depok, 4-5 november 2008 analisis karakteristik...

The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, 4-5 November 2008

ANALISIS KARAKTERISTIK PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Zaenal Fanani Universitas Airlangga Surabaya

Rizka Mudyanti

Didied Poernawan Affandi Universitas Brawijaya

Abstract

The aim of this research is to examine and find out the empirical

evidence of PPK SKPD characteristic analysis (locus of control, work experience, gender, the understanding of system and procedure, equity sensitivity) toward the financial report arranging ethic of SKPD of the local government of Jombang.

The population used in this research is the person of accounting function in local goverment of Jombang that consists of treasurer and PPK SKPD. The samples chosen are 47 PPK SKPD of the local government of Jombang in official department, committee, office subdistrict. The validity of the data was tested by implementing Pearson Product Moment. The reliability of the data was tested by implementing the Cronbach Alpha. The normality of the data was tested by implementing the Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test. Mann Whitney U-Test is used for hypothesis test. Statistic package for Social Sciences (SPSS version 15,0).

The result of the research shows that there is a significant difference between PPK SKPD with the internal locus of control and PPK SKPD with the external locus of control; there is no significant difference between senior PPK SKPD and junior PPK SKPD; there is no significant difference between the male and female PPK SKPD; there is a significant difference between PPK SKPD which are categorized as the benevolents

Bridging the Gap between Theory and Practice PSAC01- 1


PPK SKPD and the entitleds PPK SKPD toward financial report arranging ethic. Key word: Locus of Control, Work Experience, Gender, Equity Sensitivity, Financial Report Arranging Ethic. I. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun

2006 menyatakan secara jelas bahwa entitas pelaporan dan entitas

akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan

keuangan, sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan

pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan

akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada

entitas pelaporan. Selaku entitas akuntansi, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) memiliki pelaku akuntansi yang terdiri dari bendahara dan

Pejabat Penatusahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK

SKPD). Tugas PPK SKPD dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu

melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD

yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (f) dan (g).

Guna mewujudkan administrasi keuangan yang efektif maka peran

PPK SKPD sangatlah vital dengan kata lain kemampuan dan

kecakapannya dalam menjalankan fungsi akuntansi sangat menentukan

dalam menyusun dokumen Laporan Keuangan SKPD. Berkaitan dengan

pegawai maka efektif tidaknya suatu organisasi sangat tergantung dari

kemampuan individu. Suatu unit kerja yang kemampuan pegawainya

kurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilan akan

menghasilkan output yang rendah. Pemerintah harus memperhatikan

kemampuan pegawainya karena dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang

harus mampu menyusun sistem pelaporan yang baik dan mapan

(Mardiasmo, 2002). Para stakeholder sektor publik juga membutuhkan

informasi yang relevan dan handal untuk pengambilan keputusan. Oleh

Bridging the Gap between Theory and Practice PSAC01 - 2


karena itu, tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal

organisasi maupun eksternal organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh

ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun

2006 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59

tahun 2007, maka pemerintah harus menjalankan program kerjanya

secara akuntabilitas. Faktor yang diperlukan untuk menjalankan hal

tersebut, yaitu kesiapan sumber daya manusia aparat pemerintah.

Sumber daya manusia dan karakter individu aparat pemerintah

menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Salah satu faktor

yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan

keuangan di Indonesia adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan

Indonesia (Yulianti, 2005).

Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang ada

saat ini melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada

profesi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik-praktik

profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Perilaku tidak

etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Di

Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan

terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan

publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah (Ludigdo,1999).

Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis

tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi

mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Akuntan mempunyai

tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan

obyektivitas mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi akuntan

menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan

tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine et al. dalam Husein, 2004).

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus

berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai

yang bertentangan. Pembahasan mengenai perilaku dan keinginan untuk



mengubah perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, perlu

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dan

seberapa kuat pengaruh-pengaruh tersebut (Khomsiyah dan Indriantoro,

1998).

Pada sektor publik konflik juga dapat timbul dari kadar

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Pengguna laporan

keuangan mengharapkan untuk memperoleh semua informasi yang

mereka butuhkan dari laporan keuangan. Penelitian ini dimaksudkan

untuk melihat prilaku PPK SKPD menyangkut penyusunan laporan

keuangan SKPD untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan

keuangan. Kualitas laporan keuangan SKPD harus diperhatikan karena

merupakan data pokok untuk penyusunan laporan keuangan daerah yang

akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi sebagai berikut; pertama,

faktor yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan pada pemerintah adalah menyangkut etika dan sikap

positif pegawainya. Beberapa bukti empiris tentang faktor-faktor individual

menunjukkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Reiss dan

Mitra (1998) dalam Nugrahaningsih (2005), mengadakan penelitian

tentang efek dari perbedaan faktor individual dalam kemampuan

menerima perilaku etis atau tidak etis. Penelitian Fauzi (2001) yang

membahas tentang Pengaruh Perbedaan Faktor-Faktor Individual Berupa

Locus Of Control, Disiplin Akademis, Pengalaman Kerja dan Equity

Sensitivity terhadap Perilaku Etis Mahasiswa. Keberadaan locus of control

dalam penelitian Indriantoro (2000) yang telah membuktikan bahwa locus

of control merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk

penelitian di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian

Nugrahaningsih (2005), yang meneliti tentang Analisis Perbedaan Perilaku

Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (studi terhadap peran faktor-faktor

individual: locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity

sensitivity). Perbedaan pertama, responden penelitian Nugrahaningsih

(2005) diambil dari auditor sedangkan pada penelitian ini adalah akuntan



pemerintahan yang disarankan dalam penelitiannya, sehingga akan lebih

akurat dan komprehensif. Setiap faktor-faktor individu yang termasuk

locus of control, lama pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity,

masing-masing akan dibedakan terhadap etika penyusunan laporan

keuangan.

Kedua, penelitian ini mengambil variabel etika penyusunan laporan

keuangan dari penelitian Yulianti (2005) tentang Persepsi Mahasiswa

Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. Terdapat

beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Yulianti

(2005). Perbedaan pertama, pada penelitian Yulianti (2005) menggunakan

mahasiswa sebagai responden, sedangkan pada penelitian ini adalah

aparat pemerintah (PPK SKPD). Kompleksitas pada sektor pemerintahan

mendorong peneliti ingin mengetahui apakah prinsip akuntansi yang

tertera pada Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan yang

berlaku telah dijalankan, sehingga penelitian ini mencoba menguji etika

penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah

(PPK SKPD). Penelitian Yulianti (2005) menggunakan faktor manajemen

laba, misstate (kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan

keuangan), disclosure (pengungkapan laporan keuangan), cost and

benefit, dan responsibility dalam mengukur etika penyusunan laporan

keuangan. Perbedaan kedua pada penelitian ini yaitu, menghilangkan

faktor menajemen laba dalam mengukur etika penyusunan laporan

keuangan karena pada sektor publik atau pemerintahan tidak ada motif

mencari keuntungan (nonprofit motive). Kuisioner yang berhubungan

dengan etika penyusunan laporan keuangan pada penelitian ini

merupakan pengembangan dari penelitian Yulianti (2005). Kalimat dalam

kuisioner mempunyai makna sama dengan penelitian Yulianti (2005),

namun ada perubahan yang disesuaikan dengan keadaan di

pemerintahan.

Ketiga, peneliti juga menggabungkan dengan penelitian Na’im

(1999) tentang Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Keuangan : Analisis Empirik Regulasi Informasi di Indonesia. Variabel



ketepatan waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan diambil

juga untuk mengukur etika penyusunan laporan keuangan. Ketepatan

waktu merupakan hal yang penting untuk diuji karena keterlambatan

penyelesaian laporan keuangan SKPD akan menghambat penyusunan

laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi laporan keuangan

menjadi tidak relevan jika waktu penyampaian terlambat. Berdasarkan

hasil penelitian di atas, peneliti termotivasi untuk menganalisis

karakteristik pejabat penatausahaan keuangan terhadap etika

penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemerintah Kabupaten Jombang.

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut : Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD dengan internal

locus of control dan PPK SKPD dengan external locus of control

terhadap disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan

ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD? Apakah terdapat

perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap

disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu

penyusunan laporan keuangan SKPD? Apakah terdapat perbedaan yang

signifikan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap


penyusunan laporan keuangan SKPD? dan Apakah terdapat perbedaan

signifikan antara PPK SKPD yang termasuk benevolents dan PPK SKPD

yang termasuk entitleds terhadap disclosure, cost and benefit,

responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan SKPD?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kontribusi teoritis

dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis untuk menguatkan penelitian

sebelumnya dan mengembangkan pengetahuan tentang analisis

karakteristik Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terhadap

etika penyusunan laporan keuangan SKPD. Kontribusi praktis bagi praktisi

akademis yaitu kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini berkenaan

dengan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis karakteristik



Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terhadap etika

penyusunan laporan keuangan SKPD, bagi pihak yang berkepentingan.

Bagi aparat pemerintah yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai

informasi tambahan untuk memperluas wawasan aparat pemerintah

tentang karakter yang harus dimiliki dalam meningkatkan sumber daya

manusia dilingkup pemerintah. Dan bagi peneliti mendayang, dengan

adanya temuan dan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat

digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

II. RERANGKA MODEL PENELITIAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 2.1. Rerangka Model Penelitian

Peneliti mengajukan model penelitian sebagai berikut, disclosure,

cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu

penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai variabel yang akan diukur

dan diperbandingkan antara dua kelompok individu (PPK SKPD) yang

memiliki faktor-faktor individual yang berbeda (locus of control, lama

pengalaman kerja, gender, dan equity sensitivity).

Faktor-faktor Individu:

1. Locus of control 2. Lama pengalaman kerja 3. Gender 4. Equity sensitivity

Disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD

Gambar 1. Rerangka Model Penelitian

2.2. Perumusan Hipotesis

Hasil penelitian Reiss dan Mitra (1998) dalam Nugrahaningsih

(2005) menunjukkan bahwa individu dengan internal locus of control

cenderung lebih tidak menerima tindakan tertentu yang kurang etis,

sedangkan individu dengan external locus of control cenderung lebih

menerima tindakan tertentu yang kurang etis. Berdasarkan teori locus of



control, bahwa perilaku seseorang dalam situasi konflik akan dipengaruhi

oleh karakteristik locus of control-nya. Individu dengan internal locus of

control akan lebih mungkin berperilaku etis dalam situasi konflik dibanding

dengan individu dengan external locus of control (Muawanah dan

Indriantoro, 2001). Penelitian ini menggabungkan penelitian Yulianti

(2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan yang menyatakan

tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai disclosure, cost and

benefit, responsibility, dan misstate antara mahasiswa baru dan

mahasiswa tingkat akhir. Menambahkan pula variabel dari penelitian

Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan. Berdasarkan

landasan teori tersebut di atas maka peneliti menarik hipotesis dengan

model seperti berikut:

H1: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD dengan internal locus of

control dan PPK SKPD dengan external locus of control terhadap


penyusunan laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan hasil penelitian Nugrahaningsih (2005), dapat

disimpulkan bahwa perilaku etis antara auditor senior dan auditor yunior

akan dipengaruhi oleh lama pengalaman kerja. Variabel pada penelitian

Na’im (1999) yaitu ketepatan waktu laporan keuangan juga digunakan.

Penelitian Yulianti (2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan

menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai

disclosure, cost and benefit, responsibility, dan misstate antara

mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Oleh sebab itu, peneliti

mencoba mengkaitkannya dengan penelitian ini, namun respondennya

yaitu PPK SKPD. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai dalam

organisasi berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap pegawai

mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang telah diselesaikannya

berulang-ulang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menarik

hipotesis sebagai berikut:



H2: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior


ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pengertian jenis kelamin merupakan kodrat yang ditentukan secara

biologis (Trisnaningsih, 2003). Ruegger dan King (dalam Nugrahaningsih,

2005) menemukan bahwa gender merupakan faktor yang signifikan dalam

menentukan perilaku etis dan wanita lebih etis daripada pria dalam

persepsi terhadap situasi etika bisnis. Reiss dan Mitra melakukan

penelitian tentang efek dari perbedaan faktor-faktor individual dalam

kemampuan menerima perilaku etis atau tidak etis. Salah satu hasil

penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih etis dibandingkan pria.

Penelitian Yulianti (2005) membuktikan bahwa karakter individu, dalam hal

ini jenis kelamin hanya memiliki pengaruh pada sikap terhadap

manajemen laba sedangkan faktor-faktor misstate, disclosure,

responsibility tidak terdapat perbedaan signifikan antara pria dengan

wanita. Menambahkan pula variabel dari penelitian Na’im (1999) yaitu

ketepatan waktu laporan keuangan.Berdasarkan hasil penelitian di atas

maka peneliti menarik hipotesis dengan model seperti berikut:

H3: Terdapat perbedaan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita


ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

Equity berhubungan dengan fairness (keadilan) yang dirasakan

seseoang dibanding orang lain (Sashkin dan Williams dalam Fauzi, 2001).

Equity sensitivity mencoba menjelaskan perbedaan perilaku etis dan tidak

etis yang disebabkan oleh karakteristik individual (Fauzi, 2001). Huseman

(dalam Nugrahaningsih, 2005) menyebutkan pula tiga tipe individual yang

memiliki berbagai tingkat sensitivity to equity, yaitu benevolents, equity

sensitives, dan entitleds. Penelitian Fauzi (2001) menunjukkan bahwa

individu yang termasuk kategori benevolents secara signifikan lebih etis

daripada individu yang termasuk kategori entitleds. Penelitian Yulianti



(2005) tentang etika penyusunan laporan keuangan menyatakan tidak

terdapat perbedaan yang signifikan mengenai disclosure, cost and benefit,

responsibility, dan misstate antara mahasiswa baru dan mahasiswa

tingkat akhir. Menambahkan variabel dari penelitian Na’im (1999) yaitu

ketepatan waktu laporan keuangan. Berdasarkan landasan teori dan hasil

penelitian tersebut di atas maka peneliti menarik hipotesis seperti berikut:

H4 : Terdapat perbedaan antara PPK SKPD yang termasuk kategori

benevolents dan PPK SKPD yang termasuk entitleds terhadap disclosure,

cost and benefit, responsibility, misstate, dan ketepatan waktu

penyusunan laporan keuangan SKPD.

III. METODA PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan sudut pandang tujuan penelitian, maka penelitian ini

diklasifikasikan sebaga penelitian komparatif. Yaitu membandingkan

antara kelompok internal locus of control dengan external locus of control,

antara lama kerja senior dengan junior, antara jenis kelamin pria dengan

wanita, dan antara benevolents dengan entitleds

3.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel-

variabel penelitian ini, maka variabel tersebut didefinisikan secara

operasional disajikan pada Tabel 1.

3.3. Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh orang yang bekerja pada

fungsi akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu berjumlah 132

orang. Adapun sampelnya sebanyak 47 orang Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) SKPD pemerintah daerah kabupaten Jombang pada

dinas, badan, kantor dan kecamatan. Pengambilan sampel pada

penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling. Adapun kriteria



yang digunakan untuk memilih responden adalah sebagai berikut; 1)

Orang yang bekerja pada fungsi akuntansi di Pemerintah Kabupaten

Jombang dan 2) Orang yang bekerja membuat Laporan Keuangan SKPD

(tertera pada Permendagri nomor 13 tahun 2006). Berdasarkan kriteria

sampel di atas, diperoleh distribusi sampel yang ditunjukan dalam tabel 2.

