bupati badungbagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/perbup_39_2008.pdf · 2014. 10. 22. ·...
TRANSCRIPT
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan hanya dapat terwujud bila didukung
oleh urian tugas yang pasti, baku, sebagai landasan pedoman yang
mengikat lembaga / unit kerja;
b. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2005 tentang uraian
tugas Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah di Kabupaten Badung,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
2
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS TUGAS DINAS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
3
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah
Kabupaten Badung.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana tugas teknis pada Dinas
dan Badan.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas daerah sebagai mana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
f. Dinas Kebudayaan;
g. Dinas Pariwisata;
h. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
i. Dinas Cipta Karya;
j. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
l. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
m. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;
n. Dinas Pemadam Kebakaran;
o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4
BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 4
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi / Lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas Bersama para Kepala Bidang dan
Sekretaris dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Pendidikan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang pendidikan dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekda.
5
Pasal 5
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/ Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketata-
usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
l. mengumpulkan, mensistisimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kependidikan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga.
6
Pasal 6
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi, kepustakaan,
informasi serta hubungan kemasyarakatan;
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
7
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugas dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. meyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha
kepegawaian ;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksaaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / seksi
intern Dinas melalui sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknik operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
8
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil – hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanan
kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 8
(1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
9
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. mempersiapkan rencana dan program pengembangan TK,
SD,SDLB, SLB, SLTP, SMA/SMK;
j. menyebarluaskan dan membimbing penggunaan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan dan penyelenggaraan TK, SD, SDLB, SLB,
SLTP dan SMA/SMK yang meliputi kurikulum tata usaha sekolah
hubungan antar sekolah dengan masyarakat;
k. melakukan pembinaan pelaksanaan penerimaan murid baru TK,
SD,SDLB, SLB, SLTP dan SMA/SMK ;
l. melakukan bimbingan evaluasi belajar, pelaksanaan kurikulum dan
kegiatan ekstra kurikulum dilingkungan TK, SD, SDLB, SLB,
SLTP, dan SMA/SMK ;
m. mempersiapkan bahan usul pembangunan unit gedung baru,
rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru dan sarana pendidikan
lainnya pada SLTP serta usul kelembagaan SLTP;
n. mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin, perubahan
akreditasi dan pemberian bantuan kepada TK, SD, SDLB, SLB,
SLTP danSMA/SMK;
o. melakukan penyusunan statistik dan perkembangan daya tampung
TK,SD, SDLB, SLB, SLTP dan SMA/SMK;
p. melakukan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK,SD,
SDLB,SLB, SLTP dan SMA/SMK;
q. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data pelaksanaan
kegiatan pendidikan TK, SD, SDLB, SLTP dan SMA/SMK;
r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
s. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.
10
Pasal 9
Bidang Pendidikan terdiri dari :
a. Seksi Pendidikan Dasar;
b. Seksi Pendidikan Menengah;
c. Seksi Pendataan / Pelaporan.
Pasal 10
(1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil-hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penerimaan siswa baru
TK,SD,SDLB, SLB, SLTP;
i. mengadakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaporan TK, SD,
SDLB, SLB, dan SLTP;
j. melakukan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK, SD, SDLB,
SLB dan SLTP ( SUMATIF, EBTA, EBTANAS SD, SDLB dan
SLTP );
k. mempersiapkan rencana dan program pengembangan TK, SD,
SDLB, SLB dan SLTP;
l. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
penerimaan siswa baru TK, SD, SDLB, SLB dan SLTP;
m. melakukan susunan statistik dan perkembangan daya tampung TK,
SD, SDLB, SLB dan SLTP Negeri dan Swasta;
n. mengawasi pembinaan profesi guru dan tenaga fungsional SD serta
tenaga struktural dan tenaga teknis lainnya pada TK, SD, SDLB,
SLB dsn SLTP;
11
o. menyelenggarakan kegiatan SD gugus, UKS ( Usaha Kegiatan
Sekolah );
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan Sub Bagian/Seksi interen
Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
h. mempersiapkan rencana dan program pengembangan SMA dan
SMK;
i. menyebarluaskan dan membimbing penggunaan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan SMA dan SMK yang
meliputi kurikulum, tenaga teknis, sarana pendidikan, tata usaha
sekolah dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat;
j. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
penerimaan siswa baru SMA dan SMK;
k. melakukan pemantauan, penilaian bimbingan evaluasi belajar dan
tes lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
pelaksanaan kurikulum dan ekstra kurikulum SMA dan SMK;
l. melakukan pemantauan penilaian dan bimbingan sarana dan
prasarana SMA dan SMK;
12
m. mempersiapkan bahan usul dan penetapan bahan sumbangan DP3
dan partisipasi masyarakat lainnya terhadap pendidikan SMA dan
SMK;
n. mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian izin operasional
perubahan akreditas dan pemberian bantuan dan perkembangan daya
tampung SMA dan SMK Negeri dan Swasta;
o. melakukan bimbingan SMA dan SMK Swasta;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pendataan/Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dn kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil-hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. mempersiapkan rencana dan program pengembangan TK, SD,
SDLB, SLB dan SLTP;
i. melakukan pemantauan mutu pendidikan pelaksanaan kurikulum
dan ekstra kurikulum TK, SD, SDLB, SLB dan SLTP;
j. melakukan pemantauan penilaian dan bimbingan penggunaan sarana
dan prasarana TK, SD, SDLB, SLB dan SLTP;
k. mempersiapkan bahan usulan penetapan sumbangan BP 3 dan
partisipasi masyarakat lainnya terhadap pendidikan TK, SD, SDLB,
SLB dan SLTP;
13
l. melakukan penyusunan statistik dan perkembangan daya tampung
TK, SD, SDLB, SLB dan SLTP Negeri dan Swasta;
m. melakukan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK, SD, SDLB,
SLB dan SLTP Negeri dan Swasta;
n. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan
kegiatan pendidikan TK, SD, SDLB, SLB dan SLTP dan
SMA/SMK;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan.
Pasal 11
(1) Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kenaikan
pangkat, cuti, pensiun, perkiraan/pengaturan kesejahteraan dan
14
pengadministrasian yang meliputi tenaga guru TK, SD, SLTP, SLB,
SMA/SMK tenaga fungsional pengawas termasuk yang ada di UPT
dan SKB;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 12
Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari :
a. Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD/SDLB;
b. Seksi Tenaga Pendidikan SLTP;
c. Seksi Pendidikan SMA/SMK.
(1) Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD/SDLB mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya untuk dilaksanakan keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas kenaikan pangkat,
cuti, pensiun,perkisaran/penempatan dan pengadministrasian guru
TK, SD, SLB;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
15
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(2) Seksi Tenaga Pendidikan SLTP mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas kenaikan pangkat, cuti
pensiun, perkisaran/penempatan dan pengadministrasian guru SLTP;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
j. membuat laporan di bidang tuganya sebagi bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Tenaga Pendidikan SMU/SMK mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk
kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas – tugas kenaikan pangkat,
cuti pensiun, perkiraan / penempatan dan pengadministrasian guru
SMA/SMK;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tenaga
Kependidikan.
Pasal 13
(1) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
17
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. mengkoordinasikan tugas – tugas Bidang PLS, Pemuda dan Olah
Raga antar seksi dan pihak – pihak terkait;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 14
Sub Dinas PLS, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
a. Seksi Pendidikan PLS/ Masyarakat;
b. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
c. Seksi Olah Raga.
(1) Seksi Pendidikan PLS/ Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mengembangkan dan menyelenggarakan program belajar bagi
masyarakat dan menyusun kurikulum sesuai dengan muatan lokal
menyiapkan belajar lokal, kursus-kursus/magang tempat belajar,
dana belajar, tenaga lapangan dan fasilitas lainya;
18
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan:
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. menyelenggarakan latihan pemuda, pramuka, paskibraka
(pasukan pengibar bendera), kelompok pemuda pembangunan,
kelompok kerja produktif dan kelompok minat;
h. pendataan kegiatan kepemudaan tenaga pembina pemuda,
pembinaan organisasi kepemudaan dan purna program;
i. meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik generasi
muda;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Olah Raga mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
19
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. menyelenggarakan kegiatan olah raga di lingkungan sekolah dan
masyarakat:
h. mengkoordinasikan tugas – tugas seksi olah raga dalam rangka
memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat
meliputi : pembinaan olah raga, perkumpulan olah raga
meningkatkan prestasi atlet, lomba/pertandingan olah raga pekan
kesegaran jasmani daerah;
i. memelihara tanah, sarana dan prasarana maupun fasilitas olah raga
serta taman kesegaran jasmani/rekreasi;
j. mengusahakan / menyediakan dana olah raga;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PLS,
Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 15
(1) Bidang Gedung dan Sarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Kepala Seksi dalam merumuskan
program dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
20
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. melaksanakan urusan dibidang perencanaan, pengadaan, penyaluran
SMA/SMK meliputi alat – alat pelajaran, pembukuan, gedung dan
perlengkapannya serta pengendalian perpustakaan sekolah;
j. mengkoordinasikan tugas – tugas bidang gedung dan sarana dan
antar seksi dan pihak – pihak terkait;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(2) Bidang Gedung dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
Pasal 16
Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari :
a. Seksi Gedung dan Peralatan ;
b. Seksi Pengadaan dan Pendistribusian;
c. Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran.
Pasal 17
(1) Seksi Gedung dan Peralatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
21
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. merencanakan dan mengadakan alat – alat pelajaran serta
perlengkapan sekolah;
h. menyalurkan blangko / formulir, STTB dan NEM serta raport murid;
i. mengadakan sarana dan prasarana sekolah dasar luar biasa ( SDLB);
j. menyusun rencana serta menyelenggarakan perbaikan serta
perawatan alat – alat pelajaran dan perlengkapan sekolah;
k. menyelenggarakan inventarisasi serta menghapus inventaris sekolah;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pengadaan dan Pendistribusian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
22
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana/ perlengkapan
sekolah;
h. menyalurkan blangko / formulir, STTB, buku induk dan NEM serta
raport murid;
i. mengadakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana /
perlengkapan sekolah;
j. menyusun rencana serta menyelenggarakan perbaikan serta
perawatan perlengkapan sekolah;
k. menyelenggarakan inventarisasi pengadaan serta penghapusan
inventaris sekolah;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mengadakan buku – buku pelajaran, perpustakaan di sekolah TK,
SDLB, SLTP,SMA/SMK;
h. merencanakan serta mengadakan buku – buku dan alat pelajaran;
i. menyelenggarakan dan pembinaan perpustakaan sekolah;
23
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Kepala Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Gedung dan Sarana.
Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
Pasal 18
(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Kesehatan berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan langkah – langkah strategis dan
operasional dinas bersama Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan bidang
kesehatan meliputi upaya kesehatan, pembiayaan, sumber daya
manusia, obat dan perbelakan, manajemen dalam rangka penetapan
kebijaksanaan oleh Bupati;
i. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang kesehatan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
j. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang kesehatan dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
24
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
Pasal 19
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang-bidang intern
dinas dan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir para Sub Bagian dalam menyusun langkah-langkah
dan sistem kerja operasional sesuai bidang tugasnya dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku;
d. menyusun kebijaksanaan operasional bidang perencanaan dan
pengendalian, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai, dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan, Menyusun rencana kerja tata usaha keuangan, umum,
kepegawaian dan perencanaan serta pengendalian berdasarkan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
j. menyiapkan merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
kesehatan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
25
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 20
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 21
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan
Pengendalian berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan,
monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi kesehatan,
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan
system informasi kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan;
26
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah operasional
pengelolaan administrasi keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
27
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
Kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana pemanfaatan, registrasi, akreditasi
dan pelatihan teknis tenaga kesehatan, administrasi surat menyurat
dan barang berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas dinas-dinas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional pemanfaatan, registrasi, akreditasi dan pelatihan teknis
tenaga kesehatan, administrasi surat menyurat dan barang sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 22
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
28
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para kepala seksi dalam meneruskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyiapkan, menyusun rencana kerja dan strategi pengembangan
kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, kefarmasian dan
pengawasan bahan berbahaya berdasarkan kebutuhan untuk
menunjang kelancaran pelaksaaan tugas;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.
29
Pasal 23
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
b. Seksi Kesehatan Khusus;
c. Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
Pasal 24
(1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi saranan kesehatan,
izin praktek tenaga dan sarana kesehatan, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan dasar
dan rujukan, registrasi akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan,
izin praktek tenaga dan sarana kesehatan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
30
(2) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kegiatan pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular, masalah kesehatan akibat
bencana dan wabah, pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika, zat aditif dan bahan berbahaya
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular, masalah kesehatan akibat bencana, wabah pencegahan,
penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat aditif dan
bahan berbahaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Bahan Berbahaya mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
31
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kegiatan penyediaan dan
pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,
reagensia pengambilan sampling, pemeriksaan sediaan dan distribusi
farmasi, bahan produksi sertifikasi alat kesehatan rekomendasi dan
izin PBF, PBAK dan industri kecil obat tradisional apotek dan toko
obat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan
dasar, alat kesehatan reagensia, pengambilan sampling, pemeriksaan
sediaan dan distribusi farmasi, saran produksi sertifikasi alat
kesehatan rekomendasi, dan izin FPB, PBAK dan industri kecil obat
tradisional apotik dan toko obat sebagai pedoman pelasanaan tugas
bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan.
Pasal 25
(1) Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
32
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyiapakan, menyusun rencana kerja dan strategi pengamatan,
pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan
lingkungan, berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksaaan tugas;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab Kepala Dinas Kesehatan.
33
Pasal 26
Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
b. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular;
c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
Pasal 27
(1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapakan, menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan
surveilans epidemiologi, penyelidikan luar biasa, dan imunisasi
untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional penyelenggaraan surveilans ipidemioligi, penyelidikan
kejadian luar biasa, survey terhadap faktor-faktor resiko terjadinya
wabah dan imunisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
34
(2) Seksi Penanggulangan Penyakit Menular mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun kegiatan penanggulangan penyakit menular
bersumber binatang dan menular langsung untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional penanggulangan penyakit menular yang bersumber
binatang, menular langsung, dan menular melalui hubungan seksual
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
35
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan, penyehatan lingkungan
permukiman, pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum,
tempat pengolahan makanan dan minuman, serta kualitas air, untuk
menunjang kelancaran pelaksaaan tugas;
i. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran
lingkungan, penyehatan lingkungan permukiman, pembinaan dan
pengawasan tempat-tempat umum tempat pengolahan makanan dan
minuman, serta kualitas air sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Pasal 28
(1) Bidang Bina Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
36
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam meneruskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyiapakan, menyusun rencana kerja dan strategi penanganan gizi,
KIA/KB, dan lansia berdasarkan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksaaan tugas;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Bina Kesehatan keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan;
Pasal 29
Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari :
a. Seksi Gizi;
b. Seksi KIA/KB;
c. Seksi Lanjut Usia.
37
Pasal 30
(1) Seksi Gizi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun kegiatan surveilans gizi, penanggulangan
gizi buruk, dan perbaikan gizi keluarga untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
i. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional surveilans
gizi, penanggulangan gizi buruk, dan perbaikan gizi keluarga
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi KIA/KB mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
38
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun kegiatan meningkatkan kesehatan ibu, anak
dan keluarga berencana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;
i. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Lanjut Usia mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan
lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
i. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana sebagai
pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan
Keluarga.
Pasal 31
(1) Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam meneruskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
40
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyiapkan, menyusun rencana kerja dan strategi penyelenggaraan
kesehatan institusi, peran serta masyarakat, dan promosi kesehatan
berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.;
(2) Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Kesehatan.
Pasal 32
Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Institusi;
b. Seksi Peran Serta Masyarakat;
c. Seksi Penyuluhan Kesehatan.
Pasal 33
(1) Seksi Kesehatan Institusi mempunyai tugas :
a. menyusun seksi rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
41
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilaian peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kegiatan pembinaan dan bimbingan
teknis bidang upaya kesehatan institusi baik pemerintah maupun
swasta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional pembinaan dan bimbingan teknis bidang upaya
kesehatan institusi baik pemerintah maupun swasta sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2). Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
42
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kegiatan jaminan pemeliharaan
kesehatan, peran serta masyarakat dibidang kesehatan,
memasyarakatkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah
operasional jaminan pemeliharaan kesehatan, peran serta masyarakat
dibidang kesehatan, memasyarakatkan Prilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.;
(3) Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, Menyusun rencana kegiatan promosi kesehatan,
pengembangan metoda dan sarana promosi kesehatan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
43
i. menyiapkan, menyusun dan merumuskan langkah-langkah promosi
kesehatan, pengembangan metode dan sarana promosi kesehatan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
Bagian Ketiga
DiNAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Pasal 34
(1) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. menyusun program / rencana kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan langkah – langkah strategis dan
operasional dinas bersama Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kebijaksanaan dibidang sosial dan
ketenaga kerjaan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh
Bupati;
i. menyiapkan, merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
sosial dan ketenagakerjaan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
44
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di pimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Pasal 35
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang-bidang intern
dinas dan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir para Sub Bagian dalam menyusun langkah-langkah
dan sistem kerja operasional sesuai bidang tugasnya dengan
mengacu pada ketentuan pada peraturan perundang - undangan
yang berlaku;
d. menyusun kebijaksanaan operasional bidang perencanaan dan
pengendalian, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai, dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan, Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan
berdasarkan data dan program dinas sosial dan tenaga kerja;
j. menyiapkan, merumuskan bahan rencana pelaksanaan urusan Sub
Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas, Sub Bagian Umum dan
Sub Bagian Keuangan;
k. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
l. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan dan pembinaan
terhadap kegiatan administrasi kepegawaian, surat menyurat
kerumahtanggaan dan kehumasan;
m. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas dibidang sosial dan ketenagakerjaan;
45
n. melakukan pengawasan operasional dan administrasi terhadap
pelaksanaan program;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Pasal 36
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 37
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana Sub Bagian Umum berdasarkan kebijakan
dibidang sosial dan ketenagakerjaan serta program kesekretariatan;
i. mengurus dan menata administrasi perkantoran;
46
j. mencatat dan menyimpan, mengelola/memelihara dan
mendistribusikan barang milik serta menyiapkan bahan usulan
barang milik daerah yang ada dilingkungan dinas;
k. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan serta memelihara
gedung kantor;
l. mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai;
m. menyiapkan usulan tentang calon Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) serta usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Bendaharawan untuk kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembuatan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian Hukum dan
Humas berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas
berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan sosial serta
program kesekretariatan;
i. melaksanakan tugas keprotokolan pada Dinas Sosial dan tenaga
Kerja;
j. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
rancangan Keputusan Bupati rancangan Instruksi Bupati, kebutuhan
47
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usahaan
kepegawaian;
k. menyiapkan bahan rekomendasi pertimbangan hukum;
l. menyiapkan bahan pemberitaan dan pelayanan kegiatan dan
kehumasan;
m. menata dan menyimpan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan
berkas-berkas kepegawaian;
n. menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki jabatan,
melaksanakan tugas pengurusan tugas pelantikan, sumpah jabatan
dan sumpah PNS serta serah terima jabatan;
o. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan
ketatalaksanaan analisis jabatan pengukuran bahan kerja serta
menyiapkan bahan penyusunan program dan laporan realisasi P3
Waskat;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan diantara
kepala Sub Bagian intern untuk kelancaran pelaksanaan tugas
berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan berdasarkan
kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan sosial serta program
kesekretariatan;
48
i. menyiapkan bahan data penyusunan rencana anggaran pendapatan
dan belanja rutin dan pengawasan pembukuan;
j. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan dan administrasi keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 38
(1) Bidang Bina Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
49
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Bina Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja.
