deputi bidang investigasi - bpkp.go.id 2014 full.pdf · d. struktur organisasi 4 e. sistematika...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi i
Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Deputi
Bidang Investigasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2014.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)
Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memberikan gambaran mengenai
pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang
Investigasi beserta seluruh Direktorat yang berada dalam struktur di bawahnya dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Pada tahun 2014 sebagian besar kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program
terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ada beberapa
kegiatan yang belum memenuhi target kinerja dan dengan penuh kesadaran hal tersebut
akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk
meningkatkan kinerja dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang.
Deputi Kepala BPKPBidang Investigasi
Iswan ElmiNIP 19600127 198102 1 001
Kata Pengantar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi ii
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dalam rangka membantu
pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPKP telah merumuskan visi:
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
Berdasarkan visi BPKP tersebut telah dirumuskan 4 (empat) misi. Misi BPKP yang
terkait dengan Deputi Bidang Investigasi adalah misi 1:
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN
Penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai dituangkan dalam tujuan
dan sasaran strategis. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan, Deputi Bidang
Investigasi menetapkan program dan kegiatan dalam Renstra yang dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.
Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan
kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Pada tahun 2014, rata-rata capaian kinerja outcome adalah sebesar 101,09% yang
dihitung berdasarkan indikator :
1) Persentase tingkat pemahaman dan kepedulian publik atas permasalahan korupsi
sebesar 86,50% atau 108,13% dari target 80%.
2) IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control
Plan sebanyak 17 instansi atau 120% dari target 14 instansi.
3) IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan sebanyak 6 instansi
atau 120% dari target 5 instansi.
4) Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan
Eskalasi sebesar 84,21% atau 100,25% dari target 84%.
Ringkasan Pimpinan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi iii
5) Target persentase penyerahan kasus pada Instansi Penegak Hukum terealisasi
99,50% atau 117,06% dari target 85%.
6) Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang terealisasi
21,34% atau 42,68% dari target 50%.
7) Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi
standar terealisasi 97,15% atau 107,95% dari target 90%.
8) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tercapai
9,26% atau 92,59% dari target 10%.
Pencapaian sasaran outcome tersebut didukung dengan peningkatan kapasitas SDM,
sarana prasarana pelaksanaan tugas, dan tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi iv
Halaman
Kata Pengantar i
Ringkasan Pimpinan ii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1
B. Aspek Strategis Organisasi 2
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 3
D. Struktur Organisasi 4
E. Sistematika Penyajian 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010-2014 10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 22
B. Analisis Capaian Kinerja 25
C. Akuntabilitas Keuangan 75
D. Lain-lain 76
BAB IV PENUTUP 85
Lampiran
Daftar Isi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 1
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
erdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001
tanggal 20 Februari 2001 Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang investigasi. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis investigasi dan penyusunan rencana investigasi.
2. Penyusunan pedoman teknis dan pemberian bimbingan teknis investigasi.
3. Koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan
pada instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-
badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan
usaha milik daerah.
4. Pemberian bantuan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan negara dan terhadap hambatan kelancaran pembangunan pada
instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan-badan
lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik
daerah atas permintaan pihak yang berwenang, instansi atau badan usaha yang
bersangkutan, instansi penyidik dan/atau instansi/lembaga yang berwenang
lainnya.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi.
6. Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan investigasi.
7. Analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil investigasi.
B
BAB I
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 2
B. Aspek Strategis Organisasi
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP memiliki mandat sebagai pengawas intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Terbitnya PP No. 60
Tahun 2008 menjadi pemicu terjadinya perubahan visi BPKP karena cakupan penugasan
BPKP yang semakin luas, dan adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan
pencegahan dengan pembangunan suatu system yang mampu mencegah kecurangan/
penyimpangan atau memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/ penyimpangan.
Selain itu, terdapat ekspektasi dari stakeholder agar BPKP mendorong pengelolaan
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dan meningkatkan
upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik dan bersih tersebut menuntut Deputi Bidang Investigasi mempertajam strategi
pengawasan yang berorientasi pada pemberian bantuan dalam rangka mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi di negara Republik Indonesia telah merusak
sendi-sendi ekonomi kehidupan bangsa. Pembangunan bangsa dan negara menjadi
terhambat karena penggunaan sumber daya yang dimiliki negara tidak teralokasikan
secara baik untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi hanya dinikmati segelintir
orang. Berdasarkan pemikiran tersebut, Deputi Bidang Investigasi menerapkan tiga pilar
strategi pemberantasan korupsi yang bersifat komprehensif yang meliputi upaya
represif, upaya preventif, dan upaya edukatif/pre-emptif, yang saling terkait satu dengan
yang lainnya.
Ketiga pilar tersebut merupakan langkah-langkah strategis dalam memerangi
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang dilakukan secara bertahap, yang ditujukan
untuk menciptakan sistem dan iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan
kejadian KKN. Upaya untuk memerangi KKN tersebut mempertimbangkan berbagai
aspek kejadian KKN yang antara lain penyebabnya berasal dari institusi/administrasi,
manusia, dan sosial budaya. Disamping optimalisasi pilar investigatif yang dilaksanakan
dengan berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, maka
pilar pre-emptif dan preventif merupakan strategi yang tepat diintensifkan
pelaksanaannya karena strategi ini mempunyai daya tangkal yang kuat untuk mencegah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 3
agar korupsi tidak terjadi dimasa yang akan datang. Strategi memerangi KKN melalui
program ini, secara bertahap pada akhirnya ditujukan untuk terciptanya iklim yang
mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16
Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), Deputi Bidang
Investigasi melaksanakan kegiatan/penugasan bidang investigasi untuk memenuhi
akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholder. Kegiatan/penugasan tersebut
meliputi:
1. Audit Investigatif
2. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Pemberian Keterangan Ahli
4. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
5. Audit Penyesuaian Harga
6. Audit Klaim
7. Fraud Control Plan (FCP)
8. Kajian Peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi
9. Penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Penugasan bidang investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu:
1. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara
dari pengembangan hasil audit operasional.
2. Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak untuk
ditindaklanjuti.
3. Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan.
4. Permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan.
Seiring dengan perkembangan teknologi, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan
penugasan forensik komputer. Untuk menunjang pelaksanaan penugasan tersebut, pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 4
tahun 2012 dibangun Laboratorium Forensik Komputer dan dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) Forensik Komputer.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001
tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi Bidang Investigasi terdiri dari 3
(tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat mempunyai Sub Direktorat dan Kelompok
Pejabat Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha, Deputi Bidang Investigasi memperoleh
staf perbantuan dari Sekretariat Utama.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 5
BAGAN 1.1STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Deputi Bidang InvestigasiIswan Elmi
Direktur Investigasi InstansiPemerintah
Samono
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
Pusat IIrham
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
Pusat IISugiharto
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
DaerahPiping Effrianto
Kelompok JabatanFungsional
Direktur Investigasi BUMNdan BUMD
Alexander Rubi Satyoadi
Kasubdit InvestigasiBUMN
Nasrul Wathon
Kasubdit InvestigasiBUMD
Joko Supriyanto
Kelompok JabatanFungsional
Direktur InvestigasiHambatan Kelancaran
PembangunanJuliver Sinaga
Kasubdit Investigasi HKPInstansi Pemerintah
Hieronymus Saktyo P
Kasubdit Investigasi HKPBUMN dan BUMD
Togar Sidabutar
Kelompok JabatanFungsional
Kasubbag Tata UsahaRendra Irawan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 6
1. Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah
Tugas pokok dan fungsi:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah
pusat dan daerah.
2. Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
Tugas pokok dan fungsi:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan
yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara,
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan
Badan Usaha Milik Daerah.
3. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
Tugas pokok dan fungsi :
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan
kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan
Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 7
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan VI
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pengawasan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan administrasi Jabatan Fungsional di Deputi Bidang
Investigasi.
Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi per 1 Januari 2014 sebanyak 101
orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014 sebanyak 107 orang,
maka secara total terjadi penambahan jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Jumlah
pegawai tersebut dapat klasifikasi sebagai berikut :
TABEL 1.1JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI TAHUN 2014
BERDASARKAN GOLONGAN
GOLONGANRUANG
TOTALa b c d e
IV 6 14 7 - 1 28
III 23 8 7 31 - 69
II - - 6 4 - 10
I - - - - - -
TOTAL 29 22 20 35 1 107
Jumlah dan klasifikasi berdasarkan golongan tersebut dapat digambarkan dengangrafik berikut:
II a
II b
II c
II d
III a
III b
III c
III d
IV a
IV b
IV c
IV d
IV e
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 8
TABEL 1.2JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI TAHUN 2014
BERDASARKAN JABATAN
UraianPosisi
01-01-2014
Mutasi Posisi
31-12-2014Tambah Kurang
Struktural
a. Eselon I 1 1 1 1
b. Eselon II 3 - - 3
c. Eselon III 7 3 3 7
d. Eselon IV - - - -
Fungsional Auditor
a. Auditor Madya 16 1 - 17
b. Auditor Muda 31 1 8 24
c. Auditor Pratama 1 - 1 -
d. Auditor Penyelia 8 2 3 7
e. Auditor PelaksanaLanjutan 1 - 1 -
f. Auditor Pelaksana 9 - 4 5
g. Calon Auditor Pratama - 20 - 20
Fungsional Lainnya 24 - 1 23
Jumlah 101 28 22 107
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Investigasi
selama tahun 2014 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 yang
merupakan komitmen Deputi Bidang Investigasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya
sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui pembandingan tersebut akan
diperoleh celah kinerja (Performance Gap) untuk disempurnakan kembali dalam rencana
kinerja berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 9
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014, adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Deputi
Bidang Investigasi, aspek strategis, kegiatan dan layanan produk,
struktur organisasi serta sistematika penyajian.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2010–
2014 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan Deputi
Bidang Investigasi. Bab ini juga menguraikan mengenai Penetapan
Kinerja (Tapkin) yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam
rangka mencapai target program serta pencapaian indikator
keberhasilannya tahun anggaran 2014.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Berisi uraian mengenai capaian dan analisis masing-masing indikator
kinerja utama dan penjelasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
dalam mendukung capaian IKU.
