clean and good governance
TRANSCRIPT
![Page 1: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/1.jpg)
Disusun Oleh
IMAS LUSYANI
ROBIATUL ADAWIYAH
M. AZUMI
PANJI SETIA P
![Page 2: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/2.jpg)
CLEAN AND GOOD GOVERNANCE
Adalah segala hal yang terkait dengan
tindakan atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan , mengendalikan, atau
mempengaruhi urusan publik untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.
![Page 3: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/3.jpg)
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. Partisipasi (participation)
2. Penegakan hukum (rule of law)
3. Transparansi (transparency)
4. Responsif (rewsponsifeness)
5. Orientasi Kesepakatan (Consensus
Orientation)
6. Keadilan (Equity)
7. Efektifitas dan efesiensi (effectiveness dan
efficiency)
8. Akuntabilitas (Accountability)
9. Visi strategis (Strategic Vision)
![Page 4: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/4.jpg)
PARTISIPASI (PARTICIPATION)
Partisipasi tersebut dibangun
berdasarkan prinsip Demokrasi yakni
kebebasan berkumpul, mengeluarkan
pendapat secara konstruktif.
![Page 5: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/5.jpg)
Dengan paradigma “center for public service”,
- Pemerintah harus mengubah paradigma dari
penguasa birokrat menjadi pelayan masyarakat
(public server)
- Memiliki perhatian yang humanis terhadap
clientnya
- Memberikan pelayan yang efisien.
- Tepat waktu serta dengan biaya murah.
- Sehingga mereka memiliki legitimasi dari
masyarakat.
![Page 6: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/6.jpg)
Tidak mungkin sebuah bangsa akan maju
dengan cepat tanpa, partisipasi penuh dari
warganya.
Oleh karena itu “partisipasi” dari masyarakat
untuk negara atau sebaliknya itu sangat
dibutuhkan demi terwujudnya cita Good
Governance
![Page 7: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/7.jpg)
PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)
Proses terwujudnya cita good governance selain
dengan partisipasi, harus diimbangi dengan
penegakan hukum yang kuat.
![Page 8: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/8.jpg)
RULE OF LAW MEMILIKI BEBERAPA
KARAKTER ANTARA LAIN:
a. Supremasi hukum
b. Kepastian hukum
c. Hukum yang responsive
d. Penegakan hukum yang konsisten dan non-
diskriminatif
e. Indepedensi peradilan
![Page 9: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/9.jpg)
A. SUPREMASI HUKUM
Setiap tindakan unsur-unsur negara, dan peluang
partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara ini didasarkan pada hukum dan
aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin
pelaksanaanya secara benar serta independen
Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya
tindakan penguasa atas dasar diskresi (tindakan
sepihak atas dasar kekuasaan yang dimilikinya)
![Page 10: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/10.jpg)
B. KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY)
Dengan adanya kepastian hukum masyarakat
merasa aman karena pelanggar hukum tidak akan
memiliki peluang untuk hidup apa lagi berkembang.
![Page 11: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/11.jpg)
C. HUKUM YANG RESPONSIVE
Yakni aturan-aturan hukum itu disusun berdasarkan
aspirasi masyarat luas dan mampu mengakomodir
berbagai kebutuhan publik, sehingga tidak hanya
mewakili kepentingan segelintir elit kekuasaan atau
kelompok tertentu
![Page 12: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/12.jpg)
D. PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN DAN
NON-DISKRIMINATIF
Penegakan hukum berlaku untuk semua orang
tanpa pandang bulu. Untuk itu diperlukan
penegak hukum yang memiliki integritas dan
bertanggung jawab terhadap hukum
![Page 13: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/14.jpg)
E. INDEPEDENSI PERADILAN
Peradilan itu harus independen, tidak
dipengaruhi oleh penguasa atau lainya.
Kunci utama dalam menegakkan rule of law
adalah penegakkan hukum dalam
proses peradilan.
![Page 15: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/15.jpg)
TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)
Manajemen pemerintahan yang tidak transparan
memacu timbulnya kegiatan “korupsi
“, karena itu untuk menuju cita good governance maka
pemerintah harus transparan dalam segala bidang
khususnya transparansi dalam transaksi keuangan
negara, pengelolaan uang negara di bank central, serta
transparansi pada sektor-sektor publik.
