PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UNDANG-UNDANG

1. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 2. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 3. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (telah digantikan dengan UU No. 23 Tahun 1997 ) 4. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 6. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) 7. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) 8. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

II. PERATURAN PEMERINTAH

1. PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air 2. PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 1999) 3. PP No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 1999) 4. PP No. 12 Tahun 1995 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 1999) 5. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 6. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 7. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 8. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 9. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun 10. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 11. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 12. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 13. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun 14. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 15. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa 16. PP No. 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan 17. PP No .74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. 18. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 19. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif 20. PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

III. KEPUTUSAN PRESIDEN

1. Kepres. No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional (telah digantikan dengan Kepres. No. 75 Tahun 1993) 2. Kepres. No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 3. Kepres. No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional 4. Kepres. No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kepres. No. 196 Tahun 1998) 5. Kepres. No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kepres. No. 10 Tahun 2000) 6. Kepres. No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara 7. Kepres. No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 8. Kepres. No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Kepres. No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. 9. Kepres. No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Kepres. No. 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.

IV. KEPUTUSAN MENTERI.

1. Kepmen. KLH No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi. 2. Kepmen. LH No. KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. 3. Kepmen. LH No. KEP-10/MENLH/3/1994 tentang Pencabutan Kepmen. KLH No. 49,50,51,52,53/MENKLH/6/1978. 4. Kepmen. LH No. KEP-11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kepmen. LH No. KEP-

39/MENLH/8/1996) 5. Kepmen. LH No. KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 6. Kepmen. LH No. KEP-13/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tatakerja Komisi AMDAL. 7. Kepmen. LH No. KEP-14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 8. Kepmen. LH No. KEP-15/MENLH/3/1994 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu. 9. Kepmen. LH No. KEP-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. 10. Kepmen. LH No. Kep.13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. 11. Kepmen. LH No. KEP-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 12. Kepmen. LH No. KEP-35 A/MENLH/7/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha dalam Pengendalian Pencemaran dalam Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih). 13. Kepmen. LH No. Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. 14. Kepmen. LH No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku mutu limbah cair bagi kegiatan Hotel. 15. Kepmen. LH No. Kep-55/MENLH/11/1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional. 16. Kepmen. LH No. Kep-57/MENLH/12/1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor. 17. Kepmen. LH No. Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. 18. Kepmen. LH No. KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru. 19. Kepmen. LH No. KEP-16/MENLH/4/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru. 20. Kepmen. LH No. KEP-39/MENLH/8/1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kepmen. LH No. 03 Tahun 2000) 21. Kepmen. LH No. KEP-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. 22. Kepmen. LH No. KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari.

23. Kepmen. LH No. KEP-46/MENLH/11/1996 tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari. 24. Kepmen. LH No. KEP-47/MENLH/11/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi daerah Tingkat I Program Pantai Lestari. 25. Kepmen. LH No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. 26. Kepmen. LH No. KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran. 27. Kepmen. LH No. KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. 28. Kepmen. Dagri. No. 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA. 29. Kepmen. LH No. KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. 30. Kepmen. Perindag. No. 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang

Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substance). 31. Kepmen. Perindag. No. 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmen. Perindag. No. 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 32. Kepmen. Perindag No. 410/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Kepmen. Perindag No. 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon

serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substance). 33. Kepmen. Perindag No. 411/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Kepmen. Perindag No. 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmen. Perindag No. 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur

Tata Niaga Impornya. 34. Kepmen. LH No. 02 Tahun 2000 Tentang Panduang Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 35. Kepmen. LH No. 03 Tahun 2000 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kepmen. LH No. 17 Tahun 2001) 36. Kepmen. LH No. 04 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu 37. Kepmen. LH No. 05 Tahun 2000 Tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah 38. Kepmen. LH No. 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 39. Kepmen. LH No. 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 40. Kepmen. LH No. 42 Tahun 2000 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat. 41. Kepmen. LH No. 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. 42. Kepmen. LH No. 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkunan Hidup Daerah. 43. Kepmen. LH No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 44. Kepmen. LH No. 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.

V. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL

1. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-056/1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting 2. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun 7. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 8. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-135 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-18/1999) 9. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-136 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah (telah digantikan dengan Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-19/1999)

10. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak 11. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 12. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-29/BAPEDAL/05/1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan 13. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-30/BAPEDAL/05/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 14. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 15. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 16. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah. 17. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-03/BAPEDAL/01/1998 tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah. 18. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-18 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (telah digantikan dengan ) Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-39 Tahun 200019. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-19 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah (telah digantikan dengan Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-39 Tahun 2000) 20. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 21. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 22. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-39 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 23. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, (telah digantikan dengan Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-93A Tahun 2001) 24. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di Bapedal. 25. Kep. Ka. BAPEDAL No. KEP-93A Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Kep. Ka. BAPEDAL Nomor KEP-25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

VI. KUMPULAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT 1. Kepgub. Ka. Dati I Jabar No. 660.31/Sk/624/BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. 2. Kepgub. Ka. Dati I Jabar No. 658.31/Kep.1784-Huk/85 tentang Pembuangan Air untuk Perusahaan Industri, Badan Hukum lainnya, Badan Sosial dan Perorangan di Wilayah Kerja PERUM OTORITA

JATILUHUR. 3. Kepgub. Ka. Dati I Jabar No. 658.31/SK.1718/BKPMD/1992 tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Air.

VII. KUMPULAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Kepgub. Ka. DKI Jakarta No. 1117 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (P4L) DKI Jakarta Sebagai Badan yang Berwenang Memeriksa dan Mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Untuk Keperluan Pembuktian Dalam Perkara Pelanggaran Terhadap Peraturan Mengenai Lingkungan Hidup di Wilayah DKI Jakarta.

2. Kepgub. Ka. DKI Jakarta No. 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif Bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan yang Menimbulkan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Kepgub. Ka. DKI Jakarta No. 123 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Administratif Bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan Peserta Prokasih di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Kepgub. Ka. DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepgub. Ka. DKI Jakarta No. 299 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.