BAB IV PENUTUP
Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
kedeputian, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan
dilaksanakan pada tahun mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 10
PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2010-2014
encana Strategis (Renstra) merupakan suatu bentuk perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, bersifat
taktis strategis yang menjabarkan strategis pelaksanaan tugas dan fungsi yang
akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi. Rencana Strategis Deputi Bidang
Investigasi Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari Rencana Strategis Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 pada tanggal 15 Maret 2010.
Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program, dan
kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis
Tahun 2010-2014 diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh
Bappenas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008.
1. Pernyataan Visi
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, kepada
pemerintah diamanatkan untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan
dan program anti korupsi secara bertahap dan sistematis, mengembangkan
lingkungan sosial yang anti korupsi, memperluas dan mengembangkan partisipasi
warga negara, mengembangkan infrastruktur anti korupsi, meningkatkan
R
BAB II
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 11
pembaharuan administrasi pada bidang-bidang rawan korupsi dalam rangka
membangun good governance dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
di Indonesia.
Semangat reformasi tersebut menjadi inspirasi bagi BPKP sebagai pengawas
internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk
mereposisi dan meredefinisi perannya agar dapat mendorong terwujudnya sistem
pengawasan nasional yang efektif. Reposisi dan redefinisi peran BPKP ini diharapkan
mampu meningkatkan efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas
KKN dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor pemerintahan
maupun sektor publik.
Deputi Bidang Investigasi sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut
mereposisi dan meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya
kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi telah
menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang.
Visi tersebut mengacu pada kebijakan pengawasan nasional dan visi BPKP yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Visi Deputi Bidang Investigasi sebagaimana dinyatakan dalam rencana
strategis adalah sebagai berikut:
VISIMenjadi investigator yang profesional, berintegritas dan berperan
aktif dalam pemberantasan KKN dan penanggulangan hambatan
kelancaran pembangunan dalam mewujudkan Good Governance
Demi terwujudnya visi yang telah disepakati tersebut, Deputi Bidang Investigasi dan
seluruh jajarannya mempunyai komitmen yang kuat bahwa dalam pelaksanaan tugas
audit investigatif mendatang harus berani menampilkan dirinya sebagai auditor
investigatif dengan mengembangkan kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas,
menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta
memiliki integritas moral dan etika yang lebih baik. Dengan integritas yang tinggi,
Deputi Bidang Investigasi membantu pemerintah untuk mengungkap kasus-kasus
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 12
yang berindikasi KKN, penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, dan
bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan KKN.
Deputi Bidang Investigasi menanggapi tuntutan masyarakat terhadap
pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik sejalan
dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dari
pengaruh globalisasi.
2. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan
oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi. Untuk mencapai visi yang telah
ditetapkan, Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi sebagai berikut:
P
e
Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Misi kesatu, yaitu:
Misi ini dilatarbelakangi suatu tekad bahwa untuk mengakomodasi aspirasi
masyarakat yang sangat cepat berubah, dipersyaratkan suatu manajemen
pemerintahan yang responsif, antisipatif, dan mampu mengarahkan masyarakat
menjalani perubahan dan melakukan perbaikan–perbaikan. Melalui manajemen
pemerintahan yang demikian, diharapkan pemerintah dapat bekerja dengan lebih
efisien, efektif, responsif dan aspiratif terhadap perubahan. Hal ini menimbulkan
MISI 1Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan
terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan
yang baik
MISI 2Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang
pemberantasan KKN dan penanggulangan Hambatan
Kelancaran Pembangunan
“Membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih danterselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan yang baik”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 13
inspirasi bagi administrasi pemerintahan yang baik, meliputi transparansi,
partisipatif, dan akuntabel.
Misi kedua, yaitu:
BPKP sebagai lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan
pembangunan, tidak terlepas dari kegiatan pemeriksaan yang menjadi bagian dari
kegiatan pengawasan. dalam melakukan pemeriksaan, termasuk yang dilakukan atas
permintaan kejaksaan atau kepolisian. BPKP melalui Deputi Bidang Investigasi harus
dapat berperan aktif membantu manajemen pemerintah di dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik, yang salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan
terhadap kasus-kasus penyimpangan yang merugikan negara dan berindikasi tindak
pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan salah satu butir misi sebagaimana
diamanatkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 yang menyatakan antara lain, bahwa
untuk mewujudkan visi bangsa indonesia di masa depan perlu diwujudkan “Aparatur
negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif,
transparan dan bebas dari KKN”.
Dengan peran yang sangat strategis, diharapkan Deputi Bidang Investigasi
akan mampu memenuhi aspirasi atau harapan bangsa dan negara untuk
mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel dan aparatur negara yang bersih.
Dengan adanya instansi pemerintah yang akuntabel akan tumbuh budaya
berakuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan dan juga masyarakat secara luas,
yang merupakan salah satu pilar dari ciri-ciri kepemerintahan yang baik (good
governance), sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dapat segera direalisasikan.
“Meningkatkan kualitas hasil investigasi di bidang pemberantasanKKN dan penanggulangan Hambatan Kelancaran Pembangunan”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 14
3. Tujuan Strategis
Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam
jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Deputi
Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi
dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi
Bidang Investigasi.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi
telah menetapkan tujuan:
1) Meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan
Good Governance.
2) Perbaikan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan pembangunan.
3) Terakomodasinya beberapa upaya strategi pemberantasan KKN dalam
peraturan perundang-undangan.
4) Meningkatkan hasil audit investigatif sesuai dengan persyaratan hukum
untuk diproses selanjutnya dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi
Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
5) Meningkatkan kapasitas Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan
penanganan kasus KKN dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).
4. Sasaran Strategis
Berdasarkan tujuan tersebut diatas, Deputi Bidang Investigasi menetapkan
sasaran strategis yang merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran strategis
yang ditetapkan Deputi Bidang Investigasi untuk Tahun 2010-2014 beserta targetnya
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 15
Tabel 2.1SASARAN STRATEGIS
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
2010 2014
1.Meningkatnya kualitas 1LKPP, 90% LKKL, dan 90%LKPD
Persentase masukan yangdimanfaatkan Presiden 70% 70%
2.
Meningkatnya kesadarandan keterlibatan K/L,Pemda, BUMN/BUMDdalam upaya pencegahandan pemberantasankorupsi
Persentase pemahaman dankepedulian atas permasalahankorupsi
70% 80%
IPP/IPD/BUMN/ BUMD berisikofraud yang mengimplementasikanFCP
10instansi
14instansi
IPP/IPD/BUMN/BUMD yangmembuat/ mengoreksi kebijakan
10instansi
5instansi
Persentase terselesaikannyakasus HKP, klaim, danpenyesuaian harga
80% 84%
Persentase penyerahan kasuskepada instansi penegakhukum
85% 85%
Hasil audit investigasi yangditindaklanjuti oleh InstansiBerwenang
20% 50%
Persentase telaahan terhadaplaporan penugasan investigasi yangmemenuhi standar
80% 90%
Reviu terhadap laporan danpengaduan masyarakatditindaklanjuti
10% 10%
5. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan sumber daya organisasi dan kondisi lingkungan, Deputi Bidang
Investigasi menetapkan program dan kegiatan dalam Renstra yang dinyatakan dalam
suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka
waktu. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Investigasi adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 16
Tabel 2.2TARGET INDIKATOR OUTCOME TAHUN 2010-2014
No. Program Utama
Indikator Outcome
Uraian SatuanTarget
2010 2011 2012 2013 2014
1.
ProgramPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanPenyelenggaraanSistemPengendalianIntern PemerintahSasaran OutcomeMeningkatnyakualitas 1 LKPP,90% LKKL, dan 90%LKPD
Persentase masukanyang dimanfaatkanPresiden
% 70 70 70 70 70
2.
ProgramPengawasan InternAkuntabilitasKeuangan Negaradan PembinaanPenyelenggaraanSistemPengendalianIntern Pemerintah
Sasaran OutcomeMeningkatnyakesadaran danketerlibatan K/L,Pemda,BUMN/BUMDdalam upayapencegahan danpemberantasankorupsi menjadi77%
Persentase pemahamandan kepedulian ataspermasalahan korupsi
% 70 73 75 77 80
IPP/IPD/ BUMN/ BUMDberisiko fraud yangmengimplementasikanFCP
Instansi 10 11 12 13 14
IPP/IPD/ BUMN/ BUMDyang membuat/mengoreksi kebijakan
Instansi 10 8 6 6 5
Persentaseterselesaikannyakasus HKP, klaim,dan penyesuaianharga
% 80 82 84 84 84
Persentasepenyerahan kasuskepada instansipenegak hukum
% 85 85 85 85 85
Hasil audit investigasiyang ditindaklanjuti olehInstansi Berwenang
% 20 25 30 40 50
Persentase telaahanterhadap laporanpenugasan investigasiyang memenuhi standar
% 80 82 85 87 90
Reviu terhadap laporandan pengaduanmasyarakatditindaklanjuti
% 10 10 10 10 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 17
Tabel 2.3INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2010-2014
No. OutcomeIndikatorOutput
SatuanTarget
2010 2011 2012 2013 2014
1.
Persentasepemahaman dankepedulian atasPermasalahan Korupsi
Laporan HasilSosialisasiProgram AntiKorupsi
Laporan 247 169 259 346 341
2.
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yangmengimplementasikan Fraud Control Plan(FCP)
Laporan HasilBimtek/Asistensi/Implementasi FCP
Laporan 110 109 103 142 141
3.
IPP/IPD/BUMN/BUMD yangmembuat/mengoreksikebijakan
Laporan HasilKajianPengawasan
Laporan 55 35 29 26 26
4.
Persentaseterselesaikannyakasus HKP, Klaim danPenyesuaian Harga
Laporan Hasilaudit. Investigatifatas HKP,PenyesuaianHarga dan Klaim
Laporan 176 190 153 146 159
5.
PersentasePenyerahan kasuspada Instansi PenegakHukum
Laporan HasilAudit Investigatif,PKKN, PKA ataspermintaaninstansi penyidik
Laporan 1.134 1.389 1.618 1.673 1.735
6.
Hasil Audit Investigatifyang ditindaklanjutioleh InstansiBerwenang
Laporan HasilAudit Investigatifatas permintaaninstansi lainnya
Laporan 51 23 9 122 126
7.
