buku rencana induk egov denpasar 2006-2010
TRANSCRIPT
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam
era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah
satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang
populer disebut e-Government.
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah,
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah
disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Amanat Undang-Undang ini
menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-goverment
sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud.
Dalam abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap
kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan
dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi
juga dalam segi-segi kehidupan kita yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, kita
dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya,
ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan
mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan
Pemerintah Kota Denpasar mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang
menjanjikan efsiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik.
Pada pertemuan world summit for information society (WSIS) Desember 2003 lalu
di Jenewa dihasilkan dua dokumen penting yaitu, declaration of principles dan plan of
action, yang secara garis besar mengatakan antara lain bahwa setiap negara diharapkan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
2
mampu mengeluarkan National e-strategy pada tahun 2005. Tujuan dari e-strategy ini
adalah bagaimana agar kebijakan dan strategi suatu negara dalam mendayagunakan dan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negara
tersebut membuat suatu perubahan yang signifikan dalam pembangunannya.
Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang
kebijakan dan strategi pengembangan e-Government, hal ini merupakan salah satu
komitmen pemerintah. Juga sebagai strategi nasional dalam rangka perkembangan dan
kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Pemerintah Kota Denpasar juga memandang perlu untuk segera memiliki
e-strategi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung
aktivitas-aktivitas pemerintahan kota Denpasar yang meliputi aktivitas internal
pemerintahan dalam satu instansi maupun antar instansi, serta aktivitas pemberian
pelayanan dari pemerintah Kota Denpasar untuk masyarakat sehingga terciptanya
pemerintahan yang bersih, tranparan dan berwibawa.
1.2. Maksud
Maksud dari pembuatan rencana induk pengembangan e-Government ini adalah
memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi
pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar yang komprehensif, efisien,
efektif dan terpadu, dalam bentuk :
1. Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Conceptual Framework);
2. Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print);
3. Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);
4. Rencana Implementasi (e-Government Implementation Plan).
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar ini tetap berada
dalam kerangka dan bagian dari penerapan e-Government secara nasional.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
3
1.3. Tujuan
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar
2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan
1.4. Dasar Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government.
3. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang
Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
4
BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN DASAR
(e-Government Conceptual Framework)
Sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government, setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara
nasional.
Menurut Inpres No. 3/2003:
Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui
pengembangan egovernment dilakukan penataan sistem manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi
informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan
yaitu :
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis;
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses
secara mudah dan murah oleh masyarakat.
2.1. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government
Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi
dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut
subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut.
Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di
bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan
yang bersumber pada tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan
komunikasi. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat seperti Gambar 1.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
5
Gambar 1. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government
Sedangkan kerangka berpikir untuk tahapan pengembangan e-Government mengacu pada
usulan tahapan pengembangan oleh Hermawan Kertajaya yaitu :
(I) “Sekedar menjalankan kewajiban” sebagai penyedia layanan publik, tapi
sudah mulai dilewatkan jaringan komputer (LAN/WAN).
(II) Penyediaan layanan publik dilewatkan internet (dapat diakses dari manapun).
(III) Menuju layanan yg berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional jangka
panjang (layanan pada kalangan bisnis, pemasok, dan lembaga pemerintah
lainnya)—layanannya dilewatkan LAN/WAN; belum semuanya lewat internet
(ekstranet).
(IV) Berorientasi ke pembangunan ekonomi jangka panjang dan semua layanannya
lewat internet (ekstranet).
Kondisi saat ini : Infrastruktur jaringan, Penetrasi komp/internet, Peraturan Per-UU, SDM/Leadership, Organisas/Sist Manaj, Dana/Anggaran, Strategi
Tujuan : Good-Governance e-Gov yg jamin Sistem Layanan Publik dan ciptakan Sistem Pemerintahan yg demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung jawab, responsif, efektif, efisien
Pengaruh Lingkungan : Tuntutan layanan publik, Kemajuan tekno kominfo, Ancaman digital divide, Peningkatan daya saing
Batasan Instrumen : Inpres 3/2003 – e-Gov Keppres 9/2003 – TKTI Peraturan Perundangan bid TIK lainnya
Subject : Eksekutif, Legislatif, Swasta, LSM, Publik
Object : Infrastruktur teknologi/nontekno, Eksekutif, Legis, Swasta, LSM, Publik
Metoda : Litbang/konsult/studi banding (Roadmap to e-Gov), Regulasi, Panduan/Standarisasi, Sosialisasi, Bintek, Leadership, Organisasi/Manaj Modern, Dana/Anggaran pengembangan berlanjut
Proses Transformasi : e-Goverment
Umpan balik utk penyempurnaan langkah proses transformasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
6
Gambar 2. Kerangka Berpikir Tingkatan Pengembangan e-Government
(sumber: Hermawan Kertajaya, dkk., 2002:331)
2.2. Kondisi Saat Ini
Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2001 sudah masuk pada tahapan
e-Government yaitu tingkat pematangan dimana pemerintah kota sudah memiliki situs
yaitu www.denpasar.go.id, pada situs ini masyarakat dapat mengetahui berbagai hal
tentang Pemerintah Kota Denpasar serta sudah bisa berinteraksi dengan mengirimkan
kritik dan saran serta pengisian polling, hanya saja jumlah layanan informasi yang
disediakan masih terbatas pada beberapa instansi, seperti Kantor Pengolahan Data
Elektronik dan Komunikasi (KPDEKOM), Dinas Tata Kota dan Bangunan dan Dinas
Kesehatan, padahal jumlah instansi yg belum menyajikan informasi di situs masih banyak.
Kondisi infrastruktur jaringan komunikasi yang belum terintegrasi menghambat tahapan
pematangan ini. Beberapa instansi sudah memiliki Local Area Network (LAN) hanya
saja belum terhubung antar instansi (INTRANET), sehingga update data dan interaksi
masyarakat melalui situs tidak bisa langsung bersentuhan dengan tiap instansi namun
melalui KPDEKOM.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
7
Untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Masyarakat, Swasta dan
Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan e-Government, telah dilakukan survey yang
melibatkan 71 perusahaan sebagai responden, 385 orang sebagai responden masyarakat
dan 41 instansi Pemerintah Kota Denpasar.
2.2.1. Metode Sampling Penentuan Responden
Formula untuk menentukan Ukuran Sampel adalah sebagai berikut :
1. Untuk Masyarakat :
Populasi Penduduk Kota Denpasar :
a. Kec. Denpasar Selatan: 76.172 40.6%
b. Kec. Denpasar Timur : 78.758 42.0%
c. Kec. Denpasar Barat : 32.600 17.4%
Total Populasi Penduduk : 187.530
Besarnya sampel adalah n, dengan 2
2 )1(..).(e
ppesn −=
s.e. = standard error
Bila Tingkat Kepercayaan (Significant Level/SL) 95%, maka s.e. = 1.96
Bila Tingkat Kepercayaan (Significant Level/SL) 90%, maka s.e. = 1.67
p = probabilitas bahwa seorang penduduk terpilih sebagai sampel
(1-p) = probabilitas bahwa seorang penduduk tidak terpilih sebagai sampel.
e = toleransi error
Bila S.L. 95%, maka e = 5% dan S.L. 90%, maka e = 10%
Probabilitas seseorang terpilih sebagai sampel/responden adalah 0.5 sehingga
probabilitas tidak terpilih sebagai responden adalah 0.5
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
8
Bila S.L. 95%, Maka total sampel yang diperlukan adalah :
38516.38405.0
)5.01(5.096.12
2
≈=−
=xxn
Dengan menggunakan Proporsional Random Sampling, maka Jumlah Sampel per
Kecamatan adalah sebagai berikut :
Pemilihan seseorang sebagai responden pada tiap kecamatan dilakukan secara acak
(random).
2. Untuk Perusahaan :
Unit Usaha/Perusahaan yang ada di Kota Denpasar :
a. Perbankan : 63 9.03%
b. Hotel, Restoran, Travel : 345 49.48.0%
c. Sektor Usaha : 80 11.47%
Total Populasi Perusahaan : 488
n=385
Denpasar Selatan 40.6%
Denpasar Timur 42%
Denpasar Barat 17.4%
n=156 n=162 n=67
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
9
Bila S.L. 90%, Maka total sampel perusahaan yang diperlukan adalah :
perusahaanxxn 707.691.0
)5.01(5.067.12
2
≈=−
=
Dengan menggunakan Proporsional Random Sampling, maka Jumlah Sampel per
jenis perusahaan adalah sebagai berikut :
Pemilihan perusahaan sebagai responden pada tiap jenis usaha dilakukan secara acak
(random) dengan menggunakan nilai random.
3. Untuk instansi, semua instansi disurvey (observasi populasi)
2.2.2. Analisis Komprehensif Hasil Survey
1. Perilaku dan Kesiapan Pengguna (Masyarakat dan Perusahaan)
a. Masyarakat Kota Denpasar telah terbiasa menggunakan Komputer (83.6%)
dan secara rutin menggunakannya (63.6%), hanya saja lama penggunaannya
masih relatif singkat (kurang dari 5 jam per minggu) dengan tempat
pemakaian PC yang beragam, yaitu di rumah, kantor, sekolah, rental.
Pemakaian Komputer oleh responden sudah cukup lama, yaitu sebanyak lebih
n=385
Perbankan 12.9%
Hotel, Restoran, Travel 70.7%
Sektor Usaha 16.4%
n=9 n=50 n=12
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
10
dari 70% telah menggunakannya lebih dari setahun. Responden yang memiliki
Komputer di rumah, cukup banyak yaitu 45%.
b. Untuk internet, sebagian besar responden masyarakat telah mengetahui dan
menggunakannya (52%). 58% dari pengguna internet menggunakan warnet
untuk akses. Fasilitas yang digunakan masih dominan untuk e-mail (83%) dan
chatting (65%). Akses e-mail sudah ada yang menggunakan PDA (18%).
c. Perusahaan yang menggunakan dukungan komputer untuk opersional cukup
dominan (78.6%) dimana 70% telah terhubung dengan jaringan lokal (LAN)
dan internet.
2. Kesiapan Unit dan SDM
a. 54% perusahaan telah memiliki divisi/bagian EDP atau Pusat Komputer di
mana jumlah SDM pada divisi tersebut masih relatif sedikit (< 5 orang).
Untuk instansi, hanya ada 13.5% yang memiliki bagian Pusat Komputer/SIM.
b. Untuk instansi, hanya ada 9 instansi yang mempunyai SDM bidang IT dengan
tingkat pendidikan yang beragam, D III s/d S2.
c. Untuk kesiapan SDM pada instansi, Pejabat Pemerintah Kota Denpasar yg
familiar mengunakan komputer 16.67% dan internet 11.54%, sedangkan untuk
level staf yg familiar dgn komputer 27% dan internet 10.71%).
3. Kesiapan Infrastruktur Hardware dan Software
a. Perusahaan yang menggunakan komputer dalam operasionalnya, mencapai
78,6%, hanya jumlah unit PC masih sedikit, yaitu kurang dari 5 yang
mencapai 40% dari total responden perusahaan yang sebagiannya
berspesifikasi Pentium IV (66%).
b. Semua instansi pemerintah (100%) telah menggunakan komputer dalam
layanan operasionalnya, 75% diantaranya telah menggunakan PC Pentium IV.
Hanya saja tidak setiap staf tersedia/menggunakan komputer, hanya 29% yang
tersedia/menggunakan komputer. Hal ini menyebabkan lebih dari 50%
instansi menyatakan bahwa fasilitas komputer belum memadai untuk
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
11
operasional layanan. 32% instansi telah mempunyai Laptop untuk mendukung
operasionalnya.
c. Baik masyarakat, instansi maupun perusahaan, masih dominan menggunakan
Sistem Operasi Windows (95/2000/XP), yaitu mencapai 82%. Alternatif
Sistem Operasi yang digunakan adalah Linux, DOS, Windows NT.
d. Penggunaan aplikasi yang paling dominan di masyarakat, instansi dan
perusahaan adalah pemakaian s/w perkantoran (Microsoft Office), yaitu untuk
perusahaan 80% dan isntansi 92%. Database yang dominan digunakan pada
instansi maupun perusahaan adalah Access dan SQL server. Untuk instansi,
menggunakan Access (83%), sedangkan perusahaan menggunakan SQL
Server (45.4%).
e. Untuk instansi, masih sedikit yang menggunakan Pemrograman Web, kurang
dari 10%.
4. Komunikasi dengan Web Pemerintah Kota
a. Baik masyarakat maupun perusahaan, masih relatif sedikit yang meng-akses
Web Denpasar (masyarakat: 6.4%, perusahaan: 21.7%). Masyarakat meng-
akses Web dengan tujuan untuk mengetahui informasi pemerintahan,
sedangkan perusahaan lebih banyak bertujuan untuk mengetahui peraturan
pemda, yaitu sebanyak 46%.
b. Hanya sedikit sekali masyarakat yang pernah e-mail kepada Pemerintah Kota,
Denpasar yaitu kurang dari 1%. Sedangkan untuk perusahaan, tidak ada yang
pernah e-mail ke Pemerintah Kota Denpasar.
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan swasta telah siap dalam
implementasi e-Government, hanya saja ketidaksiapan justru dari sisi Pemerintah Kota
Denpasar.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
12
2.2.3. Analisis SWOT
Selain melakukan analisis komprehensif terhadap hasil survey, agar hasil
penyusunan rencana induk pengembangan e-Government dapat mencapai kondisi ideal
yang diharapkan maka perlu dilakukan analisis SWOT.
Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia,
perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/Internet, Data dan
Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak
kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan
tantangan (Threaths). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana
pengembangan e-Government.
Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri
membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis
SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan
perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan
mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas
selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan
dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.
Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil kuisioner juga hasil dari
survey langsung terhadap masyarakat, kalangan bisnis dan instansi pemerintah juga hasil
dari survey terhadap dokumen-dokumen pendukung (data sekunder) yang terdapat di
Pemerintah Kota Denpasar.
Tabel 1. Analisis SWOT hasil survey e-Government Pemerintah Kota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Sumber Daya Manusia
1. Adanya kesadaran dari SDM mengenai perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
2. Terdapat SDM yang peduli dengan pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota
1. Prosentase penguasaan dan penggunaan teknologi informasi masih rendah
2. Sangat rendah SDM berlatar belakang pendidikan komputer
3. Frekuensi bimbingan teknis SDM tentang teknologi informasi masih rendah dan tidak kontinyu
1. Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi
2. Teknologi Informasi semakin siap pakai dan berdaya guna
3. Terdapat tenaga ahli yang kompeten dengan pengembangan e-Government
1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat
2. Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain
Perangkat Keras
1. Semua instansi telah memiliki komputer dengan jumlah yang beragam
2. Terdapat beberapa komputer server yang memadai
3. Hampir semua H/W sudah dioperasikan
1. Perawatan H/W kurang diperhatikan
2. Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan
3. H/W untuk pimpinan belum memadai
1. Harga H/W relatif semakin murah dan H/W mudah di up-grade
2. Komputer sudah dianggap sebagai kebutuhan standar
3. Kemampuan dan dayaguna H/W semakin canggih dan lengkap
4. Mudah didapatkan di pasaran
1. Perkembangan H/W sangat pesat sehingga H/W yang ada cepat ketinggalan jaman
2. Kemajuan teknologi S/W berdampak pada kebutuhan H/W yang canggih
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
13
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Perangkat Lunak / Aplikasi
1. Website beberapa kali memperoleh Award tingkat nasional dan pernah mewakili Indonesia di ajang Internasional
2. Pernah meraih peringkat 3 Nasional dalam implementasi e-Government
3. Website sudah menggunakan Content Management System (CMS) untuk seluruh instansi
4. Sudah ada aplikasi untuk mendudukung perijinan
5. Sudah memanfaatkan aplikasi mobile (SMS)
1. Pengembangan S/W masih parsial belum terintegrasi dan terpadu
2. Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi
3. Belum ada sistem yang terpadu (single sign-on system)
4. Paket program ada yang masih bajakan
1. S/W semakin mudah dipelajari (user friendly)
2. Kemampuan S/W semakin canggih
3. Ketersediaan S/W semakin lengkap
4. Banyak perusahaan pembuat software
5. Tersedianya sistem open-source
1. Perkembangan S/W sangat cepat
2. S/W mutakhir selalu menuntut H/W yang canggih
3. Gencarnya pemberantasan software bajakan
Jaringan / Internet
1. Beberapa instansi perijinan, UPT, Capil dan Kecamatan-kecamatan telah mempunyai jaringan intranet.
2. Ada keinginan untuk mengintegrasikan data-data untuk kepentingan pelayanan publik lewat jaringan
3. Lokasi seluruh instansi dapat terjangkau baik lewat jaringan kabel maupun wireless
1. Sedikit sekali instansi yang memiliki tenaga administrator ataupun operator jaringan yang handal
2. Penguasaan komputer dan Internet, baik pimpinan maupun staf masih rendah
1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran.
2. Pengembangan aplikasi jaringan sudah lebih mudah dan cepat.
3. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan.
1. Masyarakat sudah melek internet, membuat mereka lebih suka mendapatkan informasi yang terpasang di Web.
2. Investor lebih tertarik pada pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Tuntutan penyajian informasi yang cepat dan akurat
14
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Data / Informasi
1. Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi
2. Tersedianya H/W dan S/W pemroses data
3. Tersedianya tenaga siap latih 4. Adanya keinginan pemusatan
data pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
1. Belum ada Basis Data terpadu 2. Informasi/data antar aplikasi dan
antar instansi belum terintegrasi 3. Belum ada prosedur standar
penanganan data 4. Organisasi dan kelengkapan
data masih belum baik (masih kesulitan dalam mencari informasi yang diperlukan)
5. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi online yang up to date (menanggapi kritik saran di web)
1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna
2. H/W dan S/W pemroses data semakin lengkap dan canggih
3. Banyak Pakar (penyedia jasa) di bidang pengolahan data (sistem informasi)
4. Ada sistem Basis Data Terdistribusi ataupun terpusat yang terpadu
1. Tuntutan masyarakat tentang informasi dan pelayanan
2. Tuntutan masyarakat akan transparansi
3. Data/Informasi yang salah bisa menjerumuskan
4. Keamanan dan penyalahgunaan data
Organisasi, Sistem Manajemen dan Proses Kerja
1. Pimpinan memiliki e-leadership 2. Adanya kesadaran pentingnya
komunikasi 3. Adanya kesadaran pentingnya
keterpaduan pelayanan 4. Seluruh instansi akan
terhubung lewat jaringan
1. Kurangnya keinginan sharing sumber daya/ data
2. Ketersediaan dan kualitas peralatan antar bidang tidak merata
3. SDM dalam bidang teknologi informasi antar instansi tidak merata
4. Penyediaan dana untuk menangani e-Government belum terpadu
1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna
2. Banyak pakar yang gigih mengembangkan e-Government
3. Banyak best practise e-Government yang dapat dirujuk
4. Otonomi Daerah
1. Penyediaan Data/Informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan wibawa pemerintah
2. Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat
3. Masyarakat semakin kritis
15
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Komponen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman PelayananMasyarakat
1. Prosentase penggunaan komputer (stand-alone dan jaringan) dalam pelayanan masyarakat cukup
2. Tingginya keinginan masyarakat umum dan bisnis untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terpadu
3. Tersedianya website untuk menyampaikan kritik dan saran
4. Adanya KIOSK layar sentuh untuk informasi kota Denpasar dan perijinan
5. UPT yang terkomputerisasi dan online
1. Kurangnya sosialisasi keberadaan webiste pemerintah kota
2. Waktu menanggapi kritik dan saran yang masih lama
3. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan masih rendah
1. Informasi layanan terpadu dapat ditingkatkan dengan layanan e-Government
1. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu
Peraturan Sudah ada Inpres no 3 th 2003
Belum ada petunjuk pelaksanaan Otonomi daerah memungkinkan pembuatan peraturan pelaksanaan e-Government pada tingkat Pemerintah Kota
Tuntuan kepastian hukum akan produk dari e-Government
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
16
Tabel 2. Matrik Analisis SWOT
Peluang (O): 1. Teknologi informasi dan komunikasi dapat
mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat 2. Ketersediaan konsultan e-Government 3. Banyak sumber dan narasumber untuk proses
pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi
Tantangan (T): 1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 2. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat,
tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
3. Dinamika masyarakat yang menuntut terciptanya Good Governance
Kekuatan (S): 1. Pimpinan memiliki e-leadership 2. Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan yang
cukup. 3. Beberapa kali memperoleh award untuk
website terbaik dan pengembangan e-Government
S1-O1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan yang peduli dengan e-Government dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S2-01: Manfaatkan Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat S1-O2 : Optimalkan konsultan e-Government untuk meraih prestasi di bidang e-Government
S1-T1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan agar mengarahkan SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif S2-T3 : Manfaatkan ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk terciptanya Good Governance
Kelemahan (W): 1. SDM yang menguasai dan menggunakan
teknologi informasi masih rendah dan belum merata
2. Pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu
W1-O1: Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat W1-O3: Manfaatkan sumber dan narasumber untuk meningkatkan kemampuan SDM W2-O2: Sempurnakan sistem pengembangan dan
W1-T1: SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang terbaru W2-T1: Hindari kesalahan distribusi dan penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat
Eksternal
Internal
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent P
17
3. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi online yang up to date (menanggapi kritik saran di web)
pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government
W3-01: Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk update informasi di web
W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
19
2.3. Kesesuaian Visi dan Misi
Visi Pemerintah Kota Denpasar, seperti yg tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010
yaitu Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam
Keseimbangan secara berkelanjutan dengan misinya yaitu (1) Menumbuhkembangkan
jati diri Ruang dan masyarakat Kota Denpasar yang berdasarkan kebudayaan Bali.
