CONTOH KASUS YANG DITANGANI KPPU

Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait indikasi kartel bawang putih disambut baik oleh Menteri Koordinator dan Perekonomian (Kemenko) Hatta Rajasa. Hatta menilai, kartel pangan harus diusut tuntas karena akan menyengsarakan masyarakat.

"Saya senang KPPU masuk ke wilayah itu agar tertib," kata Hatta saat menghadiri acara laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Presiden SBY di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (21/3).Sebagai salah satu sektor penting, persoalan pangan harus segera ditertibkan. Hatta menilai, terulangnya kejadian kartel pangan mengindikasikan governance yang tidak tertib. Akibatnya, rakyat akan menjerit sebagai akibat kenaikan harga pangan.

Hatta juga meminta KPPU untuk menyebutkan nama-nama importir yang terbukti sengaja melakukan monopoli pasar. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih solid dalam menindak impor abal-abal.

Melalui peristiwa langkanya bawang dipasaran, Hatta mengeluarkan tiga pandangan agar ini tak terulang kembali. Pertama, pemerintah harus menyeleksi importir, kedua cek izin importir dan ketiga tingkatkan produksi dalam negeri. Jika tiga hal tersebut benar-benar diterapkan, Hatta yakin persoalan impor pangan akan teratasi.Sebelumnya KPPU menduga ada praktik kartel impor bawang putih. Dugaan ini berangkat dari temuan KPPU atas 394 kontainer bawang putih impor yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. KPPU menilai, penahanan 394 kontainer bawang putih impor tersebutlah yang telah menyebabkan harga bawang putih melonjak tinggi di pasar domestik.

Berdasarkan temuan tersebut,  KPPU telah menemukan sebelas nama importir yang tercatat sebagai pemilik bawang putih tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti dengan memeriksa sebelas importir pada Jumat mendatang. Pemeriksaan ini tak lepas dari upaya KPPU untuk mengusut tuntas pihak yang bermain dengan komoditas pangan ini. Jika dari pemeriksaan sebelas importir ternyata dikuasai oleh satu atau dua orang, maka KPPU bisa memastikan adanya kartel bawang putih.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi bersama dengan Kementerian terkait menyoal krisis bahan pangan. Ia menjelaskan, pemerintah akan segera memperbaiki sistem yang tak baik. Ia mengatakan dalam minggu ini diharapkan harga bawang putih ataupun bawang merah dapat segera kembali normal. "Kita sudah temukan kendalanya dan akan segera diperbaiki," katanya.Perbaikan utama akan dilakukan pada mekanisme perizinan impor holtikultura. Sejauh ini, lanjut Suswono, sistem perizinan impor holtikultura terlalu berbelit-belit. Sebelum mendapatkan Surat Persetujuan Impor dari Kemendag, importir harus terlebih dahulu mengurus Importir Terdaftar di Kemendag kemudian dilanjutkan ke Kementan guna mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH). Mekanisme ini, kata Suswono, terlalu berbelit-belit.

Guna menyederhanakan perizinan impor, Kementan dan Kementerian terkait akan membuat perizinan satu atap. Untuk itu Kementan akan segera memperbaiki regulasi perizinan impor holtikultura agar perizinan menjadi lebih praktis. Lagipula, mengingat

jumlah importir yang besar, proses perizinan yang terlalu panjang menjadi kendala bagi importir sendiri.

Namun Suswono mengingatkan, perbaikan regulasi nanti tidak akan menghapus kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu. Pasalnya, rekomendasi impor wajib dilakukan sesuai dengan amanat UU. " Nanti kajian seperti apa sedang dibahas tapi jangan sampai menyalahkan amanat Undang-Undang karena UU mengamanatkan adanya rekomendasi dari Kementerian," pungkasnya.

77% Kasus Tender Yang Ditangani KPPU, Terbukti Ada PersekongkolanKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menangani segala macam aspek kasus persaingan dan manipulasi usaha mencatat, sebesar 56% dari total kasus yang ditangani berkaitan dengan perkara persekongkolan tender. 

Ini berdasarkan akumulasi perkara yang ditangani periode 2006 hingga 2012. 

Ketua KPPU, Nawir Messi menyebutkan, jumlah total perkara persaingan usaha yang instansinya tangani sejak 2006 hingga 2012 mencapai 173 perkara.

"Di mana dari 173 perkara 76 perkara atau 46% terkait perkara kartel dan penyalahgunaan posisi dominan, dan 56% atau sebanyak 97 perkara berasal dari persekongkolan tender pengadan barang dan jasa," ujar dia, Selasa (26/3/2013).

Data KPPU menunjukkan dari hasil penyelidikan memang terdapat beberapa perkara kartel yang dalam putusan KPPU terbukti dan menyebabkan kerugian konsumen. 

Salah satunya adalah putusan kartel atau penetapan harga pesan singkat (SMS) antar operator yang dalam hasil penyelidikan telah menyebabkan kerugian senilai Rp 1,6 triliun hingga 1,9 triliun.

Adapun nilai proyek dari 97 perkara tender pengadan barang dan jasa yang paling banyak ditangani KPPU, mencapai Rp 12,3 triliun.

Tender proyek ini merupakan gabungan dari proyek swasta, BUMN, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil dari penyelidikan tender ini menemukan 77% atau 75 dari 97 perkara ini terbukti terjadi persekongkolan dengan nilai total tender Rp 8,6 triliun. 

Dengan perincian 24 perkara tender proyek APBN sebesar Rp 6,6 triliun, 36 perkara proyek APBD sebesar Rp 1,6 triliun dan 15 perkara tender di BUMN atau BUMD sebesar Rp 400 miliar.

Seperti yang sebelumnya diketahui, dalam rangka penanganan maraknya kasus monopoli

harga dan persaingan usaha ini KPPU bekerjasama dengan Kepolisan dan Kejaksaan untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Pelimpahan putusan yang inkracht oleh KPPU untuk ditindaklanjuti dengan penanganan pidana oleh kepolisian dan Kejaksaan, inilah yang disebut sebagai sebuah kesatuan sistem penegak hukum yang terintegrasi," ungkap Nawir.