omong ngawur, karena istilah Kiri Baru merupakan sebutkan kepada gerakan kiri tahun 60an 70an yang memprotes berbagai ketimpangan di dunia ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan komunisme. Waktu gerakan Kiri Baru tampil di Eropa Barat dan Amerika, komunisme sudah tegak di Eropa Timur, Uni Soviet, Cina, Korea Utara, Vietnam dan Kuba. Orang-orang Kiri Baru ini justru anti Komunis yang totaliter itu.

3. Satu-satunya saat ketika Syarwan Hamid "tampil mandiri" ialah ketika ia, sebagai Kapuspen ABRI, menyesalkan tindakan Harmoko membredel tiga mingguan yaitu Tempo, Editor dan Detik. Waktu itu, ia menyatakan harapan Mabes ABRI supaya masalahnya bisa diselesaikan melalui hukum. (Kembali ini merupakan penegasan bahwa ABRI tidak menyukai Harmoko) Pada periode itu ABRI memang kurang terkoordinir. Artinya, Pangdam Jaya Hendropriyono tampil mandiri karena malas menggebuki para demonstran, sementara Presiden Soeharto berkehendak supaya demonstran segera digebuk. Akhirnya yang menjalankan perintah Presiden adalah Kasdam Kodam Jaya, Wiranto yang sekarang sampai pada kursi KSAD. Dengan kata lain kemandirian Syarwan di situ lebih mencerminkan tidak adanya koordinasi dalam tubuh ABRI katimbang kemandirian murni dirinya sendiri.

4. Salah satu kemungkinan untuk mengatasi masalah ini adalah membiarkan Kassospol berada pada pangkat lebih rendah katimbang ketua DPR/MPR, paling sedikit selama berlangsungnya Sidang Umum MPR. Dengan begitu, ketua DPR/MPR yang dijabat perwira ABRI itu (baca: Letjen Syarwan Hamid) bisa mengendalikan Kassospol, karena pangkat Kassospol itu belum mencapai Letjen.

(Bersambung ke bagian 2) www.munindo.brd.de

(Soeharto terhadap ABRI menjelang SU MPR) Bagian 2 dari 2 tulisan

Pertanyaan yang dalam hal ini sangat mendesak untuk diajukan adalah, kalau Harmoko menjabat Ketua DPR/MPR mampu kah ia mengamankan Sidang Umum MPR 1998 yang menyangkut tiga perkara tadi? Dengan kata lain, mampu kah Harmoko membendung tampilnya Ibrahim Saleh yang lain, membendung seorang Kassospol (siapapun dia nanti) yang, seperti Harsudiono Hartas dulu, tiba-tiba mencalonkan tokoh pilihan ABRI sebagai Wakil Presiden? Kalau Presiden Soeharto saja tidak sanggup menjagokan Harmoko, siapa pula yang akan sanggup mencalonkan mantan Menteri Penerangan ini sebagai Ketua DPR/MPR? Langkah ini jelas terlalu riskan. Soeharto jelas paham: biar pun Harmoko diberinya petunjuk selama 40 hari 40 malam berturutturut, Ketua Umum Golkar (yang konon bersaing sengit dengan Tutut ini) tidak akan digubris ABRI, apalagi kalau ABRI memang sedang nekat untuk melawan Panglima Tertinggi mereka sendiri.

Di sini lah menariknya: kalau dulu ketika mengangkat Harmoko sebagai Ketua Umum DPP Golkar Soeharto ingin menggebuk ABRI, maka kini justru karena khawatir terhadap ABRI, Harmoko lah yang dikorbankan. Padahal ia telah berjasa meningkatkan jumlah kursi Golkar dalam DPR. Dan di sini pula lah makna sebenarnya kenapa Harmoko harus turun dari jabatan Menteri Penerangan menjadi Menteri Urusan Khusus dengan tugas memberikan perbekalan kepada para calon anggota DPR. Tugas yang tidak jelas itu, apalagi karena konon ia tidak berkantor dan tidak berstaf, juga mencerminkan betapa tidak jelasnya (untuk tidak mengatakan betapa suramnya) masa depan politik Harmoko. Harmoko yang dari dulu tidak pernah disukai ABRI, kini telah dijadikan tumbal oleh Soeharto supaya ABRI terbujuk.

Juga perlu dicatat bahwa Harmoko pernah kelihatan begitu dekat dengan Habibie ketika berlangsung Munas Golkar yang mengangkatnya sebagai ketua umum. Selain itu, Harmoko juga membela Habibie, tentu saja atas perintah (atau petunjuk) Soeharto, ketika ia membredel Tempo, Editor dan Detik pada bulan Juni 1994. Maklum, Habibie sempat marah ketika tiga majalah itu memberitakan soal pembelian kapal bekas milik Jerman Timur. Dengan begitu, kalau sekarang Harmoko ditendang maka diharapkan ABRI tidak terus-terusan kecewa dan tidak lagi berniat menggagalkan pencalonan kembali Panglima Tertinggi mereka.

Bukan lah kebetulan kalau yang diangkat menggantikan Harmoko sebagai Menteri Penerangan adalah mantan KSAD Hartono. Terlepas dari prospek masa depan jabatan Hartono (konon ia sedang diperam untuk jabatan Wakil Presiden), sekali lagi, ini tetap dalam rangka menenangkan ABRI, atau tepatnya mengalihkan perhatian ABRI supaya tidak terus berniat merongrong kekuasaan Soeharto. Yang juga perlu dilihat dari naiknya Hartono sebagai Menpen ini adalah imbangan antara jumlah menteri ICMI dengan jumlah menteri ABRI. Kalau dengan dicopotnya Billy Joedono jumlah menteri ICMI berkurang satu, maka dengan naiknya Hartono jumlah menteri ABRI lah yang bertambah satu, walau pun, harus diakui bahwa Hartono baru saja pensiun, ia bukan seorang perwira ABRI aktif. Tapi, sebagai seorang mantan KSAD, setidak-tidaknya kalangan ABRI masih bisa mengidentifikasikan diri mereka dalam Hartono.

Menariknya dalam soal pertikaian Habibie dengan harian The Jakarta Post, Menteri penerangan Hartono berpihak kepada koran itu dengan menyatakan bahwa The Jakarta Post dimaafkan. Mei 1997 jelas berbeda dengan Juni 1994 ketika Harmoko masih menjabat Menteri Penerangan dan ketika Habibie masih merupakan anak emas Soeharto. Dengan kata lain, selamatnya The Jakarta Post sebenarnya lebih disebabkan oleh tatanan politik Indonesia menjelang Sidang Umum MPR, di mana Habibie dan ICMI-nya sudah tidak berpengaruh lagi, ketimbang, misalnya, seperti apa yang disumbarkan oleh Adnan Buyung Nasution, pengacara IPTN, perusahaan Habibie. Buyung menegaskan sebagai seorang demokrat, ia berhasil

mendesak Habibie supaya tidak menggunakan kekuasaan, tetapi memilih jalan hukum saja. Bahkan konon, menurut pengakuannya, Buyung akan mundur sebagai pengacara IPTN kalau Habibie sampai membredel koran berbahasa Inggris itu. Jelas ini omong kosong karena memang tidak masuk akal. Untuk masa kini perlu dipertanyakan, kekuasaan mana pula yang masih dimiliki Habibie?

Langkah Membatasi Kekalahan

Dalam kerangka berpikir memanjakan ABRI itu, maka bisa dipastikan bahwa tidak lama lagi Syarwan Hamid akan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi ABRI dalam DPR, baru setelah itu ia akan diangkat menjadi Ketua DPR/MPR. Untuk jabatan ini, Presiden Soeharto jelas tidak mempercayai orang lain kecuali Syarwan Hamid. Tetapi, seperti yang telah diuraikan, sebetulnya langkah ini belum menjamin bahwa ABRI tidak akan berbuat kurang ajar terhadap Panglima Tertingginya. Oleh karena itu, langkah mengangkat Syarwan Hamid sebagai ketua DPR/MPR bisa dipahami sebagai apa yang oleh para jenderal pensiunan (seperti M. Yusuf atau Rudini) disebut sebagai schade beperking, atau damage limitation, kata orang Inggris. Itu lah langkah yang masih bisa dilakukan untuk membatasi kekalahan.

Seperti sudah diuraikan, di mata Presiden Soeharto, DPR merupakan sarang di mana perwira-perwira kritis ABRI merongrongi kekuasannya. Ini dimulai oleh Ibrahim Saleh yang berhasil memaksakan mufakat lonjong atas pengangkatan Sudharmono sebagai Wakil Presiden pada tahun 1988. Menyusul Ibrahim Saleh, malah muncul tokoh-tokoh kritis lain dari Fraksi ABRI, seperti Syamsudin dan almarhumah Rukmini yang menyerukan keterbukaan. Untung keterbukaan ini bisa dihentikan oleh Harmoko ketika Habibie mengaku mendapat pemberitaan tidak menguntungkan soal pembelian bekas kapal Jerman Timur. Kemudian masih ada Sembiring Meliala yang memprotes pengangkatan Harmoko sebagai Ketua Umum DPP Golkar dan sebelum pemilu lalu, Theo Syafei masih sempat berseru bahwa menjadi Golput itu tidak melanggar hukum. Untung ada mekanisme recall, sehingga perwira-perwira kritis itu kini sudah berhasil disingkirkan dari Fraksi ABRI.

Yang penting sekarang, terutama menjelang Sidang Umum Maret tahun depan, adalah membersihkan Fraksi ABRI dari orangorang kritis itu. Dan satu-satunya tokoh yang bisa menjalankannya tidak lain adalah Syarwan Hamid sendiri. Apalagi karena Syarwan sudah berpengalaman melitsus para calon anggota legislatif. Masalah kritisnya Fraksi ABRI, di bawah Syarwan Hamid, nampaknya akan bisa diatasi. Dari sini Syarwan kemudian pantas untuk diangkat sebagai Ketua DPR/MPR. Dengan begitu, bisa dipastikan DPR dan MPR akan bersih dari orang-orang kritis. Menangkap maling, biasanya memang lebih gampang kalau mengerahkan maling yang lain.

Tapi, seperti yang telah diuraikan, dan seperti terbukti pada tahun 1993, beresnya Fraksi ABRI dan seluruh anggota DPR/MPR lainnya, belum merupakan jaminan bahwa ABRI secara keseluruhan tidak akan berbuat macam-macam ketika berlangsung Sidang Umum MPR. Ini masalah tersulit ke dua yang dihadapi oleh Presiden Soeharto. Bagaimana harus mengatasinya?

Pada minggu ke dua bulan Juli, tepatnya hari Rabu 9 Juli, diumumkan bahwa Syarwan Hamid menjadi Fraksi ABRI dalam DPR bersama 5 Pangdam lain, yaitu Pangdam III/Siliwangi Mayjen Tayo Tarmadi, Pangdam IX/Udayana Mayjen R.A. Rivai, Pangdam VI Tanjungpura Mayjen Namoeri Anom, Pangdam II/Bukit Barisan Mayjen Sedaryanto dan Pangdam V Brawijaya Mayjen Imam Utomo. Jelas ini merupakan langkah pengamanan besar-besaran supaya Sidang Umum MPR berjalan lancar, memenuhi tiga kriteria di atas. Kepada pers, Syarwan Hamid pun segera menjamin tidak akan munculnya interupsi Sidang Umum dan tampilnya seorang Kassospol yang mengumumkan jago pilihan ABRI untuk jabatan Wakil Presiden. Untuk dua hal ini Syarwan memang pantas memberikan jaminan, karena keduanya memang berada di bawah kekuasaannya. Apalagi dengan masuknya lima Pangdam itu.(1)

Tetapi bagaimana kalau anggota ABRI lainnya memutuskan untuk memindahkan operasinya ke tempat lain, yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan? Ibaratnya tempat menampung air yang sudah sering bocor, ditambal di satu tempat bisa bocor di tempat lain. Inilah masalah besar yang dihadapi Presiden Soeharto.

Langkah-langkah lain yang sudah ditempuh Presiden Soeharto untuk menertibkan ABRI, selain berbaik-baik terhadap ABRI dengan menggebuki siapa saja yang tidak disukai ABRI, tidak lain adalah berbagai mutasi perwira ABRI yang berlangsung begitu Hartono dicopot dari jabatan KSAD.

Tentu saja, seperti ramai diberitakan media massa, yang terpenting dalam mutasi itu adalah naiknya orang-orang yang pernah menjabat sebagai ajudan. Dua ajudan terpenting telah sampai pada pucuk pimpinan Angkatan Darat, itulah Wiranto sebagai KSAD dan Subagyo Hari Siswoyo sebagai Wakasad. Ajudan tak pelak lagi adalah trayek utama bagi para calon pemimpin ABRI. Supaya tidak menimbulkan iri di antara perwira lain, maka ajudan nampaknya memang dipilih dari para lulusan terbaik Akademi Militer. Memang sejak jaman Belanda dulu Akademi Militer selalu punya tradisi untuk, dalam masa liburan, memondokkan kadet-kadet terbaik mereka pada perwira-perwira tinggi. Dengan begitu langkah mengangkat para bekas ajudan ini bisa dikatakan tidak terlalu menimbulkan perasaan iri di kalangan perwira lainnya yang tidak terpilih.

Yang juga menarik adalah pengganti Wiranto sebagai Pangkostrad, Sugiyono, sebe-lumnya menjabat Komandan Paspampres. Di sini terlihat muncul semacam "pelebaran jalur" menuju pucuk pimpinan ABRI. Tidak lagi harus ajudan, tetapi juga pasukan pengaman presiden. Tetapi bukankah para anggota paspampres itu juga secara fisik dekat dengan Presiden Soeharto, sehingga mereka dianggap paham apa kehendak sang Panglima Tertinggi. Orang memang gampang tergoda untuk berkesimpulan bahwa langkah ini merupakan semacam kompromi atau tepatnya langkah memanjakan ABRI.

Langkah menunjuk kalangan yang pernah menjadi ajudan atau kalangan yang pernah memimpin Paspampres itu sebenarnya diambil karena sebagai orang yang sudah lebih dari 30 tahun berada di luar ABRI, Soeharto tidak punya pegangan lagi dalam mengenali dan mengerti perwira-perwira itu. Ajudan dan sejenisnya adalah orang yang paling dekat dengannya, walaupun paling lama cuma tiga tahun. Di sini nampaknya ia berharap orang- orang yang secara fisik pernah dekat dengannya itu bisa memahami kehendaknya.

Jelas nampak bahwa Presiden Soeharto tengah mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin. Soeharto, begitu makin hari makin jelas, nampak tengah berusaha melawan alam. Adalah tidak mungkin perbedaan usia yang hampir 30 tahun antara dia dan bawahannya itu bisa dijembatani dengan faktor kedekatan fisik ini. Kalaupun ada orang yang bisa mengerti, memahami dan menerima langkah-langkahnya pastilah orang-orang itu seusia atau segenerasi dengan Soeharto yang, sialnya, kebanyakan sudah tutup usia. Perbedaan generasi, ini yang tak mau dipahami Soeharto, pasti membawa perbedaan pandangan dan perbedaan langkah. Lagi pula, tidakkah ia mengerti bahwa tidak mungkin men-duduki kursi kepresidenan untuk selamalamanya. Orang-orang seperti Wiranto, Subagyo atau Sugiyono, menurut hukum alam, pasti akan menggantikannya. Belum lagi kalau dipertimbangkan bahwa mereka juga punya ambisi.

Tapi sekali lagi, langkah-langkah yang belakangan ditempuh masih belum merupakan jaminan bahwa Wiranto atau Subagyo misalnya akan tetap setia kepada Panglima Tertinggi mereka. Secara bergurau seorang perwira pernah mengatakan, dari dulu yang melantik para lulusan Akmil itu orang yang sama juga, sementara anak buahnya sudah sering kali berganti. Perwira ini ada benarnya. Kalau Wiranto, Subagyo atau Sugiyono memikirkan masa depan mereka sendiri, jadi tidak usah susah-susah dan repot-repot memikirkan masa depan bangsa, pasti mereka juga berpikir apa artinya kesetiaan bagi masa depan mereka?

Sebenarnya yang juga menonjol dari mutasi belakangan, dan ini dimulai pada mutasi tahun-tahun 90an, adalah makin pendeknya masa dinas seorang panglima. Kalau dulu sampai jaman Benny Moerdani, masa dinas itu normal-nya tiga tahun, atau 1000 hari, maka sekarang masa dinas itu cuma separuhnya, 500 hari saja. Para pengamat ABRI di Cornell University, yang sudah dengan seksama mewaspadai ABRI sejak tahun 60an berpendapat, perpendekan ini terjadi karena banyakan lulusan Akademi Militer antara tahun 1964 sampai 1975, yang per tahunnya mencapai 300 sampai 400 orang. Sejak tahun 1976 lulusan itu jumlahnya stabil, yaitu 100 orang per tahunnya.

Nah, dalam rangka memberi kesempatan rata kepada semua perwira untuk bisa sampai pada jabatan pimpinan maka, demikian para pakar Cornell University ini, waktu jabatan diperpendek. Sebelum sampai pada kesimpulan ini, para pakar ABRI di Cornell University itu mendakwa bahwa Presiden Soeharto merasa tidak aman kalau seorang perwira sampai lama-lama duduk dalam sebuah jabatan. Jelas argumen terakhir ini ada benarnya juga. Bukankah lamanya masa jabatan seorang perwira juga memberinya kesempatan untuk memperkuat basis dukungan? Cara seorang penguasa mutlak atau penguasa otoriter untuk memelihara kekuasaannya adalah terus mencurigai para pembantunya sendiri!

Tulisan ini sebaiknya diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kalau menjelang Sidang Umum MPR ini Presiden Soeharto nampak begitu memanjakan ABRI, maka ini mendesak orang untuk bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dikerjakan Soeharto pada saat Sidang Umum berlangsung? Akan kah Soeharto kemudian berbuat sesuatu yang mengejutkan ABRI, yang tidak menyenangkan ABRI?

