clean governance

8/19/2019 Clean Governance

1/32

Good & Clean Governance. Istilah Good & Clean Governance secara berangsur menjadi

populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia,

istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintah yang baik. Meskipun ada beberapa

kalangan yang konsisten menggunakan istilah aslinya karena memandang luasnya dimensi

Governance yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintah semata.

Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank,

UND, dan IM! dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang

diberikan kepada negara"negara sasaran bantuan. ada dasarnya, badan"badan internasional ini

berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di negara"negara dunia,

terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya Good & Clean Governance di negara

sasaran tersebut. #arena itu, Good & Clean Governance kemudian menjadi isu sentral dalam

hubungan lembaga"lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran. $Wood dalam %ai&ul

Mujani, '(()*.

Wacana Good & Clean Governance mendapatkan rela+ansinya di Indonesia dalam

pandangan Masyarakat ransparansi Indonesia $MI, '((', h. +ii* paling tidak dengan tiga sebab

utama- pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda"tanda

akan segera berakhir kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan

dalam penyelenggaraan negara Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan

besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut./lasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor

swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Meskipun istilah Good & Clean Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan,

istilah tersebut dimaknai secara berlainan. %atu sisi ada yang memaknai Good & Clean

Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan, perusahaan

atau organisasi kemasyarakatan. Menurut MM. Billah, istilah ini merujuk pada arti asli kata

Geoverning yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik

dalam satu negeri. #arena itu Good & Clean Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau

tingkah laku yang didasarkan pada nilai"nilai yang bersi&at mengarahkan, mengendalikan atau

mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai"nilai itu atau mempengaruhi masalah

publik untuk mewujudkan nilai"nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan

demikian ranah Good & Clean Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi


2/32

pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi

non"pemerintah $ornop* seperti lembaga swadaya masyarakat $0%M* dan juga sektor swasta.

%ingkatnya, tuntutan terhadap Good & Clean Governance tidak selayaknya ditujukan hanya

kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar

struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan

Good & Clean Governance pada negara $MM. Billah, )112, h. 3(*.

%isi lain memaknai Good & Clean Governance sebagai penerjemah kongkrit dari

demokrasi. egasnya menurut aylor, Good & Clean Governance adalah pemerintahan

demokratis seperti yang dipraktikan dalam negara"negara demokrasi maju di 4ropa Barat dan

/merika misalnya $%ai&ul Mujani, '(()*. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah dianggap

sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling mere&leksikan si&at"si&at Good & Clean

Governance yang secara normati& dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan"

badan dunia. Ia merupakan alternati& dari sistem pemerintahan lain seperti totalitarinisme

komunis atau otoritarianisme militer yang sempat populer di negara"negara dunia ketiga di masa

perang dingin.

ada dasarnya konsep Good & Clean Governance memberikan rekomendasi pada sistem

pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara swasta, dan masyarakat madani $civil society*.

Good & Clean Governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut

pengaturan negara ang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani $civil society*

dan sektor swasta. #esepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan

lembaga"lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya,

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

%antosa menjelaskan bahwa Governance sebagaimana dide&inisikan UND adalah pelaksanaan

politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola maslah"maalah bangsa. elaksanaan

kewenangan tersebut bisa dikatakan baik $good atau sound* jika dilakukan dengan e&ekti& dan

e&isien, responsi& terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta

transparan $Mas /hmad %antosa, '((), h. 52*.

%esuai dengan pengertian di atas, maka pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan

yang baik dalam ukuran proses maupun hasil"hasilnya. %emua unsur dalam pemerintahan bisa

bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, pemperoleh dukungan dari rakyat dan lepas

dari gerakan"gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan.


3/32

emerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang

sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari

pemerintahan. emerintahan itu dapat dikatakan baik, jika produkti& dan memperlihatkan hasil

dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produkti&itas maupun

dalam daya belina, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman,

tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik. %emua indikator itu diukur dengan

paradigma pemerataan, sehingga kesenjangan itu secara dini terus diperkecil. roses pelaksanaan

pembangunan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan

penuh transparansi serta didukung dengan manajemen yang akuntabel.

Good & Clean Governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar

pendukungnya dapat ber&ungsi secara baik yaitu negara sektor swasta, dan masyarakat madani

$civil society*. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan

dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. %ektor swasta sebagai pengelola sumber daya di

luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha

pengelolaan sumber daya tersebut. enerapan cita Good & Clean Governance pada akhirnya

mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.


4/32

PRINSIP-PRINSIP GOOD & CLEAN GOVERNANCE

#endati diawali oleh tawaran badan"badan international, namun cita Good & Clean

Governance kini sudah menjadi bagian diskursus serius dalam wacana pengembangan paradigma

birokrasi dan pembangunan ke depan. Dari berbagai hasil kajiannya, 0embaga /dministrasi Negara $0/N* telah menyimpulkan sembilan $1* aspek &undamental dalam perwujudan Good &

Clean Governance, yaitu-

• Partisipasi $ Participation*

• Penegakan Hukum $6ule o& 0aw*

•

Transparansi $ransparency*

• Responsif $6esponsi+eness*

• Orientasi Kesepakatan $Consensus Orientation*

• Keadilan $ !uity*

• fektivitas $ ffectiveness* dan fesiensi $ fficiency*

• "kuntabilitas $ "ccountability*

• #isi $trategis $$trategic #ision*

1. PARTISIPASI (PARTICIPATION)

%emua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung

maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. artisipasi

menyeluruh mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstrukti&.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam


5/32

sektor"sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus

diminimalisir.

aradigma birokrasi sebagai center for public service harus diikuti dengan deregulasi

berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan e&ekti& dan e&isien. idak

cukup hanya dengan itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa

birokrat menjadi pelayan masyarakat $ public server *, dengan memberikan pelayanan yang baik,

memiliki perhatian yang humanis terhadap client%nya, memberikan pelayanan yang e&isien, tepat

waktu serta dengan biaya murah, sehingga mereka memiliki legitimasi dari masyarakat. Inilah

berbagai persyaratan utama untuk mewujudkan cita Good & Clean Governance dalam konteks

memperbesar partisipasi masyarakat. #arena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan

cepat, tanpa partisipasi penuh dari warganya.

2. PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW)

artisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan"perumusan kebijakan publik

memerlukan sistem dan aturan"aturan hukum. anpa diimbangi oleh sebuah hukum dan

penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.

Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah

sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.

