d e p u t i b i d a n g i n v e s t i g a s i - bpkp.go.id d5 th 2019.pdf · pendidikan anti...

D E P U T I B I D A N G I N V E S T I G A S I

k e b i j a k a n

t e k n i s

p e n g aw a s a n

T A H U N 2 0 1 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu hadir dalam

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

terpercaya, termasuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

serta penyelesaian hambatan-hambatan kelancaran pembangunan.

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang bersih, BPKP

berkewajiban membangun suatu kondisi pemerintahan yang para

penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi,

bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan.

Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan

internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif,

membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana

Korupsi (TPK).

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif,

pengawasan internal BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional. Dalam

rangka membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya, BPKP

diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara

pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Agar pengawasan yang dilakukan oleh BPKP berjalan secara efektif dan

dapat memberikan informasi hasil pengawasan yang strategis dan

berguna untuk Presiden dan kabinetnya, BPKP menetapkan Kebijakan

Pengawasan Tahun 2019. Kebijakan pengawasan merupakan arah

pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yang

2

bertujuan untuk menjaga agar kegiatan pengawasan tetap selaras

dengan empat fokus pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan untuk mengawal pembangunan nasional.

2. Pengawasan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal.

3. Pengawasan pengamanan asset negara.

4. Peningkatan kualitas tata kelola.

Arah pengawasan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan BPKP

bersifat umum, karena itu masing-masing kedeputian wajib

merumuskan Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas) adalah

sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun Kerangka Acuan

Pengawasan (KAP).

2. Memberikan kesamaan pemahaman mengenai program dan

kegiatan Deputi Bidang Investigasi.

3. Memberikan pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program

dan kegiatan pengawasan, serta pendukungnya yang menjadi

tanggung jawab Deputi Bidang Investigasi.

3

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, program Deputi

Bidang Investigasi terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah (Program 06).

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya (Program 01).

Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang

diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan.

Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program

dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan

Perwakilan BPKP.

B. Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 pasal 27,

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di

bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk

program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian

harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit

penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan

ahli.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi

menyelenggarakan fungsi:

4

1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di

bidang investigasi;

2. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;

3. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi

dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;

4. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat

kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;

5. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian

keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi

pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau

subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya

terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya

pencegahan korupsi;

6. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi

kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-

badan lainnya;

7. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan

bidang penugasan investigasi; dan

8. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan

pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-

undangan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang

Investigasi melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Audit Investigatif

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan

mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan

mengungkapkan kasus-kasus dugaan mal administrasi, hambatan

5

kelancaran pembangunan, penyalahgunaan wewenang dan

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara

dengan hasil berupa kesimpulan dan rekomendasi untuk memberi

nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.

2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit penghitungan kerugian keuangan negara merupakan audit

dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan

dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan

litigasi.

3. Pemberian Keterangan Ahli

Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat

berdasarkan keahlian profesi Auditor BPKP dalam suatu kasus

tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang

suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.

4. Audit Penyesuaian Harga

Audit Penyesuaian Harga adalah proses pengumpulan dan evaluasi

bukti-bukti terkait dengan penyesuaian harga atas suatu kontrak

tahun jamak atau karena kebijakan pemerintah, untuk

memperoleh simpulan nilai penyesuaian harga.

5. Audit Klaim

Audit Klaim adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti

terkait dengan tuntutan kepada pemberi kerja atas tambahan biaya

yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sebagai akibat kondisi

yang bukan merupakan kesalahan penyedia barang/jasa.

6. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) adalah

evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan

pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai

ketentuan yang berlaku melalui mediasi.

6

7. Pengumpulan dan Pengevaluasian Data Elektronik

Komputer forensik merupakan suatu rangkaian metodologi yang

terdiri dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti-bukti

dari piranti komputer atau media digital lainnya, agar dapat

dipergunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan.

8. Fraud Control Plan (FCP)

Fraud Control Plan/FCP merupakan pengendalian yang dirancang

secara spesifik, teratur dan terukur oleh suatu organisasi untuk

mencegah, menangkal, dan memudahkan pendeteksian dan

pengungkapan kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan yang

ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut

dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

9. Kajian Kelemahan Peraturan Berisiko Korupsi, Kolusi, Nepotisme

(KKN)

Fokus kajian adalah atas peraturan yang berindikasi/berpeluang

menimbulkan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam rangka

mendeteksi dan menghindari terjadinya praktik KKN dalam

pelaksanaannya kelak. Hasil kajian berupa rekomendasi perbaikan

peraturan.

10. Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)

Masyarakat pembelajar anti korupsi merupakan bentuk kegiatan

bersifat preventif edukatif. Strategi ini dilandasi suatu pemikiran

logis bahwa peristiwa korupsi dapat dimulai, difasilitasi, didorong,

dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat, dicegah dan diketahui oleh

individu di luar organisasi (anggota masyarakat).

11. Penilaian Risiko Kecurangan/ Fraud Risk Assessment (FRA)

Fraud Risk Assessment (FRA) atau penilaian risiko fraud merupakan

sebuah proses yang dinamis dan dilakukan secara berulang untuk

mengidentifikasi dan menilai risiko fraud yang relevan dengan

organisasi.

7

12. Quality Assurance (QA) Kegiatan Keinvestigasian

Kegiatan QA dilakukan oleh Deputi Investigasi yang menjalankan

fungsi sebagai rendal bertujuan untuk memberikan masukan dan

arahan atas suatu permasalahan yang ditemukan dalam penugasan

bidang investigasi di unit kerja (perwakilan). Masukan dan arahan

tersebut dimaksudkan untuk menghindari risiko audit seperti salah

dalam mengambil kesimpulan audit.

13. Peer Review Laporan Keinvestigasian

Peer review (telaahan sejawat) adalah kegiatan pengujian dan

review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna

mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit

yang di review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan

pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang

berlaku.

14. Penanganan Pengaduan

Pengaduan masyarakat menjadi sarana yang penting untuk

menjadi triger (pemicu) bagi perbaikan proses penyelenggaraan

pemerintahan, namun hal ini harus bisa dikelola dengan baik. Atas

pengaduan masayarakat yang diterima oleh Deputi Bidang

Investigasi, dilakukan penelaahan untuk dapat diputuskan tindak

lanjutnya.

15. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Kegiatan Bidang Investigasi

Pengolahan data hasil kegiatan bidang investigasi bertujuan untuk

menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku

kepentingan.

16. Penyusunan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan, Deputi Bidang Investigasi

menyusun rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko,

aktivitas pengendalian dan proses governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan.

Rekomendasi strategis harus mempunyai daya ungkit (leverage)

8

yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan

dan program pembangunan.

17. Peningkatan Kapabilitas APIP di Bidang Investigasi

BPKP membantu dan mendorong APIP untuk meningkatkan

kapabilitas, terutama di bidang keinvestigasian.

9

BAB III

KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN

A. Arah dan Sasaran Pengawasan

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-336/K/SU/2018

tentang Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2019, kegiatan

pengawasan Deputi Bidang Investigasi harus mengacu pada arah dan

sasaran sebagai berikut:

No. Arah dan Sasaran Pengawasan

14 Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan dan efisiensi

pengeluaran negara/daerah/korporasi

3) Pengawasan dalam rangka efisiensi pengeluaran anggaran

negara/daerah/korporasi

16 Pengawasan bidang investigasi atas pengelolaan keuangan

negara/daerah serta peningkatan kapabilitas pengelolaan

risiko fraud pada Institusi Pemerintah dan Korporasi

Negara/Daerah

1) Penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dengan

kriteria mikro dan berbasis kasus (micro and case based).

2) Audit investigatif dan audit penghitungan kerugian

keuangan negara serta audit tujuan tertentu lainnya sinergi

dengan Aparat Penegak Hukum dan KLPK serta

implementasi probity advice and assurance secara proaktif.

3) Pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas

penerapan sistem pencegahan kecurangan, pembelajaran

anti korupsi dan budaya organisasi anti korupsi.

4) Pengawasan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian

keuangan negara melalui asset tracing bekerjasama

dengan Aparat Penegak Hukum.

10

Apabila sumber daya pengawasan masih tersedia, maka kegiatan

pengawasan dapat dilakukan untuk arah dan sasaran berikut:

No. Arah dan Sasaran Pengawasan

17 Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

dan akuntabilitas keuangan

B. Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas)

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-901/K/SU/2006

Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan BPKP, Jatekwas

menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam kegiatan pengawasan

dengan memperhatikan:

1. Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif.

2. Kapasitas sumber daya manusia.

3. Alat atau jenis pengawasan/kegiatan yang akan digunakan.

4. Waktu yang tersedia dan jumlah waktu pelaksanaan yang

dibutuhkan untuk mencapai target kinerja suatu kebijakan.

5. Jumlah anggaran yang dibutuhkan.

6. Pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) atas program pengawasan dalam skala

nasional, skala regional, atau skala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi

merumuskan Jatekwas Tahun 2019 dengan memperhatikan:

1. Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan tahun

2019, Deputi Bidang Investigasi menggunakan metode atau

pendekatan strategi sebagai berikut:

a. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (Aparat

Penegak Hukum, Auditi, dan pihak ekternal lainnya) dalam

upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

11

KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang

berkesinambungan.

b. Membangun komitmen seluruh jajaran Deputi Bidang

Investigasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan

yang berkesinambungan.

c. Penguatan strategi represif dalam rangka mendukung upaya

pemberantasan korupsi dan upaya pengamanan keuangan

negara/daerah dan pengawalan pembangunan nasional.

d. Pengintegrasian strategi pencegahan korupsi dan kecurangan

melalui pembinaan SPIP yang fokus pada pencegahan korupsi

dan kecurangan.

Strategi preventif merupakan salah satu upaya early warning

system yang dapat mencegah dan mendeteksi (prevention and

detection) perbuatan penyimpangan pengelolaan keuangan

sesegera mungkin.

e. Penguatan strategi edukatif dilaksanakan melalui jalur

pendidikan anti korupsi, untuk meningkatkan kesadaran dan

kepedulian masyarakat untuk mencegah serta memberantas

korupsi.

f. Peningkatan kapabilitas APIP di bidang investigasi.

Sehubungan dengan adanya tuntutan peningkatan peran APIP

dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP

membantu dan mendorong APIP untuk meningkatkan

kapabilitas, terutama di bidang keinvestigasian, melalui

kegiatan:

1) Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif

2) Workshop Audit Investigatif

3) Pembentukan Inspektur Bidang Investigasi/Irban

Investigasi

4) Membantu Mempersiapkan SOP/Infrastruktur Investigasi di

Inspektorat

12

5) Konsultansi Penugasan Bidang Investigasi

6) Quality Assurance Penugasan Bidang Investigasi

Deputi Bidang Investigasi juga akan mendorong keikutsertaan

APIP lainnya dalam menangani pengaduan/temuan hasil audit

rutin, dan melibatkan APIP dalam pengembangan Masyarakat

Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).

g. Peningkatan kapabilitas Deputi Bidang Investigasi sebagai

upaya untuk mewujudkan auditor bidang investigasi yang

berdedikasi, berani, dan berintegritas, yang dilakukan melalui:

1) Penataan organisasi

Pada tahun 2019, dilakukan penataan ulang struktur

organisasi Deputi Bidang Investigasi. Deputi Bidang

Investigasi terdiri yang awalnya terdiri dari tiga Direktorat

menjadi empat Direktorat, yaitu:

a) Direktorat Investigasi 1;

b) Direktorat Investigasi 2;

c) Direktorat Investigasi 3; dan

d) Direktorat Investigasi 4.

Penataan ulang struktur organisasi dilakukan karena pada

saat ini belum ada dukungan informasi keinvestigasian

terkait pelaksanaan strategi pengawasan oleh Direktorat di

Lingkungan Deputi Bidang Investigasi.

Direktorat Investigasi 1 mempunyai tugas membantu

Deputi Bidang Investigasi mengimplementasikan

kebijakan teknis pengawasan, melaksanakan pembinaan

dan pengelolaan kegiatan bidang investigasi pada pihak

yang diaudit (auditee) sebagai berikut:

a) Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,

dan instansi pemerintah pusat bidang perekonomian;

b) Badan usaha agrobisnis, infrastruktur, perdagangan,

jasa keuangan, dan air;

13

c) Pemerintah daerah, instansi pemerintah daerah, dan

badan usaha milik daerah/desa wilayah Sumatera; dan

d) Kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi

termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau

kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a)

dan butir c).







dan instansi pemerintah pusat bidang politik, hukum,

dan keamanan dan bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan;

b) Badan usaha konektivitas, pariwisata, kawasan

industry, manufaktur dan Perguruan Tinggi Negeri

Badan Hukum;


badan usaha milik daerah/desa wilayah Jawa dan

Kalimantan; dan






Pemerintah Daerah tersebut sebagaimana dimaksud

pada butir a) dan butir c).