(2) Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan Kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal,
(3) Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum, (4) Membangun pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, (5) Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui
sistem ekonomi kerakyatan.
Terkait dengan visi dan misi tersebut, maka e-Government Kota Denpasar perlu
memiliki visi yang sejalan dengan visi dan misi di atas (misalnya) “Menjadi Kota yang
Unggul dan Prima dalam penyelenggaraan pemerintahan (Government), pelayanan publik
(Citizen) dan ketahanan ekonomi (Business) yang Berwawasan Budaya.
Dari visi ini dapat diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan
harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat
dan pihak swasta. Kata unggul mengandung makna upaya nyata peningkatan kinerja
aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat, sedangkan kata prima mengandung
makna efisien, efektif, adil dan transparan, dimana hal ini dapat diwujudkan dengan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar tersebut, perlu juga diselaraskan
dengan sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan
Telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010. Adapun sasarannya adalah (1) Terwujudnya
penyelenggaraan Telematika yang efisien, yaitu mampu mendorong produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan
komersial, (2) Meningkatnya aksesibelitas masyarakat akan layanan telematika,
(3) Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan
mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
20
BAB III
BLUEPRINT PENGEMBANGAN
(e-Government Blue Print)
Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar
dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan
e-Government untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi
oleh seluruh instansi di Pemerintah Kota Denpasar secara lebih sistematik dan terpadu,
maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan
memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin
dicapai dapat lebih terukur. Blueprint e-Government merupakan salah satu panduan yang
lebih terperinci yang memudahkan pemerintah Kota Denpasar melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-Government.
Blueprint dasar yang harus tersedia adalah blueprint pengembangan sumber daya
manusia, blueprint pengembangan infrastruktur jaringan dan blueprint pengembangan
aplikasi.
Agar blueprint menjadi sebuah acuan standar yang dapat mengantisipasi adanya
perubahan akibat kemajuan teknologi dan dinamika otonomi daerah, blueprint didesain
dengan prinsip keseimbangan antara flexibility (konsisten namun dapat dimodifikasi
sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang spesifik) dan standardization.
Dengan memahami implementasi e-Government yang benar dan
mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong seluruh instansi
Pemerintah Kota Denpasar mewujudkan visi serta turut mensukseskan terciptanya public
good governance melalui e-Government.
3.1. Blueprint Sumber Daya Manusia
Dokumen Cetak biru (Blueprint) sumber daya manusia (SDM) e-Government
bagi lembaga Pemerintah Kota Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan
baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sumber daya manusia
e-Government, dengan ruang lingkup pemerintahan kota Denpasar
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
21
Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:
1. Panduan dalam perecanaan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola
e-Government
2. Pedoman mengenai ukuran atau patokan tentang pengetahuan dan ketrampilan
yang dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government
3. Pedomana dalam pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer
3.1.1. Model Stuktur Organisasi
Strukur organisasi dari unit pengelola e-Government terletak pada struktur
organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Komunikasi berupa Tim Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk jangka waktu 5 tahun ini, sumber daya
manusianya diambil dari luar instansi pemerintah, namun kedepannya dapat diisi dari
para pranata komputer. Tim ini memiliki garis koordinasi dengan kelompok jabatan
fungsional pranata komputer di seluruh instansi. Struktu unit pengelola e-Government
sendiri terdiri dari empat bidang, yaitu Application, Technical Support, Operation, dan
Data.
KoordinatorTim TIK
KoordinatorApplication Support
Kelompok Jabatan Fungsional
Pranata Komputer
KoordinatorData
KoordinatorOperation
KoordinatorTechnical Support
Sistem AnalystProgrammer
LibrarianOperator/End User
Network AdminSystem Admin Database Admin
Kepala KPDE & KOM
Gambar 3. Struktur Organsisasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
22
Masing masing bidang mempunyai tugas, produk pokok dan pompetensi Jabatan
yang berbeda dan akan dibahas lebih lanjut. Untuk kelompok jabatan fungsional
merupakan pranata komputer dari masing-masing dinas atau instansi. Tugasnya adalah
untuk berkoordinasi dengan unit pengelola e-Government mengenai kebutuhan dan
kendala yang dihadapi dinas tersebut di bidang TIK.
3.1.2. Uraian, Tugas, Produk Pokok dan Kompetensi
Di bagian ini akan dijabarkan uraian umum, serta tugas dan produk pokok masing-
masing jabatan dari Model Struktur Organisasi Unit Pengelola e-Government,
berdasarkan pemetaan proses-proses TIK ke struktur organisasi unit pengelola
e-Government.
Selain itu juga dijabarkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan setiap jabatan
untuk dapat melakukan tugas-tugas pokoknya, didalamnya terdapat kompetensi teknis
dan komponen nonteknis. Kompetensi teknis adalah kemampuan dasar TIK, teknis
perangkat keras, dan jaringan. Kompetensi nonteknis disini adalah kemampuan
komunikasi dan hubungan interpersonal.
Berikut adalah jabatan-jabatan yang akan dijabarkan :
1. Koordinator Tim TIK
Koordinator Tim TIK menyelaraskan TIK dengan strategi e-Government agar
TIK dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan pengembangan
e-Government seperti yang tercantum dalam Inpres no. 3 tahun 2003. Untuk itu Ketua
Tim TIK antara lain membuat perencanaan strategis TIK, mengelola organisasi, dan
proses-proses yang dilakukan organisasi, mengelola aspek pendidikan dan pelatihan
kepada SDM yang terkait, menjaga adekuasi TIK, mengelola keamanan, dan mengelola
prioritas.
A. Tugas Pokok
1. Membuat perencanaan strategis TIK.
2. Membuat kebijakan TIK organisasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
23
3. Menentukan arsitektur informasi.
4. Mengantisipasi perkembangan teknologi.
5. Membentuk struktur organisasi dengan perangkat perlengkapannya.
6. Membuat perencanaan manajemen informasi.
7. Mengkomunikasikan arah dan tujuan organisasi.
8. Mengelola SDM, termasuk pendidikan dan pelatihan kepada pihak yang
terlibat.
9. Memahami dan menaati implementasi e-Government sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
10. Mengelola perubahan.
11. Membangun jaringan dengan TIK suppliers.
12. Mengelola proyek-proyek.
13. Bekerja sam dengan unit satuan kerja dan instansi lainnya.
14. Mengelola layanan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan.
15. Mengelola kualitas secara keseluruhan.
B. Produk Pokok
1. Produk dan layanan e-Government yang efektif dan efisien yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
2. Proses-proses/kegiatan operasi yang efektif dan efisien.
3. Proyek-proyek yang sukses menurut kriteria keberhasilannya masing-masing.
4. Dokumen perncanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
5. Dokumen kebijakan TIK organisasi.
6. Tersedianya SDM yan kompeten
C. Kompetensi
• Kemampuan dasar TIK
• Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi.
• Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
24
• Kemampuan mengenal dan mempelajari kecenderungan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi di masa mendatangdan dampanya
terhasap lembaga pemerintahan.
• Kemampuan membentuk struktur organisasi dengan perangkat
perlengkapannya agar proses manajemen e-Government dapat berjalan dengan
baik
• Kemampuan memahami dan menaati implementasi e-Government sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
• Kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal
• Kemampuan mengelola proyek e-Government sesuai dengan konsep dan
prosedur yang baku.
• Kemampuan memahami dan menjamin kualitas implementasi setiap
e-Government yang ada.
• Kemampuan sekuriti TIK
2. Koordinator Application Devolepment/Support
Koordinator Application Devolepment/Support mengembangkan dan mengelola
perawatan aplikasi yang dilakukan oleh System Analyst dan Programmer. Dalam tingkat
manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat taktis/manajerial.
A. Tugas Pokok
1. Megadakan dan merawat perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengelola proyek-proyek pengembangan aplikasi, baik insource maupun
outsource
3. Mengelola System Analyst dan Programmer yang mengembangkan
(feasibility study, requirement gathering, mendesain, mengimplementasi),
menginstal, menguji (tesiting), mengkaji(review), dan merawat aplikasi.
4. Membantu perawatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mengembangkan dan meng-update prosedur.
6. Membantu dan memberi saran kepada pengguna.
7. Ikut mengelola perubahan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
25
8. Membantu mengidentifikasi solusi otomasi.
9. Ikut menentukan rencana strategis TIK, arsitektur informasi, dan antisipasi
perkembangan teknologi.
B. Produk Pokok
1. Aplikasi yang efektif dan efisien.
2. User’s Manual dan Technical Manual yang updated.
3. Dokumen perencanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan pengadaan dan perawatan perangkat lunak
5. Kemampuan mengelola proyek pengembangan aplikasi sesuai dengan konsep
dan prosedur yang baku
6. Kemampuan memahami dan menjamin kualitas aplikasi
7. Kemampuan perawatan infrstruktur teknologi informasi dan komunikasi
8. Kemampuan menginstall sistem
9. Kemampuan mengelola perubahan
10. Kemampuan sekuriti TIK
3. Application-System Analyst
System analyst untuk aplikasi-aplikasi komputer membuat rancangan sistem
berdasarkan kebutuhan pengguna. System Analyst menerjemahkan kebutuhan pengguna
menjadi user requirements dan functional specifications yang digunakan Programmer
untuk membuat /memodifikasi aplikasi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong
dalam tingkat operasional.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
26
A. Tugas Pokok
1. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi dan aplikasi komputer
2. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan
organisasi.
3. Memberikan rekomendasi bagaimana sumber daya informasi dapat
meningkatkan kinerja organisasi.
B. Produk Pokok
1. High-Level design document yang mencakup juga user requirements, seta
spesifikasi dan persyaratan aplikasi baik fungsional (efektivitas) maupun
nonfungsional (efisiensi).
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan menganalisa, merancang sistem informasi dan aplikasi komputer.
5. Kemampuan mengidientifikasi permasalahan dan kebutuhan organisasi
(requirements gathering skills)
6. Kemampuan sekuriti TIK
4. Application-Programmer
Programmer untuk aplikasi komputer merawat/memodifikasi aplikasi komputer
berdasarkan rancangan dari System Analyst. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini
tergolong dalam tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Mengembangkan aplikasi komputer
2. Melakukan pengujian terhadap aplikasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
27
B. Produk Pokok
1. Aplikasi sesuai dengan dokumen rancangan dan memenuhi persyaratan
fungsional (tidak memiliki major bugs yang mempengaruhi fungsionalitas
utama aplikasi) serta persyaratan nonfungsional.
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan pemrograman dan struktur data
5. Kemampuan membuat perencanaan testing dan melakukan testing
6. Kemampuan sekuriti TIK
5. Koordinator Data
Koordinator Data bertanggung jawab terhadap arsitektur data dan mengelolanya
sebagai aset instansi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat
taktis/manajerial.
A. Tugas Pokok
1. Membuat arsitektur data
2. Mengelola data
3. Ikut menentukan rencana strategis TIK, arsitektur informasi, dan antisipasi
perkembangan teknologi.
B. Produk Pokok
1. Dokumen arsitektur data
2. Dokumen perencanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
28
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan membuat arsitektur data dan manajemen data
5. Kemampuan Sekuriti TIK
6. Database Administrator
Database Admininistrator bertanggung jawab terhadap perawatan sistem basis
data dan integritasnya. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat
operasional.
A. Tugas Pokok
1. Membuat rancangan basisdata dan data definition
2. Ikut mengamankan basisdata.
3. Melakukan perawatan data.
4. Memonitor penggunaan basisdata dan statistik kinerja.
5. Melakukan perfomance tuning.
6. Ikut dalam penentuan dan prosedur backup and recovery dan
implementasinya.
7. Membantu programmer terutama mengenai data dan strukturnya.
B. Produk Pokok
1. Dokumen rancangan basisdata
2. Dokumen prosedur backup and recovery
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan.
4. Kemampuan membuat rancangan basisdata dan data definition
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
29
5. Kemampuan manajemen data
6. Kemampuan dan pemahaman terhadap backup and recovery
7. Kemampuan sekuriti TIK
7. Koordinator Technical Support
Koordinator Technical Support bertanggung jawab terhadap Network
Administrator, System Adminstrator dan lain-lainnya yang merawat sistem agar
sistem dapat terus berjalan baik. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong
dalam tingkat taktis/manajerial.
A. Tugas Pokok
1. Menjamin adanya layanan yang berkesinambungan
2. Mengelola konfigurasi
3. Memonitor proses-proses dan penggunaan sistem
4. Mengelola kinerja dan kapasitas
5. Mengelola fasilitas-fasilitas
6. Mengelola Network Administrator, System Administrator dan lain-lainnya
yang merawat sistem.
7. Menyediakan help desk yang membantu dan memberi saran kepada pengguna.
8. Mengelola permasalahan-permasalahan dan insiden.
9. Ikut menentukan rencana strategis TIK, arsitektur informasi, dan antisipasi
perkembangan teknologi.
B. Produk Pokok
1. Sistem yang efektif dan efisien
2. Help Desk yang efektif da efisien
3. Laporan ketersediaan, termasuk permasalahan-permasalahan yang muncul dan
insiden yang terjadi
4. Dokumen perencanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
30
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan manajemen investasi TIK
5. Kemampuan dan pemahaman mengenai help desk
6. Kemampuan troubleshooting dan problem solution
7. Kemampuan sekuriti TIK
8. Network Administrator
Network Administrator bertanggungjawab terhadap kontrol teknis dan
administrasi dari jaringan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat
operasional.
A. Tugas Pokok
1. Membuat perencanaan infrastruktur telekomunikasi
2. Mengimplementasikan perencanaan infrastruktur telekomunikasi
3. Melakukan perawatan terhadap infrastrukturntelekomunikasi antara lain
menjamin komunikasi data fungsional serta backup dilakukan dan berjalan
lancar.
B. Produk Pokok
1. Dokumen perencanaan infrastruktur telekomunikasi
2. Infrastruktur telekomunikasiyang terawat dan berjalan dengan baik
Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan menyusun perencanaan infrastruktur telekomunikasi
5. Kemampuan sekuriti TIK
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
31
9. System Administrator
System Administrator bertanggung jawab terhadap sistem komputer secara
keseluruhan termasuk jaringan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam
tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Mengelola pembelian perangkat keras dan lunak serta instalasinya sesuai
prosedur.
2. Menambah workstation baru dan konfigurasinya.
3. Menginstall perangkat lunak system.
4. Mengelola user accounts
5. Mencegah virus komputer
6. Mengalokasikan storage device
B. Produk Pokok
1. Sistem dengan aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan baik, termasuk jelasnya
user accounts dan minimumnya efek negatif yang ditimbulkan virus
komputer.
2. Storage space yang cukup bagi para pengguna
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak TIK
5. Kemampuan pengelolaan kapasitas
6. Kemampuan sekuriti TIK
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
32
10. System Analyst
System Analyst untuk sistem operasi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini
tergolong dalam tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan
organisasi
2. Memberikan rekomendasi bagaimana sumber daya informasi dapat
meningkatkan kinerja organisasi.
B. Produk Pokok
1. High-level design document yang mencangkup juga user requirements, serta
spesifikasi dan persyaratan sistem, baik fungsional (efektivitas) maupun
nonfungsional (efisiensi).
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan menganalisa, merancang sistem informasi dan aplikasi komputer
5. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan organisasi
(requirement gathering skills).
6. Kemampuan sekuriti TIK
11. System Programmer
Programmer untuk sistem operasi. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini
tergolong dalam tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Merawat sistem
2. Melakukan pengujian terhadap sistem
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
33
B. Produk Pokok
1. Sistem berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan (tidak memiliki major
bugs yang mempengaruhi fungsionalitas utama aplikasi) serta persyaratan
nonfungsional.
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan pemrograman dan struktur data
5. Kemampuan membuat perencanaan testing dan melakukan testing
6. Kemampuan sekuriti TIK
12. Koordinator Operation
Koordinator Operation bertanggung jawab pada SDM yang terlibat dalam operasi.
Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Mengelola kegiatan operasi.
2. Mengelola SDM yang terlibat dalam operasi termasuk operator/users,
librarians, dan lain-lain.
3. Ikut menentukan rencana strategis TIK, arsitektur informasi, dan antisipasi
perkembangan teknologi.
B. Produk Pokok
1. Kegiatan operasi yang berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Dokumen perncanaan strategis TIK termasuk arsitektur informasi Unit
Pengelola e-Government dan antisipasi perkembangan teknologi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
34
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan manajemen operasi
5. Kemampuan manajemen SDM
6. Kemampuan sekuriti TIK
13. Librarian
Librarian memegang peranan krusial yaitu menyimpan dan menjaga semua
program dan data yang digunakan. Dalam tingkat manajemen, jabatan ini tergolong
dalam tingkat operasional.
A. Tugas Pokok
1. Menyimpan semua file program dan data.
2. Merawat, menjaga dan mengamankan semua file program dan data.
B. Produk Pokok
1. Backup program dan data
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan sekuriti TIK
14. Operator/End Users
Pengguna (Operator/End Users) bertanggung jawab pada operasi-operasi yang
berhubungan dengan pelayanan e-Government yang menggunakan TIK. Dalam tingkat
manajemen, jabatan ini tergolong dalam tingkat operasional.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
35
A. Tugas Pokok
1. Mengoperasikan sistem informasi dan aplikasi komputer.
2. Melakukan data entry
B. Produk pokok
1. Kegiatan operasi yang berjalan dengan efektif dan efisien.
C. Kompetensi
1. Kemampuan dasar TIK
2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar sistem informasi
3. Kemampuan dasar teknis perangkat keras dan jaringan
4. Kemampuan sekuriti TIK
3.1.3. Pendidikan dan Pelatihan TIK
Untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, diperlukan program pendidikan
dan pelatihan yang sesuai dengan setiap jabatan.