Hongkong, Tsim Sha Tsui, Awal Juli 1997

CATATAN KAKI:

1. Penempatan lima Pangdam ini di satu pihak memang bisa diartikan sebagai langkah mengambil kepastian di tengah situasi yang begitu tidak pasti, tetapi di lain pihak, hal ini juga bisa berarti bahwa Presiden Soeharto sendiri tidak yakin pada kemampuan Syarwan Hamid. Untuk itulah perlu dipasang lima Pangdam lain.

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(1/9) Received on Wed Aug 12 09:30:38 MET DST 1998

---------------------------------------------------------- PENGANTAR:

Dr. Hermawan Sulistiyo membutuhkan waktu 13 tahun untuk menyelesaikan disertasinya tentang pembantaian dan kekejaman massal yang terjadi di daerah Jawa Timur pada tahun 1965-66 sebagai kelanjutan dari peristiwa G30S. Disertasi itu dijadikannya buku berjudul "The Forgotten Years".

Tepat sekali judul buku Dr. Sulistyo itu mencerminkan keadaan kita sekarang. Seolah-olah kita sekarang telah melupakan pembantaian besar-besaran oleh ABRI dan bangsa sendiri terhadap bangsa sendiri --sebagian terbesar dari mereka tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa. Pembantaian itu memakan korban sekurang-kurangnya 500 ribu orang, kalau tidak hendak dikatakan jauh lebih banyak lagi. Seolah-olah kita membenarkan apa yang pernah menggemparkan dunia itu, dengan dalih "penumpasan PKI dan Komunisme yang jahat dan anti-Tuhan".

Kekejaman itu telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki era Orde Baru, dan kemudian terbukti telah menjadi bagian dari struktur dan sistem kekuasaan Orde Baru sampai tumbangnya di tahun 1998. Orde Baru itu sendiri berdiri sebagai hasil penggulingan kekuasaan Presiden Sukarno dan sekaligus penumpasan PKI. Dalih langsung yang digunakan waktu itu adalah "penumpasan G30S yang melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah."

Namun -- sebagaimana diajukan dalam tesis David Johnson, Center for Defense Information, AS, (lihat artikel "[SP] Bukan G30S/PKI melainkan G30S/Soeharto #1-#4" yang ditayangkan kemarin dalam MILIS-SPIRITUAL) -- justru Soeharto-lah yang dicurigai merupakan dalang G30S, bekerja sama dengan CIA. Faktanya KASAD Jenderal Ahmad Yani bersama kelima jenderal Pahlawan Revolusi lainnya telah dibantai oleh kesatuan-kesatuan G30S yang berasal dari Kostrad, sedangkan Soeharto sendiri, Panglima Kostrad waktu itu, secara aneh "lolos" dari kekejaman G30S.

Betapa kejamnya pembunuhan-pembunuhan bermotif politik itu terungkap secara grafis dalam artikel #9; begitu sadis, sebaiknya tidak dibaca oleh mereka yang berhati lembut. (Sekalipun di sini artikel itu tidak jelas sumbernya, namun barang siapa yang telah menginjak usia remaja atau dewasa pada tahun 1965 itu pasti masih ingat apa yang didengarnya -- atau bahkan mungkin dilihatnya sendiri -- di kampungnya pada waktu itu.)

Sukar dibayangkan bahwa selama 3 dasawarsa bangsa Indonesia telah dikelabui oleh suatu rezim yang berkuasa dengan dalih "melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen" serta keabsahan konstitusional, namun tangannya berlumuran darah. Ada suatu penolakan psikologis dalam diri kita, suatu rasa tidak percaya, bahwa selama ini ternyata kita telah hidup dan menghirup kenikmatan di bawah bayang-bayang dosa dan kutukan. Ada perasaan sedikit-banyak ikut bersalah di dalam ketidaktahuan dan keawaman kita.

"Kekerasan muncul karena demokrasi dibungkam," kata Romo Mangunwijaya. Dan demokrasi dibungkam dengan menyelewengkan Pancasila; Pancasila hanya digunakan sebagai slogan dan penghias bibir belaka. Itu adalah sifat politis dan struktural dari Orde Baru.

Serangkaian tulisan ini bertemakan kekerasan dan kekejaman yang merajalela pada era Orde Baru, terdiri dari:

* "Pancasila Ditunggangi dan Diselewengkan" oleh Kartaprawira (#2); * "September to Remember", Publikasi 29/1997, Laboratorium Studi Sosial Politik Indonesia (#3); * "Pembunuhan 3 Juta Orang dan Kup terhadap Presiden Sukarno", dimuat dalam Pijar, 23 September 1997 (#4); * "Tak Ada Konsep Seragam dalam Pembunuhan Massal '65", wawancara dengan r. Hermawan Sulistyo, penulis "The Forgotten Years", Suara INDEPENDEN, o 11/III/September 1997 (#5); * "Rekayasa Soeharto pada Peringatan 30 September", oleh : Sutandi astraprawira (#6); * "Beringas di Balik Mitos Kekeluargaan", Topik Utama, Suara INDEPENDEN, o 11/III/September 1997 (#7); * "Orde Baru Itu Lahir dari Kekerasan", wawancara dengan YB angunwijaya, Topik Utama, Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997 #8); * "Pembantaian Setelah G30S", Topik Utama, Suara INDEPENDEN, No 1/III/September 1997 #9).

Pengungkapan di dalam milis ini dimaksudkan untuk membuka mata kita elebar-lebarnya akan apa yang terjadi di masa lampau yang belum terlalu auh. Suatu peristiwa mahahebat yang menimbulkan luka yang dalam pada bangsa kita, luka yang sampai sekarang belum selesai, menurut Dr Sulistyo. Dan luka itu hanya bisa kita harapkan sembuh -- bukan dengan ditutup-tutupi -- melainkan dengan dibuka lebar-lebar, dikaji, dihayati secara berani dan terus terang, diakui bersama, sehingga tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Demikian Romo Mangunwijaya.

Salam, Hudoyo Hupudio <hudoyo@cbn.net.id

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(2/9) Received on Wed Aug 12 09:31:09 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Memperingati GESTAPU/GESTOK 1965

PANCASILA DITUNGGANGI DAN DISELEWENGKAN ==========================================

Oleh Kartaprawira

Re: LPSI ONLINE EDISI, 04 Oktober 1997 PENYEGARAN PENGAMALAN PANCASILA (Memperingati Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965)

Mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Peristiwa G30S memang suatu peristiwa bersejarah yang perlu diteliti secara tuntas, obyektif dan tanpa apriori untuk ditarik pelajaran-pelajaran tertentu bagi rakyat Indonesia. Sebab dalam peristiwa itu ternyata banyak adegan-adegan yang perlu dibongkar secara transparan, jelas dan tuntas demi keadilan, misalnya:

- Tersangkutnya Mayjen Suharto (kini presiden RI) dalam peristiwa G30S, berhubung dia telah mengetahui sebelumnya akan adanya gerakan tersebut. Dia sangat bertanggung jawab terjadinya malapetaka tersebut, sebab tidak melaporkan kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian logis kalau dia juga harus bertanggung jawab atas kematian jenderal-jenderal di Lubangbuaya. Apa latar belakangnya?

- Mengapa mayjen Suharto tidak mematuhi perintah Presiden Soekarno (Pangti) 1 Oktober 1965 untuk menghentikan semua gerakan militer? Mengapa Mayjen Suharto memboikot pengangkatan Pranoto Reksosamodro sebagai Pangad? Mengapa Aidit yang dituduh sebagai organisator G30S dibunuh, sehingga tidak dapat diambil kesaksiannya yang diperlukan dalam pengadilan mengenai G30S? Dari beberapa misal tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa peristiwa G30S belumlah tuntas jelas.

Tapi mengapa Pancasila dihubung-hubungkan dengan peristiwa G30S, kalau peristiwa G30S-nya sendiri belum tuntas jelas? Bukankah belum jelas juga apakah G30S anti Pancasila? Maka adalah suatu tanda tanya besar mengapa tanggal 1 Oktober dijadikan "Hari Kesaktian Pancasila", disamping penghapusan hari Lahirnya Pancasila' 1 Juni. Apakah ini juga bukan rekayasa lagi untuk menjadikan Pancasila sebagai topeng atau kuda tunggangan demi maksud-maksud politik tertentu?

Rakyat Indonesia telah belajar dari kegagalan-kegagalan perjuangan nenek moyangnya melawan kolonialisme. Berkat rahmat Tuhan, dengan menyandang Pancasila rakyat Indonesia yang bermacam-macam sukunya, agamanya dan bahasanya telah bersatu padu berjuang untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka dan berhasil mempertahankannya dari usaha kaum kolonialis Belanda yang ingin menjajah kembali. Dengan dijiwai Pancasila pula rakyat Indonesia telah berhasil mempertahankan keutuhan negara Indonesia dari bahaya perpecahan. Satu demi satu pemberontakan-pemberontakan (Republik Maluku Selatan, PRRI-Permesta, DI-TII dan lain-lainnya) berhasil dipatahkan. Dan akhirnya pada tahun 1962 Irian Barat dapat

direbut kembali meski melalui perjuangan fisik dan diplomasi yang berat. Hal-hal tersebut diatas membuktikan kesaktian Pancasila.

Tapi toh tidak perlu pada hari jatuhnya RMS dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak perlu hari runtuhnya PRRI-Permesta dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak perlu hari direbutnya kembali Irian Barat dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Jawaban mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila adalah rekayasa penguasa untuk menunggangi Pancasila demi kepentingan-kepentingan politik.

Memang benarlah apa yang ditulis LPSI bahwa tekad pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekwen itu "perlu dipertanyakan terus menerus agar tetap segar dan tidak sekedar jadi slogan politik sementara isinya tidak pernah tersentuh". Dan benarlah tulisan kritis LPSI mengenai pengamalan Pancasila yang ditelaah dari sisi kebijakan penguasa dalam menangani bencana kebakaran hutan dan kebijakan dalam lapangan transportasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Tapi kami berpendapat bahwa banyak persoalan-persoalan prinsipiil yang merupakan penyelewengan Pancasila tidak mendapat perhatian LPSI. Padahal penyelewengan Pancasila tersebut mempunyai dampak yang sangat membahayakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Disini kiranya perlu kami ulang kembali beberapa bagian apa yang pernah kami tulis mengenai hal tersebut(#).

Kita tidak boleh menutup mata bahwa di samping kesaktian yang telah terbukti, ternyata dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pusaka sakti Pancasila tidak sepenuhnya berhasil digunakan. Malah ada kesan dia disimpan dalam lemari kaca sebagai perhiasan belaka. Dan Pancasila hanya dijadikan label dalam segala move politik penguasa, demi untuk kepentingan-kepentingannya yang sesungguhnya jauh dari bau-baunya hakekat Pancasila. Sehingga hal itu mengakibatkan timbulnya keresahan, kegoncangan, dan kesenjangan dalam masyarakat. Akibatnya akhir-akhir ini (1996-97) di banyak tempat di Indonesia timbul kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, raga dan harta-benda (Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Ujungpandang dan lain-lainnya). Dengan adanya pembakaran gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, telah membuktikan tentang adanya bahaya yang mengancam ajaran toleransi antar-agama yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya bentrokan fisik antara orang-orang Dayak dan orang-orang Madura di Kalimantan Barat yang mengorbankan ratusan (mungkin ribuan) nyawa juga membuktikan adanya bahaya yang mengancam atas ajaran kerukunan antar-sukubangsa yang terkandung di dalam Sila Persatuan Indonesia (Nasionalisme). Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa Pancasila telah kehilangan kesaktiannya. Bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan kesaktiannya, kalau Pancasila diselewengkan, dipenjara dalam almari kaca, hanya labelnya sajalah yang ditempelkan dimana-mana?

Yang sangat tidak terpuji adalah ucapan Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher. di Surabaya (17 Juni '97) dihadapan 500 kyai, yang di atas mimbar dengan keras mengucapkan: 'Halal darah dan nyawa para perusuh' dengan diikuti pekikan Allahu Akbar. Tarmizi Taher jelas tidak berjiwa pancasilais, sebab dengan mudah menggunakan pendekatan 'pembasmian' (bertentangan dengan jiwa Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab) terhadap sesama bangsa sendiri (bertentangan dengan jiwa Sila Persatuan Indonesia atau Nasionalisme). Bahkan dalam ajaran Islampun dimungkinkan adanya

pendekatan-pendekatan lainnya. Apakah Tarmizi tidak akan terusik jiwanya, kalau para perusuh itu ternyata juga muslimin, seperti terjadi dimana-mana sekarang ini? Suatu kebodohan besar kalau dia menyimpulkan bahwa para perusuh itu PASTI orang komunis atau anak-cucunya yang mau balas dendam. Saya kira Tarmizi sebagai menteri harus masih banyak belajar mengenai hakekat Pancasila dan lebih bijak dalam mengeluarkan pikirannya. Apakah ucapan Tarmizi di Surabaya tersebut tidak bisa dinilai sebagai provokasi untuk lebih memperkeruh situasi yang sangat rawan dewasa ini, untuk membakar rasa permusuhan antar-ummat? Apakah ucapan Tarmizi tersebut secara tidak langsung tidak bertujuan untuk menyelewengkan hakekat Pancasila?

Harus kita akui bahwa sila Demokrasi (Musyawarah-mufakat) belum berjalan seperti apa yang diinginkan. Dewasa ini banyak suara protes yang menuntut pelaksanaan demokrasi, baik di forum-forum ilmiah maupun dalam forum gerakan-gerakan unjuk rasa. Bahkan penguasa Orba sendiri dalam padato-pidatonya banyak menyinggung masalah yang berhubungan dengan pengembangan demokrasi (lepas apakah itu keluar dari hati nuraninya ataukah hanya untuk lamis-lamis saja). Itu semua membuktikan bahwa jalannya demokrasi tidak beres, pincang, tidak berkembang, sehingga perlu dibenahi supaya berjalan wajar dan lancar sesuai dengan tuntutan hakekat Pancasila. Dewasa ini dengan nyata bahwa 5 paket UU politik dan pelaksanaan Dwifungsi ABRI telah merupakan perangkat politik yang jelas-jelas menjegal realisasi sila Demokrasi, sehingga dapat dikatakan demokrasi tidak berjalan. Misalnya, sistim kepartaian yang membatasi hanya 3 partai saja (Golkar, PPP, PDI). Ini berarti orang yang tidak mendukung ketiga partai tersebut (karena tidak setuju dengan programnya) kehilangan hak demokrasinya. Sedang UU tentang susunan dan keanggotaan MPR jelas-jelas menjamin apa saja yang dikehendaki penguasa dalam kaitannya dengan pemilihan presiden dan pembentukan GBHN. Juga pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI telah memungkinkan adanya pemerintahan yang totaliter-otoriter-militeristik.

Sangat memprihatinkan adalah kenyataan realisasi sila Keadilan Sosial, yang tergambar sebagai makin melebarnya jurang pemisah antara sikaya dan simiskin, yang menjadi sumber dari segala keresahan di dalam masyarakat. Benarlah teori 'rumput kering' Amien Rais, dimana kesenjangan sosial ini diumpamakan sebagai rumput kering. Siapa saja yang melempar api kepadanya maka akan terbakarlah rumput tersebut dan terjadilah malapetaka yang tragis. Sedang api tersebut bisa berasal dari macam-macam pembakar, tidak mesti dari bensin yang disulut, tapi bisa juga dari puntung rokok. Jelasnya api penyulutnya itu bisa dari perselisihan etnis, agama, politik, dan apa saja. Seandainya kue hasil pembangunan itu bisa mengucur ke bawah, ke rakyat, mungkin kesenjangan sosial sedikit demi sedikt bisa diatasi.

Tapi sampai sekarang kue pembangunan tersebut hanya dinikmati para lapisan atas. Padahal untuk membiayai terciptanya 'kue pembangunan' ini telah dikeruk habis-habis kekayaan rakyat (minyak, gas, hutan, emas dll.) ditambah dengan hutang luar negeri yang berjumlah lebih dari 200 milyar USD. Maka jelaslah 'pemerataan' yang pada tahun-tahun silam ramai dibicarakan di Indonesia (berkat udara perestroikanya Gorbacev yang sempat mengalir ke Indonesia), sukar diharapkan realisasinya. Ada suatu anggapan bahwa lapisan atas dengan sengaja berusaha melupakan katakunci 'pemerataan', yang sejak dulu (sebelum adanya perestroikanya Gorbacev) telah merupakan salah satu tujuan dari Sila Keadilan Sosial.

Pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek rekreasi mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, tidaklah membantu meringankan derita puluhan juta orang yang hidup disekitar garis kemiskinan. Kiranya bagi mereka perlu adanya bantuan konsumptif (yang langsung bisa dimanfaatkan), disamping adanya bantuan produktif (yang bisa membantu untuk membuka sesuatu usaha di bidang produksi). Sudah waktunya Indonesia mengambil pelajaran kebijaksanaan pemerintah negara-negara Eropah yang melaksanakan teori 'solidaritas sosial', misalnya Nederland, Jerman, Swedia, Denmark, Belgia dan lain-lainnya. Di Nederland misalnya, seseorang yang penghasilannya sebatas 'gajih minimum', berhak mendapat bantuan-bantuan tertentu, misalnya bantuan subsidi sewa rumah, tunjangan anak-anak dll. Sedang orang yang karena sesuatu hal tidak mempunyai nafkah (belum/tidak mendapatkan pekerjaan) menerima uang tunjangan sosial sebanyak f.1330,- tiap bulan bagi orang yang hidup sendirian, sedang bagi orang yang hidup berkeluarga jumlah yang diterima lebih banyak lagi (sebesar gaji minimum). Selain itu mereka masih mendapat tunjangan-tunjangan lainnya, misalnya subsidi sewa rumah, uang vakansi tahunan dan lain-lainnya.

Ketika saya berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang sahabat, dosen IAIN yang pernah tugas belajar di Nederland, dia dengan mata menyala-nyala mengomentari hal tersebut diatas: "Betul-betul kebijaksanaan yang Islami, padahal Nederland bukanlah negara Islam, dan tidak mempunyai Pancasila. Sungguh luar biasa!". Kalau dia tahu bahwa peraturan tersebut berlaku tidak hanya terhadap warganegaranya saja, tapi juga terhadap orang asing yang mempunyai izin mukim tetap (waktu tak terbatas), maka dia akan lebih memuji lagi. Mengapa Indonesia yang kaya raya dengan kekayaan alamnya yang berlimpah-limpah (apalagi punya banyak orang supra-kaya), dan mempunyai Pancasila, tidak bisa melaksanakan kebijaksanaan jaminan sosial untuk membantu orang-orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan? (Tentu saja tidak usah sama sehebat Nederland).

