ANGGARAN DASARIKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN

TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya pembangunan Nasional bertujuan membentuk suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berazaskan Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap warga negara Indonesia wajib memberikan darma baktinya pada masyarakat, sesuai dengan keahliannya.

Bahwa telah menjadi kenyataan, sejak dahulu terjadi kegiatan pengelompokan diantara sesama manusia atas dasar keahliannya yang kemudian berbentuk menjadi suatu himpunan. Bahwa pembinaan dan pengembangan para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan akan meningkatkan pengabdian para ahli tersebut dalam pembangunan Nasional. Bahwa besarnya peran Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan dalam pembangunan Nasional terkait dengan kemampuan profesionalnya untuk memadukan Ilmu dan Pengetahuan dan Teknologi, kesantunan dan ketaatan dalam etika dan sikap kerja; ketrampilan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan dan memecahkan permasalahan yang timbul. Bahwa dalam rangka meningkatkan hasil guna pembinaan dan pengembangan tersebut diperlukan suatu wadah yang menyatukan serta mewakili para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan. Menyadari akan hal-hal tersebut, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dibentuklah satu organisasi dari para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB 1NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.1Nama

Nama organisasi ini adalah IKATAN AHLI TEKNIK PENYEHATAN DAN TEKNIK LINGKUNGAN INDONESIA, disingkat IATPI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Society of Sanitary and Environmental Engineers, disingkat I.S.S.E.E. dan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebut Ikatan.

Pasal 1.2Waktu dan Tempat Kedudukan

Ikatan didirikan di Bandung pada tanggal 10 October 1977 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan bertempat kedudukan di Jakarta.

Pasal 1.3 Definisi

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Teknik Penyehatan adalah Ilmu Teknik yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan tujuan peningkatan kesehatan masyrakat dan pencegahan penyakit, yaitu dengan cara meniadakan atau mengendalikan berbagai faktor lingkungan yang membentuk rantai penyebaran penyakit tersebut.

3. Teknik Lingkungan adalah ilmu teknik yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pencegahan gangguan dan pengrusakan lingkungan dengan cara mengendalikan penyebabnya serta meningkatkan daya dukung lingkungan.

4. Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan adalah ilmu teknik yang mempelajari Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan.

BAB 2 ASAS DAN TUJUAN IKATAN

Pasal 2.1 Asas

Ikatan berasaskan Pancasila

Pasal 2.2 Pengabdian

Ikatan bertekad untuk mengabdi kepada Nusa Bangsa dan Negara Republik Indonesia, ikut serta dalam pembangunan pada umumnya dan dalam bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan pada khususnya demi perkembangan dan peningkatan nilai Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan dan pengentrapannya.

Pasal 2.3 Tujuan

Ikatan merupakan wadah yang menghimpun para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan di Indonesia dan bertujuan mengembangkan dan membina bidang keahlian Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan untuk keperluan Nusa Bangsa pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Pasal 2.4 Kegiatan

Tujuan ikatan dicapai dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Negara dan berpangkal tolak kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mewakili Profesi Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia. 2. Membina komunikasi antara para anggota, mendorong terciptanya iklim untuk

tumbuh dan berkembangnya kemampuan para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan.

3. Membina komunikasi dan kerjasama dengan ikatan profesi lainnya, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian badan-badan pembangunan, serta lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan baik didalam maupuan diluar negeri.

4. Membina hubungan yang baik dan adil antara pemberi tugas disatu pihak dan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan sebagai ahli dilain pihak.

5. Membina rasa tanggung jawab bagi para Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan dalam melaksanakan tugas profesi.

6. Mendorong para anggota untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya serta mengadakan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan.

BAB 3 ORGANISASI

Pasal 3.1 Susunan Organisasi

Ikatan terdiri dari:

1. Anggota 2. Dewan Pengurus Pusat 3. Dewan Pengurus Cabang 4. Dewan Pertimbangan5. Dewan Kehormatan

Pasal 3.2 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi Ikatan ada pada Kongres.

Pasal 3.3 Pengurus Pusat

Ikatan dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dewan Pertimbangan dan masukan dari Dewan Kehormatan.

Pasal 3.4 Pengurus Cabang

Pengurus Ikatan di Cabang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB 4 KEANGGOTAAN

Pasal 4.1 Susunan Keanggotaan

Ikatan terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 4.2 Anggota

1. Anggota Biasa Anggota Biasa adalah bersifat perorangan yang memenuhi tiga syarat;

a. Warga Negara Republik Indonesia b. Berijasah pendidikan tinggi Teknik Penyehatan atau Teknik Lingkungan

yang diakui oleh Ikatan.c. Dalam kegiatan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung

berkaitan dengan bidang keahlian Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan.

2. Anggota Luar Biasa terdiri dari:

1. Anggota peminat adalah mereka yang mempunyai minat dalam bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan atau bekerja dalam bidang perancangan, perencanaan, pelaksanaan, pembuatan, penelitian dan pengembangan, industri pengujian, pemakaian, perawatan, pendidikan atau kegiatan lainnya yang langsung berkaitan dengan Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan.