1. Ketua Tim TIK
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• TIK dalam Proses Bisnis dan Workflow
• Strategi dan Kebijakan TIK
• Manajemen Sistem Informasi
• Manajemen Proyek dan Manajemen Perubahan
• Manajemen Investasi TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
36
2. Koordinator Application Development / Support
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Analisa dan Perancangan Sistem
• Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
• Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
• Pemrograman dan Struktur Data
3. Application – System Analyst
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• TIK dalam Proses Bisnis dan Workflow
• Manajemen Investasi TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Analisa dan Perancangan Sistem
• Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
• Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
• Pemrograman dan Struktur Data
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
37
4. Application – Programmers
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Analisa dan Perancangan Sistem
• Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
• Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
• Pemrograman dan Struktur Data
5. Koordinator Data
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Pemrograman dan Struktur Data
6. Database Administrator
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
38
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Pemrograman dan Struktur Data
7. Technical Support Manager
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Strategi dan Kebijakan TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
• Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
• Pemrograman dan Struktur Data
• TIK Services Management
• TIK Help Desk
8. Network Administrator
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
39
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Manajemen Investasi TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
9. System Administrator
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• TIK dalam Proses Bisnis dan Workflow
• Strategi dan Kebijakan TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
10. System Analyst
Personal and Group Productivity Tools
Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
Teknologi Basis Data
Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
Keamanan Teknologi Informasi
TIK dalam Proses Bisnis dan Workflow
Manajemen Investasi TIK
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
40
Audit Sistem Informasi
Trend Teknologi Informasi
Knowledge Management
Analisa dan Perancangan Sistem
Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
Pemrograman dan Struktur Data
11. System Programmer
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• Analisa dan Perancangan Sistem
• Proses Rekayasa dan Manajemen Perangkat Lunak
• Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak
• Pemrograman dan Struktur Data
12. Koordinator Operation
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
41
• Strategi dan Kebijakan TIK
• Manajemen Sistem Informasi
• Manajemen Proyek dan Manajemen Perubahan
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Knowledge Management
• TIK Help Desk
13. Librarian
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Strategi dan Kebijakan TIK
• Audit Sistem Informasi
• Trend Teknologi Informasi
• Pemrograman dan Struktur Data
14. Operator/User
• Personal and Group Productivity Tools
• Prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi
• Teknologi Perangkat Keras dan Sistem Operasi
• Teknologi Basis Data
• Komunikasi Data dan Jaringan Komputer
• Keamanan Teknologi Informasi
• Startegi dan kebijakan TIK serta Trend Teknologi Informasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
42
Pengetahuan dan keterampilan perlu dikembangkan terus menerus untuk jangka
panjang. Pemeliharaan pengetahuan dan keterampilan adalah suatu proses yang tidak
pernah selesai dan tidak cukup hanya sekali mengikuti pendidikan dan pelatihan saja.
3.1.4. Pengertian Pranata Komputer
Dalam upaya pengembangan karir di luar jabatan struktural, sumber daya manusia
yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang TIK dapat memilih jabatan fungsional
pranata komputer. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 66/Kep/M.PAN/7/2003, yang dimaksud Pranata Komputer adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis
komputer. Mencakup semua profesi yang telah dijabarkan pada Bab II, seperti sistem
analis, programer, operator, network administrator, database administrator, dll.
Berdasarkan SK Menpan tersebut, Pranata Komputer terdiri dari Pranata
Komputer tingkat terampil dan Pranata Komputer tingkat ahli. Pranata Komputer adalah
jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Tugas pokok Pranata
Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan,
mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
3.1.5. Unsur Kegiatan Pranata Komputer
Untuk lebih menjelaskan tugas-tugas pranata komputer dan hubungannya dengan
peningkatan jenjang jabatan fungsional pranata komputer, maka kegiatan pranata
komputer dibagi dalam beberapa unsur dan sub unsur. Adapun unsur dan sub unsur
tersebut adalah sbb :
A. Pendidikan
1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranata komputeran serta
memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
43
B. Operasi Teknologi Informasi
1. pengoperasian komputer
2. perekaman data
3. pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer.
C. Implementasi Teknologi Komputer
1. pemrograman dasar
2. pemrograman menengah
3. pemrograman lanjutan
4. penerapan sistem operasi komputer.
D. Implementasi Sistem Informasi
1. implementasi sistem komputer dan program paket
2. implementasi database
3. implementasi sistem jarirgan komputer.
E. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi
1. analisis sistem informasi
2. perancangan sistem informasi
3. perancangan sistem komputer
4. perancangan dan pengembangan database
5. perancangan sistem jaringan komputer.
F. Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi
1. perencanaan dan pengembangan sistem informasi
2. perumusan visi, misi dan strategi sistem informasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
44
G. Pengembangan Profesi
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi
informasi
3. penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi
informasi
H. Pendukung Kegiatan PK
1. pengajar/pelatih di bidang teknologi informasi
2. peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi
3. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata
Komputer
4. keanggotaan dalam organisasi profesi
5. perolehan piagam kehormatan
6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
3.1.6. Jenjang Jabatan Pranata Komputer
Jenjang jabatan Pranata Komputer seperti yang tertuang pada SK Menpan adalah
seprti tabel berikut :
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
45
Tabel 3. Jenjang Jabatan Pranata Komputer
Adapun rincian kegiatan jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
1. Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer tingkat terampil :
a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, meliputi :
1. melakukan penggandaan data dan atau program;
2. melakukan perekaman data tanpa validasi; dan
3. melakukan perekaman data dengan validasi.
b. Pranata Komputer Pelaksana lanjutan, meliputi :
1. membuat laporan operasi komputer;
2. membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;
3. melakukan verifikasi perekaman data;
4. melakukan dijitasi data spasial;
5. melakukan editing data spasial;
6. membuat laporan hasil perekaman data;
7. melakukan pemasangan peralatan sistem komputer / sistem jaringan
komputer;
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
46
8. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer;
9. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan
komputer;
10. membuat program dasar;
11. mengembangkan dan atau meremajakan program dasar;
12. membuat data ujicoba untuk program dasar;
13. melaksanakan ujicoba program dasar;
14. membuat petunjuk pengoperasian program dasar; dan
15. menyusun dokumentasi program dasar.
c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, meliputi :
1. melakukan verifikasi data spasial;
2. membuat program menengah;
3. mengembangkan dan atau meremajakan program menengah;
4. membuat data ujicoba untuk program menengah;
5. melaksanakan ujicoba program menengah;
6. membuat petunjuk operasionai program menengah;
7. menyusun dokumentasi program menengah;
8. melakukan instalasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem operasi
komputer /perangkat lunak /sistem jaringan komputer;
9. melakukan ujicoba sistem operasi komputer;
10. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer.;
dan
11. membuat dokumentasi pengelolaan komputer.
d. Pranata Komputer Penyelia, meliputi :
1. membuat program lanjutan;
2. mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan.
3. membuat data ujicoba untuk program lanjutan;
4. melaksanakan ujicoba program lanjutan;
5. membuat petunjuk operasional program lanjutan;
6. menyusun dokumentasi program lanjutan;
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
47
7. membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya;
8. membuat sistem prosedur operasi komputer; dan
9. melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer.
2. Rincian kegiatan Pranata Komputer tingkat ahli adalah :
a. Pranata Komputer Pertama, meliputi :
1. menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer;
2. mengatur alokasi area dalam media komputer;
3. melakukan instatasi dan atau meningkatkan (up-grade) sistem komputer;
4. membuat program paket;
5. melakukan ujicoba sistem komputer;
6. melakukan ujicoba program paket;
7. melakukan deteksi danan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer
dan atau program paket;
8. membuat petunjuk operasional sistem komputer;
9. membuat dokumentasi program paket;
10. mengimplementasikan rancangan database;
11. mengatur alokasi area database dalam media komputer;
12. membuat otorisasi akses kepada pemakai;
13. memantau dan mengevaluasi penggunaan database; .
14. melaksanakan duplikasi database;
15. melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke
yang baru.
16. melakukan pencarian kembali database;
17. menerapkan rancangan konfigurasi system jaringan komputer;
18. membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer;
19. membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer;
20. melakukan uji coba system operasi sistem jaringan komputer,
21. melakukan monitoring akses;
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
48
22. melakukan perbaikan kerusakan system jaringan komputer;
23. melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan kornpufier;
24. membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer;
25. membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
26. membuat rancangan rinci sistem informasi;
27. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi;
28. membuat dokumentasi rincian sistem informasi;
29. membuat spesifikasi program;
30. melakukan verifikasi spesifikasi program; dan
31. mengembangkan dan atau meremajakan program paket.
b. Pranata Komputer Muda, meliputi :
1. menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data;
2. melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data;
3. melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data;
4. melaksanakan analisis sistem informasi;
5. merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi;
6. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi;
7. memberikan pengarahan penerapan sistem informasi;
8. melaksanakan pengintegrasian sistem informasi;
9. membuat rancangan sistem informasi;
10. merancang pengujian verifikasi atau validasi program;
11. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program;
12. membuat algoritma pemrograman;
13. memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program;
14. menyusun studi kelayakan sistem komputer;
15. membuat spesifikasi teknis sistem komputer.
16. merancang sistem komputer;
17. mengoptimalkan kinerja sistem komputer;
18. merancang sistem database;
19. melakukan instalasi program database management system;
20. membuat prosedur pengamanan database;
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
49
21. merancang otorisasi akses kepada pemakai;
22. melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran
penggunaanya;
23. mengembangkan sistem database;
24. membuat dokurnentasi rancangan database;
25. merancang sistem jaringan komputer;
26. merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer; dan
27. merancang pengembangan sistem jaringan komputer.
c. Pranata Komputer Madya, meliputi :
1. melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi keseluruhan; .
2. mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja
program;
3. membuat speslfikasi peralatan teknologi lnformasi yang diperlukan;
4. membuat rancangan sistem informasi keseluruhan;
5. meneliti dan mengusulkan metode pengembangan system informasi yang
memberikan produktivitas kerja;
6. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi
keseluruhan;
7. memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru
di lingkungan instansi;
8. memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan;
9. menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer
untuk meningkatkan produktivitas;
10. membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem infomasi dan atau
program;
11. menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi
informasi; dan
12. mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit-unit
kerja.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
50
d. Pranata Komputer Utama, meliputi :
1. melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi
dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi;
2. menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (Master Plan);
3. merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai kemajuan
teknologi l organisasi;
4. merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan;
5. melakukan evaluasi informasi induk yang sedang berjalan;
6. menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi
informasi;
7. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi; dan
8. menilai usulan pengembangan sistem informasi atau pembangunan sistem
informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap system
informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya.
3.1.7. Angka Kredit dan Tunjangan
Pranata Komputer yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan
pendukung kegiatan diberikan nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsionalnya.
Besaran dan mekanisme penentuan angka kredit ditetapkan dalam sebuah surat keputusan
Walikota sesuai dengan Kepmen PAN nomor 66 tahun 2003. Walikota dapat membentuk
tim penilai angka kredit untuk membantu dalam menjalankan wewenang tersebut.
Sedangkan untuk tunjangan jabatan fungsional Pranata Komputer dapat mengacu pada
Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2004.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
51
3.2. Blueprint Infrastruktur Jaringan
Dokumen Blueprint infrastruktur jaringan e-Government bagi lembaga
Pemerintah Kota Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku
pengembangan e-Government pada bidang jaringan komputer, dengan ruang lingkup
pemerintahan kota Denpasar
Tujuan pembuatan dokumen Blueprint sistem ini adalah:
• Sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan
komputer masing-masing instansi
• Sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem jaringan komputer khususnya
keamanan jaringan komputer
• Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan infrastruktur jaringan
e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif
3.2.1. Teknologi Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan
antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media
komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program- program, dan menggunakan
bersama perangkat keras. Jaringan komputer dapat diartikan pula sebagai kumpulan
sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih dari
satu komputer yang saling berhubungan.
Dalam sebuah jaringan komputer umumnya saling berhubungan banyak komputer
ke sebuah atau beberapa server. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai “pelayan”
pengiriman data dan/atau penerima data serta mengatur pengiriman dan penerimaan data
diantara komputer-komputer yang tersambung
Secara mendasar, sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan
eksternal (Internet atau pihak luar), kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan
diantaranya atau yang biasa disebut sebagai DeMilitarized Zone (DMZ). Komputer-
komputer pada jaringan DMZ, adalah komputer-komputer yang perlu dihubungi secara
langsung oleh pihak luar. Contohnya adalah web-server, mail exchange server dan name
server. Komputer-komputer pada jaringan DMZ harus dipersiapkan secara khusus,
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
52
karena mereka akan terbuka dari pihak luar. Aplikasi yang dipergunakan pada host-host
pada DMZ harus merupakan aplikasi yang aman, terus menerus dipantau dan dilakukan
update secara reguler. Aturan-aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :
• Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan
DMZ, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara default pihak luar tidak bisa
melakukan hubungan dengan host-host pada jaringan DMZ.
• Host-host pada jaringan DMZ secara default tidak dapat melakukan hubungan dengan
host-host pada jaringan internal. Koneksi secara terbatas dapat dilakukan sesuai
dengan kebutuhan.
• Host-host pada jaringan internal dapat melakukan koneksi secara bebas baik ke
jaringan luar maupun ke jaringan DMZ. Pada beberapa implementasi, untuk
meningkatkan keamanan, host-host pada jaringan internal tidak dapat melakukan
koneksi ke jaringan luar, melainkan melalui perantara host pada jaringan DMZ,
sehingga pihak luar tidak mengetahui keberadaan host-host pada jaringan komputer
internal.
Pembuatan infrastruktur jaringan komputer di Kota Denpasar menggunakan
konsep DMZ (De Militerized Zone) dimana semua server utama diletakkan pada daerah
bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan
exterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada gateway
UPT). Pada gateway UPT diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network ) untuk
menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice atau non voice dari dan keluar jaringan
Kota Denpasar sedangkan dari sisi komputer client diberi software VPN Client.
Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN
server yang dipasang pada router. Fungsi VPN adalah untuk menjamin kerahasiaan
pengiriman data karena antara NOC (Network Operation Center) dan client dihubungkan
dengan menggunakan wireless yang keamanannya rendah.
Server farm berisi server-server seperti bridge, primary web server, secondary
web server, dns server, mail server, proxy server, aplication server.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
53
Spesifikasi minimal server-server tersebut adalah sebagai berikut:
• Web server (Primary,Secondary dan application )
o P III 1.2 GHz memory 512MB
o Hardisk 80 G dengan teknologi RAID untuk menjaga agar tidak terjadi
kehilangan data karena kerusakan data
o CDRW yang digunakan untuk membackup data
o Kartu Jaringan (NIC) dengan kecepatan 100/1000Mbps
o Redundant power supply
• DNS dan bridge server
o Pentium II memory 128MB
o Hardisk 10G
o Kartu Jaringan (NIC) 10/100Mbps
• Mail server
o PIII 1.2 GHz memory 512MB
o Hardisk 40G
o Kartu Jaringan 10/100 Mbps
• Proxy Server
o Pentium III memory 512MB
o Hardisk 80G
o Kartu Jaringan 10/100 Mbps
Untuk lebih optimal server-server di atas dapat menggunakan sistem operasi Linux/Unix.
Spesifikasi wireless LAN yang dapat digunakan antara sisi NOC dan client:
• WLAN dengan frekuensi 5.3 GHz s.d 5.8 GHz penggunaan frekuensi ini
bertujuan agar interefrensi antar pengguna perangkat wireless tidak banyak terjadi
karena frekuensi 2.4 GHz sudah terlalu rapat dan gangguan yang terjadi sangat
besar. Selain itu frekuensi 5GHz sebelum dipasang harus mendapat ijin dari
Departemen yang terkait
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
54
• Menggunakan metode enkripsi WPA atau WEP pada perangkat radio yang
tersedia baik antara NOC dan client maupun antar client sendiri. Fungsi
WPA/WEP untuk menjamin tingkat keamanan transmisi data selain adanya VPN
antara NOC dan client.
• Untuk infrastruktur jaringan fiber optic, perangkat switch yang digunakan harus
memiliki fasilitas Giga Bit Interface Card (GBIC).
3.2.2. Struktur Jaringan Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
13
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
56
3.2.3. Topologi Jaringan
LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan
workstation dalam suatu instansi yang menggunakan peralatan secara bersama- sama dan
saling bertukar informasi. Pada umumnya LAN dimiliki oleh suatu instansi tanpa danya
campur tangan lain, misalnya jaringan telekomunikasi. LAN digunakan untuk
menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh seperti dalam
sebuah bangunan atau gedung dengan radius maksimum 10 kilometer. Dalam LAN
umumnya kecepatan pengiriman data sangat tinggi, misalnya 10 Mbps, 100 Mbps bahkan
ada yang sampai dengan 1000 Mbps.
Dalam LAN untuk menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam suatu
jaringan di kenal dengan istilah Topologi. Topologi menguraikan layout aktual dari
perangkat keras jaringan sedangkan topologi logika menguraikan perilaku komputer
dalam jaringan dari sudut pandang operator, dalam hal ini manusianya yaitu topologi
fisik. Pada umumnya jaringan menggunakan satu atau lebih topologi fisik. Topologi fisik
meliputi : BUS, STAR dan RING.
Topologi BUS adalah topologi umum dalam LAN. Satu kabel utama
menghubungkan tiap simpul ke saluran tunggal komputer yang mengakses ujung dengan
ujung. Masing-masing simpul di tiap komputer terhubung dengan simpul komputer yang
lain, kecuali komputer dipaling ujung hanya terhubung dengan satu sisi simpulnya.
Dalam topologi STAR sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan
pengendali semua komunikasi data yang terjadi. Semua kontrol dalam totpologi STAR
dipusatkan pada satu titik yang dinamakan stasion primer dan terminal lain sebagai
stasion sekunder.
Topologi RING hampir sama dengan topologi BUS, hanya saja ujung dari
topologi ini dihubungkan dengan ujung yang lain hingga menyerupai lingkaran.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
57
Keuntungan kerugian dari jenis topologi :
Topologi Keuntungan Kerugian
Hemat Kabel Deteksi dan isolasi kesalahan
sangat kecil
Layout sederhana Kepadatan lalu lintas tinggi
Mudah dikembangkan Jika pemakaian banyak kecepatan
turun
BUS
Tidak perlu kendali pusat Diperlukan repeater untuk jarak
jauh
Hemat Kabel Peka kesalahan RING
Dapat melayani lalulintas data yang
padat
Pengembangan jaringan lebih kaku
kerusakan pada media pengirim
ldapat melumpuhkan kerja seluruh
jaringan lambat karena menunggu
token
Flexibel Boros kabel
Penambahan dan pengurangan tidak
mengganggu terminal lain
STAR
Kontrol terpusat
Kontrol terpusat menjadi elemen
yang kritis
Topologi yang akan digunakan pada masing-masing dinas atau instansi pada
Pemerintah Kota Denpasar adalah Star. Karena apabila ada satu komputer error/crash
maka tidak akan mengganggu jalannya data pada komputer lain. Selain itu juga karena
adanya kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam mendeteksi error.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
58
Gambar 4. Struktur Jaringan pada dinas/instansi
Dengan adanya jaringan diatas, tidak lagi memerlukan banyak printer. Karena dengan
satu printer saja sudah bisa digunakan untuk seluruh komputer pada jaringan tersebut.
3.2.4. Keamanan Jaringan
Aspek keamanan (security) merupakan salah satu aspek yang sering
dipertanyakan dalam implementasi sebuah sistem. Apalagi sistem yang akan
dikembangkan di Pemerintah Kota Denpasar memiliki data-data yang sangat banyak.
Untuk itu masalah keamanan perlu mendapat perhatian yang khusus. Keamanan
merupakan sebuah proses, bukan sebuah produk akhir. Maksud dari pernyataan tersebut
adalah tidak mungkin kita membuat sebuah sistem yang 100% aman untuk selama-
lamanya. Setelah berjalan untuk suatu waktu akan ditemukan lubang keamanan yang
dapat dieksploitasi. Selain ditemukan adanya lubang keamanan pada sistem yang lama,
sistem informasi sering mendapat perbaikan (upgrade) dengan menambah perangkat dan
teknologi baru.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
59
3.2.4.1. Aspek Keamanan
Keamanan sebuah sistem jaringan memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu:
A. Privacy / confidentiality
B. Intergrity
C. Authentication
D. Availability
E. Non-repudiation
F. Access control
Tidak kesemua aspek tersebut harus diimplementasikan pada sebuah sistem
jaringan. Umumnya implementasi sebuah sistem jaringan menggunakan beberapa bagian
dari aspek tersebut.
A. Privacy / confidentialty
Aspek ini berhubungan dengan kerahasiaan data-data. Banyak data yang harus
dirahasiakan seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobby, penyakit yang pernah
diderita, data pelanggan, dan sebagainya. Untuk Pemerintah Kota Denpasar data-data
yang dirahasiakan antara lain adalah data-data kepegawaian (untuk keperluan internal,
kenaikan pangkat, dan sejenisnya), data-data keuangan, dsb. Data-data ini hanya boleh
diakses oleh orang yang berhak. Implementasi sistem informasi harus dapat menjamin
aspek privacy atau confidentiality ini.
Serangan terhadap aspek ini antara lain adalah penyadapan data atau interception
(misalnya dengan menggunakan program sniffer yang menyadap data di jaringan LAN
atau Internet), virus (misalnya virus SirCam yang mengirimkan data-data dari 5 harddisk
kita ke orang lain tanpa sepengetahuan kita), trojan horse (misalnya software Back
Orifice atau Subseven yang dapat mengendalikan komputer victim dari jarak jauh) atau
password yang dituliskan pada secarik kertas sehingga dapat digunakan oleh orang lain.