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun

reliabilitasnya terhadap 47 responden menunjukkan bahwa hasil

instrumen penelitian yang digunakan adalah valid, dimana nilai

korelasinya lebih besar dari 0.3 (Masrun dalam Sugiono, 2002) dan

koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0.6 (Sekaran

2003). Untuk selengkapnya hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan

Tabel 3.

3.5. Uji Normalitas Teknik uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov

Goodness of Fit Test. Penghitungan uji normalitas distribusi atas untuk

variabel disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate

(X4), dan ketepatan waktu (X5) merupakan distribusi normal yang

ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 sehingga

dilakukan pengujian dengan menggunakan statistik non-parametrik

(Mann-Whitney Test). Untuk selengkapnya lihat Tabel 4.

3.6. Uji Hipotesis Dalam menguji hipotesis digunakan alat uji statistik, yaitu Mann

Whitney U-Test. Uji Mann Whitney U-Test digunakan karena data

penelitian tidak berdistribusi normal. Semua teknik analisis data dalam

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS version

15.0 for windows.

Pengambilan keputusan didasarkan pada:



P (Probabilitas)< (taraf signifikansi/α) 0.05 maka Ho ditolak, Ha

diterima

P (Probabilitas) > (taraf signifikansi/ α) 0.05 maka Ho diterima, Ha

ditolak

Atau dapat juga dengan melakukan pembandingan antara -Z hitung dan -Z

tabel dimana:

Jika -Z hitung < -Z tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima

Jika -Z hitung > -Z tabel, maka Ho diterima, Ha ditolak

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses penelitian ini melibatkan 47 orang sebagai sampel yang

dipilih dalam pengisian kuisioner, dan secara keseluruhan telah menjawab

pertanyaan kuisioner. Sebelum dilakukan analisis data maka akan

dijelaskan deskripsi responden berdasasarkan kusioner yang masuk. Di

Kabupaten Jombang diketahui bahwa usia PPK SKPD berkisar antara 30

tahun sampai dengan 54 tahun . Dari 47 responden lebih dari 50%

responden berusia antara 40 sampai dengan 50 tahun, yang merupakan

usia yang matang untuk melaksanakan tugas.

Jumlah PPK SKPD di Kabupaten Jombang berdasarkan perbedaan

jenis kelaminnya, hampir dapat dikatakan seimbang artinya tidak ada

perbedaan yang menyolok antara pria dan wanita. PPK SKPD yang

berjenis kelamin wanita sebanyak 23 orang atau 49%, sedangkan PPK

SKPD pria sebanyak 24 orang atau 51%. Lama pengalaman kerja ketika

menjadi PPK SKPD dari 47 responden, 30 orang atau 63,8% menyatakan

bahwa bekerja sebagai PPK SKPD lebih dari 2 tahun, sedangkan yang

bekerja menjadi PPK SKPD kurang dari samadengan 2 tahun sebanyak

17 orang atau 36,2%.

4.1. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara internal locus of

control dan external locus of control dengan menggunakan Mann-Whitney Test.



Pengelompokan data dalam sub bab ini terdiri dari 2 (dua) kelompok,

yaitu internal locus of control dan external locus of control. Hasil uji Mann-

Whitney Test ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil ini

menunjukkan ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1) antara

internal locus of control dan external locus of control memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Dengan demikian H11a tidak

ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang

menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan

antara auditor internal locus of control dan auditor external locus of

control. Secara statistik, PPK SKPD internal locus of control cenderung

berperilaku lebih etis daripada PPK SKPD external locus of control. Hal ini

tampak bahwa PPK SKPD dengan internal locus of control lebih sadar

untuk melakukan disclosure dibandingkan PPK SKPD dengan external

locus of control.

Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar

0.000 (0.000 < 0.05). Dengan demikian menunjukkan bahwa H12a tidak

ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang

menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan

antara internal locus of control dan external locus of control. Jawaban

pertanyaan tentang cost & benefit diukur secara terbalik, artinya sikap

positif ditunjukkan oleh ketidaksetujuan responden. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa PPK SKPD dengan internal locus of control

memandang pengungkapan bukan sebagai beban, melainkan sebagai

suatu keharusan. Oleh karena itu, internal locus of control memandang

biaya yang timbul dari kewajiban pengungkapan informasi adalah sesuatu

hal yang wajar. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan bahwa

PPK SKPD dengan external locus of control menganggap pengungkapan

sebagai beban.

Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000

(. Nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa

H13a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih



(2005) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang

signifikan antara internal locus of control dan external locus of control.

Nilai jawaban pertanyaan yang semakin tinggi menunjukkan

kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan responsibility. PPK

SKPD dengan internal locus of control tampak memiliki responsibility yang

lebih tinggi daripada PPK SKPD dengan external locus of control.

Variabel misstate (X4) memiliki memiliki nilai probabilitas sebesar

0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H14a tidak ditolak.

Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan kecenderungan yang

lebih rendah untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan

(Yulianti, 2005). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD

dengan internal locus of control memiliki kecenderungan yang lebih

rendah untuk melakukan salah saji daripada PPK SKPD dengan external

locus of control. Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahaningsih

(2005) yang menyatakan bahwa individu dengan internal locus of control

lebih etis daripada individu dengan external locus of control.

Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar

0.279 (0.279 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H15a ditolak artinya.

Menurut Mc. Clelland dalam Liliweri (2004: 217) menyatakan bahwa,

tipologi orang dengan motif prestasi tinggi selalu bekerja keras karena

dimotivasi oleh prestasi dan reward. Tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara PPK SKPD internal locus of control dan PPK SKPD

dengan external locus of control terhadap ketepatan waktu (X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini disebabkan karena

responden hanya berpikir bagaimana cara membuat laporan keuangan

saja dan kurang memperhatikan ketepatan waktu yang berpengaruh

terhadap nilai informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh

instansi. Pola pikir tersebut terjadi pada responden, karena pada sektor

pemerintahan pemberian reward kepada pegawai yang bekerja keras

untuk instansi kurang disosialisasi. Dalam sektor pemerintahan juga tidak

terdapat sanksi jika terlambat dalam penyusunan laporan keuangan.



4.2. Perbedaan disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility

(X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara lama kerja senior dan junior dengan menggunakan Mann-Whitney Test.


yaitu lama kerja senior dan junior. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara

lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. Variabel disclosure (X1) memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.817 (0.817 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa

H21a ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1)

antara lama kerja senior dan yunior. Tidak terdapat perbedaan signifikan

tentang disclosure antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior karena

masih sama-sama mempelajari peraturan-peraturan yang baru tentang

peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi.

Meskipun bila dilihat nilai mean rank (jarak rata-rata) tampak terlihat

bahwa disclosure (X1) lama kerja senior lebih rendah (23.68)

dibandingkan yunior (24.56). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa persepsi antara mahasiswa

tingkat akhir dan mahasiswa baru jurusan akuntansi tidak terdapat

perbedaan untuk melakukan disclosure.

Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar

0.884 (0.884 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H22a ditolak. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan

bahwa tidak ada perbedaan signifikan tentang cost & benefit antara

mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir. Pada sektor pemerintahan

tidak terdapat perbedaan signifikan tentang disclosure antara PPK SKPD

senior dan PPK SKPD junior karena masih sama-sama mempelajari

peraturan-peraturan yang baru tentang peningkatan kualitas pelaporan

keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi.

Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.469

(0.469 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H23a ditolak artinya. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa baru



dengan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi untuk responsibility.

Pada sektor pemerintahan tidak ada perbedaan signifikan antara PPK

SKPD senior dan PPK SKPD yunior karena masing-masing menduduki

posisi dengan melaksanakan tugas, wewenang dan responsibility yang

sama yaitu kepada masyarakat dan pimpinannya.

Variabel misstate (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.848

(0.848 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H24a ditolak. Hasil penelitian

ini mendukung penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan bahwa tidak

ada perbedaan signifikan tentang misstate antara mahasiswa baru dan

mahasiswa tingkat akhir. Pada sektor pemerintahan tidak terdapat

perbedaan signifikan tentang misstate antara PPK SKPD senior dan PPK

SKPD yunior karena masing-masing masih mempelajari perubahan

peraturan-peraturan yang mengutamakan prinsip akuntansi.

Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar

0.294 (0.294 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H25a ditolak . Menurut

Mc. Clelland dalam Liliweri (2004: 217) menyatakan bahwa, tipologi orang

dengan motif prestasi tinggi selalu bekerja keras karena dimotivasi oleh

prestasi dan reward. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

SKPD tidak berjalan dengan semestinya karena pada sektor

pemerintahan reward kurang disosialisasi. Tidak adanya sesuatu yang

dapat dibanggakan oleh PPK SKPD jika dapat menyelesaikan

penyusunan laporan keuangan tepat waktu, sehingga banyak yang

mengesampingkan ketepatan waktu tersebut. Begitu pula tidak adanya

sanksi yang dikenakan pada PPK SKPD yang terlambat menyelesaikan

laporan keuangan SKPD.


(X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis kelamin pria dan wanita dengan menggunakan Mann-Whitney Test.


yaitu jenis kelamin pria dan wanita. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara

lengkap dapat dilihat pada Tabel 7. Semua variabel dalam penelitian ini



yaitu disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4),

dan ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari

0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa H31a s.d H35a ditolak artinya tidak

ada perbedaan yang signifikan disclosure (X1), cost & benefit (X2),

responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis

kelamin pria dan wanita. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Nugrahaningsih yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara auditor

pria dan auditor wanita dalam berprilaku etis. Penelitian Yulianti (2005)

juga sesuai dengan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa faktor

disclosure (X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4) tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara pria dan wanita. Ketepatan

waktu (X5) penyusunan laporan keuangan juga tidak terdapat perbedaan

signifikan. Perbedaan yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa

pada hakikatnya pria dan wanita itu sama, namun perbedaannya adalah

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu ketika menyusun

laporan keuangan.


(X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds dengan menggunakan Mann-Whitney Test.


yaitu benevolents dan entitleds. Hasil uji Mann-Whitney Test ini secara

lengkap dapat dilihat pada Tabel 8. Variabel disclosure (X1) memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa

H41a tidak ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa individu yang termasuk

kategori benevolents cenderung lebih etis daripada individu yang

termasuk kategori entitleds. Tampak bahwa PPK SKPD yang termasuk

benevolents lebih sadar untuk melakukan disclosure dibandingkan PPK

SKPD yang termasuk entitleds.

Variabel cost & benefit (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H42a tidak ditolak.



Jawaban pertanyaan tentang cost & benefit diukur secara terbalik, artinya sikap positif ditunjukkan oleh ketidaksetujuan responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD yang termasuk benevolents memandang pengungkapan bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu keharusan. Oleh karena itu, benevolents memandang biaya yang timbul dari kewajiban pengungkapan informasi adalah sesuatu hal yang wajar. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan bahwa PPK SKPD yang termasuk entitleds menganggap pengungkapan sebagai beban.

Variabel responsibility (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.020 (0.020 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H43a tidak ditolak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara benevolents dan entitleds. Nilai jawaban pertanyaan yang semakin tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan responsibility. PPK SKPD yang termasuk benevolents tampak memiliki responsibility yang lebih tinggi daripada PPK SKPD yang termasuk entitleds.

Variabel misstate (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 (0.000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H44a tidak ditolak. Jumlah nilai yang semakin tinggi menggambarkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan (Yulianti, 2005). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPK SKPD yang termasuk benevolents memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan salah saji daripada PPK SKPD yang termasuk entitleds. Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa individu dengan yang termasuk benevolents lebih etis daripada individu yang termasuk entitleds.

Variabel ketepatan waktu (X5) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.217 (0.217 > 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa H45a ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds. Meskipun bila dilihat nilai mean rank (jarak rata-rata) tampak terlihat bahwa ketepatan waktu (X5) benevolents lebih tinggi (27.96) dibandingkan entitleds (22.49). Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD tidak berjalan dengan semestinya karena pada sektor pemerintahan reward kurang disosialisasi.



V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan

karakteristik PPK SKPD yang meliputi locus of control, lama pengalaman

kerja, gender, equity sensitivity terhadap etika penyusunan laporan

keuangan SKPD pemerintah kabupaten Jombang. Penelitian ini

dilakukan pada 47 responden yang bekerja sebagai PPK SKPD

Kabupaten Jombang. Hasil pengujian untuk mengetahui perbedaan

masing-masing variabel yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan tentang disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), dan misstate (X4), kecuali ketepatan

waktu (X5) penyusunan laporan keuangan SKPD antara PPK SKPD

dengan internal locus of control dan PPK SKPD dengan external locus

of control. Hasil ini menunjukkan bahwa PPK SKPD internal locus of

control cenderung lebih etis daripada PPK SKPD external locus of

control, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya untuk

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dalam sektor

pemerintahan reward kurang disosialisasi dan tidak terdapat sanksi jika

terlambat dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini sesuai

dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan bahwa

internal locus of control cenderung lebih etis daripada external locus of

control.

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD senior

dan PPK SKPD yunior terhadap disclosure (X1), cost & benefit (X2),

responsibility (X3), misstate (X4) dan ketepatan waktu (X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini terjadi karena masing-

masing masih mempelajari peraturan yang baru tentang peningkatan

kualitas pelaporan keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi. Tidak

adanya perbedaan yang signifikan tersebut sesuai dengan penelitian

Yulianti (2005) yaitu, tidak terdapat perbedaan signifikan antara

mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa baru terhadap disclosure

(X1), cost & benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4). Namun,



hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih

(2005) yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara

auditor senior dan auditor yunior dalam berprilaku etis.

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPK SKPD pria dan

PPK SKPD wanita terhadap disclosure (X1), cost & benefit (X2),

responsibility (X3), misstate (X4) dan ketepatan waktu (X5)

penyusunan laporan keuangan SKPD. Hasil ini sesuai dengan hasil

penelitian Yulianti (2005) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan

antara pria dan wanita terhadap etika penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa pada

hakikatnya pria dan wanita itu sama, namun perbedaannya adalah

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu ketika

menyusun laporan keuangan. Hasil ini juga mendukung penelitian

Nugrahaningsih (2005) yang menyatakan tidak ada perbedaan antara

pria dan wanita untuk berprilaku etis.

4. Terdapat perbedaan yang signifikan tentang disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), dan misstate (X4), kecuali ketepatan

waktu (X5) penyusunan laporan keuangan SKPD antara PPK SKPD

yang termasuk kategori benevolents dan PPK SKPD entitleds. Hasil ini

menunjukkan bahwa PPK SKPD benevolents cenderung lebih etis

daripada PPK SKPD entitleds, namun tidak ada perbedaan diantara

keduanya untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dalam sektor pemerintahan reward kurang disosialisasi dan tidak

terdapat sanksi jika terlambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005) yang

menyatakan bahwa benevolents cenderung lebih etis daripada

entitleds.