Pasal 39
Bidang Bina Sosial terdiri dari :
a. Seksi Swadaya dan Lembaga Sosial;
b. Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan;
c. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga.
Pasal 40
(1) Seksi Swadaya dan Lembaga Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
50
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan Pembinaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Penyuluhan Bimbingan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
i. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada PSM,
PMKS serta urusan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
51
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(5) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial anak (Anak Terlantar,
Adopsi Play Group, Tempat Penitipan Anak);
i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga fakir miskin, panti
dan yayasan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Sosial.
Pasal 41
(1) Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
52
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. melaksanakan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial
bagi : Tuna Susila, gepeng, Korban Narkoba dan Bekas Hukuman,
Pemukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja.
53
Pasal 42
(1) Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi Pemukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak
Huni;
b. Seksi Rehabilitasi Tuna Susila;
c. Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika dan Bekas Hukuman.
Pasal 43
(1) Seksi Rehabilitasi Pemukiman Kumuh dan Rumah tidak Layak Huni
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan sosial motivasi pemukiman kumuh dan
rumah tidak layak huni;
i. memberi latihan ketrampilan, pemberian bantuan usaha ekonomis
produktif/kelompok usaha bersama;
j. melaksanakan penyaluran dan bimbingan lanjut antar lain bekerja
sama dengan dinas transmigrasi;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
54
(2) Seksi Rehabilitasi Tuna Susila mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan sosial motivasi dalam rangka
pengembangan kesadaran masyarakat ( termasuk HIV / AIDS );
i. melaksanakan bimbingan sosial dan latihan ketrampilan bagi para
Tuna Susila (WTS);
j. melaksanakan penyaluran dan bimbingan lanjut;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika dan Bekas Hukuman mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
55
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penialai terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan sosial motivasi ( bagi masyarakat,
keluarga dan penyandang masalah );
i. melaksanakan pelatihan keterampilan;
j. melaksanakan pemberian bantuan usaha ekonomis produktif /
kelompok usaha bersama;
k. melaksanakan penyaluran dan bimbingan lanjut;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi
Tuna Sosial.
Pasal 44
(1) Bidang Penyantunan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
56
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. meningkatkan perluasan dan pemerataan usaha kesejahteraan sosial
bagi penderita cacat, orang lanjut usia, dan urusan korban bencana,
dan orang terlantar;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Penyantunan dan Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Sosial dan Tenaga kerja.
Pasal 45
Bidang Penyantunan dan Bantuan Sosial terdiri dari :
a. Seksi Penyantunan Penyandang Cacat;
b. Seksi Penyantunan dan Bantuan Orang Lanjut Usia;
c. Seksi Sumbangan Sosial dan Urusan Korban Bencana dan Orang
Terlantar.
57
Pasal 46
(1) Seksi Penyantunan Penyandang Cacat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan sosial motivasi kepada para penyandang
cacat;
i. melaksanakan pembinaan mental dan ketrampilan praktis bagi
penyandang cacat;
j. melaksanakan penyaluran dan pembinaan lanjut;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Penyantunan dan Bantuan Orang Lanjut Usia mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
58
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia
di dalam dan diluar panti;
i. melaksanakan pembinaan ke Panti Sosial Tresna Werda;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Sumbangan Sosial dan Urusan Korban Bencana dan Orang
Terlantar mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
59
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pembinaan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
i. melaksanakan pemberian/penyaluran bantuan bagi korban bencana;
j. melaksanakan pemberian/penyaluran bantuan kepada orang
terlantar;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyantunan
dan Bantuan Sosial.
Pasal 47
(1) Bidang Pendataan, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
60
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyusun rencana kegiatan Bidang Pendataan, Monitoring dan
Pelaporan berdasarkan kebijakan data program Dinas Sosial dan
tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
l. mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan penyusunan
rencana program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
m. melaksanakan kegiatan pengawasan operasional terhadap
pelaksanaan program rutin dan pembangunan;
n. melaksanakan kebijakan Bupati dan penetapan kebijaksanaan
pelaksanaan kegiatan dibidang Pendataan, monitoring dan Pelaporan
Ketenagakerjaan dan Sosial, perencanaan dan pengembangan
Tenaga Kerja, evaluasi dan pelaporan;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pendataan, Monitoring dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Pasal 48
Bidang Pendataan, Monitoring dan Pelaporan terdiri dari:
a. Seksi Pendataan;
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
c. Seksi Pelaporan;
Pasal 49
(1) Seksi Pendataan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
61
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan
berdasarkan Kebijakan dibidang Sosial dan Ketenagakerjaan;
i. menyiapkan model blanko isian untuk pendataan dibidang sosial dan
tenaga kerja;
j. menyusul usulan program Sosial dan Ketenagakerjaan yang
bersumber dari dana APBD dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran
(RKA) sesuai dengan usulan dari masing-masing Bidang, Sekretariat
maupun UPTD;
k. menyusun usulan program Sosial dan Ketenagakerjaan yang
bersumber dari dana Dekonsentrasi dan Pembantuan dalam bentuk
Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan usulan dari masing-
masing Bidang, Sekretariat maupun UPTD;
l. menyampaikan usulan Program Unit Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Badung untuk program APBD dan ke
Pusat untuk usulan Program Dekonsentrasi dan Pembantuan;
m. mengadakan pembahasan RKA APBD dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai Perda
No.7 Tahun 2008 dan Tim Anggaran lainnya;
n. mengadakan kordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan, para Kepala Bidang dan
Sekretariat dan Kepala UPTD dalam rangka penyusunan program
Dinas Sosial dan tenaga Kerja;
o. mengkoordinasikan penyusunan DPA dengan para pemimpin
kegiatan agar terjadi sinkrunisasi anggaran sesuai dengan hasil
pembahasan dengan tim anggaran lainnya;
p. menyiapkan dan melakukan usulan revisi DPA / DIPA bila terjadi
perubahan/perpindahan alokasi anggaran, penambahan, pengurangan
disampaikan kepada atasan agar dapat diproses lebih lanjut;
q. menyampaikan DPA / DIPA dan POK kepada para Kepala Bidang,
Sekretaris dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga
62
Kerja Kabupaten Badung untuk dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
r. menyusun buku analisis dibidang Sosial dan Ketenagakerjaan yang
meliputi Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Kesejahteraan
Pekerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja kabupaten badung;
s. menyusun buku analisis keberhasilan Program Bidang Sosial dan
Ketenagakerjaan untuk mengetahui manfaat dilaksanakannya suatu
kegiatan;
t. menyusun rekapitulasi usulan kegiatan baik yang bersumber dari
anggaran APBD maupun anggaran Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
u. membuat laporan hasil kegiatan kerja seluruh bidang, sekretariat
dinas dan UPTD sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
v. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
w. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
x. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
63
h. menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka
penyusunanan informasi dibidang sosial dan ketenagakerjaan;
i. mengumpulkan data, monitoring dan evaluasi dibidang sosial dan
ketenagakerjaan;
j. menganalisis data, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
bidang sosial dan ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan bahan
sajian informasi sosial dan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang
memerlukan;
k. mengembangkan sistem perangkat keras dan perangkat lunak
informasi data dibidang sosial dan ketenagakerjaan;
l. menyebarluaskan informasi data dibidang sosial dan
ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui loket informasi, media
cetak maupun media elektronika;
m. menyusun buku updating data bidang sosial dan ketenagakerjaan
tentang pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan;
n. menyusun dan menyajikan data perencanaan bidang sosial dan
ketenagakerjaan dalam bentuk proyeksi 5 (lima) tahun.
o. melakukan indentifikasi dan klasifikasi data pengangguran tahunan;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
64
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan
tahunan terhadap pelaksanaan program baik rutin maupun bangunan
dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;
i. menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
j. menyiapkan bahan-bahan rapat pimpinan baik rapat koordinasi
maupun rapat-rapat staf dan menyusun laporan hasil rapat/notulen;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendataan, Monitoring dan Pelaporan.
(5) Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
65
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kerja berdasarkan kebijakan data program
Dinas Sosial danTenaga Kerja;
l. melaksanakan penempatan/pendayagunaan tenaga kerja dan
perluasan kerja;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(6) Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Pasal 50
Bidang Pelayanan Pemempatan Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari:
a. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja;
b. Seksi Pengembangan Usaha Sektor Informal dan Padat Karya;
c. Seksi Usaha Mandiri.
Pasal 51
(1) Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
66
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan dan Penyaluran
Tenaga Kerja berdasarkan data program bidang pelayanan
penempatan dan tenaga kerja dan perluasan kerja
i. menyiapakan bahan pemberian informasi pasar kerja, bursa, kerja
analisis dan klasifikasi jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan,
pembinaan penempatan tenaga kerja umum dan khusus, perijinan,
pembinaan dan monitoring penggunaan tenaga kerja asing
pendatang, perijinan pembinaan dan monitoring perluasan penyedia
jasa tenaga kerja dan buruh, perijinan, pembinaan dan monitoring
bursa kerja khusus;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pengembangan Usaha Sektor Informal dan Padat Karya
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
67
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Sektor
Informal dan Padat Karya berdasarkan data program bidang
pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
i. melaksanaan pendataan potensi bidang usaha sektor informal;
j. menyiapkan bahan dan materi penyuluhan dan bimbingan usaha;
k. pemberdayaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur
dipedesaan melalui program pengembangan usaha sektor informal;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Usaha Mandiri mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Mandiri berdasarkan data
program Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja;
i. melaksanakan pendataan potensi dibidang Usaha Mandiri;
68
j. menyiapkan bahan dan materi penyuluhan dan bimbingan Usaha
Mandiri;
k. mendayagunaan Tenaga Kerja Cacat dan Lanjut Usia melalui
pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan;
l. mengadakan koordiansi dengan instansi pemerintah swasta dan
asing dalam rangka penempatan usaha mandiri;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kerja.
(5) Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
69
k. membuat rencana kegiatan bidang pelatihan dan produktifitas tenaga
kerja berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
l. melaksanakan pembinaan produktivitas kerja dan menyelenggarakan
pelatihan kerja baik pemerintah, lembaga swasta dan tenaga kerja;
m. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga
pelatihan kerja pemerintah, swasta maupun perusahaan dan
mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelatihan;
n. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi, kompetensi
tenaga kerja;
o. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas kerja;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(6) Bidang Pelatihan dan Peroduktivitas Kerja dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Pasal 52
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari:
a. Seksi Produktivitas Kerja dan Pemagangan;
b. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Lembaga PelatihanTenaga Kerja;
c. Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja.
Pasal 53
(1) Seksi Produktivitas Kerja dan Pemagangan mempunyai tugas:
a. menyusun Seksi rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
70
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan, Menyusun rencana kegiatan Seksi Produktivitas kerja
dan Pemagangan berdasarkan kebijakan di Bidang Ketenaga
Kerjaaan;
i. melaksanakan pedoman dalam rangka menentukan kwalifikasi jenis
tenaga kerja pemagangan;
j. menginventarisir kelembagaan pelatihan dan kegiatan pemagangan
yang mencangkup program, jenis keterampilan dan sertifikasi;
k. melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
71
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. membuat rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja berdasarkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
i. menginventarisir data ijin lembaga pelatihan swasta dan tanda daftar
lembaga dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah;
j. menyiapkan bahan pembinaan program pelatihan berbasis
kopentensi, pedoman perijinan, tenaga kepelatihan guna
meningkatkan kwalitas lembaga pelatihan kerja;
k. melaksanakan, menginventarisasi kelembagaan pelatihan kerja
pemerintah dan swasta;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
(3). Seksi Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Standarisasi Sertifikasi dan
Kompetensi Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan ketenagakerjaan;
72
i. menginventarisasi data Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI), materi uji keterampilan/kompetensi dan
sertifikasi kompetensi nasional yang telah ditetapkan;
j. menyiapkan bahan penyusunan SKKNI, kurikulum dan silabus serta
modul pelatihan;
k. menginventarisasi sertifikasi pelatihan tenaga kerja yang meliputi
jenis sertifikasi, penandatanganan sertifikasi pelatihan dan jumlah
lembaga pelatihan yang patut diakreditasi;
l. mengawasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi
lembaga pelatihan kerja;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
(5) Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan
Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan kepala bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam
hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
73
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
k. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Industrial
Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan
berdasarkan data dan program bidang Hubungan Industrial
Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengawasan Tenaga
Ketenagakerjaan;
l. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, keselamatan
dan kesehatan kerja;
n. melaksanakan pembinaan bimbingan dan penyuluhan tentang
pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja;
o. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagakerjaan dan memberikan bantuan sosial;
p. memberikan fasilitas dalam usaha kesejahteraan pekerja;
q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
s. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(6) Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan
Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja.
Pasal 54
Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan
Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja;
b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
c. Seksi Pengawasan Norma Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pasal 55
(2) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
a. menyusun Seksi rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
74
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam penilaian peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan hubungan industrial
persyaratan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;
i. menyiapkan bahan pembinaan pendidikan hubungan industrial bagi
pekerja dan pengusaha;
j. melaksanakan pembinaan tentang persyaratan kerja, jaminan sosial
tenaga kerja dan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan
kesejahteraan pekerja;
k. melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan peraturan perusahaan
dan pengesahannya;
l. melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan perjanjian kerja
bersama dan proses pendaftarannya;
m. melakukan pendaftaran terhadap perjanjian kerja antar perusahaan
pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
n. melakukan pencatatan – pencatatan terhadap Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu ( PKWT);
o. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan
hubungan industrial;
p. mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang-sidang lembaga kerja
sama tripartit kabupaten;
q. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap lembaga kerja
sama bipartit;
r. melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja / buruh;
s. mempersiapkan dan melaksanakan sidang-sidang dewan
pengupahan daerah;
t. Penyusunan dan pengusulan upah umum minimum kabupaten
ketingkat provinsi;
75
u. melaksanakan sosialisasi tentang upah minimum kabupaten;
v. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
w. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
x. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial berdasarkan data program Bidang Hubungan
Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengawasan
Ketenagakerjaan;
i. melaksanakan survei tingkat kerawanan perusahaan dan deteksi dini
keresahan pekerja buruh di perusahaan-perusahaan;
j. melaksanakan pembinaan tentang proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial diluar pengadilan;
k. melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan
mogok kerja/unjuk rasa dan kasus lock out (penutupan perusahaan);
l. mengusulkan calon peserta diklat mediator hubungan industrial;
m. mengusulkan calon mediator hubungan industrial;
n. mengusulkan penerbitan kartu legitimasi bagi mediator hubungan
industrial;
76
o. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediator
hubungan industrial;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pengawasan Norma Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/ Seksi
Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Norma Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan data program bidang
hubungan industrial kesejahteraan pekerja dan pengawasan
ketenagakerjaan;
i. melaksanakan pendataan wajib lapor Ketenagakerjaan pada
perusahaan diwilayah kabupaten;
j. melaksanakan pengawasan dengan cara pemeriksaan terhadap
pelaksanaan norma kerja baik secara preventif dan represif;
k. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum
kabupaten;
l. melaksanakan pengawasan/pemantauan terhadap perusahaan-
perusahaan yang melaksanakan kerja lembur;
77
m. melaksanakan pengawasan dengan cara pemeriksaan terhadap
pelaksanaan jamsostek,perlindungan pekerja perempuan dan anak
baik secara preventif dan represif;
n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan-
perusahaan yang melaksanakan kerja malam wanita serta
mempekerjakan pekerja anak;
o. melakukan pengawasan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja;
p. mengesahkan kecelakaan kerja dalam hubungan kerja yang
pelaporannya melebihi waktu 2 x 24 jam;
q. melaporkan hasil kegiatan komite aksi kabupaten, penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
r. melakukan penelitian terhadap persyaratan pemberian ijin pesawat
angkat/angkut, pesawat uap, bejana tekan, mesin las, las karbit,
mesin diesel dan penyalur petir;
s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan menyangkut kondisi dan
lingkungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
t. mengusulkan calon peserta diklat pengawas ketenagakerjaan;
u. mengusulkan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan;
v. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan;
w. mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional yang
dilaksanakan pegawai pengawas dalam rangka kegiatan inspeksi,
Kontrol, kunjungan dan kunjungan khusus;
x. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
y. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengawasan
Ketenagakerjaan.
Bagian Keempat
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Pasal 56
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program / rencana kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan langkah – langkah strategis dan
operasional dinas bersama sekretaris dan kepala bidang sesuai
dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
78
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk
dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. menyiapkan, menyusun rencana kebijaksanaan dibidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam rangka penetapan
kebijakan oleh Bupati;
i. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 57
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
79
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
Kesekretariatan Dinas;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan administrasi
umum, kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan organisasi dan
tata laksana;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika.
Pasal 58
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
Pasal 59
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
80
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi, kepustakaan,
informasi serta hubungan kemasyarakatan;
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugas dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
Intern dinas melalui Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
81
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. meyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan
dan pengembangan Pegawai, serta Tata Usaha Kepegawaian ;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas;
c. menyusun langkah teknik operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil – hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
perbendaharaan dinas;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
82
m. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 60
(1) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan dinas
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. mengumpulkan, mengolah mensistematiskan dan menganalisa serta
menyajikan data hasil pelaksanaan tugas dinas dibidang
perhubungan , komunikasi dan informatika;
k. melaksanakan monitoring pengawasan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dinas dibidang perhubungan, komunikasi dan
informatika;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
83
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di pimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pasal 61
. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Monitoring dan Pengendalian;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 62
(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Kepala Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil-hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan/analisa dan penyajian data
dinas berdasarkan masukan dari sekretaris dinas, para kepala bidang,
84
sub-sub bagian dan seksi-seksi serta instansi terkait maupun data-
data hasil survei lapangan;
i. menyiapkan, menginventarisasikan, mengkoordinasikan dan
menyusun program kerja dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. mengkoordinasikan dan menyelaraskan program kerja dinas dengan
instansi / lembaga/ kantor lain baik yang sejajar maupun lembaga
yang lebih tinggi agar terjadi keserasian dalam perencanaan
program;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan kepada atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan Sub Bagian/Seksi intern
Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dan langkah-langkah
monitoring pelaksanaan kegiatan dinas sebagai bahan acuan
kebenaran pelaksanaan tugas dinas;
i. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
dinas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta
menyelaraskannya dengan program dan kegiatan instansi lain yang
sejajar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar terjadi
keharmonisan dan keserasian kerja;
85
j. menyusun laporan hasil monitoring dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dinas kepada atasan maupun kepada instansi terkait lainnya
sebagai bahan informasi dalam meningkatkan kerja dan kebenaran
prosedur pelaksanaan kerja;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil-hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. menyusun dan mensistimasikan bahan-bahan dan prosedur evaluasi
pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
agar terciptanya kebenaran dan kepatutan pelaksanaan kegiatan
dinas;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
86
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
Pasal 63
(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. mengkoordinir para kepala Seksi dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan dan menyusun langlah-langkah pembinaan dibidang
pengendalian operasional lalu lintas berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
j. menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
memberikan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas
kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku;
k. menyiapkan dan menyusun pembinaan dibidang statistik dan analisa
data kecelakaan lalu lintas, daerah rawan kecelakaan, menyiapkan
program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan
pemantauan hasil kegiatan operasional penertiban lalu lintas;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
87
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
Pasal 64
Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
c. Seksi Pengendalian Operasional.
