daftar isi - sinta.unud.ac.id fileterhadap rahasia bank. penelitian hukum yang digunakan adalah...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................... i
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ........................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................. iii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ...................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................v
HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................... vi
HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. ix
ABSTRAK .................................................................................................... xiii
ABSTRACT .................................................................................................. xiv
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 6
1.3 Ruang Lingkup Masalah ............................................................. 6
1.4 Orisinalitas .................................................................................. 7
1.5 Tujuan Penulisan ........................................................................ 9
1.5.1 Tujuan umum .................................................................. 9
1.5.2 Tujuan khusus ............................................................... 10
1.6 Manfaat Penulisan .................................................................... 10
1.6.1 Manfaat teoritis ............................................................. 10
1.6.2 Manfaat praktis ............................................................. 11
1.7 Landasan Teoritis ...................................................................... 11
1.7.1 Jenis penelitian .............................................................. 17
1.7.2 Jenis pendekatan ........................................................... 17
1.7.3 Sumber bahan hukum ................................................... 19
1.7.4 Teknik pengumpulan bahan hukum .............................. 20
1.7.5 Teknik analisis bahan hukum ........................................ 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK
DAN PAJAK
2.1 Rahasia Bank ............................................................................ 22
2.1.1 Pengertian rahasia bank ................................................ 22
2.1.2 Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank ...................... 23
2.1.3 Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasiabank . 25
2.2 Pajak ......................................................................................... 25
2.2.1 Pengertian pajak ............................................................ 25
2.2.2 Unsur-unsur pajak ......................................................... 28
2.2.3 Sistem pengenaan pajak ................................................ 31
BAB IIIPENGATURAN TENTANG PRINSIP RAHASIA BANK DAN
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM HAL
KEPENTINGAN PERPAJAKAN
3.1 Dasar Hukum Rahasia Bank di Indonesia ................................ 34
3.2 Pengecualian Rahasia Bank ...................................................... 41
3.2.1 Alasan dilakukan pengecualian terhadap rahasia bank 43
BAB IVAKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILADALAM
PEMERIKSAAN PAJAK MUNCUL KESULITAN
4.1 Prosedur Proses Pemeriksaan Pajak dalam UU Perbankan ...... 46
4.2.1 Kesulitan dalam pemeriksaan pajak akibat adanya
prinsip rahasia bank ...................................................... 50
4.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila dalam Pemeriksaan
Pajak Muncul Kesulitan ............................................................ 54
4.2.2 Akibat hukum bagi pihak perbankan ............................ 55
4.2.3 Akibat hukum bagi pihak direktorat jenderal pajak ... 58
4.3 Solusi untuk Mengatasi Kesulitan dalam Pemeriksaan Pajak
Akibat Adanya Kekosongan Hukum ........................................ 60
4.3.1 Teori Hukum Progresif ................................................. 61
4.3.2 Konstruksi Hukum sebagai Upaya untuk Mengisi
Kekosongan Hukum. ..................................................... 63
4.3.3 Konstruksi Hukum untuk Mengatasi Kesulitan dalam
Pemeriksaan Pajak Akibat Adanya Kekosongan Hukum
....................................................................................... 65
BAB VPENUTUP
5.1 Kesimpulan ............................................................................... 70
5.2 Saran-Saran ............................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK
Bank merupakan badan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari
nasabahnya untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu cara untuk
menumbuhkan kepercayaan dari nasabah adalah dengan menjaga keutuhan
rahasia bank. Namun dalam keadaan tertentu, seperti untuk kepentingan
pemeriksaan pajak pengecualian terhadap rahasia bank perlu untuk dilakukan.
Meskipun demikian seringkali terjadi kesulitan dalam melakukan pengecualian
terhadap rahasia bank. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi
dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Kesimpulan
dari hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip rahasia bank terkait dengan
proses pemeriksaan pajak di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana dalam pemeriksaan pajak muncul
kesulitan bagi pihak perbankan dan pihak Direktorat Jenderal Pajak adalah pihak
perbankan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif bila terbukti
mempersulit dalam memberikan keterangan seputar nasabahnya. Sedangkan
Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak mampu untuk melanjutkan penyidikan
akibat kesulitan memperoleh keterangan dan data seputar nasabah yang diduga
melakukan pelanggaran pajak.
Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Rahasia Bank, Direktorat Jenderal Pajak.
ABSTRACT
Bank was the agency business which is need trust of its customers to
maintain its existence.One way to grow the trust of customers was by guarding
wholeness secret bank.While in a certain state, as for the benefit of examination
tax exceptions to bank secrecy need to to do.Nevertheless often occur difficulty in
do exceptions to bank secrecy. The study used the law is a normative legal
research. Normative legal research is research that assess the study documents by
using secondary data which is consisting of primary legal material, secondary
legal material, and tertiary legal material. The conclusion of the result of this
research is the principle bank secrecy relating to the investigation tax set in the
act of number 10 years 1998 on amendments to act no 7 / 1992 on banking. The
law inflicted when check taxes appear difficulties for bank and the directorate
general of tax is the bank can criminal sanctions and administrative so that
complicate in providing information about customers.While directorate general of
tax of being unable to continue investigation resulting from difficulties receive
explanation and data about clients alleged violations tax.
Keywords : Tax, Bank Secrecy, DirectorateGeneral of Tax.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam sistem perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan yang
sangat penting, hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang
menjadi poros dari keuangan masyarakat suatu negara yang berfungsi untuk
menukar, menyimpan, membayar, menerima pembayaran uang tunai, atau alat-
alat pembayaran yang berwujud surat berharga lainnya berdasarkan ketentuan-
ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.1
Bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang
keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari rumusan
tersebut terlihat bahwa lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang
harus mampu dipercaya olehtiap nasabahnya, baik nasabah penyimpan maupun
nasabah peminjam (nasabah debitur).
Melalui kepercayaan dari nasabahlah sebuah bank mampu bertahan untuk
tetap menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali ke masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat dapat
dikatakan sebagai kunci utama bagi berkembang atau tidaknya sebuah lembaga
perbankan. Oleh karenanya bank sangat berkepentingan untuk menjaga
1Charlie Rudyat, 2010, Kamus Hukum Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta, h. 86
2
kepercayaan masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah bank tersebut maupun
yang akan menjadi nasabah bank tersebut. Ada beberapa faktor yang sangat
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-
faktor tersebut adalah:
1. Integritas pengurus
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan
managerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.
Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat
memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu
bank ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah
menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan
dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak
mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari
nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung
kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan
teguh prinsip rahasia bank.2
Prinsip rahasia bank merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang
dikenal dalam hukum perbankan. Bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan
prinsip rahasia bank ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
2Adrian Sutedi, 2014, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.
3
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (UU Perbankan).
Perihal kewajiban dari pihak bank untuk melaksanakan prinsip rahasia
bank memperoleh permasalahan kala rahasia bank yang berupa data-data
informasi dari nasabah diperlukan untuk kepentingan tertentu, salah satunya untuk
kepentingan perpajakan. Dimana Direktorat Jendral Pajak selaku salah satu
direktorat jendral dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang bertugas untuk
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
perpajakan, dalam hal ini memerlukan informasi nasabah untuk mengetahui aset-
aset yang dimiliki oleh wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran
perpajakan.