14







dan instansi pemerintah pusat bidang kemaritiman;

b) Badan usaha energi dan pertambangan;


badan usaha milik daerah/desa wilayah Sulawesi,

Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara; dan






Pemerintah Daerah tersebut pada butir a) dan butir c).



kebijakan teknis pengawasan, melaksanakan

perencanaan, analisis, dan evaluasi kegiatan bidang

investigasi dan pengolahan hasil pengawasan serta

pengembangan kapabilitas bidang investigasi,

melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan

forensik digital, melaksanakan pengelolaan dan

pengembangan informasi bidang investigasi.

15

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi

DEPUTI

BIDANG INVESTIGASI

DIREKTORAT INVESTIGASI 1

SUBDIT INVESTIGASI KLP BADAN USAHA DAN

BADAN LAINNYA

1

SUBDIT INVESTIGASI HKP 1

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPSI 1



BADAN LAINNYA

2

SUBDIT INVESTIGASI HKP2

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPS I 2



BADAN LAINNYA

3

SUBDIT INVESTIGASI HKP 3

SUBDIT PENCEGAHAN KORUPSI 3


SUBDIT PERENCANAAN, ANALISIS, EVALUASI DAN

PENGOLAHAN HASIL PENGAWASAN BIDANG

INVESTIGASI

SUBDIT FORENSIK DIGITAL DAN PENGEMBANGAN

KAPABILITAS PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI

SUBDIT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

INFORMASI PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI

16

2) Pengembangan sistem serta sarana dan prasarana informasi

dan komunikasi.

Sarana, prasarana dan sistem informasi Deputi Bidang

Investigasi perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya

terutama untuk penggunaan teknologi informasi.

Untuk itu, Deputi Bidang Investigasi akan melakukan antara

lain pengadaan sarana dan prasarana terkait pengolahan

informasi keinvestigasian dan penyusunsn SOP pengelolaan

informasi keinvestigasian.

3) Peningkatan kompetensi auditor investigasi

Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP telah

memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai,

namun penugasan bidang investigasi memiliki risiko yang

cukup tinggi seperti risiko gugatan hukum atas hasil audit

investigatif maupun audit penghitungan kerugian keuangan

negara. Oleh karena itu, Deputi Bidang Investigasi terus

melakukan upaya peningkatan kompetensi auditor dengan

melakukan program pelatihan bidang investigasi. Program

pelatihan ini tidak hanya mengenai materi akuntansi dan

auditing saja, tetapi juga materi di bidang hukum. Hal ini

sangat penting karena dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,

auditor investigasi sering berinteraksi dengan Aparat

Penegak Hukum (APH) dan pengadilan yang mendasarkan

pengetahuan di bidang hukum.

Selain itu, Deputi Bidang Investigasi merencanakan:

a) Mengikutsertakan auditor investigasi pada pendidikan

formal Strata 2 dan Strata 3.

b) Mengikutsertakan auditor investigasi pada Diklat/ Uji

kompetensi CFE dan CFrA.

c) Menyelenggarakan workshop yang mendukung

penugasan bidang investigasi.

17

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Jumlah auditor investigasi pada Direktorat di Lingkungan Deputi

Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP

sebanyak 510 auditor. Jumlah auditor berdasarkan pendidikan

dapat digambarkan dengan Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Jumlah Auditor Berdasarkan Pendidikan

3. Alat atau jenis pengawasan/kegiatan yang akan digunakan

Jenis pengawasan/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2019 adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan untuk mendukung tercapainya Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2019

RKP Tahun 2019 difokuskan pada pembangunan manusia

Indonesia dengan tema, “Pemerataan Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam 5 (lima)

Prioritas Nasional (PN), seperti terdapat pada Bagan 3.2.

80

362

65 3

D3 D4/S1 S2 S3

18

Bagan 3.2

Prioritas Nasional RKP Tahun 2019

Dalam rangka mendukung tercapainya RKP 2019, Deputi Bidang

Investigasi melaksanakan penugasan berikut:

1) Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessmen –

FRA) atas Kegiatan Prioritas Penurunan Stunting

Salah satu kegiatan dalam Prioritas Nasional (PN)

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar adalah kegiatan peningkatan

pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dalam upaya

percepatan penurunan stunting melalui pemberian ASI

eksklusif dan pemberian tablet tambah darah (TTD) selama

masa kehamilan. Kegiatan ini dilakukan karena kesehatan

merupakan sektor dasar yang menjamin hak untuk hidup sehat

setiap warga negara, di lain pihak pengelolaan anggaran

kesehatan masih kurang efisien dan rawan korupsi. Sementara

anggaran kesehatan (APBN dan APBD) selalu meningkat setiap

tahun.

19

Hasil pantauan ICW menunjukkan bahwa kasus korupsi di

bidang kesehatan periode penindakan tahun 2010- 2016

terdapat 216 kasus dengan nilai kerugian keuangan negara

Rp890,1 M dan nilai suap 1,6 M. Akibatnya program kesehatan

pemerintah menjadi kurang efektif, dan derajat kesehatan

rakyat Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara

lain. Sedangkan hasil pengawasan BPKP di bidang kesehatan

selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018 sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Hasil Pengawasan di Bidang Kesehatan

Tahun 2016-2018

Tahun Jumlah Kasus Nilai kerugian keuangan

negara

2016 16 Rp61.387.140.551,01

2017 24 Rp228.104.233.438,40

2018 9 Rp26.135.657.949,87

Jumlah 49 Rp315.627.031.939,28

Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada masalah stunting

(gizi buruk kronis). Saat ini, 9 juta atau lebih dari sepertiga

jumlah balita (37,2%) di Indonesia

menderita stunting. Dengan jumlah

penderita sebesar itu, kondisi ini

bisa disebut sudah gawat darurat.

Indonesia hanya sedikit lebih baik

dari Kamboja (41%), dan Laos

(44%) yang mengalami masalah

stunting di kawasan Asia Tenggara.