%ehubungan dengan itu, %antosa $'((), h. 57* menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita

Good & Clean Governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of la,

dengan karakter"karakter antara lain sebagai berikut-

a. %upermasi hukum $t'e supremacy of la*

b. #epastian hukum $legal certainty*

c. 8ukum yang responsi&

d. enegakkan hukum yang konsisten dan non"diskriminati&

e. Independensi peradilan

3. TRANSPARANSI (TRANSPARENC)


6/32

%alah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus"

kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rejimi kekuasaannya. #orupsi sebagai

tindakan, baik dilakukan indi+idu maupun lembaga yang secara langsung merugikan negara,

merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju cita Good & Clean Governance,

karena selain merugikan negara korupsi bisa menghambat e&ekti&itas dan e&isiensi proses

birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama Good & Clean Governance.

%alah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah

manajemen pemerintahan yang tidak transparan. 9leh karena itu Michael :amdessus $)117*,

dalam salah satu rekomendasinya pada BB untuk membantu pemulihan $recovery*

perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi

keuangan negara pengelolaan uang negara di bank sentral $BI*, serta transparansi sektor"sektor

publik.

ihak IM! memang sangat serius dalam mempertahankan kebijakan pemberantasan korupsi

untuk membantu proses recovery ekonomi, karena walaupun sudah menjadi &enomena

uni+ersial, tapi di Indonesia, korupsi sudah menimbulkan e&ek metastarik, yakni penyebaran ke

seluruh elemen birokrasi pemerintahan, dari puncak pimpinan sampai pada pegawai yang paling

rendah sekalipun.

;a&&ar menyimpulkan setidaknya ada delapan $5* aspek mekanisme pengelolaan negara yang

harus dilakukan secara transparan, yaitu-

• enetapan posisi, jabatan atau kedudukan

• #ekayaan pejabat publik

• emberian penghargaan

• enetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan

• #esehatan

• Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik

• #eamanan dan ketertiban

• #ebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

4. RESPONSIF (RESPONSIVENESS)


7/32

%alah satu asas &undamental menuju cita Good & Clean Governance adalah responsi&, yakni

pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan"persoalan masyarakat. ;a&&ar

menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu

mereka menyampaikan keinginan"keinginannya itu, tapi mereka secara proakti& mempelajari dan

menganalisis kebutuhan"kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan

strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut. %esuai dengan asas responsi&, maka setiap

unsur pemerintah harus memiliki dua etik, yakni etik indi+idual dan etik sosial. #uali&ikasi etik

indi+idual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas pro&esional.

%edangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensiti&itas terhadap berbagai kebutuhan

publik.

erkait dengan asas responsi& ini, pemerintah harus terus merumuskan kebijakan"kebijakan

pembangunan sosial terhadap semua kelompok sosial dalam karakteristik kulturalna dalam upaya

mewujudkan asas responsi& pemerintah harus melakukan upaya"upaya strategis dalam

memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok"kelompok masyarakat tanpa pandang bulu.

5. KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION)

/sas &undamental lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan

tugas"tugas pemerintahannya menuju cita Good & Clean Governance adalah pengambilan

keputusan secara konsensus, yakni pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan

semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. :ara pengambilan keputusan tersebut

selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen

komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan coercive poer $kekuatan

memaksa* dalam upaya mewujudkan e&ekti&itas pelaksanaan keputusan.

elaksanaan prinsip pada praktiknya sangat terkat dengan tingkat partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan

yang berlaku dalam sebuah sistem.

6. KESETARAAN DAN KEADILAN (EQUITY)


8/32

erkait dengan asas konsensus, transparansi dan responsi&, good geovernance juga harus

didukung dengan asas e!uity, yakni kesamaan dalam perlakuan $treatment * dan pelayanan. /sas

ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini tergolong

bangsa yang plural, baik dilihat dari segi etnik, agama dan budaya. luralisme ini tentu saja pada

satu sisi dapat memicu masalah apabila diman&aatkan alam konteks kepentingan sempit seperti

primordialisme, egoisme, dan sebagainya. #arenanya prinsip e


9/32

/gar pemerintahan itu e&ekti& dan e&isien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas"

tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan"perencanaan yang sesui dengan

kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional

tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapa digerakkan dengan mudah, karena

program"program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. #emudian untuk memperoleh

partisipasi yang besar, para aparatur serta pejabat pemerintahan juga harus bersikap terbuka, dn

memberikan kesempatan dan pelayanan kepada mereka dengan baik dan mudah. %elain itu,

pemerintahan juga harus mampu menekan ancaman"ancaman eksternal yang dapat mengganggu

stabilitas politik dan keamanan, karena tanpa rasa aman yang tinggi, partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan sangat sulit diharapkan secara optimal. ;erakan"gerakan politik

untuk menekan para pengambil kebijakan dengan mengerahkan massa yang sangat rentan

dengan perilaku kekerasan, selain akan memperlambat proses pembangunan, juga akan

menyerap dana dan biaya yang tidak perlu, setidaknya untuk biaya pengamanan aset"aset negara

dan penumbuhan rasa aman pada masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan e&ekti&itas pemerintahan harus dilakukan secara

komprehensi&, tidak sekedar rekayasa internal untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya

sendiri, tapi juga harus diimbangi dengan pembinaan dan pertumbuhan sikap"sikap demokratis

masyarakat yang beradab dan anti kekerasan, karena gerakan"gerakan massa itu, jika disertai

dengan tindakan"tindakan anarkis dan kekerasan, justru akan melemahkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan. !enomena itu justru akan mengakibatkan pemerintahan itu tidak e&ekti&

dan tidak e&isien. 9leh sebab itu, pemahaman demokrasi yang salah satu wujudkan adalah

melakukan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, harus ditata sedemikian

rupa, agar proses tersebut tidak melanggar etika demokrasi yang beradab, dan tidak

menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga legitimasi pemerintahan yang dibangun

dengan sistem demokrasi tidak menimbulkan dampak"dampak yang mengurangi e&ekti&itas dan

e&isiensi pemerintahannya sendiri.

8. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)

/sas akuntabilitas menjadi perhatian dan sorotan pda era re&ormasi ini, karena kelemahan

pemerintahan Indonesia justru dalam kualitas akuntabilitasnya itu. /sas akuntabilitas berarti


10/32

pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikanya delegasi dan

kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. %etiap pejabat publik

dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas

sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dintutut dalam asas akuntabilitas dalam upaya manuju

cita Good & Clean Governance.

engembangan asas akuntabilitas dalam kerangka Good & Clean Governance tiada lain agar

para pejabat atau unsur"unsur yang diberikan kewenangan mengelola urusan publik itu

senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan

##N. Dengan asas ini mereka terus memacu produkti&itas pro&esionalnya sehingga berperan

besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan publiknya.