Persentase TelaahanTerhadap LaporanPenugasan Investigasiyang memenuhistandar
Laporan hasilPeer Reviu atasLaporanPenugasanInvestigasi
Laporan 65 36 906 24 30
8.
Reviu terhadaplaporan danpengaduanmasyarakatditindaklanjuti
Laporan HasilReviu laporan danpengaduanmasyarakat
Laporan 15 15 138 4 93
9.Persentase masukanyang diresponPresiden
Laporan HasilPengawasan atasPermintaanPresiden
Laporan 2 2 4 1 -
Total 1.855 1.968 3.219 2.484 2.651
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 18
Pada Tahun 2012 target laporan hasi peer reviu atas laporan penugasan
investigasi ditetapkan berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterima dari
Perwakilan BPKP. Sedangkan target laporan hasil reviu laporan dan pengaduan
masyarakat ditetapkan berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima
oleh Deputi Bidang Investigasi. Target laporan hasil reviu laporan dan pengaduan
masyarakat pada tahun 2014 merupakan jumlah pengaduan masyarakat yang
diterima oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP.
6. Program dan Kegiatan
Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan outcome meningkatnya kualitas
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP terkait kegiatan investigasi dan kegiatan teknis sebagai berikut:
1) Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada Kementrian/ Lembaga.
2) Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada BUMN/BUMD.
3) Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Program dan kegiatan tersebut dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Keberhasilan
program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan
diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Investigasi mempunyai tujuan:
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan danmemudahkan pengungkapan kasus yang merugikan
keuangan negara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 19
dengan indikator hasil (outcome) sebagai berikut:
1) Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi.
2) IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud
Control Plan (FCP).
3) IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan.
4) Persentase terselesaikannya kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan
(HKP), klaim, dan Penyesuaian Harga.
5) Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum.
6) Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang.
7) Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigatif yang
memenuhi standar.
8) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.
9) Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.
Dokumen ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan
anggaran.
Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2010-2014 dijabarkan setiap tahun ke
dalam Rencana Kinerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan target program
yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja dikaitkan dengan Kebijakan Pengawasan
dijabarkan ke dalam usulan PKP2T (Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan
Tahunan) dan PKAU (Program Kerja Administrasi Umum). Usulan-usulan PKP2T dan
PKAU yang mendapat alokasi anggaran selanjutnya digabungkan menjadi suatu Rencana
Kerja Tahunan (RKT). Target dari indikator kinerja program masing-masing program
ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-
masing indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang
dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 20
keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil
program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Penetapan
Kinerja (Tapkin).
Dalam dokumen Penetapan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2014
ditetapkan program dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rincian Program berikut
indikator kinerja, satuan, dan target dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kualitas 1LKPP, 90% LKKL, dan 90%LKPD
Outcome 70%
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Output -
Laporan Hasil Pengawasan atas permintaanPresiden
Meningkatkan Kesadarandan Keterlibatan K/L,Pemda, BUMN/BUMDdalam Upaya Pencegahandan Pemberantasan Korupsimenjadi 80%
Outcome 80%
Pemahaman dan kepedulian atas permasalahankorupsi
Output 342 Laporan
Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Outcome 15 Instansi
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yangmengimplementasikan FCP
Output 141 Laporan
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP
Outcome
IPP/IPD/BUMN/BUMD yangmembuat/mengoreksi kebijakan 5 Instansi
Output 26 Laporan
Laporan Hasil Kajian Pengawasan
Outcome 84%
Persentase terselesaikannya kasus HKP, eskalasi,dan klaim
Output 159 Laporan
Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi,dan Klaim
Outcome 85%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 21
Persentase penyerahan kasus kepada InstansiPenegak Hukum
Output 1.735 Laporan
Laporan Hasil Audit Investigasi, PenghitunganKerugian Keuangan Negara, dan PemberianKeterangan Ahli
Outcome 50%
Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti olehInstansi Berwenang
Output 126 Laporan
Laporan Hasil Audit Investigasi atas permintaanInstansi Lainnya
Outcome 90%
Persentase telaahan terhadap laporan penugasaninvestigasi yang memenuhi standar
Output 30 Laporan
Laporan Hasil Peer Review atas LaporanPenugasan Investigasi
Outcome 10%
Reviu terhadap laporan dan pengaduanmasyarakat
Output 93 Laporan
Laporan Hasil Reviu terhadap laporan danpengaduan masyarakat
Jumlah Anggaran Kegiatan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan InternAkuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP 5.159.600.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 22
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi
Bidang Investigasi dalam tahun anggaran 2014 yang ditujukan untuk
memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut
disajikan akuntabilitas Deputi Bidang Investigasi dari aspek keuangan, Sumber Daya
Manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup
penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang
telah ditetapkan.
A. Capaian Kinerja
Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran ditetapkan indikator kinerja sebagai
dasar penilaian capaian sasaran. Indikator tersebut ditetapkan berdasarkan input dan
output dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut.
Input dari setiap kegiatan meliputi satuan Sumber Daya Manusia dan Dana yang
digunakan, sedangkan output diukur dengan satuan jumlah kegiatan, laporan dan obyek
yang dihasilkan. Outcome diukur berdasarkan manfaat hasil output dari satu atau
beberapa kegiatan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai.
Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2014, Deputi Bidang Investigasi
merencanakan pencapaian 1 (satu) program utama melalui 8 (delapan) indikator
outcome. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang Investigasi dari 8
(delapan) indikator outcome mencapai 101,08% sebagaimana diikhtisarkan dalam tabel
3.1.
A
BAB III
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 23
Rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1Capaian Kinerja Outcome Tahun 2014
No. Uraian Satuan TargetRealisasi Capaian
Tahun2014(%)
Tahun2013
Tahun2014
1.Persentase pemahaman dankepedulian atas permasalahankorupsi
% 80 96,15 86,50 108,13
2.IPP/IPD/BUMN/BUMD berisikofraud yang mengimplementasikanFCP
Instansi 14 13 17 120,00
3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yangmembuat/mengoreksi kebijakan
Instansi 5 6 6 120,00
4. Persentase terselesaikannya kasusHKP, klaim dan ekskalasi
% 84 92,45 84,21 100,25
5. Persentase penyerahan kasuskepada instansi penegak hukum
% 85 96,78 99,50 117,06
6.Hasil Audit Investigatif yangditindaklanjuti oleh InstansiBerwenang
% 50 17,47 21,34 42,68
7.Persentase telaahan terhadaplaporan penugasan investigasi yangmemenuhi standar
% 90 94,41 97,15 107,95
8.Reviu terhadap laporan danpengaduan masyarakatditindaklanjuti
% 10 10,20 9,26 92,59
Rata-Rata Capaian Kinerja 101,08
Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 sebesar 101,08% turun sebesar 4,01%
dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2013 sebesar 105,09%.
Perkembangan capaian IKU tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada tabel
dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 24
Tabel 3.2Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010 s.d 2014
No. Uraian SatuanCapaian Outcome (%)
2010 2011 2012 2013 2014
1.Persentase pemahaman dankepedulian atas permasalahankorupsi
% 139,03 130,93 127,73 124,87 108,13
2.IPP/IPD/BUMN/BUMDberisiko fraud yangmengimplementasikan FCP
Instansi 110,00 118,18 100,00 100,00 120,00
3.IPP/IPD/BUMN/BUMD yangmembuat/mengoreksikebijakan
Instansi 110,00 100,00 133,33 100,00 120,00
4. Persentase terselesaikannyakasus HKP, klaim dan ekskalasi
% 122,40 106,07 119,05 110,06 100,25
5.Persentase penyerahan kasuskepada instansi penegakhukum
% 106,31 98,15 115,25 113,86 117,06
6.Hasil Audit Investigatif yangditindaklanjuti oleh InstansiBerwenang
% 150,00 86,32 133,20 43,68 42,68
7.Persentase telaahan terhadaplaporan penugasan investigasiyang memenuhi standar
% 108,90 118,85 114,56 108,52 107,95
8.Reviu terhadap laporan danpengaduan masyarakatditindaklanjuti
% 137,90 241,00 93,80 102,00 92,60
9. Persentase masukan yangdirespon Presiden
% 142,86 142,86 107,14 142,86 0
Rata-Rata Capaian Kinerja 125,27 126,93 116,01 105,09 101,08
Rata-rata capaian outcome tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menurun
tetapi selalu melampaui 100%.
Indikator kinerja outcome tahun 2014 dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP, dengan indikator
kinerja output sebagaimana terdapat pada tabel 3.3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 25
Tabel 3.3Capaian Kinerja Output Tahun 2014
No. Uraian SatuanTargetTahun2014
Realisasi CapaianTahun
2014 (%)Tahun2013
Tahun2014
1. Laporan Hasil SosialisasiProgram Anti Korupsi Laporan 144 236 164 113,89
2.Laporan HasilBimtek/Asistensi/Evaluasi atasImplementasi FCP
Laporan 3 4 6 120,00
3. Laporan Hasil KajianPengawasan Laporan 1 1 8 120,00
4.
Laporan Hasil AuditInvestigatif Hambatankelancaran pembangunan,Penyesuaian Harga, dan Klaim
Laporan 16 16 21 120,00
5.
Laporan hasil AuditInvestigatif, PenghitunganKerugian Keuangan Negara,dan Pemberian KeteranganAhli
Laporan 113 115 160 120,00
6. Hasil Audit Investigatif ataspermintaan Instansi Lain Laporan 3 2 7 120,00
7.Laporan Hasil Peer Reviu atasLaporan PenugasanInvestigasi
Laporan 30 17 30 100,00
8. Laporan Hasil Reviu atasPengaduan Masyarakat Laporan 24 5 20 83,33
9. Laporan Hasil Pengawasanatas Permintaan Presiden Laporan - 1 - -
Jumlah 334 397 416 112,15
B. Analisis Capaian Kinerja
Tujuan Strategis 1
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara.
Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 26
Tujuan ini dicapai melalui penugasan pengawasan atas permintaan Presiden.
Outcome yang diharapkan adalah persentase masukan yang dimanfaatkan
Presiden.
