budaya politik2

5/16/2018 budaya politik2 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/budaya-politik2 1/66

1.2 Menganalisis tipe-tipe budayapolitik yang berkembang

dalam masyarakat Indonesia

Mendeskripsikan tipe-tipe

budaya politik

•Mendeskripsikan tipe budaya politik yangberkembang dalam masyarakat Indonesia

•Menganalisis perkembangan tipe budaya

politik sesuai dengan perkembangansistem politik yang berlaku

INDIKATOR



1.2.1 tipe-tipe budaya politik

1. Budaya politik parokial

a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum,objekinput,objek output dan pribadi sebagai partisipan nol;

b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat

c. Orientasi parokial menyatakan absennya harapan-harapan akanperubahan yang komperatif;

d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik

e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebihsederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yangsangat minimum;

f. Parokialisme dalam sistem politik yang deferensiatif lebih bersifatefektif dan normatif dari pada kognitif.



2. Budaya politik kaula

a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politikyang deferensiatif dan aspek output dari sistem itu,tetapi frekuansi orientasiterhadap objek-objek inputsecara khusus dan terhadap pribadi sebagai

partisipan yang aktif mendekati nol;• b. Para subjek menyadari otoritas pemerintah;

• c. Hubungannya dengan sistem politik secara umum dan dengan outputadministratif secara esensial merupakan hubungan pasif;

1. d. Sering terwujud dalam masyarakat dimana tidak terdapat strukturinput yang terdeferensiasikan; Budaya politik parokial

a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum,objekinput,objek output dan pribadi sebagai partisipan nol;

b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat

c. Orientasi parokial menyatakan absennya harapan-harapan akanperubahan yang komperatif;

d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik

e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebihsederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yangsangat minimum;

f. Parokialisme dalam sistem politik yang deferensiatif lebih bersifat

efektif dan normatif dari pada kognitif.



1.2.2 Mendeskripsikan tipe budaya politik yang berkembang dalammasyarakat Indonesia

Dengan keragaman masyarakat yang ada di Indonesia,bukan hal yangmudah untuk mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik yangberkembang di negara kita ini.

Untuk menyederhanakan pembagian tipe-tipe budaya politik di

Indonesia,kita dapat membaginya menjadi :1.Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang mengedepankansatu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia, salah satucontohnya : hubungan antara tuan dan pelayan.

2.Budaya politik Islam adalah budaya poltik yang lebih mendasarkanidenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu.

3.Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencobameninggalkan karakter etnis tertentu.



• Tipe budaya politik Indonesia yang pernah dibuat oleh seorang antropologiberkebangsaan Amerika Clifford Geertz,budaya poltik yang berkembangdalam masyarakat Indonesia terbagi tiga yaitu :

1. Budaya politik abanganadalah budaya poliyik masyarakat yangmenekankan aspek-aspek animisme yang dapat mempengaruhi hidup

manusia.2. Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan

aspek-aspek keagamaan,khususnya agama Islam.

3. Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankankeluhuran tradisi yaitu masyarakat kelas atas.



1.1.3 Menganalisis perkembangan tipe budaya politik sesuai denganperkembangan sistem politik yang berlaku.

• Pada negara-negara demokratis umumnya,partisipasi politik warganegaranya dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan. Ini dapatdilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politikberikut :

1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat

sebagi bagian dari kegiatan sosial,sekaligus sebagai penyalur aspirasirakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara.

2. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan,kelompok-kelompok penekandan LSM sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadapkebijaksanaan pemerintah.

3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negarauntuk dipilih atau memilih.

4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna padasistem input dan output kepada pemerintah,misalnya unjukrasa,petisi,protes dan demonstrasi.