%ecara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas +ertikal dan

akuntabilitas horisontal. /kuntabilitas +ertikal menyangkut hubungan antara pemegang

kekuasaan dengan rakyatnya antara pemerintah dan warganya. 6akyat melalui partai politik,

0%M dan institusi"institusi lainnyaberhak meminta pertanggungjawaban kepada pemegang

kekuasaan negara. emegang kekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan harus

menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan akan dialakukannya di masa yang akan

datang, sebagai wujud akuntabilitas manajerialnya terhadap publik yang memberi kewenangan.

#emudian akuntabilitas +ertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat harus

mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas"tugasnya terhadap atasan

yang lebih tinggi.

%ementara akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik

pada lembaga yang setara, seperti gubernur dengan D6D tingkat I, bupati dengan D6D

tingkat II, dan persiden dengan D6 pusat, yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh para

menteri sebagai pembantu presiden. %elain akuntabilitas pro&esional, para pejabat publik atau

unsur"unsur pengelola urusan umum dan kenegaraan juga harus memiliki akuntabilitas personal,

baik dalam aspek pro&esi dan kewenangan delegati&nya, maupun dalam aspek moralitasnya. 9leh

sebab itu setiap anggota D6 harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah

dilakukannya terhadap konstituennya. Demikian pula dengan pejabat publik dalam struktur

pemerintahan, harus mampu mempertanggungjawabkan kapabilitas dan loyalitas indi+idualnya,

baik dalam lingkungan pro&esi setaranya maupun terhadap atasannya. =ika mereka melakukan


11/32

pelangaran etika dan moralitas, mereka harus dengan berani mempertanggungjawabkan

pelanggarannya itu.

9. VISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION)

>isi strategis adalah pandangan"pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan

datang. #uali&ikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan Good & Clean Governance,

karena perubahan dunia dengan kemajuan tekologinya yang begitu cepat. Bangsa"bangsa yang

tidak memiliki sensiti&itas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan, tidak saja akan

tertinggal oleh bangsa lain di dunia, tapi juga akan terperosok pada akumulasi kesulitan,

sehingga proses recovery%nya tidak mudah. %alah satu contoh, kecerobohan bangsa Indonesia

dalam menerapkan kebijakan de+isa bebas di era )15("an, dan memberi peluang pada sektor

swastauntuk melakukan direct loan $pinjaman langsung* terhadap berbagai lembaga keuangan di

luar negeri, dengan tanpa memperhitungkan jadwal pembayaran yang rasional, telah

mengakibatkan krisis keuangan di akhir )11("an, yang mengakibatkan nilai tukar dolar

meningkat dan kurs rupiah anjlok. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang akan diambil saat

ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan.

idak hanya itu, berbagai gejala dan perkembangan yang terjadi di dunia luar harus dianalisis

dampak"dampaknya bagi bangsa ini, baik langsung saat ini, maupun di masa yang akan datang,

sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. =ika

tidak, maka bangsa kita akan dikagetkan lagi dengan dampak"dampak yang tidak diprediksikan

itu, sehingga banyak timbul berbagai kesulitan, baik ekonomi maupun aspek"aspek kehidupan

sosial lainnya. /spek lain yang lebih penting dalam koteks pandangan strategi untuk masa yang

akan datang, adalah perumusan"perumusan blueprint design kehidupan ekonomi, sosial dan

budaya untuk sekian tahun ke depan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak sekarang.

9leh sebab itu, sudah saatnya semua komponen bangsa bersatu padu memikirkan tentang

bangsanya ke depan, dan menunda bahkan mengeliminir sekat"sekat etnik, ras, budaya, agama,

bahkan &riksi"&riksi keagamaan yang menggiring ke arah &riksi aliran dan kepentingan politik.

%elama bangsa ini belum mampu menggalang persatuan dan kesatuan, dan terus menerus dalam


12/32

kon&lik, maka energi bangsa akan habis dengan kon&lik itu, tanpa sempat memikirkan dan

merumuskan blueprint bangsa ke depan.

Untuk mewujudkan cita Good & Clean Governance dengan asas"asas &undemental

sebagaimana telah dipaparkan di atas, setidaknya harus melakukan lima $?* aspek prioritas,

yakni-

() Penguatan *ungsi dan Peran +embaga Perakilan

0embaga perwakilan rakyat, yakni D6, DD, dan D6D harus mampu menyerap dan

mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mendelegasikannya pada eksekuti& untuk

merancang program"program operasional sesuai rumusan"rumusan yang ditetapkan dalam

lembaga perwakilan tersebut. #emudian, lembaga perwakilan $D6 dan D6D* terus

melakukan &ungsi kontrolnya terhadap lembaga eksekuti&, sehingga seluruh gagasan dan aspirasi

yang dikehendaki rakyat melalui para wakilnya itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh

perangkat lembaga eksekuti&.

%elain itu, &ungsi kontrol D6 dan D6D juga harus dilakukan untuk mengawasi

akuntabilitas proses pelaksanaannya, sehingga terhindar dari berbagai bahaya internal, "yakni

pelayanan yang tidak obyekti&, penggunaan wewenang dan keuasaan untuk kepentingan pribadi,

kelompok, golongan atau pertai politiknya" sehingga terwujud pemerintahan yang bersih,

legitimat, dan dapat menggerakkan partisipasi rakyat dalam pembanguna.

!ungsi"&ungsi ini, pada masa orde baru tidak sepenuhna berjalan, karena pemberian

kewenangan pada presiden yang terlalu besar, baik untuk recall anggota D6, penelitian khusus

calon anggota dewan, bahkan ada kewenangan presiden untuk mengawasi serta membubarkan

partai politik, membuat daya tawar para anggota dewan di hadapan presiden menjadi sangat

lemah, padahal justru lembaga kepresidenan itu merupakan lembaga yang harus diawasi dan

dikontrolnya. Berbagai pembaharuan sejak era re&ormasi menjadikan proses re+italisasi lembaga"

lembaga perwakilan memiliki peluang yang sangat besar. Bahkan sekarang telah terjadi

perubahan pendulum kekuasaan dari eecutive 'eavy menjadi legislative 'eavy yang sebenarnya

juga tidak baik dalam pendewasaan demokrasi di Indonesia.

