CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Daftar Isi i DAFTAR ISI DAFTAR ISI i BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan I-1 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan I-2 1.3 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan I-4 BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG 2.1 Kebijakan Keuangan II-1 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BPPT II-2 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG 3.1 Realisasi Pencapaian Target Pendapatan BPPT Kota Bandung III-1 3.2 Realisasi Pencapaian Target Belanja BPPT Kota Bandung III-3 3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis pada BPPT Kota Bandung III-6 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah IV-1 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan IV-2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Daftar Isi i 4.3 Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan IV-2 BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Rincian penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan V-1 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG VI-1 BAB VII PENUTUP VII-1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pendahuluan I.1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan bahwa Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas diantaranya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2015 ini disusun sebagai bentuk implementasi akuntabilitas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan perwujudan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Maksud Penyusunan Laporan keuangan Maksud dari penyusunan laporan keuangan Per 31 Desember 2015 ini adalah : a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung selama 1 (satu) periode anggaran; b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran maupun antar periode;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pendahuluan I.2 c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Per 31 Desember 2015 bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1) Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; 2) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 3) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pendahuluan I.3 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 12) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Peta; 13) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung; 14) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin gangguan; 15) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; 16) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; 17) Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung; 18) Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung; 19) Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 kebijakan akuntansi berbasis akrual; 20) Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 21) Peraturan Walikota Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pendahuluan I.4 22) Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu; 23) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penyusunan catatan atas laporan keuangan BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Kebijakan keuangan 2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 3.3. Upaya dan solusi yang dilakukan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pendahuluan I.5 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Rincian penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.1 BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG 2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.1.1. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung diperoleh dari pendapatan retribusi pelayanan perijinan, dengan target sebesar Rp.82.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.31.301.966.107,00 atau 38,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2014 terdapat penurunan persentase realisasi sebesar 40,18%. 2.1.2. Belanja Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja pada Badan Pelayanan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.2 Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.36.794.064.407,97 dengan realisasi sebesar Rp.31.233.184.621,00 atau 84,89%. Terdapat peningkatan sebesar 52% dari persentase realisasi tahun 2014. 2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BPPT Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : TABEL II.1 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83 Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu 100% Persentase Penurunan Pengaduan 20% Nilai Standard Kepatuhan Pelayanan Public Versi Ombudsman RI 935 Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perizinan Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin 6 hari kerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPPT Nilai Evaluasi AKIP 76 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100% Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.3 Tahun 2015 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dijabarkan ke dalam 9 program dan 29 kegiatan sebagai berikut : TABEL II.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Keluaran : Tersedianya jasa telepon, listrik, paket/pengiriman, dan jasa pemasangan iklan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 12 bulan 100 % 1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih Tersedianya Belanja Dekorasi Tersedianya Jasa Cleaning Service Hasil : Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 12 bulan Bunga Artificial 12 bulan 100 % 1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 100 % 1.4 Penyediaan alat tulis kantor Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 100 % 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Barang cetakan Penggandaan dokumen Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 100 % 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Keluaran : Tersedianya surat kabar dan majalah Hasil : Meningkatnya wawasan/pengetahuan aparatur 12 bulan 100 % 1.7 Penyediaan makanan dan minuman Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.4 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keluaran : Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 1 dokumen 100 % 1.9 Penyediaan jasa pengamanan kantor Keluaran : Keamanan kantor BPPT Hasil : Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor 7 personil satpam 2 personil coordinator pengamanan 100 % 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Kendaraan bermotor roda empat Sepeda mesin Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas aparatur 1 unit 1 unit 100 % 2.2 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 12 bulan 100 % 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 12 bulan 100 % 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas aparatur 12 bulan 12 Unit 26 Unit 100 % 2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Keluaran : Terlaksananya renovasi gedung dan pemasangan interior built in/fix furniture Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 paket 100 % 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keluaran : Tersedianya pakaian batik tradisional Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 2 paket 132 orang 100 %