1.3 Mendeskripsikan pentingnyasosialisasi pengembangan

budaya politik

– Mendeskripsikan makna sosialisasikesadaran politik

– Mengidentifikasikan fungsi partai politik

– Menguraikan mekanisme sosialisasi

pengembangan budaya politik



makna sosialisasi kesadaran

politik• semakin stabil pemerintahan, semakin

mudah untuk melakukan sosialisasi politik

. Sosialisasi politik memperhatikan aspekhomogenitas dan heterogenitas pekhomogenitas dan heterogenitas



fungsi partai politik• a. Sarana komunikasi politik

• b. Sarana sosialisasi politik

• c. Sarana rekuitmen politik• d. Sarana pengatur konflik (conflict

management



mekanisme sosialisasipengembangan budaya

politikSarana-sarana sosialisasi yang

digunakan untuk mengembangkan

budaya politik

a. Keluarga

b. Sekolah

c. Kelompok pergauland. Pekerjaan

e. Media massa



1.4 Menampilkan peran sertabudaya politik partisipan

Indikator

* Memberikan contoh budaya politik

parokial, kaula dan partisipan* Menunjukkan budaya politik yangbertentangan dengan semangatpembangunan politik bangsa

* Memberikan contoh budaya politikpartisipan dalam kehidupan bermasyarakatberbangsa dan bernegara

* Mendemonstrasikan budaya politik partisipandi depan kelas



Budaya politik parokial

B d li ik b



Budaya politik yang bertentangan

dengan semangat pembangunan

politik bangsa



Budaya politik partisipan



Budaya politik partisipan di sekolah



Budaya demokrasi menujumasyarakat madani

(12X45 menit)



SK 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip- prinsipbudaya demokrasi

Indikator• Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal,

komunis dan demokrasi Pancasila

• Mendeskripsikan prinsip- prinsip demokrasi

• Menjelaskan makna budaya demokrasi• Menjelaskan tentang prinsip budaya politik



2.1.1 Perbedaan antara demokrasi liberal,komunis danPancasila

• Demokrasi liberal adalah demokrasi yang sangat menjunjung tingginilai-nilai kebebasan individu,negara tidak diperkenankan ikutcampur tangan dalam mengatur kehidupan warga negara.

• Demokrasi komunis ,manusia dibebaskan dari keterkaitannya padapemilikan pribadi. Untuk mencapai tujuan tersebut,negara ataupemimpin boleh menggunakan cara kekerasan atau paksaan.

• Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari nilai-nilaiyang hidup dalam masyarakat



2.1.2 Prinsip-prinsip demokrasi

Menurut Gwendolen M Carter,John H Herz dan Henry B Mayo

1. Pembatasan tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagiindividu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinansecara berkala,tertib,damai dan melalui alat-alat perwakilan rakyat.

2. Adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat.

3. Persamaan didepan hukum diwujudkan sikap tunduk pada rule of law.4. Adanya pemilihan yang bebasdan disertai adanya model perwakilan

yang efektif

5. Diberikannya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagipartai,ormas,masyarakat perorangan serta prasarana pendapat umumsemacam pers dan media massa.

6. Adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakanpendapat.

7. Dikembangkan sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan.



2.1.3 Makna budaya demokrasi

• Adalah Rakyat sudah dapat menemukan cara bagaimana memilih

calon yang akan duduk di pemerintahan.

2.1.4 Prinsip-prinsip budaya demokrasiA. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara

melembaga.B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam

suatu masyarakat yang sedang berubah.C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.D. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.E. Menjamin tegaknya keadilan.F. Memajukan ilmu pengetahuan.G. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.



2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani

• Indikator :

- Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani

-Mengidentifikasikan ciri-ciri masyarakat madani-Menjelaskan proses menuju masyarakat madani alaIndonesia

-Menguraikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesiadalam mewujudkan masyarakat madani

-Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapibangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madaniala Indonesia



2.2.1 Menyimpulkan pengertian masyarakat madani

• Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka,masyarakat yangbebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara,masyarakat yang kritis

dan partisipasi aktif serta egaliter.• Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat penting dalam

membangun demokrasi,sebab salah satu syarat penting bagi demokrasiadalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankeputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

2.2.2 Mengidentifikasikan ciri-ciri masyarakat madani.

Menurut Han Sung Joo ada 4 ciri-ciri masyarakat madani :

1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikatserta mandiri dari negara.

2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalammengartikulasikan isu-isu politik.

3. Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.

4. Terdapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan yang mengakardalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan

modernisasi sosial ekonomi.



Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesiasejak orde lama,orde baru dan orde reformasi

• Demokrasi periode 1959-1965 (Orla)

Menggunakan demokrasi terpimpin,karena

dalam periode ini presiden sangatmendominasi pemerintahan,terbatasnyaperan partai politik,berkembangnya

pengaruh komunis dan meluasnyaperanan ABRI sebagai unsur sosial politik.