-) Kemandirian +embaga Peradilan

#esan yang paling buruk dari pemerintahan orde baru adalah ketidakmandirian lembaga

peradilan. Inter+ensi eksekuti& terhadap yudikati& masih sangat kuat, sehingga peradilan tidak


13/32

mampu menjadi pilar terdepan dalam menegakkan asas rule of la. 8akim, jaksa dan polisi tidak

bisa dengan leluasa menetapkan perkara, sehingga mereka tidak mampu menampilkan dirinya

sebagai t'e prop'et of la. 4ra re&ormasi sebagai era pembaharuan nampaknya masih belum

memberikan angin segar bagi independensi lembaga peradilan, karena mainstream pembaharuan

independensi lembaga peradilan sampai saat ini belum jelas. roduk monumental dari

pemerintahan pasca orde baru belum menyentuh pemisahan antara Departemen #ehakiman

dengan Mahkamah /gung secara maksimal hingga posisi hakim masih terkesan ambigu dalam

kedudukannya sebagai badan yudikati& dan kepanjangan tangan eksekuti&. 0ahirnya UU no. '5

tahun )111 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme pun

belum mengubah citra pemerintah menjadi lebih baik karena belum diikuti oleh political action

yang serius dalam pemberantasan ##N. %ementara konsep peradailan yang bersih dan

pro&esional belum jelas, dan baru menjadi wacana atau diskursus di sekitar kalangan akademisi

serta praktisi hukuman yang peduli terhadap .udicial independence. Untuk mewujudkan Good &

Clean Governance lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, pro&esional dan

bersih menjadi persyaratan mutlak.

/) "paratur Pemerinta' yang Profesional dan Penu' 0ntergritas

Birokrasi di Indonesia tidak hanya dikenal buruk dalam memberikan pelayanan publik, tapi

juga telah memberi peluang berkembangnya praktik"praktik kolusi, korupsi dan nepotisme

$##N*. Dengan demikian, pembaharuan konsep dan mekanisme kerja birokrasi merupakan

sebuah keharusan dalam proses menuju cita Good & Clean Governance. =ajaran birokrasi harus

diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan pro&esionalitas baik, memiliki integritas, berjiwa

demokratis, dan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat

yang dilayaninya. #arena itu paradigma pengembangan birokrasi ke depan harus diubah menjadi

birokrasi populis, yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan

rakyat, serta memiliki intergritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan

pelayanan yang prima.

1) 2asyarakat 2adani 3Civil $ociety4 yang Kuat dan Partisipatif

erwujudan cita Good & Clean Governance juga menyaratkan partisipasi masyarakat sipil

yang kuat. roses pembangunan dan pengelolaan negara tanpa melibatkan masyarakat madani

$civil society* akan sangat lamban, karena potensi terbesar dari sumber daya manusia justru ada

di kalangan masyarakat ini. 9leh sebab itu, berbagai kebijakan hukum harus memberi peluang


14/32

pada masyarakat untuk berpartisipasi, idak saja dalam sektor"sektor kegiatan ekonomi dan

politik, tapi juga dalam proses perumusan kebijakan"kebijakan publik. Masyarakat mempunyai

hak atas in&ormasi, mempunyai hak untuk menyampaikan usulan, dan juga mempunyai hak

untuk menyampaikan usulan, dan juga mempunyai hak untuk melakukan kritik terhadap

berbagai kebijakan pemerintahan yang tidak menguntungkan, baik melalui lembaga perwakilan,

pers maupun penyampaian secara langsung dalam bentuk dialog"dialog terbuka dengan 0%M,

artai olitik, 9rganisasi Massa, atau institusi sosial lainnya.

5) Penguatan 6paya Otonomi 7aera'

%alah satu kelemahan dari pemerintahan masa lalu adalah kuatnya sentralisasi kekuasaan

pada pemerintah pusat, sehingga potensi"potensi daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

#ebijakan ini telah menimbulkan ekses yang amat parah, karena banyak daerah yang amat kaya

dengan sumber daya alamnya, justru menjadi kantong"kantong kemiskinan nasional. 9leh sebab

itulah, pada era re&ormasi ini, para pengelola negara telah melahirkan UU No. '' tahun )111,

tentang otonomi daerah dan telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan

pengelolaan sektor"sektor tertentu, seperti sektor kehutanan, pariwisata, kooperasi, pertanian

pendidikan dan lainnya. Dengan kewenangan itu, daerah akan menjadi kuat dan dinamis,

terutama daerah"daerah yang miskin dengan sumber daya alamnya, karena harus memacu

endapatan /sli Daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya. %alah satu yang harus diperkuat

untuk mewujudkan otonomi daerah yang e&ekti&, selain penguatan %DM, adalah komposisi

anggota D6D yang harus kuat, karena c'eck and balance terhadap jalannya pemerintahan

sangat tergantung pada kekuatan lembaga perwakilan daerah tersebut dalam menjalankan

&ungsinya.


15/32

GOOD & CLEAN GOVERNANCE

DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik $Good & Clean Governance*

dan pembangunan regional menjadi topik utama di 6nited 8ations Cantre for Regional

7evelopment $UN:6D* sejak pertemuan Nagoya tahun )15). 8al tersebut diikuti dengan

perhatian yang lebih mendalam terhadap berbagai pandangan dan pengalaman negara"negara

dalam mendesain dan mengimplementasikan program"program pembangunan. Berbagai literatur

tentang desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Walter 9. 9yugi memberikan penekanan

bahwa desentralisasi merupakan prasyarat bagi terciptanya Good & Clean Governance. Dasar

asumsinya adalah bahwa Good & Clean Governance menyangkut situasi di mana terdapat

pembagian kekuasaan $ poer s'aring * antara pusat dan daerah dalam proses pengambilankeputusan. emerintahan lokal sebagai salah satu bentuk desentralisasi memberikan kontribusi

bagi local self%government , dengan asumsi bahwa local self%government juga memiliki makna

tersebut. /lasan lainnya adalah bahwa pemerintahan lokal akan memelihara berbagai penerimaan

masyarakat $ grassroot * terhadap demokrasi.

erubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desantralisasi,

dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan pemerintahan daerah $eksekuti&* ke poer

s'aring antara eksekuti& dan legislati& daerah, harus ditindaklanjuti dengan perubahan

manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi

perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan

internal organisasi pemerintah ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan

dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan pemerintahan ke masyarakat.

Dalam rangka membangun Good & Clean Governance di daerah prinsip"prinsip &undamental

yang menopang tegaknya Good & Clean Governance harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa

terkeculai. enyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul"betul akan terealisasi

dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip"prinsip Good & Clean Governance.

Bahkan sebenarnya otonomi daerah dengan berbagai seluk beluknya seperti yang telah

dijelaskan dalam bab sebelum ini telah memberikan ruang yang lebih kondusi& bagi terciptanya

Good & Clean Governance.