T

5.

5.2. Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak

dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan tersebut tentu saja akan

mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut



adalah ketidakmampuan peneliti dalam mengontrol subyektifitas dan

faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan

responden. Begitu juga karena waktu penelitian yang singkat maka jumlah

sampel yang digunakan hanya PPK SKPD dan pada satu pemerintah

daerah saja.

5.3. Implikasi Penelitian Dengan beberapa keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian

ini adalah sebagai berikut, 1) tidak hanya menggunakan metode penelitian

kuantitatif, namun dapat menggabungkan dengan metode penelitian

kualitatif dengan wawancara, sehingga dapat menambah argumen-

argumen yang dapat memunculkan karakter yang sebenarnya, 2) Jumlah

sampel diperluas tidak hanya pada PPK SKPD, tetapi juga pada fungsi

akuntansi pemerintah yang lain, sehingga penelitian ini diharap dapat

memberikan hasil yang bisa digeneralisasi secara keseluruhan

Pemerintah Kabupaten Jombang, dan 3) jangka waktu riset dapat

diperpanjang (misalnya selama 1 tahun) dengan jumlah sampel

pemerintah daerah yang lebih besar dan lebih beragam. Perpanjangan

periode penelitian dan penambahan jumlah sampel diharapkan akan

memberikan hasil yang lebih baik dalam proses penyusunan laporan

keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Bayumedia, Malang.

Cooper, Donald R dan C. William Emory, 1996, Metode Penelitian Bisnis.

Jilid 1, Erlangga, Jakarta

Dajan, Anto, 1986, Pengantar Metode Statistik, Jilid 1 & 2. LP3ES,

Jakarta.

Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo,1993, Statistik Induktif, BPFE

Yogyakarta.

Fauzi, Achmad, 2001, Pengaruh Perbedaan Faktor-Faktor Individual

terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. Thesis tidak di

publikasikan. Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta.

Gujarati, D, 1997, Basic Econometrics, 1978, McGraw-Hill, Inc. Sumarno

Zain (penterjemah), Ekonometrika Dasar, Penerbit Erlangga,

Jakarta.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, Metode Penelitian Bisnis

untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.



Kartika, Indri dan Provita Wijayanti, 2007, Locus of Control Sebagai

Anteseden Hubungan Kinerja Pegawai dan Penerimaan Perilaku

Disfungsional Audit, (Studi pada auditor pemerintah yang bekerja

pada BPKP di Jawa Tengah dan DIY), Simposum Nasional

Akuntansi X, 26-28 Juli, Makasar.

Keraf, Sony. DR.A, 1998, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya,

Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant dan Terry D. Warfield, 2002, Akuntansi

Intermediate, Erlangga, Jakarta.

Kuntari,Yeni dan Indra Wijaya Kusuma. 2001, Pengalaman Organisasi,

Evaluasi terhadap Kinerja dan Hasil Karir pada Kantor Akuntan

Publik: Pengujian Pengaruh Gender, Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Indonesia, Vol 16(1), hal 74-8

Kurnia, 2002, Pengaruh Desain Organisasional dan Locus of control

terhadap Perilaku Manipulatif dalam Penetapan Harga Transfer:

Sebuah Eksperimen Semu, Jurnal Akuntansi dan Auditing

Indonesia, Juni, Vol 6 No.1.

Liliweri, Alo, 2004, Wacana Komunikasi Organisasi, Mandar Maju,

Bandung.

Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Martadi, Indiana Farid dan Sri Suranta, 2006, Persepsi Akuntan,

Mahasiswa Akutansi, dan Karyawan Bagian Akutansi Dipandang

dari Segi Gender terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi (Studi Di

Wilayah Surakarta), Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang ,

23-26 Agustus.

Muawanah, umi dan Nur Indriantoro, 2001, Perilaku Auditor dalam Situasi

Konflik Audit: Peran Locus of Control, Komitmen Profesi dan

Kesadaran Etis, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 4 (2), Mei

:133-150.



Murtanto dan Marini, 2003, Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita

serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis

dan Etika Profesi Akuntan, Simposium Nasional Akuntansi

Surabaya, 16-17 Oktober.

Na’im, ainun, 1999, Nilai Informasi Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Keuangan: Analisis Empirik Regulasi Informasi Di

Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,Vol. 14, No. 2,

85-100.

Nugrahaningsih, Putri, 2005, Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di

KAP dalam Etika Profesi (Studi terhadap Peran Faktor-Faktor

Individual: Locus of Control, Lama Pengalaman Kerja, Gender,

dan Equity Sensitivity), Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo,

15-16 September

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 40

Permata Sari, Shinta, 2006, Pengaruh Kapasitas Individu yang

Diinteraksikan dengan Locus of Control terhadap Budgetary Slack.

Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus.

Santoso, Singgih, 2001, Buku Latihan SPSS: Statistik Parametrik,

Cetakan 2. Jakarta: Gramedia.

Sekaran, Uma, 2003, Research Methods for Business: A Skill Building

Approach, Fourth Edition, New York: John Willey&Sons, Inc.

Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Kedelapan.

Alfabeta. Bandung.



Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999, Pengujian Model Turnover Pasewark

dan Strawser : Studi Empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik,

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.2 (2), Juli : 173-195.

Trisnaningsih, Sri dan Sri Iswati, 2004, Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat

dari Segi Gender, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 7 (1),

Januari : 108-123.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,

Jakarta

Utami, Wiwik dan Fitri Indriawati, 2006, Muatan Etika dalam Pengajaran

Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Persepsi Etika

Mahasiswa: Studi Eksperimen Semu, Simposium Nasional

Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus.

Yuwono, Sony dkk, 2008, Memahami APBD dan permasalahannya

(Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah), Bayumedia, Malang.

Yulianti dan Fitriany, 2005, Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap

Etika Penyusunan Laporan Keuangan, Simposium Nasional

Akuntansi VII Solo, 15-16 September.



KUISIONER

SAYA BERHARAP BAPAK/IBU BERKENAN UNTUK MENGISI KUISIONER INI BERDASARKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA. KERAHASIAAN TERJAMIN.

A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda (centang) pada tempat

yang tersedia sesuai dengan data diri Anda.

Demografi Responden 1. Umur :. . . . . . . . . . Tahun

2. Jenis kelamin : Pria Wanita

3. Berapa lama anda menduduki posisi saat ini?...........Tahun

4. Tingkat Pendidikan

SMU

Diploma (sebutkan D1, D2, D3)

S1

S2

Lain-lain, sebutkan...................

5. Status : Kawin Belum Kawin

Kriteria penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) tidak pasti, (4) setuju, dan

(5) sangat setuju.



NO B.

Etika Penyusunan Laporan Keuangan Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.

SKALA

1. Dibutuhkan pengungkapan Laporan Keuangan lebih lengkap

agar dapat disajikan secara “wajar”

1 2 3 4 5

2. Sisa kas tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. 1 2 3 4 5

3. Pengurangan belanja yang sifatnya diskresioner (besarnya

tergantung pada kebijakan dinas seperti pemeliharaan dan

kebersihan) di akhir tahun, harus dilaporkan dalam laporan

keuangan

1

2

3

4

5

4. Anda sangat dibebani dengan keharusan untuk mengikuti

prinsip akuntansi

1 2 3 4 5

5. Anda sangat dibebani keharusan untuk menyajikan laporan

keuangan yang lengkap

1

2

3

4

5

6. Pemendagri 13/2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah

mendorong untuk menyajikan informasi lebih banyak

daripada yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan

1 2 3 4 5

7. Anda mempunyai tanggung jawab lebih besar kepada kepala

SKPD dibandingkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik

Kegiatan)

1

2

3

4

5

8. Anda bertanggungjawab atas penyusunan Laporan

Keuangan SKPD untuk kelancaran penyusunan Laporan

Keuangan Daerah sebagai tanggungjawab kepada

masyarakat

1

2

3

4

5

9. Anda harus mengungkapkan berbagai kesalahan dalam

laporan keuangan meskipun merugikan instansi

1

2

3

4

5

10. Pendapatan pegawai selain gaji adalah informasi rahasia

sehingga tidak seharusnya di informasikan kepada publik

1

2

3

4

5

11. Anda tidak akan mengungkapkan informasi di dalam laporan

keuangan jika merugikan instansi

1

2

3

4

5

12. Anda akan memanipulasi data dalam penyusunan laporan

keuangan agar hasilnya menguntungkan instansi

1

2

3

4

5



Kriteria penilaian: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) tidak pasti, (4) setuju, dan (5)

sangat setuju.

NO C.

Locus of Control

Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.

SKALA

1. Untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok , koneksi yang

anda miliki lebih penting daripada kemampuan yang anda

punyai.

1

2

3

4

5

2. Bekerja adalah merupakan jatidiri anda 1 2 3 4 5

3. Bila anda tau apa yang anda inginkan dari suatu pekerjaan

maka anda biasa mendapatkan pekerjaan yang sesuai

dengan keinginan anda.

1

2

3

4

5

4. Pada umumnya seseorang dapat menyelesaikan

pekerjaannya bila ia memiliki kemauan .

1

2

3

4

5

5. Bila para pegawai merasa kurang senang terhadap

keputusan yang dibuat oleh pimpinan maka mereka harus

mempertanyakannya.

1

2

3

4

5

6. Pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan yang anda

inginkan tergantung pada nasib.

1

2

3

4

5

7. Besar kecilnya penghasilan (gaji) seseorang sangat

tergantung pada nasib masing-masing.

1

2

3

4

5

8. Pada umumnya orang dapat melakukan pekerjaannya

dengan baik, jika mereka mau berusaha.

1

2

3

4

5

9. Untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus anda harus

memilliki koneksi

1

2

3

4

5

10. Kenaikan gaji jabatan (promosi) lebih merupakan masalah

nasib bagi seseorang.

1

2

3

4

5

11. Pada umumnya para pimpinan SKPD memiliki pengaruh

yang lebih besar terhadap pegawainya daripada apa yang

mereka bayangkan selama ini.

1

2

3

4

5

12. Kenaikan jabatan (promosi) akan diberikan pada pegawai

yang menunjukkan kinerja yang baik.

1

2

3

4

5



NO C.

Locus of Control

Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap SKALA

paling tepat untuk mewakili pilihan anda.

13. Untuk mendapatkan penghasilan yang banyak Anda harus

memiliki koneksi

1

2

3

4

5

14. Untuk menjadi seorang pegawai yang menonjol sangat

tergantung pada nasib.

1

2

3

4

5

15. Seorang yang bekerja dengan baik akan mendapatkan

imbalan yang sesuai.

1

2

3

4

5

16. Perbedaan utama antara orang yang mendapat

penghasilan yang banyak dan orang yang mendapat

penghasilan yang sedikit adalah keberuntungan

1

2

3

4

5

D. Berilah nilai untuk setiap pilihan dalam pernyataan dibawah ini. Setiap

pernyataan mempunyai 2 pilihan dengan total nilai 10. Bagilah nilai

10 tersebut kedalam masing-masing pilihan sesuai dengan porsi

yang paling tepat menurut preferensi anda.

Contoh : 10-0, 9-1, 8-2, .. . . . .2-8, 1-9, 0-10.

# Saya akan memilih patner kerja

. (3) . .untuk keuntungan diri sendiri

. (7) . .untuk keuntungan instansi

Jika dijumlahkan maka nilainya 10

Jika saya bekerja di suatu instansi, maka:



1. Saya akan lebih mementingkan untuk

. . . .membantu orang lain

. . . .berhati-hati untuk kebaikan saya sendiri.

2. Saya akan bekerja dengan giat untuk

. . . .keuntungan instansi

. . . .keuntungan diri saya.

3. Motto hidup saya adalah

. . . .kamu harus memperhatikan dirimu sendiri

. . . .lebih baik memberi daripada menerima

4. Saya akan lebih mementingkan untuk

. . . .mendapatkan sesuatu dari instansi

. . . .memberi sesuatu ke instansi

5. Saya akan lebih peduli tentang

. . . .apa yang saya dapat dari instansi.

. . . .apa yang saya berikan dari instansi.



Tabel 1. Definisi Variabel

No Variabel Definisi

1 Disclosure, Kecenderungan untuk mengungkapkan

informasi dalam laporan keuangan.

terdiri dari tiga pertanyaan yaitu

pertanyaan nomor 1, 2 dan 3

Yulianti

(2005)

2 Cost and

benefit,

Persepsi mengenai beban untuk

melakukan pengungkapan. terdiri dari

tiga pertanyaan yaitu pertanyaan

nomor 4, 5 dan 6

Yulianti

(2005)

3 Responsibility, Tanggung jawab untuk menyajikan

laporan keuangan. terdiri dari dua

pertanyaan yaitu pada nomor 7 dan 8

Yulianti

(2005)

4 Misstate Kecenderungan untuk melakukan

salah saji. terdiri dari empat

pertanyaan, yang terdapat pada

pertanyaan 9, 10, 11 dan 12

Yulianti

(2005)

5 Locus of

control (LOC)

Cara pandang seseorang terhadap

suatu peristiwa apakah dia dapat atau

tidak dapat mengendalikan peristiwa

yang terjadi padanya. . Perhitungan

internal LOC ditunjukkan oleh nilai

jawaban responden yang lebih besar

dari 3 dan sebaliknya untuk external

LOC diindikasikan oleh nilai jawaban

responden lebih kecil sama dengan 3.

WLCS menggunakan 16 item

pertanyaan dengan 5 poin skala likert

Spector

(1988)

6 Lama

pengalaman

kerja

Jangka waktu (tahun) seorang ketika

bekerja menjadi PPK SKPD

Widiastuti

(2003)



7 Gender

Suatu konsep kultural yang berupa

membuat perbedaan (distinction)

dalam hal peran, perilaku, mentalitas,

dan karakteristik emosional antara laki-

laki dengan perempuan. Gender

merupakan variabel dummy dimana

1=laki-laki, 0 wanita

Rahmawati,

2003

8 Equity

Sensitivity

fairness (keadilan) yang dirasakan

seseoang dibanding orang lain.

Seorang individu akan masuk kategori

entitleds apabila nilai < meanscore,

dan kategori benevolents apabila nilai

> meanscor. terdiri dari 5 pertanyaan

dengan nilai ESI berkisar 0-10 untuk

tiap pertanyaan

Huseman

(1985)

Tabel 2. Pemilihan Sampel

Keterangan Jumlah

Orang yang bekerja pada fungsi

akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Orang yang tidak bekerja membuat Laporan Keuangan

SKPD (tertera pada Permendagri nomor 13 tahun 2006).