Disatu sisi pihak bank memiliki kepentingan untuk menjaga nama baiknya
dan akreditasinya dengan tidak menyebarluaskan informasi yang dimiliki
nasabahnya untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Disisi lain
Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas untuk melaksanakan kebijakan di
bidang perpajakan dan menindak lanjuti pihak-pihak yang diduga melakukan
pelanggaran perpajakan, dan tugas ini memperoleh kesulitan ketika segala
informasi keuangan yang dimiliki oleh nasabah wajib dilindungi kerahasiaannya
oleh bank dan diatur dalam UU Perbankan itu sendiri. Meskipun dapat dipastikan
bahwa hampir seluruh wajib pajak memiliki rekening di bank sehingga
keberadaan rahasia bank itu sendiri menimbulkan kontradiktif.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum dan Tata Cara
4
Perpajakan (UU KUP) menentukan bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif dalam
menghitung dan melaporkan pajak sendiri kepada negara (Asas Self Assessment
System). Dalam penerapannya, kejujuran dari wajib pajak sangatlah diperlukan
agar sistem ini berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya sudah menjadi
rahasia umum bahwa banyak wajib pajak yang menyembunyikan aset yang
dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh keringanan pajak ataupun menghindari
pajak. Salah satu tempat penyimpan aset kekayaan wajib pajak adalah dalam
bentuk simpanan kekayaan pada sebuah bank baik dalam bentuk uang ataupun
surat-surat berharga. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa
Direktorat Jendral Pajak seringkali membutuhkan informasi seputar aset kekayaan
yang dimiliki oleh wajib pajak yang dalam hal ini merupakan nasabah suatu bank.
Sesungguhnya dalam UU Perbankan telah diatur mengenai pengecualian
rahasia bank, artinya dalam kepentingan tertentu terhadap rahasia bank dapat
dilakukan penerobosan. Penerobosan tersebut dapat dilakukan untuk beberapa
kepentingan, diantaranya : 1) Untuk kepentingan perpajakan; 2) Untuk
kepentingan penyelesaian piutang bank; 3) Untuk kepentingan peradilan dalam
perkara pidana; 4) Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan
nasabah; 5) Untuk kepentingan tukar menukar informasi antara bank,
Pengecualian dalam rahasia bank ini merupakan bentuk disclosure atau
paksaan hukum (under compulsion of law). Alasan utama dilakukan disclosure ini
tidak lain adalah untuk kepentingan umum. Penerobosan rahasia bank untuk
kepentingan perpajakan didasari dengan pemikiran bahwa masalah perpajakan
berhubungan erat dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum,
5
karena pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang akan
digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat, sehingga
bilamana pelaksanaan dari pembayaran pajak terganggu maka otomatis akan
berpengaruh dengan masalah kepentingan negara dan kepentingan umum.
Terlepas dari konsep rahasia bank yang terkesan fleksibel dan
mementingkan kepentingan umum ini, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat
Pajak masih seringkali memperoleh kesulitan-kesulitan yang berujung pada
terganggunya sistem perpajakan di Indonesia, baik dalam penerapan asasSelf
Assessment System maupun dalam proses pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak
yang diduga melakukan pelanggaran dan menyembunyikan aset kekayaannya di
Bank akibat adanya prinsip Rahasia Bank tersebut.
Peraturan Perundang-Undangan seperti UU Perbankan dan Peraturan Bank
Indonesia yang dalam hal ini menjadi dasar utama pelaksanaan prinsip rahasia
bank masih memiliki kekosongan norma sehingga dalam pelaksanaannya muncul
penafsiran yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya.
Salah satu contohnya dalam hal kewenangan Gubernur Bank Indonesia untuk
menolak permohonan pembukaan rahasia bank yang diajukan oleh Direktorat
Jendral Pajak. Prosedur tertulis mengenai alasan apa saja yang harus dipenuhi
agar suatu permohonan pembukaan rahasia bank dapat diterima dan tidak ditolak,
tidak dijelaskan secara mendetail baik dalam UU Perbankan maupun dalam
Peraturan Bank Indonesia. Sehingga seringkali terjadi adu argumentasi antara
pihak bank dan pihak Direktorat Jendral Pajak akibat kekosongan hukum yang
6
terjadi dalam hal ini. Perbedaan penafsiran ini sering kali berujung pada
terhambatnya Direktorat Jendral Pajak dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan adanya kekosongan hukum
yang berkaitan dengan prinsip rahasia bank di Indonesia, dan hal ini kemudian
menimbulkan kesulitan bagi pihak Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan
proses pemeriksaan pajak yang membutuhkan informasi dari nasabah yang
dilindungi oleh rahasia bank. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu
hukum dengan judul“Pemeriksaan Pajak dalam Kaitannya dengan Prinsip
Rahasia Bank di Indonesia”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah yang
dapat penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait dengan proses
pemeriksaan pajak di Indonesia ?
b. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak
muncul kesulitan?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Untuk lebih mendapat uraian yang terarah kiranya perlu diadakan
pembatasan pembahasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini dimaksud untuk
7
mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok
permasalahan sehingga pembahasan dapat terarah dan diuraikan secara sistematis.