Stunting disebabkan oleh

kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, dari janin

hingga usia 24 bulan. Anak yang tidak mendapatkan ASI

20

eksklusif enam bulan sangat berisiko mengalami stunting.

Setelah usia enam bulan, harus dilanjutkan dengan pemberian

makanan pendamping ASI bergizi. Stunting juga bisa

ditimbulkan dari kondisi kesehatan perempuan sejak masih

dalam konsepsi. Penderita stunting tertinggi terdapat di Provinsi

Nusa Tenggara Timur sebanyak 51,73%. Jumlah ini diikuti oleh

Sulawesi Barat (48,02%), Nusa Tenggara Barat (45,26%),

Kalimantan Selatan (44,24%), dan Lampung (42,63%).

Masalah stunting terendah berada di Kepulauan Riau, DI

Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur dengan angka

kurang dari 30%.

Terganggunya pertumbuhan anak akan berdampak pada

kualitas manusia (SDM) suatu bangsa. Pada gilirannya kualitas

SDM yang rendah akan menghambat proses pembangunan

bangsa, yaitu pertumbuhan ekonomi rendah, angka kemiskinan

meningkat, dan memperlebar ketimpangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi

akan mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko

kecurangan (Fraud Risk Assessment – FRA) pada kegiatan

prioritas ini. Penugasan ini direncanakan akan dilaksanakan

pada bulan April 2019 Deputi Bidang Investigasi dan seluruh

Perwakilan BPKP. Dari hasil penugasan ini, Deputi Bidang

Investigasi akan memberikan rekomendasi penguatan sistem,

pengelolaan risiko, dan budaya organisasi anti korupsi pada

Program Prioritas Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan.

2) Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessmen –

FRA) atas Kegiatan Reforma Agraria

Salah satu kegiatan prioritas dalam PN Pembangunan Manusia

melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar adalah pelaksanaan reforma agraria, melalui pelepasan

21

tanah obyek reforma agraria sebesar 57.323 ha dan

pengelolaan hutan kemasyarakatan sebanyak 300 ribu ha.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018

reforma agraria adalah penataan

kembali struktur penguasaan,

pemilikan penggunaan, dan

pemanfaatan tanah yang lebih

berkeadilan melalui Penataan Aset

dan disertai dengan Penataan Akses

untuk kemakmuran rakyat

Indonesia.

Persoalannya, Redistribusi Tanah

Obyek Reforma Agraria (TORA) yang disertai dengan pemberian

sertifikat hak milik menjadi rawan bila dikaitkan dengan hasil

kajian Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2016 dan 2017

mengenai sumbangan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada)

dan benturan kepentingan yang diakibatkannya. Calon kepala

daerah cenderung sudah diikat janji-janji kepada donaturnya

sehingga tidak bisa melayani kepentingan masyarakat miskin

Dalam rangka mendukung kegiatan prioritas ini, Deputi Bidang

Investigasi akan melakukan penilaian risiko kecurangan (Fraud

Risk Assessment – FRA) pada kegiatan prioritas ini. Penugasan

ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 oleh

Deputi Bidang Investigasi dan seluruh Perwakilan BPKP. Dari

hasil penugasan ini, Deputi Bidang Investigasi akan

memberikan rekomendasi penguatan sistem, pengelolaan

risiko, dan budaya organisasi anti korupsi pada Kegiatan

Pelaksanaan Reforma Agraria.

22

3) Fraud Risk Assessment (FRA) atas Distribusi Pupuk

Bersubsidi

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketahanan pangan

adalah semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan

dalam negeri, penyediaan cadangan pangan pemerintah, serta

peningkatan dan fluktuasi harga pangan. Peningkatan produksi

dan produktivitas komoditas pangan strategis nasional seperti

beras dan jagung harus didukung ketersediaan pupuk. Namun

sejumlah petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk

bersubsidi. Kasus kelangkaan pupuk terutama jenis urea

merupakan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang

hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya

harga pupuk di tingkat petani jauh di atas Harga Eceran

Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Padahal produksi

pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negera

(BUMN) selalu di atas kebutuhan domestik. Sehingga tanpa

mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, masih

ada kelebihan pasokan pupuk sekitar 1,3 juta ton baik untuk

memenuhi pasar pupuk non subsidi domestik yang diperkirakan

relatif kecil maupun untuk pasar ekspor. Namun fakta di

lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi fenomena

langka pasok dan lonjak harga di atas HET.

Program kebijakan pupuk di Indonesia selama ini juga sudah

cukup baik:

a) Distribusi pupuk domestik diatur dengan sistem rayonisasi

pasar, dimana setiap pabrik pupuk wajib menjamin

kecukupan pasokan pupuk sesuai HET di kios pengecer

resmi di rayon pasar yang menjadi tanggung jawabnya,

b) HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut

waktu dan wilayah pemasaran sudah ditetapkan oleh

https://www.merdeka.com/gaya/cara-membuat-bakwan-jagung-kln.html

23

Mentan, sehingga sudah cukup jelas jumlah dan kapan

pupuk itu harus didistribusikan ke pasar bersubsidi,

c) Besarnya subsidi yang dibayarkan ke pabrikan pupuk sesuai

dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi

yang disalurkan,

d) Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tersebut dimonitor,

dievaluasi dan diawasi terus menerus oleh suatu tim

pemerintah antar departemen bersama DPR.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan

program pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah belum

efektif lantaran banyaknya persoalan yang timbul dalam tataran

implementasi. Penyebabnya antara lain pengawasan yang tidak

ketat sehingga pupuk subsidi tidak tepat sasaran, maraknya

ekspor pupuk secara ilegal seiring tingginya harga di pasar

internasional, fanatisme petani terhadap merek pupuk tertentu,

dan tingginya biaya transportasi dan sewa gudang akibat

banyaknya distributor yang tidak memiliki armada dan

infrastruktur gudang.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung

tercapainya RKP 2019 berupa Program Prioritas Peningkatan

Produksi Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Direktorat

Investigasi BUMN dan BUMD akan melaksanakan kegiatan

Fraud Risk Assessment (FRA) atas distribusi pupuk bersubsidi

di Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan FRA adalah untuk

mengidentifikasi risiko fraud dalam pelaksanaan distribusi

pupuk, menilai kemungkinan terjadi (likelihood) dan

dampaknya (impact), mengevaluasi aktivitas pengendalian

fraud yang sudah ada, dan mengembangkan mitigasi atas

risiko-risiko fraud tersebut. Penugasan ini akan dilaksanakan

oleh Deputi Bidang Investigasi dan 8 (delapan) Perwakilan

BPKP. Penugasan direncanakan selesai bulan Agustus 2019.