Juga jalannya sila Perikemanusiaan (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) masih perlu diluruskan. Adalah wajar bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tapi jelas tidak wajar bahwa didalam negara hukum Indonesia telah terjadi puluhan ribu orang bertahum-tahun meringkuk di dalam tahanan tanpa proses hukum yang ada. Adalah sukar diterima oleh akal sehat bahwa orang yang menjadi korban penyerbuan (di gedung DPP PDI jalan Diponegoro) malah diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman. Sedang para penyerbunya dibiarkan bebas, seakan-akan tidak melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, seakan-akan sah-sah saja mereka membunuh, menganiaya orang, melakukan pengrusakan gedung dan isinya. Dimana sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab? Bukankah didalam buku Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No.II/MPR/1978) mengenai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kita diharuskan "mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan 'tepa slira', serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain"?

Suatu pertanyaan yang meskipun utopis perlu juga kami teriakkan demi pelampiasan desakan hati nurani: "Bisakah MPR/DPR (1997-2002)berbuat sesuatu demi pelurusan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekwen? Berani dan mampukah MPR/DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang 'diwakili', sesuai dengan tuntutan filsafat/dasar negara Pancasila. ---------

#) Kartaprawira, 'Pancasila: Pusaka Sakti Untuk Perdamaian, Persatuan dan Kemakmuran', Indonesia-l, 25 Juni 1997.

<bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(3/9) ============================================================= Publikasi 29/1997 LABORATORIUM STUDI SOSIAL POLITIK INDONESIA Motto: Membela Pancasila dan UUD'45 Email: LSSPI@hotmail.com, LSSPI@theoffice.net ============================================================

SEPTEMBER TO REMEMBER

30 September datang dan pergi lagi. Walaupun ritus apa yang dinamakan 'Hari Kesaktian Pancasila' masih diteruskan, makin terasa kehampaan upacara-upacara serta kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan dalam rangka hari yang dikaitkan dengan apa yang dinamakan pemberontakan "G30S/PKI". Kian tampak bahwa hari itu tak ada kaitannya dengan Pancasila, tak ada hubungannya pula dengan kesaktian.

Generasi manusia di kemuidian hari akan mencatat bahwa versi yang disuguhkan oleh pemerintah Orba dengan bekerja sama dengan vested interest asing mengenai segala sesuatu yang terjadi sekitar "G30/PKI", merupakan salah satu 'cover up story' yang paling besar dalam sejarah politik pada abad ke-20 ini. Walaupun fakta-faktanya belum tersingkap semua dan masih ada serentetan pertanyaan yang belum terjawab mengenai peristiwa ini, banyak orang kian yakin bahwa PKI bukan biang keladi peristiwa itu, malah jadi korbannya.

Logika adalah sesuatu yang inheren dalam pikiran manusia, meskipun kemampuan untuk menggunakannya berbeda-beda derajatnya pada setiap orang. Logika itu bisa dilumpuhkan sementara dengan berbagai cara, tapi tidak untuk selama-lamanya. Pada kenyataan inilah dapat kita temukan salah satu penjelasan mengapa rencana menyelenggarakan seminar Nawaksara beberapa waktu yang lalu dibatalkan oleh pemrakarsanya sendiri, yakni penguasa tertinggi Orba. Yang perlu ditegaskan dalam konteks ini adalah bahwa prakarsa itu timbul karena Soeharto masih mampu menyadari bahwa dirinya mendapat sorotan utama negatip dalam analisa orang yang menggunakan logika.

Menyingkap kabut misteri yang menyelubungi "G30S" merupakan suatu hal yang akan mendamaikan hati kita dalam berhadapan dengan sejarah. Tanpa itu kita tak bisa lepas dari asap maharaksasa yang ditimbulkan oleh rekayasa.

Bagi orang yang berbalik pikirannya mengenai peristiwa tragis itu, mudah tergoda untuk menyangsikan tuduhan-tuduhan Orba terhadap PKI mengenai peristiwa Madiun yang juga terjadi dalam bulan September (1948). Ini juga hasil proses penalaran logis.

Beberapa waktu yang lalu, dalam majalah Tiras, wartawan senior Rosihan Anwar menulis sesuatu tentang peristiwa Madiun, dengan judul 'Wild West'. Sorotannya khusus ditujukan terhadap prolog peristiwa itu. Tentu diperlukan logika dan obyektivitas sebelum menerima atau menolak kebenaran tulisan itu.

Mengenai peristiwa "G30S" ada seorang saksi mahkota yang tak pernah diberi kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Ia cepat-cepat dibunuh

atas perintah Jendral Soeharto, jauh sebelum ia membubarkan PKI dengan menggunakan Supersemar. Nama saksi ini adalah D.N. Aidit, pemimpin utama PKI.

Lain halnya dengan kasus apa yang dinamakan "pemberontakan PKI" di Madiun 1948. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya membaca sebuah brosur yang berisi pleidooi D.N. Aidit mengenai peristiwa itu. Berjudul "Menggugat peristiwa Madiun", brosur itu diterbitkan dan dijual bebas, bahkan dicetak sampai ampat kali pada jaman pra-Orba. Kali terakhir di tahun 1964. Sayang buku itu pinjaman, dan pemiliknya kini entah di mana. Demi obyektivitas, baik sekali kalau tulisan itu dimuat di forum Apakabar ini. Siapa yang punya naskah itu?

Kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Rosihan Anwar dan orang-orang lain. Tapi kita perlu juga mendengar kisah yang diceritakan oleh orang PKI sendiri. Karena itu, berilah kesempatan kepada Aidit untuk bicara. Dua-duanya, begitu juga tulisan-tulisan lain mengenai hal yang sama, perlu disikapi secara ilmiah.

R. Solehan <bersambung

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(4/9) Received on Wed Aug 12 09:32:05 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Date: Tue, 23 Sep 1997 01:26:22 -0000 From: "KdP Net" <kdpnet@usa.net

Kabar Dari Pijar

PEMBUNUHAN 3 JUTA ORANG DAN KUP TERHADAP PRESIDEN SUKARNO.

Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, 32 tahun yang lalu Gerakan 30 September melancarkan aksinya terhadap "Dewan Jenderal". Aksi yang semula direncanakan tanggal 30 September oleh penanggungjawabnya diubah menjadi 1 Oktober 1965. Sesudah peristiwa tersebut setiap tanggal 1 Oktober selalu diperingati oleh penguasa orde baru-Suharto keberhasilan menggunakan G30S sebagai alasan untuk menindas dan menghancurkan, membunuh 3 juta orang PKI, progresif dan rakyat biasa, menggulingkan Presiden Sukarno, merebut kekuasaannya dan menawannya hingga meninggal.

Peristiwa besar ini mempunyai pengaruh yang besar dan dalam, bukan hanya pada waktu itu tetapi juga sampai sekarang, bukan hanya secara nasional tetapi juga internasional. Ia mengubah jalan, arah revolusi, sejarah Indonesia, dari arah mencapai Indonesia merdeka yang demokratis menjadi Indonesia yang militeris fasistis. Namun sampai hari ini di Indonesia masih belum jelas benar apakah peristiwa itu sebenarnya, siapakah aktor yang berdiri dibelakangnya dan apakah peranan Jenderal Suharto.

Dalam menelaah peristiwa besar ini tidak dapat melepaskan dari situasi politik secara Internasional yaitu 'Perang Dingin' waktu itu, situasi politik regional dan dalam negeri Indonesia, pertentangan antara partai politik, golongan, kelas-kelas, perseorangan dengan kepentingan, karakter, ambisi, posisinya masing-masing yang berbeda dan bertentangan satu sama lainnya yang mempunyai pengaruh sangat dalam terhadap terjadinya peristiwa G30S.

Banyak orang, dari berbagai kelompok kepentingan memainkan peranan berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Salah satu peranan besar yang mempunyai pengaruh menentukan bangsa ini ialah peran Jenderal Suharto, Presiden RI sekarang ini.

Peran apakan yang dimainkan oleh Jenderal Suharto, terutama pada malam menjelang 1 Oktober 1997 tersebut, maka marilah kita simak kembali pembelaan kolonel Latief didepan Mahkamah Militer Tinggi II Jawa Bagian Barat pada tahun 1978.

Suharto Diminta Sebagai Saksi a de Charge

Seperti diketahui, sesudah hampir 13 tahun kolonel Latief ditahan (ia mulai ditahan 11 Oktober 1965) maka dihadapkanlah dia ke Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jawa Bagian Barat pada tahun 1978.

Dalam jawaban kolonel Latief terhadap tanggapan Oditur militer tinggi

pada eksepsi tertuduh & pembela tanggal 6 Mei 1978, antara lain dikemukakan bahwa Jenderal Suharto terlibat di dalamnya dan dua persoalan pokok:

(a) Jenderal Suharto terlibat langsung dalam G.30-S (tahu lebih dulu persoalan G.30-S); (b) Jenderal Suharto kemudiannya memimpin langsung penggulingan Presiden Sukarno dan pemerintahannya, tanpa saya ikut di dalamnya.

Mengenai keterlibatan langsung Jenderal Suharto dalam G.30-S, seperti dikemukakan Kolonel Latief di atas menjadi lebih jelas dengan membaca surat kolonel Latief tertanggal 9 Mei 1978 yang ditujukan kepada Ketua Mahmilti II Jawa Bagian Barat mengenai permohonan tambahan saksi. Saksi yang dimaksudnya saksi a de charge.

Sebagai alasan dari pengajuan tambahan saksi-saksi tsb, kolonel Latief antara lain mengatakan: "...demi terciptanya hukum yang adil dan tidak memihak, sesuai dengan UU No 14 thn 1970 pasal 5, dengan ini saya mengajukan saksi-saksi tambahan untuk diajukan di depan sidang ini:

1. Bapak Jenderal Suharto 2. Ibu Tien Suharto 3. Bapak RM Suharyono, ayah Ibu Tien Suharto 4. Ibu RM Suharyono 5. Ibu kolonel Suyoto 6. Ibu Dul, tamu Ibu Tien Suharto 7. Bapak Dul, tamu Ibu Tien Suharto 8. Ny Suharti, istri saya pada waktu itu 9. Subagiyo anak buah Bapak Jenderal Suharto asal Yogyakarta yang melaporkan adanya Dewan Jenderal dan Gerakan tanggal 1 Oktober 1965 10. Tuan Brackman yang mewancarai Bapak Jenderal Suharto 11. Wartawan Der Spiegel Jerman Barat yang pernah mewancarai Bapak Jenderal Suharto.

Tentang tahunya Jenderal Suharto lebih dulu persoalan G.30-S, dapat diketahui dari "Laporan tentang Dewan Jenderal pada Jenderal Suharto", yang disampaikan kolonel Latief, diantaranya sbb:

Disini perlu saya ungkapkan dimuka sidang Mahmilti ini agar persoalannya lebih jelas.

Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Suharto di rumah jl.H.Agusalim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad, disamping acara keluarga, saya juga bermaksud: "menanyakan dengan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau". Oleh beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta, bernama Soebagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD yang akan mengadakan coup d'etat terhadap kekuasaan Pemerintahan Presiden Sukarno. Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan. Oleh karena itu tempat/ruangan tsb banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan dalam soal-soal lain, antara lain soal rumah.

Saya datang ke rumah Bapak jenderal Suharto bersama istri saya dan tamu

istri saya berasal dari Solo, Ibu kolonel Suyoto dan dalam perjamuan di ruangan beliau ada terdapat Ibu Tien Suharto, orang tua suami istri Ibu Tien, tamu Ibu Tien Suharto berasal dari Solo bersama Bapak Dul dan Ibu Dul, juga termasuk putera bungsu laki-laki Bapak Jenderal Suharto, yang kemudian harinya ketimpa sup panas.

Jenderal Suharto Berdalih

Selain daripada itu, sesuai laporan seorang penulis bernama Brackman, menulis tentang wawancara dengan Jenderal Suharto, sesudah peristiwa 1 Oktober 1965, kira-kira pada tahun 1968. Diterangkan bahwa dua hari sebelum 1 Oktober 1965, demikian kata Jenderal Suharto: anak laki-laki kami yang berusia 3 tahun mendapat kecelakaan di rumah, ia ketumpahan sup panas dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Banyak kawan-kawan yang datang menjenguk anak saya di malam tanggal 30 September 1965. Saya juga berada di situ. Lucunya kalau ingat kembali. Saya ingat kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang penting dalam kup yang kemudian terjadi. Kini menjadi jelas bagi saya bahwa Latief ke rumah sakit malam itu bukanlah untuk menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek saya. Rupanya ia hendak membuktikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya diam di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah.

Adalagi sebuah wawancara dari surat kabar Der Spiegel Jerman Barat pada bulan Juni 1970 yang menanyakan bagaimana Suharto tidak termasuk dalam daftar Jenderal-Jenderal yang harus dibunuh, Suharto menjawab: "Kira-kira jam 11 malam itu, kolonel Latief dari komplotan Pucht datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tapi nampaknya ia tidak melaksanakan berhubung kekawatirannya melakukan di tempat umum".

Dari dua versi keterangan tsb diatas yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu yang satu hanya "mencek" dan yang satu "untuk membunuh", saya kira Hakim Ketua sudah bisa menilai dari dua keterangan tsb dan akan timbul pertanyaan tentunya: mengapa Latief datang pada saat yang sepenting itu? Mungkinkah Latief akan membunuh Jendral Suharto pada malam itu?

Mungkinkah saya akan berbuat jahat kepada orang yang saya hormati, saya kenal semenjak dahulu yang pernah menjadi komandan saya? Logisnya, seandainya benar saya berniat membunuh Bapak Jenderal Suharto, pasti perbuatan saya itu adalah merupakan suatu blunder yang akan menggagalkan gerakan tanggal 1 Oktober 1965 itu.

Dari dua versi keterangan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Jenderal Suharto berdalih untuk menghindari tanggungjawabnya dan kebingungan. Yang sebenarnya bahwa saya pada malam itu datang di samping memang menengok putranya yang sedang terkena musibah, sekaligus untuk "saya melaporkan akan adanya gerakan pada besok pagi harinya untuk menggagalkan rencana coup d'etat dari Dewan Jenderal, di mana beliau sudah tahu sebelumnya".

Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan saya kenal semenjak kecil dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Suharto

ini. Saya datang atas persetujuan Brigjen Supardjo sendiri bersama Letkol Untung. Dengan tujuan sewaktu-waktu akan meminta bantuan beliau. Saya mempercayai kepemimpinan beliau. Seandainya berhasil menggagalkan usaha coup d'etat Dewan Jendral beliaulah sebagai tampuk pimpinan, sebagai pembantu setia Presiden Sukarno itu... Beliau yang kami harapkan akan menjadi pembantu setia Presiden/Mandataris MPR/Panglima tertinggi Bung Karno, menjadi berubah memusuhinya.

Permintaan saksi tambahan (a de charge) dari Kolonel Latief ini ditolak Ketua Mahmilti dengan alasan "tidak relevan". Sedang menurut Kolonel Latief saksi a de charge yang diajukannya adalah penting dan sangat relevan dalam perkara yang dituduhkan padanya, karena saksi Jenderal Purn Suharto harus turut bertanggungjawab dalam perkara ini.

Dalih Jenderal Suharto yang bohong itu, yang kepada Brackman menyatakan kedatangan Latief 30 September malam hanya "untuk mengecek", kepada Der Spiegel "untuk membunuh", menjadi lebih lengkap dengan cerita dalam otobiografinya, di mana dikatakan ia bukan bertemu dengan Latief di RSPAD, melainkan hanya melihat dari ruangan di mana anaknya dirawat, di mana ia berjaga bersama Ibu Tien, dan Latief jalan di koridor melalui kamar itu.

"Peran" Jenderal Suharto Dalam Operasi G.30-S

Menjadi tanda-tanya: mengapa setelah Kolonel Latief memberi laporan bahwa besok paginya 1 Oktober 1965 akan dilancarkan operasi guna menggagalkan rencana coup d'etat Dewan Jenderal, Jenderal Suharto tidak mencegah, tidak melaporkan kepada atasannya, baik kepada A Yani, Nasution maupun kepada Presiden Sukarno?

Operasi G.30-S dini hari 1 Oktober 1965 tidak akan terjadi, sekiranya Jenderal Suharto mencegahnya atau melarangnya, misalnya dengan segera menangkap Kolonel Latief dan komplotannya! Juga operasi itu tidak akan terjadi sekiranya Jenderal Suharto melaporkan kepada Jenderal A Yani, atau kepada Nasution bahkan kepada Presiden Sukarno! Dengan demikian tidak akan terbunuh 6 Jenderal itu. Peranan Jenderal Suharto sangat menentukan dalam hal berlangsung atau tidak berlangsungnya operasi G.30-S di pagi 1 Oktober 1965 itu.

Satu-satunya kemungkinan Jenderal Suharto berkepentingan terbunuhnya Jenderal Yani. Dengan terbunuhnya Jenderal Yani terbuka peluang bagi dirinya untuk menjadi orang pertama dalam AD. Karena ada semacam konsensus di kalangan AD bahwa bila A Yani berhalangan, otomatis Panglima Kostrad penggantinya. Panglima Kostrad ketika itu ialah dirinya Jenderal Suharto.

Memang pada waktu itu di AD terdapat 3 golongan perwira tinggi, yaitu golongan yang berorientasi kiri, tengah dan kanan. Yani cs adalah perwira tinggi anti-kiri tetapi setia pada Presiden Sukarno dan pernah memimpin penumpasan terhadap PRRI/Permesta-Pemberontak militer yang didukung AS/CIA.

Karena peran Jenderal Yani menumpas PRRI/Permesta inilah maka AS/CIA tidak senang dengan kelompok Yani cs, dan berkepentingan mengenyahkan. Jenderal Suharto termasuk kelompok kanan yang anti-kiri maupun secara terselubung anti-Sukarno dan karena itu berkepentingan sesuai ambisi terselubungnya menggulingkan Presiden Sukarno.