Dalam rumusan masalah pertama pembahasannya dibatasi pada peraturan
perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang prinsip Rahasia Bank
terkait dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia. Dalam hal ini relevan pula
dibahas mengenai alasan-alasan dilakukan penerobosan terhadap prinsip rahasia
bank.
Dalam rumusan masalah yang kedua pembahasannya dibatasi pada akibat
hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan,
didalamnya juga relevan untuk dibahas mengenai bagaimana prosedur proses
pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia
dewasa ini, bagaimana bentuk kesulitan yang ditimbulkan, apakah terjadi
kekosongan norma di dalamnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses
pemeriksaan pajak dan bagaimana solusi yang diberikan untuk mengatasi
kesulitan tersebut.
1.4 Orisinalitas
Dalam rangka menghindari plagiat dalam penulisan ini, maka penulis
mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini
8
Tabel 1.1
Daftar Penelitian Sejenis
No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah
1
Perlindungan
hukum terhadap
keamanan rahasia
bank dalam
praktek Bank
Danamon Cabang
Medan
Sherhran
(mahasiswa fakultas
hukum Universitas
Sumatera Utara)
Tahun 2010
1. Mengapa
kerahasiaan keuangan pada
rekening bank menjadi
begitu penting dijaga
bahkan secara hukum harus
dilindungi ?
2. Bagaimana
perlindungan yang diberikan
oleh hukum terhadap
nasabah dan simpanannya ?
3. Bagaimana
penerapan dan prosedur
rahasia bank pada Bank
Danamon Cabang Medan ?
2 Penerapan prinsip
rahasia bank
dalam rangka
pemeriksaan
Elisabeth Noviani
Ambarita
(mahasiswa fakultas
hukum Universitas
1. Bagaimana
ketentuan prinsip
kerahasiaan bank
berdasarkan UU KUP ?
9
pajak dan
implikasinya
terhadap
penagihan pajak
Sumatera Utara)
Tahun 2006
2. Bagaimana prinsip
kerahasiaan bank
berdasarkan UU Perbankan
dijalankan sehubungan
dengan pemeriksaan pajak ?
3. Apa kendala yang
dihadapi dalam pemeriksaan
pajak dalam rangka
mengakses mengenai data
keuangan wajib pajak di
bank ?
3 Upaya Bank
Menjaga
Keamanan
Rahasia Bank
dalam Rangka
Perlindungan
terhadap Nasabah
Citra Buana Putri
Siregar (mahasiswa
Fakultas Hukum
Universitas
Sumatera Utara)
Tahun 2007
1. Bagaimanakah upaya
bank menjaga keamanan
rahasia bank ?
2 Bagaimanakah sanksi
terhadap pelanggaran
rahasia bank ?
1.5 Tujuan Penulisan
1.5.1 Tujuan Umum
1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya dibidang
ilmu hukum.
10
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara
tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada
bidang penelitian.
4. Untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.
1.5.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip Rahasia Bank terkait
dengan proses pemeriksaan pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam
pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
1.6 Manfaat Penulisan
1.6.1. Manfaat Teoritis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum
perbankan terkait pengaturan pajak dalam kaitannya dengan prinsip
rahasia bank di Indonesia..
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan di bidang
hukum perbankan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila
dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
11
1.6.2. Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk
mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam
pemeriksaan pajak muncul kesulitan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan seputar
pelaksanaan prinsip rahasia bank dalam masalah perpajakan antara
pihak perbankan dengan pihak Direktorat Jendral Pajak
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi
pemerintah untuk segera membentuk regulasi terkait kekosongan
hukum yang terjadi pada prosedur proses pemeriksaan pajak dalam
kaitannya dengan prinsip rahasia bank di Indonesia.