Pengertian masyarakat madani

• Masyarakat madani adalah sebuahkelompok atau tatanan masyarakat yangberdiri secara mandiri dihadapan

penguasa dan negara,memiliki ruanglingkup publik dalam mengemukakanpendapat dan memiliki lembaga-lembaga

yang mandiri yang dapat menyalurkanaspirasi dan kepentingan publik.



Ciri-ciri masyarakat madani

• Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalammengemukakan pendapat.

• Demokratis.

• Toleran,yaitu sikap saling menghargai dan menghormati

aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.• Pluralisme,yaitu pertalian sejati kebhinekaan dalam

ikatan-ikatan keadaban.

• Keadilan sosial,yaitu keseimbangan untuk menyebutkan

keseimbangan dan pembagian yang proposionalterhadap hak dan kewajibannya.



Proses menuju masyarakat madani ala Indonesia

• Menginginkan kesejajaran hubungan antarawarga negara dan negara atas dasar prinsipsaling menghormati.

• Berkeinginan membangun hubungan yangbersifat konsultatif antara warga negara dannegara.

• Bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang

memiliki hak dan kebebasan.• Memperlakukan semua warga negara sebagaipemegang hak dan kebebasan yang sama.



Kendala yang dihadapi bangsa Indonesiadalam mewujudkan masyarakat madani

• Kesadaran individu untuk berpartisipasi efektifsemakin melemah.

• Ruang publik yang semakin sempit.• Toleransi yang semakin menghilang.• Mengutamakan kepentingan pribadi atau

golongan tertentu.

• Sentralisme menuju lokalisme.• Pluralisme menuju lokalisme.• Elitisme.• Comunalisme.

Upaya mengatasi kendala yang



Upaya mengatasi kendala yangdihadapi bangsa Indonesia dalam

mewujudkan masyarakat madani ala

Indonesia

• Kesadaran individu yang tinggi terhadappentingnya mewujudkan masyarakat madani.

• Menghindari berbagai pengaruh dan berbagaifaktor eksternal yang dapat mempengaruhikokohnya masyarakat madani.

• Masyarakat madani mengembangkan sikapsadar bahwa selalu berupaya untukmempertahankan apa yang telah dicapainya.



2.3 Menganalisis pelaksanaandemokrasi di Indonesia sejak orde

lama,orde baru dan orde reformasi• Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila

• Membandingkan demokrasi yang diterapkan di

Indonesia pada masa Orla,Orba dan Reformasi

• Membandingkan pelaksanaan pemilu padamasa Orla,Orba maupun masa Reformasi

• Mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu padamasa Orba dan Reformasi

• Mendemonstrasikan pelaksanaan pemilihankepala daerah di daerahnya



Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila

• Ahmad sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusi

Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 ,sebagai berikut:

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esab. Demokrasi dengan kecerdasanc. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d. Demokrasi dengan rule of lawe. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negaraf. Demokrasi dengan hak asasi manusiag. Demokrasi dengan pengadilan yang merdekah. Demokrasi dengan otonomi daerahi. Demokrasi dengan kemakmuran

j. Demokrasi yang berkeadilan social



demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada

masa Orla,Orba dan Reformasi

• . Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi TerpimpinPandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin

sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah”dalam famili besar yang bernama Indonesia dengankekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengandemikian, kekeliruan yang besar dalam DemokrasiTerpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran

terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme danterpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin.Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check andbalance dari legislatif terhadap eksekutif



• P eriode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi PancasilaCiri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lainpresiden sangat mendominasi pemerintahan,terbatasnya peran partai politik, berkembangnya

pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRIsebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim,rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya perananABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilankeputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai

politik, campur tangan pemerintah dalam persoalanpartai politik dan publik, masa mengambang,monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaganonpemerintah



• Periode 1998-sekarang( Reformasi )Orde reformasi ditandai dengan turunnya PresidenSoeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presidenkemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J.Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan

karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyatterhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnyareformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebutmenandakan tahap awal bagi transisi demokrasiIndonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusialyang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun



pelaksanaan pemilu pada masa Orla,Orbamaupun masa Reformasi



Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila

• Ahmad sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusi Indonesiamenurut Pancasila dan UUD 1945 ,sebagai berikut:



2.4 Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupansehari-hari

Indikator:

• Mengidentifikasi perilaku budayademokrasi

• Menunjukkan perilaku budaya demokrasidalam lingkungan sekolah dan masyarakat



• perilaku budaya demokrasi

Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari berbagai negara

yang berkarakter dan berjiwa demokratis,yaitu:

1. Memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab,2. Bersikap kritis

3. Membuka diskusi dan dialog

4. Bersikap terbuka

5. Bersikap rasional

6. Adil dan selalu bersikap jujur



perilaku budaya demokrasi dalamlingkungan sekolah dan masyarakat

• perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah antara lainsebagai berikut:

a. Membagi regu piket dengan merata

b. Musyawarah dalam memilih pengurus kelas

c. Bekerjasama dalam membersihkan kelasd. Saling tolong menolong antar teman

perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan masyarakat antara lain:a. Gotong royong dalam membangun jembatan

b. Kerja bakti secara bersama-samac. Musyawarah dalam membentuk pengurus masyarakatd. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain



• Keterbukaan dan jaminan

keadilan

(10X45 menit)

3 Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan



3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnyaketerbukaan dan keadilan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara

Indikator:

- Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan

- Mengidentifikasikan macam-macam keadilan

- Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara

- Mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan

- Memberikan contoh penyelenggaran pemerintahan yangtransparan

- Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yangtidak transparan



Pengertian keterbukaan dan keadilan

• Keterbukaan merupakan perwujudan sikap jujur,rendahhati,adil serta mau menerima pendapat dan kritik dariorang lain.

• Keadilan merupakan sebagai suatu hal yang tidak berat

sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.



macam-macam keadilan

• Menurut Aristoteles ada 5 (lima) macam keadilan yaitu:

Keadilan komulatif yaitu perlakuan terhadap seseorang dengantidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

Keadilan distribusi yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuaidengan jasa-jasa yang telah diberikan.

Keadilan kodrat alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yangdiberikan oleh orang lain kepada kita.

Keadilan konvensional yaitu jika seorang warga negara telahmenaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan

Keadilan perbaikan yaitu jika seseorang telah berusahamemulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar

P i k b k d l k hid



Pentingnya keterbukaan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara

• Sikap keterbukaan sangat penting dalam kehidupan berbangsa danbernegara sebagai upaya pelaksanaan pembangunan nasionaluntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prinsip keadilan yang melandasi pelaksanakan pembangunannasional Indonesia adalah:

a. Asas adil dan merata mengandung arti bahwa pembangunannasional yang diselenggarakan itu pada dasarnya merupakan usahabersama yang harus merata disemua lapisan masyarakat Indonesiadan diseluruh tanah air.

b. Asas keseimbangan,keserasian dan keselarasan dalamkehidupan yaitu berarti bahwa dalam pembangunan nasional harusada keseimbangan antara berbagai kepentingan (dnia dan akherat)



ciri-ciri keterbukaan

• Adapun ciri-ciri keterbukaan antara lain:a. Terbuka (transparan) dalam proses maupun pelaksanaan kebijakanpublik

b. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasic. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupunyang dilakukan orang lain

d. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaanorang laine. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolahinformasi dari manapun sumbernya

f. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang laing. Mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya atas segala yangdilakukan

h. Sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupani. Mau bekerjasama dan menghargai orang lainj. Mau dan mampu beradabtasi dengan berbagai perubahan yangterjadi



Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

• Suatu pemerintahan dikatakan transparanapabila aliran informasi yang berhubungandengan kepemerintahannya bisa diakses oleh

publik yang membutuhkan. Tanpaketerbukaan,suatu pemerintahan cenderungakan menuju ke pemerintahan yangkorup,otoriter dan diktator.



3.2 Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahanyang tidak transparan

• faktor penyebab terjadinyapenyelenggaraan pemerintahan yang tidaktransparan

• Menyimpulkan dampak penyelenggaraanpemerintahan yang tidak transparan



Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraanpemerintahan yang tidak transparan

• Pengaruh kekuasaan

• Moralitas yang terabaikan

• Sosial-ekonomi

• Politik dan hukum



Dampak penyelenggaraan pemerintahanyang tidak transparan

• Dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan yaitu:

a. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warganegara terhadap pemerintah.

b. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

c. Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dalamberperan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

d. Jika warga negara apatis,ditunjang dengan rezim yang berkuasasangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif,KKN akan merajalela dan

menjadi budaya yang mendarah daging.e. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidak adilanpelenggaran hukum dan hak asasi manusia.