Banyak aplikasi di jaringan yang masih menggunakan plain (clear) text ketika
mengirimkan userid dan password. Sebagai contoh aplikasi telnet (untuk mengakses
server dan router dari jarak jauh), FTP (untuk transfer file), dan POP (untuk membaca
atau mendownload email) masih menggunakan pasangan userid dan password yang dapat
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
60
disadap. Aplikasi-aplikasi ini sebaiknya digantikan dengan aplikasi yang menggunakan
enkripsi. Sebagai contoh, telnet dapat digantikan dengan SSH (secure shell), sementara
FTP dapat digantikan dengan scp (secure copy). Implementasi dari aplikasi ini dapat
diperoleh dari Internet. Serangan juga dapat dilakukan secara fisik dengan cara mencuri
notebook yang berisi data-data penting. Seharusnya data-data penting di notebook
dienkripsi sehingga bila notebook dicuri atau hilang, maka data-data tersebut tidak dapat
dibaca orang dengan mudah.
Namun pada kenyataannya hal ini jarang dilakukan. Pengamanan terhadap aspek
kerahasiaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan
menggunakan teknologi kriptografi untuk mengacak data-data, menggunakan jaringan
yang terpisah (dedicated line), segmentasi jaringan, penggunaan firewall, dan dengan
menggunakan switch device sebagai pengganti hub di LAN. Penggunaan secure email,
seperti dengan menggunakan program PGP3 (Pretty Good Privacy), juga merupakan
usah untuk mengamankan kerahasiaan data. Masih banyak lagi teknik-teknik
pengamanan yang dapat digunakan yang pada prinsipnya adalah mempersulit orang yang
tidak berhak untuk menyadap data. Namun lagi-lagi pengamanan dengan menggunakan
enkripsi sering tidak dilakukan karena menambah pekerjaan bagi pengguna dan tidak
nyaman.
B. Integrity
Integrity (keutuhan) mengatakan bahwa data atau informasi tidak boleh berubah
(tampered, altered, modified) tanpa ijin dari pemilik. Bagi Pemerintah Kota Denpasar,
keutuhan data ini menjadi penting misalnya pada pelaksanaan implementasi
e-Government. Data-data hasil pemilu tidak boleh diubah oleh orang yang tidak berhak.
Serangan terhadap aspek intergrity adalah adanya virus, trojan horse, man in
themiddle attack, atau masuknya orang yang tidak berhak ke sistem informasi. Tanpa ada
pengaman data-data dapat diubah sehingga tidak utuh lagi. Jika hal ini terjadi maka
keabsahan data dapat dipertanyakan.
Pengamanan terhadap aspek ini adalah dengan menggunakan (digital) signature,
checksum, hash algorithm, dan teknik-teknik lain. Pada intinya sistem pengamanan akan
memberikan tanda apabila data sudah berubah. Karena seringkali serangan terhadap
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
61
aspek ini dilakukan dengan menggunakan virus, maka penggunaan anti virus menjadi
salah satu mekanisme pengamanan yang harus dilakukan.
C. Authentication
Aspek authentication digunakan untuk meyakinkan keaslian data, sumber data,
orang yang mengakses data, dan server yang digunakan. Aplikasinya di Pemerintah Kota
Denpasar dapat beragam. Pengiriman data dari sebuah sumber harus dapat dicek
kebenaran (keaslian) sumber tersebut. Orang yang akan mengakses database Pemerintah
Kota Denpasar (atau masuk ke ruangan server / Network Operation Center) harus
menunjukkan identitasnya dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak
mengakses database atau sistem tersebut. Hal ini dapat diimplementasikan dengan
menggunakan tanda pengenal, password, digital signature, dan biometrics.
Untuk pelayanan kepada masyarakat, situs web Pemerintah Kota Denpasar harus
dilengkapi dengan tanda bukti (certificate) bahwa dia adalah situs resmi dari Pemerintah
Kota Denapasar. Dengan adanya tanda bukti ini maka pengguna dapat merasa aman
bahwa dia memang mengakses situs Pemerintah Kota Denpasar.
Serangan terhadap mekanisme authentication antara lain adalah pemalsuan
password, tanda pengenal, atau identitas lainnya. Sebagai contoh situs web “kilkbca.com”
merupakan pemalsuan (penyaruan) situs “klikbca.com”. Situs palsu ini mengauthenticate
bahwa dia adalah situs dari Internet Banking BCA. Serangan lain adalah dengan
menggunakan alamat komputer palsu (dikenal dengan istilah spoofing) atau bahkan
dengan menggunakan alamat email palsu. Pengamanan dapat dilakukan dengan
menggunakan tanda pengenal, password,
digital signature, dan biometrics.
D. Availability
Aspek availability (ketersedian) menjamin bahwa data dan informasi harus dapat
tersedia ketika dibutuhkan. Suatu sistem informasi akan tidak bermanfaat jika dia tidak
dapat memberikan data ketika dibutuhkan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
62
Serangan terhadap aspek ketersediaan dikenal dengan istilah Denial of Service
(DoS) attack. Contoh dari DoS attack adalah membuat sistem atau server menjadi hang
atau crash, jaringan dibanjiri oleh sampah (network flooding, exhaust network), atau
aplikasi dibuat menjadi tidak berfungsi. Banyak software yang dapat diambil dari Internet
yang dapat melakukan DoS attack tersebut. Bahkan saat ini metoda penyerangan telah
meningkat dengan mendistribusikan “agen penyerang” ke beberapa (banyak) komputer
sehingga ada istilah yang disebut Distributed DoS (DDoS) attack. Pada DDoS attack,
target diserang oleh ratusan komputer pada saat yang bersamaan. Seringkali pemilik
komputer yang digunakan untuk menyerang tidak tahu bahwa komputernya digunakan
untuk menyerang orang lain.
Serangan ini tidak saja dilakukan secara logika akan tetap juga dapat dilakukan
secara fisik, misalnya dengan merusak server, mencuri server, menghancurkan lokasi
server, atau memutuskan jaringan. Bencana alam (natural dissaster) seperti banjir juga
dapat mengakibatkan hilangnya ketersediaan sistem informasi sehingga dapat
dikategorikan ke dalam kelompok ini. Demikian pula ketidaksengajaan (menghapus file
penting dengan tidak sengaja), salah menggunakan program dapat juga dimasukkan
dalam kelompok ini.
Pengamanan dari aspek ketersediaan bervariasi dari pendeteksian adanya
serangan (melalui Intrusion Detection System atau IDS), backup, audit trail, dissaster
recovery, sampai kepada pembuatan mirror dari sistem di tempat lain.
F. Non-repudiation
Aspek non-repudiation mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal
apabila dia telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya adalah apabila seseorang yang
mengirimkan email yang dilengkapi dengan tanda tangan digitalnya tidak dapat
menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut.
Implementasi dari non-repudiation adalah dengan menggunakan digital signature
dan digital certificates. Pengguna menandatangani kegiatannya secara digital sehingga
tidak dapat menampik bahwa dia telah melakukan kegiatan tersebut. Dalam
implementasinya ada pihak ketiga yang menjadi saksi tentang keabsahan tanda tangan
digital tersebut.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
63
G. Access control
Aspek ini membatasi atau mengatur siapa boleh melakukan apa. Biasanya akses
ke suatu data atau sistem memiliki tingkat (level, jenjang). Sebagai contoh seorang
pengguna biasa di sistem informasi Pemerintah Kota Denpasar hanya boleh mengakses
informasi yang umum dan terbatas. Sementara itu Pejabat pada Pemerintah Kota
Denpasar dapat mengakses informasi yang lebih detail.
Implementasi access control biasanya menggunakan password atau dengan
menggunakan token lainnya. Sebagai contoh untuk masuk ke ruang server Pemerintah
Kota Denpasar bisa digunakan badge/ID tag yang dilengkapi dengan magnetic atau
smartcard. Untuk sistem keamanan yang lebih tinggi dimungkinkan penggunaan
biometrik (tangan, sidik jari jempol, mata) untuk access control
3.2.4.2. Klasifikasi Keamanan Sistem Informasi
Dilihat dari fungsinya dalam sebuah sistem informasi, keamanan dapat dibagi
menjadi tiga kelompok:
• Network security: fokus kepada media pembawa informasi/data, seperti jaringan
komputer.
• Computer security: fokus kepada komputer (server, workstation, terminal),
termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan operating system.
• Application security: fokus kepada program aplikasi (software) dan database.
Contoh serangan terhadap jaringan (network) meliputi penyadapan data atau
pengiriman data yang berlebihan (flooding). Serangan ini dapat terjadi di sisi jaringan
mana saja, baik di sisi pengguna maupun di sisi penyedia informasi. Penyadapan data
merupakan serangan terhadap aspek confidentiality, sementara network flooding
merupakan serangan terhadap aspek availability.
Contoh serangan terhadap komputer adalah adanya virus dan trojan horse di sisi
pengguna yang dapat menghapus data-data, mengirimkan data yang rahasia, atau
menghabiskan resources (memory, harddisk, CPU cycle) milik pengguna tersebut. Virus
ini dapat masuk melalui email atau melalui situs web.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
64
Contoh serangan terhadap aplikasi adalah adanya setup database yang kurang
benar sehingga record yang terdapat pada database tersebut dapat diubah-ubah. Hal ini
akan berbahaya jika data-data (record) tersebut merupakan informasi yang sangat vital
(seperti misalnya data kepegawaian atau data keuangan).
3.2.4.3. Pengamanan Jaringan
Jaringan merupakan yang sangat rentan dengan serangan-serangan atau gangguan.
Untuk itu maka perlu diadakan pengamanan untuk infrastruktur jaringan Pemerintah Kota
Denpasar. Pengamanan jaringan berfungsi untuk meminimalisir gangguan- gangguan
pada jaringan.
Pengamanan jaringan dibagi menjadi tiga yaitu :
15. Pengamanan sistem jaringan
• Penggunaan digest authentication pada web server, sehingga password yang
dikirimkan melalui network tidak berupa clear text.
• Pencatatan log melalui program atau fasilitas yang disediakan, sistem
administrator berkewajiban melakukan pengecekan terhadap kejadian-kejadian
yang terekam dalam log setiap bulan.
• Menggunakan beberapa program untuk mendeteksi adanya penyusupan (intrusion
detection). Beberapa program sederhana yang digunakan antara lain chkwtmp,
tcplogd dan hostsentry.
• Firewall digunakan untuk membatasi port-port yang dapat diakses dari luar.
Sedangkan akses internet dari dalam ke luar untuk situs-situs tertentu dilarang.
• Switch, harus memiliki fungsi Routed Access Control list yang dapat digunakan
untuk menjamin hanya user yang memiliki akses saja yang dapat menggunakan
secured dan restricted network.
• Application-Proxy firewall ini digunakan untuk memfilter informasi-informasi
yang lewat dari proxy server tersebut, proxy server dapat memilih informasi-
informasi yang akan diteruskan atau tidak berdasarkan setting atau logic dari
proxy server tersebut.
• Backup harddisk secara keseluruhan untuk semua server ke dalam tape
• Backup database.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
65
16. Pengamanan sistem operasi/desktop
• Server tidak diperkenankan menggunakan atau menyediakan flopy drive. Hal ini
untuk menghindari penyusup dapat mengubah password root dengan
menggunakan disket boot.
• Setiap aplikasi yang digunakan wajib menyediakan fungsi login yang memaksa
pengguna untuk memasukan user ID dan password setiap kali akan menggunakan
aplikasi tersebut termasuk ketika melakukan koneksi jaringan.
• Aplikasi internal tidak dapat diakses dari luar. Untuk mencegah akses dari luar
terhadap aplikasi internal, maka digunakan firewall dan IP internal untuk server-
server yang digunakan oleh aplikasi internal. Dengan IP internal dan firewall
diharapkan server-server tersebut hanya bisa dikenali oleh komputer yang ada
dalam lokal network saja.
• Adanya sesi (session) untuk membatasi lamanya idle koneksi. Untuk aplikasi
berbasis web, jika browser sudah dibuka dan user tidak menggunakan aplikasi
yang diakses dalam waktu tertentu atau idle maka koneksi ke aplikasi tersebut
akan kadaluarsa. Lamanya waktu idle yang diperkenankan disebut juga dengan
lamanya sesi (session).
• Mengingat bahwa banyak lubang keamanan dikirimkan melalui email, maka
penggunaan anti virus yang up-to-date merupakan sebuah keharusan. Anti virus
ini harus dipasang pada setiap workstation dan server yang ada pPemerintah Kota
Denpasar
• Bagi pemakai aplikasi, pengaksesan database harus melalui aplikasi yang sudah
dikembangkan.
• Login name dan password untuk mengakses database hanya boleh diketahui oleh
kalangan terbatas (yang berhak mengetahui).
3. Pengamanan fisik
• Ruangan tempat menyimpan semua server, router serta data backup berada di
ruang yang berbeda dengan ruangan kerja pegawai. Ruangan tersebut selalu
terkunci dan hanya dapat diakses oleh technical operation dan network
administrator.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
66
• Server-server yang ada diletakkan pada ruangan server yang khusus. Pintu masuk
dan keluar dari dan ke ruangan ini hanya ada satu. Tembok dan pintu ruangan ini
berupa kaca anti pecah. Pintunya berupa pintu elektronis, diperlukan kartu akses
magnetik untuk membukanya. Lantainya menggunakan raised floor setinggi
10 cm. AC yang digunakan merupakan AC central. Menyediakan alat untuk
memadamkan api, alarm kebakaran, sensor deteksi kebakaran melalui panas dan
asap.
• Mengasuransikan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar khususnya
untuk server dan PC.
• Menyediakan mesin diesel untuk menyuplai arus listrik secara otomatis jika listrik
yang disediakan oleh PLN mengalami gangguan.
• Menyediakan UPS untuk server aplikasi ataupun database untuk mencegah
kerusakan fisik pada server tersebut.
Di samping dari segi pengamanan, harus juga ditunjang dengan peraturan-
peraturan yang perlu diketahui oleh tim teknis atau pranata komputer.
Peraturan-peraturan tersebut antara lain :
- Menyangkut batasan privacy pranata komputer, Pemerintah Kota Denpasar
menganggap semua data-data pegawai yang tersimpan dalam PC atau komputer milik
Pemerintah Kota Denpasar merupakan data-data dinas.instansi dan melalui keputusan
dari penanggung jawab keamanan TI di Pemerintah Kota Denpasar maka Pemerintah
Kota Denpasar berhak untuk melihat, membuka atau mengamankan data-data tersebut
apabila dianggap mencurigakan dan dapat mengancam keamanan Pemerintah Kota
Denpasar.
- Sehubungan dengan penggunaan fasilitas kerja, dimana Pemerintah Kota Denpasar
menetapkan bahwa penggunaan fasilitas kerja yang disediakan Pemerintah Kota
Denpasar selayaknya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada
pranata komputer. Tidak dibenarkan menggunakannya sebagai sarana untuk
melakukan tidakan pidana atau melakukan kegiatan atau upaya yang bertujuan
mencemarkan nama baik Pemerintah Kota Denpasar.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
67
- Menyangkut pertukaran pesan dan data, Pemerintah Kota Denpasar melarang tim
teknis TIK atau pranata komputer untuk menyebarkan fitnah, berita yang meresahkan
dan SARA melalui media apapun.
- Menyangkut pemberhentian atau Pengunduran diri sebagai tim teknis atau pranata
komputer Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar memiliki prosedur
dimana orang yang diberhentikan atau mengundurkan diri wajib mengembalikan ID
card, kunci akses (bila memiliki) dan semua properti Pemerintah Kota Denpasar yang
digunakan tim teknis atau pranata komputer tersebut. Berita pemberitahuan mengenai
pemberhentian atau pengunduran diri ini akan disampaikan oleh bagian kepegawaian
kepada semua tim teknis atau pranata komputer, khususnya pada administrator. Untuk
kemudian sistem administrator berkewajiban menghapus atau membekukan account
yang dimiliki orang tersebut.
3.3. Blueprint Sistem Aplikasi
Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bagi lembaga
Pemerintah Kota Denpasar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku
pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-Government, dengan
ruang lingkup pemerintahan Kota Denpasar.
Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah:
• Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory
• Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government
• Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government
yang komprehensif, efisien dan efektif
3.3.1. Prinsip Desain Blueprint
Cetak biru (Blueprint) ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah
Kota Denpasar dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Cetak biru
(Blueprint) ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility dan
standardization.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
68
A. Flexibility:
Cetak biru (Blueprint) ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat
dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik.
Pemerintah Kota Denpasar dapat menyesuaikan Cetak biru (Blueprint) ini dengan Visi,
Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi
kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di Kota
Denpasar.
B. Standardization:
Cetak biru (Blueprint) ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi
e-Government di Pemerintah Kota Denpasar yang bersifat umum dan tipikal, disertai
dengan spesifikasi umum dan generik.. Dasar-dasar peraturan pemerintah secara nasional
dijadikan panduan utama dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi kepemerintahan yang
menjadi dasar desain aplikasi.
Dengan mengutamakan keseimbangan flexibilitas dan standardisasi, maka Cetak
biru (Blueprint) ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
2. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah,
khususnya Peraturan Daerah.
3. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan
menterjemahkan Cetak biru (Blueprint) dengan tetap menjaga konsistensi
kebijakan nasional.
3.3.2. Pendekatan Penyusunan Blueprint Aplikasi
Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan
pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh
suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi
lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna
terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
69
Disisi lain, Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government juga disusun
berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk
internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut
terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau
untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.
Dasar umum yang digunakan dalam penyusunan e-Government mengacu kepada
hal-hal sebagai berikut (FEAF, 2002) :
a. Standard, bahwa perlu disusun sebuah standart dalam pengembangan e-Government
dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan agar interoperabilitasnya terjamin.
Penggunaan internet dan standard web, XML, portal, message broker dan XML web
service serta optimalisasi pemanfaatan Application Service Provider (ASP). Sistem
single sign on digunakan untuk memudahkan administrasi dan meningkatkan
keamanan transaksi data.
b. Investasi, implementasi e-Government membutuhkan investasi yang besar sehingga
akan lebih optimal jika investasi dilakukan dengan mengacu kepada petunjuk bisnis
dan arsitektur yang sudah ditetapkan agar sejalan dengan kebutuhan.
c. Pengumpulan Data, beban pengumpulan data harus diminimalkan. Penggunaan
standard data, definisi data untuk meminimalkan adanya perulangan penyimpanan
dan pengumpulan data. Pengumpulan data oleh masyarakat harus diminimalkan
sehingga koordinasi antar instansi yang membutuhkan data sangat penting agar tidak
terjadi duplikasi data.
d. Keamanan, jaminan bahwa hanya yang berhak yang dapat mengakses data.
e. Fungsionalitas, pengembangan system yang digunakan dalam e-Government
sebaiknya mempertimbangakan penggunaan komponen yang reusable, penggunaan
arsitektur yang seragam untuk meningkatkan efisiensi. Pengembangan aplikasi
modular akan sangat membantu keseragaman penggunaan aplikasi antar instansi.
Fungsi-fungsi khusus yang dimiliki oleh masing-masing dinas merupakan modul
yang dapat ditambahkan ataupun dikurangi dengan tanpa merubah arsitektur utama
aplikasinya.
f. Akses Informasi, masyarakat harus diberikan pemahaman antara akses public dan
akses private.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
70
g. Teknologi yang teruji, pemanfaatan teknologi yang sudah teruji menjadi jaminan
bahwa e-Government akan berjalan dengan optimal.
h. Privacy, disesuaikan dengan dasar-dasar pemikiran tentang privacy seperti tidak
boleh melakukan pencatatan-pencatatan rahasia, pengumpulan data diluar tujuan
utamanya dan juga proteksi terhadap data yang sudah terkumpul.