24

Bagan 3.3

Program Prioritas Peningkatan Produksi Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

4) Kajian Ketahanan Energi Kelistrikan

Program Mega Proyek Pembangkit 35.000 MW pada periode

2015-2019 yang dilakukan pemerintah, merupakan bagian dari

upaya pemerintah dalam menopang dan mendorong terjadinya

pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti mendorong

munculnya pusat-pusat industri baru. Di pihak PLN, program

35.000 MW lebih utamanya adalah untuk mengatasi masalah

kekurangan pasokan daya di daerah-daerah yang statusnya

defisit listrik. Dengan adanya penambahan daya dari

pembangkit baru, maka akan membuat pasokan listrik lebih

handal.

Di samping Proyek 35.000 MW terdapat juga pembangunan

pembangkit yang berasal Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan

2 serta Program Reguler yang berjumlah sekitar 7.800 MW.

Proyek 10.000 MW Tahap I (FTP 1), dimulai tahun 2006 terdiri

dari 37 proyek yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun

2009. Sedangkan Proyek 10.000 MW Tahap II (FTP 2),

dicanangkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk

25

mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga

listrik ke non-BBM, mengoptimalkan pemanfaatan potensi

panas bumi dan tenaga air serta sekaligus memenuhi

kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat. Sampai dengan

akhir 2014, masih ada 7,4 GW yang belum diselesaikan. Hal ini

disebabkan banyaknya kendala yang dialami. Berbagai kendala

yang dihadapi antara lain permasalahan engineering

(desain/drawing,commissioning), non-engineering (perijinan/

rekomendasi, pengadaan/pembebasan lahan, impor barang,

pendanaan) dan masalah konstruksi (material/equipment, lack

of management, eskalasi).

Agar proyek pembangunan ini berhasil maka berkaca dari

permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat

pembangunan proyek FTP 1 dan 2 perlu dilakukan upaya

mitigasi risiko dan

perbaikan sehingga

permasalahan

tersebut tidak terjadi

lagi. Sehubungan

dengan hal tersebut,

Deputi Bidang

Investigasi akan

melakukan penugasan Kajian atas Ketahanan Energi

Kelistrikan. Dari hasil kajian tersebut, akan diberikan

rekomendasi kepada pihak terkait proyek pembangunan

kelistrikan.

Penugasan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2019 oleh Deputi

Bidang Investigasi dan 10 (sepuluh) Perwakilan BPKP.

26

b. Pengawasan dalam rangka Efisiensi Pengeluaran Anggaran

Negara/Daerah/Korporasi

Sehubungan dengan sasaran pengawasan ini, Deputi Bidang

Investigasi melaksanakan penugasan audit penyesuaian harga dan

audit klaim.

Penyesuaian Harga (PH) merupakan penyesuaian harga satuan

dalam kontrak pengadaan barang/jasa karena perubahan unsur

pembentuk harga satuan. PH diberikan terhadap:

a) Kontrak tahun jamak dengan masa pelaksanaan lebih dari 12

bulan

b) Berdasar keputusan pemerintah yang bersifat khusus dan

berlaku secara nasional akibat kebijakan pemerintah untuk

melakukan penyesuaian harga.

Dari hasil audit PH diperoleh simpulan yang akan digunakan

sebagai bahan pertimbangan unit penanggung jawab/pelaksana

program/pelaksana kegiatan dalam pengambilan keputusan

penyesuaian harga.

Klaim adalah untutan satu pihak dari dan/atau kepada instansi

pemerintah, BUMN/BUMD akibat kerugian salah satu pihak.

Penyebab klaim adalah kerugian salah satu pihak dalam

melaksanakan pekerjaan/kontrak, karena:

1) Perbedaan kondisi nyata dengan kondisi menurut dokumen

pengadaan /kontrak, atau

2) Perintah/permintaan pemilik/pengguna barang/jasa, atau

3) Sesuatu kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya

Dri audit klaim diperoleh simpulan yang akan digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh unit

penanggung jawab/pelaksana program dan pihak terkait, yaitu

penyedia barang/jasa dan pihak lain yang mengajukan klaim.

27

c. Pengawasan Bidang Investigasi atas Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah serta Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan

Risiko Fraud pada Institusi Pemerintah dan Korporasi

Negara/Daerah

Sehubungan dengan arah pengawasan ini, Deputi Bidang

Investigasi akan melakukan pengawasan sebagai berikut:

1) Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP)

dengan kriteria mikro dan berbasis kasus (micro and case

based).

Penyebab timbulnya HKP adalah ego lintas sektoral, adanya

perbedaan persepsi mengenai ketentuan/peraturan, serta

adanya perbedaan kondisi lapangan dengan dokumen

kontrak/pengadaan. Deputi Bidang Investigasi membantu

menyelesaikan HKP dengan melakukan penugasan Evaluasi

HKP yang dilakukan secara independen dan objektif untuk

mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan

perundangan melalui proses mediasi.

2) Audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan

negara serta audit dengan tujuan tertentu lainnya sinergi

dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KLPK serta

implementasi probity advice dan assurance secara proaktif.

Selain melakukan penugasan audit investigatif, audit

penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit dengan

tujuan tertentu lainnya, pada tahun 2019 Deputi Bidang

Investigasi merencanakan mengembangkan probity advice dan

probity assurance. Secara umum probity merupakan

pendekatan manajemen risiko untuk meyakinkan integritas dari

suatu proses. Dalam konteks Deputi Bidang Investigasi, konsep

probity menjadi bagian dari strategi untuk mencegah fraud,

yaitu dengan mendorong dan meyakinkan proses yang

dilaksanakan oleh suatu entitas/organisasi telah dilaksanakan

28

dengan jujur, benar dan berintegritas. Tanggung jawab untuk

melaksanakan proses sesuai kaidah probity (honesty, integrity

and uprightness) pada prinsipnya menjadi tanggung jawab

pemilik proses.