(1) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya untuk dilaksanakan keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat
mengenai keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan pengumpulan, pemantauan dan analisa terhadap data-
data pelanggaran lalu lintas diwilayah kabupaten;
i. melaksanakan pemantauan data-data kecelakaan lalu lintas dan
menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta
menyusun bahan-bahan dan langkah-langkah pencegahan dan
penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
88
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk melaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian lalu lintas ;
h. menyiapkan perencanaan, Kebutuhan dan pengadaan fasilitas
keselamatan lalu lintas dalam wilayah kabupaten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. menempatkan dan memelihara fasilitas keselamatan lalu lintas
dalam wilayah kabupaten agar selalu berfungsi dengan baik;
j. melakukan kajian–kajian serta membuat terobosan-terobosan baru
dibidang manajemen lalu lintas guna lebih memperlancar arus lalu
lintas yang ada;
k. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan analisis dampak lalu
lintas (Andalalin) terhadap pembangunan pusat-pusat kegiatan yang
berpengaruh terhadap kinerja jaringan jalan sekitarnya, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan
Transportasi Jalan (RUJTJ) kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
89
(3) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
g. menyiapkan dan menyususn bahan pembinaan, penilaian dan
program pengendalian operasional serta penertiban lalu lintas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melaksanakan langkah-langkah pengamanan dan penertiban lalu
lintas di wilayah Kabupaten Badung berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. menyelenggarakan pemberian ijin pengawasan dan pengendalian
operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan
lalu lintas dijalan Kabupaten;
j. melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
90
Pasal 65
(1) Bidang Angkutan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Kepala Seksi dalam merumuskan
program dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Sub Dinas lainya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tuganya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan pembinaan manajemen angkutan darat, laut dan
udara dalam wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan pengelolaan perijinan dibidang angkutan
darat,laut dan udara dalam wilayah kabupaten berdasakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. menetapkan besarnya tarif angkutan darat ,laut dan udara dalam
wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
91
(2) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan ,
Komunikasi dan Informatika.
Pasal 66
Bidang Angkutan terdiri dari :
a. Seksi Angkutan Orang;
b. Seksi Angkutan Barang;
c. Seksi Angkutan Khusus.
(1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan
kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah
pelayanannya dalam satu kabupaten;
h. menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang dalam
wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
i. melaksanakan pengelolaan perijinan dibidang angkutan orang
dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. menetapkan besarnya tarif angkutan orang dalam wilayah
kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
92
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pembinaan manajemen angkutan barang dalam
wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. melaksanakan pengelolaan perijinan dibidang angkutan barang
dalam wilayah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i. melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas
angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugansya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
93
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan manajemen angkutan khusus dalam wilayah
kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melaksanaakan pengelolaan perijinan dibidang angkutan orang
dan barang tertentu yang bersifat khusus dalam wilayah
kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Angkutan.
Pasal 67
(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Sub Dinas lainya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
94
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan
pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang tranportasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. penetapan lokasi dan pengelolaan terminal, halte, dan simpul
tranportasi lainnya, serta jembatan penyebrangan serta tempat
parkir kendaraaan bermotor dalam wilayah kabupaten
berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan pemberian ijin jasa titipan lokal, cabang, agen
intrakota di wilayah kabupaten berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pasal 68
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi :
b. Seksi Terminal;
c. Seksi Perparkiran.
95
Pasal 69
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. memberikan bimbingan teknis masalah sarana dan prasarana
tranportasi kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan
memelihara prasarana dan sarana penunjang transportasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Terminal mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
96
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan perencanaan lokasi dan pengelolaan terminal serta
simpul-simpul transportasi lainnya dalam wilayah kabupaten
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan pembangunan dan penetapan izin pengoperasian
pelabuhan khusus lokal ( Kabupaten );
i. melaksanakan penetapan lokasi pembangunan dan
penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
j. melaksanakan penetapan dan / atau pemberian izin
pembangunan Bandar Udara Umum yang melayani pesawat
kapasitas kurang dari 30 tempat duduk;
k. melaksanakan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar
Udara Umum;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
97
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pembinaan perparkiran baik dibadan jalan maupun
diluar badan jalan bagi kendaraan bermotor dan/atau tidak
bermotor;
h. melakukan perencanaan penunjukan, lokasi, pembanguan serta
pengembangan dan pengelolaan tempat parkir kendaraan untuk
umum;
i. menetapkan besarnya tarif parkir berdasarkan tempat dan waktu
parkir diwilayah kabupaten badung;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana;
Pasal 70
(1) Bidang teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Sub Dinas
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
98
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bimbingan, pembinaan dan pengelolaan unit
pengujian kendaraan bermotor;
j. melaksanakan, memantau dan menilai terhadap penyelenggaraan
pengujian kendaraan bermotor ;
k. menyiapkan bahan pengendalian kelayakan, akurasi sarana uji
kendaraan bermotor;
l. melakukan pembinaan terhadap perawatan kendaraan bermotor
dinas yang ada agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
Pasal 71
Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan terdiri dari :
a. Seksi Pengujian :
b. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji;
c. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan.
Pasal 72
(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
99
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
h. menyiapkan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan
bermotor;
i. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor baik uji pertama
maupun uji berkala;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
100
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan bahan pengendalian kelaikan dan akurasi sarana uji;
h. melakukan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap
pengoperasian sarana uji;
i. melaksanakan perawatan sarana dan prasarana pengujian sarana
bermotor;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan inventarisasi, pembinaan dan pemberian perizinan
terhadap bengkel-bengkel perawatan kendaraaan bermotor
diwilayah Kabupaten Badung;
h. melakukan pembinaan terhadap perawatan kendaraan bermotor
dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar selalu
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
101
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Kepala Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan.
Pasal 73
(1) Bidang Informasi dan Telematika mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Sub Dinas lainya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi di lingkungan pemerintah
kabupaten;
j. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan penyampaian
informasi kepada masyarakat;
k. melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan
pengembangan telekomunikasi dan informatika di wilayah
kabupaten;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
102
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Informasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pasal 74
Bidang Informasi dan Telematika terdiri dari :
a. Seksi Manajemen Sistem Informasi:
b. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
c. Seksi Telematika;
Pasal 75
(1) Seksi Manajemen dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan rencana dan program di bidang pembangunan dan
pengembangan sistem informasi;
h. menetapkan pentahapan prioritas pembangunan dan
pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi;
i. melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan
sistem informasi;
103
j. melakukan pembinaan di bidang sistem informasi di lingkungan
pemerintah kabupaten badung;
k. melaksanakan kerja sama Teknologi Informasi dengan instansi
lain dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta
pemanfaatan sistem informasi;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melakukan pengumpulan, verifikasi dan perekaman serta
pengendalian data dari berbagai instansi;
h. melakukan proses pengelolaan data serta mengatur pelaksanaan
proses pelayanannya;
i. melakukan perawatan pengamanan dan menjaga keserasian Bank
Data Informasi;
j. memberikan pelayanan informasi kepada pimpinan dalam rangka
pengambilan keputusan;
k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun
petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan perfilman, siaran
radio dan TV;
l. menyusun program pelaksanaan dan penyampaian informasi
masyarakat melalui berbagai media (pameran promosi dan
internet);
104
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Telematika mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub
Dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi
dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan
pendayagunaan teknologi telekomunikasi informatika di
lingkungan pemerintah kabupaten badung melalui media
internet/intranet;
h. memperkuat kemampuan menggalang berbagai sumber daya
yang ada guna mendukung keberhasilan pelaksanaan
pengembangan dan pendayagunaan teknologi telekomunikasi
dan informatika mencangkup hardware, software dan jaringan
komunikasi dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah (SIMDA);
i. menyusun rencana kerja peningkatan kemampuan Sumber Daya
Manusia pemerintah kabupaten di bidang teknologi informasi
melalui penyelenggaraan kursus atau diklat fungsional komputer;
j. melakukan pengawasan dan perawatan/pemeliharaan jaringan
Telekomunikasi dan Informatika;
k. melakukan pemantauan dan rekomendasi terhadap pembangunan
prasarana telekomunikasi;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
105
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Kepala Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang
Informasi dan Telematika.
Bagian Kelima
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pasal 76
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian/Dinas
/Instansi/Badan/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub Dinas
dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Pendidikan
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk
dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
i. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang catatan sipil dalam
rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
106
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 77
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan oordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait
melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketata-
usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
107
l. mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kependidikan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.
Pasal 78
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
Pasal 79
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
108
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi, kepustakaan,
informasi serta hubungan kemasyarakatan;
i. menyusun bahan laporan dinas kependudukan dan catata sipil;
j. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kebutuhan
dan pengembangan Pegawai, Mutasi Pegawai serta tata Usaha
Kepegawaian ;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
109
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada
Sekretaris.
110
Pasal 80
(1) Bidang Pelayanan Catatan Sipil mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melakukan pencatatan catatan sipil bagi Warga Negara Republik
Indonesia dan Warga Negara Asing;
i. mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan,
akta perceraian, akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pelayanan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 81
Bidang Pelayanan Catatan Sipil terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran;
b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
111
c. Seksi Kematian, pengakuan dan pengesahan anak.
Pasal 82
(1) Seksi Kelahiran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program pelaksanaan
pendataan, menyiapkan formulir pendataan, menyiapkan jadwal
pendataan dan administrasi pendataan;
h. mempersiapkan bahan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran ;
i. membuat data mengenai akta kelahiran;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Seksi Perkawinan dan perceraian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
112
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
g. mempersiapkan bahan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
dan perceraian;
h. membuat data mengenai akta perkawinan dan akta perceraian;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mempersiapkan bahan pencatatan dan penerbitan akta kematian,
pengakuan dan pengesahan anak;
h. membuat data mengenai akta kematian, akta pengakuan dan
pengesahan anak;
113
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Catatan Sipil.
Pasal 83
(1) Bidang Data dan laporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun data dan memelihara data kependudukan dan catatan
sipil;
i. melakukan kegiatan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil
serta memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan
masalah dan administrasi kependudukan serta catatan sipil;
j. melakukan pencatatan atas perubahan – perubahan dan pembetulan
nama, status karena peraturan perundang – undangan, serta menata,
menyimpan dan memelihara administrasi kependudukan dan
register akta catatan sipil;
114
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.
Pasal 84
Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Penyimpanan;
b. Seksi Perubahan;
c. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.
Pasal 85
(1) Seksi Penyimpanan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. menyusun dan memelihara administrasi kependudukan dan register
atau catatan sipil;
h. memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan
masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil;
115
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Perubahan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tuganya berdasrkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun progran perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan kareir bawahan;
g. melakukan pencatatan atas perubahan – perubahan (peraturan –
peraturan dan pembetulan nama, perubahan status dan perubahan
karena peraturan – peraturan perundang – undangan) serta
memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan
masalah kependudukan dan catatan sipil;
h. melayani masyarakat yang memerlukan kutipan akta, salinan akta
dan catatan sipil;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Penyuluhan dan Evaluasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
116
b. menyusun program perencanaan pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Sub Dinas
untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
g. mempersiapkan rencana menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
h. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kependudukan
dan catatan sipil;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan
Pelaporan.
Pasal 86
(1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
117
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyelenggarakan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA
dan menerbitkan KTP, KK, Nopen/NIK, mencatat perubahan atas
mutasi penduduk dan laporan data kependudukan serta melakukan
pembinaan;
i. mempersiapkan bahan – bahan tentang petunjuk pelaksanaan
kebutuhan, ketentuan pendaftaran penduduk , pembuatan kartu
keluarga, Kartu Tanda Penduduk, SKPPS, SKPPT, Mutasi
Penduduk;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pelayanan Administarasi Kependudukan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 87
(3) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :
a. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
b. Seksi Pendaftaran Penduduk;
c. Seksi Mutasi Penduduk.
Pasal 88
(1) Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
118
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. Mempersiapkan dan menerbitkan KTP, KK dan Nopen/NIK (
Nomor Pokok Kependudukan/ Nomor Induk Kependudukan ) SK
PPS dan SK PPT;
i. membuat data mengenai Kartu Keluarga(KK) Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan ;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang - undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
119
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. mempersiapkan dan menyelenggarakan pendaftaran penduduk WNI
dan WNA ;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. memelihara data penduduk untuk keperluan data pemilih;
i. mengkoordinir pemuktakhiran data penduduk masing-masing
desa/kelurahan melalui para camat;
j. melakukan pencatatan atas perubahan-perubahan mutasi penduduk
(lahir,mati, pindah dan datang);
k. membuat data mengenai perubahan atas mutasi penduduk (lahir,
mati, pindah dan datang);
120
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Bagian Keenam
DINAS KEBUDAYAAN
Pasal 89
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Kebudayaan
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar
Instansi/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub
Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keseuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
121
i. menyusun rencana kebijakan dibidang kebudayaan dalam rangka
penetapan kebijakan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Kebudayaan di pimpin seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 90
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi /Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
ketata-usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian
Keuangan;
122
j. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
l. mengumpulkan mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kebudayaan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan.
Pasal 91
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 92
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
123
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi
ketatalaksanaan, kepustakaan, informasi serta hubungan
kemasyarakatan;
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program,
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta
tata usaha kepegawaian;
124
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang -
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
pengurusan pembukuan serta administrasi keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
125
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris;
Pasal 93
(1) Bidang Kesenian mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di
bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peratuan
peraturan perundang undangan yang berlaku;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
126
(2) Bidang Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan;
Pasal 94
Bidang Kesenian terdiri dari :
a. Seksi pengembangan dan Penghargaan Seni;
b. Seksi Perijinan;
c. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni.
Pasal 95
(1) Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. Melaksanakan penggalian, pengembangan, pembinaan dan
pelestarian kesenian daerah serta penelitian atas permohonan
pergelaran kesenian daerah;
i. melaksanakan promosi dan pementasan budaya;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
127
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
(2) Seksi Perijinan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menginventalisir pentas kesenian yang berkaitan dengan
pemberian ijin pentas;
i. meneliti dan mengkaji permasalahan serta membuat konsep
rekomendasi ijin pentas kesenian;
j. melaksanakan persiapan, pembinaan dan pemantauan terhadap
kelompok dan seka kesenian yang akan pentas;
k. melakukan pengklipingan sesuai dengan masalah urgensinya;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
128
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pelestarian kesenian langka ( sakral);
i. memberikan pelatihan dan pelestarian kesenian tradisional;
j. memberikan bantuan kepada sanggar sanggar seni dan organisasi
sekaa kesenian;
k. pendataan kesenian dan seniman yang ada di Kabupaten Badung;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Kesenian.
Pasal 96
(1) Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
129
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan inventarisasi terhadap sarana warisan budaya;
i. melakukan pengembangan sarana warisan budaya;
j. melakukan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar
negeri;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Warisan Budaya dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kebudayaan.
Pasal 97
Bidang Warisan Budaya terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Warisan Budaya;
b. Seksi Pembinaan Sarana Warisan Budaya.
Pasal 98
(1) Seksi Pengembangan Warisan Budaya mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
130
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan kegiatan pengembangan warisan budaya sesuai
dengan faktor sejarah;
i. memberikan pelatihan dan pelestarian warisan budaya ;
j. menyelenggarakan lomba kreativitas dan aktivitas budaya Bali;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pembinaan Sarana Warisan Budaya mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
131
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan kegiatan pembinaan sarana warisan budaya sesuai
dengan faktor sejarah;
i. menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai
budaya agama dan keagamaan dalam rangka menumbuh
kembangkan dimasyarakat dan pelestarian budaya/benda-benda
purbakala;
j. melakukan penginventarisasian dan kajian warisan budaya sesuai
dengan faktor sejarah;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Masing masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Warisan Budaya.
Pasal 99
(1) Bidang Adat Istiadat mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
132
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan penyuluhan, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai
yang hidup dalam desa adat;
i. melakukan pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian sistem
subak;
j. melakukan penggalian, pemeliharaan dan penataan awig-awig
adat dan subak;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kebudayaan;
Pasal 100
Bidang Adat Istiadat terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Adat;
b. Seksi Awig-Awig/Adat;
c. Seksi Bahasa dan Sastra.
Pasal 101
(1) Seksi Pengembangan Adat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
133
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengadaan,
penyiapan bahan apresiasi adat istiadat sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku;
i. melakukan kegiatan pengembangan adat istiadat yang ada sesuai
dengan peradaban masyarakat Bali;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Awig-Awig/Adat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
134
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pembinaan dan pelestarian desa adat;
i. mencatat kasus-kasus adat istiadat yang terjadi;
j. mengadakan inventarisasi desa adat;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
135
h. menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan bahasa
dan sastra dan atau bahasa, aksara dan sastra daerah dalam
rangka menumbuh kembangkan, pemasyarakatan serta
pelestarian bahasa dan sastra daerah;
i. melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengadaan dan
penyiapan bahan apresiasi bahasa dan sastra sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Adat
Istiadat.
Pasal 102
(1) Bidang Dokumentasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
136
h. melakukan, mempublikasikan dan pendokumentasian segala
asset dalam bentuk dokumentasi budaya bali;
i. melakukan pemeliharaan dan perawatan segala dokumentasi
budaya bali;
j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan secara efektif;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Dokumentasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Kebudayaan.
Pasal 103
Bidang Dokumentasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
a. Seksi Dokumentasi dan Inventarisasi;
b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
Pasal 104
(1) Seksi Dokumentasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
137
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan sarana dan fasilitas buku-buku dan dokumen
kebudayaan lainnya dalam berbagai macam dan bentuknya baik
asli maupun salinannya;
i. melakukan, mempublikasikan, pendokumentasian yang tersebar
dimasyarakat dalam bentuk dokumentasi budaya daerah;
j. melaksanakan penataan, pengaturan dan memberikan pelayanan
serta dokumen lainnya kepada masyarakat yang memerlukan;
k. melakukan pengamanan, pemeliharaan dan peralatan terhadap
dokumen kebudayaan lainnya;
l. menyiapakan sarana dan fasilitas dokumentasi budaya;
m. memberikan penjelasan dan informasi yang baik dan benar;
n. melakukan pengklipingan, sesuai dengan masalah dan
urgensinya;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
138
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menginventarisir terhadap semua asset dalam bentuk buku-buku
dokumentasi budaya, film dan mikro film;
i. melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap asset dan
dokumentasi budaya;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.;
(3) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Dokumentasi dan Pemeliharaan.
Bagian Ketujuh
DINAS PARIWISATA
Pasal 105
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Pariwisata berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar
Instansi/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub
Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
Pendidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keseuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
139
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di Bidang Pariwisata dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 106
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan para Kepala
Bidang dilingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
ketata-usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
f. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
140
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
j. menyelenggarakan penerimaan retribusi obyek wisata dan
melakukan penyetoran hasil retribusi ke kas daerah;
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian
Keuangan;
l. melaksanakan penyusunan rencana, program pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
m. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
n. mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kepariwisataan.