1.7 Landasan Teoritis
Landasan teoritis meliputi : (a) filosofi hukum; (b) teori hukum; (c) asas-
asas hukum; (d) norma; (e) konsep-konsep hukum; (f) dan doktrin. Keempat hal
tersebut yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan
penelitian. Sebagai landasan dimaksudkan untuk mewujudkan kebenaran ilmu
hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran
(controleur baar).
Landasan teoritis yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah
teori-teori hukum dan asas-asas hukum. Serta dilengkapi dengan pandangan para
12
ahli hukum yang dipadukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah teori-teori hukum yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:
1. Teori Rahasia Bank
Berdasarkan sifat rahasia bank, terdapat 2 (dua) teori yang dapat
dikemukakan, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely
theory), dan teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory).3
Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolutely theory)
menyebutkan semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang
tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan.
Dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun kerahasiaan mengenai nasabah
dan keuangannya tidak boleh dibuka. Apabila terjadi pelanggaran terhadap
kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab
atas segala akibat yang ditimbulkannya.
Teori rahasia bank yang bersifat relatif (relative theory) menyebutkan
bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang
tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat
dibenarkan menurut Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan
nasabah yang bersangkutan dapat dibuka kepada pejabat yang berwenang.
Penerapan teori ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya
kepentingan negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak boleh
dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan
prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka. Dengan
3Djoni S. Gazali, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 493.
13
demikian teori ini melindungi kepentingan semua pihak. Di Indonesia
penggunaan teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan.
2. Prinsip-prinsip dalam hukum perbankan
Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir dalam
mengambil keputusan.4
Dalam pelaksanaankemitraanantara bank
dannasabahuntukterciptanyasistemperbankan yang sehat,
makakegiatanperbankandilandasidenganbeberapaprinsiphukum, yaitu
prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kerahasiaan
(secrecy principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip
mengenal nasabah (know your customer principles).
Prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle )adalah prinsip yang
menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan
antara bank dan nasabahnya. Bank
terutamabekerjadengandanadarimasyarakat yang
disimpanpadanyaatasdasarkepercayaan, sehinggasetiap bank
perluterusmenjagakesehatannyadengantetapmemeliharadanmempertahank
ankepercayaanmasyarakatpadanya.
Prinsip kerahasiaan (secrecy principle), adalah prinsip yang
mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Prinsip ini dapat
4Charlie Rudyat, op.cit, h. 59.
14
ditemui dalam Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah prinsip yang
menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakan padanya.5 Prinsip ini dapat
ditemukandalamPasal 2 UU Perbankan yang
menyebutkanbahwaperbankan Indonesia
dalammelaksankanusahanyaberasaskandemokrasiekonomidenganmenggun
akanprinsipkehati-hatian.
Prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) adalah
prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah,
memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan. Prinsipmengenalnasabah-nasabahdiaturdalamPeraturan
Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001
tentangPenerapanPrinsipMengenalNasabah.Tujuan yang
hendakdicapaidalampenerapanprinsipmengenalnasabahadalahmeningkatka
nperanlembagakeuangandenganberbagaikebijakandalammenunjangpraktik
lembagakeuangan,
menghindariberbagaikemungkinanlembagakeuangandijadikanajangtindakk
5H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, h.14
15
ejahatandanaktivitasilegal yang dilakukannasabahdan
melindunginamabaikdanreputasilembagakeuangan.6
3. Asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara (Rechtsfilosofis)
Asas ini bertujuan untuk mencari dasar pembenaran terhadap
pengenaan pajak oleh negara, yang dijawab melalui beberapa teori yaitu
teori asuransi, teori kepentingan, teori kewajiban pajak mutlak, teori daya
beli, teori pembenaran pajak menurut Pancasila.7
Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang
harus dibayar oleh setiap orang karena orang tersebut mendapat
perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.
Teori Kepentingan, negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena
negara telah melindungi kepentingan rakyat.
Teori Kewajiban Pajak Mutlak, negara merupakan suatu kesatuan
yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada lembaga ini
individu tidak mungkin dapat hidup oleh karenanya sehingga lembaga
yang dalam hal ini adalah negara dapat membebani setiap anggota
masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah
kewajiban membayar pajak.