3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilandalam kehidupan berbangsa dan bernegara

• Indikator

- Mengidentifikasi sikap keterbukaan dankeadilan.

- Memberikan contoh sikap keterbukaandan keadilan di lingkungan sekolah danmasyarakat.

- Memberikan penilaian tentang sikapketerbukaan dan keadilan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

ik k t b k d k dil



sikap keterbukaan dan keadilan.

• Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara perludikembangkan perilaku:

1. Perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasanakekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Sikap adil terhadap sesama,menjaga keseimbangan antara hakdan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

3. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yangmemerlukan.

4. Suka bekerja keras

5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untukmencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.



penilaian tentang sikap keterbukaan dan keadilan



penilaian tentang sikap keterbukaan dan keadilandalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Penilaian tentang sikap keterbukaanSikap terbuka merupakan kesediaanuntuk menerima hal-hal

yang berbeda dengan kondisi dirinya. Dalam kehidupan berbangsadan bernegara,sikap terbuka diperlukan tertama dalam hal menjaga

keutuhan bangsa dan negara,mempererat hubungan toleransi danuntuk menghindari konflik.

Penilaian tentang sikap keadilan

Sikap keadilan merupakan sikap yang memberikan hak kepadaseseorang sesuai dengan porsinya. Keadilan pada umumnya relatifsulit diperoleh,oleh karena itu diperlukan pihak ketiga yaitu penegakhukum ynga harus netral antara pihak yang berselisih.

SK 4 M li i h b i t i l d



SK 4 : Menganalisis hubungan internasional dan

organisasi internasional

• KD 4.1 : Mendeskripsikan pengertian,

pentingnya, dan sarana-sarana hubunganinternasional bagi suatu negara

• Indikator:- Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional

- Mendeskripsikan dampak suatu negara Yang mengucilkan

diri dari pergaulan antar bangsa

- Menguraikan pentingnya hubungan internasional

- Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional



pengertian hubungan internasional

• Hubungan internasional menurut buku Rencana StrategiPelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra),adalah hubunganantarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatunegara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

• Hubungan internasional dalam Encyclopedia Americana dilihatsebagai hubungan politis,budaya,ekonomi ataupun Hankam



pentingnya hubungan internasional

• Hubungan internasional merupakan salah satuhubungan kerjasama yang mutlak diperlukan,karenatidak ada satu negara manapun di dunia yang tidaktergantung kepada negara lain.

• Arti penting hubungan internasional bagi suatu negaraantara lain karena faktor-faktor:

a. Faktor internal

b. Faktor eksternal



sarana-sarana hubungan internasional

• Beberapa sarana penting dalam membangun hubunganinternasional adalah sebagai berikut

a. Asas-asas hubungan internasional

1. Asas teritorial

2. Asas kebangsaan3. Asas kepentingan umum

b. Faktor-faktor penentu dalam hubungan internasional

1. Kekuatan nasional

2. Jumlah penduduk3. Sumber daya

4. Letak geografis

KD 4 2 : Menjelaskan tahap tahap



KD 4.2 : Menjelaskan tahap-tahapperjanjian internasional

• Indikator:

- Mendeskripsikan makna perjanjian internasional

- Menjelaskan macam-macam istilah perjanjian

internasional- Menguraikan tahapan perjanjian internasional

- Menjelaskan hal-hal penting dalam ratifikasi perjanjianinternasionalyang memerlukan persetujuan DPR di

Indonesia



makna perjanjian internasional

macam-macam istilah perjanjian



p j jinternasional



tahapan perjanjian internasional

hal-hal penting dalam ratifikasi perjanjian internasionalyang



a a pe t g da a at as pe ja j a te as o a ya gmemerlukan persetujuan DPR di Indonesia

4 3 Menganalisis fungsi Perwakilan



4.3 Menganalisis fungsi PerwakilanDiplomatik

• Indikator

- Mendeskripsikan pengertian perwakilan

diplomatik

- Menguraikan tingkatan perwakilan diplomatik

- Mengidentifikasikan perbedaan perwakilandiplomatik dengan perwakilan konsuler

budaya politik2

Documents