Latar belakang dilaksanakannya penugasan pengawasan atas permintaan
Presiden adalah adanya perubahan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan
reformasi total tata pemerintahan menuju good governance dan clean goverment.
Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi merespon tuntutan
stakeholders khususnya Presiden dengan memberi masukan atas kasus hukum
pejabat publik dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Presiden. Pada
tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi tidak melaksanakan penugasan pengawasan
atas permintaan Presiden. Target dan realisasi persentase masukan yang
dimanfaatkan Presiden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.
Tabel 3.4Target dan Realisasi IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Tahun 2010 s.d 2013
No. TahunLaporan Hasil Pengawasan atas Permintaan
Presiden
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 70,00 100,00 142,86
2. 2011 70,00 100,00 142,86
3. 2012 70,00 75,00 107,14
4. 2013 70,00 100,00 142,86
Grafik 3.1Target dan Realisasi IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Tahun 2010 s.d 2013
2010 2011 2012 2013TARGET 70,00 70,00 70,00 70,00REALISASI 100,00 100,00 75,00 100,00
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 27
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
selalu melampaui target yang telah ditetapkan.
Grafik 3.2Capaian IKU Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Tahun 2010 s.d 2013
Dari grafik tersebut terlihat capaian outcome tahun 2010 sampai dengan tahun
2013 cenderung stabil. Pada tahun 2012 capaian outcome rendah dibandingkan dengan
tahun 2010, 2011, dan 2013 tetapi realisasi outcome diatas 100%.
Realisasi outcome tersebut didukung kegiatan pengawasan atas permintaan
Presiden. Target dan realisasi penugasan pengawasan atas permintaan Presiden dari
tahun 2010 s.d 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5Target dan Realisasi output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden
Tahun 2010 s.d 2013
No. TahunLaporan Hasil Pengawasan atas Permintaan
Presiden
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 2 2 100
2. 2011 2 2 100
3. 2012 4 3 75
4. 2013 1 1 100
Penugasan pengawasan atas permintaan Presiden yang dilaksanakan oleh
Deputi Bidang Investigasi diantaranya adalah Melakukan Stock Opname Paket LPG
2010 2011 2012 2013Capaian 142,86 142,86 107,14 142,86
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 28
Tabung 3 kg di Gudang PT Pertamina Regional II dan Regional IV, Pemeriksaan dan
Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara a.n terdakwa Suwir Laut alias Liu Che
Sui (Tax Manager Asian Agri Group), dan Uji petik pendistribusian paket perdana LPG 3
kg.
Tujuan Strategis 2
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan
kasus yang merugikan keuangan negara.
Sasaran Strategis
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tetapkan untuk menilai capaian sasaran
strategis ini adalah:
1. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi.
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP.
3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan.
4. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan penyesuaian harga.
5. Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum.
6. Hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang.
7. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang
memenuhi standar.
8. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.
Uraian masing-masing capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
Dalam rangka pencapaian tujuan meningkatkan pemahaman mengenai
praktek-praktek penyelenggaraan good governance, Deputi Bidang Investigasi
menetapkan suatu sasaran berupa peningkatan pemahaman publik terhadap
permasalahan korupsi. Penetapan sasaran tersebut, diharapkan akan meningkatkan
kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Indikator outcome berupa persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi ditetapkan untuk mengukur tingkat pemahaman publik atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 29
permasalahan korupsi. Tingkat pemahaman publik atas permasalahan korupsi
tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat pemahaman dan tingkat kepedulian
peserta sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK). Pada tahun 2014 indikator kinerja
outcome ditetapkan sebesar 80%. Capaian outcome diukur dari rata-rata tingkat
pemahaman dan tingkat kepedulian dari peserta SosPAK terhadap permasalahan
korupsi. Pada tahun 2014 tingkat pemahaman peserta sebesar 5,18 atau 86,33% dari
skala 6 dan tingkat kepedulian sebesar 5,20 atau 86,67% dari skala 6. Realisasi
persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi adalah rata-rata
dari 86,33% ditambah 86,67% yaitu sebesar 86,50% atau mencapai 108,13% dari
target 80%.
Faktor pendukung tercapainya outcome adalah adanya kerjasama yang baik
antara BPKP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Instansi Lain sebagai
narasumber kegiatan SosPAK, serta perguruan tinggi yang menginginkan mencetak
akademisi-akademisi cerdas yang berbudi luhur yang ikut berperan aktif dalam usaha
pemberantasan korupsi.
Realisasi sebesar 86,50% mengalami penurunan sebesar 9,65% dari realisasi
tahun 2013 sebesar 96,15%. Capaian sebesar 108,13% lebih rendah sebesar 16,74%
dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 124,87%.
Keberhasilan indikator persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi dalam periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan cara
membandingkan capaian akhir periode Renstra 2010-2014 dengan capaian pada
akhir periode Renstra sebelumnya atau membandingkan capaian tahun 2014 dengan
capaian 2009. Capaian pada tahun 2014 sebesar 108,13% dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2009 sebesar 129,26% mengalami penurunan, namun nilai
capaian tersebut masih diatas 100%.
Target dan realisasi persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi dari tahun 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 30
Tabel 3.6Target dan Realisasi IKU Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas
Permasalah KorupsiTahun 2010-2014
No. Tahun Persentase Pemahaman dan Kepedulian atasPermasalahan Korupsi
Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)
1. 2010 70,00 97,32 139,03
2. 2011 73,00 95,58 130,93
3. 2012 75,00 95,80 127,73
4. 2013 77,00 96,15 124,87
5. 2014 80,00 86,50 108,13
Target dan realisasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan
dengan grafik berikut:
Grafik 3.3Target dan Realisasi IKU Persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsiTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 realisasi IKU selalu melampaui target yang telah ditetapkan.
Perkembangan capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terlihat
pada grafik berikut:
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 70,00 73,00 75,00 77,00 80,00REALISASI 97,32 95,58 95,80 96,15 86,50
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 31
Grafik 3.4Perkembangan Capaian IKU Persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsiTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
menurun dari tahun ke tahun tetapi selalu melebihi target yang telah ditetapkan.
Capaian outcome tahun 2014 sebesar 108,13% menyerap dana sebesar
Rp1.011.132.000,00 atau 49,66% dari anggaran sebesar Rp2.035.994.000,00 dan
menggunakan SDM sebesar 1.972 OH atau 68,19% dari target sebesar 2.892 OH.
Dilihat dari sisi penggunaan dana dan OH, pencapaian outcome tersebut dapat
dikatakan efisien karena penggunaan dana 49,66% dan OH sebesar 68,19% lebih
rendah dibandingkan dengan capaian outcome sebesar 108,13%.
Capaian outcome persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan
korupsi didukung oleh kegiatan dibawah ini:
Tabel 3.7Target dan Realisasi output Laporan Hasil Sosialisasi Program Anti Korupsi
Tahun 2014
NO URAIANOUTPUT
TARGET REALISASI %
1. Sosialisasi Program AntiKorupsi (SosPAK) 35 35 100,00
2. Forum Investigasi 35 35 100,00
3. Koordinasi Hasil Pengawasn 134 133 99,25
4. Penyamaan Persepsi 95 114 120
5. Pembinaan/Quality Assurance 43 45 104,65
JUMLAH 342 362 105,85
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 139,03 130,93 127,73 124,87 108,13
0,0020,0040,0060,0080,00
100,00120,00140,00160,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 32
Uraian masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal
6, Ayat 1 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan. Dengan demikian, Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Negara bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya
korupsi pada pengelolaan keuangan Negara.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor
internal pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai
tugas untuk menjaga agar keuangan negara terselamatkan dari bahaya laten
korupsi dengan mengembangkan strategi pemberantasan korupsi melalui
pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif.
Strategi preventif merupakan upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan dengan cara mencegah terjadinya korupsi. Strategi investigatif
dilakukan untuk mendeteksi kejadian korupsi atau dilakukan setelah tindakan
korupsi terjadi. Sedangkan, strategi pre-emtif/edukatif merupakan strategi
yang bertujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam
memerangi korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga
masyarakat mengetahui, memahami, dan peduli terhadap tindakan
penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi.
Strategi edukatif dilandasi suatu pemikiran bahwa kejadian korupsi
dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dipengaruhi, dihambat,
dicegah, dan diketahui oleh individu di luar organisasi (anggota masyarakat).
Oleh karena itu, kepedulian individu/publik (public awareness) perlu
ditingkatkan agar dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Melalui strategi edukatif ini, BPKP
khususnya Deputi Bidang Investigasi mengajak masyarakat untuk bersama-
sama memerangi korupsi, yaitu mengajak untuk tidak menjadi pelaku korupsi,
mengajak agar terhindar dari korban pelaku korupsi, maupun mengajak untuk
berpartisipasi mencegah dan mendeteksi korupsi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 33
Implementasi strategi edukatif ini, melalui Sosialisasi Program Anti
Korupsi (SosPAK). SosPAK dilakukan setiap tahun melalui kerjasama antara
Deputi Bidang Investigasi dengan Perwakilan BPKP. Peserta Sosialisasi Program
Anti Korupsi dibagi berdasarkan kelompok sasaran (focus group) yang
ditetapkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP.
Kriteria pemilihan focus group sebagai berikut:
1) Sebagai individu tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara;
2) Jumlah anggotanya relatif besar dan tersebar di Indonesia;
3) Relatif terorganisasi;
4) Memiliki peran prospektif;
5) Memiliki pengaruh di masyarakat;
6) Memiliki latar belakang pendidikan relatif tinggi.
Setelah kegiatan pemilihan focus group sebagai target sosialisasi dan
penyusunan bahan sosialisasi kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi
secara langsung maupun tidak langsung.
Focus group sosialisasi pada tahun 2014 adalah calon penerima
Bansos/Hibah, mahasiwa baru, pelajar, kepala sekolah, bendaharawan, dan
budayawan. Jumlah peserta mahasiswa baru sangat tinggi yaitu 21.637 orang.
Hal ini terjadi karena sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan
orientasi mahasiswa baru di kampus. SosPAK kepada pelajar dan mahasiswa
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar dan mahasiswa
mengenai hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar para pelajar
dan mahasiswa baru tersebut berperan aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.
