1

DAFTAR PUSTAKA

LiteraturBintang, Sanusi & Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi &

Bisnis, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Black, Henry Campbell, 1968, Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition, West Publishing Co, St. Paull, Minn.

Chatamarrasjid, 1999, UU Larangan Praktik Monopoli (Magna Charts Bagi Kebebasan Berusaha), Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Fuady, Munir, 1999, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Ellyta Ras, 2001, Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis & Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanitijo, Ronny, 1983, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (11), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johny Ibrahim, 2001, Metode Penelitian Hukum (Buku Ajar Mata Kuliah), UPB Surabaya.

Maulana Insan Budi, 2000, Catatan Singkat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muchtar, Pemikiran, Filosofi, Prinsip Dasar & Visi UU No. 5 Tahun 1999, Makalah Sehari Tentang UU No. 5 Tahun 1999.

Muhammad, Abdulkadir, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nusantara, Abdul Hakim, 1999, Analisa & Perbandingan UU Antimonopoli, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta.

2

Pass, Christopher, et. al, 1997, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.

Pentony, Brendan, et. al, 1995, Understanding Business Law, Butterworths, Sydney,

Purba, A. Zen Umar, 1998, Konstitusi Kita Menghendaki UU Anti Monopoli, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro 1994, Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R. Entah, Aloysius, 1989, Hukum Perdata (Suatu Studi Perbandingan Ringkas), Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Rusli, Hardijan, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Salam, Moch. Faisal, 2001, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka, Bandung.

Sitompul, Asril, 1999, Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No. 5 Tahun 1999), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sjandeini, Sutan Remy, 2000, Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10 Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Syarifuddin, ed, 1999, Persaingan Usaha & Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia, ELIPS, Jakarta.

Suhartono, R.B., 1998, Konglomerasi & Elevansi UU Antitrust, UU Andmonopoli Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 4, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Silalahi, Udin, 2000, UU Antimonopoli Indonesia: Peranan & Fungsinya Di Dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama, Intermasa, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumni Bandung.

3

Thee, Kian Wie, 1999, Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlis Diperhatikan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis (Anti Monopoli), Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Per Undang-Undangan

Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli.

Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4

T E S I S

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh :

DYAH SUSMARDIANINIM : 12100034

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA2009

5

USULAN PENULISAN

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

TELAH DISETUJUIPADA TANGGAL............................

Oleh

Pembimbing I

Tutiek Retnowati SH, MH

MengetahuiKetua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program PascasarjanaUniversitas Narotama Surabaya

Dr. Marten L Souhoka, SH., M.S.

ii

6

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas

Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya penulis berhasil menghasilkan TESIS

dengan judul "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat".Penulis menyadari dalam TESIS ini banyak kekurangan di sana

sini, oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengharapkan

masukan, kritikan dan saran dari Bapak Dr. Marten L Souhoka, SH.,

M.S., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Narotama Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Ibu Ir. Hj. Iswachyu Daniarti DS, Ketua Yayasan Pawiyatan

Gita Patria Universitas Narotaa Surabaya.

2. Yth. Bapak H.R.Djoko Soemadijo, SH Rektor Universitas

Narotama Surabaya.

3. Yth Bapak Dr. Maarten L Souhoka, SH., M.S. Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum Universitas Nartama Surabaya.

4. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen penguji

5. Para Dosen dan segenap Civitas akademika Universitas Narotama

Surabaya

6. Suami dan anak-anakku tercinta yang memberi dorongan dan

semangat kepada penlis untuk menyelesaikan tesis ini.

iii

7

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebanding atas

segala budi baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya

semoga dapat bermanfaat.

Penulis,

RINGKASAN

vii

iv

8

Tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta besar berupa grup-grup bisnis raksasa yang memproduksi berbagai barang jasa melalui anak-anak perusahaan yang menguasai pangsa pasar secara, luas menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama bagi para. pengusaha menengah ke bawah. Kekhawatiran tersebut menimbulkan kecurigaan telah terjadinya suatu perbuatan tidak wajar dalam pengelolaan bisnis mereka dan berdampak sangat merugikan pelaku usaha lainnya.

Peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah pada, masa orde baru, telah memberikan kesempatan pada, usaha-usaha tertentu untuk melakukan penguasaan pangsa pasar secara tidak wajar. Keadaan tersebut didukung oleh orientasi bisnis yang tidak hanya produk dan konsumen, tetapi lebih menekankan pada persaingan sehingga etika bisnis tidak lagi diperhatikan dan terjadilah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berbagai pendapat menyatakan bahwa keadaan tersebut terjadi karena, Indonesia belum memiliki ketentuan peraturan yang tegas, yang melarang praktek usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Harapan tersebut baru terwujud saat pemerintah mengeluarkan Undan-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan, yang terdiri dari : perjanjian yang dilarang,kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Penegakan Hukum, dan ketentuan lain-lain. UU tersebut secara umum bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi nasional.

Seyogianya supaya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik, UU tersebut tidak hanya memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang. Dan juga mewajibkan setiap perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dibuat antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, baik pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri dilaporkan dan didaftarkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), agar lebih mudah pengawasannya.

Prospek penegakan UU No. 5 Tahun 1999 ini diakui sangat tergantung pada political will pemerintah, maka untuk mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mungkin akan timbul dalam praktek perdagangan bebas hendaknya pemerintah segera mengoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai lagi, serta menciptakan pemerintah yang bersih (good governance), termasuk mengenai pengecualian yang diatur dalam ketentuan pasal 50 diberi penjelasan lebih lanjut, agar pasal ini tidak disalahgunakan.

DAFTAR ISI

v

9

LEMBAR JUDUL ............. ............ ............. ............ ............. ........ i

LEMBAR PENGESAHAN ............. ............. ............ ............. ........ ii

KATA PENGANTAR ......... ............ ............. ............ ............. ........ iii

DAFTAR ISI ....... ............. ............ ............. ............ ............. ........ v

RINGKASAN ...... ............. ............ ............. ............ ............. ........ vii

.. ............ ............. ............ ............. ............ ............. ............ ........

BAB I : PENDAHULUAN ............. ............. ............ ............. ........ 1

A. Latar Belakang Masalah ............ ............ ............. ........ 1

B. Rumusan Masalah ......... ............ ............. ............ ........ 10

C. Tujuan Penelitian ………………………………………… . 11

D. Manfaat Penelitian ....... ............. ............ ............. ........ 11

D. Tinjauan Pustaka ......... ............. ............ ............. ........ 12

E. Metode Penelitian ....... ............. ............ ............. ........ 19

F. Sistematika Penulisan ... ............. ............ ............. ........ 20

BAB II DALAM PRAKTEK UNDANG-UNDANG NOMOR 5

TAHUN 1999 YANG TELAH EFEKTIF

PENGGUNAANNYA ......... ............ ............. ............ ........ 22

A. Larangan Oligopoli ...... ............. ............ ............. ........ 27

B. Peraturan Penetapan Harga ........ ............ ............. ........ 31

C. Peraturan Pembagian Wilayah Pasar ...... ............. ........ 40

D. Peraturan Pemboikotan............. ............ ............. ........ 43

E. Peraturan Kartel........... ............. ............ ............. ........ 45

10

F. Peraturan Trust............. ............. ............ ............. ........ 48

G. Peraturan Oligopsoni .... ............. ............ ............ ......... 50

BAB III DAMPAK / LATAR BELAKANG DITERBITKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999............. ............. ........ 53

A. Perjanjian Intergrasi Vertikal ...... ............ ............. ........ 53

B. Perjanjian Tertutup ...... ............. ............ ............. ........ 55

C. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri ...... ............. ........ 58

D. Dikaji Dari Sudut Materi Perjanjian ....... ............. ........ 62

E. Dikaji dari Sudut Pelaksanaannya ........... ............. ........ 67

BAB IV : PENUTUP ......... ............ ............. ............ ............. ........ 75

A. Simpulan ....... ............. ............ ............. ............ ........ 75

B. Saran-saran ..... ............ ............. ............ ............. ........ 76

DAFTAR PUSTAKA ......... ............ ............. ............ ............. ........ 78

vi