Probity advice adalah bentuk layanan/mekanisme dengan

melakukan observasi dan eksaminasi yang teliti atas suatu

proses untuk meyakinkan bahwa proses yang telah ditetapkan

itu dilaksanakan dengan adil dan berintegritas dalam rangka

untuk memberikan saran/advis terkait dengan isu-isu probity

yang muncul sebelum dan selama proses tersebut. Probity

adviser memberikan pendapat mengenai isu-isu probity yang

mungkin muncul dalam proses, dan apakah proses tersebut

telah memenuhi semua persyaratan probity. Sedangkan probity

assurance, merupakan suatu “assurance engagement” untuk

melaksanakan penilaian yang independen atas suatu proses

dan memberikan pendapat apakah persyaratan-persyaratan

terkait probity telah ada/dilaksanakan dengan berdasarkan

bukti-bukti yang dikumpulkan sesuai kriteria yang telah

ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan dan mendorong implementasi

probity assurance and advice tersebut, Deputi Bidang

Investigasi akan melaksanakan serangkaian kegiatan,

diantaranya penyusunan Pedoman Probity Assurance and

Advice, pelatihan/workshop dan bimbingan teknis implementasi

probity assurance and advice, termasuk diantaranya

penyusunan pedoman/SOP.

d. Pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas

penerapan sistem pencegahan korupsi, pembelajaran anti

korupsi dan budaya organisasi anti korupsi

Paradigma pemberantasan korupsi mengalami pergeseran yaitu

lebih mengedepankan pencegahan korupsi dengan membangun

29

sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya

kecurangan/penyimpangan. Hal tersebut mendorong Deputi Bidang

Investigasi terus meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi

dengan melakukan upaya pencegahan fraud (korupsi) secara

komprehensif pada tiga area yaitu manusia, sistem, dan budaya,

yang dilakukan melalui penugasan:

1) Fraud Control Plan (FCP)

2) Fraud Risk Assessment (FRA)

3) Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan

pengembangan MPAK. Sasaran pelaksanaan akan ditentukan

sesuai dengan arahan dari Deputi Kepala BPKP Bidang

Investigasi dan masukan dari Perwakilan BPKP. Penugasan ini

dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan 34 Perwakilan

BPKP dengan Rencana Mulai Penugasan (RMP) bulan Mei dan

Rencana Penerbitan Laporan (RPL) bulan November.

4) Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK)

PBOAK didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah,

analisis, dan evaluasi bukti terhadap karakteristik organisasi

yaitu norma, filosofi dan nilai-nilai anti korupsi untuk menilai

apakah pegawai organisasi telah menyimpang atau telah

sepenuhnya mendukung pencapaian misi dan visi anti korupsi

organisasi.

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Investigasi akan menyusun

pedoman PBOAK yang diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan dan standar mutu penilaian dalam lingkup instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, akan

dilakukan piloting pedoman PBOAK untuk memastikan

pedoman yang sudah disusun dapat diaplikasikan dengan baik

dan mencapai tujuan yang diharapkan.

30

e. Pengawasan dalam rangka optimalisasi pemulihan kerugian

keuangan negara melalui asset tracing bekerjasama dengan

Aparat Penegak Hukum (APH)

Pengamanan kekayaan negara yang bersinergi dengan

pemberantasan korupsi menjadi perhatian pemerintah dalam

RPJMN 2015-2019. Beberapa permasalahan penting terkait

pengelolaan kekayaan/aset negara yang dapat diidentifikasi antara

lain belum optimalnya pengembalian kekayaan/aset negara yang

berasal dari:

1) Pembayaran ganti rugi sebagai putusan pengadilan atas kasus

tindak pidana korupsi.

2) Barang sitaan dalam penindakan tindak pidana korupsi

3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

4) Temuan audit atas penyesuaian harga/eskalasi dan klaim

pembayaran.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 pasal 3, salah

satu fungsi BPKP adalah pengawasan intern terhadap perencanaan

dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah. Selain itu,

salah satu fokus kebijakan pengawasan BPKP adalah Pengamanan

Aset Negara/Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi

Bidang Investigasi berupaya meningkatkan perannya dalam

pengamanan aset khususnya terkait melalui kegiatan pengawasan

penelusuran aset dan pemulihan kerugian keuangan negara atas

kasus tindak pidana korupsi. Kegiatan pengawasan bertujuan untuk

mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari

pengembalian kekayaan dan aset sebagai hasil dari proses

penegakan hukum. Pada tahun 2019, kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah penyusunan pedoman dan piloting untuk

pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.

31

f. Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan

dan akuntabilitas keuangan

Kajian atas kelemahan peraturan merupakan salah satu bentuk

kegiatan Deputi Bidang Investigasi yang bersifat pencegahan.

Fokus pengkajian adalah atas peraturan yang berpotensi

menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka

mendeteksi dan menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme dalam pelaksanaannya kelak. Hasil kajian berupa

rekomendasi perbaikan peraturan.

Pada tahun 2019 Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan akan fokus dalam melakukan kajian terhadap suatu

objek yang mengalami kendala dalam kelancaran pembangunan.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat mengatasi

hambatan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Penugasan Lain

1) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemerintah yang menerima mandat untuk melaksanakan

pembangunan tidak lepas dari ketidakpuasan masyarakat. Akan

selalu ada masyarakat yang menyampaikan rasa tidak puasnya

atas kinerja pemerintah melalui surat pengaduan kepada BPKP

sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan intern.

Pengaduan masyarakat menjadi sarana yang penting untuk

menjadi trigger (pemicu) bagi perbaikan proses

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga harus bisa dikelola

dengan baik. Atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh

Deputi Bidang Investigasi, dilakukan penelaahan untuk dapat

diputuskan tindak lanjutnya.

2) Penugasan sebagai Rendal (perencanaan dan pengendalian).

Kegiatan Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh Deputi

Bidang Investigasi dalam menjalankan fungsi koordinasi

(perencanaan dan pengendalian) bertujuan untuk memberikan

32

masukan dan arahan atas suatu permasalahan yang ditemukan

dalam penugasan bidang investigasi di unit kerja (perwakilan).

Masukan dan arahan tersebut dimaksudkan untuk

mengantisipasi risiko audit (salah dalam mengambil kesimpulan

audit). Sebagai Rendal Deputi Bidang Investigasi melaksanakan

penugasan berikut:

a) Quality Assursnce

b) Peer reviu laporan hasil penugasan bidang investigasi

3) Koordinasi Pengawasan

4) Penyamaan Persepsi

5) Penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi

Pada tahun 2018 Deputi Bidang Investigasi mengembangkan

Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (Indeks EPK).