Dari pertimbangan tersebut, model dan arsitektur Aplikasi e-Government dapat
dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Model dan Arsitektur Dasar Aplikasi e-Government (FEAF 2002)
Rancangan dasar model dan arsitektur aplikasi e-goverment mengacu kepada
4 lapisan utama, yaitu :
a. Arsitektur bisnis (Model Referensi Bisnis E-Goverment), bagian ini mengidentifikasi
aturan bisnis yang ada.
b. Arsitektur data, dalam lapisan ini didefinisikan standart data dan teknologi yang
digunakan seperti pemanfaatan XML sebagai kunci solusi pada arsitektur data dari
e-Government.
c. Arsitektur aplikasi mendefinisikan komponen-komponen utama dalam aplikasi
e-Goverment yang terdiri dari :
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
71
i. Model Konseptual/Proses yang menyediakan jembatan antara bisnis view dari
Model Referensi Bisnis dan system view dari model berikutnya.
ii. Model Interoperabilitasnya menggambarkan komponen teknis dari e-Government
dan bagaimana berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi dalam e-Government.
d. Arsitektur Teknologi menyediakan petunjuk implementasi teknis untuk
pengembangan e-Government tediri dari :
i. Model teknis/arsitektur solusi e-Government
ii. Model Referensi Teknis e-Government
3.3.2.1. Government Function Framework
Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam
sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini disebut
sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.
Pelayanan Adm & Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan Kepegawaian
Kependudukan
Perpajakan dan Retribusi
SIM Data Pembangunan
Surat Elektronik
Sistim Dokumen Elektronik
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sistem Administrasi
DPRD
Sistem Anggaran
Pengadaan PNS
Sistem Pemilu Daerah
Sistem Absensi dan Penggajian
Sistem Penilaian Kinerja
PNS
Sistem Kas dan Perbendaharaan
Sistem Akuntasi Daerah
Kolaborasi dan Koordinasi
Sistem Pendidikan dan Latihan
Sistem Pengadaan Barang
dan Jasa
Pengelolaan dan
Monitoring Proyek
Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan
Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil
Pembangunan
Pandaftaran dan Perijinan
Manajemen Pelaporan
Pemerintahan
Publikasi Info Umum &
Kepemerintahan
Bisnis Dan Investasi
Pengaduan Masyarakat
Sistem Pendukung Keputusan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
72
D in a s & L e m b a g a D in a s & L e m b a g a D in a s & L e m b a g aD in a s & L e m b a g a
P e n g e lo la a n B a ra n g D a e ra h
K a ta lo g B a ra n g D a e r a h
P e n g e lo la a n P e n d a p a ta n
D a e r a h
P e n g e lo la a n P e r u s a h a a n
D a e ra h
K E P E M E R IN T A H A N K E W IL A YA H A N K EM A S YA R A K A T A N S A R A N A & P R A S A R A N A
T a ta R u a n g d a n L in g k . H id u p
P o te n s i D a e ra h
K e h u ta n a n
P e r ta n ia n , P e te rn a k a n d a n
P e rk e b u n a n
P e r ik a n a n d a n K e la u t a n
P e r t a m b a n g a n d a n E n e rg i
P a r iw is a ta
I K M
K e s e h a t a n
P e n d id ik a n
K e te n a g a k e r ja a n
In d u s t r i d a n P e rd a g a n g a n
J a r in g P e n g a m a n
S o s ia l
T ra n s p o r t a s i
J a la n d a n J e m b a ta n
T e rm in a l d a n P e la b u h a n
S a ra n a U m u m
Gambar 6. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan
3.3.2.2. e-Government Solution Map
Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan
dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut di atas.
Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-
sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem
kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini selanjutnya disebut
sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
73
Gambar 7. Peta Solusi Aplikasi e-Government
Gambar 8. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government
Masyarakat
E-Gov Portal (Public and Internal Portal)
Bisnis Government Comm
Services Internet Enabled Inter A
pplication Com
munication
Inter Application Integration Schem
e Security Services
Aplikasi Dasar Umum Aplikasi Dasar
Shared Services
Grup Fungsi
Kelembagaan dengan Layanan
Berorientasi PUBLIK
Grup Fungsi
Kelembagaan dengan Layanan
Berorientasi BISNIS
Grup Fungsi
Kelembagaan dengan Layanan
Berorientasi PEMERINTAH
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Public Oriented Application Group
Business Oriented Application Group
Government Oriented Application
Group
www.denpasar.go.id
• Firewall, Proxy
• Sekuriti, Enkripsi
Sistem Dokumen Elektronik
UPT Online
Sistem Kependudukan
• Potensi Daerah
• Pariwisata
•Sistem Keuangan
• Sistem Kepegawaian
Basis Data Penduduk GIS Basis Data Keuangan Basis Data Pegawai
Masyarakat Bisnis Government Comm
Services
Aplikasi Dasar
Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
74
Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui
pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi
tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok
sebagai berikut:
1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan
pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk
mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan,
serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum,
diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih
spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.
Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup
berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:
1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani
kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani
kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani
kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah
daerah lainnya (G2G: Government To Government)
Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan
komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
75
3.3.3. Application Requirements Standard
Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional,
maka diperlukan kerangka komuniksi antar sistem e-Government untuk saling
berhubungan dan saling bekerjasama (GIF - Government Interoperability Framework).
Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar
(menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam
pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga
diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing masing sistem
aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan e-Government yang lebih
besar dan kompleks.
Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan
standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa
komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang
sistem.
Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh
setiap sistem aplikasi e-Government:
1. Reliable
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust
terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free.
2. Interoperable
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar
data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.
3. Scalable
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan
kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan
kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.
4. User Friendly
Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface
(antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan
kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
76
5. Integrateable
Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi
dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data
dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu
pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.
3.3.4. Blok Fungsi Kepemerintahan
Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, di dalam
dokumen Cetak biru (Blueprint), taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-Blok Fungsi
dan Modul, sebagai berikut:
Blok Fungsi 1. PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 1.1. Kependudukan
1.2. Perpajakan dan Retribusi
1.3. Pendaftaran dan Perijinan
1.4. Bisnis dan Investasi
1.5. Pengaduan Masyarakat
1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Blok Fungsi 2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 2.1. Surat Elektronik
2.2. Sistem Dokumen Elektronik
2.3. Sistem Pendukung Keputusan
2.4. Kolaborasi dan Koordinasi
2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
77
Blok Fungsi 3. LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 3.1. Sistem Administrasi DPRD
3.2. Sistem Pemilu Daerah
3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
Blok Fungsi 4. PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek
4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi 5. KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 5.1. Sistem Anggaran
5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan
5.3. Sistem Akuntansi Daerah
Blok Fungsi 6. KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi
--
Modul 6.1. Pengadaan PNS
6.2. Sistem Absensi dan Penggajian
6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS
6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
78
Blok Fungsi 7. DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi
7.1. KEPEMERINTAHAN
Modul 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah
7.1.2. Katalog Barang Daerah
7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah
7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
Sub-Blok Fungsi
7.2. KEWILAYAHAN
Modul 7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup
7.2.2. Potensi Daerah
7.2.3. Kehutanan
7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
7.2.5. Perikanan dan Kelautan
7.2.6. Pertambangan dan Energi
7.2.7. Pariwisata
7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Sub-Blok Fungsi
7.3. KEMASYARAKATAN
Modul 7.3.1. Kesehatan
7.3.2. Pendidikan
7.3.3. Ketenagakerjaan
7.3.4. Industri dan Perdagangan
7.3.5. Jaring Pengaman Sosial
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
79
Sub-Blok Fungsi
7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul 7.4.1. Transportasi
7.4.2. Jalan dan Jembatan
7.4.3. Terminal dan Pelabuhan
7.4.4. Sarana Umum
3.3.4.1. Blok Fungsi PELAYANAN
A. Modul Sistem Kependudukan
Modul KEPENDUDUKAN
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Pelayanan pendaftaran penduduk
- Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk
- Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP
- Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta
kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan
anak)
- Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku
Tamu
- Pelaporan data kependudukan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
80
Narasi Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan
pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan
kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data
kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.
Organisasi Dinas Kependudukan dan Capil
Integrasi - Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain
- Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain
- Sistem Kependudukan di tingkat Nasional
Info Tambahan - Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999
- Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap
kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic
data synchronization, distributed processing .
B. Modul Perpajakan dan Retribusi
Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak Kota
Denpasar
Jenis pajak Kota terdiri dari:
° Pajak Hotel
° Pajak Restoran
° Pajak Hiburan
° Pajak Reklame
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
81
° Pajak Penerangan Jalan
° Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
° Pajak Parkir
- Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi:
° Retribusi jasa umum
° Retribusi jasa usaha
° Retribusi perijinan tertentu
- Memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi
daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang
° Kehutanan
° Pertanian dan Perkebunan
° Perikanan dan Kelautan
° Pertambangan dan Energi
° Kepariwisataan
° Industri Kecil dan Menengah
Narasi Pajak Kota Denpasar merupakan suatu sistem perpajakan yang pada
dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan
tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek dan
tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak
Daerah.
Daerah Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah
ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai
dengan aspirasi masyarakat.
Organisasi Dinas / lembaga daerah
Integrasi - Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen
Elektronik
- Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan - Nama Alias: SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP,
SAMSAT
- Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan
sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
82
C. Modul Pendaftaran dan Perijinan
Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Memberian pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran,
menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan
proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari
masyarakat
- Pengelolaan dan pengurusan ijin
° Peruntukan tanah dan IMB
° SIUP
° HO
° Penyelenggaraan reklame
° Usaha Tetap (IUT)
° Usaha Industri (IUI)
° Lokasi
- Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran
° Tanda Daftar Perusahaan
° Tanda Daftar Industri
° Tanda Daftar Perdagangan
- Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi
daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang
° Kehutanan
° Pertanian dan Perkebunan
° Perikanan dan Kelautan
° Pertambangan dan Energi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
83
° Kepariwisataan
° Industri Kecil dan Menengah
Narasi Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk
memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang
meliputi: jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk
memperoleh
ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan.
Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara
on-line.
Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai
untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis
data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib
administrasinya.
Organisasi Dinas / lembaga daerah
Integrasi - Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan
Perundangundangan
- Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi
Info Tambahan - Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran
- Dasar Hukum: Peraturan Daerah
- Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu
yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang
dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi
terkait.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
84
D. Modul Bisnis dan Investasi
Modul BISNIS DAN INVESTASI
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan
peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang
° Sektor Kehutanan
° Sektor Pertanian dan Perkebunan
° Sektor Perikanan dan Kelautan
° Sektor Pertambangan dan Energi
° Sektor Pariwisata
° Sektor Industri Kecil dan Menengah
- Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan
tatalaksana investasi dan pengusahaan kegiatan bisnis lainnya
- Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan
tersebut
Narasi Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah
Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat
dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Kota
Denpasar.
Pemerintah Kota dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap
mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan
yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga
para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan
usaha di daerah tersebut.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
85
Organisasi Dinas / lembaga daerah
Integrasi - Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan
Perundangundangan
- Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan
Perijinan
Info Tambahan - Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi
- Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang
lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.
E. Modul Pengaduan Masyarakat
Modul PENGADUAN MASYARAKAT
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan
partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
proses penyelenggaraan kepemerintahan daerah
Narasi Salah satu tugas pemerintah kota adalah melaksanakan kehidupan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan kota. Sebagai perwujudan demokrasi,
dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kota dalam
memberdayakan masyarakat.
Organisasi Dinas / lembaga daerah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
86
Integrasi - Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Info Tambahan Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat
F. Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEMERINTAHAN
Blok Fungsi PELAYANAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Publikasi informasi
Narasi Mempublikasikan semua informasi umum dan kepemerintahan ke seluruh
masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.
Organisasi Perangkat Kota
Integrasi - Semua aplikasi e-Government yang membutuhkan publikasi informasi ke
masyarakat
Info Tambahan - Nama Alias: e-Gov Portal
- Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi
kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi
publikasi ke masyarakat (public portal)
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
87
3.3.4.2. Blok Fungsi Administrasi dan Management
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Fungsi
- Menyediakan fungsi pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam
urusan kepemerintahan daerah
- Menyediakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan managerial
pemerintahan daerah
Modul
- Surat Elektronik
- Sistem Dokumen Elektronik
- Sistem Pendukung Keputusan
- Kolaborasi dan Koordinasi
- Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Organisasi
Perangkat Kota
Integrasi
- Blok Fungsi Keuangan
- Blok Fungsi Pembangunan
- Blok Fungsi lain yang memerlukan / memberikan informasi ke eksekutif
Kota
A. Modul Surat Elektronik
Modul SURAT ELEKTRONIK
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
88
Fungsi
- Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya
memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat
dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan
oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.
- Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik,
termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.
- Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya
berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan
lainlain.
Narasi
Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian
kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa
memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik , maka
proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat
kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam
hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan
Organisasi
- Semua unit organisasi (satuan kerja)
Integrasi
--
Info Tambahan
- Nama alias: e-Mail, SIM Surat
- Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan
ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan kota, karena satu sistem
yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik
dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.
B. Modul Sistem Dokumen Elektonik
Modul SURAT DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
89
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk
tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi.
- Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya
penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan.
- Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi)
berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Kota (yang
ditempatkan dalam Lembaran Kota), arsip daerah, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy
menjadi bentuk softcopy.
- Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari
berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen.
- Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap,
akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal,
versi / revisi, nomor, dan lain-lain.
Narasi
Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan
peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi
pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu
sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional
Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip
yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber
sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun
perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambi Ian keputusan bagi
pimpinan.
Organisasi
- Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip)
- Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen
Integrasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
90
Info Tambahan
- Nama alias: Document Management, SIM Arsip
- Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara
terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Kota, karena
satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang
membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.
C. Modul Sistem Pendukung Keputusan
Modul SURAT PENDUKUNG KEPUTUSAN
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para
eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data
dan informasi yang tepat, akurat dan cepat.
- Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat,
masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informqasi bisa
dari kalangan intertnal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun
pemerintah yang yang lebih tinggi.
- Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik
berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif
yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja.
- Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi ini
lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang
suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan
nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
91
Narasi
Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw
data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam
berbagai macam format yang berbeda-beda.
Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah
diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai.
Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi
tersebut.
Organisasi
Eksekutif Kota
Integrasi
- Semua system yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif kota
Info Tambahan
- Nama alias: DSS
- Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan
(mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapakan
untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi,
sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai
dengan yang diharapkan.
D. Modul Kolaborasi dan Koordinasi
Modul SURAT DOKUMEN ELEKTRONIK
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
92
Fungsi
- Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu,
pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda
kerja tiap unit organisasi
- Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem
dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan
agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian
ruang rapat dan sebagainya.
- Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian
pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya
dapat dilakukan secara elektronik.
- Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti
forum, chat, news, poling, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi Rapat On-Line
Narasi
Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada
kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai.
Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan
memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan
kepala dinas/lembaga teknis KOTA terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan
yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui
sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan.
Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk
menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang
sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan
penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual
(misalnya: TV atau layar komputer).
Organisasi
- Semua unit organisasi
Integrasi
Info Tambahan
- Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit
organisasi Pemerintah Daerah.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
93
E. Modul Manajemen dan Pelaporan
Modul SURAT MANAJEMEN DAN PELAPORAN
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Kota) kepada instansi
yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri
- Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah
diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data
yang masih mentah.
- Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada
WALIKOTA melalui sekretaris kota.
- Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.
Narasi
Dalam sistem pemerintahan kota ada mekanisme pelaporan yang harus
dilakukan oleh para penyelenggara kepemerintahan. Sistem ini membantu
Pemerintah Kota dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan
pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses
kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Organisasi
- Eksekutif Kota
- Kepala Dinas / Lembaga Teknis Kota
Integrasi
Info Tambahan
- Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit
organisasi Pemerintah Daerah.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
94
3.3.4.3. Blok Fungsi Pembangunan
Blok Fungsi PEMBANGUNAN
Sub Blok Fungsi
Fungsi
- Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk
mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan
dengan pembangunan kota.
- Proses kerja pembangunan kota meliputi:
° Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja
lain dalam lingkungan pemerintah kota, termasuk dengan instansi pusat di
daerah.
° Penyusunan rencana strategis kota dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan ke dalam
program nasional.
° Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan
belanja kota.
° Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan perencanaan kota.
° Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kota
° Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan
Modul
- Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan
- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan dan Monitoring Proyek
- Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Organisasi
Perangkat Kota
Integrasi
- Blok Fungsi Keuangan
- Blok Fungsi Administrasi dan Management
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
95
A. Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan
Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN
Blok Fungsi PEMBANGUNAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan
perencanaan pembangunan.
- Data dan informasi yang dimaksud meliputi:
° Penyelenggaraan pemerintahan daerah
° Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah
° Kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS
° Keuangan daerah
° Potensi sumber daya daerah
° Produk hukum daerah
° Kependudukan
° Informasi dasar kewilayahan
Narasi
Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan
masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut
bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan
data yang tepat untuk pengguna yang tepat.
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi
Info Tambahan - Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data
Warehouse.
- Dasar Hukum: UU 32/2004
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
96
- Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
B. Modul Perencanaan Pembangunan Daerah
Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek
pembangunan sesuai kewenangan Pemda.
- Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang
(20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan
daerah (1 tahun).
- Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap
perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.
- Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja
pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan.
Narasi
Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka
panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).
Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk
dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang
akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat
memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan tersebut.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
97
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data
Pembangunan
Info Tambahan - Nama Alias: SimBangDa
- Dasar Hukum: UU 32/2004
- Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur
pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan
dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pembangunan daerah.
C. Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan
proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003.
- Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan
dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah
dilaksanakan Pemkot.
- Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah
disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah Pemerintahan
Kota.
- Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
98
- Menyediakan sarana untuk pengumunan pekerjaan (disesuaikan dengan sifat
pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh Pemkot, termasuk pengumuman siapa yang menjadi
pemenang (pelaksana) pekerjaan.
Narasi
Sistem ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta
memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas,
sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas
dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya
masing-masing. Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan
barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan
(proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring
Proyek.
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Info Tambahan
- Nama Alias: SimProyek, e-Procurement.
- Dasar Hukum: KepPres 80/2003.
- Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi pembangunan kota.
D. Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
99
Fungsi - Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah kota.
° Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan
yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemkot, termasuk
Kecamatan dan Kelurahan.
- Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan
dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan.
° Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan
laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan
fisik).
- Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala
bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang
ada di daerah tersebut.
Narasi
Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemkot dalam 1 tahun
jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif kota membutuhkan informasi
tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang
dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah
dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk
proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada
kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.
Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang
dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan
laporan rinci kepada eksekutif kota sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing.
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Info Tambahan - Nama Alias: SimProyek
- Dasar Hukum: KepPres 80/2003
- Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi pembangunan kota.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
100
E. Modul Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK
Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah
dilakukan oleh pemerintah kota.
° Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang
dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan
Kelurahan.
- Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya
verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan.
- Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (walikota dan kepala bappeda)
yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan di kota Denpasar.
Narasi
Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Kota dan masyarakat yang
selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan kota.
Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang
ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang.
Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah kota sebagai bahan
evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya
sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas /
lembaga yang ada.
Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Info Tambahan
- Nama Alias: SIMBANGDA
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
101
- Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam
satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga
memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi pembangunan kota.
3.3.4.4. Blok Fungsi Keuangan
Blok Fungsi KEUANGAN
Sub Blok Fungsi
Fungsi
- Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kota yang
tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Kota, sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Kota, meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif,
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Kota yang akurat, aktual, mudah
dipahami, relevan dan berdayaguna.
Modul
- Sistem Anggaran
- Sistem Kas dan Perbendaharaan
- Sistem Akuntansi Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Dinas Lembaga
A. Modul Sistem Anggaran
Modul SISTEM ANGGARAN
Blok Fungsi KEUANGAN
Sub Blok Fungsi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
102
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit
kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening
dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan
pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran.
- Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat
kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan
mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan.
° Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan
tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan.
° Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya
kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai
sebagai rujukan.
Narasi
Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses
data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi
penggunaan anggaran belanja.
Organisasi
Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah
Info Tambahan
- Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran
- Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002
- Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi kota.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
103
B. Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN
Blok Fungsi KEUANGAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara
pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk membantu agar pelaksanaan
kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan.
- Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan
dan belanja daerah.
- Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus
keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pemda.
° Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah
ditunjuk.
° Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari unit
organisasi / pihak penyetor.
Narasi
Sistem ini merupakan alat pengawasan keluar-masuknya dana dari seluruh
aliran dana berdasarkan sumber dana maupun penggunaannya melaui Kas
Umum Kota atau Kas Kota pada saat merealisasikan APBD.
Organisasi
Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah
Info Tambahan - Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan
- Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002
- Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi kota.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
104
C. Modul Sistem Akutansi
Modul SISTEM AKUTANSI DAERAH
Blok Fungsi KEUANGAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan kota.
- Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan kota,
mengidentifikasikan dan mengelompokkan data-data transaksi untuk
keperluan penyusunan buku besar.
- Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif
kota,berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan
lainnnnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik
publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll.
° Resume bisa dilakukan setiap saat.
° Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan
memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bisa dari
perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.
Narasi
Sistem ini mengidentifikasikan, dan mengelompokkan data-data transaksi
yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-
ledger).
Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian,
dan laporan konsolidasi (laporan keuangan pemkot).
Organisasi
Unit organisasi pengelola Keuangan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
105
Info Tambahan
- Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah
- Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002
- Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul
anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi kota.
3.3.4.5. Blok Fungsi Kepegawaian
Blok Fungsi KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi
Fungsi
- Modul KEPEGAWAIAN menyediakan modul aplikasi yang berfungsi
untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang
berkaitan dengan kepegawaian kota.
- Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-
fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja
sebagai berikut:
° Pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan)
° Penetapan formasi dan penempatan
° Pengangkatan
° Pemindahan
° Pemberhentian
° Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan
° Hak dan kewajiban
° Kedudukan hukum
° Pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan)
° Pengendalian jumlah
° Larangan, sanksi, dan penghargaan
Modul
- Pengadaan PNS
- Sistem Absensi dan Penggajian
- Sistem Penilaian Kinerja PNS
- Sistem Pendidikan dan Latihan
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan
Blok Fungsi Administrasi dan Management
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
106
A. Modul Pengadaan PNS
Modul PENGADAAN PNS
Blok Fungsi KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaaan pegawai sipil,
termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekruitmen.
- Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekruitmen pegawai PNS
dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima).
- Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang
dapat diklasifikasikan, misal per perioda pengadaan, jenis kelamin,
kelompok umur, daya tampung, dll.
Narasi
Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Kota untuk mendapatkan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
107
Info Tambahan - Nama alias: SIMPEG
- Dasar hukum: PP 11/2002 (perubahan PP 98/2000)
- Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi.
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin
interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema
keuangan.
B. Modul Sistem Absensi dan Penggajian
Modul SISTEM PENGADAAN ABSENSI DAN PENGGAJIAN
Blok Fungsi KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam
pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja.
- Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk di
dalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai.
- Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi /
pemda tertentu.
- Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan
dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin,
dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll.
- Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi
jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar
per satuan kerja, dll.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
108
Narasi
Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang
lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu
diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif)
dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan
pembinaan.
Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan
mempermudah Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika
diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan
dengan penerimaan pendapatan.
Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah
Bagian Keuangan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan
Info Tambahan
- Nama alias: Payroll, SIMPEG
- Dasar hukum: PP 11/2003 (perubahan PP 98/2000)
- Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi.
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin
interoperabilitasnya.
C. Modul Penilaian Kinerja PNS
Modul PENILAIAN KINERJA PNS
Blok Fungsi KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
109
Fungsi
- Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan
pangkat dan promosi jabatan.
- Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem
pemberian sanksi dan penghargaan
- Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi,
mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampaun pegawai
Narasi
Sistem ini membantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan fungsi pembinaan
dan pendawasan pegawai negeri sipil yang menjadi wewanangnya. Salah satu
manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat
tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk
memberikan penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil
dan tepat.
Organisasi
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Integrasi
Blok Fungsi Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian
Info Tambahan
- Nama alias: SIMPEG
- Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi.
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin
interoperabilitasnya.
D. Modul Sistem Pendidikan dan Latihan
Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Blok Fungsi KEPEGAWAIAN
Sub Blok Fungsi
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
110
Fungsi - Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai.
- Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan
sesuai dengan kompetensinya.
- Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan
sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT.
- Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis
komputer.
Narasi
Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali
dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk
melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan
kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka
diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan
untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya
dalam organisasi.
Organisasi
Badan Kepegawaian Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan
Info Tambahan
- Nama alias: SIMDIKLAT
- Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu
kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi.
Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi
perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin
interoperabilitasnya.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
111
3.3.5. Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA adalah kelompok fungsi kelembagaan
Pemerintahan Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan juga merupakan
unsur pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik. Termasuk di dalam blok
fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi kepemerintahan kecamatan dan
kelurahan, serta pengelolaan badan usaha milik daerah, termasuk RSUD.
Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA, berdasarkan obyek layanan dan fungsi
utamanya, selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-blok fungsi sebagai berikut:
• Sub-blok fungsi Kepemerintahan
• Sub-blok fungsi Kewilayahan
• Sub-blok fungsi Kemasyarakatan
• Sub-blok fungsi Sarana dan Prasarana
3.3.5.1. Sub-Blok Fungsi Kepemerintahan
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN
Fungsi
- Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan kota, yang
dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layan utama
fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kepemerintahan.
° Termasuk di dalamnya adalah fungsi pengelolaan barang kota dan
pengelolaan pendapatan kota
- Menyediakan fungsi pengelolaan perusahaan milik daerah, termasuk
didalamnya adalah RSUD.
Modul
- Pengelolaan Barang Daerah
- Katalog Barang Daerah
- Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pengelolaan Perusahaan Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Keuangan Keuangan
Blok Fungsi Pembangunan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
112
a. Modul Pengelolaan Barang Daerah
Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang kota, memperkirakan
kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang
diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini.
- Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah.
- Pemeliharaan barang kota.
- Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah kota, mencatat
aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa,
pemanfaatan dan sebagainya.
- Perubahan status hukum barang daerah, memproses administras semua
barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara
penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya.
- Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif
terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai
pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset.
- Pengamanan barang kota.
- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang kota.
- Pembiayaan pengelolaan barang kota.
- Dan lain-lain.
Narasi
Tujuan sistem pengelolaan barang kota adalah: terciptanya efisiensi
pengelolaan barang kota, optimalnya pemanfaatan barang kota untuk
meningkatkan pendapatan kota serta meningkatnya manfaat barang kota yang
dapat dirasakan oleh masyarakat.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
113
Organisasi
Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran
Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah
Info Tambahan
- Nama alias: SIMBADA
- Dasar hukum: Kepmendagri 152/2004
- Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan
sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek
menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem
pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama
perkiraan dan perencanaan anggaran.
b. Modul Katalog Barang Daerah
Modul KATALOG BARANG DAERAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemkot dalam
menjalankan pemerintahan.
- Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses
pemeliharaan dan sebagainya.
- Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit
kerja pemerintah kota.
- Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun
pembuatan, lokasi, unit kerja, dll.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
114
- Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan
anggaran pengadaan barang.
Narasi
Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari system
pengelolaan barang kota, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data
rujukan.
Contoh pengguna sistem ini adalah:
(1) Eksekutif kota, misalnya ingin mengetahui aset yang dimiliki oleh setiap
unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam waktu
dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan, dan
lain-lain).
(2) Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga
penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan
barang oleh satuan kerja, dan lain-lain.
Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif kota dalam
proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Kota untuk dapat
merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan
basis data informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya.
Organisasi
Eksekutif Kota
Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan)
Integrasi
Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek
Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah
Info Tambahan
c. Modul Pengelolaan Pendapatan Daerah
Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
115
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan
kota
- Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi,
penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain.
- Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data
pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi
pendapatan tahun berjalan.
- Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemkot tahun depan, dengan
asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan
maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek
pendapatan lokal.
° Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya volume
obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan terjadinya
penambahan atau pengurangan rincian obyek pendapatan.
Narasi
Sistem ini membantu Pemerintah Kota (Dinas Pendapatan) dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan
koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta
pengendalian pemungutan pendapatan.
Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Kota untuk
secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber
pendapatan.
Organisasi
Eksekutif Kota
Dinas Kota (Dinas Pendapatan Kota)
Integrasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi
Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan
Info Tambahan
Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
116
d. Modul Pengelolaan Perusahaan Daerah
Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk
RSUD.
- Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha,
info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi-
laba), usaha unggulan, dan lain-lain.
Narasi
Dalam hal Pemerintah Kota mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan
dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya
perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua
perusahaan daerah, termasuk RSUD.
Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan
daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapatan
daerah dari sumber tersebut.
Organisasi
Eksekutif Kota
Dinas Kota (Dinas Pendapatan Kota)
Integrasi
Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan
Nama alias: SIM Perusahaan Daerah.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
117
3.3.5.2. Sub-Blok Fungsi Kewilayahan
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Fungsi
- Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan KOTA, yang
dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis KOTA, yang layanan utama
fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kewilayahan, meliputi:
° Menyediakan fungsi perencanaan dan pengawasan (monitoring) tata
ruang dan lingkungan hidup.
° Menyediakan fungsi pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi
daerah dari sektor unggulan daerah.
- Menyediakan fungsi pengelolaan sektor unggulan yang mendukung potensi
daerah, meliputi:
° Kehutanan
° Pertanian dan Perkebunan
° Perikanan dan Kelautan
° Pertambangan dan Energi
° Pariwisata
° Industri Kecil dan Menengah
Modul
- Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Potensi Daerah
- Kehutanan
- Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
- Perikanan dan Kelautan
- Pertambangan dan Energi
- Pariwisata
- Industri Kecil dan Menengah
Integrasi
Blok Fungsi Legislasi, Modul Peraturan/Perundang-undangan
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan investasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
118
a. Modul Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi
- Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan
kepemilikan tanah.
° Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah kota
° Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan rencana
umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah
hutan, persawahan, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan.
- Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan
pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat.
- Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik
tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal
yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk
perumahan, dan lain-lain.
Narasi
Sistem tata ruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah
kota dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah,
misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-
lain. Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat
disajikan dengan lebih akurat dan labih nyata, sehingga memudahkan
pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang
lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat
diminimalisir sebanyak mungkin.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
119
Organisasi
Dinas daerah (dinas tataruang, dinas lingkungan hidup)
Lembaga / instansi terkait
Integrasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan
Info Tambahan - Nama alias: SIM Tata Ruang
- Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan
mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna
dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.
b. Modul Potensi Daerah
Modul POTENSI DAERAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kota, yang
menjadi sektor unggulan daerah, meliputi:
° Kehutanan
° Pertanian dan Perkebunan
° Perikanan dan Kelautan
° Pertambangan dan Energi
° Pariwisata
° Industri Kecil dan Menengah
- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah
- Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah
dalam program pembangunan kota
- Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
120
Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Kota mempromosikan semua potensi kota
yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan
bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk
menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain
itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan.
Oleh karena itu, info potensi kota harus didukung dengan informasi
pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan
perundangundangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi,
pendaftaran dan perijinan usaha.
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan
Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan
Perundangundangan
Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi
Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan
Info Tambahan - Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA
- Dasar hukum: --
- Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu
sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi
pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.
c. Modul Pertanian. Pertenakan dan Perkebunan
Modul PERTANIAN, PERTENAKAN DAN PERKEBUNAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
121
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi kota, terutama
di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya.
° Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (raw data)
° Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian dan perkebunan,
misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal,
ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain
° Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada
dan yang sedang atau akan dibangun)
- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan
- Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi
° Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas
pertanian, usaha tani serta masyarakat
° Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan
produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian dan
perkebunan
° Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alatalat
pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian.
Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan
informasi pertanian dan perkebunan, dan menyediakan layanan baik
administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi
pengelolanya.
Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan
pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini.
Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta
standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan
tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan
makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan sebagainya.
Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu
disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kota.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
122
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Integrasi Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul
Potensi Daerah
Info Tambahan - Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan
- Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan
dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola
sistem informasi potensi daerah.
d. Modul Perikanan dan Kelautan
Modul PERIKANAN DAN KELAUTAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi KOTA,terutama
di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk
didalamnya
° Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data)
° Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan,
misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lain-
lain
- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan
- Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi
° Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis
komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan
° Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
123
Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan
informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik
administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi
pengelolanya.
Sistem ini membantu pemerintah kota dalam mengidentifikasi potensi sumber
daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk
didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan.
Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu
disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kota.
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Integrasi Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul
Potensi Daerah
Info Tambahan - Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan
- Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam
satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem
informasi potensi kota.
e. Modul Pariwisata
Modul PARIWISATA
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
124
Fungsi - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama
di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya
° Pemetaan wilayah pariwisata (raw data)
° Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis
obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata
lainnya), lokasi obyek wisata, dan lainlain.
° Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel,
restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site
map wisata).
- Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata
- Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi
° Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke
obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain.
° Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu,
tempat belanja, bank, dan lain-lain.
- Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi
° Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll)
° Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro
perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb)
° Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk
pengelolaan tiap obyek wisata daerah)
Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan
informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif
maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem
ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari
promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi
dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini
akan membantu Pemerintah Kota untuk melakukan inventarisasi data,
perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha
bidang pariwisata daerah.
Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu
disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi kota.
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
125
Integrasi Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul
Potensi Daerah.
Info Tambahan - Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata
- Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu
sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem
informasi potensi daerah.
f. Modul IKM
Modul INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEWILAYAHAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama
di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi.
- Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis
bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-
lain.
- Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi
simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi
Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya
- Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi
pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan
pengawasan.
Narasi Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan
informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik
administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi
pengelolanya.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
126
Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan
mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk
peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga
mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator
dan lembaga keuangan.
Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu
disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga Teknis Daerah
Integrasi Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul
Potensi Daerah.
Info Tambahan - Nama alias: SIM IKM, SIM UKM
- Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi
dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola
sistem informasi potensi kota.
3.3.5.3. Sub-Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
UU 32/2004 pasal 167 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah.
Beberapa kewajiban daerah yang berhubungan dengan fungsi pelayanan kepada
penduduknya diantaranya adalah: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
pengembangan sistem jaminan sosial.
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Fungsi - Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang
dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya
berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
127
Modul - Kesehatan
- Pendidikan
- Ketenagakerjaan
- Industri dan Perdagangan
- Jaring Pengaman Sosial
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan
a. Modul Kesehatan
Modul KESEHATAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan
tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya
polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain.
- Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi:
° Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah
° Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya
melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik,
praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium
kesehatan dan sebagainya.
Narasi Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui
sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan
yang disediakan oleh Pemerintah Kota, meliputi nama dan tempat lokasi
rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang
disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
128
memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut.
Untuk internal Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan
tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan
prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain
sehingga dalam menyususn kebijakan dan program Kerja di bidang kesehatan,
Pemerintah Kota dapat lebih fokus dan tepat sasaran.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Kesehatan)
Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan Nama alias: SIMKES
b. Modul Pendidikan
Modul PENDIDIKAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah,
taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas /
perguruan tinggi, meliputi:
° Info sekolah dan alamatnya.
° Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas
belajarmengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah
murid sekarang, dan lain-lain.
° Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid
baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
129
- Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai
dengan sistem akreditasi nasional.
- Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Kota meliputi
status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain.
- Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang
data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai
perguruan tinggi.
° Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang
dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid,
jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain.
° Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi
pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemkot.
Narasi Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan,
dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan
dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem
informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah,
daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan
lain-lain.
Untuk kepentingan Pemkot, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan,
daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan
(dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga
dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan,
dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Pendidikan)
Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah)
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan Nama alias: SIMDIKDA
c. Modul Ketanagakerjaan
Modul KETENAGAKERJAAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
130
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas,
meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat
pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain.
- Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu
kuning)
- Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan
dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk
pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain)
- Memberikan informasi tentang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan
lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,
meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran,
tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain.
- Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti:
° Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang
berlaku
° Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan
yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi, dan lain-lain.
° Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan
penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi /
lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain.
Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan
pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang
terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan
penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang
membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat
pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
131
Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang
balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh
masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat
magangnya,dan lain lain.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja)
Lembaga / instansi terkait
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan.
Info Tambahan Nama alias: SIMNAKER
d. Modul Industri dan Perdagangan
Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM,
perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang
hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang
usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain.
- Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan
ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis
kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal
tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga
sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
132
ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang
distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu
pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi konsultansi bagi para masyarakat yang ingin
mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultansi bisnis / pembinaan usaha
IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab
lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan
lain-lain.
Narasi Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Kota terutama
untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri
dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info
pasar saham, dan lain-lain.
Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Kota dalam upayanya untuk
memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu
medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultansi on-line melalui
internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan)
Lembaga / instansi terkait
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan
Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan
Info Tambahan Nama alias: SIMINDAG
e. Modul Jaringan Pengaman Sosial
Modul JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi KEMASYARAKATAN
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
133
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan
bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial
lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak
jalanan, anak terlantar, dan lain-lain.
- Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data
dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah
kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program
pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan
lain-lain.
- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya
masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya.
Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan
dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan,
obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara
permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal
(penutupan perusahaan), dan lain-lain.
- Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan
dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja
kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat
dan pihak-pihak lain yang berhubungan.
Narasi Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting
dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar
instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan
program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah
terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau
terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya.
Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial
dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin
(raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
134
kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.
Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena
setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan
baik.
Organisasi Dinas Daerah
Lembaga / instansi terkait
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan Nama alias: SIM JPS
3.3.5.4. Sub-Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang
dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan
dengan penyediaan sarana dan prasarana.
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Fungsi - Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana
dan prasarana perhubungan yang meliputi:
° Sarana dan prasarana transportasi
° Sarana dan prasarana jalan dan jembatan
° Sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan
- Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana
dan prasarana umum.
Modul - Transportasi
- Jalan dan Jembatan
- Terminal dan Pelabuhan
- Sarana Umum
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
135
a. Modul Transportasi
Modul JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat
meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara.
- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi,
seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal
keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan
per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar
tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi
keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain.
- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut
dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan,
termasuk pesawat udara.
- Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem
informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke
masyarakat luas:
° Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat
° Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat
° Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat
° Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat
- Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data
statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas
kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-
lain.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
136
Narasi Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam
melaksanakan perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah
rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga
tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para
wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem
terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan
transportasi yang ada, seperti bus, kereta api, kapal, ferry, pesawat udara, dan
lain-lain.
Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Kota dalam
mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan
kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui
apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah,
sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi.
Organisasi Dinas Kota (Dinas Perhubungan)
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan Nama alias: SIM Transportasi
b. Modul Jalan dan Jembatan
Modul JALAN DAN JEMBATAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi
Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
137
Fungsi - Publikasi informasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada
masyarakat meliputi: jalan darat, sungai, laut dan udara.
- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan
jembatan, seperti: kepadatan lalulintas, perbandingan luas jalan dengan
volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran
bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi
menimbulkan kemacetan, dan lain-lain.
- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini
menunjukkan basis-data ruas jalan dan jembatan, memudahkan mengetahui
status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah
yang ada.
- Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem
informasi jalan dan jembatan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke
masyarakat luas.
- Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan jalan dan
jembatan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di
tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada
masyarakat.
Narasi Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem
transportasi, terutama transportasi darat. Pemerintah Kota dengan mudah
melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung
permintaan akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan
jembatan yang rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab
lainnya), pemerintah kota dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi
dan penanggulangan masalahnya.
Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring
kepadatan lalulintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga
membantu menyiapkan jalan-jalan alternatif yang bisa dipakai oleh
masyarakat, baik yang bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka - tutup)
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan
Raya).
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
138
c. Modul Terminal dan Pelabuhan
Modul TERMINAL DAN PELABUHAN
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan kepada
masyarakat meliputi: terminal angkutan darat, sungai, pelabuhan laut dan
pelabuhan udara.
- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan
pelabuhan, seperti: kepadatan lalulintas, daya tampung kendaraan / kapal /
pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal / pelabuhan, sarana
dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain.
- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta
ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan
mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di
seluruh wilayah yang ada.
- Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem
informasi terminal dan pelabuhan tersebut diatas dan mempublikasikannya
ke masyarakat luas.
- Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal
dan pelabuhan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di
tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada
masyarakat.
Narasi Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan
dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut
dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat
kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
139
transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta
dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul,
sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya.
Sistem in juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan
dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan
skala prioritas pembangunan yang lebih tepat.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan
Raya).
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan
d. Modul Sarana Umum
Modul SARANA UMUM
Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA
Sub Blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA
Klasifikasi Jenis Layanan Front Office Back Office
Layanan Utama Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan
Transaksi Data Pembayaran
Admnistrasi Basis Data
Lainnya
Fungsi Aplikasi Generik Spesifik
Obyek Layanan G2G G2B G2C
Fungsi - Publikasi informasi sarana umum kepada masyarakat meliputi: taman kota,
tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan, dan lain-lain.
- Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke
masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi sarana
umum, seperti: tempat / lokasi, status operasional dan kondisi fisik, sarana
dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain.
- Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi sarana umum. Peta ini
menunjukkan basis-data sarana umum, memudahkan mengetahui status
operasional dan kondisi fisik yang ada.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
140
- Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem
informasi sarana umum tersebut di atas dan mempublikasikannya ke
masyarakat luas.
- Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas
pemanfaatan sarana umum oleh masyarakat.
Narasi Sistem ini membantu Pemerintah Kota dalam mengevaluasi tingkat efektifitas
pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimanan status kelayakan
operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi /
redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan saran /
perbaikan fasilitas, dan lain-lain.
Organisasi Dinas Daerah (Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah)
Integrasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan
Kepemerintahan.
Info Tambahan
3.3.6. Modul Instansi
Bluprint Aplikasi e-Government ini nantinya akan berisikan fungsi-fungsi
pelayanan dari masing-masing instansi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi),
bukan penjabaran dari aplikasi apa saja yang ada atau akan dikembangkan pada instansi
bersangkutan. Sehingga mungkin saja terdapat lebih dari satu instansi yang mempunyai
modul sama.
Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan
dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul
Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian
Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi.
Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi
blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan,
keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi
kedinasan dan kelembagaan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
141
Berikut ini adalah tabel mengenai daftar instansi beserta modul-modul yang
berkaitan dengan tupoksi masing-masing :
NAMA INSTANSI MODUL
BAPPEDA Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Pembangunan
Publikasi informasi
BADAN PENGAWAS KOTA DENPASAR Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Publikasi informasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Publikasi informasi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Kepegawaian
Publikasi informasi
BADAN KESBANG DAN POLITIK Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Publikasi informasi
DPRD Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Publikasi informasi
Sistem Administrasi DPRD
Sistem Pemilu Daerah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
142
NAMA INSTANSI MODUL
DINAS KEBERSIHAN Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Publikasi informasi
DINAS PENDAPATAN Perpajakan dan Retribusi
Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pengelolaan Pendapatan Daerah
DINAS PARIWISATA Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Pariwisata
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Pendidikan
DINAS PERTANIAN & KELAUTAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Pertanian,Peternakan dan Perkebunan
Perikanan dan Kelautan
DINAS TRAMTIB SAT.PAMONG PRAJA Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Publikasi informasi
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
143
NAMA INSTANSI MODUL
DINAS PERHUBUNGAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Transportasi
Jalan dan Jembatan
Terminal dan Pelabuhan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL Kependudukan
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Publikasi informasi
DINAS TATA KOTA & BANGUNAN Pendaftaran dan Perijinan
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Publikasi informasi
Tataruang dan Lingkungan Hidup
DINAS KESEHATAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Kesehatan
DINAS PERINDAG Bisnis dan Investasi
Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Industri dan Perdagangan
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
144
NAMA INSTANSI MODUL
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Jaringan Pengaman Sosial
DINAS KEBAKARAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
DINAS KOP.PENG. KECIL.MENENGAH Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
Industri Kecil dan Menengah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
DINAS PEKERJAAN UMUM Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
KANTOR STATISTIK Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
KANTOR BKKBN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
145
NAMA INSTANSI MODUL
KANTOR PDE & KOMUNIKASI Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
KANTOR TENAGA KERJA Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Ketenagakerjaan
KANTOR AGAMA Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
KANTOR PETERNAKAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pendaftaran dan Perijinan
KANTOR PERTANAHAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Managemen
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Managemen
Katalog Barang Daerah
PD PASAR Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
PDAM Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
146
NAMA INSTANSI MODUL
PD PARKIR Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
RSU WANGAYA Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN EKONOMI Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN HUKUM Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Katalog Hukum, Peraturan dan
Perundang Undangan
BAGIAN HUMAS Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN KEUANGAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Keuangan
BAGIAN ORGANISASI Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pengaduan Masyarakat
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
147
NAMA INSTANSI MODUL
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN UMUM Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
BAGIAN PERLENGKAPAN Publikasi informasi
Seluruh Modul pada Blok Fungsi
Administrasi dan Management
Pengelolaan Barang Daerah
3.3.7. Aplikasi Situs Web
Situs web Pemerintah Kota Denpasar merupakan salah satu strategi di dalam
melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah merupakan tingkat pertama dalam
pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah
memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah, serta ikut berpartisipasi di
dalam pengembangan demokrasi dengan menggunakan media internet.
Saat ini Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki situs web utama yang
beralamat di www.denpasar.go.id. Situs ini akan terus berkembang sejalan dengan
dibangunnya situs web instansi-instansi. Setiap instansi yang membangun situs web akan
menjadi sub domain dari situs web utama (www.namainstansi.denpasar.go.id) dan dalam
pembangunan dan pengelolaannya perlu memperhatikan blueprint aplikasi situs web ini.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
148
3.3.7.1. Kriteria Situs Web
Didalam membangun situs web instansi Pemerintah Kota Denpasar ada sejumlah
kriteria yang perlu diperhatikan, baik oleh pembuat maupun oleh pengelola situs web.
Kriteria ini merupakan gambaran ciri-ciri kunci yang akan membentuk dasar dari semua
situs web instansi. Ciri-ciri ini ber-evolusi dan dengan sendirinya akan terus diperbaharui
secara berkala sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
1) Fungsi, aksesbilitas, kegunaan
Situs-situs web instansi sebaiknya berfokus pada keperluan pengguna, yaitu menyediakan
informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pengguna, dan secara terus menerus ber-
evolusi untuk memenuhi permintaan pengguna dan mencapai aksesibilitas dan kegunaan
universal.
Tidak terjadi diskriminasi bagi pengguna, artinya situs web instansi dapat dibuka tanpa
membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Salah satu
komitmen kunci dari pemerintah adalah memberikan jasa pelayanan masyarakat yang
responsif di dalam memenuhi kebutuhan semua kelompok yang berbeda di masyarakat.
Disain situs web instansi sebaiknya profesional, menarik, dan berguna sesuai dengan
kebutuhan pengguna yang beragam. Berita atau artikel yang ditujukan kepada masyarakat
sebaiknya disajikan secara jelas, dan mudah dimengerti; berita atau artikel yang disajikan
sebaiknya 50% lebih pendek dari berita atau artikel yang dicetak, disusun per paragraph
yang pendek. terurut dan mudah untuk dibaca.
2) Bekerjasama
Situs web instansi harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah.
Pengguna situs web instansi menginginkan akses yang mudah kepada informasi, dan
pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Semua
dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator)
yang tetap, sehingga mesin pencari (search engine) dapat menghubungkan kepada
informasi yang diinginkan secara langsung.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
149
3) Isi yang Efektif
Pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs
instansi manapun. Pengguna memiliki hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web
instansi adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru selalu
diketengahkan. Pengelola situs web harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan
masyarakat sehingga situs web yang dikelola oleh instansi bisa memenuhi kebutuhan
pengguna.
Banyak dokumen pemerintah tidak ditujukan pada masyarakat umum, atau ditulis hanya
untuk dibaca secara off-line. Pengelola situs web instansi perlu mempertimbangkan
penyediaan beberapa isi yang ditujukan kepada pengguna, yang dirancang untuk dapat
dibaca secara on-line. Situs web instansi harus bertujuan untuk bisa bermanfaat bagi
pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dari pengguna yang berbeda.
4) Komunikasi Dua Arah
Pengguna mengharapkan komunikasi dalam bentuk dua arah. Situs-situs web instansi
harus memberikan kesem-patan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang,
menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri.
Aksi kebebasan informasi memerlukan jawaban segera atas pertanyaan dalam format
yang disukai, termasuk e-mail, sehingga pengelola perlu menentukan cara terbaik untuk
menangani dan merespon e-mail. Aksi kebebasan informasi meminta semua pertanyaan
dijawab dalam waktu secepatnya serta pada format yang diinginkan pengguna.
5) Evaluasi Kesuksesan
Situs-situs web instansi harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan
menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan
pengguna akan menentukan arah perkembangan situs, sehingga jika diperlukan, disain
situs web juga harus diperbaiki. Penggunaan yang seragam dari statistik akses akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dari kebutuhan pengguna diseputar situs web
instansi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
150
Situs-situs web instansi harus mengumpulkan, minimal, statistik angka pengguna,
pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang
sering dikunjungi dan jarang dikunjung, halaman rujukan utama. Informasi tambahan
mengenai siapa yang menggunakan situs ini, tingkat transfer data. Evaluasi empat
bulanan sangatlah direkomendasikan.
6) Kemudahan Menemukan Situs
Pengelola harus mempromosikan situs web instansi dan mendaftarkannya ke mesin
pencari. Pengguna mungkin tidak bisa menemukan suatu situs web instansi kecuali
pengelola mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari mendaftarkannya.
Mesin pencari dari berbagai jenis menggunakan metadata untuk menemukan lokasi
dokumen dan halaman dalam situs web instansi. Ada berjuta situs web, oleh sebab itu
perlu promosi situs web secara layak melalui mesin pencari on-line dan direktorinya, dan
juga melalui cara lain seperti pemberitahuan lewat pers, Hubungan Masyarakat, brosur.
7) Pelayanan yang diatur dengan baik
Suatu situs web instansi akan terselenggara dengan baik jika menggunakan sumber yang
terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan
masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital
lainnya.
3.3.7.2. Isi Situs Web
Sebuah situs web instansi mempunyai persyaratan minimal untuk isi. Pengelola
situs web harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai
apa yang seharusnya ada di situs web.
Isi minimal pada setiap situs web instansi adalah :
1) Kondisi Umum
Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Kota Denpasar serta
instansi bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi
dalam bentuk peta, visi dan misi).
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
151
2) Kepemerintahan
Menjelaskan visi misi instansi, struktur organisasi dan tupoksi serta nama, alamat,
telepon, e-mail dari pejabat instansi tersebut.
3) Layanan Masyarakat
Menjelaskan layanan masyarakat yang diberikan oleh instansi, seperti perijinan
dan informasi fasilitas yang lainnya.
4) Peraturan/Kebijakan Instansi
Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan yang berkaitan
dengan instansi bersangkutan. Melalui situs web inilah semua Perda yang telah
dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.
5) Kritik Saran
Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web instansi bersangkutan.
Selain isi minimal seperti tersebut diatas, isi lainnya yang akan disajikan pada suatu situs
web instansi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Penanggungjawab Situs
tergantung pada kesediaan data serta informasi yang dimiliki oleh instansi bersangkutan.
Suatu halaman utama (Homepage) situs web instansi minimal menyangkut hal-hal
sebagai berikut :
a) nama Instansi;
b) logo atau simbol Pemerintah Kota Denpasar;
c) alamat kantor, nomor telepon dan fax, alamat e-mail instansi
d) suatu gambar dalam bentuk citra (image) yang memberikan informasi tentang
sesuatu yang menarik dari instansi bersangkutan (landmark), bisa berbentuk
pemandangan, gedung monumental, atau produk unggulan;
e) suatu teks kalimat yang berhubungan dengan keberadaan situs web instansi
(jargon);
f) kontak e-mail untuk menyampaikan suatu permintaan atau keterangan;
g) link dengan isi yang tersedia pada situs web utama;
h) fasilitas pencarian.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
152
Jika di dalam situs web instansi akan dimasukkan berita, sebaiknya berita yang disajikan
adalah berita dari lingkungan instansi, bukan diambil dari surat kabar lokal. Diharapkan
berita situs web instansi menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh
surat kabar lokal.
Semua isi yang disajikan di web instansi harus dapat dikelola secara mudah melalui
sebuah Content Manajemen System (CMS).
3.3.7.3. Desain Situs Web
Selain isi dari suatu situs web, hal yang perlu ditangani oleh pengelola situs web
pemerintah daerah adalah disain situs web standar penyajian (visualisasi) yang meliputi
homepage dan navigasi, bentuk standar teks dan tampilan grafis yang digunakan. Adapun
standarisasi yang disarankan adalah sebagai berikut.
1) Homepage dan Navigasi
Situs web instasni harus mempunyai navigasi yang baik sehingga mudah untuk
digunakan. Perancang situs web harus menggunakan navigasi yang efektif untuk dapat
melihat situs web secara keseluruhan. Informasi dan layanan pada situs web hanya akan
digunakan jika pengunjung sudah terbiasa menggunakannya. Pengelola situs web
pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :
- homepage sebagai panduan untuk membuka situs web dapat ditemukan pada URL
(Uniform Resource Locator) yang menyatakan nama host dengan tempat server
(contoh, www.namainstansi.denpasar.go.id bukan
www.denpasar.go.id/namainstansi.htm);
- terdapat link ke homepage dari setiap halaman (web page) pada situs web;
- menu navigasi utama dapat dibuka dari homepage;
- logo atau simbol dari Pemerintah Kota Denpasar sebaiknya terdapat pada setiap
halaman web dan selalu akan mempunyai link ke web utama yaitu
www.denpasar.go.id.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
153
2) Logo
Logo dari Pemerintah Kota Denpasar harus ditampilkan pada homepage. Jika
memungkinkan, logo yang sama dapat muncul pada semua halaman untuk menjamin
kekonsistenan dan keakurasian informasi yang disajikan. Logo online harus dibuat dalam
standar yang sama dengan logo offline. Semua teks yang terdapat pada logo harus dapat
dibaca. Logo harus disajikan pada format .gif, kecuali jika ditampikan dalam warna
penuh. Situs web instansi juga dapat menambahkan logo yang berkaitan dengan instansi
yang bersangkutan.
3) Citra/Image
Format citra (image) dan gambar direkomendasikan menggunakan format .gif dan
.jpg. Gambar tunggal bila memungkinkan ukurannya dibawah 30 kb. Bila gambar yang
ditampilkan mempunyai ukuran besar, diperlukan tampilan peringatan dan ukuran arsip
bagi pengguna. Ukuran gambar atau citra yang besar jangan ditampilkan pada homepage.
Total ukuran untuk animasi .gif jangan melebihi 30 kb.
3.3.8. Integrasi Aplikasi (XML)
Pengintegrasian aplikasi perlu dilakukan mengingat sudah terdapat berberapa
dinas atau instansi yang membangun aplikasinya sendiri dengan platform yang berbeda-
beda. Hal ini penting mengingat perlunya masing masing dinas/instansi untuk membagi
informasi tertentu untuk menunjang e-Government itu sendiri. Untuk itulah diperlukan
web service dan bahasa xml untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah
dibangun. Setiap aplikasi yang dibangun pada masing-masing dinas diharapkan
mempunyai web service.
3.3.8.1. Pengertian Web Service
Web Service adalah koleksi dari beberapa protokol untuk pertukaran data antara
aplikasi atau system. Software aplikasi dalam bahasa pemrograman yang berbeda dan
berjalan pada platform yang berbeda dapat menggunakan web service untuk melakukan
pertukaran data melalui jaringan seperti internet pada proses komunikasi antar komputer.
Kemampuan interopability (kemampuan crossing platform atau crossing bahasa
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
154
pemrogramman , misalnya antara java dan Perl, Windows dan Linux )
(en.wikipedia.org/wiki/Web_service)
Web Service adalah merupakan suatu teknologi baru dari aplikasi web. Web
Service adalah aplikasi yang modular, self-describing, dan self-contained yang bisa di
publish, ditempatkan dan invoke pada semua web. Web Service membuat services, yang
dapat berupa apapun mulai dari simple request sampai proses bisnis yang rumit. Sekali
web service di deploy, aplikasi lain (dan Web service lain) dapat melihat dan
menggunakan services yang di deploy. Bagan dari model Web Service dapat dilihat :
Gambar 9. Model dari Web Service
Keterangan :
1. Service Provider
Menawarkan Layanan Service
2. Service Client
Mencari dan Menggunakan Service
3. Service Broker
Menyediakan Service Registry
Mengijinkan service untuk di daftarkan (oleh Service Provider)
Mengijinkan service look-up (oleh Client)
Dengan membangun web service, maka masing-masing instansi yang selama ini
UDDI Service Registry
Service Client
Service Provider
Publish
Find
Interact
Bind
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
155
membangun aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda,
database yang berbeda-beda, sistem operasi yang berbeda-beda maupun device yang
berbeda-beda akan dapat saling berbagi data. Ilustrasinya seperti yang tampak pada
gambar berikut.
Gambar 10. Kemampuan interopability Web Service
3.3.8.2. Karakteristik Web Service
Beberapa Karakterikstik dari Web Service secara umum adalah :
1. Web Service berbasis XML atau mendukung penuh penggunaan XML .
2. Exposed interface
Client mengakses services secara fungsional melalu interfaces
Komunikasi antara aplikasi adalah berlawanan dengan komunikasi antara user
3. Self-describe modular units.
4. Dapat diakses dari manapun dalam dunia web.
5. Bahasa Pemrograman, Platform dan protocol bebas tidak terikat.
XML Web
LLOOBB JJ22EEEE AApppp BBEEAA WWeebbllooggiicc OOrraaccllee 88ii SSuunn UUEE 1100000000
SSAAPP RR//33 DDBB22 SSoollaarriiss IIBBMM RRSS//66000000
PPEERRLL AAppaacchhee 22..00 MMyySSQQLL LLiinnuuxx
MMoottoorroollaa ii8855ss JJ22MMEE
HHPP iiPPAAQQ WWiinnddoowwss CCEE SSttrroonnggAARRMM
PPeeoopplleeSSoofftt 77..00 SSQQLL SSeerrvveerr WWiinnddoowwss 22000033 HHPP PPrroolliiaanntt
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
156
3.3.9. Platform Basis Data
Mengingat aplikasi-aplikasi yang akan dibangun masing-masing instansi semakin
banyak dan masing-masing membutuhkan database, sedangkan di sisi lain perlu dibangun
database terpusat sebagai datawarehouse, diperlukan platform basis data yang sudah
teruji memiliki kehandalan dan skalabilitasnya. Dukungan komersial dari vendor-vendor
juga sebaiknya tersedia. Rekomendasi untuk DBMS (Data Base Management System)
komersial yang berjalan di atas sistem operasi open source adalah IBM DB2 Universal
Database dan Oracle Database Server sedangkan yang berjalan di Windows adalah
MSQL Server. Baik IBM, Oracle maupun Microsoft memiliki perusahaan cabang di
Indonesia sehingga dukungan teknis bisa lebih terjamin. Sedangkan untuk aplikasi situs
web bisa menggunakan DBMS Open Source yang ada yaitu MySQL, BerkeleyDB
(SleepyCat), atau Borland Interbase.
Interoperabilitas:
Mengingat adanya kemungkinan penggunaan DBMS yang tidak homogen, yaitu DBMS
komersial di titik-titik dengan skala komputasi besar dan DBMS Open Source di titik-
titik lain, maka perlu disusun strategi untuk menciptakan interoperabilitas baik di sisi
aplikasi maupun untuk manajemen dan pemeliharaan sistem.
Interoperabilitas dalam hal komunikasi dengan aplikasi bisa diciptakan dengan
menggunakan standar pemrograman SQL (Structured Query Language) yang sama.
Untuk mencapai interoperabilitas dengan aplikasi, disarankan agar aplikasi dibangun
dengan menggunakan standar ANSI SQL yang diadopsi secara setara oleh para platform
DBMS yang dipilih. Penggunaan ekstensi dan fasilitas khusus dibatasi pada masalah
tuning. Dengan demikian ada basis referensi yang bisa menjadi pijakan bersama. Untuk
memudahkan pengembangan dan pemrograman basis data, penggunaan tools yang
memungkinkan coding, tuning, dan deploymen secara terpadu sangat direkomendasikan.
Sedangkan untuk kemudahan manajemen basis data, penggunaan prinsip federated
database, dimana basis data dibiarkan pada format asalnya (tetap dalam IBM DB2/Oracle
DB atau MSQL) tetapi dikelola dengan cara administratif yang seragam.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
157
Reliabilitas:
Mengingat kehandalan dan ketersediaan sistem merupakan faktor penting dalam aplikasi
e-Government, maka produk DBMS yang dipilih harus siap untuk bisa memanfaatkan
kemungkinan implementasi dalam bentuk cluster.
Mobilitas:
Mengingat adanya kemungkinan kebutuhan agar pimpinan instansi bisa melakukan
kegiatannya dari mana saja dengan memanfaatkan fasilitas notebook, maka perlu
dipikirkan penyiapan subset dari basis data yang sering diakses pimpinan supaya bisa
diakses secara lokal. Cara yang lebih universal, adalah membuat versi XML dari basis
data yang diperlukan untuk kemudian di-dump ke notebook pimpinan. Dengan sendirinya
berarti aplikasinya harus bisa berbicara dalam XML.
