bupati pati - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2004/pati4-2004.pdf ·...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATITAHI.JN 2AA4 NOMOR 1 SERI D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4
TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAI{
Tff[A KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI
Menimbang : a. bahwa pelakanaan Otonomi Daerah bendasarkanUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999adalah pemberian kewenangan Otonomi padaDaerah Kabupaten secara luas, nyata danbertanggungiawab;
bahwa Organisasi Kecamatan sebagai PerangkatDaerah Kabupaten dan Organisasi Kelurahansebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah
-248-
b.
c.
Kecamatan merupakan perangkat daerahmemiliki kedudukan penting dalampenyelenggaraan tugas-tugas pemerintbhan,pembangunan, kemasyamkatan serta terwujudnyaketentraman dan ketertiban wilayah;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf bdiatas, dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah, maka Peraturan DaerahKabupaten Pati Nornor 8 tahun 2000 tentangPembentukan Organisasi Kecamatan. danKelurahan perlu ditinjau kembali;
bahwa untuk maksud tersebut huruf c diatas perluditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembenfukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan PropinsiJawa Tengah ( Berita NegaraTahun 1950 );
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun I974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian( Lembaran Negara Republik Indonesialbhun 1999 Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor 3890 );
-249 -
Mengingat
d.
: 1.
2.
aJ.
4.
5. Ljndang-undang Nonror 25 Tahun tr999 tentangFerimlrangan Keuangan antara pemerintatPusat dan Daerah ( Lembaran Negara RepubrlikIndonesia Tahun lggg Nomor 7i, TambahanLembaran Negara Nomor 3g4B );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000tentang Kewenangan pemerintah danKewenangan propinsi sebagai Daerah Otonon_l( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 200gtentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 14 );
8. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun lgggte ntan g Teh n ik penyusunan perafu ra n peru ndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undan[_undang, Rancangan perafuran pemerintahan. dJnRancangan Keputusan presiden ( LembaranNegara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999Nomor 70 ).
Dengan persetujuanDEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
Menetapkan
MEMUTUSKAhI :
: PERATURAN DAERAHTENTANG SUSUNANTAIA KER.]A KECAIvLqIAN
KABUPATEN PATIORGANISASI DANDAN KELURAHAN.
-250 -
BAB IKETENTUAN U}IUM
Fasal IDalam furaturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten pati;
2. fumerintiah Daerah adalah pemerintah DaerahKabupaten hti;
3. Bupati adalah Bupati Fati;4. krangkat Daeratr adalah Organisasi/Lembaga
pada Femerintah Daerah yang b"rtunggungiawabkepada Kepala Daerah dalam ringkapenyelenggaraan pemerintahan yang terdiri iariSekretariat Daerah, Dinas Daerah ai, L.*U"g"Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan potliFamong Praja sesuaidengan kebutuhan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaikrangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang beracladibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagaiPerangkat Daerah Kabupaten dibawahKecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang beradadibawah dan bertanggungiawab kepada Camat;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yangmenunjukkan fugas, tanggr.lng jawab, *"*"nun!dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dala;safuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasdidasarkan pada keahlian dan atas kehampiiantedenhr serta henifal rnandiri
251
BAB IIPEMBENTUI{AN
' FasaF&
Dengan Peraturan Daerah ini dibenfu k Organisasi danTata Ke$a Kecamatan dan Kelurahan.
BAB TIT
KECAMAIAN
Eagian Pertama
Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi' FasatB
(li Kecamatan adalah merupakan perangkat DaerahKabupaten.
(2) Kecamatan dipimpin oleh seorang KepalaKecamatan yang selanjutnya dlsebut Camatyang, berada dibawah dan bertanggungiawabkepada Bupati.
Fasat4 :
Kecamatan rnempunyai hrgas pokok penyelenggaraailPemerintahan, Pembangunan dan pembinaanKehidupan Kemsyarakatan dalam wilayahKecamatan.
Fasal b
Yntu! penyelenggaraan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 4 Perafuran Daerah ini, KeLmatanmempunyaifungsi :
-252-
a. penyelenggaraasi.fugas_fugas pemerinbhan;b. pernbinaan pemerintahan desa/kelurahan;c. pembinaan ketenbaman dan ketertiban wilayah;d. pembinaan pembangunan yang meiiputipembinaan perekonomian, produksi ;u;
distribusi;
e. pembinaan kesejahteraan sosial;f" penyusunan program kerja pembinaan
adminiskasi, ketatausahaan, rumah-tangg" ;;;keuangan;
g. pembinaan dan bimbingan kelornpok jabatanfungsional.