2. Anggota penunjang adalah perorangan, industri, perusahaan atau lembaga yang kegiatannya langsung berkaitan dengan bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan serta menunjang tercapainya tujuan dan kegiatan Ikatan.

3. Anggota mahasiswa adalah mahasiswa teknik dari suatu perguruan tinggi yang mempelajari bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan yang diakui oleh Ikatan.

3. Anggota Kehormatan Anggota kehormatan adalah mereka yang menunjukkan karya gemilang dalam bidang Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan dan mereka yang telah memajukan Ikatan.

Pasal 4.3 Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Mengikuti dan menghadiri Rapat Anggota 2. Mengikuti dan berpartisipasi serta memperoleh hasil kegiatan yang

diselenggarakan Ikatan 3. Memajukan pendapat dan usul demi kemajuan pengembangan Ikatan.

Pasal 4.4 Hak Suara

1. Hanya anggota biasa yang mempunyai hak suara untuk memutuskan memilih dan dipilih.

2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara untuk memutuskan, memilih dan dipilih.

Pasal 4.5 Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban untuk:

1. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan. 2. Menjaga nama baik Ikatan, serta menjunjung tinggi Kode Tata Laku Profesi. 3. Membayar uang pangkal dan iuran 4. Memajukan bidang Teknik Penyehatan dan teknik Lingkungan.

Pasal 4.6 Prosedur Keanggotaan

1. Permohonan untuk menjadi Anggota Biasa dan Luar Biasa Ikatan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disertai dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dan disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya akan menilai atau memutuskan menerima ataupun menolak permohonan keanggotaan tersebut.

2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang angota biasa dan diputuskan dalam Rapat Pengurus Pusat.

Pasal 4.7 Berakhirnya Keanggotaan

Setiap Anggota berakhir Keanggotaannya apabila:

1. Meninggal dunia 2. Mengundurkan diri 3. Diberhentikan oleh Ikatan.

Pasal 4.8 Alasan Pemberhentian

Pemberhentian seseorang sebagai anggota dapat dilaksanakan bila anggota tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan tujuan dan keputusan Ikatan 2. Melanggar Kode Tata Laku Profesi

Pasal 4.9 Pengesahan Pemberhentian

Pemberhentian anggota diusulkan oleh Dewan Kehormatan dengan pertimbangan Dewan Pembina dan dengan pengesahan Rapat Pengurus Pusat setelah Dewan Pengurus Pusat memberikan pernyataan-pernyataan sebelumnya kepada anggota yang dimaksud.

Pasal 4.10 Pengunduran Diri

Anggota dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB 5 KEPENGURUSAN

Pasal 5.1 Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua Umum, Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Pengurus Hubungan Masyarakat yang bersama-sama mendapatkan tugas sebagai Dewan Pengurus Pusat yang bertindak untuk dan atas nama Ikatan ke dalam dan keluar.

2. Anggota Pengurus baik Pusat maupun Cabang, tidak diperkenankan menjadi anggota pengurus Ikatan profesi lain, kecuali dengan izin Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 5.2 Masa Bakti

Dewan Pengurus Pusat dipilih dan disahkan dalam setiap kongres untuk masa 4 (empat) tahun kerja. Pada masa akhir jabatan, pengurus mempertanggungjawabkan pada Kongres semua kegiatannya. Anggota pengurus lama dapat dipilih kembali, paling banyak dua kali berturut-turut untuk masa jabatan yang sama.

Pasal 5.3 Tugas Dewan Pengurus Pusat

Tugas Dewan Pengurus Pusat adalah melaksanakan keputusan Kongres dan melaksanakan usaha-usaha untuk melayani tujuan Ikatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 5.4 Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan adalah suatu dewan yang bertugas membantu Dewan Pengurus Pusat dalam:

1. Membina dan memelihara Ikatan. 2. Memberi nasehat dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat dalam

usahanya untuk mencapai tujuan Ikatan, baik diminta maupun tidak.

Pasal 5.5 Susunan dan Syarat Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dipimpin oleh seorang Ketua.

2. Anggota Dewan Pertimbangan tidak diperkenankan merangkap sebagai anggota badan Dewan Pengurus Pusat.

3. Dewan Pertimbangan mempunyai masa kerja yang sama dengan Dewan Pengurus Pusat.

4. Anggota lama Dewan Pertimbangan dapat dipilih kembali.

Pasal 5.6 Dewan Kehormatan

1. Dewan biasa terdiri dari para anggota kehormatan yang diangkat oleh Kongres. 2. Anggota Kehormatan berfungsi secara aktif membantu Dewan Pengurus Pusat

dalam membina tegaknya Kode Tata Laku Profesi serta petunjuk pelaksanaannya.

3. Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.

4. Pembagian tugas dan fungsi di lingkungan Anggota Dewan Kehormatan diatur oleh Dewan itu sendiri.

5. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

6. Dewan Kehormatan memberikan pendapat-pendapatnya dalam masalah pelanggaran Kode Tata Laku Profesi dan melaksanakan arbitrase diantara para anggota Ikatan, sepanjang berkaitan dengan Kode Tata laku Profesi.