3.3.10. Pengembangan Aplikasi
Pengembangan aplikasi harus selalu dikontrol agar aplikasi yang dibangun terus
uptodate. Untuk itu diperlukan suatu kontrol obyektif (situasi yang akan dihadapi
aplikasi) dan Metoda Kontrol (apa yang harus dilakukan untuk aplikasi tersebut).
Kontrol Obyektif Metoda Kontrol
Perubahan source code harus jelas: versi
yang mana yang akan dipakai, siapa yang
merubah, dan dapat diakses oleh tim yang
berhak.
1. Menggunakan Current Version System
software untuk mengatur versioning
dan hak akses.
2. Pengaturan siapa yang merubah modul
atau source code ditentukan oleh tim
teknis
3. Source code yang telah selesai
dimodifikasi di lokal komputer, ketika
akan diupload ke server harus sudah
melewati test terlebih dahulu.
Persetujuan tim teknis untuk meng-
upload diperlukan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
158
Kontrol Obyektif Metoda Kontrol
Kemudahan pembacaan logik dari
program.
1. Penamaan variabel, atribut, metoda,
fungsi, dan nama file harus sesuai
dengan kesepakatan tim teknis dan
dinas.
2. Untuk setiap fungsi dan metoda yang
dibuat harus dijelaskan secara global
proses apa yang dilakukan. Input dan
output data yang diperlukan juga harus
dijelaskan.
3. Setiap ada looping atau perulangan
dijelaskan kondisi atau syarat apa yang
harus dipenuhi.
Alasan perubahan aplikasi harus jelas dan
konsekwensi yang terjadi harus sudah
disadari sebelum perubahan diterapkan.
1. Adanya prosedur untuk merubah
aplikasi.
2. Alasan kenapa dan konsekwensi akibat
perubahan aplikasi harus sudah
dijelaskan dalam dokumen atau form
yang sudah ditentukan.
3. Pihak-pihak yang berwenang harus
mengetahui dan menyetujui perubahan
tersebut.
Kemudahan untuk mempelajari sistem
secara keseluruhan.
Adanya dokumentasi yang menyeluruh.
Instalasi aplikasi di lingkungan produksi
harus dipastikan menggunakan versi yang
telah disetujui.
1. Instalasi ke sistem produksi harus
menggunakan CD program yang telah
disetujui.
2. Instalasi dilakukan oleh tim teknis.
3. Setelah instalasi, installer harus
mengisi log instalasi.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
159
BAB IV
SOLUSI PENTAHAPAN PENGEMBANGAN
(e-Government Roadmap)
4.1. Strategi Pengembangan
Prioritas Pembangunan Kota Denpasar diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata,
perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core
Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan
ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem
ekonomi kerakyatan
Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan
pengembangan e-Government menurut Hermawan Kertajaya dkk. (2002), sebaiknya
menuruti tahapan sebagai berikut:
1. Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked public-
service provider (kuadran I)
2. Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked public-
service provider (kuadran II)
3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented
(kuadran IV).
Tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur jaringan antar instansi
dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa instansi, hanya saja perlu
dikembangkan kearah pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan
koordinasi antar instansi.
Tahap kedua telah dimulai dengan serta telah tersedianya Unit Pelayan Terpadu (UPT),
tempat mengurus perijinan dalam satu atap. Kondisi ini tinggal dikembangkan lebih
lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online ke UPT. Sesuai
dengan visi pengembangan e-Government, pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap
dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga
masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan,
pengguna tinggal datang ke UPT dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang
diperlukan.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
160
Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Kota Denpasar memfasilitasi
terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK, seperti membangun Banjar-Net yang
merupakan komunitas ditingkat bawah untuk dapat memanfaatkan TIK untuk
peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. Ketiga pentahapan tersebut akan
dijabarkan dalam tahapan pengembangan e-Government untuk kurun waktu 5 tahun.
Tahun 2006-2007 adalah tahun pembangunan dan penetrasi infrastruktur, tahun 2008
adalah tahun integrasi dan tahun 2009-2010 adalah tahun layanan online.
4.2. Tahap Pengembangan
Tahapan pengembangan e-Government dijabarkan dalam beberapa komponen
yaitu sumber daya manusia, infrastruktur aplikasi, infrastruktur data dan informasi,
infrastruktur jaringan serta komponen kebijakan.
Penyusunan tahapan ini tetap mengacu pada Visi, hasil analisis SWOT, strategi
pengembangan dan juga rencana pengembangan e-Government Nasional. Pencapaian
dari tahapan-tahapan ini dilakukan melalui inisiatif-inisiatif implementasi e-Government
yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.
4.2.1. Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan
tim teknis TIK yang akan melakukan transfer keahlian kepada sumber daya manusia di
masing-masing instansi (para Pranata Komputer) dan melakukan pengelolaan terhadap
sumber daya TIK. Pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah tentang pengelolaan website
instansi, pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan database serta pelatihan perawatan
teknologi informasi. Selain peningkatan kemampuan dalam bidang TIK, sumber daya
manusia di tiap instansi juga diberikan wawasan tentang sistem keamanan komputer,
penerapan SIN dan aturan jabatan fungsional pranata komputer. Dalam 5 tahun ke depan
diharapkan tiap instansi telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam
mengelola sumber daya TIK di masing-masing instansinya.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
161
4.2.2. Tahap Pengembangan Infrastruktur Aplikasi
Pada tahap pengembangan infrastruktur aplikasi dimulai dengan identifikasi
aplikasi di tiap instansi sehingga diketahui kebutuhan akan data, jaringan dan aplikasi
lain yang terkait. Dalam 5 tahun diharapkan telah terbentuk data center dan berbagai
layanan aplikasi online, termasuk pemilihan kepala daerah online.
4.2.3. Tahap Pengembangan Infrastruktur Data dan Informasi
Pada tahap pengembangan infrastruktur data dan informasi diharapkan dalam
5 tahun ke depan berhasil di bangun datawarehouse. Datawarehouse adalah suatu koleksi
terintegrasi, database yang berorientasi subyek, bervarian waktu, dan tetap, yang didesain
untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambil keputusan.
Datawarehouse ini yang akan dipakai sebagai sumber analisis perencanaan dan evaluasi
pembangunan.
4.2.4. Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer
Pada tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer diharapkan dalam
5 tahun ke depan telah terbangun jaringan beserta sistem keamanannya di seluruh
instansi. Untuk kemudahan dan keamanan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan
komputer perlu dibangun NOC (Network Operation Center). Peningkatan jumlah
komputer yang terhubung ke jaringan harus diimbangi dengan peningkatan bandwidth.
Untuk memperluas jaringan khususnya fasilitas akses Internet masyarakat, tiap tahunnya
dilakukan penambahan terminal akses bagi masyarakat. Terminal akses Internet ini
dibangun pada komunitas masyarakat terbawah yaitu di Banjar-banjar.
4.2.5. Tahap Pengembangan Kebijakan
Pada tahap pengembangan kebijakan diharapkan terciptanya beberapa kebijakan
dalam hal jabatan fungsional pranata komputer, penerapan Single Identity Number (SIN),
serta kebijakan dalam penyusunan masterplan jangka panjang.
Tabel 4. TAHAP PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KOTA DENPASAR 2006 - 2010
TAHUN
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
1. Sumberdaya
Manusia
• Sosialisasi
rencana induk
pengembangan e-
Government
• Persiapan
pembentukan tim
ahli Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
• Pelatihan
Pengelolaan Situs
Instansi
• Pelatihan
Pengelolaan
Jaringan
• Terbentuknya Tim
Ahli Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
Pengelolaan Situs
Instansi
• Pelatihan
Pengelolaan Jaringan
• Sosialisasi
Keamanan sistem
• Sosialisasi SIN
(Single Identity
Number)
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
pemanfaatan SIN
(Single Identity
Number)
• Pelatihan
Pengamanan
Sistem
• Sosialisasi aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengelolaan
Database
• Pelatihan
Perawatan
Teknologi
Informasi
• Pelatihan
Pengamanan
Sistem
• Pelatihan sistem
informasi eksekutif
TAHUN
24
Rencana Induk Pengem
bangan e-Governm
ent Pemerintah K
ota Denpasar
Rencana Induk Pengem
ba
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
2. Infrastruktur
aplikasi
• Identifikasi
aplikasi di seluruh
instansi
• Pemetaan
kebutuhan data,
jaringan dan
aplikasi yang
terkait dengan
implementasi e-
Government
• Pengembangan
dan peningkatan
situs instansi
• Identifikasi proses
bisnis yang ada di
seluruh dinas,
kecamatan, kelurahan
dan instansi terkait
dengan layanan e-
Goverment
• Penentuan standard
operating procedure
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan yang
akan didukung oleh
implementasi
e-Government.
• Penyesuaian aplikasi
dengan hasil business
process mapping
• Penyusunan pusat
data (data center)
beserta metadata
yang dapat diakses
oleh semua pihak
yang akan
mengembangkan
sistem
• Pembuatan basis
data terpadu
• Pengembangan web
services aplikasi e-
Government
• Pemanfaatan SIN
(Single Identity
Number) sebagai
kunci layanan
publik
• Pembangunan
aplikasi online
• Pembangunan
aplikasi online
• Pengujian dan
pemantapan
keamanan dan
kehandalan sistem
• Pembangunan
aplikasi sistem
informasi eksekutif
TAHUN
Rencana Induk Pengem
bangan
NO. KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
3. Infrastruktur
data dan
Informasi
• Identifikasi jenis
dan kuantitas
kebutuhan Sistem
Pendukung,
meliputi: sistem
pendukung
infrastruktur
informasi,
infrastruktur
aplikasi,
infrastruktur
jaringan, sistem
pendukung SDM
• Perencanaan
sumber dan
besarnya dana
pengadaan sistem
pendukung dan
keberlanjutan
pengadaan dana
• Pengadaan system
pendukung:
1. Infrastruktur
informasi, seperti:
sarana dan
metode backup
informasi, sistem
arsip dokumen
digital
2. Infrastruktur
Aplikasi, seperti:
menentukan
standard untuk
outsourcing
3. Infrastruktur
jaringan, seperti:
pembelian sarana
backup sumber
listrik (genset,
UPS)
• Maintenance
Sistem Pendukung
• Persiapan
pembangunan
datawarehouse
• Pembangunan
datawarehouse
TAHUN
Rencana Induk Pengem
bangan e
NO KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
4. Infrastruktur
jaringan
• Pembangunan
jaringan antar
instansi
• Pengadaan web
dan mail server
• Langganan
Bandwidth
Internet
• Pemasangan
sistem
security
• Pembangunan NOC
(Network Operation
Center)
• Penambahan
workstation
• Penambahan terminal
akses bagi
masyarakat
• Upgrade
workstation
• Penambahan server
• Peningkatan
Bandwidth
• Pemantapan sistem
security
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
• Penambahan sarana
pendukung jaringan
• Penyesuaian
teknologi
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
• Updating server
• Peningkatan
Bandwidth
• Peningkatan sistem
security
• Penambahan
terminal akses bagi
masyarakat
TAHUN
NO KOMPONEN 2006 2007 2008 2009 2010
5. Kebijakan • Pengesahan
rencana induk
pengembangan e-
Government
• Sosialisasi blueprint
pengembangan
e-Government
• Persiapan pembuatan
perda SIN
• Penyusunan aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Pembuatan perda
tentang SIN
• Pengesahan aturan
jabatan fungsional
pranata komputer
• Persiapan
penyusunan
master plan jangka
panjang 15 atau
20 tahun
• Penyusunan dan
Pengesahan master
plan jangka
panjang
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
166
BAB V
RENCANA IMPLEMENTASI
(e-Government Implementation Plan)
Rencana implementasi e-Government mengacu pada tahapan-tahapan
pengembangan e-Governmet yang telah disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi
e-Government merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal
yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan e-Government Kota Denpasar.
Dalam setiap inisiatif e-Government ditentukan objective, strategic, waktu dan
tolak ukur dari keberhasilan inisiatif tersebut. Selain itu perlu ditekankan juga object
layanan dari masing-masing inisiatif, apakah termasuk layanan Government to
Government (G2G), Government to Business (G2B) atau Government to Citizen (G2C)
sehingga dari seluruh inisiatif yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan terjadi proposional
layanan, baik untuk internal pemerintahan, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat.
Inisiatif 1 : Pengelolaan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Objective Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang TIK Strategic Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Komponen Sumber Daya Manusia Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2006 - 2007 Target 1. Setiap Instansi memiliki tenaga pranata komputer
2. Memiliki Tim Ahli TIK 3. Seluruh sumber daya teknologi dapat dikelola sendiri
Action Resource Penanggungjawab 1. Pembentukan Tim Ahli TIK Budget KPDE KOM 2. Penyusunan sistem jabatan fungsional komputer Tim Ahli TIK BKD 3. Pelatihan-pelatihan Pranata Komputer - Pengelolaan Website - Pengelolaan Jaringan - Pengelolaan Database - Perawatan Teknologi Informasi
- Pengamanan System Tolak Ukur 1. Terbentuk Tim Ahli TIK beserta tugas dan tanggungjawabnya
2. Terbentuk aturan jabatan fungsional komputer 3. Terkelolanya sumber daya teknologi dengan baik 4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
167
Inisiatif 2 : Sistem Operasional Perkantoran Modern
Objective Pemanfaatan TIK untuk Operasional Kepemerintahan Strategic Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Komponen Infrastruktur Aplikasi Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2007 Target 1. Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik pada setiap instansi
2. Terjalin komunikasi dan koordinasi antar instansi melalui jaringan komputer Action Resource Penanggungjawab
1. Pembuatan sistem pengelolaan dokumen elektronik Budget KPDE KOM 2. Pembangunan Web dan Mail Server Tim Ahli TIK 3. Pengadaan perangkat VOIP Pranata Komputer 4. Membudayakan pengunaan email dan VOIP 5. Pelatihan-pelatihan - Pengelolaan dokumen elektronik
- Pelatihan penggunaan email dan VOIP Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem pengelolaan dokumen elektronik
2. Memiliki web dan mail server sendiri 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi 4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Inisiatif 3 : Pelayanan Masyarakat Terpadu
Objective Meningkatkan kualitas pelayanan publik Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Data dan Informasi Layanan √ G2G √ G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Sistem online pada UPT dan Instansi Perijinan
2. Tercipta media pengaduan masyarakat yang terpadu Action Resource Penanggungjawab
1. Pembangunan sistem online di UPT dan Instansi terkait Budget KPDE KOM 2. Pembangunan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web
Tim Ahli TIK UPT
3. Sosialisasi Sistem Online dan Sistem Pengaduan Masyarakat
Pranata Komputer Humas
4. Pelatihan-pelatihan SK Walikota Radio - Penggunaan aplikasi online S/W dan H/W
- Penggunaan aplikasi pelayanan masyarakat terpadu Tolak Ukur 1. Terbangun sistem online di UPT dan Instansi terkait
2. Terbangun aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web 3. Meningkatnya koordinasi antar instansi 4. Terciptanya trasnparansi pemerintah 5. Meningkatnya manajemen pelayanan masyarakat
6. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
168
Inisiatif 4 : Single Identity Number (SIN)
Objective Penerapan Single Identity Number (SIN) sebagai kunci layanan publik Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Data dan Informasi Layanan √ G2G G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Memiliki Data Center 2. Pemberlakukan SIN untuk layanan publik Action Resource Penanggungjawab
1. Identifikasi proses bisnis di setiap instansi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan pusat data Tim Ahli TIK UPT 3. Sosialisasi SIN pada seluruh Instansi Pranata Komputer Instansi yg
mengeluarkan No Identitas
4. Koordinasi antar instansi yg mengeluarkan nomor identitas
Perda Humas
5. Implementasi SIN S/W dan H/W Radio 6. Pembuatan Perda SIN Sistem SIN
Nasional 7. Sosialisasi SIN pada seluruh masyarakat Tolak Ukur 1. Terbangun pusat data
2. Diterapkannya SIN sebagai kunci layanan publik 3. Kemudahan akses informasi antar instansi 4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
Inisiatif 5 : Banjar-Net
Objective Pembangunan Komunitas Lokal berbasis TIK Strategic Penguatan Ekonomi Kerakyatan Komponen Infrastruktur Jaringan Layanan G2G √ G2B √ G2C Waktu 2007-2008 Target 1. Memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengakses informasi menggunakan komputer 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan TIK
Action Resource Penanggungjawab 1. Penentuan lokasi-lokasi Banjar-Net Budget KPDE KOM 2. Pengadaan H/W dan S/W Tim Ahli TIK Dinas Sosial 3. Pelatihan Komputer dan Internet Pranata Komputer Dinas Perindag SK Walikota Kecamatan S/W dan H/W Kelurahan Kelompok Tani Banjar
UKM Tolak Ukur 1. Terbangun fasilitas komputer dan internet di balai banjar
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang ekonomi/sosial 3. Meningkatnya kualitas SDM dibidang TIK 4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
169
Inisiatif 6 : Pilkada Online
Objective Mengembangkan e-Demokrasi Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Infrastruktur Jaringan dan Aplikasi Layanan √ G2G G2B √ G2C Waktu 2008 Target 1. Masyarakat mendapatkan hasil penghitungan suara secara cepat dan akurat
2. Terciptanya efisiensi dan ketertiban kegiatan administrasi dan pelayanan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada
Action Resource Penanggungjawab 1. Analisa kebutuhan sistem informasi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan sistem informasi Tim Ahli TIK KPUD 3. Pengadaan H/W dan S/W Pranata Komputer Dinas
Kependudukan 4. Pelatihan aplikasi pilkada SK Walikota Kecamatan 5. Sosialisasi S/W dan H/W Kelurahan
Banjar Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem dan aplikasi pilkada online
2. Kecepatan informasi hasil perhitungan suara 3. Pergeseran pola kerja paper base to digital
4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Inisiatif 7 : Dashboard Eksekutif
Objective Mendukung dalam pengambilan keputusan Strategic Membangun Pelayanan Publik Komponen Kebijakan Layanan √ G2G G2B G2C Waktu 2010 Target 1. Pimpinan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat
2. Dapat memonitor perkembangan program kerja 3. Memenuhi kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan
Action Resource Penanggungjawab 1. Analisa kebutuhan sistem informasi Budget KPDE KOM 2. Pembangunan sistem informasi Tim Ahli TIK Sekretariat Daerah 3. Pengadaan H/W dan S/W S/W dan H/W 4. Pelatihan aplikasi pilkada
5. Sosialisasi Tolak Ukur 1. Terbentuk sistem dan aplikasi dashboard eksekutif
2. Kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan 3. Kecepatan dalam pengambilan keputusan
Implementasi e-Government Kota Denpasar dalam 5 tahun ke depan ini sejalan dengan
sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Telematika
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota
Denpasar Tahun 2005-2010.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
170
BAB VI
PENUTUP
Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government di setiap Instansi
(Badan/Dinas/Kantor) dalam upaya mewujudkan good governance.
Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kota Denpasar
171
Daftar Pustaka
Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo. 2006. Sosialisasi Pedoman
Standard Kompetensi SDM Pengelola e-Government. Departemen Komunikasi
dan Informatika. Jakarta
Bagian Organisasi Setda Pemerintah Kota Denpasar. 2004. Uraian Tugas Jabatan Pada
Organisasi/Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Setda
Pemerintah Kota Denpasar. Denpasar.
Chief Information Officer Council. 2001. A Practical Guide to Federal Enterprise
Architecture. Federal Architecture Working Group. USA.
Harijadi, D. Agung. 2005. Blueprint Aplikasi E-Government Pemerintah Daerah,
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.
Bandung.
Hermawan Kartajaya, M. Hermawan, Yuswohady, Taufik, Sonni, H. Anwar, H.H.
Joewono, J. Mussry. 2002. MarkPlus on Strategy. PT Gramedia. Jakarta.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Governmen. Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pranata Komputer. Jakarta.
Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66 Tahun 2003 Tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta
Pemerintah Kota Denpasar. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RJPMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010. Pemerintah Kota Denpasar.
Denpasar.
Rafal Lukawiecki, Rudi Richter. 2004. eGovernment: Current Trends in Standards-
Based. Project Botticelli Ltd & Microsoft Corp & HP. United Kingdom.