Realisasi focus group yang mengikuti SosPAK tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 34
Tabel 3.8Focus Group Sosialisasi Program Anti Korupsi
Tahun 2014
No Focus GroupJumlah
KegiatanJumlah Peserta
(orang)
1. Pelajar 25 5.191
2. Mahasiswa 24 21.637
Jumlah 49 26.828
Selain kedua focus group yang sudah ditetapkan tersebut, terdapat
perwakilan BPKP yang melaksanakan sosialisasi atas permintaan masyarakat
dengan tambahan focus group atau focus group yang berbeda, yaitu focus
group aparatur pemerintah dan penyalur/penerima dana Bansos/Hibah,
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.9Focus Group Sosialisasi Program Anti Korupsi
Tahun 2014
No Focus GroupJumlah
KegiatanJumlah Peserta
(orang)
1. Aparatur pemerintah 2 420
2. Penyalur/penerima danaBansos/Hibah 1 58
Jumlah 3 478
Narasumber SosPAK tahun 2014 berasal dari internal BPKP, yaitu
perwakilan BPKP dan Deputi Bidang Investigasi BPKP dan eksternal yaitu
kampus, kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Materi Sosialisasi Program Anti Korupsi tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
1) Materi Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk focus group pelajar dan
mahasiswa bertema “Peran Pelajar/Mahasiswa dalam Memerangi
Korupsi”.
2) Materi tersebut membahas mengenai:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 35
a. Latar Belakang pemilihan focus group calon penerima bansos/
hibah
b. Definisi korupsi
c. Bentuk-bentuk korupsi
d. Penyebab korupsi
e. Dampak terjadinya korupsi
f. Peta area rawan terjadinya korupsi bansos/ hibah
g. Upaya pemberantasan korupsi
h. Peran mahasiswa dalam memerangi korupsi
Target indikator outcome persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi tahun 2014 adalah sebesar 80%. Hal tersebut berarti
dari hasil kegiatan SosPAK tahun 2014 diharapkan sekurang-kurangnya 80%
dari peserta sosialisasi mempunyai pemahaman dan kepedulian terhadap
permasalahan korupsi. Rata-rata skor pemahaman dan kepedulian terhadap
pemberantasan korupsi berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Peserta Sosialisasi Program Anti Korupsi
Tahun 2014
No Perwakilan BPKP Pemahaman Kepedulian Pemahaman Kepedulian
1 Aceh 4,82 5,15 Baik Sangat Baik
2 Sumatera Utara 5,55 5,34 Sangat Baik Sangat Baik
3 Riau 5,31 5,25 Sangat Baik Sangat Baik
4 Sumatera Barat 5,32 5,32 Sangat Baik Sangat Baik
5 Jambi 3,07 4,84 Sedang/Cukup Baik
6 Bengkulu 5,28 4,98 Sangat Baik Baik
7 Lampung 5,24 5,09 Sangat Baik Sangat Baik
8 Sumatera Selatan 5,29 5,28 Sangat Baik Sangat Baik
9 DKI Jakarta 5,51 5,24 Sangat Baik Sangat Baik
10 Banten 5,48 5,35 Sangat Baik Sangat Baik
11 Jawa Barat 5,43 5,17 Sangat Baik Sangat Baik
12 Jawa Tengah 5,66 5,47 Sangat Baik Sangat Baik
13 DI. Yogyakarta 5,41 5,60 Sangat Baik Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 36
No Perwakilan BPKP Pemahaman Kepedulian Pemahaman Kepedulian
14 Jawa Timur 5,41 5,25 Sangat Baik Sangat Baik
15 Bali 5,36 5,33 Sangat Baik Sangat Baik
16 NTT 5,27 5,21 Sangat Baik Sangat Baik
17 Kalimantan Barat 5,42 5,29 Sangat Baik Sangat Baik
18 Kalimantan Selatan 5,30 5,18 Sangat Baik Sangat Baik
19 Kalimantan Timur 5,32 5,04 Sangat Baik Sangat Baik
20 Kalimantan tengah 4,63 4,79 Baik Baik
21 Sulawesi Utara 4,78 5,11 Baik Sangat Baik
22 Sulawesi Tengah 5,02 5,23 Sangat Baik Sangat Baik
23 Sulawesi Tenggara 5,65 5,38 Sangat Baik Sangat Baik
24 Sulawesi Selatan 5,45 5,39 Sangat Baik Sangat Baik
25 Sulawesi Barat 4,97 5,04 Baik Sangat Baik
26 Maluku 4,99 5,24 Baik Sangat Baik
27 Papua 5,02 5,23 Sangat Baik Sangat Baik
28 Gorontalo 4,80 4,87 Baik Baik
29 Papua Barat 4,26 4,30 Baik Baik
30 NTB 5,07 5,20 Sangat Baik Sangat Baik
31 Kepulauan Riau 5,34 5,21 Sangat Baik Sangat Baik
32 Maluku Utara 4,91 5,08 Baik Sangat Baik
Rata-rata 5,18 5,20 Sangat Baik Sangat Baik
Capaian indikator pemahaman berada pada kisaran 3,07 hingga 5,66
dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 5,18 (sangat baik). Capaian
tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masing-masing wilayah setelah
diadakan sosialisasi adalah tergolong sangat baik. Capaian indikator kepedulian
berada pada kisaran 4,3 hingga 5,60 dengan capaian rata-rata keseluruhan
adalah 5,20 (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman
mempunyai korelasi positif dengan tingkat kepedulian, yaitu semakin
seseorang memahami korupsi, maka semakin peduli terhadap upaya
pemberantasan korupsi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 37
Gambar 3.1SosPAK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) diikuti oleh 5.000 peserta
b. Forum Investigasi/Rapat Kerja (Raker) Bidang Investigasi
Pada tahun 2014 Raker Bidang Investigasi dilaksanakan sebanyak 2
(dua) kali. Raker Bidang Investigasi yang pertama dilaksanakan tanggal 7 s.d 9
Mei 2014 di Hotel Savoy Homan, Bandung. Tema Raker adalah “Bersama Kita
Bisa....! Meningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Kualitas Hasil Penugasan
Keinvestigasian”. Raker diikuti oleh Kepala dan Koordinator Bidang Investigasi
seluruh Perwakilan BPKP, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di
Lingkungan Deputi Bidang Investigasi.
Tujuan dilaksanakannya Raker adalah:
a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan
kegiatan di bidang keinvestigasian, serta mendapatkan masukan dari
para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum, sehingga dapat
mengurangi risiko yang mungkin timbul dari penugasan
keinvestigasian.
b. Memberikan pembekalan dan pemahaman penanganan kasus-kasus
gugatan/tuntutan terhadap BPKP.
Materi yang dibahas pada Raker adalah:
a. Penugasan Bidang Investigasi
b. Landasan Pelaksanaan Kegiatan FCP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 38
c. STRANAS PPKJP 2012-2025 dan STRANAS PPKJM 2012-2014
d. Aksi Korporasi
e. Ultimatum dan Primium Remedium
Raker Bidang Investigasi kedua dilaksanakan tanggal 6 s.d 7 November
2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Raker tersebut mengambil tema
“Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka Meningkatkan
Profesionalisme dan Integritas Auditor Investigasi”. Raker diikuti oleh Kepala
dan Koordinator Bidang Investigasi seluruh Perwakilan BPKP, Pejabat Struktural
dan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Pada
raker ini Tumpak Hatorangan Panggabean (Pimpinan KPK Periode 2004 s.d
2007) memberikan pembekalan terkait penugasan investigasi yang
dilaksanakan oleh BPKP. Raker ini juga membahas Pedoman Penugasan Bidang
Investigasi (PPBI), Renstra Tahun 2015-2019, dan Fraud Control Plan (FCP).
Gambar 3.2Tumpak Hatorangan Panggabean pada Raker Bidang Investigasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 39
Gambar 3.3Pengarahan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada Raker Bidang Investigasi
c. Penyamaan Persepsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan
Salah satu tahapan dalam penugasan bidang investigasi adalah kegiatan
penyamaan persepsi atas kasus yang ditangani. Kegiatan tersebut dimaksudkan
untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas kasus yang sedang ditangani
dan untuk meningkatkan mutu audit investigatif. Dalam pelaksanaan kegiatan
ini, Deputi Bidang Investigasi dapat melibatkan Biro Hukum BPKP sebagai
narasumber di bidang hukum untuk memberikan masukan atas kasus yang
sedang ditangani.
Pada tahun 2014 telah dilakasanakan kegiatan penyamaan persepsi
sebanyak 114 kali atau 120% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 95
kali.
Kegiatan penyamaan persepsi yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP
dilaporkan kepada Deputi Bidang Investigasi setiap triwulan dalam Laporan
Koordinasi Hasil Pengawasan.
d. Pembinaan/Quality Assurance
Pelaksanaan pembinaan/Quality Assurance, dilaksanakan oleh Deputi
Bidang Investigasi selaku rendal atas pelaksanaan penugasan bidang investigasi
di Perwakilan BPKP. Selama tahun 2014, telah dilaksanakan pembinaan/Quality
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 40
Assurance sebanyak 45 penugasan atau mencapai 104,65% dari target yang
telah ditetapkan sebanyak 43 kali.
Gambar 3.4Pembinaan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi di
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control
Plan (FCP)
Pencegahan korupsi meliputi dua langkah fundamental, pertama adalah
penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan yang kedua adalah
pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan
risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Korupsi tidak akan terjadi
apabila tidak ada kesempatan, oleh karena itu organisasi dapat menghilangkan atau
mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah berikut:
1) Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi.
2) Mengimplementasikan pengendalian pencegahan dan pendeteksian.
3) Menciptakan pemantauan secara luas melalui peran serta pegawai,
pelanggan dan masyarakat.
4) Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar
investigasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 41
Dalam mengelola organisasi, hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi
seperti tersebut di atas dikenal dengan Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan
(FCP). FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur,
dan terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan
pendeteksian, jumlah, serta frekuensi kemungkinan terjadinya korupsi/kecurangan
yang ditandai dengan eksistensi dan implementasi beberapa atribut dalam kerangka
upaya mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.
Terkait dengan FCP, BPKP melaksanakan penugasan:
1) Sosialisasi FCP, adalah kegiatan penyebaran informasi FCP oleh tim kerja
FCP kepada organisasi atau pihak lain yang berkepentingan.