Teori Daya Beli, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot
daya beli masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada
masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat
dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui daluran lain.
6Adrian Sutedi, op.cit, h. 74
7Y Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi, Yogyakarta, h.38
16
Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila, pada dasarnya
Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong
royong dalam pajak tidak lain adalah pengorbanan setiap anggota keluarga
(anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga lainnya tanpa
mendapatkan imbalan.
4. Asas Yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak
Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan
hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk
negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara
hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang.
Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum
bagi tercapainya keadilan dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak
yang bersangkutan di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus
(pejabat pajak) dan pihak wajib pajak. Pihak fiskus diberi kewenangan
untuk melakukan penagihan untuk melakukan teguran, peringatan,
melakukan pemeriksaan, dan sebagainya.8
5. Teori Hukum Progresif
Teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah mengubah secara
cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum,
serta melakukan berbagai terobosan.9 Agenda utama hukum progresif adalah
menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dalam perbincangan tentang
8Ibid, h. 45
9Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, PT Kompas Media Nusantara,
Jakarta, h. 154.
17
hukum dan memandang hukum sebagai the living law (hukum yang hidup
didalam masyarakat).
1.8 Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang berkenaan
dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, maupun norma-norma hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan jalan melakukan analisis yang
didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu.10
Demikian pula
halnya dengan penelitian ini dilakukan berdasarkan metode tertentu guna
mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, metodologis, dan konsisten.
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni
menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.11
Pemilihan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa
kekosongan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait
prosedur proses pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank
10
H. Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 19 11
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, h. 118
18
yang mengakibatkan kesulitan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menjalankan
tugasnya.
b. Jenis Pendekatan
Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan yang terdiri dari
Pendekatan Perundang-Undang (The Statute Appoarch), Pendekatan Analisis
Konsep Hukum (The Anlitical Conceptual Approarch), dan
PendekatanPerbandingan (Comparative Approach).
Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Appoarch), yaitu dengan
cara menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah
UU Perbankan, UU KUP, Peraturan Bank Indonesia yang berhubungan dengan
pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan prinsip rahasia bank dan akibat
hukum yang ditimbulkan apabila dalam pemeriksaan pajak muncul kesulitan
Pendekatan Analisis Konsep Hukum (The Anlitical Conceptual
Approarch), yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum dan mengutip
doktrin-doktrin para ahli terkait pemeriksaan pajak dalam kaitannya dengan
prinsip rahasia bank dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam
pemeriksaan pajak muncul kesulitan. Sehingga nantinya konsep dan doktrin ini
diharapkan mampu menjadi landasan bagi penulis dalam membangun argumentasi
hukum guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.
Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih peraturan perundang-
undangan. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan
perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut, dengan demikian dapat
19
diketahui filosofi hukum yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-
undangan yang menjadi objek perbandingan.12
Dalam penelitian ini akan
dibandingkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara UU
Perbankan, UU KUP, dan Peraturan Bank Indonesia sehingga dapat dijadikan
landasan bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam
penelitian ini.
c. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi
data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library
research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi Peraturan
PerundangUndangan berupa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
12
H. Zainudin Ali, op.cit, h. 43.
20
Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia
Bank.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau
Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen tidak resmi meliputi buku-buku/literatur, karya tulis dan
jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang
berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini terkait pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
metode bola salju (snow ball method), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum
dimulai dari satu literatur/Peraturan Perundang-Undangan kemudian
menggelinding ke literatur/Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut meliputi sumber hukum primer
dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.
Disamping itu sumber hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini seperti buku hukum perbankan, hukum perpajakan dan
sebagainya, serta tulisan hukum yang relevan dengan berkaitan dengan pokok
bahasan penelitian ini.
21
e. Teknik Analisis Bahan Hukum
Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
deskripsi, teknik konstruksi, dan teknik sistematisasi.
1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari
penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi
atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.
2. Teknik konstruksi adalah pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan
analogi dan pembalikan proposisi (acontratio).
3. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu
konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan
yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
22