8/17/2019 Dasar Hukum K3 Faid

1/4

Dasar Hukum K3

Pengertian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

• Secara Etimologis :

•

Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja danorang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat danagar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara amandan efsien

• Secara !ilosof :

Suatu konsep berfkir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenagakerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budayadalam upaya mencapai adil" makmur dan sejahtera

• Secara Keilmuan :Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajaritentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

#asar $ukum Pasal %& ayat (%) ''# *+ :

 ,iap-tiap .arga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan

'' /o* ,ahun 0 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai

Ketenagakerjaan- Pasal 3 : ,iap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan

yang layak bagi kemanusiaan- Pasal : ,iap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas

keselamatan" kesehatan" kesusilaan" pemeliharaan moril kerja sertaperlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama

-Pasal 1 : Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerjayang meliputi norma keselamatan kerja" norma kesehatan kerja" normakerja" pemberian ganti kerugian" pera.atan dan rehabilitasi dalam halkecelakaan kerja

'' Ketenaga Kerjaan (baru)

Paragra2 + Keselamatan dan Kesehatan Kerja- Pasal 0 :

() Setiap pekerja4buruh mempunyai hak untuk memperolehperlindungan atas :

a keselamatan dan kesehatan kerja5b moral dan kesusilaan5c perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia

serta nilai-nilai agama5(%) 'ntuk melindungi keselamatan pekerja4buruh guna me.ujudkan

produkti6itas kerja yang optimal diselenggarakan upayakeselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimanadimaksud pada ayat () dan ayat (%) dilaksanakan

- Pasal & :() Setiap perusahaan .ajib menerapkan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatankerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

(%) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatandan kesehatan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dengan PeraturanPemerintah

/ama : 7a8ilul !a.aidKelas : 3 #3 E9/ ;/

8/17/2019 Dasar Hukum K3 Faid

2/4

=;= >? =agiaan Kedua Sanksi ;dministrati2 - Pasal 1 :

() Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administrati2atas pelanggaranketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal +" Pasal 0"Pasal +" Pasal %+" Pasal 3 ayat (%)" Pasal *+ ayat ()" pasal *&ayat ()" Pasal *" Pasal &" Pasal 10" Pasal %0 ayat (3)" dan Pasal01 ayat () dan ayat (%) 'ndangundang ini serta peraturanpelaksanaannya

(%) Sanksi administrati2 sebagaimana dimaksud pada ayat () berupa :a teguran5bperingatan tertulis5c pembatasan kegiatan usaha5d pembekuan kegiatan usaha5e pembatalan persetujuan52 pembatalan penda2taran5

g penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi5h pencabutan ijin

(3) Ketentuan mengenai sanksi administrati2 sebagaimana dimaksud

ayat () dan ayat (%) diatur lebih lanjut oleh Menteri

Penerapan prinsip-prinsip K3 harus memiliki payung hukum yang kuat untuk

menjamin prosesnya

=erikut beberapa hukum dan peraturan terkait K3 di ndonesia:

'ndang-undang ('') no ,ahun &1 ,entang Keselamatan Kerja

• ;manah untuk melakukan pencegahan dan pengendalian suhu"

kelembaban" debu" kotoran" asap" uap" gas" hembusan angin" cuaca" sinaratau radiasi" suara" dan getaran

• ;manah untuk melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit ;kibat

Kerja (P;K)

8/17/2019 Dasar Hukum K3 Faid

3/4

Permenakertrans /o PE

8/17/2019 Dasar Hukum K3 Faid

4/4

Keputusan Menteri Kesehatan