Peluang itu benar-benar digunakan secara maksimal oleh Jenderal Suharto. Setelah besok paginya ia mendengar Jenderal A Yani terbunuh, ia segera mengangkat dirinya menjadi pimpinan AD tanpa sepengetahuan Presiden/Pangti ABRI Sukarno. Padahal pengangkatan seseorang menjadi Kepala Staf adalah hak prerogatif Presiden/Pangti ABRI. Karena jabatan itu adalah jabatan politik.

Setelah ia mengangkat dirinya sebagai pemimpin AD, maka tindakan selanjutnya yang ia lakukan ialah mencegah Jenderal Pranoto Reksosamudro memenuhi panggilan Presiden/Pangti ABRI untuk datang ke Halim, guna menerima jabatan sebagai caretaker atau pengganti sementara almarhum A Yani. Terus disusul dengan langkah memberi petunjuk kepada Presiden Sukarno melalui Kolonel KKO Bambang Widjanarko agar setiap perintah yang akan dikeluarkan harus disalurkan melalui dirinya. Juga supaya Presiden Sukarno segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam 1 Oktober 1965, karena Halim akan diserbu pasukan Kostrad dan RPKAD (Lihat buku "G.30-S Pemberontakan PKI", hal: 146).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa sejak 1 Oktober 1965 kekuasaan secara de facto berada di tangan Jenderal Suharto. Yang tinggal pada Presiden Sukarno hanya kekuasaan de jure belaka.

Soebandrio Melibatkan Aidit (PKI)

Untuk menutupi dalang yang sesungguhnya dari G.30-S ialah Jenderal Suharto sendiri, maka Jenderal Suharto memfitnah PKI sebagai dalang G.30-S. Hal itu dimungkinkan karena sejak awal Soebandrio (orangnya Syahrir-PSI) berusaha melibatkan pimpinan PKI, Aidit, untuk dapat dihancurkan. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan atas diri Presiden Sukarno, baik yang dilakukan Mayjen (purn) Sunarso selaku ketua Teperpu, maupun yang dilakukan Achmad Durmawel sebagai Oditur militer yang menjadi penuntut dalam pengadilan Soebandrio, seperti yang diberitakan Forum Keadilan No 14 thn ke-III, 27 Desember 1994.

Menurut Forum Keadilan Mayjen (purn) Sunarso pada tgl 9 Sept 1966 mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada Presiden Sukarno dan jawaban baru diberikan Presiden Sukarno tanggal 16 Agust 1966. Di antara yang ditanyakan: Apakah benar Bapak memanggil kembali Aidit dari Moskow, untuk mengumpulkan bahan penyusunan teks pidato 17 Agust 1965?

Menjawab pertanyaan tersebut Presiden Sukarno mengatakan: "Saya telah memanggil Nyoto, Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora untuk turut menyumbang pendapatnya dalam penyusunan pidato saya tanggal 17 Agust 1965". Menurut kebiasaan saya, dalam penyusunan pidato itu saya minta sumbangan dari belbagai pihak, antara lain agama, nasionalis dan komunis.

Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan Mayjen (purn) Sunarso, maka pemeriksaan yang dilakukan Durmawel, sebagai Oditur militer yang menjadi penuntut dalam pengadilan Soebandrio, tergolong pro justicia. Durmawel menyerahkan pertanyaan tertulis melalui Sekretaris Presiden. Sebelum mengajukan pertanyaan itu, Durmawel menanyakan lebih dulu kepada Presiden Sukarno untuk diperiksa. Saya katakan (kata Durmawel) keterangan ini akan saya gunakan sebagai kesaksian dalam perkara Soebandrio.

Kesaksian Presiden Sukarno itu kemudian dibacakan dalam sidang Soebandrio. Menurut Durmawel pembacaan itu sama nilainya dengan kehadiran Bung Karno di pengadilan.

Inti dari kasaksian Bung Karno yang dikejar Durmawel adalah soal siapa yang memanggil DN Aidit pulang dari Moskow. Karena menurut analisanya, kepulangan Aidit di tengah isu sakitnya Bung Karno adalah dalam rangka mempersiapkan G.30-S. Artinya siapa yang berinisiatif memanggil Aidit, itulah yang tahu tentang rencana G.30-S. Ternyata Bung Karno tidak memanggil Aidit. Kesaksian itu bagi Durmawel adalah kartu truf yang melicinkan jalan bagi vonis seumur hidup untuk Soebandrio.

Keterangan Durmawel berarti bahwa Soebandrio-lah yang tahu tentang rencana G.30-S dan berusaha melibatkan Aidit sebagai pimpinan PKI dalam peristiwa yang akan terjadi. Ya, Soebandrio sebelum itu juga telah mensuplai PKI dengan dokumen palsu Gilchrist supaya PKI kebakaran jenggot dan mendahului langkah Dewan Jenderal yang hendak melakukan kup (Lihat Dr Sulastomo dan Eckky Sahrudin dalam majalah Sinar 17 Juni 1995, hal 11).

Bahwa Aidit dilibatkan Soebandrio dalam peristiwa G.30-S, adalah sejalan dengan pedapat Anthoni Dake (Tempo 6 Oktober 1990) bahwa peristiwa G.30-S itu dilatar belakangi oleh sikap Bung Karno yang sangat tak sabar melihat oposisi beberapa perwira tinggi AD terhadap program revolusinya. Ia kemudian memerintahkan Letkol Untung untuk membereskan mereka. Aidit yang mengetahui rencana itu setelah ia kembali dari RRC 7 Agustus 1965. Inilah yang membuat PKI terlibat dan karena tak ada pilihan lain mengingat PKI sangat tergantung kepada Presiden Sukarno.

Sejalan dengan usaha Soebandrio melibatkan Aidit, agar PKI dapat dihancurkan, maka Kamaruzzaman (alias Syam) bekas kader Wijono dan Johan Sjahruzah (yang kemudian menjadi tokoh PSI) di zaman Jepang, yang telah berhasil memasuki Biro Chusus PKI di bawah pimpinan Aidit mengusulkan supaya Untung, bekas anak buah Suharto di Jawa Tengah, yang menjadi Ketua Dewan Revolusi. Kamaruzzaman tetap dengan usulnya itu meskipun Kolonel Latief mengusulkan supaya yang menjadi Ketua itu seorang Jenderal.

Kamaruzzaman mudah mendekati Aidit, karena di tahun 1950, tatkala Aidit dan Lukman hendak muncul kepermukaan di Jakarta setelah peristiwa Madiun, Kamaruzzaman membantu kemunculannya di Tanjung Priok, sebagai penumpang gelap pada kapal yang baru datang dari Vietnam. Hal itu dimungkinkan karena Kamaruzzaman ketika itu adalah pimpinan Sarekat Buruh Perkapalan dan Pelayaran di Tanjung Priok.

Kamaruzzaman ini diawal revolusi pernah menjadi anak buah Suharto dalam kelompok Pathok Yogya sewaktu melakukan penyerbuan ke sebuah tangsi tentara Jepang di Kota Baru. Pada tahun 1951 dia salah seorang dari 9 kader pilihan PSI yang mendapat pendidikan/latihan khusus dan kemudian pada tahun 1954 menjadi informan Kodam V Jaya.

Dengan dijadikannya Untung sebagai Ketua Dewan Revolusi memudahkan bagi Jenderal Suharto menuduh PKI yang mendalangi G.30-S, karena Untung dikenalnya sebagai perwira yang berhaluan kiri. Itu juga dinyatakan Yoga Sugama dalam bukunya "Memori Jenderal Yoga" (hal: 49), bahwa ia mengetahui Untung perwira yang berhaluan kiri.

Kamaruzzaman yang dipercayai Aidit inilah yang mempecundangi Aidit dalam gerakan. Menurut Manai Sophiaan dalam bukunya "Kehormatan bagi yang berhak" Syam membuat ketentuan bahwa persoalan yang akan disampaikan kepada Aidit tidak boleh disampaikan langsung, melainkan harus lewat dirinya. Syamlah yang akan menyampaikan kepada Aidit.

Ternyata berbagai pertimbangan militer yang harus disampaikan kepada Aidit, tidak disampaikan oleh Syam, sehingga banyak hal yang tidak bisa dikoordinasikan dengan baik. Semua pertimbangan, hanya Syam sendiri yang menampung dengan akibatnya, setelah gerakan dimulai terjadi kesimpang siuran (hal:82). Semua itu dilakukan Syam untuk bosnya yang lain, Suharto dan PSI.

Peranan Nasution Mengantarkan Suharto ke Kekuasaan De Jure

Seperti diketahui sejak 1 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah berada di tangan Jenderal Suharto. Langkah berikut yang diayunkan Suharto setapak demi setapak ialah merebut kekuasaan de jure. Untuk tujuan itulah maka tanggal 11 Maret 1966 pasukan Kostrad dan RPKAD (tanpa memakai identitas) mengepung Istana Merdeka, dimana sedang berlangsung Sidang Kabinet Dwikora dibawah pimpinan Presiden Sukarno.

Menurut Frans Seda pengepungan Istana Merdeka itu adalah berdasarkan strategi Suharto untuk membikin panik sidang Kabinet dan kemudian menangkap Soebandrio (Lihat pengakuan Frans Seda, Kemal Idris, Sarwo Edhi dalam Tempo 15 Maret 1986).

Sesuai dengan strategi Suharto, setelah Presiden Sukarno menerima laporan adanya pasukan liar di sekitar Istana, maka untuk keamanannya, Presiden Sukarno diterbangkan ke Bogor. 3 orang Jenderal suruhan Suharto mengikuti Presiden Sukarno ke Bogor dengan membawa pesan agar Jenderal Suharto diberi kekuasaan lebih besar. Hasilnya lahir Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Jadi, Supersemar adalah buah pengepungan Istana oleh pasukan liar.

Supersemar itu mereka anggap sebagai "Pelimpahan kekuasaan", padahal hanya pelimpahan "tugas pengamanan" (Lihat pidato kenegaraan Presiden Sukarno 17 Agustus 1966). Dengan meyalah tafsirkan Supersemar, mereka bubarkan PKI, mereka tangkap sejumlah Menteri, mereka tangkap dan ganti DPRGR/MPRS dari PKI, PNI, Partindo dan pendukung Presiden Sukarno lainnya dan digantinya dengan kelompok pendukung Suharto. DPRGR yang "tidak konstitusional" itulah yang menuduh Presiden Sukarno melanggar GBHN, karena tidak membubarkan PKI dan menuntut MPRS supaya melangsungkan sidang Istimewa guna menyingkirkan Bung Karno dari kedudukannya sebagai Presiden.

Sesungguhnya yang melanggar GBHN adalah DPRGR sendiri, karena GBHN yang berlaku ketika itu ialah GBHN-Manipol, GBHN yang memegang prinsip persatuan berdasarkan Nasakom. Membubarkan PKI sama artinya dengan menentang GBHN-Manipol, apalagi tidak ada bukti bahwa PKI yang mendalangi G.30-S seperti yang dikemukakan Dewi Sukarno dalam tabloid Detik No 030 th 1993.

Begitu pula MPRS yang lahir dari Dekrit Presiden Sukarno kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959 tidaklah sama fungsinya dengan dengan MPR, seperti dikatakan Presiden Sukarno dalam amanat negaranya tanggal 10

November 1960. Presiden Sukarno mengatakan bahwa fungsi MPRS itu sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yaitu sebagai alat revolusi dan tidak berwenang merubah UUD 1945 serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut JK Tumakaka bahwa MPRS tsb adalah semacam Komite Nasional. Ini sesuai dengan pasal IV aturan peralihan UUD 1945, artinya berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Karena itu pulalah Ketua dan Wakil-wakil ketuanya berkedudukan sebagai Menteri ex-officio (masyarakat Pancasila, secercah pengalaman bersama Bung Karno", hal: 191-194).

Namun demikian Jendral Nasution sebagai ketua MPRS (yang sudah diordebarukan) menerima usul DPRGR (yang pernah direvisi berdasarkan penyalah-tafsirkan Supersemar) untuk mengadakan Sidang Istimewa MPRS.

Melalui pidato pembukaan Sidang Istimewa MPRS tertanggal 7 Maret 1967, Jenderal Nasution secara berselubung "mendekritkan" perubahan kedudukan MPRS dari sebagai pembantu Presiden menjadi sepenuhnya seperti MPR. Padahal belum ada pemilihan umum untuk memilih MPR seperti yang ditetapkan UUD 1945. Nampaknya Jenderal Nasution tidak mau kalah hebat dari Presiden Sukarno yang mendekritkan kembali ke UUD 1945, maka ia mendekritkan kembali ke MPR, padahal MPRnya belum pernah ada.

"Pendekritan" Jenderal Nasution itu tercermin dengan pidatonya, yang antara lain mengatakan: "Sidang Umum I, II dan III berbeda dengan Sidang Umum IV (Sidang Istimewa ini-pen). Tiga Sidang Umum tadi berdasarkan Penpres dan wewenangnya pada azasnya masih dibatasi kepada penentuan GBHN...dengan Sidang Umum IV telah kembali ke MPRS, maupun Presiden, DPR kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintahan pada posisi dan wewenang menurut UUD 1945 dan bukan lagi menjadi pembantu Presiden/PBR sebagaimana hakikat sebelum itu" (Memenuhi Panggilan Tugas, jilid 7, hal: 163-164).

"Dekrit" Nasution, yang ketua MPRS (bukan Presiden) itu sangat bertentangan dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional". MPR seperti yang dimaksud pasal IV itu belum terbentuk, belum ada pemilihan. Yang ada hanya MPRS, hasil Dekrit 5 Juli 1959 dari Presiden Sukarno.

Dengan "Dekrit" Nasution yang merubah kedudukan MPRS menjadi MPR, yang bertentangan dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, MPRS menarik mandat dari Presiden Sukarno serta segala kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 dan mengangkat Jenderal Suharto sebagai pejabat Presiden.

"Dekrit" Nasution itulah yang telah melapangkan jalan bagi keberhasilan kudeta merayap dari Jenderal Suharto dari kekuasaan secara de facto yang dimulai 1 Oktober 1965 menjadi kekuasaan secara de jure tanggal 12 Maret 1967.

Sebenarnya usaha untuk meminggirkan Presiden Sukarno dan menaikkan Jenderal Suharto telah diusulkan oleh Nasution kepada Suharto 12 Maret 1966, melalui usulnya supaya Suharto membentuk Kabinet Darurat berdasarkan wewenang yang diberikan Supersemar. Jenderal Suharto tak berani melaksanakan usul Nasution itu, karena Suharto menganggap "Itu

wewenang Bung Karno, bukan wewenang saya" (Lihat keterangan Nasution dalam Tempo 15 Maret 1986, hal: 19).

Adanya kerjasama Nasution-Suharto ini mudah dimengerti, karena Nasution sangat berdendam kepada Presiden Sukarno, karena "kudetanya" 17 Oktober 1952, yang telah menghadapkan moncong meriam ke Istana Merdeka, dipatahkan Presiden Sukarno. Sesungguhnya dengan "kudetanya" yang gagal itu Nasution dapat diajukan ke pengadilan, namun Presiden Sukarno tidak menempuh jalan itu. Ide persatuannya terlalu kuat, tidak menghendaki perpecahan. Ironisnya Presiden Sukarnolah yang kemudian "diadili" dan "dijatuhkan" oleh Jenderal Nasution, setelah ia berkedudukan sebagai ketua MPRS.

Menurut Manai Sophiaan sepuluh tahun lamanya Amerika mengupayakan penggulingan Sukarno... kerja keras Amerika ini akhirnya menjadi sempurna setelah ketua MPRS Jenderal`AH Nasution menanda-tangani Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967, yang mencabut semua kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Sukarno, bahkan melarangnya melakukan kegiatan politik untuk akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Bung Karno dituduh terlibat G.30-S PKI (Kehormatan bagi yang berhak, hal: 215).

Kebenaran Akan Mengalahkan Kebohongan

Sungguhpun begitu gamblangnya isi pembelaan Kolonel Latief di depan Mahmilti II Jawa Bagian Barat pada tahun 1978 bahwa Jenderal Suharto terlibat langsung dalam G.30-S dan kemudian menggulingkan Presiden Sukarno, namun penguasa orde baru terus-menerus mempropagandakan bahwa yang menjadi dalang G.30-S adalah PKI.

Dalam hal melakukan propaganda yang demikian, Jenderal Suharto dengan orde barunya berpegangan kepada ajaran Goebbles, yaitu: "Ulangi" (NASRUN).

<bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(5/9) Received on Wed Aug 12 09:32:22 MET DST 1998

Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997 TOPIK UTAMA Dr. Hermawan Sulistyo, penulis "The Forgotten Years":

"TAK ADA KONSEP SERAGAM DALAM PEMBUNUHAN MASSAL '65"

Ia tolak anggapan, bahwa pembunuhan massal tahun 1965-1966 di Jawa Timur dilakukan secara sistematis oleh tentara saja. Dalam "The Forgotten Years", desertasi yang baru diselesaikannya di Arizona State, Amerika Serikat, ia kemukakan sejumlah faktor penyebab yang saling tumpang-tindih. Yang ingin ia katakan, persoalan itu tidaklah sesederhana konflik antara tentara dengan PKI. Sebab, "tentara yang ada di Jawa Timur itu tentara yang semuanya PKI." Kiranya harus diakui bahwa tragedi itu, dalam banyak hal disebabkan pertentangan sesama masyarakat sendiri. Benar bahwa di Jawa Tengah, pembantaian itu sepenuhnya adalah operasi militer, tapi di Bali dan Jawa Timur, sungguh berbeda. Khusus Jawa Timur, konflik sosial-politik yang terjadi sudah berkepanjangan. "Selama satu dekade penuh, orang bertarung tiap hari, wajar saja kalau bunuh-bunuhan," ujar mantan dosen Unas yang perlu 13 tahun mengumpulkan data untuk desertasinya. G30S baginya, hanya menjadi satu faktor pemicu pembantaian itu. Ia juga menjelaskan mengapa PKI sebagai partai besar bisa dengan mudah kalah. Ikuti selengkapnya, wawancaranya dengan Suara INDEPENDEN: ----------------------------- * Apa yang membedakan hasil penelitian Anda tentang pembunuhan massal '65 dengan yang selama ini diyakini secara umum?