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Badung.
Pasal 107
(1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
141
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan Dinas,
sarana dan prasarana, balawista, mengurus surat menyurat,
kearsipan, rumahtangga, dokumentasi, ketatalaksanaan,
perpustakaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan Diparda
dan Balawista;
i. melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengolahan
analisis serta penyajian data laporan dinas;
j. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
142
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan, menyusun rencana program kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha
kepegawaian Dinas termasuk anggota Balawista;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
143
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 108
(1) Bidang Sarana Pariwisata mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan tugasnya berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Kepala Bidang
lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lain
melalui Sekretaris dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
144
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
j. menyiapkan bahan pembinaan dan penertiban serta
pengembangan sarana pariwisata;
k. menyiapkan perijinan dibidang pengusaha akomodasi, rumah
makan, restoran dan bar;
l. mengadakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan
pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pariwisata melalui Sekretaris.
Pasal 109
Bidang Sarana Pariwisata terdiri dari :
a. Seksi Akomodasi;
b. Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran;
c. Seksi Bimbingan Kawasan dan Lingkungan Wisata.
Pasal 110
(1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
145
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengatur pembinaan dan pengembangan usaha-usaha akomodasi
serta pengembangan yang berkaitan dengan usaha akomodasi;
i. memberikan asistensi bimbingan usaha pariwisata dibidang
akomodasi ;
j. mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-
usaha sarana pariwisata dibidang akomodasi;
k. menyelenggarakan pendataan industri pariwisata dibidang
akomodasi;
l. melaksanakan pembinaan organisasi (asosiasi) dibidang
akomodasi;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Rumah makan, Bar dan Restoran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
146
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengatur pembinaan dan pengembangan usaha -usaha dibidang
rumah makan, restoran, catering dan bar serta perlengkapan yang
berkaitan dengan usaha rumah makan, restouran, catering dan
bar;
i. memberikan asestensi dan bimbingan industri pariwisata
dibidang rumah makan, restoran, catering dan bar;
j. mengadakan pengawasan dan mengatur perijinan atas usaha-
usaha dibidang rumah makan, bar, restoran,catering ( jasa boga)
dan bar;
k. menyelenggarakan pendataan usaha sarana pariwisata dibidang
rumah makan, restoran, bar dan catering (jasa boga);
l. melaksanakan pembinaan organisasi ( asosiasi ) dibidang rumah
makan, bar.restoran dan catering (jasa boga);
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Bimbingan Kawasan dan Lingkungan Wisata mempunyai
Tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
147
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengadakan inventarisasi dan evaluasi terhadap masalah -
masalah lingkungan dan kawasan wisata;
i. mengadakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan
lingkungan pariwisata dan kawasan pariwisata;
j. mengatur pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata;
k. memberikan asistensi dan bimbingan dalam usaha pariwisata dan
pengelolaan lingkungan periwisata dan usaha kawasan
pariwisata;
l. mengadakan pengawasan dan perijinan atas usaha jasa
pariwisata dan pengelolaan lingkungan pariwisata dan usaha
kawasan pariwisata;
m. menyelenggarakan pendataan dalam usaha jasa pariwisata;
n. melaksanakan pembinaan organisasi (asosiasi) dibidang jasa
pariwisata;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Sarana Pariwisata.
Pasal 111
(1) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris / Kepala Bidang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
148
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata,
atraksi dan aneka wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai
dengan petunjuk dan peraturan perundang undangan yang
berlaku;
i. menyiapkan perijinan dibidang pengusaha obyek wisata, atraksi
dan aneka wisata rekreasi dan hiburan umum;
j. memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi dan
aneka wisata, rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan batas
kewenangan dan ketentuan umum yang berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pariwisata.
Pasal 112
Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :
a. Seksi Obyek Wisata;
b. Seksi Atraksi dan Aneka Wisata;
c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
149
Pasal 113
(1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengadakan pembinaan dan pengembangan serta peninjauan
obyek-obyek wisata sesuai dengan pedoman dan perundang
undangan yang berlaku;
i. mengawasi dan membina manajemen obyek-obyek wisata
dengan memberikan arahan / petunjuk sesuai batas kewenangan
dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasa;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Atraksi dan Aneka Wisata mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
150
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data dan menyiapkan
rekomendasi dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan
atraksi wisata;
i. mengadakan pengaturan dan rekomendasi pengembangan wisata
remaja;
j. menyiapkan, pengaturan dan rekomendasi pemanfaatan dan
pengembangan pariwisata (Special event);
k. menyiapkan, pengaturan dan rekomendasi pemanfaatan dan
pengembangan pariwisata tirta ;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
151
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan perijinan di bidang pengusahaan rekreasi dan
hiburan umum;
i. mengadakan pembinaan, penertiban dan pengembangan terhadap
usaha rekreasi dan hiburan umum;
j. mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadan rekreasi dan
hiburan umum
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Obyek dan Daya Tarik Wisata.
Pasal 113
(1) Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
152
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan usaha-usaha penelitian, perencanaan pembinaan,
koordinasi serta pengawasan atas segala kegiatan promosi
pariwisata;
i. menyelenggarakan dan mengadakan hubungan dengan
organisasi kepariwisataan;
j. menyiapkan bahan pembinaan dan program maupun materi
bidang promosi keperiwisataan dan pengembangan pemasaran
pariwisata;
k. menyelenggarakan program pendidikan dan latihan dalam
bidang kepariwisataan;
l. mengumpulkan serta menganalisa data yang menyangkut
kepariwisataan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Pariwisata.
Pasal 114
Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari :
a. Seksi Promosi;
b. Seksi Bimbingan Pariwisata;
c. Seksi Pelayanan informasi.
153
Pasal 115
(1) Seksi Promosi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan
promosi, informasi dan pemasaran dengan pola pengembangan
kepariwisataan dan khususnya perencanaan pemasaran;
i. mengadakan dan menyediakan segala bahan promosi dan
informasi dibidang kepariwisataan;
j. menyelenggarakan semua periklanan dan pemasaran film,
pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
154
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan
terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
menilai peningkatan karier bawahan;
h. mengadakan konsultasi dengan lembaga pendidikan yang
berkaitan dengan kepariwisataan sebagai bahan penyusunan
materi, metode pelajaran yang cepat dan terarah;
i. mengumpulkan bahan-bahan perpustakaan dan terbitan-
terbitan dalam bidang kepariwisataan;
j. melakukan usaha-usaha penerangan dan penyuluhan kepada
masyarakat luas tentang kepariwisataan agar ada kesatuan
pandang, pengertian dan sikap tuan rumah yang baik;
k. mengkoordinasikan segala bentuk usaha-usaha penerangan dan
penyuluhan kepariwisataan kepada masyarakat luas untuk
mewujudkan kesatuan pangan dan pengertian tentang
kepariwisataan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
155
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub
Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan
terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam
menilai peningkatan karier bawahan;
h. mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan
pelayanan informasi;
i. menyelenggarakan program penyuluhan, temu wicara dan
pemasaran film dalam bidang kepariwisataan dalam rangka
memantapkan serta memperluas cakrawala tentang
kepariwisataan;
j. melaksanakan pameran tentang kepariwisataan baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dalam
rangka menyebarluaskan kepariwisataan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Promosi dan Pemasaran.
156
Bagian Kedelapan
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Pasal 116
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Bina Marga dan
Pengairan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi
/Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang
dan Sekretaris dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam Bidang Bina
Marga dan Pengairan berdasarkan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang Bina Marga dan
Pengairan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melaksanakan pelayanan umum dan perijinan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Bina Marga dan Pengairan di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
157
Pasal 117
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
kesekretariatan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Peralatan dan Sub
Bagian Keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan dan peralatan;
k. mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kebinamargaan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
158
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan
Pengairan;
Pasal 118
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Peralatan;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 119
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan manajemen
administrasi kantor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran dan
kebenaran pelaksanaan administrasi;
i. melaksanakan pembelian kebutuhan kantor, alat-alat tulis kantor
dokumentasi ketatalaksanaan, kepustakaan informasi serta
hubungan kemasyarakatan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
159
j. melaksanakan pemeliharaan gedung alat-alat peralatan kantor
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program
kebutuhan, pengembangan pegawai dan mutasi pegawai serta
tatausaha kepegawaian;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Peralatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyelenggarakan pembelian/pengadaan alat-alat berat, suku
cadang, bahan bakar dan pelumas;
i. menyusun program operasional peralatan, kendaraan dan alat-
alat berat sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas pembangunan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
160
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan pehitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
161
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 120
(1) Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penalaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun/mengkoordinasikan, mengendalikan program kegiatan
Kepala Dinas, SKPD melalui program kerja pedoman
operasional teknis, pedoman pengendalian/ penguasaan dan
pelaporan, pedoman pengujian bahan, struktur dan kontruksi
sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mengacu kepada kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
i. menyusun pedoman operasional teknis, pedoman
pengendalian/penyusunan dan pelaporan;
j. menyusun dan melaksanakan pengujian bahan struktur dan
kontruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan perundang-
undangan yang berlaku dan mengacu kepada kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
162
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pendataan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Bina Marga dan Pengairan
Pasal 121
Bidang Pendataan dan Evaluasi terdiri dari :
a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
b. Seksi Analisa dan Penilaian;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 122
(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun program kegiatan dibidang-bidang di Dinas Bina
Marga dan Pengairan agar tercapai perencanaan program yang
proposional, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
163
i. menyusun standar operasional administrasi dan teknis yang
dapat dipedomani oleh bidang-bidang yang lain dalam
pelaksanaan program;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan bahan-bahan dan mempersiapkan data laporan
pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian;
i. melakukan penelitian dan pengujian terhadap tanah, bahan
kontruksi, struktur dan kontruksi dalam kegiatan pembangunan
di bidang kebinamargaan dan pengairan serta di bidang teknis
lainnya sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan ketentuan
teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. menyusun pedoman dan langkah-langkah kegiatan untuk bahan
sosialisasi dan koordinasi di bidang bahan dan kontruksi dalam
menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang
kebinamargaan dan pengairan sesuai dengan ketentuan teknis
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
164
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan langkah-langkah dan pelaporan untuk pelaksanaan
pengawasan atau pengendalian dan pemeliharaan dibidang
kebinan margaan sebagai langkah koordinasi sumber bahan
untuk dinas dan instansi lain;
i. mengkoordinir pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program kegiatan bidang-bidang di Dinas Bina Marga dan
Pengairan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
165
(4) Masing masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Evaluasi.
Pasal 123
(1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan survey, analisa dan koordinasi dengan bidang lainnya
terhadap kebutuhan data, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan, untuk kebenaran dan
kesamaan data teknis pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Bina Marga dan Pengairan.
166
Pasal 124
Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
c. Seksi Perijinan dan Pembinaan.
Pasal 125
(1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun langkah-langkah pelaksanaan teknis, pengawasan
pengendalian operasional pemeliharaan jalan dan jembatan
sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai
rencana yang telah tersusun sesuai dengan ketentuan teknis dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
167
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan penelitian dan penyidikan serta pengujian tanah
dan bahan peningkatan jalan serta pengajuan kwalitas pekerjaan
pembangunan jalan dan jembatan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Perijinan dan Pembinaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
168
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun perencanaan teknis, langkah-langkah perijinan dan
pembinaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi prijinan
dan pembinaan serta bahan koordinasi dan laporan;
i. melaksanakan pembinaan sesuai dengan program dan
memproses pelaksanaan perijinan, penggunaan, pemanfaatan
jalan dan jembatan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan
peraturan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jalan
dan Jembatan.
Pasal 126
(1) Bidang Pengairan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan
169
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan pengendalian
terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi peningkatan,
operasional pemeliharaan dan pengawasan pembangunan
pengairan;
i. melakukan koordinasi perizinan pengamanan pemanfaatan air
permukaan atau sumber lain serta rekomendasi perijinan
penambangan galian c pada alur sungai;
j. membina, mengatur dan mengawasi daerah aliran sungai, daerah
pantai, daerah rawa, mata air, air baku agar dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga
dan Pengairan.
Pasal 127
Bidang Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Peningkatan;
b. Seksi Pembangunan;
c. Seksi Pemeliharaan dan Operasional.
170
Pasal 128
(1) Seksi Peningkatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan survey investigasi pemetaan jaringan irigasi dan
rencana teknis, amdal dibidang pengairan dan program
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
171
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun langkah-langkah teknis pelaksanaan, pengawasan
pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pemeliharaan dan Operasional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
172
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian kwalitas air
permukaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan
pemeliharaan pengairan sesuai ketentuan teknis;
i. melakukan inventarisasi bangunan pengairan, pendataan dan
penelitian dan penggunaan air pemukaan dan sumber air,
pengelolaan hidrologi;
j. menanggulangi pengairan akibat bencana alam dan pengelolaan
penerapan IPAIR;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengairan.
Bagian Kesembilan
CIPTA KARYA
Pasal 129
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Cipta Karya berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi /Lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas Bersama para Kepala Bidang
dan Sekretaris dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
173
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
keciptakaryaan berdasarkan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang keciptakaryaan dalam
rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 130
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Bidang intern
dinas melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketata-
usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
174
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tatalaksana;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
l. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas keciptakaryaan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya.
Pasal 131
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 132
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
175
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan
dan mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga,
dokumentasi ketatalaksanaan, kepustakaan informasi serta hubungan
kemasyarakatan administrasi perjalanan dinas pemeliharaan
gedung, alat – alat dan peralatan kantor serta inventaris;
i. melaksanakan kegiatan urusan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
176
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program, kebutuhan
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha
kepegawaian;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undang yang
berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
177
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 133
(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun/mengkoordinasikan, mengendalikan program kegiatan
Dinas/SKPD melalui program kerja, pedoman operasional teknis,
pedoman pengendalian/penguasaan dan pelaporan, pedoman
pengujian bahan struktur dan kontruksi sesuai dengan ketentuan
teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu
pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
i. menyusun pedoman operasional teknis pedoman pengendalian /
penyusunan dan pelaporan;
j. menyusun dan melaksanakan pengujian bahan struktur dan kontruksi
sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada kebijakan pembangunan daerah;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
178
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pendataan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Cipta Karya.
Pasal 134
Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
b. Seksi Analisa dan Penilaian;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 135
(1) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyusun/mengkoordinasikan program kegiatan bidang-bidang di
Dinas Cipta Karya agar tercapai perencanaan program yang
proposional, epektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
179
i. menyusun standar operasional administrasi dan teknis yang dapat
dipedomani oleh bidang-bidang yang lain dalam pelaksanaan
program;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. mengumpulkan bahan-bahan dan mempersiapkan data laporan
pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan dalam rangka
analisa dan penilaian;
i. melakukan penelitian dan pengujian terhadap tanah, bahan
konstruksi, struktur dan konstruksi dalam kegiatan pembangunan di
bidang keciptakaryaan serta dibidang teknis lainnya sesuai dengan
yang diperlukan berdasarkan peraturan teknis ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
j. menyusun pedoman dan langkah-langkah kegiatan untuk bahan
sosialisasi dan koordinasi dibidang bahan dan kontruksi dalam
menunjang kegitan pelaksanaan pembangunan dibidang kecipta
karyaan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
180
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan langkah-langkah monitoring dan pelaporan untuk
pelaksanaan pengawasan atau pengendalian dan pemeliharaan
dibidang keciptakaryaan sebagai langkah koordinasi dan sumber
bahan untuk dinas dan instansi lain;
i. mengkoordinir pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
program kegiatan bidang-bidang keciptakaryaan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
181
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan
Pelaporan.
Pasal 136
(1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pengumpulan, analisa dokumentasi data
perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah serta survey dan
pemetaan ruang;
i. melaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan
ruang wilayah kota dan daerah;
j. melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan informasi
tata ruang;
k. menyelenggarakan/menyajikan informasi dibidang pembangunan
dan rencana penggunaan tanah sesuai tata ruang dan pembangunan;
l. melaksanakan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan
tata ruang serta menyelenggarakan kegiatan pengembangan tata
ruang wilayah kota dan daerah dalam wujud fisik;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
182
(2) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya.
Pasal 137
Bidang Tata Ruang terdiri dari :
a. Seksi Survey dan Pemetaan;
b. Seksi Teknik dan Tata Ruang;
c. Seksi Perizinan Tata Ruang.
Pasal 138
(1) Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi
tentang perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah,
melakukan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis
survey serta pemetaan pemanfaatan ruang;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
183
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Teknik Tata Ruang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemanfaatan
ruang wilayah kota dan daerah;
i. melaksanakan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan rencana tata
ruang wilayah kota dan daerah dalam wujud fisik;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Perizinan Tata Ruang mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
184
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem,
cara, persyaratan, mekanisme, tata kerja pelayanan serta meneliti /
mengukur site dilapangan terhadap permohonan informasi tata
ruang;
i. menyelenggarakan/mengelola serta menerbitkan informasi tata
ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata
Ruang.
Pasal 139
(1) Bidang Bangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
185
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan bantuan teknik, pengawasan dan pengendalian
perencanaan, pelaksanaan pembanguan renovasi, pemeriksaan
keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta
bangunan umum;
i. melaksanakan pengelolaan perizinan bangunan serta penomoran dan
regestrasi bangunan;
j. melaksanakan pengawasan, penerbitan, pendataan inventarisasi,
pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara, rumah dinas,
penerbitan izin layak huni serta tanda bukti pemilikan bangunan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya.
Pasal 140
Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Tata Bangunan ;
b. Seksi Izin Bangunan;
c. Seksi Pengawasan Bangunan.
Pasal 141
(1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
186
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan perencanaan teknis, bantuan teknik dan
pengendalian, perencanaan, pengawasan dan kegiatan
pembangunan baru, renovasi, pemeriksaan terhadap keamanan dan
keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Izin Bangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui kepala bidang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
187
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi, teknis dan
lapangan bagi permohonan ijin mendirikan bangunan, peninjauan
lapangan, proses pemberian perijinan bangunan dan penomoran
serta registrasi pada bangunan yang telah selesai di bangun;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
188
h. melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan, pendataan/
inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung
pemerintah dan bagunan umum serta penerbitan izin penggunaan
bangunan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Bangunan.
Pasal 142
(1) Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang Intern Dinas
melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di
bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis,
pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan
189
perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya
serta pengelolaan izin layak huni dan pengaturan penghunian
perumahan;
j. menyelenggarakan perencanaan teknis, pengawasan dan
pengendalian penanganan pembangunan, penyehatan lingkungan
dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air
buangan;
k. menyelengarakan penyelenggaraan teknis, pengawasan dan
pengendalian penanganan reklamasi dan konsevasi
pertambangan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Cipta Karya.
Pasal 143
Bidang Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
a. Seksi Permukiman;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan;
c. Seksi Reklamasi dan Konservasi.