2) Diagnostic Assesment (DA) FCP, dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi
yang bertujuan untuk menentukan eksistensi dan implementasi FCP yang
dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencegah
dan mendeteksi fraud.
3) Bimbingan teknis FCP, meliputi transfer pengetahuan mengenai FCP dan
membantu penyusunan pedoman praktis FCP.
4) Evaluasi atas Implementasi FCP, bertujuan untuk menilai sejauh mana
organisasi telah mengembangkan dan mengimplementasikan FCP dan apa
hambatannya.
5) Monitoring dan Tindak Lanjut FCP, dilakukan terhadap setiap tahapan FCP
yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk mengkaji
apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi
masalah yang muncul agar dapat diatasi, mengetahui kaitan antara kegiatan
implementasi FCP dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
Untuk mengukur manfaat pengawasan Deputi Bidang Investigasi yang
bersifat pencegahan, maka ditetapkan indikator kinerja IPP/IPD/BUMN/BUMD
berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP. Capaian indikator ini diukur dari
jumlah instansi yang telah menerapkan FCP. Pada tahun 2014 Deputi Bidang
Investigasi dan Perwakilan BPKP Bidang Investigasi melaksanakan penugasan FCP
sebanyak 120 kegiatan yang terdiri dari sosialisasi FCP, diagnostic assesment FCP,
bimbingan teknis FCP, dan evaluasi atas implementasi FCP. IPP/IPD/BUMN/BUMD
yang mengimplementasikan FCP sebanyak 17 instansi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 42
Realisasi outcome tahun 2014 sebanyak 17 instansi atau mencapai 120% dari
target sebanyak 14 instansi. Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah
Deputi Bidang Investigasi terus melakukan pendekatan ke Instansi Pemerintah
maupun BUMN/BUMD dengan melakukan sosialisasi FCP. Untuk Instansi Pemerintah
atau BUMN/BUMD yang telah melakukan sosialisasi disarankan untuk melakukan
diagnostic assesment FCP dan megimplementasikan FCP. Deputi Bidang Investigasi
juga selalu menekankan dan menyampaikan kepada instansi bahwa korupsi perlu
dicegah dan ditangkal sebelum terjadi agar tidak menimbulkan kerugian keuangan
negara dan akibat negatif lain bagi keuangan/perekonomian negara.
Realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP tahun 2014
sebanyak 17 instansi mengalami peningkatan sebanyak 4 instansi dibandingkan
dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 13 instansi. Capaian outcome tahun 2014
sebesar 120% meningkat 20% dibandingkan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
Realisasi outcome akhir periode Renstra 2010-2014 sebanyak 14 instansi
apabila dibandingkan dengan capaian outcome pada akhir periode Renstra 2005-
2009 sebanyak 10 instansi, maka capaian tersebut naik sebanyak 4 instansi.
Target dan realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.11Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
No. TahunIPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 10 11 110,00
2. 2011 11 13 118,18
3. 2012 12 12 100,00
4. 2013 13 13 100,00
5. 2014 14 17 120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 43
Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.5Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplemantasikan FCP
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 target yang telah ditetapkan selalu tercapai.
Perkembangan capaian outcome dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat
digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.6Perkembangan Capaian IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian IPP/IPD/BUMN/BUMD yang
mengimplementasikan FCP cenderung naik dan selalu melampaiui 100%. FCP
merupakan produk unggulan Deputi Bidang Investigasi, oleh karena itu FCP terus
dikembangkan, diantaranya dengan melakukan revisi Pedoman Bimbingan Teknis
FCP pada tahun 2013.
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 10 11 12 13 14REALISASI 11 13 12 13 17
-2468
1012141618
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 110,00 118,18 100,00 100,00 121,43
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 44
Penugasan bimtek FCP pada tahun 2014 menggunakan SDM sebesar 824 OH
dari target 51 OH dan dana sebesar Rp3.280.000,00 atau 11,01% Rp29.790.000,00.
Realisasi penggunaan SDM sangat tinggi, hal ini terjadi karena pada saat penyusunan
perencanaan penugasan bimtek FCP diutamakan untuk melakukan sosialisasi FCP
yang membutuhkan SDM atau OH tidak terlalu banyak. Pada kenyataannya pada
tahun 2014 instansi yang telah melaksanakan sosialisasi meminta BPKP untuk
melaksanakan penugasan diagnostic assesment dan bimtek FCP. Penugasan tersebut
menggunakan SDM atau OH banyak sehingga realisasi penggunaan SDM sangat
tinggi.
Pada tahun 2014 IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP
sebanyak 17 instansi yaitu:
1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muaro Jambi
2) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Kalimantan Utara
3) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru
4) PDAM Gunung Kidul Yogyakarta
5) Rumah Sakit Umum Kalabahi Nusa Tenggara Timur
6) Dinas Kesehatan Kota Binjai
7) Kantor Imigrasi Kelas II Sorong
8) PDAM Pontianak Kalimantan Barat
9) Kantor Pertanahan Kota Ambon
10) Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
11) BPJS Ketenagakerjaan
12) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
13) Rumah Sakit Umum Daerah DR Doris Sylvanus Palangkaraya
14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar
15) PDAM Binangun Kulon Progo
16) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi
17) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 45
3. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan
Sebagai implementasi dari strategi pemberantasan KKN, khususnya dalam
rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Deputi Bidang Investigasi berupaya
berperan mengurangi kesempatan kejadian korupsi dengan cara membuat
masukan/usulan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang
berpotensi menjadi penyebab terjadinya KKN. Hal ini menjadi pertimbangan Deputi
Bidang Investigasi menetapkan indikator IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/
mengoreksi kebijakan. Keberhasilan pencapaian indikator ini diukur dari jumlah
instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan atas usulan penyempurnaan terhadap
kelemahan peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab
terjadinya KKN.
Pada tahun 2014 instansi yang membuat/ mengoreksi kebijakan sesuai
dengan saran yang diberikan sebanyak 6 instansi atau atau 120% dari target
sebanyak 5 instansi. Faktor yang mendukung tercapainya outcome, apabila dalam
pelaksanaan penugasan bidang investigasi ditemukan adanya peraturan perundang-
undangan yang berindikasi KKN, Deputi Bidang Investigasi menindaklanjuti dengan
melakukan kajian atas peraturan tersebut dan memberikan masukan atau saran
perbaikan kepada IPP/IPD atau BUMN/BUMD yang membuat peraturan.
Realisasi outcome tahun 2014 sebanyak 6 instansi yang membuat/mengoreksi
kebijakan sama dengan realisasi outcome tahun 2013. Capaian outcome tahun 2014
sebesar 120% naik 20% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
Keberhasilan kinerja IKU dalam satu periode Renstra dinilai dengan cara
membandingkan capaian akhir periode Renstra 2010-2014 dengan capaian akhir
periode sebelumnya. Capaian tahun 2014 sebesar 120% naik 70% dibandingkan
dengan capaian tahun 2009 sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang
menindaklanjuti hasil kajian pengawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Investigasi terus meningkat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 46
Target dan realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan
dari tahun 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12Target dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi
KebijakanTahun 2010-2014
No. TahunIPP/IPD/BUMN/BUMD yang
membuat/mengoreksi kebijakan
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 10 11 110,00
2. 2011 8 8 100,00
3. 2012 6 8 133,33
4. 2013 6 6 100,00
5. 2014 5 6 120,00
Target dan realisasi IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan
selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat digambarkan dengan grafik
berikut:
Grafik 3.7Target Dan Realisasi IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi
KebijakanTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2010 sampai dengan 2014
target yang ditetapkan selalu terealisasi.
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 10 8 6 6 5REALISASI 11 8 8 6 6
-
2
4
6
8
10
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 47
Perkembangan capaian tersebut dapat digambarkan dengan grafik dibawah ini:
Grafik 3.8Perkembangan Capaian IKU IPP/IPD/BUMN/BUMD Yang Membuat/Mengoreksi
KebijakanTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKU dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 sama dengan atau melampaui 100%.
Capaian outcome tahun 2014 didukung SDM sebanyak 465 OH atau 620% dari
target 75 OH. Sedangkan dana yang digunakan adalah sebesar Rp122.331.000,00
atau Rp122.331.000,00 atau 517,26% dari anggaran sebesar Rp23.650.00,00.
Penggunaan SDM dan dana sangat tinggi dibandingkan dengan target OH dan
anggaran. Hal ini akan menjadi perhatian dalam menetapkan target OH dan
anggaran pada tahun yang akan datang.
Instansi yang membuat/mengoreksi kebijakan atas masukan/saran yang
disampaikan oleh Deputi Bidang Investigasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan
2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4) Pemerintah Kotamadya Ambon
5) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
6) Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 110,00 100,00 133,33 100,00 120,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 48
4. Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan Eskalasi
Proses pembangunan seringkali terhambat dan tidak terlaksana sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini terjadi karena
instansi yang terlibat dalam pembangunan tidak melaksanakan pekerjaan
sebagaimana mestinya. Terkait dengan hal tersebut, BPKP berupaya mengidentifikasi
kejadian Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) serta mengupayakan
penyelesaiannya melalui fungsi intermediasi. BPKP juga berupaya mengidentifikasi
permasalahan yang mempengaruhi eskalasi dan klaim serta mengupayakan
penyamaan persepsi dengan auditan agar hasil audit dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan penyelesaian eskalasi dan klaim oleh auditan. Melalui audit eskalasi
dan klaim, BPKP berperan dalam mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara. Hal tersebut menjadi pertimbangan Deputi Bidang Investigasi
menetapkan IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi.
Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi adalah tingkat
pemanfaatan Laporan Hasil Evaluasi HKP (LHE HKP), Laporan Hasil Audit (LHA) Klaim,
dan Laporan Hasil Audit (LHA) Penyesuaian Harga oleh auditan sebagai dasar
penyelesaian kasus HKP dengan pihak terkait, serta dalam penyelesaian pengelolaan
eskalasi dan klaim. Capaian IKU diukur dari persentase jumlah LHE HKP ditambah
dengan LHA Klaim dan LHA Penyesuaian Harga yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan
dibagi dengan jumlah LHE HKP, ditambah dengan LHA Klaim dan LHA Penyesuaian
Harga yang diterbitkan.