** Selama ini, hanya ada dua versi mengenai pembunuhan-pembunuhan massal '65. Pertama, versi mereka yang menang; bahwa PKI itu jahat. Oleh karena itu pembunuhan-pembunuhan itu dibenarkan. Bahkan, dipuji sebagai langkah penyelamatan bangsa. Kedua,versi sebaliknya; bahwa pembunuhan adalah tindakan sistematik yang dilakukan oleh negara yang diwakili tentara pada kelompok yang memiliki hak hukum sah, yaitu PKI. Nah, kita tidak punya versi alternatif selain dari dua ini. Karena dalam proses pembentukan ingatan kolektif bangsa ini, kita dibiasakan menerima tanpa ada pertanyaan lagi. Padahal, fakta sejarah itu ditafsirkan untuk kepentingan masing-masing. Ternyata, tidak sesederhana itu.

Misalnya, tentang asumsi bahwa semua tentara adalah lawan PKI. Kasus yang saya temukan di Jawa Timur, ternyata, tentara yang ada semuanya PKI. Pada Pemilu tahun 1955, di beberapa batalyon, PKI menang. Tentara kan banyak yang bersimpati pada PKI.

* Apa lagi yang Anda temukan?

** Bahwa tak ada satu konsep yang seragam, atau cetak biru, yang bisa dikenakan secara nasional pada pembunuhan massal '65. Studi di Jawa Tengah menunjukkan, (pembantaian itu dilakukan melalui) operasi militer, penuh. Tentara masuk, lalu perang lawan orang yang kalah. Di Bali, operasi militer ditambah konflik lokal. Di Jawa Timur, mayoritas disebabkan oleh konflik sosial-politik berkepanjangan, yang sudah bertahun-tahun. Satu dekade penuh, orang bertarung tiap hari. Wajar saja kalau bunuh-bunuhan. Ketanpa-adaan blue print ini yang membedakan kasus di Indonesia dengan genosida di Kamboja.

* Di Jawa Timur, kelompok mana yang saling konflik dan apa penyebabnya?

** Antara buruh-buruh yang afiliasinya PKI dengan petani-petani yang afiliasinya NU. Sebabnya: perbedaan afiliasi politik yang tumpah-tindih dengan orientasi kultural, dan dengan kepentingan ekonomi. Tumpang-tindih lagi dengan lifestyle. Ini terasa sekali, karena seluruh kawasan perkebunan di sana punya ciri-ciri wilayah perambahan, frontier area. Misalnya, pabrik-pabrik gula dan kantong-kantong persentuhan industri dan agraria. Suatu wilayah baru yang terbuka, yang biasanya diasosiasikan dengan sifat-sifat sekuler. Ini wilayah yang secara kultural, potensial konfrontatif.

Satu lagi sebab penting: retorika politik di tingkat nasional, diterjemahkan secara harafiah oleh massa politik. Di berbagai koran partai, Harian Rakyat milik PKI, koran NU dan koran-koran daerah, ditulis ketua partai menyebut "ganyang". "Ganyang" itu diterjemahkan harafiah di tingkat bawah, berarti "bunuh". Dan pembunuhan itu terjadi hampir tiap minggu. Bukan pasca '65 saja. Dari tahun lima puluhan, sudah ada. Semua pelaku yang saya wawancarai bilang, "Biasa saja kalau mati dua puluh, tiga puluh..."

* Adakah konflik agama juga menjadi sebab?

** Sama sekali bukan. Karena PKI-nya banyak orang Islam juga. Para korban, banyak yang sebelum dibunuh, minta shalat dulu. Habis sembahyang disembelih.

* Bagaimana dengan pertentangan kelas?

** Saya melihat, ada kesalahan PKI dalam menganalisis massa pedesaan. Konsep Marxisme itu kan pertentangan kelas. Dengan kacamata yang tajam, dan gampang dilihat, ada konflik kelas antara petani dan tuan tanah, dan sebagainya. Itu diambil mentah-mentah. Kemudian dijadikan dasar strategi kampanye nasional. Nah, studi saya menunjukkan, yang terjadi sebaliknya. Ketika kampanye dimulai, terutama dengan adanya UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) tahun 1960 dan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil) tahun yang sama, yang terjadi konflik pada lapisan yang sama. Antara buruh pabrik gula dan kelas petani yang orientasinya pesantren. Sama-sama bukan pemilik modal. Dan terjadinya, bukan antara buruh yang unskilled, tapi buruh kelas menengah yang paling aktif. Serikat Buruh Gula yang berorientasi ke PKI, semua aktifisnya di level menengah. Buruh semi-skilled, setengah berkeahlian. Lawan mereka adalah petani-petani kelas menengah.

* Konflik itu bisa demikian tajam, apakah mereka saling merugikan?

** Ada beberapa kasus. Misalnya, dengan UUPA, ada pembagian tanah. Padahal, kepemilikan tanah itu, sulit dibedakan antara kepemilikan pribadi kyai dengan kepemilikan pesantren sebagai institusi. Itu, salah satu faktor yang membuat marah para kyai.

* Apakah mereka juga tertindas secara ekonomi?

** Kalau berbicara tentang deprivasi ekonomi -teori yang menganggap sumber utama konflik semacam itu adalah ketertindasan ekonomi dan alienasi ekonomi-, studi saya menemukan yang sebaliknya. Makin miskin, makin mereka tidak ikut. Yang ikut, justru mereka yang secara ekonomi relatif survive, kelas menengahnya.

* Siapa yang paling banyak jadi korban?

** Yang berafiliasi dengan PKI. Umumnya kalau aktif, tidak bawa bendera PKI. Tapi, onderbouw-nya. Misalnya, Serikat Buruh Gula dan Pemuda Rakyat. Buruh ini ada juga yang bukan anggota PKI. Tapi, karena secara organisatoris di bawah naungan PKI, jadi korban juga.

* Mengapa PKI paling banyak jadi korban?

** PKI, meskipun secara nasional disiapkan menjadi partai pelopor yang militan, dalam prakteknya tidak siap bertarung. Mereka tidak pernah dilatih tentara, bergerilya atau erang-perangan. Apalagi dipersenjatai. Jadi, ketika konflik memuncak, mereka tidak siap.

* Yang paling banyak mengeksekusi?

** Istilah saya vigilante group, kelompok kewaspadaan - dalam tanda petik. Bukan juga Ansor. Kyai Mahrus dari NU, salah satu yang paling berpengaruh di Kediri, sempat bilang, "Jangan diteruskan bunuh-bunuhan ini." Tapi, perintahnya nggak diikuti. Vigilante group ini, pemuda-pemuda yang sebelumnya sudah bertarung. Mereka gabungan dari macam-macam kelompok. Operasinya pun jangan dibayangkan sistematis. Kadang-kadang, 3 orang pergi nangkep 10 orang. Diikat dan dibunuh. Senjatanya seadanya saja. Pentungan, clurit, pacul...

* Daerah mana saja yang Anda teliti?

** Sekitar Kabupaten Jombang dan Kediri, yang tertinggi intensitasnya. Perhitungan saya di Jombang, korbannya sekitar 5000-an. Kediri, 13.000-an. Saya dapatkan dari jumlah desanya, sekitar 300-an. Tiap desa, aktifis PKI-nya 25 sampai 40. Jadi, satu kabupaten bisa dapat angka antara 8000 sampai 13.000. Dan, bila daerah yang intensitas konfliknya tertinggi saja jumlah korbannya seperti itu, saya kira secara nasional, jumlahnya sekitar 400.000. Mereka bilang, maksimal membunuh 40 orang, "Itu sudah kami habisi."

* Peristiwa 30 September apakah juga memicu?

** Betul, sebagai faktor pemicu. Karena peristiwa di Jakarta itu, mengubah keseimbangan lokal, dan membuat orang melakukan serangan mendadak, pre-emptive strike. Penjelasannya begini: Sebelum 30 September ada keseimbangan nasional yang diciptakan Bung Karno (keseimbangan antara Angkatan Darat dengan PKI-red.). Setelah peristiwa itu, terjadi kevakuman hingga 5 Oktober. Usai penguburan jenderal-jenderal itu, terjadi titik balik. Di level nasional, keseimbangan mulai bergeser ke "kanan" (tentara). PKI yang di level bawah tak disiapkan untuk bertarung, hanya menunggu. Nah, saat itulah, lawan-lawannya melakukan serangan lebih dulu. Di Kediri, tanggal 13 Oktober. Tapi, konflik ini sama sekali bukan baru. Musuhnya pun musuh lama. Ibarat kita sedang berantem, tiba-tiba dihentikan karena ada kejadian di luar ring. Semua menunggu. Begitu terjadi perubahan keseimbangan di pusat, PKI digebug duluan. Karena menunggu, ya tidak siap. Habis. Kata pengurus PKI itu, "Lho kami ini 'nunggu, dan nggak ada perintah. Kalau kami diperintah berantem ya berantem."

* Lawan-lawan PKI di situ merasa menang secara moril, begitu tahu perubahan keseimbangan di pusat?

** Nggak juga. Ketika pertama, NU, Masyumi dan sebagainya menyerang, mereka sendiri juga tidak yakin menang. Karena melihat kekuatan PKI sebelumnya. Kodimnya saja takut. Tentaranya kan juga banyak yang PKI. Batalyon Ronggolawe dan Madiun itu, PKI-nya menang (dalam pemilu 1955). Tentara waktu itu berpolitik, punya afiliasi politik.

* Apa hikmah kejadian ini untuk konteks sekarang?

** Bahwa penyelesaian politik dengan kekerasan itu harganya mahal sekali. Lalu, meskipun bentuknya luka-luka, ini adalah bagian dari sejarah kita. Bicara tentang 400.000 korban, artinya kita bicara juga tentang jutaan orang yang membuat ada korban. Bila sudah jutaan orang, itu bukan sekedar persoalan pemerintah dengan masyarakat. Tak sesederhana state versus society. Ini persoalan bangsa yang lebih kompleks, luka-luka bangsa yang dalam sekali, dan belum selesai. Peristiwa ini sampai ke tingkat tertentu, harus tetap dibuka dan dipelajari. Kalau tidak kita tak

akan pernah belajar. Dengan mudah, orang bisa dicap PKI. PKI kan partai sah waktu itu. Hanya saja, mereka kalah dalam percaturan politik. Seandainya PKI menang, sejarah yang sekarang akan lain.

Replies: siar@mole.gn.apc.org

<bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(6/9) Received on Wed Aug 12 09:32:34 MET DST 1998 ----------------------------------------------------------

REKAYASA SOEHARTO PADA PERINGATAN 30 SEPTEMBER

Oleh : Sutandi Sastraprawira

Kelompok Arief Kusno alias Romo Imam Mahdi Prawironegoro sejak Juli 1997 lalu sudah diincar yang berwajib di Malang. Dan baru tanggal 26 September, mereka digebuk karena diduga telah menghimpun kekuatan dan melakukan aktifitas militer ilegal.

Dalam penggerebegan petugas menemukan bukti, selain mereka telah melakukan aktifitas militer misalnya upacara militer dan latihan baris-berbaris, petugas juga menemukan sejumlah senjata, pakaian militer dan lain-lain. Aktivitas mereka dilakukan di sebuah rumah besar milik salah seorang pengusaha real estate di Jl. Simpang Borobudur 31 C Malang, para anggota kelompok ini akhirnya dituduh telah melakukan kegiatan makar terhadap pemerintah yang sah.

Kelompok Imam Mahdi yang beranggotakan kurang lebih 60 pengikut ini semuanya sudah digulung dan ditahan pihak berwajib dan mereka dituduh dengan sengaja menghimpun kekuatan dan menamakan dirinya titisan Bung Karno. Dan memang di antara anak buahnya terdapat anggota ABRI yang berpangkat Letkol dan Letjen, salah satunya adalah Letjen Bagaskoro alias Letkol Kuncoro Nazar.

Memang, penampilan Imam Mahdi hampir sempurna seperti Bung Karno, selalu menenteng tongkat komando lengkap dengan pakaian kebesarannya berwarna putih memakai kopiah songkok, berkacamata hitam, tubuhnya tegap, nada dan bicaranya tegas seperti Ir Soekarno semasa hidupnya. Jika hal ini diskenariokan untuk sebuah permainan sinetron, maka publik Indonesia benar-benar akan terkesima. Sebab, sungguh hebat sang sutradara bisa mendapatkan tokoh yang sangat persis dengan Bung Karno semasa hidupnya.

Di Jawa Timur, di mana Menpen Jenderal Hartono masih punya link, memang dibuat gempar dengan adanya peristiwa ini. Malah para pengikut Imam Mahdi, atau Romo Yoso ini dikhabarkan sudah menyebar sampai ke Jember dan lain-lain. Juga seluruh tanah air menjadi terheran-heran karena sudah kurun waktu 27 tahun Bung Karno wafat, masih saja ada hal-hal yang menggelikan.

Menurut pengakuan Romo Yoso kepada yang berwajib, ia mendapatkan ilham langsung dari Bung Karno dan diberinya nama Arief Kusno Saputro. Dan menurutnya, Bung Karno pada tahun 1970-an pernah pesan kepadanya untuk meneruskan perjuangannya. Ketika ditanya petugas, mereka mengaku telah melakukan penyusunan pasukan dan sebagainya bahkan telah mendapatkan bantuan dari negara jiran 600 juta dan juga dari para simpatisannya.

REKAYASA MURAHAN YANG GAGAL

Dari sumber yang sangat dapat dipercaya, Soeharto sangat gusar dengan

pernyataan-pernyataan Megawati beberapa waktu silam. Waktu itu Megawati mengeluarkan statement "jangan coba-coba menggoyang saya", beberapa waktu kemudian ia mengeluarkan pernyataan lagi "jangan coba-coba menyingkirkan saya".

Pernyataan-pernyataan itu dianggap sebuah tantangan kepada pemerintah. Maka bersamaan waktunya memperingati 30 September diciptakan sedemikian rupa kondisi seakan-akan bahaya laten tetap ada termasuk bahaya akan pengikut-pengikut Soekarno masih besar (yang dimaksud adalah pengikut Megawati). Bahkan menurut laporan-laporan intelijen, kekuatan Mega semakin besar terutama di kalangan pemuda.

Seperti yang dilaporkan menteri Hayono Isman ketika Nawaksara akan diseminarkan, bahwa di kalangan pemuda nampaknya masih tertanam melekat ketokohan Soekarno yang makin diresapi adalah pemimpin besar yang ideal karena tidak mempunyai apa-apa sampai akhir hayatnya.

Mendengar laporan ini Soeharto langsung memerintahkan agar dilaksanakan seminar pidato Nawaksara. Tetapi telah diketahui bahwa ada bagian-bagian pidato Bung Karno itu kalau diputar kembali justru akan menghancurkan nama Soeharto sebagai presiden, maka akhirnya rencana tersebut dibatalkan.

BERTUJUAN MENGHANCURKAN KEKUATAN MEGAWATI

Melalui alat-alatnya, Soeharto (baca: Hartono, Amir Santoso, Din Syamsudin) memerintahkan adanya rekayasa lagi sejak gagalnya boneka Soerjadi menjadi ketua DPP PDI yang ternyata hancur lebur dengan hanya memperoleh 11 suara untuk PDI dalam pemilu yang lalu. Mereka mencari jalan lain supaya kekuatan Mega pada umumnya dan nama harum Bung Karno pada khususnya dapat dirusak sebelum sidang umum Maret tahun depan.

Maka, dikerahkanlah tatacara rekayasa baru melalui Yogi S Memet dan Hartono agar momentum peringatan 30 September ini diumumkan adanya kekuatan pasukan-pasukan yang masih tetap mengancam negara dan datangnya dari eks pengikut-pengikut Bung Karno.

Bayangkan saja, pasukan-pasukan gadungan ini sudah enam bulan yang lalu dibiarkan melakukan aktivitasnya dan baru sekarang ditangkapi dan di diumumkan, diekspose besar-besaran oleh orangnya Soeharto dengan tuduhan makar. Apa tidak aneh dan lucu, jika sudah diumumkan oleh polisi bahwa sudah enam bulan dibuntuti kenapa tidak ditangkap enam bulan yang lalu?

Para tokoh yang tersangkut paut dengan rekayasa ini tergugah hatinya tidak sampai hati merusak nama baik Bung Karno, di saat-saat seperti ini menceritakan kepada kita, yang jelas akan mengkambinghitamkan nama harum Bung Karno yang arahnya menjurus untuk menghancurkan Mega.

Rekayasa ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mengkondisikan supaya diberlakukan SOB, situasi negara dalam keadaan darurat perang. Hal tersebut diciptakan supaya pemerintah secara gampang melakukan penangkapan-penangkapan dan penahanan-penahanan tanpa batas demi mempertahankan kekuasaan Soeharto.

Tapi ternyata hal yang berbeda telah terjadi. Alam telah menurunkan azabnya. Berbagai bencana telah menimpa bangsa ini. Mulai dari krisis

ekonomi, asap kebakaran dari hutan yang dibakar, tewasnya 234 penumpang pesawat Garuda yang jatuh di Sibolangit, kelaparan di Irian Jaya yang menelan korban lebih dari 351 orang, sampai berbagai kecelakaan akibat tabrakan di jalan-jalan serta gempa bumi di Sulawesi Selatan.***

<bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(7/9) Received on Wed Aug 12 09:32:51 MET DST 1998 ----------------------------------------------------------

Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997 TOPIK UTAMA

BERINGAS DI BALIK MITOS KEKELUARGAAN

Puluhan tahun setelah pembunuhan massal 1965, potensi keberingasan masih saja mengancam. Penyebabnya, bukan semata-mata datang dari pemegang kuasa dan senjata. Seperti peristiwa saling bantai di Sanggau Ledo, keberingasan juga dibuahi oleh masyarakat sendiri. Seharusnya, keadaan ini tak perlu jadi kian memburuk, andaikan sistem demokrasi sebagai sarana mengelola konflik, berjalan dengan baik.