![Page 16: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/16.jpg)
7 macam korupsi yang biasa dikembangkan dan
dilakukan kalangan birokrasi di indonesia (syed
husen alatas) :
Transactive corruption
Extortive corruption
Investive corruption`
Nepotistive corruption
Devensive corruption
Autogenic corruption
Supportive corruption
![Page 17: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/18.jpg)
WAKIL RAKYAT BERUSAHA MEWUJUDKAN CITA
GOOD GOVERNANCE
![Page 19: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/19.jpg)
TAPI PADA KENYATAANYA SEPERTI INI
![Page 20: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/20.jpg)
Setidaknya ada 8 aspek mekanisme pengelolaan negara
yang harus dilakukan secara transparan :
1. Penetapan posisi jabatan atau kedudukan
2. Kekayaan pejabat publik
3. Pemberian penghargaan
4. Penetapan kebijakan yang terkait dalam penataan
kehidupan
5. Kesehatan
6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
7. Keamanan dan ketertiban
8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan
masyarakat
![Page 21: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/21.jpg)
RESPONSIF
Pemerintah harus PEKA dan cepat tanggap
terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
Dalam upayanya Pemerintah harus terus
merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan
sosial terhadap kelompok sosial dalam karakteristik
kulturalnya.
![Page 22: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/22.jpg)
KONSENSUS
Yakni pengambilan keputusan melalui proses
musyawarah dan semaksimal mungkin
menghasilkan kesepakatan bersama.
![Page 23: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/23.jpg)
KESETARAAN DAN KEADILAN
Indonesia merupakan negara yang plural, baik
dilihat dari segi etnik, agama, dan budaya.
Oleh karena itu untuk mewujudkan cita good
governance maka pemerintah harus
memberlakukan kesamaan dan keadilan.
Dengan demikian pemerintah akan memperoleh
legitimasi yang kuat dari publik dan akan
memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik
dari rakyat.
![Page 24: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/25.jpg)
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
Efektivitas diukur dari parameter produk yang
dapat menjangkau sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat dari berbagai
kelompok dan lapisan sosial
Efisiensi diukur dari rasionalitas biaya
pembangunan untuk memenuhi
kebutuhan semua masyarakat.
![Page 26: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/26.jpg)
Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kebutuhan
terbesar, maka pemerintahan itu termasuk dalam
kategori yang efisien.
Agar tercapai pemerintahan yang efektif dan efisien
maka para pejabat perancang dan pelaksana pemerintah
harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan
yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat
secara rasional dan terukur.
![Page 27: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/27.jpg)
AKUNTABILITAS
Akuntabilitas menjadi sorotan pada era reformasi
ini.
Kenapa ??
Karena pemerintah indonesia tergolong lemah
dalam akuntabilitasnya itu.
![Page 28: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/28.jpg)
Akuntabilitas berarti pertanggung jawaban
pejabat publik terhadap masyarakat yang
memberinya delegasi dan kewenangan untuk
mengurusi berbagai kepentingan mereka.
Setiap pejabat publik dituntut untuk
mempertanggungjawabkan semua kebijakan,
perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya
terhadap masyarakat.
![Page 29: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/29.jpg)
LANTAS BAGAIMANA DENGAN INI ???
![Page 30: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/30.jpg)
VISI STRATEGIS
Yaitu pandangan-pandangan strategis untuk
menghadapi masa yang akan datang
![Page 31: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/31.jpg)
UNTUK MEWUJUDKAN CITA GOOD GOVERNANCE
DENGAN ASAS-ASAS FUNDAMENTAL, SETIDAKNYA
HARUS MELAKUKAN 5 ASPEK PRIORITAS :
1. Penguat fungsi dan peran lembaga perwakilan
2. Kemandirian lembaga peradilan
3. Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas
4. Masyarakat madani (civil society) yang kuat dan partisipatif
5. Penguatan upaya otonomi daerah
![Page 32: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Clean and good governance](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081800/586f985b1a28abcc238b4eab/html5/thumbnails/34.jpg)