Pasal 144
(1) Seksi Permukiman mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
190
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis,
pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan
perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya
serta pengelolaan izin layak huni dan pengaturan penghunian
perumahan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
191
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan survey dan investigasi, perencanaan teknis,
pengawasan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan, rehabilitasi pengelolaan pemeliharaan
pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta air buangan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Reklamasi dan Konservasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengolah
dan konservasi air bawah tanah;
i. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perancanaan
dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air
bawah tanah;
192
j. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemajuan
reklamasi;
k. melakukan pemantauan bencana gerakan tanah;
l. melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan kerangka acuan,
ANDAL, RKL dan RPL, UKL serta persetujuan revisi
AMDAL, UKL dan UPL;
m. melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan peledak dan alat-
alat berat dalam teknis pertambangan;
n. melakukan inspeksi apabila terjadi kasus lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan dibidang pertambangan dan energi;
o. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja ( K3 ) perusahaan yang bergerak dibidang
pertambangan dan energi;
p. melakukan penerbitan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan
usaha dibidang pertambangan dan energi yang tidak dilengkapi
dengan perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
s. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman
dan Penyehatan Lingkungan.
Pasal 145
(1) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang melalui
Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
193
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pertambangan
dan energi berdasarkan kebijaksanaan pertambangan dan energi;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Cipta Karya.
Pasal 146
Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
a. Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan;
b. Seksi Bahan Galian;
c. Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru.
Pasal 147
(1) Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
194
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanaan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan
sesuai kebijakan pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan
dan kreteria dibidang air bawah tanah dan atau air permukaan;
i. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air
bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan,
pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air
dan permukaan;
j. mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan atau
mata air dan air permukaan;
k. menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam
satu cekungan air bawah tanah;
l. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta
informasi air bawah tanah dan atau mata air dan air permukaan;
m. memberikan pelayanan izin eksplorasi bawah tanah, izin
pengeboran, izin pengambilan air bawah tanah ,izin penurapan,
izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan air
permukaan;
n. memberikan pelayanan izin juru bor air bawah tanah;
o. memberikan pelayanan izin perusahaan pengeboran air bawah
tanah;
p. melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dalam rangka
menetapkan dan memungut pajak pemanfaatan air bawah tanah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
s. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Bahan Galian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
195
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengumpulan pencatatan dan evaluasi data dan
informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahan
galian skala lebih besar 1: 100.000;
i. melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan evaluasi data dan
informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan
dibidang umum daerah;
j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi sumber daya
mineral dan non migas di daerah;
k. melaksanakan survey dasar geologi dan tematik skala lebih besar
sama dengan 1: 50.000;
l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan evaluasi data energi
baru di daerah;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru mempunyai tugas:
a menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Kepala Bidang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
196
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memberikan pelayanan rekomendasi prosedur penggunaan
pengawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas
bumi;
i. memberikan pelayanan izin pembukaan kantor perwakilan
perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
j. memberikan pelayanan izin pendidiran Stasiun Pengisian Bahan
Bakar untuk Umum (SPBU);
k. memberikan pelayanan izin pengumpulan dan penyaluran
pelumas bekas;
l. memberikan izin keagenan/distributor bahan bakar minyak;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
kelistrikan yang meliputi : izin usaha penyediaan listrik, izin
operasi dan usaha penunjang tenaga listrik;
n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data
energi baru didaerah;
o. membuat laporan seksi migas, listrik dan energi baru sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing masing seksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pertambangan dan Energi.
197
Bagian Kesepuluh
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 148
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebutuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang
dan Sekretaris dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam Bidang Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keseuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. memimpin Kepala Bidang, Sekretaris dan para bawahan dalam
menyelenggarakan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan yang menjadi urusan rumah tangga daerahnya agar
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
telah ditetapkan;
j. menyusun rencana kebijaksanaan di Bidang Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penetapan
kebijaksanaan oleh Bupati;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
198
(2) Dinas Koperasi, UKM ,Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
Pasal 149
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan
program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang
berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
kesekretariatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun
program Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub
Bagian Keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian dan administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
199
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 150
Sekretariat terdiri dari
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 151
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan,
administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, alat – alat
dan peralatan kantor serta inventaris;
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
200
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan, menyusun rencana program, kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta administrasi
kepegawaian;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
201
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi,
pembendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta penyiapan SPM;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 152
(1) Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
202
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan/analisa dan penyajian
data dinas berdasarkan masukan dari Sekretaris Dinas para
Kepala Bidang , Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi serta instansi
terkait maupun data-data hasil survei lapangan;
i. menyusun dan mensistimasikan bahan-bahan dan prosedur
evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pendataan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 153
Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
a. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
b. Seksi Analisis Data;
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
203
Pasal 154
(1) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan data statistik Koperasi, UKM ,Perindustrian dan
Perdagangan dan menyusun bahan informasi yang mencakup
bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan lain-lain;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang
diperlukan dalam rangka penyampaian informasi dibidang
program regional;
j. melakukan penyajian data dan informasi dan masukan lainnya
dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
kepada pimpinan dan pihak lain yang memerlukan;
k. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan
pemerintah, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas untuk dokumentasi;
l. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan unit
dilingkungan dinas;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
204
(2) Seksi Analisis Data mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengolahan/analisa dan penyajian data dinas
berdasarkan masukan dari Sekretaris Dinas para Kepala Bidang,
Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi serta instansi terkait maupun
data-data hasil survei lapangan;
i. menganalisa data sebagai bahan dalam penyusunan Rencana
Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan
Perdagangan;
j. menganalisa data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (
Renja ) Tahunan Dinas Koperasi , UKM, Perindustrian dan
Perdagangan;
k. membuat usulan Rencana dan Program Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan ;
l. membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan anggaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
m. membuat program kerjasama dalam rangka keterpaduan
pembinaan dan pengembangan sektor Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan regional dengan instansi terkait;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
205
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun dan mensistimasikan bahan-bahan dan prosedur
evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. menyusun bahan – bahan evaluasi dan laporan perkembangan
usaha sektor industri dan perdagangan regional baik kepada
pimpinan maupun instansi lain;
j. mengkoordinasikan pencatatan izin usaha industri dan
perdagangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan tahunan maupun informasi kepada pihak
lain yang membutuhkan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
206
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Pelaporan.
Pasal 155
(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pembinaan pada aspek usaha perindustrian;
i. melakukan pembinaan pada aspek sarana perindustrian;
j. melakukan pembinaan pada aspek produksi perindustrian;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
207
Pasal 156
Bidang Perindustrian terdiri dari :
a. Seksi Usaha Industri;
b. Seksi Sarana Perindustrian;
c. Seksi Produksi Perindustrian.
Pasal 157
(1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mempersiapkan bahan – bahan penerbitan Tanda Daftar Industri
dan Izin Usaha Industri (IUI ) skala Investasi s/d Rp. 10 Milyar
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
i. mempersiapkan bahan – bahan penerbitan berita acara
pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan
propinsi;
j. mempersiapkan bahan – bahan penerbitan Izin Usaha Kawasan
Industri yang lokasinya di kabupaten / kota;
k. mempersiapkan bahan – bahan penetapan bidang usaha industri
prioritas kabupaten / kota;
l. mempersiapkan bahan – bahan pemberian perlindungan
kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten / kota;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
208
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Sarana Perindustrian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mempersiapkan bahan – bahan promosi produk industri
kabupaten / kota;
i. mempersiapkan bahan – bahan fasilitas akses permodalan bagi
industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di
kabupaten / kota;
j. mempersiapkan bahan – bahan pembinaan industri dalam rangka
pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
industri tingkat kabupaten / kota;
k. mempersiapkan bahan – bahan dalam pengawasan terhadap
pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di
kabupaten / kota;
l. mempersiapkan bahan – bahan fasilitas kemitraan antara industri
kecil, industri menengah dan industri besar serta sektor ekonomi
lainnya di kabupaten / kota;
m. mempersiapkan bahan – bahan fasilitas kerjasama
pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di
kabupaten / kota;
209
n. mempersiapkan bahan – bahan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat
kabupaten / kota;
o. mempersiapkan bahan – bahan pelaksanaan hasi – hasil
kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional
untuk pemberdayaan industri di kabupaten / kota;
p. mempersiapkan bahan – bahan dalam pembinaan asosiasi
industri / dewan tingkat kabupaten/ kota;
q. mempersiapkan bahan – bahan dalam pembentukan dan
pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/ kota;
r. mempersiapkan bahan – bahan dalam penyusunan tata ruang
kabupaten/ kota industri dalam rangka pengembangan pusat –
pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan
sarana dan prasarana ( jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan
limbah IKM ) untuk industri yang mengacu pada tata ruang
regional ( Provinsi );
s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
t. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
u. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Produksi Perindustrian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
210
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mempersiapkan bahan – bahan pemberian fasilitas usaha dalam
rangka pengembangan IKM di kabupaten / kota;
i. mempersiapkan bahan – bahan pelaksanaan penelitian
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di
kabupaten / kota;
j. mempersiapkan bahan – bahan fasilitas pemanfaatan hasil
penelitian , pengembangan dan penerapan teknologi di bidang
industri di kabupaten / kota;
k. mempersiapkan bahan – bahan sosialisasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di
kabupaten / kota;
l. mempersiapkan bahan – bahan fasilitas dan pengawasan
terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di
kabupaten / kota;
m. mempersiapkan bahan – bahan dalam kerjasama bidang
standarisasi tingkat kabupaten / kota;
n. mempersiapkan bahan – bahan penerapan standar kompetensi
SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten / kota;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perindustrian.
Pasal 158
(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
211
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun
program pembinaan dan pengembangan usaha dan pendaftaran
perusahaan, promosi dan perdagangan internasional serta
pembinaan dan pengembangan;
i. menyusun bahan bimbingan, pengarahan maupun petunjuk
teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan bimbingan
usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan serta
promosi dan perdagangan internasional;
j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan, bimbingan usaha
dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan serta promosi
dan perdagangan internasional yang menjadi wewenang bidang
perdagangan;
k. mengkoordinir pelayanan penerbitan ijin usaha perdagangan dan
tanda daftar perusahaan, tanda daftar gudang dan surat
keterangan asal (SKA), dokumen Eksport dan Promosi;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 159
Bidang Perdagangan terdiri dari :
a. Seksi Usaha Pendaftaran Perusahaan;
b. Seksi Promosi dan Perdagangan Internasional;
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
212
Pasal 160
(1) Seksi Usaha Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pengarahan
maupun petunjuk teknis dalam rangka pengolahan, pembinaan
dan pengendalian sarana perdagangan, serta pengendalian usaha
perdagangan;
i. menyiapkan bahan masukan/saran kepada pimpinan dibidang
sarana dagang, dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dibidang perizinan;
j. memberikan masukan terhadap pembangunan dan penataan
sarana perdagangan serta penunjang lainnya dan mempersiapkan
syarat – syarat permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan
( SIUP) dan alat legalitas usaha perdagangan lainnya;
k. memproses penerbitan tanda daftar gudang dan sarana
perdagangan, Izin Usaha Waralaba, Tanda Daftar Organisasi,
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, sosialisasi
dan konsultasi kebijakan persaingan usaha dan sebagainya.
l. mempersiapkan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar
Gudang dan sebagainya;
m. memberi masukan dan saran kepada pimpinan dalam bidang
pembinaan pendaftaran perusahaan;
n. memproses penerbitan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) dan
sebagainya;
213
o. menyusun Buku Daftar Perusahaan maupun informasi lainnya di
bidang pendaftaran perusahaan;
p. mengusulkan dan pembinaan serta pemberdayaan PPNS WDP;
q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
r. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
s. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Promosi dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengendalian data dalam
rangka penyusunan usulan rencana dan program bimbingan dan
pengendalian promosi dan perdagangan internasional termasuk
usulan rencana dan program pengembangan ekspor daerah;
i. mempersiapkan pemberian bimbingan, pengarahan dalam
pelaksanaan kegiatan promosi dan perdagangan internasional;
j. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka
promosi dan peragaan mata dagang ekspor yang antara lain
meliputi penyebaran brosur, pamflet, katalog dan publikasi
lainnya;
214
k. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka
memberikan kesempatan untuk promosi dagang didalam maupun
di luar negeri;
l. menyusun bahan – bahan serta memberikan bimbingan dalam
usaha pengembangan ekspor dan impor;
m. melaksanakan kebijaksanaan perijinan pelaksanaan ekspor dan
impor sesuai peraturan yang berlaku;
n. mempersiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijaksanaan
penerbitan SKA dan Berita Acara Pemeriksaan API;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang –
undangan berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembinaan dan pengembangan kegiatan,
pengadaan dan pendistribusian hasil pertanian, perkebunan dan
perhutanan, hasil pertanian dan peternakan serta hasil industri
215
dan perdagangan maupun sebagai bahan masukan bagi
Pemerintah Daerah dan pihak lain yang memerlukan;
i. menyusun bahan dan memberi bimbingan, pengarahan serta
petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian kegiatan pengadaan dan pendistribusian hasil
pertanian, perkebunan dan perhutanan, hasil pertanian dan
peternakan serta hasil industri dan perdagangan;
j. menelaah hasil pelaksanaan program pembinaan dan
pengendalian kegiatan pengadaan dan pendistribusian hasil
pertanian, Perkebunan dan perhutanan, hasil pertanian dan
peternakan serta hasil industri dan perdagangan yang antara lain
meliputi sektor – sektor pendukung dan penghambatnya serta
menyusun pemecahannya;
k. memantau, mengevaluasi serta menyusun laporan
perkembangan produksi, kebutuhan, persediaan dan memberikan
informasi harga dan non harga hasil pertanian, perkebunan dan
perhutanan, hasil pertanian dan peternakan serta hasil industri
dan perdagangan;
l. memantau, menginventarisasi, membina dan mengawasi serta
mempersiapkan penerbitan legalitas lembaga – lembaga
dibidang pengadaan dan pendistribusian hasil pertanian,
perkebunan dan perhutanan, hasil pertanian dan peternakan serta
hasil industri dan perdagangan;
m. mengadakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi informasi pasar dan stabilitas harga dan meningkatnya
penggunaan produksi dalam negeri;
n. pembinaan komoditi dalam rangka memperoleh akses
pembiayaan;
o. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar lelang;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perdagangan.
Pasal 161
(1) Bidang Pembinaan dan Perlindungan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
216
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyimpan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan tugas
Seksi Perlindungan Konsumen, Seksi Metrologi, dan Seksi
Perselisihan Konsumen;
i. melaksanakan pemantauan pendaftaran serta pelatihan terhadap
Lembaga Perlindungan Konsumen dan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK );
j. melaksanakan bimbingan pengarahan dalam pelaksanaan
kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrologian;
k. melaksanakan pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat
konsumen;
l. melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara terpadu
terhadap barang – barang yang beredar yang tidak memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku dan pengawasan terhadap pelanggaran
terhadap alat – alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapan
UTTP;
m. melaksanakan penyuluhan terpadu kepada produsen,
perdagangan dan konsumen serta masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya;
n. mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas – tugas dibidang
kemetrologian;
o. memberikan informasi tentang cara penyelesaian kasus – kasus
yang merugikan konsumen;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
217
(2) Bidang Pembinaan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan .
Pasal 162
Bidang Pembinaan dan Perlindungan terdiri dari :
a. Seksi Perlindungan Konsumen;
b. Seksi Metrologi;
c. Seksi Perselisihan Konsumen.
Pasal 163
(1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program pelaksanaan
tugas seksi perlindungan konsumen;
i. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen ( BPSK );
j. mengadakan Pelatihan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat ( LPKSM );
k. mengadakan pengawasan terhadap barang yang beredar yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
218
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada
atasan.
(2) Seksi Metrologi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengadakan pengawasan terhadap kuantitas barang yang
beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan UTTP;
i. mempersiapkan sidang tera dan tera ulang dan pos ukur ulang
secara berkala;
j. mempersiapkan bahan – bahan informasi untuk penyuluhan bagi
produsen dan pelaku niaga, serta pengusaha reparatir yang
menggunakan/memiliki/memakai alat UTTP;
k. melaksanakan penyuluhan kepada produsen, pedagang,
konsumen dan masyarakat tentang masalah UTTP;
l. melaksanakan penimbangan ulang terhadap Barang Dalam
Keadaan Terbungkus ( BDKT) yang beredar dipasaran;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
219
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Perselisihan Konsumen mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat baik
produsen, pelaku usaha maupun konsumen;
i. mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait terhadap
sengketa konsumen;
j. memberi mediasi kepada pihak – pihak sengketa melalui
pemberian usulan dan saran;
k. memberi informasi tentang prosedur proses penyelesaian
sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
220
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan dan Perlindungan.
Pasal 164
(1) Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyimpan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan tugas
seksi penyuluhan badan hukum koperasi, seksi tata laksana
organisasi dan seksi pengawasan koperasi;
i. melaksanakan bimbingan, pengarahan dalam pelaksanaan
kegiatan penyuluhan, penerangan dan konsultasi perkoperasian;
j. melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang Bina Lembaga
Koperasi;
k. melaksanakan bimbingan operasional koperasi;
l. pengawasan dan pengendalian operasional dan kelembagaan
koperasi;
m. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang
perkoperasian;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
221
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Lembaga Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 165
Bidang Lembaga Koperasi terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum Koperasi;
b. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
c. Seksi Pengawasan Koperasi.
Pasal 166
(1) Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program pelaksanaan
tugas seksi penyuluhan dan badan hukum koperasi;
i. memberikan konsultasi, penyuluhan dan penerangan
perkoperasian;
j. menerima dan menyeleksi permohonan badan hukum koperasi;
222
k. memproses badan hukum koperasi yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan menolak badan hukum koperasi yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. meninjau kelapangan terhadap permohonan badan hukum koperasi
yang telah memenuhi persyaratan;
m. memproses perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian
dan pembubaran koperasi;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada
atasan.
(2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memberikan petunjuk teknis dan bimbingan management
organisasi dan tata laksana koperasi;
i. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia perkoperasian;
j. memberikan bimbingan teknis, perubahan anggaran dasar,
pembagian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
k. memproses kinerja koperasi, koperasi yang berprestasi dan
penghargaan lainnya;
223
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memberikan bimbingan teknis akuntansi koperasi;
i. pengawasan dan pengendalian tata laksana dan operasional
koperasi;
j. memberikan bimbingan teknis, pengawasan bagi pengawas
koperasi;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
224
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lembaga
Koperasi.
Pasal 167
(1) Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan kebijakan teknis Pelaksanaan program kemitraan
dan pengembangan usaha Koperasi;
i. penjabaran pelaksanaan pengembangan institusi pasar, produksi
dan rancang bangun yang memungkinkan koperasi mampu
bersaing;
j. menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan program
alokasi asset produktif dan alokasi fasilitas pembiayaan yang
lebih adil untuk pemberdayaan koperasi;
k. penyerasian dan sosialisasi kebijakan penumbuhan iklim usaha
bagi kopersi;
l. menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan penilaian kesehatan
usaha simpan pinjam;
m. penyelenggaraan monitoring evaluasi, dan pengembangan usaha
koperasi ;
n. melaksanakan rapat – rapat berkala dalam rangka pelaksanaan
tugas – tugas pada Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM;
225
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Pasal 168
Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM terdiri dari :
a. Seksi Bina Koperasi Produksi;
b. Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumen, Kemitraan Usaha Kecil
dan Fasilitas Pembiayaan;
c. Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam.