Time edisi 17 Desember 1966: “Dipersenjatai berbagai pisau ukuran besar yang disebut parang, kelompok-kelompok muslim mendatangi rumah-rumah milik para komunis, membunuh seluruh keluarganya dan menguburkan mayat-mayatnya secara sembarangan. Pembunuhan itu begitu keterlaluannya, di beberapa tempat di Jawa Timur, sampai-sampai kepala-kepala para korban ditancapkan di tiang-tiang dan kemudian dipamerkan ke seluruh desa...”

Demikianlah rekaman situasi mencekam dari peristiwa pembantaian massal 1965, yang dikutip salah satu majalah terkemuka di dunia itu. Peristiwa yang sayangnya, sampai kini tak pernah dibuka tuntas. Sehingga, masyarakat Indonesia tak pernah belajar, mengambil hikmah di balik itu. Yang muncul akhirnya, hanyalah cerita-cerita serba hitam-putih. Pemerintah Orde Baru, memang berkepentingan untuk menutupi kisah tragis ini. Sebab, dari ketidaktahuan masyarakat, akan mudah membentuk mitos mereka adalah “penyelamat Pancasila”, yang telah menyingkirkan “musuh negara”. Meskipun, ketika itu PKI adalah partai yang sah, dan pernah mengikuti pemilu. Tentu ada pula kepentingan lain, apalagi kalau bukan untuk mencegah “bocornya” versi-versi alternatif Peristiwa ‘65. Versi-versi yang umumnya, mendukung asumsi keterlibatan Angkatan Darat mengkudeta Presiden Soekarno.

Ketiadaan sikap berterus terang akan sejarah ini, akibatnya terkadang membuat mereka yang punya sikap kritis juga terjebak dalam pilihan hitam-putih. Mereka tidak lagi berusaha mencari sejarah yang apa adanya, tapi lebih menyukai mencari versi sejarah yang “anti-mitos” Perang „mitos“ ini yang membuat kebanyakan orang melihat, peristiwa pembunuhan massal 1965 itu sebagai persoalan struktural semata-mata. Persoalan negara lawan masyarakat, state versus society. Seperti dalam sebuah artikel bernada kritis yang beredar di internet kira-kira setahun lalu, disebutkan, „orang-orang Islam dukungan tentara dan para pelajar ‚dimobilisasi’ untuk melawan PKI, dan tentara telah melatih dan mempersenjatai kelompok Islam... » Kenyataannya, seperti terungkap dalam penelitian selama belasan tahun Dr. Hermawan Sulistyo tentang pembunuhan massal 1965 di Jombang dan Kediri, persoalan ketika itu begitu rumit. Yang ia temukan di Jawa Timur, malah tak ada mobilisasi oleh tentara. Rakyat bergerak sendiri, bukan dipersenjatai, dengan membawa clurit, pentungan ataupun golok. Pembantaian itu terjadi, karena sejak lama telah ada konflik yang penyebabnya tumpang tindih (lihat: wawancara Hermawan Sulistyo, „Tak Ada Konsep Seragam dalam Pembunuhan Massal ‚65“). Konflik itu, kemudian mendapatkan momentum pemicu dari meletusnya peristiwa G30S yang menyudutkan posisi PKI. Dengan kejatuhannya di tingkat nasional, maka para kader PKI di Jawa Timur yang “tak siap bertarung”, akhirnya “digasak” oleh musuh-musuh lamanya.

Sekali lagi, persoalannya memang tidak sederhana. Bahwa di Jawa Tengah dan Bali,

pembantaian massal itu umumnya dilakukan oleh tentara, itu memang sudah faktanya. Tapi, untuk kasus Jawa Timur, tentaranya bahkan banyak yang PKI. Seperti di Batalyon Ronggolawe dan Madiun, ketika itu. Nah, jika memang persoalannya tak melulu bisa diasalkan dari kesalahan pemerintah, secara tidak langsung, bukankah ini merupakan pengakuan akan adanya sesuatu yang tak beres dalam masyarakat Indonesia? Harus diakui bahwa tak cuma penguasa yang bersenjata saja, di dalam masyarakat Indonesia pun masih banyak yang ‘sakit’. Sebab, jika tidak, sulit membayangkan angka korban yang diperkirakan mencapai 500.000 jiwa itu. Bukti bahwa “penyakit” itu memang ada dalam masyarakat, sebenarnya, dapat dilihat dari berbagai peristiwa saling bantai sebelum dan sesudah Pembunuhan Massal ‘65 itu. Di jaman Hindia-Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka, tanggal 9 Oktober 1740, pernah terjadi peristiwa yang juga tak kalah tragisnya di Batavia -kini sudah jadi Jakarta. Ketika itu pun, kanal-kanal dipenuhi bangkai serta darah tumpah ruah di mana-mana. Para tentara, pelaut, warga Belanda serta budak-budak memenuhi jalan-jalan. Mereka tak saja membunuh orang dewasa dan anak-anak, tapi juga merampok para korban yang umumnya adalah orang-orang Cina.

Diperkirakan, 5000 orang tewas. Penyebabnya, karena Gubernur Jenderal Valckenier melakukan usaha pendeportasian paksa orang-orang Cina yang menganggur ke Ceylon (Sri Lanka). Namun, geng-geng Cina di luar Batavia menduga yang terjadi adalah penenggelaman di Laut Jawa. Akibatnya, mereka mempersenjatai diri dan menyerang pos-pos penjagaan. Kerusuhan pun meletus, tak lama setelah pemerintah menggeledah semua rumah orang Cina. Keadaan tak bisa dikontrol pemerintah Hindia-Belanda sendiri. Apalagi ternyata, ada konflik antara Kanselir Baron van Imhoff -yang kala itu berusaha meredakan amarah orang Cina dengan Gubernur Jenderal Valckenier. Contoh lain yang paling segar dalam ingatan, adalah „Peristiwa Sanggau Ledo“. Penyebabnya, sungguh sepele. Gara-gara sejumlah pemuda Madura yang ingin menonton orkes dangdut di Ledo, dengan kasar menarik-narik tangan gadis Dayak untuk ikut mereka. Sehingga membuat para pemuda Dayak marah. Lalu terjadi perkelahian. Peristiwa yang terjadi di Bulan September 1996 itu pun terus berbuntut. Apalagi, ketika Desember 1996, dua orang Dayak ditusuk oleh pemuda Madura. Tak pelak lagi, aksi anti Madura meletus di Ledo dan Sanggau Ledo, yang segera meluas menjadi perang antar suku di seluruh Kalbar. Dua ribu orang, diperkirakan tewas. Sebagian besar orang Madura. Sebetulnya, benih-benih pertikaian di antara kedua suku ini, sudah berlangsung lama. Sangat laten. Sedari awal, penyulutnya muncul dari masyarakat sendiri. Sejak tahun 1968, pertikaian Dayak-Madura ini dimulai. Camat Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak bernama Sani dibunuh oleh seorang Madura di Anjungan. Penyebabnya, cuma lantaran Sang Camat tidak mau melayani urusan pembuatan keterangan tanah pada hari Minggu. Mulai saat itulah, setiap terjadi peristiwa kecil saja, saling bunuh tak dapat terelakkan. Setidaknya, di pertengahan tahun 70-an, letupan di antara keduanya makin sering terjadi.

Selain peristiwa tahun 1996, kejadian besar lainnya terjadi tahun 1979, di Kabupaten Sambas. Dimulai tak lama setelah seorang petani Madura membunuh petani Dayak. Sebabnya, ia tersinggung, sesudah ditegur lantaran mengambil rumput di tanah milik petani Dayak tadi tanpa ijin. Perang pun berkobar. Puluhan jiwa melayang. Sempat pula didirikan „tugu perdamaian“ di Salamantan, atas prakarsa pemerintah. Namun, tugu itu ternyata bukan obat mujarab. Tahun 1983 dan 1993, perang masih juga berkobar.

Bahwa benih-benih keberingasan ini, masih tertanam pada alam bawah sadar masyarakat dapat dilihat dari berbagai peristiwa „kecil“ sepanjang tahun 1995 dan 1996. Hanya karena isu dan sebab sepele kerusuhan dengan mudahnya meletus. Boleh dibilang, tahun- tahun itu adalah rekor terjadinya kerusuhan. Mulai dari pembakaran toko-toko dan gereja, 25 November 1995 di Pekalongan; pengeroyokan hingga tewas oleh sejumlah pemuda Katholik pada pemuda lainnya yang dianggap menodai air suci, sehari setelah Natal 1995 di Nusa Tenggara Timur; pembakaran 25 gereja dan terbunuhnya 5 warga di Situbondo, 10 Oktober 1996; pembakaran

terhadap 14 pos polisi, 13 gereja, 4 pabrik dan 89 bangunan lainnya di Tasikmalaya, 26 Desember 1996; hingga pembakaran 4 gereja dan 2 vihara di Rengasdengklok, 30 Januari 1996. Betapa mudahnya orang terpicu, lalu melakukan penghancuran.

Lalu apa hikmah semua ini? „Ini persoalan bangsa yang lebih kompleks, luka-luka bangsa yang dalam sekali,“ ujar Hermawan Sulistyo. Dengan itu ia mengingatkan agar semua pihak tak terbiasa menyederhanakan masalah. Mungkin, dengan menyadari kehadiran benih-benih tak sehat ini, akan ada keinginan semua pihak untuk berusaha membangun kultur yang lebih baik, yang minimal harus dimulai dari diri sendiri. Bahwa masyarakat -dan mungkin kita sendiri- juga bisa salah, bukan cuma penguasa.

Bukan berarti, tak perlu lagi membenahi persoalan struktural seperti demokratisasi. Justru itu yang lebih penting. Bukankah keberingasan itu dimungkinkan terjadi, karena ada ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem? Setiap kali rakyat digusur tanahnya, kehilangan mata pencahariannya, sistem tak berpihak pada mereka. Makanya, tak perlu heran bila terjadi peristiwa pembakaran kantor polisi seperti di Pameungpeuk, baru-baru ini. Jika rakyat sudah tak percaya pada sistem, tak ada jalan lain memang, selain memakai cara mereka sendiri. Tak peduli betapa pun mahal harga yang harus dibayar. „Demokrasi adalah sarana mengelola konflik yang sehat,“ demikian ucap Arief Budiman, suatu kali. Kiranya, memang itulah prioritas utama yang harus segera diwujudkan, agar tak makin banyak darah yang bergelimang, akibat keberingasan ini.

Sayangnya, penguasa memang tak pernah mau belajar. Peristiwa berdarah sudah semakin banyak, tapi pendekatan kekuasaan malah makin menjadi-jadi. Bukannya memberikan ruang gerak bagi demokrasi, malah memberi kekuasaan tanpa batas pada presiden dengan Tap MPR VI yang kontroversial itu. Mimpi buruk ini, kapankah berakhir?

<bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto (8/9) Received on Wed Aug 12 09:33:14 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997 TOPIK UTAMA

YB Mangunwijaya, Budayawan:

"ORDE BARU ITU LAHIR DARI KEKERASAN" Keprihatinan Mangun, tentang gejala meruyaknya kekerasan massa, dapat ditemui di hampir setiap karyanya. Tokoh ini pula, yang tak henti-henti menyarankan agar Tragedi 65 dipelajari secara tuntas, agar tak terulang di masa depan. Mangun berpendapat, kekerasan di masa Orde Baru ini lebih sistematis, dibanding Orde Lama. Intensitasnya pun makin tinggi. Ia menunjuk macetnya demokrasi, sebagai sebab uneg-uneg masyarakat menumpuk; dan siap meledak kapan saja, seperti lahar gunung berapi yang lama terpendam. Berikut cuplikan bincang-bincang Suara INDEPENDEN dengan romo yang juga novelis itu, di rumahnya. Termasuk soal Kalimantan Barat, yang dinilainya belum selesai.

· Setelah kekerasan massal tahun 1965, ternyata masih saja terjadi kekerasan antar masyarakat...

** Ya, kekerasan setelah tahun 1965 agaknya melebihi jaman Orla. Tapi memang kekerasan itu gejala umum, semua negara, semua negeri ada kekerasan. Hanya saja, ada kekerasan yang dapat dikekang oleh adat istiadat. Kalau „kekerasan gaya modern internasional“ itu kan karena manusia terlepas dari kerangka adat istiadat lama, tapi belum menemukan adat istiadat baru. Orang itu kalau lepas dari suatu kerangka terus mudah mengikuti egoisme, hawa nafsu. · Kekerasan itu terjadi karena faktor struktural atau kultural?

** Orde Baru itu lahir dari kekerasan dan memang metodenya adalah kekerasan, paksaan. Tidak sekeras, misalnya, Hitler, atau Stalin tapi toh intinya itu kekerasan. Lain dengan revolusi atau Orde Lama generasi ‚28 memang ada kekerasan tapi bukan „struktural“. Jadi revolusi waktu itu pun selalu mencari jalan damai. Hanya karena Belanda mempergunakan kekerasan maka dilawan. Tapi secara struktural, revolusi dan Orde Lama itu sendinya, prinsipnya berunding, perdamaian, non violence. Perjuangan perintisan kemerdekaan jaman Jepang pun tidak ada kekerasan. · Bagaimana menjelaskan kekerasan masyarakat yang terjadi sejak ‘65 hingga akhir akhir ini? Kenapa masyarakat Indonesia mampu melakukan itu?

** Karena bangsa Indonesia itu tidak mempunyai suatu struktur dan sistem mengajukan pendapat pribadi atau mengeluarkan uneg-uneg itu tidak ada. Ya masyarakat dan negara. Masyarakat juga terkekang, kalau ada yang punya pendapat lain dengan teman-teman di kampung ya dipukuli. Jadi dari segi masyarakat, pergaulan sehari hari, berpendapat lain itu musuh. Agama juga begitu, „Kalau bukan agama saya berarti musuh.“ Kalau negara dan masyarakat saling memperkuat suasana ketakutan yang timbul dari kekerasan fisik maupun psikis, lalu suatu ketika meledak, atau orang lari. Banyak orang lari; daripada mengamuk, minggat. Sekarang yang lari itu siapa? Kaum yang punya duit, ijasah tinggi, punya kemampuan itu lari ke luar negeri; yang tidak suka sama Orde Baru itu ya lari. · Negara sering menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang cinta damai « toto tentren karto raharjo »...

** Itu kan watak bangsa, suka damai. Tapi itu lain dari struktur politik. Cinta damai itu setiap bangsa, setiap orang. Bangsa kita itu memang cinta damai, tapi cinta damai ini sering dikacaukan dengan “cinta mengalah”. Jadi, kalau tidak berani, terus mengalah, dongkol tapi

diam. Itu sering disebut cinta damai tapi sebenarnya bukan itu cinta damai. Terus menghindari konflik atau ya, “jangan ramailah, jangan bikin heboh”, itu belum tentu cinta damai. Jadi cinta damai bagi bangsa kita itu sebetulnya ideal. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengamuk, terutama akhir-akhir ini. · Ada kepentingan negara dengan jargon “cinta damai” itu?

** Ya, mestinya begitu. RI itu dulu, jaman revolusi dan Orla, tidak pakai kekerasan. Bahwa ada orang yang keras, itu memang ada, tapi tidak struktural, tidak sistematis, karena ada arus top down dan bottom up. Jadi kalau top down melulu, pasti ada kekerasan. Dan kekerasan itu tidak hanya kekerasan brutal, fisik, tapi juga ada kekerasan batin, mental. Kalau ada suatu suasana di mana masyarakat takut, dan ketakutan itu tidak hanya di kalangan bawah tapi juga kalangan menengah, kalangan atas, itu indikator paling jelas ada kekerasan struktural. Di Orde Lama orang tidak takut. Ada orang menderita, orang lapar, orang menggerutu, orang protes, orang maki-maki Soekarno, tapi tidak takut. Revolusi juga begitu. Jaman Belanda itu takut dan sejak tahun 1965. Dan yang takut bukan orang kecil saja; semua pegawai negeri itu semua kan takut, walaupun menteri atau dirjen ya takut, gubernur takut, panglima pun takut, profesor juga takut. Nah, itu indikator bahwa iklim kekerasan merajalela. · Amok itu sebenarnya gejala apa?

** Amok ya karena orang tidak berani; ketakutan yang menumpuk.. menumpuk.. menumpuk. Gambaran paling tepat itu seperti gunung berapi itu. Laharnya menumpuk.. menumpuk, kelihatannya „damai, indah“; tapi 10 tahun kemudian meledak. Kalau masyarakat itu seperti Gunung Merapi ini, laharnya bisa keluar, seperti gunung di Hawai, ya tidak meletus. Tapi kalau tersumbat seperti Kelud, Semeru, Galunggung; nah, di situlah maka meledak. · Betulkah Amok itu gejala khas Melayu?

** Di mana-mana amok itu ada. Di Inggris juga ada orang menembaki anak-anak TK, di Australia juga ada orang yang menembaki orang mandi di pantai. Itu jika orang sedang frustrasi, seperti vulkan yang menumpuk, tersumbat, tidak ada outlet. Jadi, demokrasi itu mencegah ledakan amok, itu demokrasi. Kalau tidak demokratis, ya mesti ada amok. · Apakah tragedi 30 September 1965 itu tergolong amok?

** ‘65 itu ya amok, jelas itu. Jadi jaman Orla itu sampai Soekarno menjadi diktator itu orang mengeluarkan pendapat tidak takut. Tapi sesudah PKI kuasa, sejak konstituante dibubarkan, ‘59 , itu orang mulai takut. Karena PKI memang keras, walaupun yang keras tidak hanya PKI, semua pihak keras. Di situlah mulainya terjadi kekerasan. · Pihak mana lagi yang keras?

** Ya banyak, yang non-PKI juga keras, Soekarno kemudian juga jadi keras, ada Manikebu, LEKRA, itu kan kekerasan juga. Jadi sejak Soekarno jadi diktator -selalu diktator, ketakutan dan kekerasan itu suatu tritunggal. Selalu ada diktator, ketakutan dan kekerasan. Nah, mulai Soekarno jadi diktator, PKI banyak (melakukan) intimidasi, partai lain juga intimidasi, sama saja terus ketakutan merayap di kalangan masyarakat. Sehingga seperti yang dikatakan Aidit itu, “Republik kita hamil tua”. Hamil tua apa, tidak jelas. Tapi memang betul istilah Aidit itu. Ternyata ya itu, meledak kekerasan ‘65. · Apa ada kesamaan background antara kekerasan massal ‘65 dengan yang baru-baru ini terjadi beruntun?