Pengembangan Indeks EPK dilatarbelakangi oleh kesadaran

bahwa dalam upaya mencapai tujuan strategis dan mengelola

kinerja pemberantasan korupsi memerlukan rerangka

pengukuran dan penilaian kemajuan upaya pencegahan

korupsi. Rerangka pengukuran dan penilaian tersebut akan

menjadi landasan penyusunan peta jalan peningkatan

efektivitas pencegahan korupsi.

Indeks EPK adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari tiga

pilar, yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan

Strategi Pencegahan Korupsi, dan Penanganan Kejadian

Korupsi.

33

Metodologi penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi

dapat dilihat pada Bagan 3.4.

Bagan 3.4

Metodologi Penilaian Indeks EPK

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan piloting penilaian Indeks

EPK pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2019 akan dilakukan

penilaian Indeks EPK pada Instansi Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

6) Menyusun Pedoman Teknis Kegiatan Bidang Investigasi

Pedoman Teknis Kegiatan Bidang Investigasi akan disusun

dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan kegiatan Bidang

Investigasi yang akan diatur dalam Peraturan Deputi Kepala

BPKP Bidang Investigasi, yang terdiri dari:

a) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Audit Investigatif.

b) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

34

c) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan

Ahli (PKA).

d) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Audit Penyesuaian

Harga (Audit PH).

e) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Audit Klaim.

f) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Hambatan

Kelancaran Pembangunan (EHKP).

g) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan

Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE).

h) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kualitas

(Quality Assurance).

i) Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Penanganan

Pengaduan Masyarakat.

7) Peningkatan Kapabilitas Auditor Investigasi

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas auditor investigatif,

akan dilaksanakan kegiatan Diklat Substantif mengenai Teknik

Mediasi, workshop Fraud Risk Management, dan workshop

Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK).

8) Penyusunan Buku Modus Operandi

Deputi Bidang Investigasai akan menyusun buku modus

operandi atas kasus-kasus yang telah ditangani oleh Direktorat

di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.

Buku ini memberikan gambaran/ringkasan suatu kasus,

fraud/penyimpangan yang terjadi, modus operandi, penyebab,

serta akibat fraud/penyimpangan.

Buku tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang sama

atas suatu kasus dan menjadi acuan bagi auditor pada saat

melaksanakan penugasan atas kasus yang serupa.

Rincian penugasan pengawasan Direktorat di Lingkungan Deputi

Bidang Investigasi terdapat pada Lampiran 1. Sedangkan rincian

penugasan untuk Perwakilan BPKP terdapat pada Lampiran 2.

35

Kegiatan dukungan pengawasan yang akan dilaksanakan meliputi:

1) Penyusunan rencana kerja dan evaluasi

2) Pembinaan administrasi dan pengelolaan kepegawaian

3) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

4) Pembinaan administrasi dan pengelolaan BMN

5) Pembinaan administrasi dan pengelolaan arsip

6) Rapat koordinasi/kegiatan SPIP

4. Waktu Penugasan

a. Rencana Penerbitan Laporan (RPL) penugasan Penilaian Risiko

Kecurangan (Fraud Risk Assessmen – FRA) atas Kegiatan

Prioritas Penurunan Stunting bulan Mei 2019.

b. RPL penugasan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk

Assessmen – FRA) atas Kegiatan Reforma Agraria bulan

Agustus 2019.

c. RPL penugasan Fraud Risk Assessment (FRA) atas Distribusi

Pupuk Bersubsidi bulan Agustus 2019.

d. RPL penugasan Kajian Ketahanan Energi Kelistrikan bulan

Agustus 2019.

e. RPL Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) bulan

November 2019.

5. Anggaran

Biaya pelaksanaan penugasan/kegiatan sesuai dengan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.

6. Indikator Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang

Investigasi Tahun 2015-2019, sasaran program dan indikator

kinerja program (outcome) tahun 2019 adalah sebagai berikut:

36

Tabel 3.2

Target Outcome

Tahun 2019

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya

efektifitas hasil

pengawasan

keinvestigasian

a. Persentase hasil

pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di

persidangan

60%

b. Persentase hasil

pengawasan


dimanfaatkan oleh APH

75%

c. Persentase hasil

pengawasan


dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

70%

d. Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

80%

e. Persentase hasil audit

klaim yang

dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

80%

2. Meningkatnya

penyelesaian

hambatan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

80%

37

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

3. Meningkatnya

kualitas tata kelola

pemerintah dan

korporasi dalam

pencegahan korupsi

a. Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan

FCP (termasuk FRA)

55%

b. Persentase auditor yang

memiliki kompetensi

(hard and soft

competency) di bidang

pencegahan

65%

4. Meningkatnya

kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat

terhadap korupsi

Persentase K/L/P/K

anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang

mengimplementasikan

sistem pengaduan

masyarakat

70%

5. Meningkatkan

kapabilitas

pengawasan intern

pemerintah di

bidang

keinvestigasian

Persentase auditor yang

memiliki kompetensi

keinvestigasian

65%

7. Lain-Lain

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan

penugasan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016

tanggal 9 Desember 2016

Pada poin A.6 dinyatakan bahwa Instansi yang berwenang

menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah

Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan

38

konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan

Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun

tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya

kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim

berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian

Negara dan besarnya kerugian Negara.