Jumlah responden

132

(85)

47



Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan reliabilitas

Validitas Variabel

Nome

r Item Korelasi (r) Probabilitas

(p)

Koefisien

Alpha

X11 0.945 0.000

X12 0.378 0.009 Disclosure (X1)

X13 0.760 0.000

0.668

X21 0.999 0.000

X22 0.991 0.000 Cost & benefit (X2)

X23 0.849 0.000

0.880

X31 0.808 0.000 Responsibility (X3)

X32 0.943 0.000 0.653

X41 0.970 0.000

X42 0.924 0.000

X43 0.974 0.000

Misstate (X4)

X44 0.943 0.000

0.952

X51 0.892 0.000 Ketepatan Waktu

(X5) X52 0.959 0.000 0.790

X61 0.318 0.030

X62 0.380 0.008

X63 0.550 0.010

X64 0.370 0.000

X65 0.601 0.000

X66 0.423 0.003

X67 0.527 0.000

X68 0.368 0.011

X69 0.510 0.000

X610 0.527 0.000

X611 0.575 0.000

X612 0.388 0.007

Locus Of Control

(X6)

X613 0.739 0.000

0.750



X614 0.540 0.000

X615 0.409 0.004

X616 0.328 0.024

X71 0.680 0.014

X72 0.578 0.000

X73 0.842 0.000

X74 0.768 0.000

Equity Sensitivity

(X7)

X75 0.412 0.004

0.632

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4. Uji Normalitas Distribusi

Variabel Positif Negatif K-S Z* 2 tailed

p.**

Disclosure (X1) 0.197 -0.347 2.378 0.000

Cost & Benefit (X2) 0.316 -0.215 2.169 0.000

Responsibility (X3) 0.292 -0.474 3.248 0.000

Misstate (X4) 0.401 -0.246 2.751 0.000

ketepatan Waktu (X5) 0.162 -0.090 2.108 0.000

Sumber data: Data sekunder yang diolah

**2 tailed p. Asymp. Sig. 2-tailed

Tabel 5. Hasil Uji Mann-Whitney Test . Perbedaan disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara internal locus of control dan external locus of control



Rata-rata jarak (Mean

Rank) Mann-Whitney

Test

Variabel

Internal external Z hitung Sig.

Disclosure (X1) 27.86 7.72 -4.365 0.000

Cost & Benefit (X2) 20.03 40.78 -4.497 0.000

Responsibility (X3) 27.64 8.61 -5.105 0.000

Misstate (X4) 20.05 40.67 -4.379 0.000

Ketepatan Waktu

(X5) 25.08 19.44

-1.117 0.279

Sumber: Data Primer Diolah

Jumlah data (n) = 47

Nilai Z tabel pada level 5 % dengan jumlah data 47 = 1.960

Tabel 6. Hasil Uji Mann-Whitney Test. Perbedaan disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara lama kerja senior dan yunior

Rata-rata jarak (Mean Rank)

Mann-Whitney Test

Variabel

senior yunior Z hitung Sig.

Disclosure (X1) 23.68 24.56 -0.232 0.817

Cost & Benefit (X2) 24.20 23.65 -0.146 0.884


Misstate (X4) 24.27 23.53 -0.191 0.848

Ketepatan Waktu (X5) 22.43 26.76 -1.049 0.294



Nilai Z tabel pada level 5% dengan jumlah data 47 = 1.960



Tabel 7. Hasil Uji Mann-Whitney Test Perbedaan disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara jenis kelamin pria dan wanita

Rata-rata jarak (Mean Rank)

Mann-Whitney Test

Variabel

pria wanita Z hitung Sig.

Disclosure (X1) 24.96 23.00 -0.539 0.590

Cost & Benefit (X2) 22.79 25.26 -0.680 0.497


Misstate (X4) 22.79 25.26 -0.666 0.505





Tabel 8. Hasil Uji Mann-Whitney Test. Perbedaan disclosure (X1), cost &

benefit (X2), responsibility (X3), misstate (X4), dan ketepatan waktu (X5) antara benevolents dan entitleds

Rata-rata jarak (Mean

Rank) Mann-Whitney

Test

Variabel

benevolent

s

entitled

s

Z hitung Sig.

Disclosure (X1) 35.00 19.79 -3.747 0.000

Cost & Benefit (X2) 13.00 28.21 -3.746 0.000


Misstate (X4) 13.38 28.06 -3.544 0.000







Bridging the Gap between Theory and Practice PSA02 - 1

FENOMENA ILUSI FISKAL DALAM KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH

DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Tengah)

Puspa Dewi Ekaristi1

Priyo Hari Adi2

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Abstract

This study aimed to find the tendency the existence of fiscal illusion. Local

governments do manipulations for not maximizing their own revenue(Pendapatan Asli

Daerah) and increasing expenditures, in order to get central government transfer

(Dana Alokasi Umum) in large amount.

The result of this study shows the existence of fiscal illusion after the implementation

of local autonomy. Through income measurement analysis, fiscal illusions exist on

incomes such as local taxation and indirect taxation. While through expenditure

manipulation analysis, fiscal illusions exist on the ratio of national income which is

given by central government to the local government.

Key Words : Autonomy, fiscal illusion, central government transfer,

expenditure manipulation.

1 Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Email : [email protected] 2 Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Email : [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



PENDAHULUAN Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi

menjadi sistem desentralisasi. Bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi ditandai

dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang sejalan dengan dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal

(Adi, 2006)3. Otonomi Daerah mulai dilaksanakan pada awal tahun 2001 dalam

rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan

bertanggung jawab. Implementasi otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik dkk, 2002).

Kebijakan otonomi disatu sisi disambut baik oleh sebagian pemerintah daerah

(kabupaten dan kota)4, namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan

belum siapnya daerah memasuki era ini dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal

daerah (Adi, 2007 dan Nanga, 2005). Terkait dengan hal itu, pemerintah pusat turut

campur tangan melalui pemberian transfer/bantuan (dana perimbangan) bagi daerah,

yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Transfer antar pemerintah

merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem

pemerintahannya (Kuncoro, 2007). Pemberian dana transfer ini ditujukan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

(disparitas vertikal) dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Daerah

diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga

terjadi peningkatan kapasitas fiskal, ketergantungan terhadap pemerintah pusat

semakin dikurangi dan menjadi semakin lebih mandiri (Sidik dkk, 2002).

Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian pemerintah daerah justru tidak

mengalami perkembangan yang berarti, bahkan cenderung mengalami penurunan.

3 Kedua UU ini telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4 Pembahasan selanjutnya dalam artikel, yang dimaksud pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten dan kota.



Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) dan Setiaji dan Adi (2007)

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru

mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada

DAU daripada mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Penelitian serupa

dilakukan oleh Wibowo (2007) yang menunjukkan terdapat kecenderungan yang

sama dimana dalam komposisi APBD, penerimaan terbesar berasal dari Dana

Alokasi Umum. Penerimaan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum

menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan

penerimaan yang berasal Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun

bahkan cenderung menurun. Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan

yang tinggi terhadap bantuan pemerintah dan menganggarkan peningkatan belanja

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya

meningkatkan PAD.

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1999) diindikasikan sebagai

Ilusi Fiskal (fiscal illusion). Logikanya setiap penerimaan pemerintah harus

berdampak terhadap besaran pengeluaran., dan pada gilirannya semakin besar

pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat benefit dengan

meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang, misal meningkatnya

kontribusi pajak masyarakat. Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi

penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya

(terjadi hubungan yang asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal,

dikarenakan pemerintah pusat ataupun masyarakat ‘tidak menyadari’ bahwa mereka

memberikan kontribusi (baik dana transfer maupun pajak/retribusi daerah) yang

lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya

adalah melalui pengukuran pendapatan (revenue enhancement) (Bergstrom dkk,

1973; Dollery dan Worthington, 1999) dan melalui pengukuran dengan memanipulasi

belanja (expenditure manipulation). Melalui pengukuran pendapatan, belanja daerah

pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan

variabel terikat yang besarannya akan sangat bergantung pada sumber-sumber

pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer

pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya



mempunyai hubungan yang positif, bila terjadi hal yang sebaliknya, maka

diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Sedangkan pengukuran dengan memanipulasi belanja, deteksi terjadinya ilusi fiskal

dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan

terhadap peningkatan anggaran sendiri (dhi PAD). Komponen belanja dimanipulasi

(dihilangkan), sehingga diasumsikan sama (citeris paribus) dengan besarnya

penerimaan daerah itu sendiri. Semakin besar penerimaan daerah maka besaran

penerimaan sendiri seharusnya juga menjadi semakin besar. Ghamkar dan Oates

(1996) memberikan fakta empirik bahwa pemberian transfer mendorong peningkatan

pendapatan sendiri (identik dengan PAD). Pemberian transfer menyebabkan

naiknya belanja layanan publik yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap

pendapatan sendiri.

Realitas menunjukkan adanya respon asimetris pemberikan transfer (dhi DAU)

terhadap PAD (Kuncoro, 2007). Hal ini memberikan indikasi terjadinya ilusi fiskal.

Merupakan sebuah ilusi dikarenakan peningkatan penerimaan daerah yang tinggi

(dikarenakan mendapat DAU yang besar) untuk membiayai kebutuhan belanja

daerah yang juga semakin tinggi, ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan

kapasitas fiskal daerah yang signifikan (yang ditunjukkan dengan meningkatnya

PAD).

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan otonomi

daerah ini terjadi perilaku negatif daerah sebagaimana dipaparkan. Apakah terjadi

kecenderungan ilusi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

diberlakukannya Otonomi Daerah melalui pengukuran pendapatan maupun melalui

pengukuran dengan memanipulasi belanja daerah ?

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Fenomena Ilusi Fiskal Teori mengenai ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia

yang bernama Amilcare Puviani (anonim). Amilcare Puviani menggambarkan ilusi

fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam institusi

menciptakan illusi dalam penyusunan keuangan yang mampu merubah perilaku

keuangan. Mueller (1989) sebagaimana dikutip oleh Dollery dan Worthington (1999)

memberikan pengertian definisi ilusi fiskal kontemporer sebagai berikut :



To bring about an increase in government size, for which citizens are not

willing to pay voluntary, the legislative – executive entites must increase

citizens tax burdens in such a way that citizens are unaware that they are

paying more taxes ..... if tax burdens can be disguished in this way, citizens

have the illusion that the government is smaller than it actually is and

government can grow beyond the levels citizens prefer

Definisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap

laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada

persepsi (penilaian) maupun pada tindakan (perilaku) tertentu5. Ilusi fiskal dapat

dideteksi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Apabila terdapat

respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat

diindikasikan terjadi ilusi fiskal. Berkaitan dengan hal itu Dollery dan Worthington

(1996) memberikan pengertian lebih mendasar tentang ilusi fiskal sebagai berikut

The concept of fiscal revolves around the proposition that the true cost and

benefit of government may be consistenly misconstrued by the citizenry of a

given fiscal juridictions. ........ The empirical analysis of fiscal illusion has been

directed almost exclusively at revenue side of fiscal equation with corresponding

neglect benefit of public sector activity.

Pendapat yang disampaikan kedua peneliti ini menegaskan bahwa berbagai

penerimaan harus memberikan benefit adanya peningkatan aktivitas layanan yang

pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Bila

realitas yang terjadi justru berlawanan maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

Ilusi fiskal ini terjadi karena asimetri informasi (Hewitt, 1989; Kuncoro, 2007).

Pemerintah pusat tidak memahami sepenuhnya kapasitas fiskal daerah dan situasi

seperti ini justru dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan kebutuhan fiskalnya

(meningkatkan belanja) dalam rangka untuk memperoleh dana transfer yang besar

(khususnya DAU).

5 Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak ataupun retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan (khususnya DAU) dalam jumlah yang lebih besar. Upaya yang dilakukan dapat berupa perubahan struktur/ pola belanja, maupun menambah jumlah belanja daerah secara signifikan. Kebutuhan fiskal daerah mengalami kenaikan, daerah mempunyai legitimasi (baca : alasan) untuk menaikkan target penerimaan pajak/retribusi, baik melalui peningkatan tarif ataupun mengeluarkan jenis pajak/retribusi baru



Logan (1986) menjelaskan tujuan pemberian bantuan transfer untuk meningkatkan

pendapatan, sehingga dalam periode mendatang dapat mengurangi transfer. Hal ini

berarti pemberian transfer seyogyanya mampu mendorong daerah untuk lebih kreatif

dan inovatif dalam pembelajaan daerah sehingga berdampak pada peningkatan

kemandirian daerah (dalam konteks Indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan

DAU dan kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD)

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber

pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol (kewenangan)

pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003; Adi, 2006). Pada tahun 2001

terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari 6,95% menjadi 7,33%, namun

kontribusi PAD masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer DAU yaitu

sebesar 79,14% (Biro Pusat Statistik, 2004; Adi, 2006). Hal tersebut menjadi indikasi

terjadinya ilusi fiskal dalam pemerintah daerah, dimana terdapat kecenderungan

pemerintah daerah tidak berupaya mengoptimalkan PAD, sebagai salah satu cara

agar mendapatkan DAU dalam jumlah yang tetap bahkan dapat meningkat

jumlahnya.

Scholar dalam Picur (2003) mengembangkan lima konsep yang untuk mengetahui

adanya Ilusi Fiskal yaitu kenaikan pendapatan (revenue enchancement), manipulasi

pengeluaran (expenditure manipulation), pengakuan kewajiban (liability recognition),

pemanfaatan hutang (debt utilization), serta penganggaran dan laporan keuangan

(budgeting and financial reporting practices). Pengukuran adanya ilusi fiskal di

Indonesia tidak dapat menggunakan pengakuan kewajiban (liability recognition)

maupun pemanfaatan hutang (debt utilization) karena tidak semua pemerintah

daerah memiliki hutang kepada pihak lain. Demikian halnya pengukuran dengan

menggunakan laporan keuangan tidak dapat dilakukan, mengingat tidak semua

daerah mempublikasikan laporan keuangan. Jadi penelitian ini hanya memfokuskan

pada pengukuran ilusi fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue

Enchancement) dan Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation).



Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) Secara umum (menurut APBD), penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Tujuan dari pemberian dana perimbangan yang

berupa Dana Alokasi Umum adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar

pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh

negeri (Simanjuntak, 2002; Sidik dkk 2002; Maimunah, 2006). Dengan peningkatan

standar pelayanan publik, diharapkan PAD juga mengalami peningkatan. DAU yang

besar diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam

meningkatkan PAD baik yang berupa pajak maupun retribusi.

Dollery dan Worthington (1996) mengindikasikan adanya keuntungan yang didapat

pemerintah daerah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan

penurunan pendapatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan

mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang lebih besar. Pengukuran

peningkatan belanja dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan

realisasi anggaran DAU, untuk melihat kesesuaian alokasi DAU dengan kebutuhan

daerah.

Untuk melihat adanya indikasi ilusi fiskal dalam anggaran belanja dan untuk

mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya ilusi fiskal, dapat dilakukan

dengan menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan

realisasi PAD. Pemerintah pusat dapat mengetahui seberapa efektif dana bantuan

yang diberikan untuk meningkatkan PAD, bila dibandingkan dengan belanja daerah.

Penelitian terkait ole Holtz-Eakin dkk (1985) menunjukkan adanya keterkaitan yang

sangat erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek lebih ditentukan oleh

transfer yang diterima oleh pemerintah pusat. Idealnya semua komponen

penerimaan daerah mempunyai korelasi yang positif terhadap besarnya belanja

daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek pelayanan

publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan pertumbuhan

ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi pajak maupun retribusi

dari masyarakat

Gemmel dkk (1998) menunjukkan naiknya anggaran belanja daerah sebagai upaya

untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Diamond (1989) dan Ashworth



(1995) dalam Gemmel dkk (1998) menemukan terjadinya ilusi fiskal melalui adanya

hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pajak tidak langsung

dan rasio pengeluaran yang digunakan untuk belanja.