** Itu agak lain. Kebanyakan amok akhir-akhir ini rekayasa, bukan massa. Bukan penduduk asli di situ; datang dengan truk-truk itu kan orang luar. Kalau amok ‘65 itu kan massa di situ sendiri yang membunuh kawannya sendiri. Tapi yang akhir-akhir ini kan tidak; yang membakar itu kan bukan orang di situ, didatangkan. · Seperti Kalbar kan penduduk setempat...

** Lha, itu mungkin. Yang jelas itu Dayak (Sangau Ledo). Kalau Dayak itu memang psikologi massa. Itu mengamok sungguh, frustrasi, trance. Orang sudah tidak sadar berbuat apa. Seperti

kerasukan. Kalau Dayak yang membunuh Madura itu sungguh kerasukan, bukan dari luar. Itu memang perselisihan antara Dayak dan Madura. Itu sejarahnya memang mengerikan. Jadi di sana itu kalau ada proyek yang mengambil biasanya selalu orang Madura, atau orang Banjar atau orang Jawa. Orang Dayak itu tersingkir. Suatu ketika ada seorang kepala desa Dayak, yang entah bagaimana kebetulan mendapat proyek, tapi kemudian dicemburui. Suatu ketika dia, anaknya dan sopirnya bepergian di jalan, mereka dihadang oleh pihak yang mencemburui itu. Anak dan sopirnya kemudian diculik dan disembunyikan, tapi sopirnya masih sempat melihat bagaimana bosnya itu dipukul dan dianiaya. Anak dan sopir ini kemudian disuruh pergi tapi nasib kepala desa ini sudah tidak jelas. Ini kan sudah lama ada api dalam sekam. Rakyat kemudian menuntut,yaitu paling tidak ABRI harus mengembalikan jenazah kepala desa yang dibunuh.

Tentu saja ABRI kemudian mencari korban itu. Saya punya sahabat-sahabat pastor di sana, ABRI datang minta tolong. Sudah ketemu jenazahnya. Nah jenazah itu akan dikembalikan ke keluarga korban. Keluarga ini sudah didatangi oleh ribuan orang Dayak, berkumpul di desa korban. Mereka menuntut supaya jenazah ini dikembalikan. Nah, ABRI minta tolong (pada pastor-pastor) karena tahu situasi gawat, bagaimana mengembalikan jenazah ini. Pastor sebagai pimpinan agama supaya meredakan suasana. Lalu disiapkan. Ada 10 pastor mempersiapkan ini. Kemudian menentukan hari untuk mengambil jenazah. Pada hari „H“, pastor dan beberapa suster naik mobil berangkat ke tempat ABRI seperti yang sudah disepakati. Sesampai di sana, ada berita dari ABRI itu bahwa jenazah sudah dipulangkan ke desa. Nah, pastornya terkejut. „Waduh gawat, sungguh gawat,“ gitu. Kemudian rombongan pastor ini dengan mobil ngebut ke desa itu. Persis pada saat rombongan pastor ini sampai di desa itu, peti jenazah kepala desa itu sedang dibuka oleh penduduk Dayak. Ketika penduduk membuka peti, ternyata mayatnya penuh lumpur, belum dibersihkan, tangannya sudah tidak ada, kepalanya sudah putus tapi dijahit lagi, dan yang gawat itu kemaluannya hilang. Sudah; ribuan yang datang itu, pastor sudah tidak mampu untuk menguasai situasi. Ketika itu kepala keluarga masih bisa mengekang perasaan, kemudian dia pidato, „Inilah jenazah Ayahanda kepala desa sudah datang, tapi jelas bahwa kami orang-orang Dayak sudah tidak dianggap sebagai lelaki!“ Langsung ribuan orang itu menjadi semacam trance sambil mengeluarkan bunyi, „uuu..uuu... uuu..“; itu ribuan. Trance itu bagi kepercayaan Dayak adalah ketika nenek moyang datang dan manjing (merasuk) kembali pada penduduk (istilahnya „Tariu“). Kalau sudah demikian, orang Dayak sudah lupa segala-galanya, tidak kenal takut, tidak takut mati, terus mengamuk. Mengamuknya luar biasa, berhari-hari. Sampai polisi dan tentara tidak berani. Gereja mencoba meredakan itu tapi para panglima bilang, „Ini bukan urusan gereja, ini urusan Dayak.“ Trance ini bahkan sampai menjalar ke daerah Serawak Malaysia, dan penduduk sana juga ikut kesurupan dan membantu, tapi distop oleh Malaysia sendiri dan ABRI dengan menutup perbatasan. Tapi ya pasti ada yang menyusup. Terus berhari-hari, berminggu-minggu terus terjadi pembunuhan, ribuan, ribuan rumah terbakar. Tapi masjid tidak ada yang dibakar, dan kalau menemukan Al Quran di rumah orang Madura, maka Al Quran tersebut dikumpulkan di masjid. Jadi mereka tidak menyentuh barang-barang yang keramat, masjid aman, mushola aman, kitab-kitab Al Quran ya diamankan di masjid. Tapi rumah semua dibakar, habis, dibunuh habis. Mereka itu bisa mencium siapa orang yang Madura. Bis-bis distop, masuk dalam bis, diciumi penumpangnya, „Wah ini Madura!“ diambil lalu dibunuh. Sesudah ‚65, ya ini yang besar-besaran. Lalu Kopassus didatangkan, tapi tidak mampu mengatasi. Kemudian mendatangkan bantuan 3 ribu tentara dari Sumatera, terus agak reda sedikit. Tapi ini belum selesai. · Apa maksudnya belum selesai?

** Jadi ada 3 tahap, perdamaian (perdamaian pertama itu bagi orang Dayak tidak ada artinya, hanya formalitas saja), tahap kedua juga belum, tahap ketiga yang trance itu juga belum. Jadi trance, kesurupan nenek moyang berdasarkan kepercayaan orang Dayak itu namanya „Tariu“. Kalau sudah „Tariu“ itu roh-roh nenek moyang manjing (merasuk) di situ, mereka mengamuk dan tidak kenal takut. Teman-teman pastor itu cerita mereka melihat, „Waduh..sudah, menutup mata tidak bisa lihat, tidak tega“. Orang-orang biasa itu terus membunuh, minum darah

memenggal kepala, makan hati enak saja pada saat itu. Nah, fase „Tariu“ itu sekarang belum klikmaks. Fase pertama perdamaian itu, bagi orang Dayak tidak berarti apa-apa. Nah, sekarang mereka berhenti karena ada pemilu tapi mereka tetap membuat senjata, senapan-senapan. Mereka membuat sendiri senapan itu dan yang dicari sebagai bahan senapan itu pipa-pipa setir mobil itu menjadi senapan yang besar. Dan pelurunya diambil dari Malaysia, katanya ada peluru khusus yang besar. Mereka terus produksi senapan. Nah, „Tariu“ ini belum. Makanya saya pikir, pembakaran hutan di Kalimantan itu apa ya betul hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH? · Anda mengaitkan kebakaran hutan dengan „tariu“?

** Itu harus diinvestigasi. Apa betul itu seperti kata presiden „Bukan penduduk asli tetapi perusahaan-perusahaan!“ Biasanya kan kalau secara resmi dibantah itu kan biasanya ada udang di balik batu. Kok dibantah. Level presiden lho ini, bahwa ada kebakaran hutan itu tidak oleh penduduk asli. Lha ini bagi kita, „Jangan-jangan justru oleh penduduk asli.“ Tapi bukan karena mereka berladang pindah-pindah sebagai nomad, itu mereka sudah tahu caranya. Tapi mungkin pembalasan dendam, kemarahan. Jadi mungkin pembalasan dendam dengan membakar perkebunan-perkebunan itu. Secara politis, kalau hal ini dinyatakan karena „Tariu“ itu, sungguh membahayakan dan SARA dan juga memalukan. Lebih baik kalau perusahaan-perusahaan itu yang dijadikan kambing hitam saja, netral. Keterangan resmi memang begitu, yang membakar itu perusahaan atau clearing hutan. Tapi saya pikir, kalau perusahaan-perusahaan besar itu, ya apa mereka sebodoh itu dalam membakar hutan. Karena mereka sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun membakar hutan, apa ya seperti ini sampai jalan, sungai pun penuh dengan asap. Jangan-jangan yang membakar hutan itu penduduk (orang Dayak) yang „Tariu“. Mereka itu kan sudah berpuluh-puluh tahun dendam karena perkebunan-perkebunan dari konsesi-konsesi HPH. Makanya ketika dijelaskan oleh koran bahwa presiden mengatakan bahwa yang membakar itu bukan penduduk, malah saya curiga, kok sampai presiden, wong Sarwono saja belum ngomong, kok presiden sudah mendekritkan bahwa itu bukan penduduk. · Sarwono menyebut beberapa perusahaan sebagai pihak yang telah melakukan pembakaran, tapi anehnya perusahaan itu menurutnya tak bisa dilacak alamatnya....

** Makanya itu, karena kok presiden sendiri langsung mengatakan bahwa ini bukan penduduk. Lho.. bagi saya dalam kaitan dengan „Tariu“ tadi, rupa-rupanya ya pembalasan dendam orang Dayak. Kalau perusahaan ya aneh, bunuh diri itu namanya. Lagian kayunya dijual kan masih bisa, kok dibakar. Ya saya tidak mengatakan pasti, tapi saya curiga. · Apa tindakan untuk menghilangkan kekerasan massa?

** Ya, demokratisasi itu ditangani serius. Orang bisa bicara, ketakutan-ketakutan itu harus dihilangkan. Jangan sampai takut mengutarakan pendapat, itu satu satunya jalan menggemboskan insting-insting yang terpendam, yang mendongkol itu. Orang itu kalau sesak harus berteriak, kalau berteriak tidak boleh, ya membunuh nantinya. · Bagaimana kalau lebih mengefektifkan lembaga perwakilan rakyat?

** Kalau sistem politiknya berubah ya bisa. Kalau sistemnya begini ya tidak bisa, wong semua takut kok. Kalau semua takut ya bagaimana? Jadi harus struktur yang efektif menghilangkan ketakutan. Kalau orang takut terus, ya ndongkol terus, wong takut. · Apakah aparat militer yang kuat selalu meredam gejolak kejengkelan masyarakat?

** Tidak mungkin, 200 juta orang kok. Kalau ketel dikompor masih bisa, tapi kalau masyarakat itu tidak seperti ketel. Masyarakat itu kalau sudah out of control, sudah habis. Seperti orang mengamuk, bisanya kalau sudah membunuh ini-ini lalu sadar kemudian dia nangis. <bersambung

www.munindo.brd.de

Kekejaman & kekerasan struktural di era Soeharto(9/9) Received on Wed Aug 12 09:33:00 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997 TOPIK UTAMA

PEMBANTAIAN SETELAH G-30S

Orde Baru lahir dengan genangan darah dan airmata. Inilah sejarah hitam pembantaian massal yang menumpuk ketakutan. Tapi sampai kapan ketakutan mampu ditahan? -----------------------------

Tahun 1965 bagi Indonesia sungguh menyayat hati. Apa yang kita rayakan sebagai hari “Kesaktian Pancasila” sesungguhnya adalah saling bunuh saudara sebangsa. Terlepas dari siapa yang benar ; Soekarno? Soeharto? TNI AD? PKI? atau partai dan ormas saat itu? Peristiwa itu berbuntut ajal yang tak pasti jumlahnya. Mereka dituduh PKI, sebagian memang PKI, tapi sebagian lain tak tahu apa-apa, termasuk ibu-ibu dan anak-anak.

Berapa yang mati? Angka resmi pertama yang diumumkan di akhir 1965 adalah 78.832 jiwa. Perinciannya; korban di pihak PKI di Bali 12.500, Jawa Timur 54.000, Jawa Tengah 10.000, Sumatra Utara 2.000, sementara korban non PKI yang dibunuh orang-orang PKI tercatat 328 orang. Itu hasil Komisi Pencari Fakta dengan anggota 9 orang yang dibentuk Soekarno. Tapi dari wawancara John Hughes tahun 1968 dengan salah satu anggota Komisi, angka yang benar adalah 780.000 jiwa (baca: tujuh ratus delapan puluh ribu jiwa). Oei Tjoe Tat, Menteri Negara d/p Presidium Kabinet yang juga anggota Komisi, saat ditanya Bung Karno usai penyampaian laporan resmi menjawab 500.000 atau 600.000 korban.

Memang angka resmi baru kemudian muncul setelah Kantor Berita Antara menyatakan ada 500.000 orang yang mati. Laksamana Soedomo dalam wawancara resmi tahun 1977 dengan wartawan Newsweek, Bernard Krisher, mengaku ada setengah juta korban dibunuh. Begitu banyak orang PKI yang mati dilatari dendam warga non PKI karena aksi sepihak, kampanye PKI yang begitu provokatif, hingga penculikan dan pembunuhan terencana oleh aktivis PKI. Di samping itu, pemuda-pemuda anti PKI dilatih dua-tiga hari oleh Pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edhie, lalu dilepas untuk menggerakkan masyarakat di bawah gerakan Komite Aksi Pengganyangan. Pembunuhan massal

Seperti mendapat pembenaran dengan maraknya demonstrasi anti PKI dan berita-berita media massa yang menyiarkan betapa kejamnya PKI membunuhi para jendral. Koran-koran terbitan Angkatan Darat, seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, koran Kristen Sinar Harapan, dan koran umum seperti Duta Masyarakat dan Mingguan Berita, menyiarkan kekejian PKI dan ormas-ormasnya yang membunuhi para jendral dengan silet, sabit, sundutan rokok, dengan diiringi tarian cabul para Gerwani sampai memotong alat vital korban. Sedangkan menurut otopsi dokter yang diperintahkan Soeharto, para jendral mati karena tembakan, sama sekali tak ada luka pukulan atau akibat senjata tajam, sedangkan lebam di kulit diakibatkan benturan saat korban dijatuhkan ke sumur Lobang Buaya (Anderson, 1987). Tapi dendam dan pengkondisian anti PKI terlanjur menyulut pembantaian. Cara-cara yang digunakan sering di luar nalar, sampai Mayjen Achmadi -Menteri Penerangan yang juga anggota Komite Pencari Fakta- mengucap, “Wah terlalu, kok bangsaku bisa begitu kejam”. Di Jakarta, menurut pelaku, mereka menjerang air dalam drum sampai mendidih. Seorang aktivis IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) diikat dengan kepala di bawah lantas dicelupkan ke air yang menggelegak itu. Saat diangkat, kulitnya melepuh, sebagian terkelupas matang, dan kedua bola matanya meletup. Sebuah keluarga, suami-isteri dan anak-anak, semuanya dibunuh. Jenazah seluruh keluarga ditusuk dengan sebatang bambu, masuk dari dubur dan keluar pada kerongkongan,

kemudian diarak berkeliling untuk tontonan umum. Di Jawa Tengah, menurut fakta yang ditemukan H.J. Princen, 800 orang dibunuh massal dengan pukulan batang-batang besi ke kepala. Pembantaian itu terjadi setelah dua bulan penggulungan atas orang-orang yang dinyatakan sebagai komunis, yang sebelumnya dijebloskan dalam kamp-kamp tahanan di Purwodadi, Gundi dan Kuwu.

Interogator dari Batalyon 404 dan 409 menggunakan listrik untuk menstroom alat vital para tahanan demi mengorek info gerakan bawah tanah PKI. Saksi mata mengatakan pada Princen bahwa Let.Kol. Tedjo Suwarno adalah orang yang memerintahkan pembantaian massal di Purwodadi. Para pemuka umat diancam agar tidak lapor ke Semarang. TNI AD membantah bahwa telah terjadi pembantaian massal di Jawa Tengah. Panglima Kodam VII (kini IV) Mayjen. Surono mengatakan bahwa para tahanan ditembak saat hendak melarikan diri. Sementara yang lainnya mati karena bunuh diri dipenjara.

Massa PKI di Jawa Tengah dan DIY memang cukup besar. Di Yogya, Kol. Katamso dan Let.Kol. Sugijono mati dibantai PKI. Oleh sebab itu Kol. Sarwo Edhie Wibowo meminta Soeharto agar pasukannya (RPKAD) dikonsentrasikan di Jawa Tengah. Sarwo Edhie terkenal berdarah dingin. Ia pernah memerintah langsung eksekusi atas perempuan-perempuan yang dituduh Gerwani. Ketika penduduk desa kasak-kusuk tak puas atas pembunuhan itu, seluruh desa disukabumikan. Di Jawa Timur, Gatot Lestario (tokoh PKI) sebelum dieksekusi sempat membeberkan pembelaan di pengadilan (banyak eksekusi kasus PKI tanpa pengadilan) betapa „inovatif“, „kreatif“ dan „kompetitif“ para algojo terhadap korban-korban mereka. “Sadisme dan penyiksaan tak manusiawi yang tak terperikan,” gugat Gatot, “Menyertai pembantaian-pembantaian massal. Keluarga-keluarga secara keseluruhan dihabisi, di mana anak-anak satu demi satu dibunuh di depan mata orang tuanya hingga akhirnya tiba giliran sang ayah. Seorang perempuan dibunuh dalam keadaan hamil. Perempuan-perempuan dengan anak-anak di pinggul mereka dibunuh di pesisir-pesisir sungai. Ada kompetisi dilakukan dalam pembunuhan, siapa yang terbaik membelah dalam sekali bacok dari atas ke bawah akan memperoleh hadiah ekstra (ini terjadi di Singosari). Banyak pembunuhan terjadi di pesisir-pesisir sungai, agar dengan demikian orang tak perlu lagi menggali kuburan. Kepala-kepala yang telah dipenggal digantungkan di pasar-pasar, di depan rumah, di pinggir jalan, beberapa di antaranya dilabur dengan kapur. Mayat-mayat perempuan dengan bayi susuannya mengapung di Kali Brantas dan di sungai Bengawan Solo, di Bojonegoro banjaran mayat-mayat diikat satu menjadi rakit. Pada sebuah jembatan di lingkungan Babat yang telah berfungsi sebagai rumah potong manusia, aliran dari gumpalan-gumpalan darah membuktikan betapa banyak orang yang telah dibunuh di situ. Sejumlah korban dibunuh secara perlahan-lahan, dengan cara memotong anggota-anggota badannya satu demi satu, yang lainnya dipaksa terjun ke dalam parit untuk ditanam di situ hidup-hidup...”