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.5 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus-kursus dll Hasil : Meningkatnya kualitas SDM aparatur 12 bulan 100 % 4.2 Pembinaan kinerja aparatur Keluaran : Terfasilitasinya pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai Hasil : Meningkatnya kualitas SDM aparatur 1 kegiatan 100 % 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : Laporan Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan III Tahun 2015 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 100 % 5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semester 1 Tahun 2015 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen laporan 100 % 5.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan akhir Tahun 2014 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen laporan 100 % 6. Pengembangan Data/Informasi 6.1 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Keluaran : Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen laporan 100 % 7. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 7.1 Penataan Arsip SKPD Keluaran : Tertatanya arsip BPPT 12 bulan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.6 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Hasil : Meningkatnya sistem administrasi kearsipan 100 % 8. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 8.1 Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Keluaran : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketatausahaan Dokumen Kajian Raperwal Tata Naskah Perijinan Dokumen Kajian mengenai Pemutihan Ijin Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 8.2 Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keluaran : Dokumen aplikasi pemetaan objek Terpeliharanya hardware dan jaringan Hasil : Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan terpadu 1 dokumen 12 bulan 100 % 8.3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perijinan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha di Kota Bandung secara bertahap Hasil : Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan perijinan, iklim usaha dan kepastian berusaha yang kondusif, kepentingan umum dan lingkungan hidup 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 100 % 8.4 Sosialisasi/ Publikasi Pelayanan Perijinan Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perijinan Hasil : Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan perijinan terpadu 12 bulan 100 % 8.5 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu Keluaran : Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perijinan Hasil : Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan 12 bulan 100 % 8.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keluaran : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Pemutihan Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Integrasi Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Pelimpahan Wewenang Kecamatan 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja II.7 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 Hasil : Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perijinan 100 % 9. Perencanaan Pembangunan Daerah 9.1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Keluaran : Tersusunnya Rencana kerja (RENJA) BPPT Tahun 2016 Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Hasil : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 100 %

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.1 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2015. 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN BPPT KOTA BANDUNG Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 31.301.966.107,00 dari target sebesar Rp 82.000.000.000,00 (38,17%) diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 77.250.000.000 26.133.792.450 33,83% 2 Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 1.200.000.000 582.088.034 48,51% 3 Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan 2.800.000.000 3.847.428.426 137,41 4 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 675.000.000 472.550.000 70,01% 5 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan 75.000.000 8.600.000 11,47 6 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - 193.181.658 - 7 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 63.869.539 - 8 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - 456.000 - JUMLAH 82.000.000.000 31.301.966.107 38,17%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.2 Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan Tahun 2015 diantaranya : 1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, dimana lokasi dimaksud sampai dengan saat ini masih menjadi tujuan investasi pembangunan. 2. Terjadinya kekosongan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejak penerapan On-Line Services System (OSS) tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 8 September 2015, implikasi dari penerapan OSS yang merubah rekomendasi gambar teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menjadi persyaratan dalam mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan. 3. Menurunnya pembangunan di sektor property (pembangunan Apartemen, Mall dan Hotel). 4. Adanya keterlambatan permohonan perpanjangan Izin Trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2015 akibat akan adanya peraturan baru yang mengharuskan pengusaha angkot berbentuk Badan Usaha. 5. Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pelayanan perijinan terpadu mengeluarkan izin sebagai kontrol, bukan sebagai fungsi pendapatan. 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan. 7. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perijinan. Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan antara lain : 1. Rasionalisasi target Pendapatan Tahun 2016; 2. Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan; 3. Pengembangan On-line Services System (OSS) pelayanan perijinan; 4. Integrasi, penyederhanaan dan kolaborasi pelayanan perijinan;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.3 5. Mobil layanan keliling; 6. Pemetaan potensi retribusi. 3.2 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET BELANJA BPPT KOTA BANDUNG Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.669.769.250,00 3.154.170.181,00 85,95 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 370.259.974,00 56,10 1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 639.894.250,00 508.632.610,00 79,49 1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 172.575.000,00 170.461.400,00 98,78 1.4 Penyediaan alat tulis kantor 367.375.000,00 362.357.600,00 98,63 1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 637.975.000,00 608.714.610,00 95,41 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 87.500.000,00 87.430.000,00 99,92 1.7 Penyediaan makanan dan minuman 350.575.000,00 341.933.435,00 97,54 1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 520.000.000,00 505.965.552,00 97,30 1.9 Penyediaan jasa pengamanan kantor 233.875.000,00 198.415.000,00 84,84 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.553.071.031,00 9.734.043.248,00 84,26 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 429.450.000,00 338.800.000,00 78,89 2.2 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur 3.821.520.000,00 3.520.251.660,00 92,12 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 909.075.000,00 873.791.960,00 96,12 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 626.600.000,00 446.319.506,00 71,23 2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5.766.426.031,00 4.554.880.122,00 78,99 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 205.750.000,00 197.622.550,00 96,05

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.4 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 205.750.000,00 197.622.550,00 96,05 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 642.500.000,00 354.566.500,00 55,19 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal 230.000.000,00 56.551.500,00 24,59 4.2 Pembinaan kinerja aparatur 412.500.000,00 298.015.000,00 72,25 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 233.500.000,00 218.590.340,00 93,61 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 83.500.000,00 75.246.520,00 90,12 5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 60.000.000,00 59.698.400,00 99,50 5.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 90.000.000,00 83.645.420,00 92,94 6 Pengembangan Data/Informasi 237.400.000,00 230.306.769,00 97,01 6.1 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 237.400.000,00 230.306.769,00 97,01 7 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 41.100.000,00 38.240.000,00 93,04 7.1 Penataan Arsip SKPD 41.100.000,00 38.240.000,00 93,04 8 Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 6.433.109.200,00 5.704.006.970,00 88,67 8.1 Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum 438.000.000,00 0,00 0,00 8.2 Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1.434.109.200,00 1.419.466.800,00 98,98 8.3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 2.207.600.000,00 2.061.923.950,00 93,40 8.4 Sosialisasi/ Publikasi Pelayanan Perijinan 1.427.300.000,00 1.383.477.800,00 96,93 8.5 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu 302.000.000,00 266.255.570,00 88,16 8.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 624.100.000,00 572.882.850,00 91,79

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.5 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 1 2 3 4 5 9 Perencanaan Pembangunan Daerah 70.000.000,00 68.863.250,00 98,38 9.1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 70.000.000,00 68.863.250,00 98,38 JUMLAH 23.086.199.481,00 19.700.409.808,00 85,33 Berdasarkan data di atas, terdapat efisiensi anggaran pada 27 kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% dan terdapat 2 kegiatan target kinerja keluaran tidak tercapai. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian belanja pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya : (1) Terlambatnya penetapan APBD dan APBD perubahan tahun 2015; (2) Kemampuan SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan yang masih perlu ditingkatkan; (3) Terjadinya kelebihan beban kerja bagi pejabat yang ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disebabkan penunjukan PPTK belum didasarkan atas pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya; (4) Adanya pergantian pejabat pada saat kegiatan dan anggaran sudah berjalan sehingga berakibat terhambatnya pengerjaan dikarenakan kesulitan koordinasi dan tidak ada penyerahan atau pelimpahan dari pejabat lama ke pejabat baru. (5) Adanya ketentuan dari DPKAD Bidang Anggaran bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak terserap di anggaran murni tidak bisa dipindahkan ke anggaran perubahan, sehingga ada kegiatan di anggaran murni yang tidak terserap. Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Belanja pelaksanaan program dan kegiatan antara lain : (1) Mengikutsertakan pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan dalam pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan keuangan; (2) Akan menyusun keputusan Kepala BPPT Kota Bandung tentang penunjukan PPTK yang disesuaikan dengan beban kerja dan anggaran;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.6 (3) Mengikutsertakan koordinasi antara pejabat yang baru dengan pejabat lama dalam bentuk memori jabatan. 3.