Bagian Kedua
Organisasi
Fasa[ 6
{1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. C^amaf
b. SekretariatlGcamatan;c. Seksi Pemerintahan;d. Seksi Ketenfuaman dan Ketertiban;e. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/
Kelurahan;
f. Seksi l{eselahteraan Sosial;g. Selai Pelayanan Umum;h. Iftlompok Jabatan fungsional.Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorangSekretaris Camat yang beraia dibawah danbertanggungiawab kepada Camat.
-
-2s3-
(2t
(3)
(4)
Seki dipin"rpin oleh seorang Kepala Seki yangberada dibawah dan bertanggungiawab kepadaCamat.
Kelornpok Jabatan F'u*gsi*:":al dipir:lpin ciehtenaga Fungsiona! $ryni*r sebagai Ketu.aKelompok dan bertanggungjawab kepadaCamat.
(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata KerjeKeearnatan sebagalrnana terca*turn daiarirLampiran $ yang merr:pakan bagiar, tidakterpisahkan dari Peraturan Saerah irri"
Elagian Ke*Ega
Sekretaris Camat
ksal ?
Sekretais Camat adalah unsur Staf Kecamatan yanEberada dibawah dan bertanggungjawab kepadiCamat"
FasaE ISekretaris Camat mempunyai fugas pokok membantLlCamat di bidang pembinaan administrasi danmemberikan pelayanan teknis administratif kepadaseluruh safuan organisasi Kecamatan.
Fasal 9
Unfuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 8 Tahun Peraturan Daerah ini,Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja, pengendalian danevaluasi;
254 -
t-
b. penanganan urusan administrasi keuangan;
c. penanganan urusan ketatausahaan. adminishasikepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal L0
Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksanaKecamatan dibidang penyelenggaraanpemerintahan.
Pasa| tr tr"
Seksi Pemeriniahan mempunyai tugas pokokmelakukan urusan perrrerintahan dan pembinaarrpemerintah Desa / Kelurahan. AdministrasiKependudukan dan Camat Sipil.
Pasal tr2
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 11 Peraturan Desa ini. SeksiPemerintahan mernpunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan DesalKelurahau
b. Penyusunan program dan pembinaanAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
255
Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Fasal 13
Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsurpelaksana Pemerintah Kecamatan dibidangPembinaan Ketenhaman dan Ketertiban.
Pasal 14
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugaspokok melakukan pembinaan ketentraman danketertiban umum wilayah, pembinaan Polisi PamongPraja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
Pasal 15
Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, SeksiKetenkaman dan Ketertiban mempunyaifungsi :
a. Penyusunan penyelenggaraan pembinaanketentraman dan ketertiban umum;
b. Penyusunan program dan penyelengEaraanpembinaan Polisi Pamong Praja;
c. Penyusunan program dan penyelenggaraanpembinaan kesatuan bangsa dan perlindunganmasyarakat.
Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan MasyarakatDesa/I(elurahan
Pasal 16
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahanadalah unsur pelaksana Kecamatan dibidangPembangunan Desa Kelurahan
-2s6-
Fasal 17
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keiurahanmempunyai tugas pokok melakukan pembinaanpembangunan dibidang Perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan dishibusi serta pembinaanlingl<ungan hidup"
Fasal 18
Untuk rnenyelenggarai<an tugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, SeksiPernberdayaan Masyarakat Desa/Keiurahanmempunyaifungsi :
a. Penyusirnan program cian pembinaanperekonomian rnasyarakat Desa/Kelurahan,produksi dan distu'ibrrsi;
b. Penyusunan program dan pembinaan lingkunganhidup.
Bagian Ketujuh
Seksi Keseiahteraan Sosia!
Pasat 19
Seksi kesejahteraan sosial adalah unsur pelaksanaKecamatan dibidang Pembinaan KesejahteraanMasyarakat.
. ksal2O
Seki Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokokmengkoordinasikan penyusunan program danmelaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
- 2s7
Fasal2!.
Untuk rnenyelanggarakan fugas pokok sebagaimanadimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, SeksiKesejahieraan Sosial mernpunr:i":i llngsi :
a. Penyusunail |)roerctnr, tr*rnbii:rran peiayanan iianbantuarr sosial, perni:inaan kepemnciaan, p€rananwanita dan ciah raga;
b. Penyusunan program, pembinaan kehidupankeagamaan, pendidikan kebudayaan dankesejahteraan masyarakat.
Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan Urnum
Pasal22
Seksi Pelayanarr Umum adalah unsur pelaksanaPr:n:erintah Kecamatan dibida:ig PembinaanPelayatrarr Llrnum.