Di Jawa Barat, menurut John Hughes (Indonesian Upheaval) dan Robert Cribb (The Indonesian Killings), kekerasan massa tidak merajalela kecuali di Indramayu, antara Subang dan Cirebon. Meski dekat dengan pusat kekuasaan, pendukung PKI di daerah ini relatif sedikit. Hanya di Indramayu PKI punya massa karena wilayah ini selalu miskin. Alasan lain, dendam terhadap orang-orang PKI tidak begitu terasa di Jawa Barat. Meski bukan berarti tak ada kebengisan, seperti pengiriman kepala tanpa badan seorang tokoh PKI kepada keluarganya di rumah. Di Aceh, pengganyangan dikomandani Kolonel Ishak Djuarsa. Semua orang PKI di Aceh binasa, tidak hanya kader-kader tapi juga seluruh keluarga, bahkan para pembantu-pembantu rumah mereka. Di Medan, kantor SARBUPRI/SOBSI diserang saat ada rapat. Gedung tingkat tiga itu disiram bensin dan dibakar. Para aktivis serikat buruh yang panik mencoba menyelamatkan diri. Tapi begitu keluar dari pintu, mereka segera disambut dengan berondongan peluru atau keroyokan orang ramai. Melihat tak ada lagi jalan keluar kecuali maut, sebagian menyelimuti tubuh dengan bendera serikat buruh atau spanduk merah dengan menyerukan slogan „Hidup SARBUPRI, Hidup SOBSI,“ lalu terjun ke jilatan api. Tindakan itu makin menyulut kemarahan penyerbu yang banyak di antaranya adalah aktivis Pemuda

Pancasila, sehingga korban yang terbakar itu diseret dari api, kepalanya dipenggal dan ditendang-tendang bagai bola mainan.

Di Bali, pembunuhan massal berlangsung tak kalah mengerikan. „Teror massa“, sebuah term yang populer di Rusia jaman Stalin, justru dirasakan orang-orang PKI. Mereka dengan perasaan takut dan tiada harapan menyerahkan diri untuk diapakan saja oleh penguasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari siksa aniaya oleh massa lawan politiknya.

Sebulan setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Gubernur Bali, Sutedja (tokoh PKI) masih berkuasa. Ketika ditanya Bung Karno di hadapan Sabur, Chaerul Saleh, dan pejabat lain, apakah dia PKI? Sutedja menjawab bahwa itu hanya fitnah belaka. Para pejabat Bali yang punya sangkut paut dengan PKI mulai cuci tangan. Saat itu kabar tentang pembantaian di Jawa Tengah dan Timur telah santer terdengar di Bali.

Rakyat menunggu ABRI. Tapi rupanya pimpinan ABRI di Bali, khususnya Pangdam Sjafiuddin pun menunggu siapa yang akan menang di Jakarta. Sebetulnya istri Sjafiuddin sendiri adalah simpatisan Gerwani. Ketua DPRGR I Gusti Media, Ketua Bamumas I Gede Puger, Ketua Lembaga Pariwisata Ida Bagus Komjang juga tokoh-tokoh PKI.

Namun ketika gelagat Bung Karno kalah kian menguat, para pejabat itu mulai menghilangkan jejak. Dan pembunuhan, adalah jalan paling cepat dan aman sebab orang mati tidak akan bisa bersaksi. Orang-orang Nasakom yang berkuasa di Bali ingin menunjukkan bahwa merekalah yang paling anti PKI dan paling Pancasilais.

Wedagama (tokoh PNI) menghasut rakyat bahwa membunuh PKI dibenarkan oleh Tuhan dan tidak akan disalahkan hukum. Wijana, yang mengaku masih kerabat Bung Karno, menyatakan bahwa mengambil barang-barang PKI bukanlah pekerjaan yang melanggar peraturan. Pembakaran rumah orang PKI dianjurkan sebagai warming up. Dan akhirnya pembunuhan itu pun berlangsung di seluruh pelosok Pulau Dewata. Menurut Soe Hok Gie yang menggunakan nama samaran Dewa dalam tulisannya di Mahasiswa Indonesia (Des’67), pembunuhan massal di Bali telah memakan korban sedikitnya 80.000 jiwa. Korban material tak terhitung. Sementara itu pemerkosaan terhadap mereka yang dituduh anggota Gerwani merajalela. Widagda, tokoh PNI adik Wedastra Suyasa yang jadi anggota DPRGR Pusat, diketahui umum telah memperkosa belasan wanita yang dituduhnya Gerwani.

Anak Agung Made Agung, Kepala Djawatan Penerangan Bali diculik dan dibunuh. Terbukti kemudian pembunuhan itu direncanakan wakilnya yang ingin menduduki jabatan kepala. Sedangkan Lie Lie Tjien, pengusaha yang jadi kasir PKI, selamat jiwa dan hartanya karena menyogok Widjana birokrat Bali Utara. Saingan Lie Tjien, Tjan Wie difitnahnya hingga gudang kopi milik tauke itu diserbu massa dan ratusan ton kopi dibuang berserakan di jalan-jalan Singaraja. Tjan Wie pun jadi gila setelah peristiwa itu.

Begitulah..., fitnah, pemerkosaan dan pembunuhan massal terjadi di berbagai pelosok tanah air. Indonesia yang „hamil tua“ akhir-nya melahirkan Orde Baru dengan genangan air mata dan darah. Siapa yang salah, barangkali bukan pertanyaan yang relevan sebab tak menyelesaikan persoalan. Yang terjadi adalah amok. “Amok ya karena orang tidak berani, ketakutan yang menumpuk... menumpuk... menumpuk. Kelihatannya damai, indah, tapi 10 tahun kemudian meledak,” ujar Romo Mangunwijaya.

www.munindo.brd.de

Naskah SUPER SEMAR Date: 26 Sep 1998 15:08:15 +0700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat: 1.1. Tingkatan revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional. 1.2. Perintah harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang: 2.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan djalannja revolusi. 2.2. Perlu adanja djaminan dan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada: LETNAN JENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannya revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Ne- gara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Pang- lima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung djawabnja sepert tersebut di atas.

IV. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966 PRESIDEN/PENGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS

ttd

S U K A R N O

Diketik ulang oleh Gerakan Sarjana Jakarta 26 September 1998 (sesuai ejaan dan penggalan aslinya)

www.munindo.brd.de

BERNAS: Catatan Seputar Supersemar (1) Received on Mon Aug 31 02:58:09 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Catatan Seputar Supersemar (1)

Menunggu Kebenaran Sejarah

BENARKAH yang dituturkan Soekardjo Wilardjito tentang peristiwa penodongan sebelum Bung Karno menandatangani selembar surat pada 11 Maret 1966? Sulit menjawab pertanyaan ini. Yang jelas, kalau menurut versi Soekardjo, saat ini ada dua orang lain yang masih hidup. Yakni Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dan Jenderal TNI (Purn) M Jusuf.

Panggabean pagi-pagi sudah membantah kesaksian Soekardjo. Ia menyata- kan tidak ikut ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966. Sebaliknya, ia berada di Markas Besar Angkatan Darat (Mabad). Dan pada pukul 01.00 ia sudah beristirahat.

Bantahan Panggabean itu disampaikan tertulis dalam press release. Meskipun keterangan pers itu diberikan langsung kepada wartawan yang da- tang, tetapi Panggabean tidak menyediakan waktu bagi para wartawan untuk tanya jawab.

Di luar teks, mantan Menhankam/Pangab (1973-1978) ini bercerita seputar Supersemar. Namun, semua keterangan itu tidak boleh dikutip untuk disiarkan.

Menurut mantan Ketua DPA ini, keterangan Soekardjo adalah bohong be- sar. Ia menyatakan sedih ada mantan perwira (maksudnya Soekardjo) yang ber- moral bejat. "Mungkin dia sakit mata," kata Panggabean.

Ketika dikonfirmasi balik ke Soekardjo, ayah 9 anak ini teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan, ingatannya masih baik. Dan ia tidak sakit ma- ta. "Tuhan Maha Tahu," ucapnya.

Tentang hal ini Kabid Operasional LBH Yogyakarta A Budi Hartono, SH berpendapat, kalau Panggabean tidak terima dengan kesaksian Soekardjo, Panggabean harus menggugat. "Tidak beralasan bila Panggabean tidak mau menggugat hanya dengan dalih kasihan," kata Budi.

Kini, masyarakat harus sabar menunggu penjelasan Jenderal TNI (Purn) M Jusuf. Sebagai salah satu pelaku sejarah, Jenderal Jusuf belum menje- laskan apa-apa.

Pernah dalam suatu kesempatan mantan Pangab dan Ketua BPK ini mengatakan, suatu saat ia akan menjelaskan masalah Supersemar. Dari dialah, barangkali kebenaran sejarah dapat terkuak. Sebab, beberapa koleganya menilai, Jusuf adalah seorang tentara yang jujur.

*** PERNYATAAN Panggabean didukung H Probosutedjo, adik mantan Presiden Soeharto.

Menurut Probo melalui siaran pers, ia tahu persis Panggabean tidak ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966. Sebab, pada tanggal itu sekitar pukul 15.00 Panggabean datang ke rumah Menpangad Letjen TNI Soeharto di Jalan H Agus Salim No 98, Jakarta.

"Siang itu sekitar pukul 11.00 - 12.00 WIB, tamu yang datang menemui Pak Harto adalah M Jusuf, Basuki Rachmat dan Amir Machmud yang melaporkan akan menemui Bung Karno di Istana Bogor. Panggabean datang ke Jalan H Agus Salim sekitar pukul 15.00 WIB hari itu," jelas Probo.

Waktu itu, Panggabean tidak bertemu Soeharto, karena Soeharto tidur dan perlu istirahat karena masuk angin.

Sementara itu, mantan Kassospol ABRI Letjen TNI (Purn) Bambang Tri- antoro tidak membantah ada pemaksaan terhadap Presiden Soekarno agar me- nandatangani naskah Supersemar. Waktu itu, keadaan memang sudah sangat mendesak dan perlu ada kekuasaan yang bisa mengatasi kondisi Jakarta.

Meskipun yakin ada pemaksaan, Bambang tidak yakin kalau Jenderal Basuki Rachmat dan Jenderal Panggabean menodong Bung Karno dengan pistol. "Memang, bisa dikatakan ada pemaksaan, karena Bung Karno saat itu tidak mau menandatangani," kata Bambang di Semarang Kamis (27/8).

Bambang mengaku mengenal betul watak Panggabean dan almarhum Basuki Rachmat. "Mereka orang-orang yang lembut dan tidak pernah kasar. Jadi, Pak Basuki dan Panggabean tidak mungkin mengangkat pistol menodong Bung Karno." Pada tanggal 11 Maret 1966, kata Bambang Triantoro, negara memang sedang kacau. Dan Bung Karno berada di Bogor. Jadi diperlukan kekuasaan untuk mengatasi keadaan yang kacau. Sehingga, lahirlah Supersemar.

Bambang menambahkan, Supersemar hanya untuk pengamanan negara, bukan mengalihkan pemerintahan. Jika kemudian dijadikan dasar peralihan kekuasaan, itu masalah lain.

"Supersemar hanya memberikan kuasa kepada Soeharto selaku Panglima untuk operasi keamanan. Kalau terjadi perkembangan politik, kemudian Sidang Istimewa MPR mengangkatnya menjadi presiden, itu bukan lagi Supersemar. Itu Tap MPR," jelas Bambang.

Bahwa Supersemar bukan untuk pengalihan kekuasaan, sejalan dengan apa yang disampaikan Bung Karno sebagaimana dikisahkan Soekardjo.

Mepat jenderal, Soekardjo mengatakan, "Ya sudah, kalau memang saya harus menyerahkan kepada Harto. Tapi kalau situasinya sudah baik, mandat ini kembalikan pada saya." (put -- dari berbagai sumber).

BERNAS 30/8/98

www.munindo.brd.de

BERNAS: Catatan Seputar Supersemar (2) Received on Mon Aug 31 02:58:06 MET DST 1998 ---------------------------------------------------------- Catatan Seputar Supersemar (2)

Ketika Situasi Terus Memanas

SEJAK Gerakan 30 September 1965 meletus, situasi politik dalam negeri Indonesia memang terus memanas. Bukti-bukti menunjukkan bahwa PKI berada di balik peristiwa ini. Namun, Presiden Soekarno kokoh berpendirian bahwa komunis tidak dapat dienyahkan dari Indonesia.

Sekretariat Negara RI melalui "Buku Putih" Gerakan 30 September (Pemberontakan Partai Komunis Indonesia) yang diterbitkan tahun 1994 melukiskan, banyak sikap atau tindakan Presiden Soekarno yang bernada membela atau menguntungkan G-30-S/PKI. Sikap dan tindakan Presiden Soekarno tersebut, bahkan identik dengan saran-saran DN Aidit yang disampaikan melalui suratnya kepada Presiden Soekarno, setelah DN Aidit melarikan diri dan bersembunyi di Jawa Tengah.

Sesuai dengan surat yang dikirim kepada Presiden Soekarno melalui kurir, DN Aidit menyarankan agar Presiden Soekarno mengambil langkah- langkah untuk hanya menindak anggota-anggota PKI yang terlibat di dalam Gerakan 30 September saja. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah ga- galnya G-30-S/PKI adalah mengarah kepada menyelamatkan organisasi PKI dan paham komunisme sebagaimana diinginkan Aidit.

Sikap dan tindakan Bung Karno itu antara lain terlihat dari pidatonya pada peringatan HUT Trikora di Istora Senayan pada 21 Desember 1965. ".... Gestoknya harus kita hantam, tapi komunisnya tidak bisa, karena ajaran komunis itu adalah hasil keadaan obyektif dalam masyarakat Indonesia se- perti halnya nasionalis dan agama."

".... Nasakom telah kutulis sejak aku berumur 25 tahun dalam tahun 1926, dan ini akan kupegang teguh sampai aku masuk ke liang kubur." ("Buku Putih" hal 151).

Sikap dan tindakan Bung Karno itu telah menyulut tekad rakyat agar PKI dibubarkan. Pada 15 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mencetuskan tiga tuntutan yang dikenal sebagai Tritura (Tri -- tiga -- Tuntutan Rakyat). Inti Tritura adalah, bubarkan PKI, bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI dan turunkan harga-harga. Tuntutan tersebut didukung kesatuan-kesatuan aksi yang lain.

Situasi menjadi semakin panas ketika pada 17 Januari 1966, Dr Soebandrio sebagai Wakil Perdana Menteri I menganjurkan agar teror dihadapi dengan teror. Pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI.

Buntutnya, pada 8 Maret 1966 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang ditujukan kepada Dr Soebandrio yang sikapnya menguntungkan PKI. Lalu pada 9 Maret 1966, Kedutaan Besar RRC dan Kantor Berita Cina Hsin Hua, men- jadi sasaran demonstrasi, karena rakyat yakin akan keterlibatan RRC dalam Gerakan 30 September/PKI di Indonesia.

*** SITUASI yang makin memanas itu, mungkin telah menyebabkan Bung Karno tegang. Apalagi, ketika Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Dwikora pada 11 Maret 1966 di Istana Merdeka Jakarta, terjadi pengepungan istana oleh Angkatan Darat (RPKAD).

Menteri Panglima TNI Angkatan Darat (Menpangad) waktu itu Letjen TNI Soeharto, memerintahkan penangkapan sejumlah menteri yang pro PKI.

Langkah Soeharto berawal ketika pada 4 Maret 1966, Soeharto meminta izin Presiden Soekarno hendak menangkap sejumlah menteri yang dianggap ter- libat G-30-S/PKI, tapi Presiden Soekarno menolaknya. (Manai Sophiaan: 225).

Menurut Jenderal TNI (Purn) Soemitro, dalam buku otobiografinya yang ditulis Ramadhan KH, pada minggu kedua Maret, sebelum tanggal 11, ada rapat staf SUAD yang dipimpin oleh Pak Harto.

Pada rapat itu ada briefing dari Pak Harto dan kami mengadakan analisa mengenai keadaan yang akhirnya sampai kepada keputusan: kami ingin memisahkan Bung Karno dari durno-durno"-nya seperti Subandrio dan sejumlah orang dari "Seratus Menteri". "Jadi Pak Harto waktu itu memutuskan untuk menangkap sebagian dari Kabinet Seratus Menteri, yang harus dilakukan oleh RPKAD. Bahkan waktu itu saya yang ditugaskan untuk membuat surat perintahnya. Perintah saya teruskan ke Kostrad dan RPKAD," tutur Soemitro.

Perintah itu, tambahnya, akan dilaksanakan pada saat ada sidang kabinet di Istana Merdeka pada tanggal 11 Maret.

Pada saat RPKAD sudah akan mengelilingi Istana hendak menanagkap menteri-menteri itu, Soemitro yang sedang berada di rumah Jl Iskandarsyah menerima telepon dari Alamsyah Ratu Perwiranegara. Intinya, Alamsyah diperintah Soeharto untuk memberi tahu Soemitro agar perintah penangkapan dibatalkan.

Soemitro yang berprinsip, ibarat ludah sudah dikeluarkan pantang di- jilat kembali, menolak pembatalan penangkapan.

Ketika Bung Karno tengah memimpin sidang kabinet, dia menerima laporan dari Brigjen M Sabur, Ajudan Senior Presiden. Ia melapor, bahwa ada pasukan yang tidak dikenal kengelilingi Istana dan ada kekhawatiran pasukan ini akan menyerbu.

Akhirnya, Presiden Soekarno melarikan diri ke Istana Bogor menggunakan helikopter yang sudah disiapkan di halaman depan Istana. Subandrio yang menjadi sasaran penangkapan, ikut ke Bogor. Sidang dilanjut- kan dan dipimpin Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena. (put)

BERNAS 31/8/98

www.munindo.brd.de