Deteksi Ilusi Fiskal dengan Memanipulasi Belanja (Expenditure Manipulation) Ilusi fiskal dapat muncul sebagai dampak adanya kepentingan pemerintah daerah

untuk semakin meningkatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan cara

meningkatkan anggaran belanjanya, tetapi disisi lain pemerintah daerah tidak

mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki (yang salah satunya diindikasikan dengan

tidak adanya peningkatan PAD yang signifikan). Dalam era otonomi seharusnya

terjadi peningkatan kemandirian daerah, yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD

terhadap pembiayaan daerah. Kenyataan menunjukkan justru terjadi penurunan

peran PAD (Setiaji dan Adi, 2007; Susilo dan Adi, 2007).

Nanga (2005) memberikan argumentasi bahwa kebijakan pemberian DAU justru

menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan

mendapatkan pemberian DAU yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang

lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah tentu saja

lebih memilih mengupayakan perolehan DAU yang lebih besar, yang merupakan

dana hibah daripada bekerja ekstra keras agar terjadi peningkatan PAD yang

signifikan dan mendapatkan pengurangan DAU.

Studi yang dilakukan Picur (2003) di Kanada menunjukkan adanya pemisahan pajak

pemerintah federal dengan belanja pemerintah daerah (state/negara bagian) yang

dapat menimbulkan persepsi mengenai pengurangan pajak dan belanja pemerintah

yang lebih tinggi. Dengan adanya pemisahan pajak pemerintah federal dengan

belanja pemerintah daerah, maka dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya ilusi

fiskal dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja. Dollery dan

Worthington (1995) menyatakan bahwa bila transfer pemerintah pusat memiliki

korelasi negatif dengan pendapatan sendiri, maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal.

Penerima transfer terindikasi tidak optimal dalam mengalokasi belanja yang dapat

mendorong kemauan publik untuk membayar pajak (willingness to pay)

Wagner (1976) memberikan gambaran mengenai ilusi fiskal ke dalam sebuah model

diagram (Dollery dan Worthington, 1996). Model tersebut menjelaskan bahwa



pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan pajak yang lebih rendah

daripada realisasi penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Sehingga dapat terjadi

ilusi fiskal dimana pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum untuk

memenuhi kebutuhan belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal

tersebut menyebabkan adanya kelebihan penerimaan pajak dari yang dianggarkan

oleh pemerintah daerah (kesalahan penafsiran penerimaan pajak) dan pemerintah

pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang lebih besar dari yang dibutuhkan

pemerintah daerah.

Hasil penelitian dari Gemmel dkk (1998) juga menunjukkan hasil yang sama; yaitu

terjadi peningkatan transfer pemerintah pusat yang signifikan, namun disisi lain tidak

diimbangi dengan penerimaan pendapatan sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh

Logan (1986) menunjukkan adanya asimetri informasi, pemerintah daerah

mendapatkan keuntungan dari persepsi yang muncul bahwa penggunaan bantuan

pemerintah untuk peningkatan pelayanan pajak demi meningkatkan PAD.

Semakin meningkatnya peran DAU dalam pembiayaan sebagaimana temuan Setiaji

dan Adi (2007), serta Susilo dan Adi (2007) memberikan indikasi telah terjadi ilusi

fiskal. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah ternyata

belum dapat terwujud sampai dengan saat ini.

METODE PENELITIAN Jenis Data dan Sumber Data Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

mengenai, yaitu data APBD, data angkatan kerja, pengangguran, PDRB kabupaten

dan kota Kabupaten dan Kota se Jawa-Tengah untuk kurun waktu 1999 – 2000

(sebelum otonomi) dan kurun 2001 – 2004 (setelah otonomi daerah), Sumber data

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data sebelum otonomi digunakan

sebagai pembanding



Alat Analisis Ilusi fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) Deteksi terhadap ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan diambil dari model yang

digunakan oleh Borcherding dan Deacon (1972) dalam Gemmel dkk(1998). Adapun

model ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

uLHVDNPYaG r ++++++++= lnlnlnlnlnlnlnlnln 321

dimana:

G = Pengeluaran Pemerintah

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

= rPnDaerahPengeluara

PDRB

= Jumlah Penduduk N

D = nDaerahPengeluaraDaerahPenerimaan

V = Pajak Tidak Langsung.

H = Herfindahl Concentration Taxes

Herfindahl Concentration Taxes (HTC) terdiri dari beberapa kategori pajak yang

bervariasi seperti: pajak sektor personal, pajak perusahaan, peneriman pajak bukan

dari penduduk dan beberapa pajak dengan kriteria khusus. Dalam penelitian ini

variabel HTC dimodifikasi dengan retribusi daerah mengingat, retribusi daerah ini

merupakan komponen terbesar PAD, selain pajak daerah (lihat Adi, 2005)

L = Pajak Daerah

Jika dalam pengukurannya terdapat variabel penerimaan yang mengalami defisit

maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Jadi harus ada hubungan yang positif antara

variabel penerimaan dan variabel pengeluaran (Gemmel dkk, 1998). Dalam

penelitian ini hipotesis diterima jika ada hubungan yang terindikasi ada hubungan

negatif antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Ilusi fiskal dengan Memanipulasi Belanja (Expenditure Manipulation)

Pengukuran manipulasi belanja (Expenditure Manipulation) menurut Dollery (1995)

dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut :

t

tttt

vUnPgnPgnYPgnnnEg

+++++=

41)'/1(1)'/(Pr'1)'/1(1111 320

δδδδδ

dimana:

Eg = Anggaran Pendapatan Asli Daerah (periode t)

'Pg = Anggaran Dana Alokasi Umum (periode t)

Y = Penerimaan Daerah (periode t)

Pr' = Realisasi Dana Alokasi Umum (periode t)

Rr = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (periode t)

U = Pengangguran (periode t)

YPg )'/1( = Rasio dari pendapatan nasional yang diberikan

pemerintah pusat bagi pemerintah daerah

)'/(Pr' Pg = Persepsi Relatif dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah (periode t)

)'/1( Pg = Kepentingan relatif dari Dana Alokasi Umum terhadap

belanja pemerintah daerah (periode t)

Penelitian yang dilakukan oleh Dollery dan Worthington (1995) menyatakan

bahwa variabel (1/Pg)Y, (Pr/Pg) serta (1/Pg) harus memiliki hubungan negatif agar

tidak terindikasi adanya ilusi fiskal. Sedangkan sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Logan and Hammes and Wills (Dollery, 1995) menunjukkan variabel U

harus memiliki hubungan yang positif agar tidak terindikasi adanya ilusi fiskal karena

tingkat pengangguran merupakan variasi dari pengeluaran pemerintah.



HASIL DAN PEMBAHASAN Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan Statistik Diskriptif

Data perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata setiap variabel pengukuran

pendapatan setelah otonomi daerah secara keseluruhan lebih besar bila

dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Tabel 1 menunjukkan penerimaan

pemerintah dari pajak daerah, pajak tidak langsung, dan retribusi daerah setelah

otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan pajak tidak

langsung sebesar 96%, Retribusi daerah sebesar 137%, dan Pajak daerah sebesar

136%. Namun terjadi penurunan rasio pendapatan yang digunakan untuk belanja

sebesar 7%. Dari analisis pembiayaannya, setelah diberlakukannya otonomi daerah

ternyata daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanjanya dengan pendapatan

yang diperoleh yang ditunjukkan dengan penurunan rasio pendapatan yang

digunakan untuk belanja.

Tabel 1 : Statistik Deskriptif Variabel Pengukuran Pendapatan

Sebelum

Otonomi

Daerah

Setelah

Otonomi

Daerah Perubahan

Rerata 93.805 308.601 229%

Minimum 13.124 74.547 468%

Maksimum 203.985 663.888 226%

G (Pengeluaran

Pemerintah)

dalam jutaan rupiah

Deviasi

Standar 41.112 102.691 150%

Rerata 1.171.462 13.357.132 1.040%

Minimum 245.601 263.644 7%

Maksimum 6.521.550 8.423.945 29%

Y (Produk Domestik

Regional Bruto/

PDRB)

dalam jutaan rupiah Deviasi

Standar 1.220.939 1.451.238 19%

Rerata 0,044 0,101 130%

Minimum 0,007 0,012 71%

Maksimum 0,077 0,209 171%

Pr (Rasio

kemampuan

PDRB untuk

memenuhi Deviasi 0,016 0,041 156%



Pengeluaran) Standar

Rerata 906.471,06 930.386,67 3%

Minimum 116.800 489.368 76%

Maksimum 1.784.094 2.341.730 24%

N ( Jumlah

Penduduk)

Deviasi

Standar 384.871,95 354.319,73 -9%

Rerata 116,798 108,621 -7%

Minimum 15,977 49,189 208%

Maksimum 575,084 201,263 -65%

D (Rasio dari

Pendapatan yang

digunakan untuk

Belanja) Deviasi

Standar 75,022 18,448 -75%

Rerata 588.575 1.155.481 96%

Minimum 17.500 13.153 -24%

Maksimum 12.180.309 28.327.000 133%

V (Pajak Tidak

Langsung) dalam

ribuan rupiah

Deviasi

Standar 1.965.149 4.084.256 108%

Rerata 5.780 13.704 137%

Minimum 1.203 2.744 128%

Maksimum 13.781 47.353 244%

H (Retribusi Daerah)

dalam jutaan rupiah

Deviasi

Standar 2.607 7.569 190%

Rerata 3.665 8.639 136%

Minimum 864 639 -26%

Maksimum 29.312 94.174 221%

L (Pajak Daerah)

dalam jutaan rupiah

Deviasi

Standar 5.293 12.514 136%

Sumber: data sekunder yang diolah

Realitas ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian pengalokasian Dana Alokasi

Umum dengan kebutuhan daerah yang terlihat pada peningkatan pendapatan yang

diiringi dengan peningkatan DAU. Sehingga ada indikasi ketergantungan pemerintah

daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat, walaupun pemerintah daerah telah

mampu meningkatkan pendapatannya.



Hasil Analisis Hasil pengujian menunjukkan bahwa data variabel pengukuran pendapatan

memenuhi berbagai kriteria pengujian asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal,

tidak terjadi masalah multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi dan data bebas dari

masalah heterokedastisitas (lihat lampiran 1). Dengan demikian data ini layak untuk

diuji dengan menggunakan pendekatan parametrik multivariat.

Analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan hasil

penghitungan sebagai berikut :

Tabel 2 : Analisis Statistik dengan Regresi Berganda untuk Mendeteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan

Model R

R

Square

Adjusted

R

Square

Std. Error of

the

Estimate

Durbin-

Watson

1 0,963(a) 0,928 0,924 0,102435 1,642

Unstandardize

d Coefficients Mode

l

B

Std.

Error

t Sig. Kesimpulan

1 (Constant

) 7,799 0,923 8,448 0,000

lnY 0,555 0,050 11,199 0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

lnPr 0,565 0,041 13,769 0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

lnN 0,114 0,028 4,077 0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

lnD -0,382 0,062 -6,200 0,000 terjadi ilusi fiskal lnV -0,055 0,010 -5,385 0,000 terjadi ilusi fiskal lnH 0,127 0,021 6,031 0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

lnL 0,132 0,024 5,492 0,000 tidak terjadi ilusi fiskal

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil nilai F tabel adalah 2,01. Karena Probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengeluaran pemerintah.



Angka Adjusted R Square adalah 0,924 menunjukkan 92,4% pengeluaran

pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

Seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memenuhi

Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Rasio dari Pendapatan yang digunakan

untuk Belanja, Pajak Tidak Langsung, Retribusi Daerah, serta Pajak Daerah.

Sedangkan 7,6% dijelaskan oleh variabel yang lain. Standar error of the Estimate

(0,1024) lebih kecil daripada Std Deviation Pengeluaran Pemerintah (0,371), maka

model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor pengeluaran

pemerintah daripada rata-rata pengeluaran pemerintah itu sendiri. Peran seluruh

variabel sangat berpengaruh mengingat bahwa variabel itu merupakan sumber

pendanaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Rasio kemampuan PDRB untuk

memenuhi Pengeluaran, Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, serta Retribusi Daerah,

memiliki hubungan yang positif dengan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut berarti

ada korelasi antara variabel tersebut dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan

Rasio dari Pendapatan yang digunakan untuk Belanja dan Pajak Tidak Langsung

memiliki hubungan yang negatif, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel

tersebut dengan pengeluaran pemerintah. Keseluruhan variabel memiliki pengaruh

signifikan karena nilai signifikansinya ≤ (lebih kecil atau sama dengan) 0,05 .

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal setelah

diberlakukannya otonomi daerah. Karena ada variabel yang memiliki korelasi yang

negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan. Hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Holtz –Eakin dkk (1985) yang

menunjukkan adanya keterikatan yang erat antara transfer pemerintah pusat dengan

belanja daerah. Realitas menunjukkan sebaliknya , bahwa pemerintah daerah tidak

optimal dalam melakukan alokasi belanja untuk penerimaan DAU.

Hal ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Gemmel dkk (1998) yang

menyatakan bahwa jika terdapat variabel yang memiliki hubungan yang negatif

pengeluaran pemerintah maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Hasil penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diamond (1989) dan Ashworth (1995)

dalam Gemmel dkk (1998) yang menemukan terjadinya ilusi fiskal melalui adanya



hubungan yang negatif antara pengeluaran pemerintah dengan pajak tidak langsung

dan rasio penerimaan yang digunakan untuk belanja.

Ilusi Fiskal dengan Memanipulasi Belanja Statistik Diskriptif

Pengukuran manipulasi belanja (Expenditure Manipulation) ini memberikan

gambaran tingkat kesesuaian antara bantuan pemerintah pusat untuk memenuhi

kebutuhan belanja dengan kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD.

Tabel 3 : Statistik Diskriptif Variabel Manipulasi Belanja

Sebelum Otonomi Daerah

Setelah Otonomi Daerah Perubahan

Rerata 10.209 27.581 170%Minimum 3.414 8.138 138%Maksimum 53.335 148.708 179%

Egt (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) dalam jutaan rupiah Deviasi

Standar 8.334 19.550 135%Rerata 5,989 1,381 -77%Minimum 1,04 0,965 -7%Maksimum 16,917 2,255 -87%

(1/Pg)Y (Rasio dari pendapatan yang diberikan kepada Pemerintah daerah) Deviasi

Standar 2,218 0,168 -92%Rerata 0,97919 0,999 2%Minimum 0,239 0,851 256%Maksimum 9,05 1,081 -88%

(Pr/Pg) (Persepsi relatif dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah)

Deviasi Standar 0,996 0,0344 -97%Rerata 6,721 x 10-11 0,434 x 10-11 -94%Minimum 2 x 10-11 0,3 x 10-11 -85%Maksimum 15,6 x 10-11 1 x 10-11 -93%

(1/Pg) (Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah daerah) Deviasi

Standar 2,6343 x 10-11 0,1597 x 10-11 -94%Rerata 21.501,81 27.515,37 28%Minimum 2.891 5.539 92%

U (Pengangguran)

Maksimum 63.037 82.503 31% Deviasi

Standar 13.810,03 16.841,02 22%Sumber: data sekunder yang diolah



Setelah otonomi daerah terjadi peningkatan yang cukup besar pada anggaran

Pendapatan Asli Daerah sebesar 170%. Data perhitungan menunjukkan bahwa ada

penurunan (1/Pg)Y (rasio pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah)

setelah otonomi sebesar 77%, yang menunjukkan bahwa kebutuhan Dana Alokasi

Umum yang dianggarkan pemerintah daerah meningkat setelah diberlakukannya

otonomi daerah. Hal tersebut berarti Pendapatan Nasional yang dianggarkan untuk

dialokasikan bagi pemerintah daerah juga meningkat.