KESIMPULAN


16/32

;ood go+ernance adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai"nilai yang

mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai"nilai

itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dalam mewujudkan nilai tersebut kita harus melaksanakan beberapa aspek yang dapat

dikatakan sangat &undamental, diantaranya -

• Partisipasi $ Participation*

• Penegakan Hukum $6ule o& 0aw*

• Transparansi $ransparency*

• Responsif $6esponsi+eness*

• Orientasi Kesepakatan $Consensus Orientation*

• Keadilan $ !uity*

• fektivitas $ ffectiveness* dan fesiensi $ fficiency*

• "kuntabilitas $ "ccountability*

• #isi $trategis $$trategic #ision*

%elain dari kesembilan aspek tersebut, kita juga harus mempertimbangkan aspek lainnya,

seperti, enguatan !ungsi dan eran 0embaga erwakilan, #emandirian 0embaga eradilan,

/paratur emerintah yang ro&esional dan enuh Intergritas, Masyarakat Madani $:i+il %ociety*

yang #uat dan artisipati&, enguatan Upaya 9tonomi Daerah

/pabila kesmua aspek tersebut dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, baik kehodupan

sehari"hari maupun kehidupan kepemerintahan, maka cita ;ood @ clean ;o+ernance dapat kita

wujudkan.


17/32

Pe!e"#$% G'e"(e#

emerintah atau 99Government: dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Ahe

aut'oritative direction and administration of t'e affairs of men;omen in a nation, state, city,

etc: $pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam sebuah

negara, negara bagian, kota, dan sebagainya*. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan

governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan

yang baik.

Di satu sisi istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang

lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan, perusahaan

atau organisasi kemasyarakatan, /pabila istilah ini dirujuk pada asli kata dalam bahasa Inggris-

governing f maka artinya adalah mengarahkan atau mengendalikan, #arena itu gooc governance


18/32

dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi

masalah publik. 9leh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi

pemerintahan, tetapi jugs pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi

nonpe"merintah dan sektor swasta. %ingkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak hanya

ditujukkan kepada penyelenggara negara atau pemerintah, me"lainkan juga pada masyarakat di

luar struktur birokrasi pemerintahan.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah

baik dalam proses maupun hasilnya. %emua unsui dalam pemerintahan bisa bergerak secara

sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari

gerakan"gerakan an"arkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. emerintahan

juga bisa dikatakan baik jika produkti& dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan

ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produk"ti+itas maupun dalam daya belinya

kesejahteraan spiritualnya meningkal dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa

kebangsaan yang tinggi.))C

%ecara umum istilah good go+ernance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait

dengan tindakan atau tingkah laku yang bersi&at mengarahkan, mengendalikan, atau

mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai"nilai tersebut dalam kehidupan sehari"

hari. Menurut /ndi !aisal Bakti, istilah good go+ernance memiliki pengertian pengejawantahan

nilai"nilai luhur dalam mengarakan warga Negara kepada masyarakat dan pemerintahan yang

berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan damai. %enada dengan Bakti, %antosa

menjelaskan bahwa good go+ernance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi

dalam mengelola masalah"masalah bangsa. elaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan

baik jika dilakukan dengan e&ekti& dan e&isien, responsi& terhadap kebutuhan rakyat, dalam

suasana demokratis, akuntabel serta transparan.%ebagai sebuah paradigm pengelolaan lembaga

Negara, clean and good go+ernance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua

unsur yang saling terkait yaitu negara dan masyarakat madani yang di dalamnya terdapat sektor

swasta.''C

1[1] Srijanti,dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.( Jakarta : Graha

Ilmu, !!" #

http://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.htmlhttp://fauzurr.blogspot.com/2012/07/makalah-good-governance.html


19/32

enerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat

mendasar-

a. untutan eksternal- engaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan Good

governance) Good Govermence telah menjadi ideologi baru negara dan lembaga donor

internasional dalam mendorong negara"negara anggotanya menghormati prinsip"prinsip ekonomi

pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional. Istilah good governance

mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun )11("an, seiring dengan interaksi antara

pemerintah Indonesia dengan negara"negara luar dan lembaga"lembaga donor yang menyoroti

kondisi objekti& situasi perkembangan ekonomi dan politik daiam negeri Indonesia.

b. ntutan internal- Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya

krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya .use of poer yang terwujud dalam bentuk

##N $korupsi, kolusi, dan spotisme* dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek

kehidupan. roses c'eck and balance tidak terwujud dan dampaknya lenyeret bangsa Indonesia

pada keterpurukan ekonomi dan ancaman isintegrasi. Berbagai kajian ihwal korupsi di Indonesia

memperlihatkan Drupsi berdampak negati& terhadap pembangunan melalui kebocoran,


20/32

0embaga /dministrasi Negara $0/N* merumuskan sembilan aspek &undamental dalam

good go+ernance yang harus diperhatikan yaitu -

). artisipasi $participation*

%emua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik

langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

artisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan

berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstrukti&.

'. enegakan 8ukum $rule o& law*

artisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan"perumusan kebijakan publik

memerlukan sistem dan aturan"aturan hukum. anpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan

penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang

anarkis. %antoso menegaskan bahwa proses mewujudkan cita"cita good go+ernance, harus

diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule o& law dengan karakter"karakter sebagai

berikut -

a. %upremasi hukum

b. #epastian hukum

c. 8ukum yang responsiti&

d. enegakan hukum yang konsisten dan non diskriminati&

e. Independensi peradilan

E. ransparansi $transparency*

ransparansi $keterbukaan umum* adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good

go+ernance. /kibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah

terjerembab dalam kubangan korupsi yang berkepanjangan dan parah. Untuk itu, pemerintah

harus menerapkan transparansi dalam proses kebijakan publik. Menurut ;a&&ar, terdapat 5

$delapan* aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu -

a. enetapan posisi, jabatan dan kedudukan

b. #ekayaan pejabat publik


21/32

c. emberian penghargaan

d. enetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan

e. #esehatan

&. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik

g. #eamanan dan ketertiban

h. #ebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

3. 6esponsi& $responsi+e*

/&&an menegaskan bahwa pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat"

masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginannya, tetapi mereka secara

proakti& mempelajari dan menganalisa kebutuhan"kebutuhan masyarakat, untuk kemudian

melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

?. #onsesus $consesus*

rinsip ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses

musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan

sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga

akan memiliki kekuatan memaksa bagi semuakomponen yang terlibat untuk melaksanakan

keputusan tersebut.

2. #esetaraan $e


22/32

menyangkut dua dimensi yakni akuntabilitas +ertikal yang memiliki pengertian bahwa setiap

pejabat harus mempertanggung jawabkan berbagai kebijakan dan pelaksanaan tugas"tugasnya

terhadap atasan yang lebih tinggi, dan yang kedua akuntabilitas horisontal yaitu

pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara.

1. >isi %trategis

>isi strategis adalah pandangan"pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan

datang. idak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang

memiliki jabatan publik atau lembaga pro&esional lainnya, harus memiliki kemampuan

menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.33C

2.3 Kon!"# Goo$ Go%!&n'n!

emerintah atau government dalam bahasa Inggris adalah- Ahe au'oritative direction and

administration of t'e affairs of men;omen in a na%loft, state, city, etc): /tau dalam bahasa

Indonesia berarti Aengarahan dan idministrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam

sebuah neg"ira, negara bagian, kota, dan sebagainya.A Bisa juga berarti :T'e governing 4Ody of

nation, state, city, etc): /tau lembaga atau badan yang menyeleng"arakan pemerintahan negara,

negara bagian atau kota, dan sebagainya.