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PADA BPPT KOTA BANDUNG Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83 79,27 Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu 100% 69,59% Persentase Penurunan Pengaduan 20% 21,86% Nilai Standard Kepatuhan Pelayanan Public Versi Ombudsman RI 935 990 Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perizinan Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin 6 hari kerja 6,02 hari kerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPPT Nilai Evaluasi AKIP 76 72,51 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100% 100% Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100% 100% Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis diantaranya : (1) Regulasi mengenai pelayanan perijinan yang sangat dinamis (sering berubah-ubah dengan regulasi yang baru); (2) Setelah launching On-line Services System (OSS) pada tanggal 28 Mei 2015 terjadi perubahan dalam pelayanan perijinan yang dilakukan secara On-line (full paperless) termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM setelah diberlakukan OSS berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang SOP Pelayanan Perijinan bahwa penilaian IKM dilakukan sendiri oleh pemohon dan merupakan syarat ditandatanganinya ijin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT III.7 Disatu sisi lebih objektif dan independen, akan tetapi di pengaruhi juga oleh kondisi emosi para pemohon ijin sehingga penilaiannya ada yang positif dan ada yang negatif. Akan tetapi IKM Badan Pelayanan Perijinan Terpadu secara global memperoleh predikat BAIK; (3) Indikator rata-rata waktu layanan izin sesuai waktu dan indikator rata-rata waktu penyelesaian ijin, setelah diberlakukan OSS masih ada ijin yang tergantung kepada SKPD teknis, sehingga kecepatan pelayanan ijin sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor 495/2015 jo Peraturan Walikota Bandung Nomor 855/2015 masih terkendala karena tergantung kepada penyelesaian rekomendasi di SKPD teknis. (4) Evaluasi AKIP bukan merupakan IKU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, ketidaktercapaian target AKIP yang sudah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disebabkan pada saat penilaian AKIP masih dilakukan review dari KemenPAN dan RB sehingga AKIP yang dinilai oleh Evaluator Inspektorat masih AKIP yang berubah-ubah. Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis antara lain : (1) Melakukan penyesuaian secara cepat dan terus-menerus terhadap berbagai perubahan akibat dari regulasi yang berubah melalui pengajuan usulan perubahan regulasi daerah yang terkait dengan pelayanan perijinan; (2) Akan dilakukan integrasi pelayanan perijinan terutama bagi ijin yang masih terkendala Rekomendasi SKPD Teknis, sehingga SOP yang diberlakukan bisa sesuai dengan SOP yang ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.1 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi di Lingkungan Pemeritah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 dimana subtansinya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. Laporan Perubahan Ekuitas c. neraca; d. Laporan Operasional e. catatan atas laporan keuangan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung selaku pengguna anggaran/pengguna barang adalah entitas akuntansi sehingga wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 ini adalah 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.2 4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.3 2) Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). 4) Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 5) Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. 4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2) Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 3) Pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. 4) Pengakuan pendapatan di SKPD dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran DPA SKPD, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD. 5) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. 6) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan PAD adalah surat ketetapan retribusi daerah dan surat tanda bukti pembayaran.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.4 7) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD. 8) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 3) Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 4) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 5) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. 6) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.5 7) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset; saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 8) Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. 4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 1) Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 3) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD. 4) Pengeluaran dari rekening kas umum daerah ditandai dengan terbitnya SP2D-LS sebagai bukti kejadian yang paling penting (critical event) dari proses pengakuan belanja telah terjadi. 5) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. 6) Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/TU oleh PPK SKPD. 7) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. 8) Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.6 dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. 9) Suatu pengeluaran belanja akan diakui sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : (a) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual, dihibahkan, disumbangkan, ataupun diserahkan kepada pihak ketiga; (c) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 10) Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. 11) Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran dengan dokumen DPA. 12) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b. bertambah umur ekonomis, dan/atau c. bertambah volume, dan/atau d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 13) Untuk butir a manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melampaui 1 tahun (jangka panjang). Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetap digolongkan sebagai revenue expenditure. Sedangkan revenue expenditure mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini pada periode tahun berjalan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.7 4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1) Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 3) Aset diklasifikasikan ke dalam : (a) aset lancar; (b) aset non lancar. 4) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. 5) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 6) Aset diakui : a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 7) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.8 menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. 8) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah diterbitkan atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. 9) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar retribusi yaitu Keputusan Retribusi Daerah (SKRD). 10) Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. 11) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 12) Kualitas Piutangadalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur. 13) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). 14) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.9 15) Aset Tetap terdiri dari : a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Jaringan dan Instalasi; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi Dalam Pengerjaan; g. Akumulasi Penyusutan. 16) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya. 17) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures). 18) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. 19) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. 20) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.10 21) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 22) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 1) Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari : a) setoran kelebihan pembayaran kepada Pihak III; b) uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari Pihak III; c) uang muka lelang penjualan Aset Daerah. 2) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Kebijakan Akuntansi IV.11 4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.1 BAB V PENJELASAN POS–POS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dari retribusi izin adalah sebesar Rp.31.301.966.107,00 (38,17%) dari target pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp.82.000.000.000,00 dan realisasi belanja adalah sebesar Rp.31.233.184.621,00 (84,89%) dari anggaran belanja Tahun 2015 sebesar Rp.36.794.064.407,97. Dengan demikian terdapat surplus LRA sebesar Rp.68.781.486,00. Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2015. Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.12.764.901.451,00. Nilai Aset sebesar Rp.12.764.901.451,00 terdiri dari aset lancar sebesar Rp.1.837.577.710,00 aset tetap sebesar Rp.10.243.649.679,00 dan aset lainnya sebesar Rp.683.674.062,00. Sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp.12.764.901.451,00 terdiri dari kewajiban sebesar Rp.381.213.021,00, dan ekuitas sebesar Rp.12.383.688.430,00. Surplus Laporan Operasional per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.518.206.027,00 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar Rp.29.833.074.373,00 dan Beban-LO sebesar Rp.26.314.868.346,00. Nilai Ekutas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp.12.383.688.430,00 terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp.19.224.900.078,00, Surplus-LO sebesar Rp.3.518.206.027,00 dan Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.10.359.417.675,00. 5.1 RINCIAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN Sampai dengan 31 Desember 2015, Realiasasi APBD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung yaitu realisasi pendapatan sebesar Rp.31.301.966.107,00 atau 38,17% dari target yang telah ditetapkan Rp.82.000.000.000,00 sedangkan realisasi belanja Rp.31.233.184.621,00 atau 84,89% dari anggaran sebesar Rp.36.794.064.407,97. Realisasi pendapatan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.2 dan Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 (sampai dengan 31 Desember 2015) dapat diuraikan sebagai berikut : 5.1.1 PENDAPATAN Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.31.301.966.107,00 dari target sebesar Rp.82.000.000.000,00 (38,17%) diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 77.250.000.000 26.133.792.450 33,83% 2 Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 1.200.000.000 582.088.034 48,51% 3 Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan 2.800.000.000 3.847.428.426 137,41 4 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 675.000.000 472.550.000 70,01% 5 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan 75.000.000 8.600.000 11,47 6 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - 193.181.658 - 7 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 63.869.539 - 8 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - 456.000 - JUMLAH 82.000.000.000 31.301.966.107 38,17% 5.1.2 BELANJA Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.31.233.184.621,00 atau 84,89% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp.36.794.064.407,97.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.3 Realisasi belanja sebesar Rp.31.233.184.621,00 tersebut terdiri dari : a. Belanja Operasi Rp. 27.489.869.261,00 b. Belanja Modal Rp. 3.743.315.360,00 Jumlah Rp. 31.233.184.621,00 1) Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.27.489.869.261,00 atau 84,17% dari anggaran sebesar Rp.32.660.944.407,97. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.27.489.869.261,00 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rp. 11.532.774.813,00 b. Belanja Langsung Belanja Pegawai Rp. 1.887.767.000,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.069.327.448,00 Jumlah Rp. 27.489.869.261,00 Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Kota Bandung, Surat Tugas BPK RI Nomor 173/ST/XVIII.BDG/11/2015 tanggal 13 November 2015, terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan lemari tanam pada kegiatan Rehabilitasi Gedung BPPT Kota Bandung yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.101.664.828,00. Berdasarkan surat Inspektur Kota Bandung Nomor 700/007-Inspektorat perihal Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015 tanggal 6 Januari 2016 dan surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 02/KT-PDTT-Kotban/TP/05/2015 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penyampaian Temuan PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015, kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas daerah oleh pihak kontraktor, PT. Penamas Rashataprisma, pada tanggal 21 Januari 2016 (bukti setor terlampir), sehingga nilai Belanja Langsung telah berkurang sebesar Rp.101.664.828,00. 2) Belanja Modal Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.3.743.315.360,00 atau 90,57% dari anggaran sebesar Rp.4.133.120.000,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.4 Realisasi belanja Modal sebesar Rp.3.743.315.360,00 terdiri dari : a. Peralatan dan Mesin Rp. 3.718.053.860,00 b. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 25.261.500,00 Jumlah Rp. 3.743.315.360,00 5.1.3 PENDAPATAN LO Saldo/Realisasi Pendapatan LO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp.29.833.074.373,00, terdiri dari : a. Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 29.726.180.063,00 b. Lain-lain PAD Yang Sah Rp. 106.894.310,00 Jumlah Rp. 29.833.074.373,00 Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) dengan Realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut : a. Nilai Pendapatan pada LO Rp. 29.833.074.373,00 b. Nilai Pendapatan pada LRA Rp. 31.301.966.107,00 Selisih (Rp. 1.468.891.734,00) Selisih sebesar Rp.1.468.891.734,00, terdiri dari : a. Piutang 2014 yang dibayarkan pada Tahun 2015 (Rp. 2.434.291.688,00) b. SKRD yang terbit di Tahun 2015 dan belum dibayar Rp. 914.368.983,00 c. Mutasi update Denda di Tahun 2015 atas Piutang Denda Tahun 2014 Rp. 67.572.651,00 d. Double pembayaran SKRD IMB Tahun 2015 (Rp. 16.541.680,00) Jumlah (Rp. 1.468.891.734,00) 5.1.4 BEBAN LO Saldo/Realisasi Beban LO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.314.868.346,00 yang merupakan Belanja Operasi, terdiri dari :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.5 a. Beban Pegawai LO Rp. 11.999.480.491,00 b. Beban Barang dan Jasa Rp. 10.199.463.872,00 c. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 1.436.442.315,00 d. Beban Penyisihan Piutang Rp. 2.679.481.668,00 Jumlah Rp. 26.314.868.346,00 Terdapat perbedaan antara nilai Beban Operasi pada LO dengan Belanja Operasi pada LRA, sebagai berikut : a. Nilai Beban Operasi pada LO Rp. 26.314.868.346,00 b. Nilai Belanja Operasi pada LRA Rp. 27.489.869.261,00 Selisih (Rp. 1.175.000.915,00) Selisih sebesar Rp.1.175.000.915,00, terdiri dari : a. Beban penyisihan piutang retribusi Rp. 2.679.481.668,00 b. Beban penyusutan 2015 Rp. 1.436.442.315,00 c. Beban Jasa Telepon Rp. 12.934.554,00 d. Beban Jasa Listrik Rp. 10.915.892,00 e. Beban TPP Desember 2015 Rp. 212.663.678,00 f. Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2014: Belanja Dekorasi (Rp. 46.769.250,00) Jasa Konsultasi Pengembangan (Rp. 727.421.200,00) Jasa Kawat/Faksimili/Internet (Rp. 49.720.000,00) Jasa Kawat/Faksimili/Internet (Rp. 98.868.000,00) g. Beban Persediaan : Alat Tulis Kantor Rp. 99.342.750,00 Cetak (Rp. 138.445.000,00) Alat Listrik dan Elektronik Rp. 9.927.750,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Rp. 20.605.950,00) h. Koreksi review atas kegiatan Rehab sedang/berat gedung (kebakaran) yang semula dicatat beban operasi menjadi asset tetap bangunan gedung (Rp. 4.554.880.122,00) Jumlah (Rp. 1.175.000.915,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.6 5.1.5 ASET 1) ASET LANCAR 1. Kas a. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 101.664.828,00 Rp. 0,00 Saldo kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp.101.664.828,00 merupakan nilai pengurang belanja barang dan jasa pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang merupakan kelebihan pembayaran kepada PT. PENAMAS RASHATAPRISMA selaku pelaksana pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015. Sehingga saldo kas tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas. b. Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Nilai saldo kas per 31 Desember 2015 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas. 2. Piutang Pendapatan 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 3.150.116.850,00 Rp. 4.602.466.904,00 Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.150.116.850,00 merupakan sisa tunggakan retribusi perijinan tertentu yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dengan perhitungan sebagai berikut: Saldo Piutang Per 31 Desember 2014 Rp. 4.602.466.904,00 Mutasi Penambahan Tahun 2015 Rp. 22.455.565.935,00 Pembayaran pada Tahun 2015 (Rp. 23.907.915.989,00) Saldo Piutang Per 31 Desember 2015 Rp. 3.150.116.850,00 Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.150.116.850,00 terdiri atas :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.7 NO JENIS RETRIBUSI JUMLAH 1 Izin Mendirikan Bangunan Rp. 2.121.775.815 2 Izin Gangguan (HO) / ITU Rp. 150.638.280 3 Izin Trayek Rp. 75.000.000 4 Izin Lainnya Rp. 327.852.894 5 Denda Rp. 474.849.861 JUMLAH PIUTANG Rp. 3.150.116.850 Usaha yang dilakukan BPPT dalam mengelola piutang retribusi diantaranya : a. Usulan Perwal Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. b. Mengirim surat tagihan kepada wajib retribusi untuk melunasi pembayaran atas izin yang diterbitkan. c. Melakukan aging schedule umur piutang retribusi. d. Membentuk Tim Ad hoc penagihan piutang. e. Pengembangan System Online berbasis paperless. Progress nilai piutang retribusi 2014 per 31 desember 2015 sebagai berikut : NO. URAIAN PIUTANG PER 31 DES 2014 PEMBAYARAN DI TAHUN 2015 SISA PIUTANG 1 Izin Gangguan (HO) / ITU 138.187.680 10.048.200 128.139.480 2 Izin Mendirikan Bangunan 3.485.063.582 2.197.857.950 1.287.205.632 3 Izin Trayek 25.900.000 8.200.000 17.700.000 4 Izin Lainnya 328.308.894 456.000 327.852.894 5 Denda 625.006.748 150.156.887 474.849.861 JUMLAH PIUTANG 4.602.466.904 2.366.719.037 2.235.747.867 (data terlampir). 3. Penyisihan Piutang 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 2.679.481.668,00 N/A

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.8 Penyisihan piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.2.679.481.668,00 merupakan adalah taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut : 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut: No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih 1 Lancar 0,5 % 2 Kurang Lancar 10 % 3 Diragukan 50 % 4 Macet 100 % Penyisihan piutang per 31 Desember 2015 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung adalah sebesar Rp.2.679.481.668,00, dengan perhitungan sebagai berikut: Kualitas Piutang Nilai Piutang Prosentase (%) Penyisihan Nilai Penyisihan Lancar 1.635.500 0,5 % 8.177,5 Kurang Lancar 31.602.795 10 % 3.160.279,5 Diragukan 881.130.688 50 % 440.565.344,0 Macet 2.235. 747.867 100 % 2.235.747.867,0 Jumlah 3.150.116.850 2.679.481.668,0