Selain itu juga terjadi penurunan tingkat kepentingan relatif DAU yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan belanja dari sebesar 94%. Artinya prosentase

penggunaan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja mengalami penurunan,

karena pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan belanjanya melalui PAD

yang dihasilkan. Terkait dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan

PAD masih tidak mampu memenuhi belanja karena adanya peningkatan belanja,

sehingga perlu adanya bantuan pemerintah pusat yang berupa DAU.

Realitas ini memberikan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan

pemerintah daerah mampu menjadikan insentif bagi pemerintah daerah dalam

meningkatkan PAD, namun peningkatan PAD tidak mampu mengurangi

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Karena

pada kenyataannya pemerintah daaerah masih tetap membutuhkan DAU untuk

memenuhi kebutuhan belanja, walaupun telah mengalami peningkatan PAD.

Hasil Analisis

Setelah memenuhi berbagai kriteria asumsi klasik (lihat lampiran 2), kemudian

dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi berganda sebagai mana

tersaji dalam tabel 4. Hasil nilai F tabel adalah 21,807 dengan nilai probabilitas

(0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dipakai untuk

memprediksi Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Angka Adusted R Square adalah

0,442 menunjukkan 44,2% Anggaran Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh

variabel Rasio dari pendapatan Rasio dari pendapatan yang diberikan kepada

Pemerintah daerah, Persepsi relatif dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah

daerah, Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja Pemerintah daerah, serta

Pengangguran. Sedangkan 55,8% dijelaskan oleh variabel yang lain. Standar error of



the Estimate (0,3645) lebih kecil daripada Std Deviation Pengeluaran Pemerintah

(0,4880), maka model regresi lebih bagus dalam bertindak sebagai prediktor

Anggaran PAD daripada rata-rata Anggaran PAD itu sendiri

Tabel 4 : Analisis Statistik dengan Regresi Berganda untuk Mendeteksi Ilusi Fiskal dengan Memanipulasi Belanja

Mode

l

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regressi

on 11,589 4 2,897

21,80

70,000(a)

Residual 13,419 101 0,133

Total 25,007 105

Unstandardized

Coefficients t Sig.

Model

B

Std.

Error

Kesimpulan

1 (Constant

) -0,847 3,877 -0,219 0,827

ln(1/Pg)Y 2,204 0,346 6,376 0,000 terjadi ilusi fiskal ln(Pr/Pg)

-1,829 1,036 -1,765 0,081tidak terjadi ilusi

fiskal

ln(1/Pg) -0,896 0,166 -5,404 0,000

tidak terjadi ilusi

fiskal

lnU 0,056 0,081 0,687 0,494

tidak terjadi ilusi

fiskal

Sumber : data sekunder (diolah)

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa rasio dari pendapatan yang diberikan

kepada pemerintah daerah dan Pengangguran, memiliki hubungan yang positif

dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut berarti ada korelasi antara

variabel tersebut dengan Anggaran Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Persepsi



relatif dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, dan Kepentingan relatif dari

DAU terhadap belanja Pemerintah daerah memiliki hubungan yang negatif, yang

berarti tidak ada korelasi antara variabel tersebut dengan Anggaran PAD. Hanya

variabel Pengangguran yang tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan variabel

yang lain memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi < 0,05.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal dalam era

otonomi daerah. Karena variabel rasio dari pendapatan pemerintah (DAU) yang

diberikan kepada Pemerintah daerah ((1/Pg)’Y) memiliki korelasi positif dengan

anggaran PAD dengan nilai yang signifikan. Hal ini sejalan dengan teori yang telah

dikemukakan oleh Dollery dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa jika

terdapat variabel DAU yang memiliki hubungan yang positif dengan Anggaran PAD

maka terindikasi adanya ilusi fiskal . Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah

berupaya memaksimalkan belanja tetapi disisi lain tidak diimbangi dengan

optimalisasi penerimaan PAD. Hal ini bisa jadi memberikan sinyal tidak produktifnya

alokasi sumber pembiyaan yang dibiayai oleh pemerintah pusat ini.

Penelitian ini sejalan dengan studi Picur (2003) yang menunjukkan bahwa

pemerintah sengaja melakukan manipulasi belanja pemerintah untuk menciptakan

ilusi fiskal dan mendapatkan keuntungan dari ilusi itu. Keuntungan yang didapat

berupa alokasi DAU yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah

dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Logan (1986) juga mengindikasikan hal yang serupa

dimana pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari persepsi yang muncul dari

penggunaan bantuan pemerintah untuk peningkatan pelayanan pajak demi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak. Temuan penelitian ini juga

konsisten dengan penelitian Dollery dan Worthington (1996) yang mengindikasikan

adanya keuntungan yang didapat pemerintah dengan melakukan ilusi fiskal melalui

peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak, sehingga bisa memperoleh

transfer dalam jumlah yang lebih besar. Hasil penelitian ini memberikan indikasi

adanya informasi yang asimetris yang diterima oleh pemerintah pusat dari

pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Setiaji dan Adi (2007), serta Susilo dan

Adi yang menunjukkan tidak adanya perubahan kemandirian daerah dalam era



otonomi daerah. Daerah justru lebih mengupayakan untuk mendapatkan DAU dalam

jumlah yang besar, namun upaya ini tidak diimbangi dengan pemanfaataan yang

optimal untuk belanja layanan publiiknya

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN PENELITIAN MENDATANG Simpulan dan Implikasi Penelitian ini membuktikan bahwa adanya ilusi fiskal dalam APBD kabupaten dan

kota se Jawa Tengah. Jadi untuk menentukan seberapa besar Dana Alokasi Umum,

pemerintah pusat perlu memperhatikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Dari sisi pendapatan,

ilusi fiskal terdeteksi dari adanya korelasi negatif belanja daerah dengan ratio

pendapatan yang digunakan untuk belanja dan pajak tidak langsung. Hal ini

memberikan indikasi tidak optimalnya pemanfaatan penerimaan daerah, baik yang

berasal dari transfer (DAU) maupun dari penerimaan sendiri (PAD). Daerah

terindikasi berupaya untuk mendapatkan dana transfer dalam jumlah besar dengan

cara meningkatkan jumlah belanja., namun demikian pemanfaatan penerimaan

daerah ini tidak optimal.

Terkait dengan belanja daerah, pemerintah pusat perlu lebih mempertimbangkan

tingkat kebutuhan pemerintah daerah terhadap DAU. Karena hasil penelitian

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ratio pendapatan dan Anggaran

PAD. Hal tersebut berarti pemerintah daerah mengalami peningkatan DAU walaupun

telah mampu meningkatkan PADnya.

Dalam penyusunan APBD termasuk didalamnya Anggaran Dana Alokasi Umum,

pemerintah daerah perlu mengetahui dan mempertimbangkan sektor apa saja yang

perlu dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, seberapa

besar belanja daerah, serta kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja.

Dengan memperhatikan komponen tersebut diharapkan dapat terjadi keseimbangan

dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi

kesenjangan fiskal antar daerah, serta pemerintah daerah mampu mewujudkan

kemandirian daerah dan meminimalisasi terjadinya ilusi fiskal



Keterbatasan dan Penelitian Mendatang Penelitian ini hanya meliputi sampel yang terbatas yaitu pemerintah kabupaten

dan kota se Jawa Tengah sehingga belum dapat digunakan untuk mengindikasikan

adanya kecenderungan ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah secara

keseluruhan di Indonesia. Penggunaan sampel dengan cakupan wilayah yang lebih

luas diperlukan agar diperoleh daya generalisasi yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran ilusi dengan

Pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) dan Manipulasi Belanja

(Expenditure Manipulation). Penggunaan variabel pengukuran ilusi fiskal yang lebih

perlu dilakukan agar diperoleh gambaran fenomena ilusi fiskal secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Derah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. ____________. 2007. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: an Australian Test of The Flypaper Hypotesis. Publius: Journal of Federalism 25(1):pp.23-34. _________________________________. 1996. The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. Journal of Economic Surveys: pp. 261-297. _________________________________. 1999. Fiscal Illusion and The Australian Local Government Grants Process: how stickly is the Flypaper effect. Kluwer Academic Publishers. Public Choise 99: 1-13,1999. _________________________________. 1999. Fiscal Illusion at The Local Level: An Empirical Test Using Australian Municipal Data. The Economic Record 75(228): pp. 37-48. Gemmell, N., Oliver Morrissey dan Abuzer Pinar. 1998. Taxation, Fiscal Illusion and The Demand for Government Expenditures in The UK: a Time-Series Analysis. School of Economic Discussion Paper 98/10. ________________________________________. 1998. Fiscal Illusion and The Demand for Local Government Expenditures in England and Wales. School of Economic Discussion Paper 98/19. http://www.sikd.djapk.go.idGhamkar, Shama dan Wallace Oates. 1996. Asymetries in the Response to Increases and Decreases in Governmental Grants : Some Empirical Evidence. National Tax Journal. Hal : 510 - 512 Hammes, David L. Dan Douglas T. Wills. 2007. Fiscal Illusion and The Grantor Government in Canada. Economic Inquiry; Oct 1987; 25, 4;ABI/INFORM Global 2007. Hewitt, Daniel dan Dennis R. Heffley. 1989. Unfolding the Flypaper: The Effects of Intergovernmental Grants in an Open Local Economy. IMF Working Paper No. 89/58.

http://www.sikd.djapk.go.id/



Holtz-Eakin, Douglas. Harvey S Rosen dan Schuyler Tilly. 1985. Intertemporal Analysis of State an Local Government Spending: Theory and Test. Journal of Urban Economics. . Kuncoro, Haryo. 2007. Tinjauan Literatur Ekonomi Politik Pengaruh Transfer pada Kinerja Keuangan Sektor Publik. Logan.R.R 1986. Fiscal Illusion and The Grantor Government. Journal of Political Economy Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten atau Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Nanga, Muana. 2005. Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik? Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Picur, Ronald D. 2003. CFO as Budget Magician: Fiscal Illusion in Public Finance. Government Finance Review. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah __________________________________, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Sidik, Dr. Machfud, Dr. B. Raksaka Mahi, Dr. Robert Simanjuntak, Dr. Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Kompas. Supramono. 2007. Sebuah Catatan: Peluang dan Domain Studi Perilaku Pengelolaan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Wibowo, Sri Muktiono. 2007. Dampak APBD terhadap Perkembangan Ekonomi Lokal. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Wirawan, Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ?. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.



LAMPIRAN 1 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK UNTUK VARIABEL PENGUKURAN PENDAPATAN Uji Normalitas

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Expe

cted C

um Pr

ob

Dependent Variable: lnG

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Uji Heteroskedastisitas

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Regression Standardized Predicted Value

-6

-4

-2

0

2

4

Regre

ssion

Stud

entiz

ed Re

sidua

l


Scatterplot



-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

lnY

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnG


Partial Regression Plot

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

lnPr

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

lnG



-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

lnN

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

lnG





-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

lnD

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

lnG



-3 -2 -1 0 1 2 3 4

lnV

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

lnG



-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

lnH

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

lnG





-2 -1 0 1 2

lnL

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

lnG



Kesimpulan : Tidak terjadi masalah heterokedastisitas dikarenakan data tersebar

dan tidak terkumpul dalam area tertentu

Uji Autokorelasi dan Multikolinearitas

Model R

R

Square

Adjusted

R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 0,963(a) 0,928 0,924 0,102435 1,642

Model

Collinearity

Statistics

Toleran

ce VIF

Kesimpulan

1 (Constant

)

lnY 0,070

14,26

3

Tidak terjadi masalah

multikolinearitas

lnPr 0,142 7,058


multikolinearitas

lnN 0,312 3,202 Tidak terjadi masalah



multikolinearitas

lnD 0,816 1,226


multikolinearitas

lnV 0,385 2,598


multikolinearitas

lnH 0,592 1,689


multikolinearitas

lnL 0,231

0,231 Tidak terjadi masalah

multikolinearitas



LAMPIRAN 2 : PENGUJIAN ASUMSI KLASIK UNTUK VARIABEL MANIPULASI BELANJA Uji Normalitas

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Expe

cted C

um Pr

ob

Dependent Variable: lnEgt

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Uji Heterokedastisitas

-2 -1 0 1 2 3 4 5

Regression Standardized Predicted Value

-3

-2

-1

0

1

2

3

Regre

ssion

Stud

entiz

ed Re

sidua

l


Scatterplot



-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

lnB1

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

lnEgt



-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

lnB2

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnEgt



-0.6 -0.4 -0.2 0.0

lnB30.2 0.4 0.6 0.8

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnEgt

Dependent Variab


le: lnEgt



-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

lnB4

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

lnEgt



Kesimpulan : Tidak terjadi masalah heterokedastisitas dikarenakan data tersebar

dan tidak terkumpul dalam area tertentu

Uji Autokorelasi dan Multikolinearitas

Model R

R

Square

Adjusted

R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 0,698(a) 0,487 0,456 0,365583 1,991

a Predictors: (Constant), lnB4, lnB2, lnB1, lnB3

Model

Collinearity

Statistics

Tolerance VIF

Kesimpulan

1 (Constant

)

ln(1/Pg)Y 0,988 1,012


multikolinearitas

ln(Pr/Pg) 0,987 1,013 Tidak terjadi masalah



multikolinearitas

ln(1/Pg) 0,513 1,950


multikolinearitas

lnU 0,518 1,929


multikolinearitas



VARIABEL ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

(Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura)

Denovita Dwi Ellyana Achyar Redy Ardi Hamzah

Universitas Trunojoyo

Abstract

The purpose of this research are (1) to gave to empirical evidence that performance

expectancy, effort expectancy, sosial factors, fit to task and conditions which

fasilitating user will effect level of usage of information system, and (2) to gave to

empirical evidence that interest to usage of information system will effect using

information system. The respondents of the research are employment that using

information technology system in finishing it job. Data has gathered by questionnaires

and documentation. Sample total is 50 respondent. The result of research with partial

regression indicate that variables of antecedent namely performance expectancy,

effort expectancy, and conditions which facilitating using information system

significantly effect on interest using information system, while social factors and fit to

task not significantly effect on interest using information system. The result of research

with partial regression indicate that variable of consequence namely using information

system significantly effect by interest using information system.

Key words: performance expectancy, effort expectancy, social factors, fit to task,

fasilitating user, usage of information system



1. Latar Belakang Pada saat ini Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa

dan bernegara dari sistem pemerintahan sentralistik menuju ke sistem pemerintahan

yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah.

Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang

bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efisien dan

efektif. Dalam upaya tersebut dilakukan beberapa hal untuk mengembangkan

penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah berbasis elektronik dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, dengan

mengimplementasikan sistem informasi pada instansi pemerintahan (e-government).

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan

proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan

teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan

data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Begitu

banyak fenomena yang cukup menarik di era globalisasi dan informasi saat ini, salah

satunya adalah begitu hebatnya laju perkembangan dan penerapan teknologi

informasi dan komunikasi pada semua aspek kehidupan manusia. Begitu pula dalam

sektor publik sangat dibutuhkan sekali sistem informasi karena pemanfaatan teknologi

informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai

peranan penting dalam meningkatkan kinerja pada organisasi/instansi pemerintahan

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pelaksanaan

e-government.

Berbagai literatur menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi penting

bagi organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor swasta karena dapat

meningkatkan kinerja organisasi dan merupakan alat potensial untuk menciptakan

daya saing. Sebagai suatu instansi pelayanan publik dan sejalan dengan tuntutan

masyarakat akan adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas publik, dan keadilan

(good governance), maka dengan mengakomodasikan kebutuhan informasi yang

dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsinya maupun publikasi lain yang terkait. Namun demikian, hal ini tidak hanya



ditujukan sekedar memenuhi kebutuhan sebagai sarana hubungan masyarakat dan

membangun citra tetapi agar lebih menjadikan masyarakat memahami, peduli, dan

mendukung upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), meningkatnya pelayanan publik, dan terwujudnya iklim

yang mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah

harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government.

Pengembangan tersebut guna menuju pada kemandirian pemerintah daerah, salah

satunya pemerintahan daerah yang ada di Pulau Madura. Untuk menuju

pemerintahan daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan

pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan

suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, ekonomis (value for money) dan

profesionalisme. Penggunaan sistem informasi yang semula menggunakan sistem

informasi manual kemudian diharapkan dengan adanya reformasi menjadi sistem

teknologi informasi. Kebutuhan adanya teknologi informasi dan jaringan lebih terasa

pada pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan tuntutan untuk mengelola

daerahnya dengan baik agar dapat memiliki daya saing dan menghasilkan

pendapatan daerah yang tinggi serta pada akhirnya dapat mensejahterakan

masyarakatnya. Dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004,

juga menuntut suatu pengendalian dan mengarahkan pembangunan masyarakat

secara umum. Dilain pihak, masyarakat juga berharap pemerintah dapat

meningkatkan pelayanannya baik dari segi kecepatan, ketepatan dan kemudahan

dalam pemberian informasi dan layanan publik.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, teknologi komputer bermanfaat untuk

berbagai keperluan, tidak terkecuali keperluan pengolahan informasi dalam organisasi

pemerintahan. Untuk itu, perkembangan teknologi komputer diharapkan dapat

membantu tersedianya informasi yang akurat tersebut untuk pengambilan keputusan

secara tepat. Tentu saja agar teknologi komputer dapat bermanfaat sesuai dengan

yang diharapkan, perlu adanya kesesuaian antara motivasi pengguna dengan tujuan

pemanfaatan teknologi komputer. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

pada setiap penyelenggaraan pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak

dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita



secara cepat, tepat dan akurat. Pada akhirnya, pemanfaatan sistem informasi ini

diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur.

Beberapa penelitian terkait dengan pemanfaatan minat sistem informasi dan

penggunaan sistem informasi, pernah dilakukan oleh Primasari, Waspodo, dan

Rahman (2008), Handayani (2007), Fatmasari (2006), dan Wibowo (2004). Ketiga

peneliti tersebut melakukan penelitian pada instansi sektor privat dengan hasil yang

berbeda-beda. Penelitian terkait dengan pemanfaatan minat sistem informasi dan

pengunaan sistem informasi dengan obyek sektor publik masih begitu jarang

dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud meneliti kembali dan

mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel lain pada

instansi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah di Pulau Madura.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kesesuaian tugas dan kondisi-

kondisi yang memfasilitasi pemakai akan mempengaruhi tingkat pemanfaatan sistem

informasi, dan (2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa minat pemanfaatan sistem

informasi akan mempengaruhi penggunaan sistem informasi.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 2.1. Sistem Informasi Menurut Hall (2001:7) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan

kepada para pemakai. Dalam sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi,

hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna

informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.

Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi dan teknologi informasi

merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah

informasi. Dengan kata lain, sistem informasi merupakan suatu perangkat kerja dalam

mengubah data menjadi informasi yang melalui 3 bagian antara lain input

(mengumpulkan), proses (menganalisis) dan output (mengumumkan hasil), yang

dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses tersebut diperlukan

bagi instansi untuk mencapai tujuannya.

Pertumbuhan instansi yang lebih kompleks membawa sistem informasi

akuntansi menjadi lebih luas, yang tidak hanya melibatkan bidang akuntansi saja,



tetapi juga bidang-bidang lain untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi yaitu (Jogiyanto dalam

Merianjaya, 2004): 1. analisis tingkah laku; 2. metode kuantitatif; dan 3. teknologi

komputer. Faktor-faktor tersebut didasari dengan berbagai teori dalam mengadopsi

teknologi informasi. Teori perilaku (behavioral theory) banyak digunakan untuk

mengkaji proses adopsi teknologi informasi oleh pengguna akhir (end users),

diantaranya adalah Theory of Reason Action (TRA), Theory of Planned Behaviour

(TPB), Task-Technology Fit Theory (TTF), dan Technology Acceptance Model (TAM).

TRA adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam

melaksanakan kegiatan (Handayani: 2007). TRA telah berhasil memprediksi dan

menjelaskan perilaku pada berbagai wilayah kajian. Teori tersebut paling sering

digunakan sebagai model teoritis dalam sistem informasi.

TPB merupakan perluasan dari TRA, yaitu dengan penambahan variabel

perceived behavioral control selain perilaku dan norma subyektif, untuk menerangkan

situasi dimana individu tidak memiliki pengendalian terhadap perilaku yang

diinginkannya (Ajzen dalam Hermana: 2007). Peneliti lain sudah menggunakan model

yang didasarkan pada teori kognitif yang dikembangkan oleh Badura untuk menguji

pengaruh computer self-efficacy, ekspektasi hasil, minat atau perhatian, serta

kecemasan terhadap penggunaan komputer (Hermana: 2007). TTF yaitu kesesuaian

antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi

untuk mendukung pekerjaan. TAM merupakan model penelitian yang paling luas

digunakan untuk meneliti adopsi teknologi informasi. TAM menganggap bahwa 2

keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi

kemudahan penggunaan (perceived easy of use), adalah pengaruh utama untuk

perilaku penerimaan komputer.

Model atau teori yang paling mutakhir adalah Unified Theory of Acceptance

and Use of Technology (UTAUT). UTAUT Model yang dikemukakan oleh Venkatesh

et., all, merupakan model yang disusun berdasarkan teori-teori dasar mengenai

perilaku pengguna teknologi dan model penerimaan teknologi yaitu TRA, TAM, TPB,

Motivational Model, Model Pemanfaatan Personal Computer, Teori Difusi Inovasi, dan

Social Cognitive Theory (SCT). Model ini terdiri dari 4 variabel sebagai determinant

terhadap tujuan dan penggunaan teknologi informasi yaitu ekspektasi kinerja,

ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung; serta 4 variabel sebagai



moderator antara determinan dengan tujuan dan penggunaan teknologi informasi,

yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman, dan voluntariness.

Ekspektasi kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai tingkat

dimana seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan

membantu dalam meningkatkan kinerjanya. Venkatesh dalam Hermana 2007

mengungkapkan bahwa konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya

yang berkaitan dengan perceived usefulness, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan

relatif (relative advantage). Manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan ini

dengan productivity (produktivitas), job performance atau effectiveness (kinerja tugas

atau efektivitas), importance to job (pentingnya bagi tugas), dan overall usefulness

(kebermanfaatan secara keseluruhan).

Ekspektasi usaha (effort expectancy) merupakan tingkat kemudahan

penggunaan sistem yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu

dalam melakukan pekerjaannya. Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana

seorang individu menganggap bahwa orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia

harus menggunakan sistem baru. Kesesuaian tugas adalah konstruk yang disebut

kecocokan tugas dengan teknologi atau Task-Technology Fit (TTF), yaitu kesesuaian

antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi

untuk mendukung pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan

keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi

dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya. Kondisi yang memfasilitasi penggunaan

sistem informasi sebagai faktor-faktor obyektif yang dapat mempermudah melakukan

suatu tindakan, seperti misalnya adanya rasa nyaman dalam bekerja. Penggunaan

sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna

memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai sistem informasi,

biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang

didapat pengguna mengenai sistem informasi.

Penelitian Sebelumnya Penelitian terkait dengan pemanfaatan sistem informasi telah dilakukan oleh

beberapa peneliti. Primasari, Waspodo dan Rahman (2008) menguji variabel

anteseden implementasi sistem informasi keuangan daerah dan konsekuensinya.

Hasil penelitian menunjukkan variabel anteseden dan konsekuensi berpengaruh

terhadap sistem informasi keuangan daerah. Istianingsih dan Wijanto (2008) menguji



pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan persepsi pengguna

terhadap pengguna software akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas

sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna dan

kepuasan pengguna akhir software akuntansi. Handayani (2007) menguji beberapa

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi dan penggunaan sistem

informasi. Dengan sampel dari karyawan departemen akuntansi dan keuangan pada

industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang

digunakan adalah multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan ekspektasi

kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi

pemakai terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan sistem

informasi. Disamping itu, minat pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif dan

tidak signifikan terhadap penggunaan sistem informasi.

Fatmasari (2006) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pemanfaatan

teknologi informasi. Sampel penelitian adalah dosen dan karyawan dari lima fakultas

yang ada di Universitas Bina Dharma yang menggunakan teknologi informasi berbasis

komputer. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

antara variabel kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang

memfasilitasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi, baik secara parsial maupun

secara simultan. Wibowo (2004) melakukan penelitian untuk membuktikan secara

empiris hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja individual. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja individual, sedangkan kesesuaian tugas dan teknologi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual.

2.3 Hipotesis Penelitian Mengacu pada landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat

diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ekspektasi kinerja mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi

H2 : Ekspektasi usaha mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi

H3 : Faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem

informasi



H4 : Kesesuaian tugas mempunyai pengaruh terhadap minat pemanfaatan

sistem informasi

H5 : Kondisi yang memfasilitasi pemakai mempunyai pengaruh terhadap

minat pemanfaatan sistem informasi

H6 : Minat pemanfaatan sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap

penggunaan sistem informasi

2.4 Desain Penelitian Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan

serta model pengujiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Desain Penelitian

Ekspektasi Kinerja

Ekspektasi Usaha

Faktor Sosial

Kesesuaian Tugas

Kondisi yang memfasilitasi

Pemakai

Minat Pemanfaatan

Sistem Informasi

Penggunaan Sistem Informasi

Regresi

3. Metodologi Penelitian 3.1. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bagian Keuangan Pemerintah

Kabupaten di Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan

Sumenep) yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya implementasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Penentuan sampel dilakukan dengan metode



purposive sampling. Persyaratan menjadi responden adalah pegawai yang

menggunakan sistem teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dapat

pula yang menggunakan teknologi informasi berbasis komputer untuk

mengidentifikasi, memperoleh, mengintegrasikan dan mengintepretasikan data dalam

menjalankan tugasnya. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden.

3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode untuk

mengumpulkan data yaitu metode survei melalui penyebaran kuisioner. Sumber data

yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi terkait

yaitu Pemerintahan Kabupaten yang ada di Pulau Madura.

3.3. Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel Untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, variabel-variabel

yang diteliti perlu diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan Sistem Informasi. Variabel ini ditentukan oleh persepsi individu dan

sikap menuju perilaku, misalnya tekanan atau norma sosial (TRA). TAM

menjelaskan bahwa penerimaan teknologi komputer oleh pemakai ditentukan oleh

dua faktor kunci yaitu perceived usefulness (kebermanfaatan) dan perceived ease

of use (kenyamanan).

2. Ekspektasi Kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai tingkat dimana

seorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu

dalam meningkatkan kinerjanya. Variabel ini diukur dengan konstruk yang terdiri

dari perceived usefulness, motivasi ekstrinsik, job fit, keuntungan relatif (relative

advantage), productivity (produktivitas), job performance atau effectiveness

(kinerja tugas atau efektivitas), importance to job (pentingnya bagi tugas), dan

overall usefulness (kebermanfaatan secara keseluruhan).

3. Ekspektasi Usaha (effort expectancy) merupakan tingkat kemudahan penggunaan

sistem yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam

melakukan pekerjaannya. Ekspektasi usaha diukur dengan tiga konstruk yang

membentuk konsep ini antara lain: kemudahan penggunaan persepsian (perceived

ease of use), kemudahan penggunaan (ease of use), dan kompleksitas.



4. Faktor Sosial merupakan tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa

orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru.

Pengukuran variabel ini didasarkan atas norma subyektif, faktor sosial dan image.

5. Kesesuaian Tugas yaitu kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan

pekerjaan atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Variabel ini

diukur berdasarkan konstruk kecocokan tugas.

6. Kondisi-kondisi yang Memfasilitasi Pemakai didefinisikan sebagai faktor-faktor

obyektif yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan dan mempunyai

pengaruh pada karyawan.

7. Variabel Minat Pemanfaatan Sistem Informasi adalah keyakinan seseorang akan

kegunaan sistem informasi akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya

individu tersebut akan menggunakan sistem informasi dalam pekerjaannya.

3.4. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripif

statistik. Analisis ini untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata dan

standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Selain itu juga digunakan analisis

regresi. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, maka dilakukan uji validitas,

reliabilitas dan asumsi klasik. Uji validitas diukur dengan menggunakan korelasi

antara skor item pertanyaan dengan total skor item pertanyaan. Uji reliabilitas diukur

dengan menggunakan nilai Cronbach Alpha. Uji asumsi klasik meliputi normalitas,

autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Normalitas diukur dengan

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka

dapat dikatakan normal. Autokorelasi dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut DW dalam model regresi

berdasarkan nilai DW yaitu terletak diantara du dan 4 – du. Multikolinearitas dapat

dilihat melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,01 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Heterokedastisitas diuji dengan uji glesjer. Jika nilai signifkan lebih dari 0,05, maka

data terbebas dari heteroskedastisitas.



4. Hasil dan Pembahasan 4.1. Analisis Deskriptif

Dari 50 responden yang berpartisipasi sebagian besar berjenis kelamin laki-laki

yaitu sebanyak 36 orang (72%). Dari 50 orang responden mayoritas tingkat

pendidikan responden adalah Sarjana Strata 1 (satu) yaitu sebanyak 41 orang (82%).

Ditinjau dari masa kerjanya, responden yang berpartisipasi sebagian besar memiliki

masa kerja < 5 tahun yaitu sebanyak 36 orang (72%), secara ringkas hal ini dapat

dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut ini.