Pasal 169
(1) Seksi Bina Koperasi Produksi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
226
h. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data teknis usaha koperasi
di bidang produksi pertanian dalam arti luas, industri dan kerajinan
rumah tangga serta tata niaga hasil pertanian dan hasil industri
kerajinan rumah tangga;
i. mempersiapkan rencana program bimbingan teknis serta
pengembangan usaha koperasi di bidang produksi pertanian dalam
arti luas, industri kerajinan rumah tangga serta tata niaga hasil
pertanian, hasil industri dan kerajinan rumah tangga;
j. mempersiapkan pengembangan koperasi dan memberikan
bimbingan teknis dalam pengadaan sarana produksi pertanian,
industri dan kerajinan rumah tangga yang dilakukan oleh koperasi;
k. menyusun laporan pelaksanaan dalam pengadaan dan pemasaran
hasil pertanian dalam arti luas, industri dan kerajinan rumah
tangga oleh koperasi;
l. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan
pengembangan usaha koperasi di bidang produksi pertanian dalam
arti luas, industri dan kerajinan rumah tangga;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada
atasan.
(2) Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumen, Kemitraan Usaha Kecil dan
Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
227
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data teknis usaha
koperasi dan UKM di bidang konsumsi kebutuhan sehari –hari,
kelistrikan dan aneka jasa;
i. mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis serta
pengembangan koperasi di bidang konsumsi kebutuhan sehari –
hari, kelistrikan dan aneka jasa;
j. memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan jaringan
usaha koperasi dan UKM di bidang konsumsi kebutuhan sehari –
hari, kelistrikan dan aneka jasa;
k. mempersiapkan pengembangan usaha koperasi dan UKM dan
memberikan bimbingan teknis dalam pengadaan sarana usaha
konsumsi kebutuhan sehari – hari, kelistrikan dan aneka jasa;
l. menyusun laporan data – data pelaksanaan kegiatan usaha
konsumsi kebutuhan sehari –hari, kelistrikan dan aneka jasa oleh
koperasi;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
228
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengumpulkan dan mengklasifikasikan data teknis usaha
koperasi di bidang simpan pinjam;
i. mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis serta
pengembangan usaha koperasi di bidang simpan pinjam;
j. mempersiapkan pengembangan usaha koperasi dan memberikan
bimbingan teknis dalam pengadaan sarana usaha simpan pinjam;
k. menghimpun dan menganalisa data / informasi mengenai
hambatan bagi pengembangan usaha simpan pinjam oleh
koperasi;
l. melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh
koperasi;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina
Usaha Koperasi dan UKM.
Bagian Kesebelas
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Pasal 170
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang dan
Sekretaris di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam Bidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
229
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan dalam rangka penetapan
kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekda.
Pasal 171
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;.
b. mengkoordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan
program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. melakukan koordinasi yang diperlukan antar bidang dalam Dinas
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
230
e. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
ketatausahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan
Sub Bagian Penyusunan Program;
l. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
m. melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan, Administrasi
Kepegawaian, Administrasi Umum, Kerumahtanggaan serta
Kehumasan;
n. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
penyelenggaraan tugas-tugas umum;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan.
Pasal 172
Sekretariat terdiri dari :
a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program.
231
Pasal 173
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga/dokumentasi
ketatalaksanaan, kepustakaan, informasi serta hubungan
kemasyarakatan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan
gedung, alat-alat dan peralatan kantor serta inventaris;
i. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang serta
menginventarisir barang-barang milik daerah;
j. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program,
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta
tata usaha kepegawaian;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
232
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi
intern Dinas melalui Sekretariat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dinas dan Pengurus Pembukuan serta Administrasi
Keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
perbendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dinas dan mengurus pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
233
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
f. menyiapkan DUPA (Daftar Usulan Pelaksanaan Kegiatan) yang
dikoordinasikan dari masing-masing Bidang pada Dinas;
g. menyiapkan Perencanaan sesuai dengan pengumpulan data
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk keperluan pedoman
pembangunan;
h. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. menyusun program teknis dinas untuk bahan koordinasi intern
Dinas dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;.
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 174
(1) Bidang SDM dan Penyuluhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
234
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyelenggarakan studi banding dan Field Trip untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani;
j. mempublikasikan kegiatan dan program secara keseluruhan
dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada media
massa dan masyarakat;
k. melaksanakan Sekolah Lapang dan Pelatihan Petani untuk
meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan keterampilan
lainnya;
l. membina para PPL dan PKL (Penyuluh Kehutanan Lapangan);
m. membuat pedoman penyuluhan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang SDM dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 175
Bidang SDM dan Penyuluhan terdiri dari :
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Kelembagaan Petani;
c. Seksi Pembinaan dan Supervisi Penyuluh.
235
Pasal 176
(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
g. mengadakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba
dan perpustakaan;
h. menyelenggarakan pelatihan teknis, fungsional dan keterampilan
bagi petani dan aparat pertanian untuk mendukung
pengembangan pertanian, perkebunan dan perhutanan;
i. menyiapkan pedoman dan petunjuk pembinaan pemanfaatan
pekarangan, perbaikan gizi dan pola konsumsi masyarakat untuk
mendukung ketahanan pangan;
j. menyelenggarakan studi banding dan Field Trip untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani;
k. mempublikasikan kegiatan dan program secara keseluruhan
dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten pada
media massa dan masyarakat;
l. melaksanakan sekolah pelatihan teknis, fungsional dan
keterampilan bagi petani dan aparat pertanian untuk mendukung
pengembangan pertanian perkebunan dan kehutanan;
m. membuat brosur, pamflet, booklet dan tulisan-tulisan tentang
Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
236
(2) Seksi Kelembagaan Petani mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Petani
berdasarkan data Bidang SDM dan Penyuluhan serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman
kerja;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
g. mengindentifikasi petani yang bergerak dibidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
h. melakukan kerjasama dengan lembaga penyuluh seperti KTNA,
Perhiptani untuk memotivasi Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan;
i. memberikan pelayanan dibidang managemen pada lembaga-
lembaga petani yang ada di Kabupaten;
j. menyusun pedoman pembinaan pada lembaga-lembaga yang ada
di Kabupaten;
k. membina dan mengadakan lomba-lomba Kelompok Tani/Subak
Abian untuk memotivasi para petani di bidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;.
m melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada
atasan;
m membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pembinaan dan Supervisi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Supervisi
Penyuluh berdasarkan data Bidang SDM dan Penyuluhan serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pedoman kerja;
237
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan pembinaan baik kepada petugas penyuluh maupun
petani sesuai dengan perkembangan teknologi dibidang
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sehingga
kegiatan dapat dicapai sesuai rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. melaksanakan penilaian angka kredit bagi para penyuluh sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dibidang tugasnya
untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
SDM dan Penyuluhan.
Pasal 177
(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
238
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. memantau penyediaan penyaluran/peredaran pupuk, pestisida
dan sejenisnya serta pembiayaan untuk usaha tani;
j. menguji jenis pupuk dan menganalisis kebutuhan pupuk,
pestisida dan prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran
pembangunan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
k. mengkaji daya dukung alat dan mesin terhadap potensi
pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
bekerjasama dengan lembaga penelitian;
l. menetapkan standard, prototife alat dan mesin Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
m. memantau dan mengevaluasi produksi benih/bibit dalam wilayah
Kabupaten;
n. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta melakukan
pengujian data statistik dibidang Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
239
Pasal 178
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
a Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
b. Seksi Penyediaan Benih dan Bibit Tanaman;
c. Seksi Pembiayaan Pupuk dan Pestisida.
Pasal 179
(1) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pedoman dan pembinaan bengkel alat dan mesin
pertanian serta pembuatan prototipenya;
h. melakukan inventarisasi alat dan mesin pertanian milik
Pemerintah dan masyarakat serta memberikan dukungan
kerjasama antar kelompok dalam pengembangannya;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan;
(2) Seksi Penyediaan Benih dan Bibit Tanaman mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
240
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan petunjuk teknis serta melaksanakan bimbingan
teknis dalam pengadaan bibit/bahan tanaman Pertanian,
Perkebunan dan Perhutanan;
h. melaksanakan kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih/bahan
tanaman Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan;
i. melaksanakan kegiatan bimbingan penangkaran benih/bahan
tanaman Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan;
j. melaksanakan bimbingan teknis pengadaan bibit/bahan tanaman
pada penangkar maupun dalam persemaian/pembibitan;
k. melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan sertifikasi
benih/bahan tanaman Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan;
l. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data serta melakukan
pengujian data statistik dibidang Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pembiayaan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
241
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebutuhan pupuk, pestisida dan permodalan
usaha tani serta mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan
dan pengendalian penyediaan, penyaluran, penyimpanan dan
penggunaannya;
j. menyediakan dukungan / memfasilitasi kerja sama antar
kelompok tani dengan sumber-sumber permodalan untuk
memperoleh modal usaha tani;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana.
Pasal 180
(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
242
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun pedoman dan pembinaan pengembangan teknologi
produksi padi, palawija dan holtikultura berdasarkan hasil
penelitian dan pengkajian;
j. menyusun pedoman dan pembinaan penanggulangan organisme
pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. mengkoordinasikan pencapaian sasaran produksi padi, palawija
dan hortikultura;
l. mengatur dan melaksanakan penanggulangan organisme
pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 181
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Benih dan Teknologi.
b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
c. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
243
Pasal 182
(1) Seksi Pengembangan Benih dan Teknologi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pedoman dan pembinaan pelaksanaan kaji terap dan
demonstrasi teknologi padi, palawija dan hortikultura;
h. menyiapkan petunjuk teknis dan pembinaan penerapan teknologi
anjuran pada tanaman padi, palawija dan hortikultura;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
(2) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
244
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan.
g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data
serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) padi,
palawija dan hortikultura serta penanggulangan eksplosi.
h. melakukan koordinasi dan dukungan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura lintas
kecamatan.
i. mengatur dan melaksanakan penanggulangan organsime
pengganggu tumbuhan padi, palawija dan hortikultura.
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undang
yang berlaku yang berlaku.
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
245
g. mengkoordinasikan pencapaian sasaran areal tanaman padi,
palawija dan hortikultura dalam rangka pengembangan dan
meningkatkan produksi padi, palawija dan hortikultura;
h. menyiapkan pedoman dan pembinaan pengembangan produksi
padi, palawija dan hortikultura;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Pasal 183
(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
246
i. menyiapkan pedoman dan memantau pelaksanaan diversifikasi,
intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi komoditas
perkebunan;
j. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi dan diversifikasi
komoditas perkebunan;
k. mengadakan bimbingan penyiapan dan pemanfaatan lahan
perkebunan;
l. melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kultur
teknis budidaya tanaman semusim secara berkala;
m. menyusun pedoman budidaya tanaman tahunan dan tanaman
semusim;
n. merekomendasikan pola tumpangsari tanaman semusim dan
tanaman tahunan;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 184
Bidang Perkebunan terdiri dari :
a Seksi Pengembangan dan Teknologi.
b. Seksi Produksi dan Budidaya.
c. Seksi Perlindungan Tanaman.
Pasal 185
(1) Seksi Pengembangan dan Teknologi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
247
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan identifikasi potensi lahan Perkebunan dalam
rangka pengembangan program ketahanan pangan, tata usaha
perkebunan;
h. melakukan kegiatan bimbingan penyiapan dan pemanfaatan
lahan;
i. melakukan kajian, percobaan dan penerapan teknologi terbaru
dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi
Perkebunan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Produksi dan Budidaya mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;.
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
248
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan petunjuk teknis budidaya serta penggunaan saprodi
untuk masing-masing jenis tanaman perkebunan;.
h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya
tanaman perkebunan termasuk tanaman tumpang sari;
i. melaksanakan pengawasan, pengadaan, penyaluran benih bahan
tanaman, pembinaan penangkar benih dan pemeliharaan kebun
induk Perkebunan;
j. mengadakan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah
dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan;
k. menganalisa dampak-dampak perlakuan budidaya terhadap
produktifitas tanaman perkebunan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan, penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan
pengendalian gangguan hama penyakit tanaman perkebunan,
gangguan manusia dan gangguan alam lainnya;
h. membuat pedoman pelaksanaan pengamatan dan pengendalian
organisme pengganggu tanaman perkebunan;
249
i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap
penyimpanan dan penggunaan bahan perlindungan tanaman
perkebunan;
j. melaksanakan pengamanan, peramalan, pengendalian dan
eradikasi orang pengganggu tanaman perkebunan;
k. menerapkan Metode pembinaan dan bimbingan teknologi
pengendalian hama terpadu.
l. membuat laporan perkembangan organisme pengganggu
tanaman perkebunan secara periodik;
m. membuat peta penyebaran organisme penggangu tanaman
perkebunan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Perkebunan.
Pasal 186
(1) Bidang Kehutanan mempunyai Tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
250
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana makro kehutanan dan program-program
kegiatan anggaran;
j. mengkaji dan menyusun pengembangan sumber daya hutan,
pengelolaan hutan dan pedoman teknis kehutanan melaksanakan
kegiatan penataan dan pengukuran kavling hutan, rehabilitasi
lahan konservasi tanah di daerah DAS, reboisasi dan reklamasi
hutan dan lahan, penanganan erosi, sedimentasi dan
produktivitas lahan;
k. mengkaji dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, menyusun data dan sistem informasi
kegiatan Bidang Kehutanan;
l. melaksanakan tugas-tugas polisional kehutanan dan kegiatan
konservasi alam flora dan fauna;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 187
Bidang Kehutanan terdiri dari :
a. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.
b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
c. Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan
Pasal 188
(1) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai Tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan keutuhan untuk menunjang kelancaran
251
pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan kegiatan konservasi alam flora dan fauna;
h. menyusun juklak dan protap pengendalian gangguan keamanan
dan kelestarian hutan, operasi pengamanan hutan,
penanggulangan kebakaran hutan, tanaman hutan serta
pemanfaatan sarana prasarana pengamanan hutan;
i. memberikan bimbingan teknis kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan;
j. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
dari segala bentuk gangguan baik gangguan alam maupun
manusia;
k. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan dan peredaran
flora dan fauna langka dan dilindungi;
m. melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan
pembinaan kawasan koservasi;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
252
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan inventarisasi, reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi
hutan dan lahan;
h. menyusun rencana kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi
hutan dan lahan;
i. memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan
reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
j. melaksanakan kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
k. melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat sekitar kawasan hutan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
253
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan;
h. melaksanakan inventarisasi vegetasi (flora) dan satwa (fauna)
pembinaan pengelolaan pesutraan alam, perlebahan dan burung
walet serta aneka usaha lainya didalam kawasan hutan;
i. mengidentifikasi kerusakan lahan dan kawasan hutan;
j. melaksanakan inventarisasi, penataan batas dan pemetaan
kawasan hutan;
k. melaksanakan pengukuhan, penunjukan dan penetapan kawasan
hutan;
l. melaksanakan perijinan penggunaan dan perubahan peruntukan
kawasan hutan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Kehutanan.
Pasal 189
(1) Bidang Pengolahan Hasil dan Pasca Panen mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
254
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan pedoman dan pembinaan distribusi dan pemasaran
hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
j. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi
pasar komoditas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
k. menyusun pedoman dan pembinaan penerapan teknologi panen,
pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan;
l. melaksanakan pengkajian dan pembinaan pemasyarakatan
standarisasi mutu hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
m. melaksanakan analisa dan pembinaan pengembangan agribisnis
usaha Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pengolahan Hasil dan Pasca Panen dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 190
Bidang Pengolahan Hasil dan Pasca Panen terdiri dari :
a. Seksi Informasi Pasar dan Promosi.
b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
255
c. Seksi Agribisnis.
Pasal 191
(1) Seksi Informasi Pasar dan Promosi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pedoman dan pembinaan pemasyarakatan
standarisasi mutu hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
untuk bahan informasi pasar dan promosi;
h. melakukan pengkajian peningkatan mutu hasil Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggung jawaban kepada atasan;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
256
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan pedoman dan pembinaan penerapan teknologi
panen, pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan
dan Kehutanan
h. melaksanakan pengkajian teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran
hasil hutan dan industri pengolahan hasil hutan;
j. melaksanakan kegiatan dibidang pengolahan dan penataan hasil
hutan;
k. melaksanakan tugas dalam bidang perizinan peredaran hasil
hutan;
l. melaksanakan pengarsipan dokumen, surat, berkas dan bahan
lainnya yang berkaitan dengan penatausahaan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan;
(3) Seksi Agribisnis mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
257
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan analisa dan pembinaan pengembangan agribisnis
usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
h. menyiapkan pedoman dan pembinaan pemberian ijin usaha
bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
i. menyediakan dukungan kerja sama antar kecamatan dalam
pengembangan kelompok-kelompok usaha bidang Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pengolahan Hasil dan pasca panen.
Pasal 192
(1) Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya
dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
258
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kegiatan pengelolaan lahan dan air;
j. menyusun standar, norma, pedoman, kreteria dan prosedur
dibidang pengelolaan lahan dan air;
k. memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi dibidang
pengelolaan lahan dan air;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
Pasal 193
Bidang Bina Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
a. Seksi Pengelolaan Lahan.
b. Seksi Pengelolaan Air.
c. Seksi Perluasan Areal.
Pasal 194
(1) Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
259
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
f. menyiapkan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pengelolaan lahan;
g. menyusun rencana kegiatan optimasi lahan sehingga lahan
pertanian dalam arti luas dapat dimanfaatkan secara optimal;
h. memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi
pemanfaatan lahan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pengelolaan Air mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. menyiapkan penetapan potensi dan pengelolaan sumber daya air
berdasarkan tata ruang dan tata guna lahan;
h. menyusun pedoman dan pembinaan pemanfaatan dan
pengelolaan air irigasi serta pemeliharaan saluran irigasi
ditingkat petani;
260
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan
teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
g. melaksanakan sosialisasi rencana perluasan areal tanaman
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
h. menyiapkan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur
pemanfaatan dan perluasan areal;
i. menyusun rencana kegiatan perluasan areal Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
k. memberikan bimbingan teknis dan melakukan evaluasi kegiatan
perluasan areal Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
l. menyelenggarakan kegiatan perluasan areal tanaman Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dibidang tugasnya
untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan.
261
(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina
Pengelolaan Lahan dan Air.
Bagian Duabelas
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Pasal 195
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub
Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
Peternakan, Perikanana dan Kelautan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang -undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keseuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang Peternakan, Perikanan
dan Kelautan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh
Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
262
(2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di pimpin seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekda.
Pasal 196
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi terkait
melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
ketatausahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan
Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumah tanggaan serta
kehumasan;
k. mengumpulkan mensisitimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas kepariwisataan;
l. mengumpulkan, mensistisimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas Pariwisata;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
263
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan
dan Kelautan.
Pasal 197
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 198
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi
perjalanan dinas pemeliharaan gedung, alat – alat dan peralatan
kantor serta inventaris;
264
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. melaksanakan urusan dan kegiatan administrasi dan
kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar/urut kepangkatan,
formasi, bezeting, mutasi kenaikan gaji berkala, pemberhentian,
pensiun dan lain-lain mengenai kepegawaian;
k. melaksanakan pembinaan tata tertib, disiplin dan mental spiritual
pegawai;
l. melaksanakan urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan program/kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan
dalam rangka pemecahan masalah;
265
j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program, kebutuhan
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha
kepegawaian, dokumentasi ketatalaksanaan, kepustakaan,
informasi serta hubungan kemasyarakatan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
perbendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
266
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 199
(1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pelaku usaha
perikanan dan peternakan;
i. melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan
hasil,pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan
peternakan;
j. melakukan analisa usaha, bimbingan permodalan dan bimbingan
penerapan pola kerja sama/kemitraan usaha perikanan dan
peternakan;
k. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka pengembangan agrobisnis perikanan dan peternakan;
267
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 200
Bidang Bina Usaha terdiri dari :
b. Seksi Pelayanan Usaha;
c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
d. Seksi Pemasaran.