%edangkan istilah AkepemerintahanA atau dalam bahasa Inggris :governance: adalah :T'e

act, fact, manner of governing,: berarti- tindakan, &akta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan

pemerintahan.A Dengan demikian 9governance adalah suatu kegiatan $proses*, sebagaimana

dikemukakan oleh #ooiman $l11E* bahwa govrrnanco lebih merupakan A...serangkaian proses

interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan inter+ensi pemerintah atas kepentingan"

kepentingan tersebut.F

Istilah :governance: tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga

mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarah"an, pembinaan penyelenggaraan serta bisa

juga diartikan pemerintahan. 9leh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public

governance, private governance, corporate governance, dan banking governance) Governance

5[5] Ibid, hlm. 1676


23/32

sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan

sebutan kepemerintahan atau tata kelola, se"dangkan praktik terbaiknya disebut kepemerintahan

atau tata kelola yang baik 3good governance4)

%ecara konseptual, pengertian kata baik 3good4 dalam istilah kepemerintahan yang baik

3good governance4 mengandung dua pemahaman-

a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginanGkehendak rakyat, dan nilai"nilai yang dapat

meningkatkan kemampuaa rakyat dalam mencapai tujuan $nasional* kemandirian, pembangunarr

berkelanjutan, dan keadilan sosial.

b. /spek &ungsional dari pemerintah yang e&ekti& dan e&isien dalam pelaksanaan tugasnya untuk

mencapai tujuan tersebut.

%elanjutnya, lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa good governance berorientasi

pada-

a. 9rientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.

b. emerintahan yang ber&ungsi secara ideal, yaitu secara e&ekti& dan e&isien dalam melakukan

upaya mencapai tujuan nasional. 9rientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam

kehidupan bernegara dengan ele men"elemen konstitusinya seperti- legitimacy $apakah

pemerintah dGpi"lih oleh dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya*, accountability scur%ing of

'uman rig't, autonomy, and devolution of poer dan assurance of civian control) %edangkan

orientasi kedua, bergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan

administrasinya ber&ungsG so cara e&ekti& dan e&isien.

0embaga /dministrasi Negara $'(((* menyimpulkan bahwa wujud gooey governance

adalah menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta e&isien

dan e&ekti&, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstrukti& diantara domain domain

negara, sektor swasta, dam masyarakat.

%elain itu, eraturan emerintah Nomor )() ahun '((( merumuskan arti good go+ernance

sebagai berikut- #epemerintahan yang mengemban menerapkan prinsip"prinsip pro&esionalitas,

akuntaDintas, transparansi, *dayanan prima, demokrasi, e&isiensi, e&ekti+itas, supremasi hukum,

dan lapat diterima oleh seluruh masyarakat.A


24/32

Dengan demikian, pada dasarnya pihak"pihak yang berkepentingan lalam kepemerintahan

3governance stake'olders4 dapat dikelompokkan rienjadi tiga kategori, yaitu -

). NegaraGemerintahan. #onsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan,

tetapi lebih jauh darr itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

'. %ektor %wasta. elaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang akti& dalam interaksi

sistem pasar, seperti- industri pengelolaan perda"gangan, perbankan, dan koperasi, termasuk

kegiatan sektor in&ormal.

E. Masyarakat Madani. #elompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di

antara atau di tengah"tengah antara pemerintah dan perorangan, yang mencakup baik

perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan

ekonomi.

2.4 K'&'*!*# D''& Goo$ Go%!&n'n!

/da tiga karakteristik dasar good governance=

). Diakuinya semangat pluralisme. /rtinya, pluralitas telah menjadi se"buah keniscayaan yang

tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi.

Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati 3given4 dalam kehidupan. lural"

isme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstrukti& dan dinamis, dan merupakan

sumber dan moti+ator terwujudnya kreati+itas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat

perbedaan. %atu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang

kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusi& dan kemampuan 3ability4

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan, identitas sejati atas

parameter"parameter otentik agama tetap terjaga.

-) ingginya sikap lolcransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama

lain. %ecara sederhana, oleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai

pendapat dan pendirian orang lain. %enada dengan hal itu, Huraish %hihab menyatakan bahwa

agama tidak semata"mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga

mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling

menghormati.


25/32

E. egaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekadar kebebasan dan persaingan, demokrasi

juga merupakan suatu pilihan untuk bersama"sama membangun dan memperjuangkan

perikehidupan warga dan ma"syarakat yang semakin sejahtera.

Masyarakat madani mempunyai ciri"ciri ketakwaan yangtinggi kepada uhan, hidup berdasarkan

sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, menga"malkan nilai hidup modern dan progresi&,

mengamalkan nilai kewarganega"raan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang

luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui

kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.??C

2.5 Pe!e"$% K"/*)$

Menurut #artini #artono korupsi adalah tingkah laku indi+idu yang menggunakan

wewenang mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara.

a. A)%0 /)/0 ,"/*)$ -$ e!%"% e",e(%!

%esungguhnya sejarah perkembangan korupsi beserta upaya pemberatasannya, terutama

dalam skala mega, sudah berlangsung sejak tengah dasawarsa )1?("an. Dimulai ketika terjadi

abuse o& power oleh menteri ekonomi kala itu, Iskak jokroadisuryo, pada #abinet /li

%astroamidjojo I. #orupsi berupa pemberian lisensi impor dari olitik Benteng dengan tak

memberikannya kepada pengusaha pribumi yang kompeten dan diberikan kepada konco"

konconya. 0isensi"lisensi tersebut akhirnya dijual kepada pengusaha keturunan :ina, sehingga

dikenal istilah pengusaha /li"Baba.

M Burhanuddin 8arahap yang bekerja sama dengan NI /D mengambil kebijakan

antikorupsi yang e&ekti&, yakni meluruskan pelaksanaan olitik Benteng. #arena kabinet ini

umurnya pendek, upaya penegakan pemerintahan bersih tenggelam dengan suasana kon&lik

politik antarpartai dalam #onstituante yang akhirnya residen %oekarno membubarkan

#onstituante itu pada ? juli )1?1. ada saat yang hampir sama, %oekarno melakukan

nasionalisasi perusahaan asing. #arena ketidaksiapan dalam mengisi pengganti manajemen dari

3[3] I&id Srijanti,dkk.


26/32

asing ke tangan nasional, maka dari sini pula sejarah bancakan perusahaan negara $belakangan

dikenal BUMN*, banyak dilakukan pihak"pihak partai.