Pasal 23
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokokmeiakukan urusan pelayanan umum, yang rneliputikekayaan dan inveniarisasi Desa/Kelurahan,kebesihan serta sarana dan prasarana u!"num.
Pasal 24
Untuk menyelenggarakan fugas..pokok sebagarmanadimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, SeksiPelayanan Umum mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan penyelenggaraanpemb inaa:', pelayanan kekayaan dan inventarisasiDesalfulurahan;
-258-
b. Penyusunan progr*r: dan penyelenggaraanpembinaan pelayana:-r kebersihan, keinlai:an.pertamairan dan sanitasi lingkungan;
e. PenSiLr5Lln3n program penyelenggaraanpembinaan sarana dan pelayanan umumprasarana fisik.
&agiara KesembiEan
SeE<si *Fabatasn Fungsional
Pasal 25
Kelompok Ja'oatan Fungsional mempunyai tugasmeiaksanakan sebagian fugas darr fungsi Camat sesualdengan keahlian dan kebutuhan.
BAB IV
KEI-URAFIAN
Bagian Fertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Fasal 26(1) Kelurahan adalah perangkat Daerah Kabupaten
dibawah Kecamatan(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Kelurahan yang disebut Lurah. berada dibawahdan bertanggungjawab kepada Camat.
Pasal2T
Kelurahan mempunyai tugas pokok menjalankanurusan pemerintahan. pembangunan dankemasyarakatan daiam rangka penyelenggaraan
- 2s9
pemerintafian Kelurahan termsuk pembinaanketentraman dan ketediban wilayah.
Fasa$ *S
Untuk menyelenggarakan *r.rges pokok dimaksudPasal2T Perafurah Daerah ini, Kelurahan nrempunyaifungsi:
a. Penyeienggaraan Pemerintahan Kelurahan;
b. Fembinaan ltehidupan masyarelrat Kelur*han;
c. Perr'binaan Perekonon"rian Kelurahar-r;
d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertibanmasyarakat F&turahan;
e. Pembinaann keiestarian adai istiadat ynng,'ttthidup cian berkembang di Kelurahian;
f. Fbrnbinaan dan bimbingan Kelompok .jabaterrfungsional.
Bagian Kedua
SrgaelisacE
keal *9
{1} Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
a. Lurah;
b. Sekretariat Kelurahan;
c. S€ksi'Femerinhhan;
d. S€ksi Pernberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Kesejahter-aan Masyarakat:
f. SeksiUmumg Kelompok Jabatarr Rrngsiorral
-260 .
{2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seoranqSekretaris Lurah yang berada dibawah clarrbertanggungiawab kepada l-urah.
(3) Seksi dipimpirr oleh seorang Kepala Seksi yangberada dibawah dan bertanggungiawab kepadaLurah.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin olehtenaga fungsional senior sebagai ketua kelompokdan berhnggungjawab kepada Lurah.
(5) Bagan Susunan Grganisasi dan Tata KerjaKelurahan sebagaimana tercantum dalamLarnpiran II, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Ferafuran Daerah ini.
Baglan Ketiga
Seleretaris Kelurahan
Fasal 3O
Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf Keluralrari
ksa* S3
Sekretaris Kelurahran nnempunyai tugas pokokmembantu Kepala Kelurahan dibidang pen'rhinaanadministrasi baik administrasi pembangunallmaupu!'! admicristrasi lter*asyarakatan danmemberikan pelayanan tei<n is d ibida r:g $<etata usa haankepacln seluruh safiran Grganisasi Kelrrrahan
Pasal 32
( lrrlrtl< nterryelerrggarakan t,rgas pokok sebagairnarrndirnaksud Fasal 31 Peraturan Daerah irri. Sel<rptari.
l{olt r r alrarr rnpnlpr rnvar fr rrrqsi
761
Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yangdilaksanakan oleh Perangkat Kelumhin;Pelaksanaan urusan sunat nrenyurat, kearsipan,rumah tangga, keuangan, perlengkapan danm€nyusun laporan serta nnemberikan pelayananteknis dan adn-linitratif kepada seluruh perangkatPamerintahan Kelurahan.