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.9 4. Persediaan 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 1.265.277.700,00 Rp. 1.215.497.250,00 Persediaan per 31 Desember 2015, adalah persediaan untuk digunakan yang dikuasakan pada Pemegang Barang/Pengelola Persediaan yang terdiri atas : a. Alat Tulis Kantor Rp. 42.248.400,00 b. Cetakan Rp. 1.182.670.500,00 c. Alat-alat Kebersihan Rp. 24.318.000,00 d. Alat Listrik dan Elektronik Rp. 16.040.800,00 Jumlah Persediaan Rp. 1.265.277.700,00 (data terlampir) Jumlah Aset Lancar Per 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.735.912.882,00. 2) Investasi Jangka Panjang 1) Investasi Non Permanen 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Investasi Non Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00. 2) Investasi Permanen 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Investasi Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00. 3) Aset Tetap 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 10.243.649.679,00 Rp. 12.575.357.687,00 a. Saldo aset per 31 Desember 2014 Rp. 12.575.357.687,00 b. Mutasi aset 2015 Rp. 7.855.555.482,00 c. Akumulasi Penyusutan (data terlampir) (Rp.10.187.263.490,00) Jumlah aset tetap Rp. 10.243.649.679,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.10 Mutasi aset 2015 sebesar Rp.7.855.555.482,00 terdiri atas : a. Peralatan dan Mesin Rp. 3.275.413.860,00 b. Gedung dan Bangunan Rp. 4.554.880.122,00 c. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 25.261.500,00 Jumlah mutasi aset 2015 Rp. 7.855.555.482,00 Terdapat perbedaan antara nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca dengan Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut : a. Nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca Rp. 7.855.555.482,00 b. Nilai Belanja Modal pada LRA Rp. 3.743.315.360,00 Selisih Rp. 4.112.240.122,00 Selisih sebesar Rp.4.112.240.122,00 terdiri dari : a. Pembayaran utang jangka pendek Lainnya (Rp. 442.640.000,00) atas pengadaan Aset Tetap pada kegiatan Tahun 2014 yang dibayarkan kepada pihak ketiga pada tahun 2015 (data terlampir) b. Koreksi review atas kegiatan rehabilitasi Rp. 4.554.880.122,00 sedang/berat gedung kantor (kebakaran) menjadi aset tetap bangunan gedung (dari belanja barang dan jasa) Selisih Rp. 4.112.240.122,00 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp.4.554.880.122,00, masuk ke belanja barang dan jasa (5.2.2) yang seharusnya masuk ke dalam belanja modal (5.2.3), sehingga dilakukan koreksi di dalam neraca laporan keuangan BPPT. Nilai mutasi asset di dalam Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Modal, Barang Milik Daerah dan Aktiva Tetap serta Perhitungan Mutasi Asset dari Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi per tanggal 12 Januari 2016 belum dikoreksi dengan nilai rehabilitasi sedang/berat gedung kantor karena dilaksanakan sebelum review inspektorat per tanggal 22 Maret 2016. 4) Dana Cadangan 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 0,00 Rp. 0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.11 Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00. 5) Aset Lainnya 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 683.674.062,00 Rp. 2.292.270.562,00 Aset Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 683.674.062,00 merupakan jumlah Aset Rusak Berat, dengan penjelasan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2014 Rp. 2.292.270.562,00 Koreksi Review atas penghapusan gedung terbakar (Rp. 1.608.596.500,00) Jumlah Aset Lainnya Rp. 683.674.062,00 Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 683.674.062,00 terdiri dari : Nilai Aset rusak berat Rp. 138.000,00 Aset dari gedung yang terbakar : Peralatan dan mesin Rp. 525.980.522,00 Jalan, irigasi dan jaringan Rp. 157.555.540,00 Jumlah Aset Lainnya Rp. 683.674.062,00 5.1.6 KEWAJIBAN 1) Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 381.213.021,00 Rp. 1.460.692.325,00 Kewajiban jangka pendek tahun 2015 sebesar Rp.381.213.021,00 terdiri dari : a. Utang Beban Utang beban pegawai atas TPP Desember 2015 Rp. 212.663.678,00 Utang beban jasa listrik Desember 2015 Rp. 10.915.892,00 Utang beban jasa telepon Desember 2015 Rp. 12.934.554,00 Jumlah utang beban per 31 Desember 2015 Rp. 236.514.124,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan V.12 b. Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek per 31 Des 2014 Rp.1.460.692.325,00 Pembayaran utang jangka pendek lainnya (Rp.1.365.418.450,00) Double pembayaran SKRD IMB Tahun 2015 Rp. 16.541.680,00 Jumlah utang jangka pendek per 31 Des 2015 Rp. 111.815.555,00 Utang jangka pendek tahun 2015 sebesar Rp.111.815.555,00 terdiri dari Rp.95.273.875,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu, dan sebesar Rp.16.541.680,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas double bayar retribusi perizinan tertentu. c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Saldo Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.32.883.342,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Kas di bendahara pengeluaran Rp. 101.664.828,00 SILPA (Rp. 68.781.486,00) Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp. 32.883.342,00 2) Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00. 5.1.7 EKUITAS 31 Desember 2015 31 Desember 2014 Rp. 12.383.688.430,00 Rp. 19.224.900.078,00 Ekuitas per 31 Desember 2015 merupakan selisih antara aset dan kewajiban, dengan perhitungan sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 19.224.900.078,00 b. Surplus/Defisit LO Rp. 3.518.206.027,00 c. Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp. 10.359.417.675,00) d. Ekuitas Akhir Rp. 12.383.688.430,00 Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp.10.359.417.675,00 terdiri dari : a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d 2014 Rp. 8.750.821.175,00 b. Koreksi Review atas penghapusan gedung terbakar Rp. 1.608.596.500,00 Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 10.359.417.675,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.1 BAB VI INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan lembaga teknis daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, tugas pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program; b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri atas :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.2 a. Kepala Badan b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program; 3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan. c. Bidang Perizinan I d. Bidang Perizinan II e. Bidang Perizinan III f. Bidang Perizinan IV g. Kelompok Jabatan Fungsional h. Tim Teknis BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah pelayanan administrasi, baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan. Jenis pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari : KEPALA BADAN KABAG TU BIDANG PERIZINAN II BIDANG PERIZINAN III BIDANG PERIZINAN I BIDANG PERIZINAN IV SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN SUBBAG INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.3 a. Perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, meliputi : 1. Izin Gangguan (IG); 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 3. Izin Usaha Perdagangan (IUP); 4. Tanda Daftar Gudang (TDG); 5. Tanda Daftar Industri (TDI); 6. Izin Usaha Industri (IUI); 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). b. Perizinan yang berhubungan dengan bidang penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, meliputi : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Lokasi (IL). c. Perizinan yang berhubungan dengan bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup, meliputi : 1. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan sejenisnya; 2. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan; 3. Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya; 4. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran; 5. Izin Pematangan Lahan/Tanah; 6. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA); 7. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai; 8. Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah Aliran dan/atau Alur Sungai/Saluran; 9. Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai; 10. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai; 11. Izin Lingkungan. d. Perizinan yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informasi serta perhubungan, meliputi : 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kota (Trayek); 2. Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP); 3. Izin Jasa Titipan; 4. Izin Usaha Angkutan (IUA); 5. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.4 Dalam rangka mewujudkan komitmen Walikota Bandung untuk mewujudkan Bandung Kota Pintar (Smart City), pada tanggal 28 Mei 2015 BPPT Kota Bandung meluncurkan pelayanan perizinan on-line (Online Services System/OSS) melalui program HAY.U Bandung. Program perizinan pintar tersebut diwujudkan melalui 10 kebijakan layanan sebagai berikut : 1. Lebih sederhana (memotong prosedur dari 10 langkah menjadi 4 langkah); 2. Lebih mudah (tidak perlu datang ke kantor, cukup on-line, persyaratan di upload, bayar via ATM/teller Bank, izin diantar ke rumah via Pos); 3. Cepat (durasi layanan waktu tidak melebihi 7 hari kerja); 4. Lebih transparan (pemohon dapat memantau proses pelayanan, pemohon mendapatkan notifikasi via SMS, pemohon harus mengikuti survey kepuasan pelanggan); 5. Zero complaint (menurunkan jumlah pengaduan sebesar 20% per tahun, meningkatkan respom time dari 3 hari menjadi 12 jam, menjaga complain ratio sebesar 1%); 6. Memberikan kualitas layanan (menjamin kepastian waktu kepastian biaya dan kulaitas pelayanan, menetapkan nilai IKM sebesar 83 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 nilai IKM ditetapkan sebesar 84); 7. Mudah itu kata pengguna; 8. Zero credit (bagi izin yang berbayar berlaku aturan jika tidak membayar maka izin tidak ada, jika pemohon tidak melakukan pembayaran dalam waktu 7 hari maka izin dianggap batal dan pemohon harus mengulang proses pembuatan izin dari awal); 9. Active notification (pemohon menerima notifikasi via SMS untuk tagihan retribusi dan menerima petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya); 10. Layanan terintegrasi (integrasi layanan dan integrasi punishment, semua stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan menggunakan aplikasi yang sama atau host to host antar server, menerapkan system red notice). Perizinan pintar merupakan salah satu bentuk dukungan menuju Bandung Kota Pintar. Perwujudan perizinan pintar dilaksanakan dengan konsep satu sentuhan untuk kemudahan yang terdiri atas tiga langkah mudah sebagai berikut : 1. Klik bppt.bandung.go.id, daftar dan lengkapi persyaratan; 2. Lakukan pembayaran melalui ATM atau teller Bank; 3. Tunggu di rumah. Dokumen perizinan akan diantar pihak POS langsung ke alamat pemohon.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.5 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia yaitu sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, terdiri dari : a. Pejabat struktural : 9 orang b. Staf / PNS : 123 orang Komposisi pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Tingkat Pendidikan a. S 2 : 10 orang b. S 1 : 61 orang c. D 4 : 3 orang d. D 3 : 9 orang e. S L T A : 47 orang f. S L T P : 1 orang g. S D : 1 orang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.6 2. Jenis Kepegawaian Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 129 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 orang. 3. Jenis Kelamin Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Kota Bandung terdiri dari 82 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. 4. Golongan usia Mayoritas pegawai adalah pada kelompok usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 64 orang, 31 s/d 40 tahun sebanyak 40 orang, 51 s/d 60 tahun 23 orang dan kelompok usia 21 s/d 30 tahun sebanyak 5 orang.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.7 5. Pangkat/golongan Mayoritas pegawai yaitu 47 orang pada golongan III/b, 19 orang golongan III/c, 17 orang pada golongan III/a, 15 orang golongan II/c, 13 orang golongan III/d, 8 orang golongan II/b, 5 orang golongan IV/a, 3 orang golongan II/d, 2 orang golongan II/a, 1 orang golongan IV/b, 1 orang golongan IV/c, dan 1 orang golongan I/b. 6. Masa kerja pegawai (kelebihan) Mayoritas PNS yaitu sebanyak 49 orang memiliki masa kerja antara 6 s.d. 10 tahun, 29 orang memiliki masa kerja antara 0 s.d. 5 tahun, 21 orang memiliki masa kerja antara 21 s.d. 25 tahun, 16 orang memiliki masa kerja antara 16 s.d. 20 tahun, 11 orang memiliki masa kerja antara 26 s.d. 30 tahun, 4 orang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Informasi-Informasi non Keuangan BPPT VI.8 memiliki masa kerja antara 31 s.d. 35 tahun dan 2 orang memiliki masa kerja antara 11 s.d. 15 tahun.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penutup VII.1 BAB VII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya CALK ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan khususnya di lingkup Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan umumnya di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Bandung, 31 Desember 2015 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661207 198603 1 006