Pasal 201
(1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memberikan pelayanan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
perikanan dan kelautan yang meliputi izin usaha penangkapan,
pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan izin budidaya;
268
i. memberikan pelayanan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha
peternakan yang meliputi izin usaha pemotongan
hewan/pemotongan unggas ( kelas D ), dan izin pengeluaran
perdagangan antar pulau dan izin pemasukan DOC;
j. melakukan pendaftaran dan memberikan surat tanda daftar usaha
perikanan dan peternakan;
k. memberikan izin laboratorium peternakan/kesehatan hewan, izin
rumah sakit/klinik hewan sesuai dengan akreditasi yang
ditetapkan;
l. memberikan izin kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah
yang dilakukan oleh swasta;
m. memberikan izin toko, kios dan pengecer obat hewan;
n. menetapkan izin lokasi usaha hijauan makanan ternak;
o. melakukan analisis usaha perikanan dan peternakan;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
269
h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan secara terkoordinasi
kepada pengusaha unit pengolahan dalam rangka penerapan
teknologi pengolahan dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu
hasil perikanan dan peternakan;
i. menginventarisasi pengusaha perikanan, peternakan termasuk
didalamnya Pengusaha Pemotongan Hewan, pengolahan hasil
dan ikutannya;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil
meliputi analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi
pasar serta promosi pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
i. memberikan surat keterangan asal ternak bibit dan ikan bibit,
ikan hias, ternak sembelihan/ternak potong dari Kabupaten
Badung;
j. melakukan pengawasan lalu lintas daging, ternak sembelihan
dari dan ke Kabupaten Badung;
270
k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran dan
penampungan ternak/hewan dan ikan;
l. melakukan indentifikasi dan pengusulan jumlah ternak bibit,
ternak sembelih/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukkan
dari dan ke Kabupaten Badung;
m. melakukan pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana
pasar ternak dan perikanan;
n. melakukan bimbingan pengembangan agribisnis perikanan dan
peternakan;
o. melakukan bimbingan penerapan pola kerja sama/kemitraan
usaha perikanan dan peternakan;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 202
(1) Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
271
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan pengendalian
terhadap pembangunan, rehabilitasi peningkatan, operasional
pemeliharaan dan pengawasan pengairan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 203
Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari :
a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
b. Seksi Teknik Reproduksi;
c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak.
Pasal 204
(1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
272
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak
bibit;
i. melakukan bimbingan indentifikasi lokasi penyebaran dan
pengembangan ternak;
j. melakukan bimbingan pengawasan dan pengembangan ternak;
k. melakukan registrasi atau pencatatan ternak bibit;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Teknis Reproduksi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
273
h. menyusun kebutuhan semen dan mudigah;
i. melakukan inseminasi buatan kegiatan inseminasi program
pemerintah;
j. melakukan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang
dilakukan oleh swasta;
k. mengadakan mudigah ternak untuk kabupaten, mempruduksi
mudigah ternak lokal ( lokal spesifik) untuk kabupaten;
l. melaksanakan alih mudigah;
m. melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih
mudigah oleh swasta;
n. melakukan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah
ternak;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
274
i. melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan
konsentrat;
j. melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan
konsentrat dalam pemakaian;
k. melakukan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak
tingkat benih;
l. melakukan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih
hijauan pakan ternak tingkat benih sebar/ekstension seed ( ES);
m. mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di
Kabupaten;
n. melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan
dalam pemakaian;
o. melaksanakan bimbingan pengkaijian penerapan teknologi
dibidang peternakan;
p. menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran;
q. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada
petani;
r. memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran
oleh petani;
s. melakukan indentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan alat
dan mesin pada kabupaten;
t. melakukan pendataan produksi peredaran dan penggunaan alat
dan mesin peternakan di Kabupaten;
u. menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah
direkomendasi ;
v. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
w. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan;
x. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 205
(1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
275
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
dibidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan hewan
berdasarkan kebutuhan dan program Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 206
Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Pasal 207
276
(1) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan
parsiter, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
i. mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian
penyakit hewan lingkup kabupaten;
j. melaksanakan bimbingan dan memantau vaksinasi ternak yang
dilakukan masyarakat;
k. melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan
pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan masyarakat;
l. memantau pelaksanaan penyembuhan/pengobatan penyakit yang
dilakukan oleh dokter hewan mandiri;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
277
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;
i. memantau peredaran dan penggunaan obat hewan;
j. mendirikan dan mengolah laboratorium kesehatan type C;
k. melaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular;
l. membangun dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan
hewan;
m. membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
n. melakukan bimbingan pemakaian sediaan biologik farmasetik
dan premiks kepada petani dan masyarakat;
o. mengadakan kesediaan biologik farmasetik dan premiks untuk
keperluan penanggulangan penyakit hewan menular dan wabah;
p. melaksanakan penyembuhan/pengobatan penyakit hewan
program pemerintah;
q. melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada
petani peternak dan masyarakat;
r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
s. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
t. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
278
(3) Seksi Masyarakat Vertiliner mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan
usaha peternakan;
i. mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan
dan hasil bahan asal hewan;
j. mengelola Rumah Potong Hewan ( RPH) ;
k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan
hewan untuk peredaran diwilayah kabupaten;
l. memberikan surat keterangan asal / kesehatan bahan asal hewan
dan hasil bahan asal hewan;
m. memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
279
Pasal 208
(1) Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun peta peluang dan bimbingan pengembangan usaha
perikanan dan kelautan;
i. menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir
dan jasa kelautan meliputi : Jasa transpaortasi laut, Industri
maritim, Wisata Bahari dan meteorologi maritime;
j. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya pesisir
pantai, dan laut serta pembinaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber
daya ayati beserta ekosistemnya;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pemberdayaan Pesisir Pantai dan Laut dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
280
Pasal 209
Bidang Pemberdayaan Pesisir Pantai dan Laut terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;
b. Seksi Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut;
c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI.
Pasal 210
(1) Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun dan menyajikan peta peluang usaha perikanan dan
kelautan;
i. memberikan bimbingan pengembangan usaha perikanan dan
kelautan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
281
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir
dan jasa kelautan meliputi : Jasa Transpotasi Laut, Industri
Maritime, Wisata Bahari dan Meteorologi Maritime;
i. melaksanakan bimbinaan dan evaluasi pemanfaatan jasa wilayah
pesisir dan kelautan meliputi jasa transportasi laut, industri
maritime, wisata bahari dan meteorologi;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Tata Operasional PPI dan TPI mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
282
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola
tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusaha pelabuhan
perikanan dan pemangkalan pendaratan ikan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 211
(1) Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
283
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan inventarisasi indentifikasi dan analisa kebutuhan,
bimbingan/penyuluhan, pengadaan dan pemanfaatan serta
verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi
perikanan;
i. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan /
penyuluhan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan
dilaut dan perairan;
j. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan penyusunan serta
bimbingan/penyuluhan penerapan pola produksi perikanan;
k. melaksanakan inventarisasi indentifikasi dan analisa kebutuhan,
bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan
pengujian lapangan atas mutu sumber daya alam dan manusia
perikanan dan kelautan;
l. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan
pengembangan dan distribusi serta pengendalian pembenihan
ikan;
m. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan bimbingan
operasional pengawasan serta pengandalian hama dan penyakit;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
284
Pasal 212
Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
b. Seksi Perikanan Budidaya;
c. Seksi Perikanan Tangkap.
Pasal 213
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengindentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya dan
penangkapan;
i. mengadakan pengaturan dan pengadaan sarana dan prasarana
budidaya dan penangkapan;
j. menjadi fasilitator distribusi sarana perikanan dan kelautan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
285
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan inventarisasi, indensifikasi, pembinaan /
penyuluhan, pengembangan dan budidaya ikan di laut dan
perairan;
i. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan
/pengembangan serta budidaya perikanan di laut dan perairan
umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang
budidaya perikanan laut dan perairan umum;
j. melakukan inventarisasi, indentifikasi, pengembangan serta
penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya laut dan
penerapan teknologi anjuran dibidang air tawar;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
286
(3) Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisa
kebutuahan, bimbingan/penyuluhan, pengadaan dan pemanfaatan
serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana
perikanan;
i. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan
/penyuluhan pengembangan dan pengendalian penagkapan ikan
dilaut dan diperairan;
j. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi, pembinaan,
pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan dilau dan
perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di
bidang penangkapan ikan, analisis kebutuhan bimbingan
pengadaan, pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan
atas mutu sarana produksi perikanan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
287
Pasal 214
(1) Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pemantauan terumbu karang, pemantauan
pencemaran laut, pengendalian pemanfaatan sumber daya
perikanan dan penebaran di perairan umum ( rectocking ),
pengawasan sumber daya hayati dan non hayati ;
i. meningkatan dan pengembangan SDM perikanan dan kelautan,
pembinaan dan evaluasi/lomba kelompok tani ikan nelayan,
lomba kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan) rumput laut,
operasional kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan,
monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan dan
kelautan peningkatan ketrampilan aparat dan masyarakat;
j. penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber
daya perikanan dan kelautan pembuatan dan pemasangan papan
larangan, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian
sumber daya ikan , jasa kelautan dan ekosistem laut, kajian
itigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut dan
operasional perahu dan karet;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
288
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.
Pasal 215
Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya.
Pasal 216
(1) Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. pemantuan terumbu karang dan pencemaran laut;
i. pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan penebaran
diperairan umum ( Restocking);
289
j. menyusun rencana kegiatan penataan dan pengelolaan
sumberdaya hayati perikanan;
k. menyusun rencana kegiatan penataan dan pengelolaan
sumberdaya non hayati meliputi sumberdaya miyak bumi, gas
bumi, mineral, harta karun dan energi non konvensional ;
l. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan sumber
hayati dan non hayati perikanan dan kelautan;
m. mengadakan pemulihan dan pengkayaan sumberdaya perikanan
dan kealutan;
n. mengevaluasi dampak pemanfaatan sumber hayati dan non
hayati perikanan dan kelautan;
o. merumuskan sistem pengelolaan sumber hayati dan non hayati
perikanan dan kelautan;
p. melaksanakan inventarisasi indentifikasi dan bimbingan
operasional pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit;
q. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengawasan dan perlindungan pada sumber hayati dan
non hayati beserta ekosistemnya;
r. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
s. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
t. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
290
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. peningkatan dan pengembangan SDM perikanan dan kelautan;
i. pembinaan dan evaluasi/lomba kelompok tani ikan / nelayan;
j. lomba kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) rumput laut;
k. operasional kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan;
l. memonitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan kelautan;
m. peningkatan keterampilan aparat/masyarakat;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber
daya perikanan dan kelautan;
291
i. pembuatan dan pemasangan papan larangan;
j. peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya
ikan, jasa kelautan dan ekosistem laut;
k. kajian nitigasi bencana alam laut perkiraan iklim laut;
l. menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian
sumberdaya perikanan dan kelautan beserta ekosistemnya;
m. mengadakan pemulihan dan pengkayaan sumberdaya perikanan
dan kelautan beserta ekosistemnya;
n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
dan kelautan beserta ekosistemnya;
o. mengindentifikasi kondisi sumberdaya perikanan dan kelautan;
p. mengadakan inventarisasi dan kelestarian terhadap jenis-jenis
ikan tertentu;
q. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengawasan dan
pengendalian penangkapan ikan dilaut dan perairan umum;
r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan;
s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
t. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
u. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Ketigabelas
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
Pasal 217
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi /Lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas Bersama para Kepala Sub Dinas
dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
292
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Pendapatan
Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk
dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam
rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dipimpin seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati
melalui Sekda.
Pasal 218
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketata-
usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
293
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program serta
Sub Bagian Keuangan;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
k. Mengumpulkan mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung ;
l. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 219
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Penyusunan Program;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 220
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
294
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi /Lembaga
terkait melalui Sekretaris untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang undangan yang berlaku;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan mengurus
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, administrasi perjalanan
dinas pemeliharaan gedung, alat – alat dan peralatan kantor serta
inventaris;
i. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian,
ketatalaksanaan, perpustakaan dan hubungan kemasyarakatan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi / Lembaga
terkait melalui Sekretaris untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
295
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan penyusunan program kerja Dinas ;
i. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta
dari PBB;
j. melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
lepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan
pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta
pemungutan PBB;
k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) ;
l. membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah setiap bulan dan membuat laporan akutanbilitas
kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung ;
m. menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati ;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
296
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan bahan perumusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 221
(1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
297
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melakukan pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir
pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek
wajib pajak daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan;
i. menyusun daftar induk wajib pajak daerah, menyimpan surat
perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan
pendataan;
j. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) yang diterbitkan oleh
Direktorat Jendral Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima
kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut
dari wajib pajak;
k. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta
dari PBB serta rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah;
l. melakukan pembinaan teknis operasional bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta
pemungutan PBB;
m. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan dinas daerah
lainnya;
n. merumuskan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati tentang perpajakan daerah dan pendapatan
daerah lainnya;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. melaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Dinas.
Pasal 222
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan;
298
b. Seksi Pendaftaran;
c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
Pasal 223
(1) Seksi Pendataan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menghimpun, mengolah dan mencatat data obyek dan subyek pajak
daerah;
i. melakukan pemeriksaan lapangan /lokasi dan melaporkan hasilnya;
j. membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) yang belum diterima kembali;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
299
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang
telah diisi oleh wajib pajak daerah;
i. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah
yang belum diterima kembali;
j. mencatat nama dan alamat dan calon wajib pajak daerah dalam
formulir pendaftaran wajib pajak daerah;
k. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
(3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
300
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
i. memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) ;
j. menyimpan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan
pendaftaran dan pendataan;
k. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta
dari PBB serta rencana intensipikasi pemungutan pendapatan
daerah;
l. melakukan pembinaan teknis operasional bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
m. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan dengan dinas
lainnya;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 224
(1) Bidang Penetapan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
301
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melakukan penghitungan penetapan pajak daerah;
i. melakukan penghitungan jumlah angsuran
pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak
daerah yang disetujui;
j. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat
perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 225
Bidang Penetapan terdiri dari :
a. Seksi Perhitungan;
b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
c. Seksi Angsuran.
Pasal 226
(1) Seksi Perhitungan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
302
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan penghitungan penetapan baik penetapan secara
jabatan maupun penetapan tambahan pajak daerah;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Penerbitan Surat Penetapan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
303
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menerbitkan surat ketetapan pajak SKP dan surat –surat ketetapan
pajak lainnya;
i. mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan daerah;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Seksi Angsuran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menerima surat permohonan angsuran ;
i. menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah;
j. melakukan kegiatan dibidang pajak reklame sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
304
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 227
(1) Bidang Penagihan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai
dengan batas kewenangannya;
j. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan
lainnya diluar pajak dan retribusi daerah;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
305
Pasal 228
Bidang Penagihan terdiri dari :
a. Seksi Penagihan;
b. Seksi Keberatan;
c. Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain.
Pasal 229
(1) Seksi Penagihan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi
yang berhubungan dengan penagihan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Keberatan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
306
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan
banding atau materi penetapan pajak daerah;
i. menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan;
j. meneruskan penyelesaian permohonan banding ke majelis
pertimbangan pajak;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
307
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan
lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
i. melakukan monitoring dan pengawasan pajak hiburan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 230
(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
308
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah
kedalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak
dan retribusi daerah serta kedalam kartu pengawasan pembayaran
PBB (KPPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);
i. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda
berharga serta penerimaan uang dari hasil penugasan benda berharga
kedalam kartu persediaan benda berharga;
j. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan
pemungutan/Pembayaran/Penyetoran pajak dan retribusi daerah,
realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda
berharga secara bulanan triwulan dan tahunan serta realisasi
penerimaan dan anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Dinas.
Pasal 231
Bidang Pembukuan terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan Penerimaan;
b. Seksi Pembukuan Persediaan;
c. Seksi Pelaporan.
Pasal 232
(1) Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
309
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat
Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat - surat ketetapan pajak lainnya
serta Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB);
i. menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta surat-surat ketetapan pajak
lainnya yang sudah dibayar lunas;
j. mencatat menerima/pembayaran/penyetoran Pajak Bumi dan
Bangunan serta menghitung tunggakannya;
k. memberikan rekomendasi pelunasan pajak daerah kepada wajib
pajak daerah;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
310
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga bukti
penerimaan benda berharga bukti pengeluaran/pengambilan benda
berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda
berharga;
i. menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan
tunggakan pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB);
i. menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan
penyediaan benda berharga;
311
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 234
(1) Bidang Persubakan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan ketatausahaan dibidang persubakan;
i. melaksanakan kegiatan upacara/upakara pada persubakan;
j. melaksanakan pola tanam dan pola pembagian air;
k. melaksanakan pembinaan subak dan sedahan;
l. melaksanakan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
312
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Bidang Persubakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 235
Bidang Persubakan terdiri dari :
a. Seksi Tata Usaha Pesubakan;
b. Seksi Persubakan;
c. Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pesedahan.
Pasal 236
(1) Seksi Tata Usaha Persubakan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan surat
menyurat, kearsipan kerumah tanggaan, inventaris, peralatan dan
perbekalan subak serta keuangan kegiatan persubakan;
i. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokoler serta persubakan;
j. mengurus proses pemilihan pekaseh dan kelihan subak;
313
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Seksi Persubakan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. mengurus dan mencatat penggunaan tanah;
i. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta Daftar
Himpunan Pokok Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHPP
PBB) dan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lainnya
yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama serta
mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepada unit lainnya
yang terkait;
j. membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) kepada para wajib pajak yang
diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak pratama;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
314
(3) Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pesedahan mempunyai
tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
h. melaksanakan kegiatan pola taman dan mengatur pembagian air dan
pemeliharaan daerah aliran sungai dan balai subak;
i. melaksanakan pembangunan subak dan pemeliharaan sarana dan
prasarana subak;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Keempatbelas
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 237
.(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
315
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi /Lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub Dinas
dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang –
undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Kebakaran
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang
berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk
dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier
bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang Kebakaran dalam rangka
penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan kegiatan
tugas Dinas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Dinas Pemadam Kebakaran di pimpin seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 238
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja
dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
316
Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan
sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi / Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
e. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
kesekretariatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku
f. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
j. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
k. menyiapkan dan menyusun pedoman kerja petunjuk tata laksana
administrasi umum;
l. menyiapkan dan rencana keuangan Dinas Pemadam Kebakaran;
m. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas
Pemadam Kebakaran;
n. menyelenggarakan kepengurusan Protokoler dan hubungan
masyarakat sesuai petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas;
o. memimpin dan menyiapkan administrasi umum di lingkungan Dinas
Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku;
p. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
q. menyiapkan produk hukum daerah dan melakukan penilaian
/pemantauan atas pelaksanaan produk hukum daerah yang timbul
sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran;
r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian
Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;
317
s. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta
pembinaan organisasi dan tata laksana;
t. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan , administrasi
kepegawaian, administrasi Umum, kerumahtanggaan serta
kehumasan;
u. mengumpulkan mensistisimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas Kebakaran;
v. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
w. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
x. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Badung.