Bagiem Keempa6
Seksi Femerintahan
Faeal S$
Seki Pemeri nta han adalah unsur pelaksana Kelurahandibidang penyelenggaraan pemerintahan"
Fasal 34
Seksi Femerlntahan rnempLlnyai tugas pokolrmelakukan urusan perqerintahan umurn c$ac;pemeri ntahan Kelurahan, ad mi nistrcsi kepencjuld u[<a;idan pembinaan politik dalam negeri serta ketentrar:randan i<etertiban vrilayah"
Paanl 35
Untuh nrenyelenggana[<an tugas pokok sebaga[nrar"iadimaksud Pasai 34 Feraturan *aerah ;r:1" seksiFernerintahan m€rnpurayai fungsi :
a, Penyusunarr prograrn dan pembirraar"lpenyelenggaraan pemerintahan unrurn clanl<etentraman serta ketertibarr urnul rl:
[r Penytrsunan progtanrclan pelnbinaarl atlnrirristrasilrelxlrrclrrrlrrkarr tlarr r:atatalr sitril.
2t:)
c. Penyusunan prograrn dan pembinaan kegiatan
kesattran' bangsa perlindungan masyarakat-
Bagian Ke[ima
Seksi FemberdaYaan Masgarakat
Fasal 36
Seksi pemberdayaan Masgarakat adalah unsurpelaksana Keluraha* di badang pemberdayaanmroyarakat.
Pasal $?
S€l{si Pernb*dayaa:r Ma4rarakat mernpuil}tai hrgas
pokok melakukan pembinaan pernberdayaanmasyarakat ciibidang perekonomian, produksi dandistribusi serta lingkungan hidup.
tueal SE
Unfuk menyelnggarai<an tt":gas pokek sebagaimana
dimaksud Pasal 37 Peratc.:ran Daerah ini, Sel<si
FEmberdayaan Masgramkat fi;empunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan pembinaanperekonomian masyarakat, produksi dandistribusi:
b. Fenyusunan progrbrn dan perntrinaan lingkungan
hidup;
c. Fembinaan snvadaya dan partisipasi rnasyarakat
dalarn meningkatkan perekonomian sertapelaksanaa n pemba ngu,;1an
-9:., !;
.!.ta...:}::.:1.ri
263
I
Bagiam Keecraffir
SeksF Kesejahteraara &€aegrarakat
FasaE 3S :
Seksi Kesejahteraan Masyerakai adaiah unsurpelaksana Kelurahan ,iibidang pernbinaankesejahteraan masyarakat.
Pasal 40
Seksi Kesejahteraan Masga:.akat men-rpunyaitugas pokok r."rengkoordlnasikan penyusunanprogram dan nreiaksanaka n pembinaan keseja hteraal:masyarakat.
Pasal 4L
U. .ntu\ me ny_e [e nggaraka n tugas, po kok sebagaiman adimaksud Pasal 40 peraturan daerah in]" SeksiKesejahteraan Masyarakat mempunyai iungii',a. Penyusunan prograrn, pembinaan kegiatan pKK,
Karang Taruna, pramuka dan 6rg;nir*iKemsyarakatan lainnya;
b. Penyusunan program, pembinaan kehidupankeagamaan, Keluarga Berencana, kesehata,., e;;Pendidikan;
c. P.engumpulan bahan dan penyusunan laporand ibidang kesejahteraan masyarikut.
Bagian KetujuhSeksi Umum
Pasal 42
Seksi Umurn adalah unsur pelaksanaan Kelurahandibidang Pembinaan peiayanan urnum danpembarrgunan.
-264-
Pasal tS3
Seksr Unium mempunyai tugas pokok melakukanurusan pel;yandn umum, yang meliputi kekayaandan inveniarisasi kelurahan, kebersihan, saranadan prasarala umum serta pembinaan pemtianoltniiiidri:idan,-q pere:-.or,.rr:r'an. produksi dan di'::,busiserta pembinaan iingkungan hidup.
Pasal 44
tintuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnanadimakud Pasai43 Peraturan Daerah ini, SeksiUmummempunyai fungsi :
a. Penyusunan program dan penyelenggaraanpemb inaan pelayanan kekayaan rian inventarisasiKelurahan, administrasi kepegarvaian, ke uangan,urusan rumah tangga;
b. Pengafuran penyelenggdr;ian raDat-rapat dinas,upacara dan urusan ketarausanaan;
c. Pengumpulan bahan dan penirr:-ir.lilin laporanPemerintahan Kelurahan.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jahatan Fungsional
Pasal 45
Kelompok Jabatan Fungsioni,.! mempunyai trrgasmelaksanakan sebagian fungsi Lurah sesuai clengankeahlian dan kebutuhannya.
BAB V
KETENTUAN I.ATN.LI\IN
-265-
*r
ksal r$6
(1) Uraian tugas Camat, Sekretaris Camat, KepalaSeksi Keearnatan, Lr:rath, Seicretaris Lureh danKepala Seksi K,elurahan aican diaiur iebih ianjutdengan Keputusan Bupati.