Tabel 4.1. Statistik Data Responden

Tingkat Pendidikan Gender Masa kerja

SLTA D3 S1 S2 Lk Pr

< 5

tahun ≥ 5 tahun

Jumlah

Responden 6 2 41 1 36 14 36 14

Sumber: Data Primer Diolah (2008)

Adapun gambaran umum tentang tanggapan responden mengenai variabel-

variabel penelitian secara rata-rata ditunjukkan dalam tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel-Variabel

Penelitian Mean

Ekspektasi Kinerja 6.197

Ekspektasi usaha 6.513

Faktor Sosial 4.097

Kesesuaian Tugas 6.210

Kondisi yang memfasilitasi 5.680

Minat Pemanfaatan SI 5.871

Penggunaan SI 5.125


Berdasarkan tabel 4.2. statistik deskriptif menunjukkan nilai mean semua

variabel penelitian berada di atas nilai rata-rata 3,5. Ini menunjukkan kecenderungan

jawaban responden pada semua variabel penelitian adalah cukup tinggi.



4.2. Uji Validitas, Reliabilitas dan Asumsi Klasik Hasil uji validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir

pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya. Hasil pengujian dengan Pearson

Corellation menunjukkan validitas pada skor masing-masing butir dengan skor

totalnya. Hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha menunjukkan data adalah

reliabel. Normalitas diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Autokorelasi

dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian menunjukkan nilai DW terletak

diantara du dan 4 – du, ini menunjukkan bahwa data tidak terkena autokorelasi.

Multikolinearitas dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance. Hasi pengujian menunjukkan

tidak satu pun variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance

kurang dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar

variabel bebas dalam model regresi ini. Heteroskedastisitas diuji dengan uji glesjer.

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data

terbebas dari heteroskedastisitas.

4.3. Analisis Regresi Hasil pengujian dengan regresi untuk variabel anteseden pemanfaatan sistem

informasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Regresi untuk Variabel Anteseden Pemanfaatan Sistem Informasi

Variabel Bebas Koefisien Regresi thitung Sig Konstanta 19.386 1.761 .085 Ekspektasi Kinerja* .552 3.325 .002 Ekspektasi Usaha** .943 -2.161 .036 Faktor Sosial .067 1.133 .263 Kesesuaian Tugas .246 .724 .473 Kondisi yang memfasilitasi* 1.362 3.012 .004 Variabel terikat = Pemanfaatan SI R (koefisien determinasi) = 0.255 R2 = 0.575 Fhitung = 4.353 N = 50 Standard Error = 11.009


Sig. α = 0,01*; α = 0,05**



Berdasarkan tabel 4.3. tersebut, nilai R2 sebesar 0,255, artinya sebesar 25,5%

variasi minat pemanfaatan SI dapat dijelaskan dari lima variabel independen yaitu

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kesesuaian tugas, dan kondisi

yang memfasilitasi pemakai. Sedangkan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh

sebab-sebab lain diluar model. Penyebab lainnya dimungkinkan seperti adanya faktor

pengalaman, usia, jabatan, dan adanya pelatihan-pelatihan komputer. Karena dalam

perspektif teori sumber daya manusia menurut Martiningsih (2008), adanya pelatihan

komputer yang bertujuan untuk memutakhirkan kemampuan pegawai (pengetahuan

dan keterampilan) dapat meningkatkan minat pemanfaatan SI karena dengan

kemampuan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya.

Dari tabel 4.3. tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai

berikut:

Y1 = 2,769 + 0,447X1 – 0,404X2 + 0,077X3 + 0,070X4 + 0,389X5 + ε

Ini menunjukkan nilai Y1 = 2,769 jika variabel independen yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5

dianggap konstan. Jika variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dengan

menganggap variabel X2, X3, X4, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan

mengalami peningkatan sebesar 0,447 satuan. Jika variabel X2 mengalami kenaikan

satu satuan dengan menganggap variabel X1, X3, X4, dan X5 dianggap konstan, maka

nilai Y1 akan mengalami penurunan sebesar 0,404 satuan. Jika variabel X3

mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1, X2, X4, dan X5

dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,077 satuan.

Jika variabel X4 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap variabel X1,

X2, X3, dan X5 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar

0,070 satuan. Jika variabel X5 mengalami kenaikan satu satuan dengan menganggap

variabel X1, X2, X3, dan X4 dianggap konstan, maka nilai Y1 akan mengalami

peningkatan sebesar 0,389 satuan. Jika variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 mengalami

kenaikan satu satuan, maka nilai Y1 akan mengalami peningkatan sebesar 0,579

satuan.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, dan X5

terhadap Y1, dapat dilihat dari nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas.

Apabila nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh variabel

tersebut adalah signifikan. Berdasarkan pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa variabel

ekspektasi kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pemanfaatan SI,



maka dengan demikian H1 diterima. Hal ini menandakan bahwa untuk meningkatkan

minat pemanfaatan SI, maka dapat dilakukan dengan menanamkan keyakinan bagi

para pemakai SI. Dengan memanfaatkan SI akan membantu meningkatkan kinerja

mereka. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Venkatesh et al dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2007).

Pada variabel ekspektasi usaha nilai siginifikansi sebesar 0,002. Ini

menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap minat

pemanfaatan SI, maka H2 diterima. Hal ini berarti responden (pegawai) akan

memanfaatkan SI apabila mereka merasa bahwa sistem informasi tersebut mudah

dan tidak memerlukan upaya, seperti misalnya tenaga dan waktu yang banyak dalam

mengoperasikannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Venkatesh et al dan Handayani (2007). Pada variabel faktor sosial menunjukkan nilai

signifikansi sebesar 0,263. Ini menunjukkan bahwa faktor sosial tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap minat pemanfaatan SI karena nilai sig melebihi 0,05, maka

hasil ini menolak H3. Hal ini berarti responden merasa bahwa lingkungan sosial

disekitar responden seperti teman sekerja, pimpinan, orang tua, pasangan dan

organisasi (atau bahkan tekanan sosial seorang supervisor kepada bawahannya

untuk menggunakan TI) tidak mempengaruhi mereka dalam memanfaatkan SI, begitu

juga dalam status sosial mereka. Hal ini diduga karena perangkat daerah (responden)

lebih memiliki minat dalam memanfaatkan SI secara pribadi tanpa harus dipengaruhi

oleh lingkungan sekitarnya. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Venkatesh et al dan Handayani (2007).

Begitu juga pada variabel kesesuaian tugas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,473. Ini menunjukkan bahwa kesesuaian tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat pemanfaatan SI karena nilai signifikansi melebihi 0,05, maka hasil ini menolak H4. Hal ini berarti responden merasa bahwa adanya kecocokan atau tidak antara tugas-tugas yang dibebankan dengan teknologi pada instansi pemerintahan tersebut tidak mempengaruhi mereka dalam memanfaatkan SI. Hal ini dimungkinkan responden lebih menekankan pada tingkat kecepatan terhadap pemanfaatan SI itu sendiri, agar lebih efisien terhadap waktu yang telah ditentukan. Pada variabel kondisi-kondisi yang memfasilitasi pemakai terbukti mempunyai pengaruh siginfikan terhadap minat pemanfaatan SI, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, maka H5 diterima. Adanya rasa nyaman dalam bekerja merupakan contoh faktor yang membuat responden memutuskan untuk memanfaatkan SI dalam



menyelesaikan pekerjaannya. Dengan semakin banyaknya infrastruktur (sarana dan prasarana) organisasi dan teknis yang ada, maka responden akan semakin cenderung memanfaatkan SI.

Hasil pengujian dengan regresi untuk variabel konsekuensi pemanfaatan sistem informasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Regresi untuk Variabel Konsekuensi Pemanfaatan Sistem Informasi

Variabel Bebas Koefisien

Regresi thitung Sig

Konstanta 3.243 2.085 0.042

Minat Pemanfaatan

SI** 0.361 9.584 0.000

Variabel terikat = Penggunaan SI

R (koefisien determinasi) = 0.650

R2 = 0.657

Fhitung = 91.862

N = 50

Standard Error = 100.938

Sumber: data diolah (2008)

Sig. α = 0,01*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4. tersebut, nilai R2 sebesar 0,650, artinya sebesar 65,0% variasi penggunaan SI dapat dijelaskan dari variabel independen minat pemanfaatan SI. Sedangkan sisanya sebesar 35% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model, seperti misalnya adanya faktor kebutuhan pemakai. Berdasarkan tabel 4.4. tersebut persamaan regresi linear adalah sebagai berikut:

Y2 = 3,243 + 0,361Y1 + ε Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel Y1 terhadap variabel Y2, dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka pengaruh variabel tersebut adalah signifikan. Ini mendukung hipotesis H6. Hal ini membuktikan bahwa responden mempunyai minat serta motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan sistem yang ada pada instansi tersebut, yang selanjutnya diharapkan penggunaan sistem akan mencapai hasil yang maksimal.



5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta bukti-bukti empiris yang diperoleh,

maka penelitian ini dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh

terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,002.

2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ekspektasi usaha berpengaruh

terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai


3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap

minat pemanfaatan SI adalah tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan nilai


4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kesesuaian tugas berpengaruh

terhadap minat pemanfaatan SI adalah tidak terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan

nilai signifikansi sebesar 0,473.

5. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang memfasilitasi

pemakai SI berpengaruh terhadap minat pemanfaatan SI terbukti adanya. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004.

6. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa minat pemanfaatan SI berpengaruh

terhadap penggunaan SI terbukti adanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai


5.2. Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan peneliti untuk menambah lokasi

penelitian khususnya di Pulau Madura.

2. Adanya keterbatasan pada objek penelitian yaitu hanya pada Bagian Keuangan

Pemerintah Daerah yang ada di pulau Madura saja.



5.3. Saran Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan, maka beberapa saran untuk

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat mempertimbangkan untuk menggunakan variabel penelitian yang berasal

dari faktor intrinsik pemakai SI. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai pemakai SI

justru mereka yang menentukan apakah suatu SI dapat beroperasi dengan baik

sehingga menghasilkan manfaat bagi pemakai dan institusi yang menyediakannya.

Selain itu level jabatan kemungkinan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian

oleh sebab itu penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan level manajer

sebagai responden.

2. Dapat mempertimbangkan untuk menambahkan objek penelitian, yakni tidak

hanya pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah saja, seperti misalnya pada

SKPD lain atau pada instansi pelayanan publik lainnya, baik itu di Pulau Madura

maupun di luar Pulau Madura atau bahkan di Indonesia yang berkaitan dengan

persepsi seseorang dalam pemanfaatan SI dan penggunaan SI.

3. Dapat mempertimbangkan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penellitian

tidak hanya dalam sektor publik, seperti pada sektor syariah baik pada instansi

yang ada di Pulau Madura maupun di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Alhusin, Syafri. 2003. Aplikasi Statistik Praktis Edisi 2 Edisi Revisi. Jogjakarta: Graha

Ilmu

Anonim. “Penyebaran Informasi Publik Depkominfo”, Rabu, 26 Desember 2007,

Website Resmi Badan Pengembangan Sistem Informasi Dan Telematika

Daerah Provinsi Jawa Barat © 2006

______. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik Bersifat

Terbuka. https://www.aptel.depkominfo.go.id/download/RPP_TE.doc (diakses

8 Januari 2008)

Bodnar, George H. dan William S. Hopward. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi

ke-delapan Jilid 1. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka

Effendi, Taufiq. 2005. “Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Menuju Good Governance, Clean Government, dan Bebas KKN”. Pidato Ilmiah

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disampaikan pada Wisuda

Sarjana dan Diploma 2005 Universitas Darul ‘Ulum Jombang. (Mimeographed)

Fatmasari. 2006. Pengaruh Kesesuaian Tugas, Konsekuensi Jangka Panjang dan

Kondisi yang Memfasilitasi terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Universitas Bina Darma. (Perpustakaan Pusat Universitas Gunadarma. On line)

Ghozali. 2001. Statistik Multivariat SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro

Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research 1 Jilid 1. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba

Empat

Handayani, Rini. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Pemanfaatan Sistem Informasi Dan Penggunaan Sistem Informasi (Studi

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta). STIE Atma

Bhakti Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi X.

https://www.aptel.depkominfo.go.id/download/RPP_TE.doc



Hermana, Budi. 2007. Model Adopsi Tekhnologi. Blog Archive (diakses 16 Januari

2008)

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk

Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007.

Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Istianingsih dan Wijayanto, Setyo Hari. 2008. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi,

Perceived Usefulness, dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna

Akhir Sotware Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.

Jogiyanto. 2005. Sistem Teknologi Informasi: Konsep Dasar teknologi Informasi,

aplikasi, pengembangan dan Pengelolaan Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Jumaili, Salman. 2005. Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru

Dalam Evaluasi Kinerja Individual, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo,

hal. 722-735

Komara, Acep. 2005. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem

Informasi Akuntansi, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo, hal. 836-848

Lestari, Baiq Anggun H. dan Zulaikha. 2007. Pengaruh Information Technology

Relatedness Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Knowledge Management

Capability Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris Pada Perusahaan

Perbankan Di Jawa Tengah). Universitas Mataram. Simposium Nasional

Akuntansi X.

Martiningsih, Ida. 2008. “Bab 6 Pembahasan”.

www.damandiri.or.id./file/idamartiningsihunairbab6.pdf (diakses 16 Januari

2008)

Merianjaya, Andry Syamkar. 2004. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan

Para Pengguna Sistem Informasi Pada PT. Telkom Tbk, Skripsi Sarjana tak

diterbitkan, Universitas Airlangga Surabaya.

Primasari, Dona, Waspodo, Lego, dan Rahman, Syaiful. 2008. Variabel Anteseden

dan Konsekuensi Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.

http://www.damandiri.or.id./file/idamartiningsihunairbab6.pdf



Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus).

Universitas Diponegoro. Simposium Nasional Akuntansi X

Romney, Marshal B. dan Paul John Steinbart. 2004. Accounting Information System

9th Edition (buku satu). Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Setiawan, R. Haryo. 2006. “Penerapan Teknologi Komunikasi Dan Jaringan Integrasi

Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Malang Guna Mewujudkan Good

Governance”, Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Airlangga Surabaya.

Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfa Beta

Thompson, R.L., Higgins, C.A, and Howell, JW. 1991. Personal Computing: Toward a

conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly, March, Vol.15, no.1, pp. 124-

143

Venkatesh V and M.G. Morris. 2000. Age Differences in Technology Adoption

Decisions: Implications for a Changing Workforce. Personnel Psychology, 53,

2000, 375-403

Wibowo, Agung Nur. 2007. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Auditor. Universitas

Muhammadiyah Surakarta. (UMS Digital Library. http://www.google.co.id,

diakses 16 Januari 2008)

Widiatmoko, J.. 2004. Faktor Motivasional Dan Faktor Anteseden Dalam Pemanfaatan

Teknologi Komputer. STIE Stikubank Semarang

Wilkinson, Joseph W. 1992. Sistem Akunting dan Informasi Edisi ketiga Jilid tiga.

Jakarta: Binarupa Aksara

http://www.google.co.id/

depok, 4-5 november 2008 analisis karakteristik...

Documents