#edahsyatan korupsi mengalami momentum pada pemerintahan lebih E( tahun 9rde

Baru. Di mulai korupsi skala mega yang dialami ertamina $)17?* dengan kerugian diperkirakan

sekitar )',? miliar dolar /% tanpa ada tindakan hukum kepada pihak"pihak yang terlibat.

#emudian dengan mengalirnya dana utang luar negeri rata"rata ? miliar dolar /% per tahun $saat

lengser ak 8arto stok utang sekitar 7( miliar dolar /%*, in+estasi langsung perusahaan asing,

eksploitasi sumber daya alam $terutama migas dan hutan* yang menjadi sumber dana domestik

yang kolosal, maka pertumbuhan dan perkembangbiakan jenis korupsi dari yang tradisional

$upeti, sogok, perkoncoan, premanisme, dll* maupun bentuk baru $kolusi birokrat"pengusaha,

kolusi bankir"pengusaha, ma&ia peradilan, penggelapan pajak, komersialisasi jabatan, kick"back

dan mark"up proyek"proyek, rekayasa &inansial, monopoli"oligopoli serta monopsoni"oligopsoni

komoditas strategis, dst*.

#esemua itu menjadikan potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai )' persen

menjadi hanya 7 persen per tahun. erkiraan kebocoran anggaran bisa mencapai E( persen

hingga lebih dari ?( persen. ada saat krisis tahun )177 terjadi capital &light. %impanan orang

Indonesia di luar negeri akibat pelbagai kebocoran alias korupsi tersebut menurut usat Data

Bisnis Indonesia $DBI* sekitar 5? miliar dolaar /% $atau sekitar 6p 7?( triliun*. Upaya

pembentasan korupsi kala 9rba sejak awal sudah ada. Mulai dengan adanya #omisi 3 dengan

penasihatnya mantan Wapres Bung 8atta. Namun rekomendasinyapun tak digubris. #emudian di

luar Badan emeriksa #euangan $B#* yang telah tercantum dalam UUD 3?, pemerintah

%oeharto membentuk Inspektorat =enderal di tiap lembaga negara dan Badan emeriksa

#euangan dan embangunan $B#* sebagai kontrol yang dikendalikan langsung presiden.

Namun e&ekti+itasnya bukan hanya diragukan bahkan menjadi sumber kobocoran baru

dengan terjadinya pengaturan laporan keuangan dan pelbagai bentuk ##N. /khirnya B# pun

menjadi mandul dan malahan menjadi pengganda kebocoran. Wapres yang &okus kepada

pengawasan serta juga ada menko dan menneg /N yang juga bertugas untuk pengawasan pun

hampir tak pernah terdengar kiprahnya. Barangkali semua itu karena si&at pemerintahan dan


27/32

sistem politik otoritarian dan sentralistik sehingga sistem check and balance dari D6 maupun

yudikati& menjadi lumpuh. ers pun dibungkam bahkan para akti+is kritis pun banyak ditangkap.

6e&ormasi yang dilakukan sejak )115 hingga sekarang juga baru menyentuh secara

politik. Dan korupsi pun makin mengalami rami&ikasi baik +ertikal $menyebar ke daerah*

maupun horiJontal $bukan hanya di pemerintah dan lembaga yudikati& tapi juga ke D6*

sehingga popular dengan adanya korupsi berjamaah. Modus operandinya di samping yang

tradisional dan modern tak pernah hilang bahkan tipikal pascamodern pun bermunculan seperti

lenyapnya keuangan negara ratusan triliun karena gelontoran dana rekap perbankan. #emudian

pembobolan bank $skala triliunan antara lain BNI, Mandiri*, illegal logging, illegal &ishing,

penyelundupan komoditas strategis $migas, gula, beras, dst*. Kang lebih baru adalah politik uang

dalam sistem politik di pusat $#U, pemilihan ketua partai, promosi jabatan di pemerintahan dan

BUMN, dst*, di daerah $pilkada oleh D6D maupun pilkada langsung*, dan masih banyak lagi.

Upaya pemberantasan korupsi di masa re&ormasi ini dimulai momentum dengan adanya

kebebasan pers dan kebebesan politik umumnya.

Dalam pelembagaannya dimulai dengan pembentukan #omisi emeriksaan #ekayaan

ejabat Negara $##N* yang mulai terjadi sedikit gereget dengan terungkapnya da&tar

kekayaan berbagai pejabat tinggi yang abnormal. Misalnya terungkapnya misteri kekayaan =aksa

/gung M/ 6ahman dan pejabat lainnya meski satu pun dari temuan itu tak ada tindak lanjut

secara hukum. Malahan oleh pemerintahan Megawati ##N ini pun dibubarkan dan

dintegrasikan kepada #omisi emberantasan indak idana #orupsi $##*. ada

pemerintahan Megawati keberadaan ## ini pun sulit berperan, karena konon sulitnya

pemberian iJin bagi pejabat untuk diperiksa.

Baru sejak pemerintahan %BK sedikit terkuak harapan dengan lebih lancarnya iJin

tersebut dengan mulai adanya pemeriksaan $misal kasus #U dan Bank Mandiri* bahkan juga

mulai ada yang di+onis $kasus pimpinan D6D %umbar dan pejabat daerah lainnya, kasus

;ubernur /bdullah uteh dan #haris Walid*. atut dicatat dengan sedikit ada harapan ini, tak

luput dari peran B# sejak dipimpin Billy =oedono dan diteruskan oleh /nwar Nasution yang

menguak data"data penyelewengan skala mega di pelbagai lembaga strategis. Namun, kesan


28/32

masih memburu kasus sensiti& secara politis dalam pemberantasan korupsi ini masih belum

pupus, karena untuk kasus lebih kolosal semisal kasus B0BI yang nilainya puluhan triliun masih

belum tersentuh sama sekali.

Dengan perkembangan tersebut, Indonesia menurut berbagai lembaga pemeringkat

internasional sejak awal tahun 1("an hingga sekarang selalu masuk kategori negara terkorup.

;ejala korupsi ini seperti belum terbersit harapan untuk pemberantasannya. 8al ini karena

korupsi telah kadung menjadi kebudayaan.22C

8al"hal yang menyebabkan terjadinya korupsi antara lain-

). #emiskinan

#orupsi dengan latar belakang kemiskinan berasal dari kebutuhan.

'. #ekuasaan

#ekuasaan sering membuat orang bertindak sewenang"wenang dan mengambil keuntungan

dengan kekuasaan yang dimilikinya.

E. Budaya

Dari hasil penelitian ro&. oshiko #inoshita, ;uru Besar Uni+ersitas Waseda =epang

mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan sistem keluarga besar, yaitu

masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula

dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar itu.