{2) Formasidan persyaratan jabatan pada Kecamatanditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 47
Ketentuan eselon Camat, Sekretarls Camat,Seksi-seksi pada Kecamatan dan Lurah, SekretarieLurah, serta Seksi-seksi pada Kelurahan Aiatursesuai dengan peraturan perundang_unciang yanEberlaku.
Pasal 48
Tata iaksana pelaksanaan tugas Kecamatan danKelurahan akan diatur lebih lan3ut dengan F.epuh_:sanBupati.
BAB VIKETENT{"}AI{ LAIN.LAIN
Pasal 49
Hal-hal yang belum diatur dalam perafuran Daerahini, sepanj a ng mengenai pelaksanaannya akan diaturlebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 50
Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, makaPeraturan Daerah Kabupaten pati Nomor g
-266-
Tahun 2000 tentang Pembentukan OrganisasiKecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Fasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini,
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pati.
Ditetapkan diPatipada tanggal2l Juli 2004
BUPATI PATI
ttd.
TASIMAN
Diundangkan di Pati
pada tanggal2l Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
ttd.
SI.AMET PRAWTRO
LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN PATI
TAHUN 2OO4 NOMOR 1 SERI D
267
PEhIJELASANATAS
PERATURAN DAER.qH E{ABUPASEN PATENOMOR 4 ?AFTUru 2OO4
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASTDAN TANA KERJA KECAMATAI{
DAN KELT-IRAFIAN
r. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomc.rr 22Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.pelaksanaan Otonomi Daerah secara iuasdiserahkan kepada Daerah Kabupaien/Kota.Hal ini membawa konsekuensi bahwa
- Kelembagaan/Organisasi pemerintahan diDaerah perlu disesuaikan.
Saiah saiu Struktur Organisasi perangkatDaerah yang membawahi satu wilayah keriatertentu dan mempunyai peran yang cukupshategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sertapencapaian ketentraman dan ketertibanmasyarakat : adalah Organisasi Kecamatan danKelurahan.
De nga n d iberlakukan nya peraturanPemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentangPedoman Organisasi perangkat Daerah sebagJpengganti Peraturan Pemerintahan Nomor g4Tahun 2000, guna menyesuaikan pengaturan
268
yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan
futi n"t:a Kecamatan dan Ketrurahan di
fr"U"p"t"ti Pati dengan -Pemturan
Pemerintahan
i*rr"o*t maka susunan organisasi dan Tata Keria
X"**utun dan Kelurahan perlu disesuaikan'
Sehubungan dengan hal tersebtrtdiaias' maka
Purutrrrun Dlerah frabupaten Pati I'{omor ITahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan
i"tgguf 21 Desernber 2000 dan diundangkan
Juflit Lembaran Daerah Kabupaten Pati pada
tanggal 26 Desember 2000 l'{omor 92' perlu
dicabut dan ditetapka* dengan Peraturan Daerah
yang baru.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAT
I?asal 1
CukuP jetm
Pasal2
CukuP jelas
Pasat 3
CukuP jelas
Pasal4
CukuP jelas
Pasal S
CukuP jelas
Pasal 6
CukuP jelas
-269 =
Fasal T
Cukup jelas
Pasal8
Cukup jelas
Fasal9
Cukup jetas
Pasal 10
Cukup jelas
hsal 11
Cukup jelas
Fasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Fasal 15
Cukup jelas
hsal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
' -2,70-
Pasal 19
Cukup jelas
Fasal 20
Cukup jelas
Fasal2lCukup jelas
Pasal22Cukup jelas
Fasat23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Ilasal26Cukup jelas
?asal27Cukup jelas
hsal28Cukup jelas
Pasal29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
-27L -
llasal3lCukup jelas
hsd32Cukup jelas
h6al33Cukup jelas
Pasal 34Crikup jelas
Fasal SS
Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Cukup jelas
FasalSS
Cukup lelas
FasalSg
Cukup jelas
Fasal40
Cukup jelas
Fasal4lCukup jelas
Fasal 4?Cukup jelas
"272 "
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKABUPATEN PATT
NOMOR 2
-273 -
I..AMPIRAN I : PERATURAN DAERAFI KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANGSUSUNAN ORGANTSASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
BAGAN SUSUNAN ORGANTSASIKECAMATAN KABUPATEN PATI
BUPATI PATI
ttd.
TASIMAN
-274-
I.AJT{PIRANII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATINOMOR 4 TAHUN 2OO4 TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKER.TA KECAMATAN DAN KETUNEHR"IC
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIKETURAHAN KABUPATEN PATI
-27s -
BUPATI PATI
ttd.
TASIMAN