Kajian KKI-WARSI dan Birdlife menunjukkan, di Propinsi Jambi dalam 10 tahun (1990-2000), luas tutupan hutan berkurang 1 juta hektar yang disebabkan oleh illegal logging, tambang, transmigrasi dan perkebunan skala besar.

Di zona penyangga TNKS di wilayah Propinsi Jambi, masyarakat lokal telah mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan antara lain hutan adat, kebun lindung, lubuk larangan, hutan keramat dan rimbo larangan. Luasnya pun beragam, dari yang terkecil 25 ha di Desa Keluru, Kerinci, hingga 2357 ha di Desa Batu Kerbau, Bungo. Secara keseluruhan, luas kawasan kelola rakyat mencapai lebih dari 9000 ha.

Untuk membangun kolaborasi dan saling belajar, pada tanggal 24-27 Juli 2006 di Kabupaten Bungo diselenggarakan Shared Learning Pengelolaan Kawasan Kelola Rakyat Daerah Penyangga TNKS di Propinsi Jambi.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Pemerintah Kabupaten Bungo, Program Adaptive Collaborative Management - ACM Jambi (CIFOR, Gita Buana, PSHK-ODA), ICRAF-RUPES, KKI-WARSI, CIFOR-CAPRi, dan Balai TNKS, dengan kontribusi dana dari Direktorat Jenderal RLPS Departemen Kehutanan RI dan The Ford Foundation.

Hasilnya, masyarakat adat dari 26 desa, Dinas Kehutanan dan BAPPEDA Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Bungo menyepakati DEKLARASI SEMAGI yang berisi langkah-langkah penting untuk terus mengembangkan kawasan hutan rakyat di daerah penyangga secara lestari. Kesepakatan ini menjadi masukan penting bagi Dirjen RLPS dal am pengembangan CBFM.

DEKLARASI SEMAGIKolaborasi Kawasan Kelola Rakyat di Zona Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat di Propinsi Jambi

Hingga akhir 1980an, Sumatra masih dikenal sebagai daerah berhutan primer dan gudang keanekaragaman hayati dunia. Kini yang tampak hanyalah lahan-lahan

terbuka dan perkebunan berskala besar.

Peta oleh WAC dan IRD

Foto: Heru Komarudin, Plinio Sist, Yayan IndriatmokoPoster disiapkan oleh: Hasantoha Adnan, Linda Yuliani, Eko Prianto

Contact Person: Eddy Harfia Surma, acm_bungo@e-jambi.net