3. #etidaktahuan

Ini adalah alasan yang mengada"ada karena dana yang diberikan sering tidak diketahui

peruntukannya. #arena tidak tahu dan tidak perlu mencari tahu maka ketika ada masalah dana

tersebut dijadikan sebagai korupsi.

?. 6endahnya kualitas moral masyarakat

2. 0emahnya kelembagaan politik suatu negara

#elembagaan yang pertama adalah sistem hukum dan penerapannya. =ika kasus korupsi tidak

ditangani sungguh"sungguh maka akan mengembangkan nilai dimata publik bahwa korusi

FamanF dilakukan asal membayar Fharga tertentuF.

5. Menjadi penyakit bersama.

8[8] 9idin S 9amanhuri, Kompleksitas Korupsi , (gr :Pengamat knmi Plitik dan Guru esar knmi IP,sum&er ;ini agung ;ra&w $GP #


29/32

%ebagai sebuah penyakit maka dengan cepat menular dari kawasan satu kekawasan lain.

b. D%(*%, ,"/*)$

Beberapa hal yang diakibatkan dari korupsi antara lain menimbulkan-

). #egagalan mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

'. Menular kesektor swasta dalam bentuk usaha mengejar laba dengan cepat dan berlebihan,

menyisihkan in+estor baru dan mengurangi pertumbuhan sektor swasta.

E. #enaikan harga administrasi karena pembayar pajak membayar beberapa kalilipat untuk

pelayanan yang sama.

3. Mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik.

?. Merusak moral aparat pemerintah.

2. Menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan yang akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah.

7. ribadi yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak mau berkorban untuk kemakmuran bersama

di masa mendatang.

2.6 H//!% %#%"% C0e% %- G- G'e"%e -e!% !e"%,% A#$ K"/*)$

:lean and good go+ernance meniscayakan adanya transparansi disegala bidang. 8al ini

untuk mengikis budaya korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran dalam penggunaan

uang negara untuk kepentingan indi+idu atau golongan bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam menciptakan situasi perang terhadap korupsi Didin % Damanhuri menyusun grand

design-

Pe"#%(% apapun kebijakan antikorupsi yang diambil, haruslah disadari bahwa kebijakan dan

langkah"langkah tersebut hendaknya ditempatkan sebagai totok nadi yang strategis,

berkelanjutan, dan paling bertanggung jawab di antara semua langkah total &ootball, esta&et dari

semua pihak yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, baik dari kaum agamawan, akademisi,

parlemen, 0%M, pers, dunia internasional, dan seterusnya


30/32

Ke-/% menghindari politik belah bambu yang menggunakan ##, #ejaksaan, dan olri

untuk memburu pihak"pihak yang secara politis harus dikalahkan dan membiarkan pihak"pihak

yang dianggap kawan politik.

Ke#$!% keseriusan untuk mencari solusi terbebasnya NI dan olri dari dunia politik dan bisnis

secara tuntas.

Kee(*%# eu&oria elite politik di pusat dan daerah dalam menikmati kebebasan politik,

kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers yang seharusnya semakin mendewasakan kehidupan

berdemokrasi yang ujung"ujungnya juga mampu membangkitkan kembali kehidupan ekonomi

dengan ukuran rakyat yang semakin sejahtera.77C

2.7 H//!% %#%"% G- %- C0e% G'e"%e -e!% K$e"% $","%)$ Pe0%%%

P/0$,.

Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara, banyak upaya pemerintah yang sudah

dilaksanakan diantaranya Undang"Undang Nomor ) tahun '((3 tentang erbendaharaan Negara

dan diperkuat dengan Undang"Undang Nomor )? tahun '((3 tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara.

#emudian dengan terbitnya eraturan emerintah Nomor 2( ahun '((5 tentang %istem

engendalian Intern emerintah semakin jelas keseriusan pemerintah dalam hal pembenahan

sistem pengelolaan keuangan negara, mengutip pendapat pakar bahwa selama ini yang

diterapkan nampaknya masih lemah dan cenderung membuka peluang yang sangat besar bagi

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

enerapan Nomor 2( ahun '((5 bukan hanya tanggungjawab B# tetapi seluruh

instansi pemerintah guna mewujudkan ;ood ;o+ernance untuk menuju :lean ;o+ernment.

%ebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat $)* dan ayat $'* 2( tahun '((5 jelas bahwa

B# mempunyai tugas yang cukup berat.

[] I&id Srijanti,dkk.


31/32

entu bukan soal yang mudah dalam mempersiapkan personil yang dapat melaksanakan tugas

tersebut, perlu adanya kesepahaman dalam mencermati secara komprehensi& apa yang tertuang

dalam tersebut.55C

Dengan tiga pilar pelayanan public menjadi titik setrategis untuk memulai pengembangan

dan penerapan :lean and good go+ernance di Indonesia. iga pilar tersebut yakni-

). elayanan publik selama ini menjadi tempat dimana negara yang diwakili pemerintah

berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.

'. elayanan publik tempat dimana berbagai aspek :lean and good go+ernance dapat

diartikulasikan lebih mudah.

E. elayanan publik melibatkan semua unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan mekanisme

pasar.

A III

Pe/#/*

Ke)$(*/0%

emerintah atau 99Government: dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Ahe aut'oritative

direction and administration of t'e affairs of men;omen in a nation, state, city, etc:

$pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam sebuah negara,

negara bagian, kota, dan sebagainya*. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti

tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik.

6[6] Situs


32/32

0embaga /dministrasi Negara $0/N* merumuskan sembilan aspek &undamental dalam good

go+ernance yang harus diperhatikan yaitu -

• artisipasi $participation*

• enegakan 8ukum $rule o& law*

• ransparansi $transparency*

• 6esponsi& $responsi+e*

• #onsesus $consesus*

• #esetaraan $eisi %trategis

emerintah atau government dalam bahasa Inggris adalah- Ahe au'oritative direction and

administration of t'e affairs of men;omen in a na%loft, state, city, etc): /tau dalam bahasa

Indonesia berarti Aengarahan dan idministrasi yang berwenang atas kegiatan orang"orang dalam

sebuah neg"ira, negara bagian, kota, dan sebagainya.A Bisa juga berarti :T'e governing 4Ody of

nation, state, city, etc): /tau lembaga atau badan yang menyeleng"arakan pemerintahan negara,

negara bagian atau kota, dan sebagainya

/da tiga karakteristik dasar good governance=

• Diakuinya semangat pluralisme.

• ingginya sikap oleransi,

• egaknya prinsip demokrasi.

Menurut #artini #artono korupsi adalah tingkah laku indi+idu yang menggunakan wewenang

mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum atau negara.

clean governance

Documents