Pada tahun 2014 target IKU Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim,
dan eskalasi ditetapkan sebesar 84% terealisasi 84,21% atau mencapai 100,25%.
Capaian ini diukur dari persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 96
laporan dibagi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 114 laporan
dikalikan 100%. Rincian jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan laporan yang
diterbitkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.13.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 49
Tabel 3.13Laporan Evaluasi HPK, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim
Tahun 2014
No. Uraian Laporan Terbit LaporanDitindaklanjuti
1 Laporan Evaluasi HKP 42 26
2 Laporan Audit PenyesuaianHarga
65 63
3 Laporan Audit Klaim 7 7
Jumlah 114 96
Faktor yang mendukung tercapainya IKU tersebut adalah peran aktif auditan
dalam menyelesaikan hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara.
Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 84,21% turun 8,24% dari realisasi tahun
2013 sebesar 92,45%. Capaian outcome sebesar 100,25% mengalami penurunan
9,81% dari capaian tahun 2013 sebesar 100,06%.
Keberhasilan kinerja IKU selama periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan
membandingkan capaian pada akhir tahun periode Renstra sebelumnya. Capaian
tahun 2014 sebesar 100,25% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2009
sebesar 122,78% menunjukkan adanya penurunan sebesar 22,53%. Namun demikian
capaian selama periode Renstra 2010-2014 masih diatas 100%, hal ini menunjukkan
bahwa penugasan evaluasi HKP, audit penyesuaian harga, dan audit klaim terlaksana
dengan baik dan efektif.
Target dan realisasi IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan
eskalasi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.14.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 50
Tabel 3.14Target dan Realisasi IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, Dan
EskalasiTahun 2010 s.d 2014
No. Tahun Persentase terselesaikannya kasus HKP,Klaim, dan Eskalasi
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 80 95,83 119,79
2. 2011 82 94,90 115,73
3. 2012 84 100,00 119,05
4. 2013 84 92,45 110,06
5. 2014 84 84,21 100,25
Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.9Target dan Realisasi IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, Dan
EskalasiTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas terlihat realisasi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
selalu melebihi target yang telah ditetapkan.
Perkembangan capaian kinerja selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat
dilihat pada grafik berikut:
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 80,00 82,00 84,00 84,00 84,00REALISASI 97,92 86,98 100,00 92,45 84,21
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 51
Grafik 3.10Perkembangan Capaian IKU Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan
EskalasiTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan capaian IKU persentase
terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi dari tahun ke tahun cenderung
menurun tetapi masih diatas 100%.
Capaian outcome pada tahun 2014 sebesar 100,25% menggunakan SDM
sebanyak 1.379 OH atau 67,43% dari rencana 2.045 OH dan menggunakan dana
sebesar Rp404.721.000,00 atau 75,61% dari anggaran sebesar Rp535.290.000,00.
IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan eskalasi dicapai secara
efisien. Hal ini terlihat dari penggunaan OH dan dana yang lebih kecil dibandingkan
dengan capaian IKU sebesar 100,25%.
Tercapaianya IKU persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan
eskalasi pada tahun 2014 didukung kegiatan berikut:
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 122,40 106,07 119,05 110,06 100,25
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 52
Tabel 3.15Target dan Realisasi Penugasan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit
KlaimTahun 2014
No. UraianOUTPUT
Target Realisasi %
1 Evaluasi HKP 50 48 96,00
2 Audit Penyesuaian Harga 74 79 106,76
3 Audit Klaim 31 7 22,58
4 Pemantauan Tindak Lanjut 4 9 225,00
JUMLAH 159 143 89,94
Penugasan Evaluasi HKP yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya:
1) Evaluasi HKP atas penyelesaian masalah Lapter II Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan
2) Evaluasi HKP atas ganti rugi tanah sengketa Rumah Sakit Khusus Daerah
Duren Sawit Jakarta
3) Evaluasi HKP atas perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pekerjaan
pengerukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta TA 2013
Penugasan Audit Penyesuaian Harga yang dilaksanakan pada tahun 2014
diantaranya:
1) Audit Penyelesaian Harga atas pembangunan jembatan Batu Rusa II (Paket
01) Periode 10 Mei 2010 s.d 31 Desember 2012
2) Audit Penyesuaian Harga atas usulan penyesuaian harga satuan dan nilai
kontrak Pekrejaan Pembangunan Gedung DPRD dan Pembangunan Balai
Kota Periode tahun 2010 s.d 2012
3) Audit Penyesuaian Harga atas Paket Peningkatan Struktur Jalan Pasuruan-
Pilang (SRIP) Kontrak Nomor 03-28/15-WP.I/A7786(4834)/03-10 tanggal 30
Maret 2010 periode Maret 2010 s.d Desember 2012
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 53
Penugasan Audit Klaim yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya:
1) Audit atas penghitungan klaim gaji, pensiun, dan honor tertunggak periode
September 2009 s.d April 2012 pada PT Djakarta Lloyd (Persero)
2) Audit Klaim atas kegiatan penanggulangan bencana alam sungai Cipunagara
di Blok Makam Panjang dan Blok Sukamanah Kabupaten Subang pada SNVT
Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Citarum Tahun 2014
5. Persentase Penyerahan Kasus Kepada Instansi Penegak Hukum
Adanya pengaduan masyarakat dan hasil audit reguler APIP yang
menginformasikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada instansi pemerintah,
BUMN, dan BUMD, merupakan informasi awal bagi Aparat Penegak Hukum (APH).
Untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut, APH memerlukan keahlian di bidang
akuntansi dan auditing baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
maupun pemeriksaan perkara TPK di sidang pengadilan. BPKP memiliki SDM yang
mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan auditing ingin berperan aktif dalam
pemberantasan TPK, karena itu permintaan dari APH untuk melaksanakan kegiatan
audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan
pemberian keterangan ahli akan direspon dengan maksimal. Hal tersebut menjadi
pertimbangan Deputi Bidang Investigasi dalam menetapkan IKU persentase
penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum.
IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum ditetapkan
untuk mengukur tingkat penyelesaian penugasan audit investigatif, audit dalam
rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli
atas permintaan APH yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH sesuai
perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2014 ditetapkan target IKU sebesar
85%.
Capaian IKU diukur dari jumlah penyerahan Laporan Hasil Audit Investigatif
(LHAI) ditambah Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara (LHPKKN) dan Laporan Pemberian Keterangan Ahli (LPKA) kepada APH yang
dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 54
dibagi dengan jumlah LHAI ditambah LHPKKN dan LPKA yang diselesaikan dikalikan
100%.
Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 99,50% atau mencapai 117,06%.
Capaian IKU dihitung dari jumlah laporan yang diserahkan ke APH sebanyak 2.205
laporan dibagi dengan jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 2.222 laporan
dikalikan 100%. Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan laporan yang
diterbitkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16Rincian Laporan Terbit dan Laporan diserahkan ke APH
Tahun 2014
No. Jenis LaporanLaporan
Terbit
Laporandiserahkan
ke APH%
1 Laporan Hasil Audit Investigatif 175 164 93,71
2 Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara 748 748 100,00
3 Laporan PemberianKeterangan Ahli 1.293 1.293 100,00
Jumlah 2.222 2.205 99,50
Faktor pendukung tercapaianya IKU sebesar 117,06% adalah adanya komunikasi dan
kerjasama yang baik dengan APH.
Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 99,50% mengalami peningkatan sebesar
2,72% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 96,78%. Capaian sebesar
117,06% turun 3,2% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 113,86%.
Keberhasilan kinerja IKU dalam periode Renstra 2010-2014 dinilai dengan
membandingkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun terakhir periode Renstra
sebelumnya. Capaian IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak
Hukum tahun 2014 sebesar 117,06% tidak dapat dibandingkan dengan capaian
tahun 2009 sebesar 277,70% karena pada periode Renstra sebelumnya capaian
diukur dari persentase peningkatan jumlah penyerahan kasus kepada Instansi
Penegak Hukum dari tahun sebelumnya.
Target dan realisasi IKU persentase penyerahan kasus kepada Instansi
Penegak Hukum selama periode Renstra 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.17.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 55
Tabel 3.17Target dan Realisasi IKU Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak
HukumTahun 2010 s.d 2014
No. TahunPersentase Penyerahan kasus kepada Instansi
Penegak Hukum
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 85 90,30 106,24
2. 2011 85 93,64 110,16
3. 2012 85 97,96 115,25
4. 2013 85 96,78 113,86
5. 2014 85 99,50 117,06
Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.11Target dan Realisasi IKU Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak
HukumTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 target
yang ditetapkan selalu terealisasi.
Perkembangan capaian IKU selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
dapat dilihat pada grafik 3.12
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00REALISASI 90,36 83,43 97,96 96,78 99,50
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 56
Grafik 3.12Perkembangan Capaian IKU Persentase penyerahan kasus kepada Instansi Penegak
HukumTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas terlihat capaian IKU cenderung naik dari tahun ke tahun.
Capaian tahun 2011 dibawah 100%, hal ini terjadi karena penugasan pada tahun
2011 belum seluruhnya diselesaikan, beberapa laporan hasil audit tahun 2011
diterbitkan dan diserahkan ke Instansi Penegak Hukum pada tahun 2012.
Capaian IKU pada tahun 2014 sebesar 117,06% didukung SDM sebanyak
4.810 OH atau 94,80% dari rencana 5.074 OH dan menggunakan dana
Rp1.056.751.000,00 atau 52,31% dari Rp2.020.210.000,00. IKU persentase
penyerahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum dicapai secara efisien, hal ini
terlihat dari capaian sebesar 117,06% lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan
SDM dan dana.