Pasal 239
Sekretariat terdiri dari :
a Sub Bagian Umum ;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 240
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
318
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi
ketatalaksanaan,kepustakaan informasi serta hubungan
kemasyarakatan, administrasi perjalanan dinas pemeliharaan
gedung, alat – alat dan peralatan kantor serta inventaris;
i. mengelola urusan kelengkapan serta pemeliharaan barang-
barang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
j. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan
keprotokoleran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
319
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program,
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta
tata usaha kepegawaian, dokumentasi ketatalaksanaan,
kepustakaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan;
i. melaksanakan pembinaan tata tertib disiplin dan mental spriritual
pegawai;
j. melaksanakan urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai;
k. menyiapkan, menyusun dan memelihara arsip pegawai;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
320
i. menyiapkan bahan masukan dan data penyusunan rencana
anggaran rutin maupun pembangunan;
j. melaksanakan perhitungan anggaran,vertifikasi serta mengurus
perbendaharaan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 241
(1) Bidang Sarana dan Laboratorium mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. merencanakan pengadaan dan perawatan/pemeliharaan sarana
dan prasarana pemadam kebakaran;
i. mengadakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap
bahan dan sebab terjadinya kebakaran;
321
j. melaksanakan rekomendasi teknis terhadap jenis alat pemadam
kebakaran yang beredar;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di
bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Sarana dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
Dinas Pemadam Kebakaran.
Pasal 242
Bidang Sarana dan Laboratorium terdiri dari :
a. Seksi Pengadaan;
b. Seksi Pemeliharaan;
c. Seksi Laboratorium dan Penelitian.
Pasal 243
(1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
322
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan perencanaan dan pengadaan peralatan sarana dan
prasarana pemadam kebakaran;
i. mengatur penyaluran peralatan operasional sesuai dengan
kebutuhan masing-masing unit;
j. mengendalikan penggunaan kelancaran penyediaan bahan
pemadam secara terus menerus;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas ;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional pemadam
kebakaran;
i. melakukan penyimpanan persediaan peralatan operasional
pemadam kebakaran;
j. menginventarisasikan peralatan, sarana dan prasarana pemadam
kebakaran beserta dialokasikan dan kondisinya;
323
k. mengadakan pemeliharaan atas persediaan barang atau bahan-
bahan pemadam kebakaran;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Laboratorium dan Penelitian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap
bahan dan sebab terjadinya kebakaran;
i. memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam
kebakaran yang beredar;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
324
(4) Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Sarana dan Laboratorium.
Pasal 245
(1) Bidang Pemadam mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
i. mengadakan hubungan informasi dan komunikasi terjadinya
kebakaran;
j. melaksanakan bantuan teknis upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pemadam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebakaran.
325
Pasal 245
Bidang Pemadam terdiri dari :
a. Seksi Operasional;
b. Seksi Komunikasi;
c. Seksi Bantuan Teknik.
Pasal 246
(1) Seksi Operasional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan operasional pemadaman pada kegiatan kebakaran
secara cepat dan tepat;
i. mengadakan pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan
lingkungan dan situasi secara terus menerus dalam hubungannya
dengan kemungkinan terjadinya kebakaran;
j. mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan satuan
operasional sambil terus menerus mengadakan pengamatan
pencatatan kejadian;
k. merencanakan kebutuhan personil dan materi serta dialokasikan
satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran;
l. meneliti laporan-laporan kejadian kebakaran dan bencana alam;
326
m. mengamati dan mencatat cara-cara bertindak unit-unit
operasioanal dan memberikan petunjuk-petunjuk
penanggulangan unit-unit operasional;
n. mengadakan hubungan dengan instansi terkait untuk
menanggulangi kebakaran;
o. mengadakan pengarahan medan terutama mengenai jalan pintas,
sumber air, situasi daerah jaring-jaringan air gas, listrik, denah-
denah, obyek vital, peta situasi dan lain-lain;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
r. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Komunikasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang
menyangkut kejadian kebakaran;
i. menerima dan merumuskan berita kebakaran kepada pimpinan
dan satuan-satuan operasional yang bersangkutan serta
menurunkan perintah-perintah dari pos komando;
j. mengatur sistem alarm kebakaran dari instansi lain dari
masyarakat dengan pos komando atau ruang data;
327
k. mengatur jaringan komunikasi Dinas Pemadam kebakaran dan
mengamati serta mencatat secara terus menerus lalu lintas berita
serta melayani komunikasi pos komando;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. memberikan bantuan teknik dalam upaya dan pengamanan
penanggulangan serta pemadam kebakaran;
i. membantu instansi pemerintah maupun swasta dalam
pembentukan unit-unit tenaga bantuan penanggulangan bantuan;
j. melakukan kerjasama dengan kepala seksi pengembangan untuk
meningkatkan keterampilan tenaga-tenaga bantuan
penanggulangan kebakaran;
k. menyusun sistem pengarahan dan latihan keterampilan tenaga
bantuan penanggulangan kebakaran;
l. mengatur pelaksanaan tenaga bantuan saran-saran
penanggulangan kebakaran serta untuk tugas pengawasan dan
evaluasi dalam penangulangan kebakaran;
328
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemadam.
Pasal 247
(1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun pola operasional pencegahan kebakaran dan
pendataan gedung rawan kebakaran;
i. meningkatkan dan mengembangan sistem metode peralatan dan
kemampuan personil dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
j. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;
k. menerima dan meneliti berkas-berkas permohonan izin yang
berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran;
329
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran.
Pasal 248
Bidang Pencegahan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan;
b. Seksi Penyuluhan;
c. Seksi Pengembangan.
Pasal 249
(1) Seksi Pendataan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
330
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pendataan untuk menyusun pola operasional
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
i. membuat, mengupayakan dan memelihara dokumentasi kegiatan
pencegahan penanggulangan kebakaran;
j. memelihara dan menyajikan data statistik dan dokumentasi
untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penyebab bahaya
kebakaran
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penialai terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun program penyuluhan peningkatan kesadaran dibidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
i. membuat brosur selebaran dan lain-lain bahan penyuluhan
dibidang penanggulangan kebakaran;
331
j. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya
kebakaran, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
serta akibatnya;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem, metode,
peralatan dan kemampuan personal dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
i. mengadakan peninjauan ketempat terjadinya kebakaran dan
tempat tertentu lainnya untuk mengambil bahan-bahan untuk
penilaian dari segi teknis pencegahan kebakaran;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
332
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan.
Bagian Kelimabelas
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Pasal 250
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun program/rencana kerja Dinas Kebersihan dan
Pertamanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga
terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah – langkah
strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Sub
Dinas dan Kepala Sekretaris dilingkungan Dinas untuk
kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan
perundang – undangan yang berlaku;
d. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang
Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang
berlaku;
e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
f. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyusun rencana kebijakan di bidang Kebersihan dan
Pertamanan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
333
l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban kepada atasan.
(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan di pimpin seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekda.
Pasal 251
(1) Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
b. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program
dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
c. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/ Lembaga
terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional
ketata-usahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
e. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub
Bagian Umum dan Program, Sub Bagian Kepegawaian, Sub
Bagian Keuangan;
j. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja serta petunjuk
tata laksana administrasi umum;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumah tanggaan serta
kehumasan;
l. menyimpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil
pelaksanaan tugas .
334
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 252
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 253
(1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
335
h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta
penyajian penyusunan program dinas sebagai pedoman kerja;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dokumentasi
ketatalaksanaan, kepustakaan , informasi serta hubungan
kemasyarakatan administrasi perjalanan dinas pemeliharaan
gedung, alat – alat dan peralatan kantor serta inventaris;
j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program,
pengolahan analisis serta penyajian data laporan;
k. melaksanakan kegiatan protokoler berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program,
kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta
tata usaha kepegawaian, dokumentasi ketatalaksanaan,
kepustakaan, informasi serta hubungan kemasyarakatan;
336
i. menyusun rencana usulan pendidikan dan latihan pegawai;
j. mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai;
k. mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan
kesejahteraan pegawai yaitu kesehatan, olahraga, rekreasi,
kesenian, koperasi dan lain-lain;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan bahan pengurusan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas dan pengurusan pembukuan serta administrasi
keuangan;
i. melaksanakan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus
pembendaharaan;
j. menyiapkan daftar dan pembayaran gaji pegawai;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
337
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.
Pasal 254
(1) Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun pedoman dan pembinaan pengembangan teknologi
dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan hasil penelitian
dan pengkajian;
i. menyusun pedoman dan pembinaan pengembangan terhadap
sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis dilapangan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. menyusun rencana kegiatan dan penyuluhan dibidang kebersihan
dan pertamanan;
338
k. penyelenggaraan informasi data tentang kegiatan operasional
dinas kebersihan dan pertamanan;
l. melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan dinas kebersihan dan pertamanan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Evaluasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 255
Bidang Evaluasi dan Pengembangan terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Teknologi;
b. Seksi Penyuluhan;
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 256
(1) Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas;
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
339
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyiapkan pedoman dan pembinaan pelaksanaan serta
pengkajian yang perlu diterapkan dan demontrasi teknologi yang
berkaitan dengan kebersihan dan pertamanan;
i. menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan terhadap
sumber daya manusia agar betul-betul siap selaku pelaksana
teknis dilapangan;
j. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menetapkan obyek dan materi-materi penyuluhan;
i. menetapkan tatacara penyuluhan dan mengurus sarana
penyuluhan;
j. melaksanakan penyuluhan dibidang kebersihan dan pertamanan;
340
k. mengurus dan menyelenggarakan penyuluhan berupa slide, film,
file, brosur dan sebagainya;
l. mengadakan ceramah-ceramah dan penerangan-penerangan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas dinas kebersihan dan pertamanan;
i. melakukan pengawasan rutin terhadap kebersihan dan
perencanaan lingkungan;
j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perangkat dinas
kebersihan dan pertamanan;
k. memonitor hasil kegiatan perangkat dinas kebersihan dan
pertamanan;
l. memberikan saran dan pertimbangan untuk menyempurnakan
program dinas kebersihan dan pertamanan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
341
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
Pasal 257
(1) Bidang Peralatan dan Angkutan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pengawasan serta pemeliharaan terhadap
peralatan dan kendaraan-kendaraan angkutan;
i. mengurus dan menyelesaikan kebutuhan akan angkutan bagi
pelaksanaan kebersihan dan pertamanan;
j. menyusun perencanaan kebutuhan alat perlengkapan dinas
daerah;
k. mengatur pembinaan perlengkapan kantor dan perlengkapan
teknis kerja serta peralatan;
342
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Peralatan dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 258
Bidang Peralatan dan Angkutan terdiri dari :
a. Seksi Peralatan;
b. Seksi Angkutan;
c. Seksi Perawatan.
Pasal 259
(1) Seksi Peralatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
343
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menyusun, menyediakan dan mendistribusikan peralatan
keperluan operasional dinas;
i. menyusun dan mengajukan rencana pengadaan kebutuhan
peralatan persampahan baik bermotor maupun yang tidak
bermotor;
j. mengadakan inventarisasi peralatan persampahan yang dimiliki
dinas;
k. mengurus dan menyelesaikan surat-surat kendaraan/peralatan
persampahan;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Angkutan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengurus dan mengatur pool kendaraan bermotor dan peralatan
persampahan lainnya;
344
i. mengurus dan mengatur penyimpanan kendaraan bermotor dan
peralatan persampahan lainnya;
j. menyiapkan peralatan persampahan yang dibutuhkan dalam
rangka operasional pengangkutan sampah;
k. mengadakan bahan-bahan untuk keperluan operasional
pengangkutan sampah;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Perawatan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengadakan pemeriksaan rutin dan perbaikan yang diperlukan
terhadap peralatan persampahan dan kendaraan yang dimiliki
dinas;
i. mengadakan perawatan terhadap peralatan persampahan dan
kendaraan yang dimiliki dinas;
j. mengadakan suku cadang peralatan persampahan dan kendaraan
yang diperlukan;
345
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 260
(1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
tugas pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi peningkatan
operasional pemeliharaan dan pengawasan pengairan;
i. melakukan pengumpulan, pengangkutan pembuangan,
pemanfaatan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kebersihan;
j. melakukan dan mengurus pembuangan air limbah MCK ;
k. merumuskan metode penanggulangan sampah air limbah MCK;
346
l. melakukan kegiatan rehabilitasi tempat-tempat pembuangan
sampah,air limbah MCK;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 261
Bidang Kebersihan terdiri dari :
a. Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan;
b. Seksi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah;
c. Seksi Limbah.
Pasal 262
(1) Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
347
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. menetapkan lokasi dan melaksanakan pembangunan sarana dan
prasarana kebersihan yang meliputi tempat pembuangan,
pemusnahan sampah;
i. melaksanakan pembangunan pembuangan sampah/penampungan
sampah sementara berupa depot-depot, stasion atau bak-bak
sentral;
j. melaksanakan rehabilitasi atas sarana dan prasarana kebersihan
dan tempat-tempat pembuangan sampah dan limbah;
k. menyelenggarakan pemeliharaan rutin terhadap semua fasilitas
bangunan yang ada baik untuk sampah maupun air limbah;
l. melaksanakan pengawasan dan perbaikan terhadap
pembangunan sarana dan prasarana kebersihan;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
348
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengatur dan mengurus pembuangan sampah baik tempat
pembuangan sementara maupun pembuangan akhir;
i. mengatur dan melaksanakan pengangkutan sampah ketempat
pembuangan yang telah disediakan;
j. melaksanakan pembuangan sampah ke tempat-tempat
pembuangan/pemusnahan sampah;
k. mengadakan hubungan kerja sama dengan perusahaan lain atau
pabrik yang memerlukan atau menyerap sampah sebagai bahan
baku untuk produksi selanjutnya;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Limbah mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. mengatur dan melaksanakan pembuangan air limbah;
i. menetapkan lokasi pembuangan air limbah ;
j. mengupayakan pemanfaatan air limbah;
349
k. mengadakan pengawasan dan pengendalian atas pembuangan
limbah;
l. memberikan bimbingan pengarahan kepada masyarakat
mengenai cara-cara membuat jamban, waduk kotoran dan
sumur-sumur peresap;
m. mengurus penggunaan atau pengelolaan jasa pemakaian pompa
untuk kepentingan limbah;
n. menyelenggarakan penelitian laboratorium dalam rangka usaha
mengatasi pencemaran lingkungan;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
q. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang .
Pasal 263
(1) Bidang Pertamanan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
350
h. melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan keindahan
kota;
i. melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman untuk
keperluan tanaman-tanaman dan penghijauan kota;
j. melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman dalam
bidang kegunaan serta budi daya tanaman untuk penghijauan
kota;
k. memelihara dan mengamankan jalur hijau tanaman-tanaman
serta perlengkapan lainnya dari usaha-usaha pengrusakan;
l. menyiapkan rekomendasi dan pertimbangan tentang permohonan
penggunaan taman, lapangan dan perijinan pemasangan reklame;
m. melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
pembangunan fisik pertamanan dan keindahan kota;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 264
Bidang Pertamanan terdiri dari :
a. Seksi Tanaman dan Penghijauan;
b. Seksi Taman dan Dekorasi Kota;
c. Seksi Pemeliharaan.
Pasal 265
(1) Seksi Tanaman dan Penghijauan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
351
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. Melaksanakan pembibitan dan mengadakan tanaman untuk
kepentingan taman dan penghijauan kota;
i. Melaksanakan penyediaan bibit tanaman bagi kebutuhan
masyarakat dalam upaya peningkatan penghijauan;
j. melakukan perawatan dan pemeliharaan tempat pembibitan;
k. menyalurkan tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan
yang dilakukan oleh dinas;
l. melakukan pengadaan dan perawatan tanaman rias untuk
keperluan dekorasi;
m. melaksanakan penghijauan kota, jalur hijau dan aliran sungai;
n. mengusahakan pelestarian serta perlindungan nilai-nilai budi
daya tanaman khususnya tanaman taman dan penghijauan;
o. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penanaman
tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
p. mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan
dengan masalah penghijauan lingkungan;
q. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
s. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(2) Seksi Taman dan Dekorasi Kota mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
352
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan pembangunan taman, peningkatan sarana dan
prasarana rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh pemerintah
daerah;
i. memberikan saran dan pertimbangan terhadap pembangunan
taman untuk kepentingan instansi taman rumah tinggal, kantor
dan bangunan hanya milik masyarakat;
j. menyelenggarakan dekorasi keindahan kota maupun kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan hari besar nasional maupun hari
besar lainnya;
k. memberikan saran dan pertimbangan terhadap penempatan
perlengkapan maupun ornamen bangunan yang mempengaruhi
keindahan kota;
l. memberikan saran dan pertimbangan tentang perijinan segala
bentuk reklame dan aspek keindahan kota;
m. mengadakan koordinasi kepada masyarakat dan instansi atau
lembaga kedinasan lainnya yang berkaitan dengan
pembangunan taman;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(3) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala
Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan
353
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
– undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap
petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan
karier bawahan;
h. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan taman, jalur hijau
serta taman penghijauan lainnya;
i. melakukan perantingan serta pembentukan tanaman perindangan
sesuai dengan kebutuhan keindahan lingkungan;
j. memberikan saran serta pertimbangan terhadap perijinan
penebangan atau perantingan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan patung, monumen
dan bangunan taman lainnya;
l. melaksanakan perawatan serta perbaikan sarana olah raga dan
tempat bermain anak-anak serta perlengkapan lainnya;
m. mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan
gangguan maupun kerusakan yang mungkin terjadi akibat
peletakan serta pertumbuhan tanaman terhadap jaringan
pertumbuhan bahan tanaman dan jaringan utilitas kota;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
kepada atasan.
(4) Masing masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang .
354
BAB V
TATA KERJA
Pasal 267
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Sub
Bagian para Kepala Bidang dan Kepala Seksi menerapkan prinsip
koordinasi integrasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas
bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan dinas-dinas wajib
melaksanakan pengawasan melekat.
Pelaporan
Pasal 268
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.
(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Hubungan Kerja
Pasal 269
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh pimpinan
satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada
bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.
(2) Masing-masing pejabat dilingkungan dinas-dinas melakukan
hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan
jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.
Hal Mewakili
Pasal 270
355
Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam waktu tertentu Sekretaris
melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 271
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 78
Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 272
Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung
pada tanggal 25 September 2008
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung
pada tanggal 25 September 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BADUNG
I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 34
356
DAFTAR LAMPIRAN
Hal
Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung................ 1
Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga .......................................... 3
Uraian Tugas Dinas Kesehatana ................................................................................. 22
Uraian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ............................................................ 42
Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .............................. 76
Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................... 104
Uraian Tugas Dinas Kebudayaan ................................................................................ 119
Uraian Tugas Dinas Pariwisata ................................................................................... 137
Uraian Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan ......................................................... 155
Uraian Tugas Dinas Cipta Karya ................................................................................ 171
Uraian Tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ...................... 196
Uraian Tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ...................................... 227
Uraian Tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan .......................................... 259
Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah / Pesedahan Agung .................................... 290
Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran ................................................................ 313
Uraian Tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan ...................................................... 330