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016

tentang Pencabutan Peraturan Menteri PAN Nomor

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat

Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 1 berbunyi:

Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang

Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 berbunyi:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut, Standar Audit

Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku ketentuan

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang

mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern

Pemerintah.

c. UU Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1

RENCANA PENUGASAN DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

No. PENUGASAN PENGAWASAN OUTPUT (Laporan)

1 Fraud Risk Assessment (FRA) atas Pelaksanaan

Reforma Agraria

1

2 Fraud Risk Assessment (FRA) atas Kegiatan

Percepatan Penurunan Stunting

1

3 Audit Investigatif atas Permasalahan tertentu pada

K/L/P

2

4 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

atas Permasalahan Tertentu pada K/L/P

7

5 Pemberian Keterangan Ahli atas Permalahan

Tertentu pada K/L/P

20

6 Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen

Elektronik (PPBDE)

4

7 Audit Tujuan Tertentu 1

8 Kajian Root Cause Analysis (RCA) Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

1

9 Audit tujuan tertentu atas aset tertentu sesuai

kebutuhan KLPK

1

10 Evaluasi kebijakan KLPK terkait

penggunaan/pemanfaatan oleh pihak ketiga atas

kekayaan negara yang dikuasai negara

1

11 Fraud Risk Assessment (FRA) atas pengelolaan aset 1

12 Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2

13 Quality Assurance 10

Lampiran 1


14 Penyamaan persepsi 20

15 Koordinasi Pengawasan 3

16 Penelaahan atas Pengaduan Masyarakat 6

17 Peer Reviu atas Laporan Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

6

18 Fraud Control Plan (FCP) Organisasional 3

19 Fraud Risk Assessment (FRA) atas Pemetaan dan

penilaian kapabilitas pencegahan korupsi

1

20 PFCP tematik dengan penekanan pada Anti Bribery

Management System (ABMS)

1

21 Probity advice dan assurance 2

22 Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)

(termasuk Forum Investigasi)

2

23 Penilaian Budaya Organisasi Anti Korupsi (PBOAK) 1

24 Workshop Peningkatan Kompetensi Auditor

Investigasi

2

Jumlah 99

Lampiran 1

RENCANA PENUGASAN DIREKTORAT INVESTIGASI BUMN DAN BUMD

TAHUN 2019


1 Fraud Risk Assessment (FRA) atas Distribusi Pupuk

Bersubsidi

1

2 Audit Investigatif 5

3 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 3

4 Pemberian Keterangan Ahli 12

5 Fraud Control Plan (FCP) 4



8 Peer reviu laporan hasil penugasan bidang

investigasi

4

9 Penelaahan pengaduan 3

10 Penyamaan Persepsi 6

11 Peningkatan Kapabilitas Auditor 1

Jumlah 50

Lampiran 1

RENCANA PENUGASAN DIREKTORAT INVESTIGASI HAMBATAN KELANCARAN

PEMBANGUNAN TAHUN 2019

No. PENUGASAN PENGAWASAN OUTPUT

(LAPORAN)

1 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan 5

2 Audit Penyesuaian Harga 3

3 Audit Klaim 2

4 Kajian Ketahanan Energi Kelistrikan 1


6 Kajian Hambatan Kelancaran Pembangunan 2

7 Penyamaan Persepsi 7


9 Peer Review 1

10 Workshop 1

Jumlah 39

Lampiran 2

RENCANA PENUGASAN

PERWAKILAN BPKP

TAHUN 2019

NO PERWAKILAN Tahun 2019

AI AI

PSN

PKKN PKA Forum

Inves

MPAK FCP

Org

FRA HKP PH KLAIM FRA

ATAS

STUNTI

NG

FRA

ATAS

AGRAR

IA

FRA

PUPUK

SUBSI

DI

KETA

HAN

AN

ENE

RGI

Jumlah

1 NAD PW01 1 1 4 10 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - - 28

2 SUMUT PW02 3 1 8 24 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 52

3 SUMBAR PW03 2 1 4 11 1 2 1 4 1 1 1 1 1 - - 31

4 RIAU PW04 2 1 4 11 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 - 32

5 JAMBI PW05 2 1 4 11 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 29

6 BENGKULU PW06 1 1 4 10 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 27

7 SUMSEL PW07 4 1 4 16 1 2 1 4 1 1 - 1 1 1 1 39

8 LAMPUNG PW08 2 1 5 12 1 2 1 4 - 1 - 1 1 1 - 32

9 DKI

JAKARTA

PW09 2 1 5 12 1 2 1 4 2 1 1 1 1 - 1 35

10 JABAR PW10 5 1 9 24 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 56

11 JATENG PW11 5 1 9 24 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 55

12 DIY PW12 2 1 2 7 1 2 1 4 1

- 1 1 - - 23

13 JATIM PW13 5 1 9 24 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 55

14 KALBAR PW14 2 1 4 11 1 2 1 4 1 - 1 1 1 - - 30

15 KALTENG PW15 2 1 2 4 1 2 1 4 - 1 - 1 1 - - 20

Lampiran 2


AI AI

PSN

PKKN PKA Forum

Inves

MPAK FCP

Org


ATAS STUNTI

NG

FRA

ATAS AGRAR

IA

FRA

PUPUK SUBSI

DI

KETA

HANAN

ENE

RGI

Jumlah

16 KALSEL PW16 2 1 5 11 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 30

17 KALTIM PW17 2 1 4 7 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - 1 27

18 SULUT PW18 2 1 3 9 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - 1 28

19 SULTENG PW19 1 1 3 8 1 2 1 4 1

- 1 1 - - 24

20 SULTRA PW20 2 1 4 10 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - - 29

21 SULSEL PW21 3 1 6 13 1 2 1 4 1 1 - 1 1 1 1 37

22 BALI PW22 2 1 4 9 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - - 28

23 NTB PW23 1 1 3 4 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - - 21

24 NTT PW24 2 1 4 8 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 26

25 MALUKU PW25 1 1 4 7 1 2 1 4 - 1 - 1 1 - - 24

26 PAPUA PW26 2 1 5 7 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 26

27 PAPUA

BARAT

PW27 2 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 18

28 KEPRI PW28 2 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 18

29 BABEL PW29 2 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 18

30 BANTEN PW30 2 1 4 7 1 2 1 4 1 - - 1 1 - 1 26

31 GORONTALO PW31 1 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 17

32 SULBAR PW32 1 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 17

Lampiran 2


AI AI

PSN

PKKN PKA Forum

Inves

MPAK FCP

Org


ATAS STUNTI

NG

FRA

ATAS AGRAR

IA

FRA

PUPUK SUBSI

DI

KETA

HANAN

ENE

RGI

Jumlah

33 MALUKU

UTARA

PW33 1 1 2 2 1 2 1 4 1 - - 1 1 - - 17

34 KALTARA PW34 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 - 1 1 - - 18

Jumlah Perwakilan 72 34 140 325 34 68 34 140 33 19 8 34 34 8 10 993

d e p u t i b i d a n g i n v e s t i g a s i - bpkp.go.id d5 th 2019.pdf · pendidikan anti...

Documents