BAB 6 PENGURUS IKATAN di CABANG

Pasal 6.1 Pendirian Pengurus Cabang

Pengurus Cabang Ikatan dapat dibentuk pada suatu Daerah Tingkat I. Pengurus Cabang ditetapkan atas pertimbangan dan keputusan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 6.2 Syarat Pengurus Cabang

Pengurus Cabang dapat dibentuk bila terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Biasa yang bertempat tinggal di Wilayah cabang Daerah Tingkat II

dimaksud Pasal 6.1

Pasal 6.3 Pengurus Cabang

Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris, serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB 7 KONGRES / RAPAT / PERTEMUAN

Pasal 7.1Kongres

Kongres merupakan forum tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. Apabila ada keperluan yang sangat mendesak, dapat dilakukan Kongres Luar Biasa.

Pasal 7.2Korum Kongres

Kongres dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota Biasa dan 14 (empat belas) Anggota Dewan Pengurus Cabang. Kongres yang tretunda dapat diadakan dalam waktu 2 x ½ jam dan sah tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.

Pasal 7.3Rapat Pengurus

Rapat Pengurus lengkap adalah Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Cabang, yang diadakan sekurang-kurangnya setahun satu kali.Rapat Pengurus Pusat adalah Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan satu kali.Rapat Pengurus Cabang adalah Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Cabang yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan satu kali.

Pasal 7.4Korum Rapat Pengurus

Rapat Pengurus lengkap tersebut pada Pasal 7.3 ayat 1 dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Dewan Pengurus Pusat ditambah 1/5 (seperlima) Pengurus daerah yang ada. Rapat Pengurus lengkap yang tertunda dapat diadakan dalam waktu 2 x 1 jam, dan syah tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.

Pasal 7.5Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan baik di dalam Kongres maupun di dalam Rapat Pengurus tersebut pada pasal 7.3 ayat 1,2 dan 3 dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara, apabila tidak ada ketetapan lain di dalam AD/ART.

Pasal 7.6Pertemuan

Pertemuan diadakan sesuai dengan rencana kegiatan atau apabila dianggap perlu, oleh Dewan Pengurus Pusat, dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang. Jenis pertemuan yang diadakan berupa Konferensi, Seminar, Loka karya, Diskusi dan lain-lain.

BAB 8KEUANGAN

Pasal 8.1Sumber Dana

Keuangan Ikatan dapat memperoleh:

1. Uang pangkal dan iuran dari Anggota 2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tingkat tidak mengikat Ikatan 3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan Ikatan serta

Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8.2Iuran

Besarnya uang pangkal dan iuran Anggota ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 8.3Tanggung Jawab

Dewan Pengurus pusat berhak untuk mempergunakan dan Ikatan dalam usaha-usahanya ke arah pencapaian tujuan Ikatan dan wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Kongres.

BAB 9TATA LAKU PROFESI

Pasal 9.1Tata Laku Profesi

Anggota Ikatan diwajibkan mentaati syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Kode Tata Laku Profesi Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar Ikatan.

BAB 10PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 10.1Perubahan Anggaran Dasar

Ikatan disahkan oleh Kongres dan berlaku sampai ada suatu perubahan-perubahan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Seluruh atau sebagian Anggaran dasar dapat diusulkan perubahannya atas usul sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah Anggota Biasa yang disampaikan secara tertulis secara perorangan kepada Dewan Pengurus Pusat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kongres. 

2. Usul perubahan tersebut harus disertai alasan-alasan dan konsep-konsep perubahan Anggaran Dasar sebagian atau seluruhnya.

3. Usulan perubahan Anggaran dasar sebagian atau seluruhnya ditetapkan di dalam Kongres apabila sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota Biasa yang hadir di dalam Kongres menyetujui.

4. Didalam Kongres usulan perubahan, apabila ada usulan tambahan dapat diajukan lebih lanjut oleh setiap Anggota Biasa, bila usulan tambahan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa yang hadir.

5. Usulan perubahan yang masuk kemudian disusun Tim yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus pusat yang hasilnya kemudian diminta persetujuan melalui referendum.

6. Hasil referendum akan menentukan diterima tidaknya perubahan-perubahan tersebut, yakni minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa menyetujuinya

BAB 11PEMBUBARAN

Pasal 11.1Keputusan 

1. Ikatan dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres yang diadakan khusus untuk maksud tersebut atau keputusan pemerintah. 

2. Dalam keputusan pembubaran tersebut ditetapkan pengaturan penyerahan harta kekayaan Ikatan kepada Pemerintah. 

3. Pembubaran dinyatakan sah bila 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota biasa yang hadir menyetujuinya.

BAB 1 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKANBAB 2 ASAS DAN TUJUAN IKATANBAB 3 ORGANISASIBAB 4 KEANGGOTAANBAB 5 KEPENGURUSANBAB 6 PENGURUS IKATAN DI CABANGBAB 7 KONGRES / RAPAT / PERTEMUANBAB 8 KEUANGANBAB 9 KODE TATA LAKU PROFESIBAB 10 PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARANBAB 11 PEMBUBARANBAB 12 LAIN - LAIN