Rincian penugasan yang mendukung capaian IKU tahun 2014 dapat dilihat
pada tabel 3.18
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 106,31 98,15 115,25 113,86 117,06
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 57
Tabel 3.18Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan AhliTahun 2014
No UraianOutput
Target Realisasi %
1 Audit Investigatif atas kasusberindikasi TPK 187 175 93,58
2Audit dalam rangkaPenghitungan KerugianKeuangan Negara
528 748 141,67
3 Pemberian Keterangan Ahli 1.012 1.293 127,77
4 Pemantauan Tindak Lanjut 8 8 100,00
Jumlah 1.735 2.224 128,18
Uraian masing-masing penugasan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Audit Investigatif atas kasus berindikasi TPK
Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan
bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau
tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya. Pelaksanaan audit investigatif sebagian besar untuk memenuhi
permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan RI (Kejaksaan Agung RI,
Kejaksaan Tinggi di Provinsi dan Kejaksaan Negeri di Kabupaten dan Kota),
Kepolisian Negara RI (Mabes Polri, Kepolisian Daerah di Provinsi, Kepolisian
Wilayah dan Sektor di Kabupaten dan Kota), dan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Audit investigatif dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi
Bidang Investigasi dan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP seluruh
Indonesia.
Dalam pelaksanaan audit investigatif, auditor BPKP dengan menggunakan
teknik audit investigatif melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan
relevan, evaluasi bukti-bukti, wawancara dan prosedur lainnya yang terkait
dalam rangka mengidentifikasi:
a. Jenis penyimpangan yang terjadi
b. Fakta dan proses kejadian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 58
c. Penyebab terjadinya penyimpangan
d. Dampak penyimpangan
e. Pihak-pihak yang terkait
Sebelum audit investigatif dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan
penelaahan dan/atau ekspose mengenai materi audit untuk memperoleh
informasi masalah yang akan ditangani. Memperhatikan hasil ekspose tersebut,
Pimpinan menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit. Pemenuhan
permintaan audit diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan
menjadi sorotan publik.
Sebelum laporan diterbitkan, hasil audit dibahas dengan Aparat
Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh masukan dari penyidik dalam rangka
memperkuat unsur-unsur tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan
unsur melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan
tindak pidana korupsi. Apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi,
dibuat Berita Acara Kesepakatan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa
Aparat Penegak Hukum (APH) akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2014 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan audit
investigatif atas kasus yang berindikasi TPK sebanyak 187 penugasan, dari
jumlah tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 175 laporan, dan
diserahkan kepada APH sebanyak 152 laporan atau mencapai 86,85%.
Rincian Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang diserahkan kepada
APH pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 59
Tabel 3.19Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan ke APH
Tahun 2014
No. Aparat PenegakHukum
JumlahKasus %
Nilai KerugianKeuangan Negara
1 Kejaksaan 48 31,58 Rp.58.806.077.979,22
2 Kepolisian 104 68,42Rp.68.982.821.596,70
USD156.12
Jumlah 152 100,00Rp.127.788.899.575,92
USD156.12
Status kasus dari LHAI yang diserahkan ke APH tampak pada tabel berikut:
Tabel 3.20Perkembangan Kasus LHAI yang diserahkan ke APH
Tahun 2014
No. PerkembanganKasus
JumlahKasus %
Nilai KerugianKeuangan Negara
1 Penyelidikan 76 50,00Rp.54.026.263.163,47
USD156.12
2 DihentikanPenyelidikan 1 0,66 Rp.338.138.315,00
3 Penyidikan 56 36,84 Rp.56.635.682.117,85
4 Dilimpahkan kePengadilan 4 2,63 Rp.522.475.686,00
5 Penuntutan 14 9,21 Rp.11.733.000.997,10
6 Diputus 1 0,66 Rp.4.533.339.296,50
Jumlah 152 100,00Rp.127.788.899.575,92
USD156.12
Audit Investigatif yang dilaksanakan pada Tahun 2014 antara lain:
a. Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk
Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi
Peket 3 Wilayah Jawa Tengah dan DIY pada Dirjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan
negara sebesar Rp7.932.133.836,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 60
b. Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk
Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi
Peket 2 Wilayah Jawa Barat dan Banten pada Dirjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan
negara sebesar Rp7.832.766.265,00
c. Audit Investigatif atas Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk
Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi
Peket 4 Wilayah Jawa Timur pada Dirjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian RI TA 2012 dengan nilai kerugian keuangan
negara sebesar Rp6.927.384.204,00
Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang diserahkan ke Aparat Penegak
Hukum (APH) sebanyak 164 laporan. Dari jumlah tersebut yang terdapat
unsur TPK sebanyak 152 laporan dan yang tidak terdapat unsur TPK
sebanyak 12 laporan.
2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah
audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan
pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu
kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
Untuk audit dalam rangka PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah
diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke
penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan
audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara
apabila diminta secara tertulis oleh Instansi Penyidik.
b. Penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Penyidik dan
dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit dalam
rangka penghitungan kerugian keuangan negara dipenuhi, belum
dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
c. Permintaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara dapat dipenuhi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 61
Ø Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara
telah cukup jelas berdasarkan pendapat Penyidik.
Ø Indikasi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan.
Ø Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat Jenderal
Kementerian/Inspektorat LPNK/Inspektorat Pemda belum
melakukan audit investigatif atas perkara yang sama.
Ø Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian
keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif
relevan, kompeten dan cukup.
Dalam audit dalam rangka PKKN, bukti dikumpulkan melalui Penyidik dan
permintaan data/bukti dilakukan melalui surat tertulis. Dalam hal auditor
memerlukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak terkait,
pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik. Apabila
diperlukan, auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan
bersama Penyidik, dibawah koordinasi Penyidik.
Pada tahun 2014 dilakukan penugasan audit dalam rangka PKKN sebanyak
748 penugasan. Jumlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PKKN yang
diserahkan ke APH sebanyak 748 laporan atau mencapai 100%.
Rincian Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PKKN (LHPKKN) yang diserahkan
ke APH adalah sebagai berikut:
Tabel 3.21LHPKKN yang diserahkan ke APH
Tahun 2014
No Aparat PenegakHukum
JumlahKasus %
Nilai Kerugian KeuanganNegara
1 Kejaksaan 323 44,67Rp.3.081.687.014.815,19
USD69,270,716.40
2 Kepolisian 400 55,33 Rp.672.413.376.594,41
Jumlah 723 100,00Rp.3.754.100.391.409,60
USD69,270,716.40
Status kasus dari LHPKKN yang diserahkan ke APH tampak pada tabel 3.22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 62
Tabel 3.22Perkembangan Kasus LHPKK yang diserahkan ke APH
Tahun2014
NoPerkembangan
KasusJumlahKasus
%Nilai Kerugian Keuangan
Negara
1 Penyidikan 432 59,75Rp.893.658.465.379,28
USD69,270,716.40
2 Dilimpahkan kePengadilan 21 2,90 Rp.40.759.952.000,71
3 Penuntutan 239 33,06 Rp2.795.123.314.003,03
4 Diputus 31 4,29 Rp.24.558.660.026,58
Jumlah 723 100,00Rp.3.754.100.391.409,60
USD69,270,716.40
Audit Dalam Rangka PKKN yang dilaksanakan pada tahun 2014 diantaranya:
a. Audit Dalam Rangka PKKN atas kasus dugaan TPK pada Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT)
2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan dengan nilai kerugian keuangan negara
sebesar Rp2.344.777.441.537,00
b. Audit Dalam Rangka PKKN atas kasus dugaan TPK dan TPPU yang
dilakukan tersangka Pejabat Pengawas Penerimaan dan
Penimbunan pada Terminal BBM SEI SIAK Riau dengan nilai
kerugian keuangan negara sebesar Rp149.760.938.624,00
c. Audit Dalam Rangka PKKN atas Dana Kelompok Kerja Kredit Mikro
Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggolo Kota Padang dengan
nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp111.526.680.000,00
3) Pemberian Keterangan Ahli
Pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan
keahlian profesi auditor BPKP dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata
untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim.
Penugasan pemberian keterangan ahli dapat berasal:
a. Permintaan Penyidik
b. Permintaan Jaksa Penuntut Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 63
c. Penetapan Hakim
d. Permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam
perkara perdata
Pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli dapat dilakukan pada
tahap penyidikan dan/atau dalam persidangan di pengadilan.
Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli
sebanyak 1.293 penugasan atau mencapai 127,77% dari target sebanyak
1.012 penugasan. Rincian penugasan pemberian keterangan ahli adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.23Pemberian Keterangan Ahli
Tahun 2014
No Instansi Penyidik/Pengadilan Jumlah Kasus
1 Keterangan Ahli Kejaksaan 125
2 Keterangan Ahli Kepolisian 198
3 Keterangan Ahli Pengadilan 970
Jumlah 1.293
Penugasan pemberian keterangan ahli yang dilaksanakan pada tahun 2014
diantaranya:
a. PKA pada Pengadilan Tipikor di PN Medan a.n terdakwa
Muhammad Bahalwan.
b. PKA pada Pengadilan Tipikor di PN Surabaya a.n terdakwa Yudi
Setiawan.
c. PKA di Persidangan dalam perkara perdata di PN Tanjung Karang
antara LPS terhadap tergugat Sugiarto Wiharjo alias Alay eks
Pemegang Saham, Podijono Wiyanto eks Direktur Utama, dan RE
Sudarman eks Direktur di BPR Tripanca.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 64
4) Pemantauan Tindak Lanjut
Deputi Bidang Investigasi melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil
penugasan bidang investigasi secara berkala. Pemantauan tindak lanjut LHAI
dan LHPKKN yang diserahkan ke APH dilaksanakan monimal 3 (tiga) bulan
sekali. Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHAI yang diserahkan ke APH
untuk periode 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.24Perkembangan kasus LHAI yang diserakan ke APH
Tahun 2010 s.d 2014
No PerkembanganKasus
JumlahKasus
Nilai Kerugian Keuangan Negara
(Rp) (USD)1 Penyelidikan 204 302.712.135.763,55 26,349.07
2 DihentikanPenyelidikan 11 8.716.729.925,08 0
3 Penyidikan 181 171.809.530.729,01 0
4 DihentikanPenyidikan 6 5.451.485.465,00 0
5 Dilimpahkan kePengadilan 27 19.527.843.006,36 0
6 Penuntutan 117 176.308.175.981,28 9,400,000.00
7 DihentikanPenuntutan 3 559.301.600,00 0
8 Diputus 135 315.068.683.098,41 2,500.00
Jumlah 684 1.000.153.885.568,69 9,428,849.07
Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHPKKN yang diserahkan ke APH untuk
periode 2010 s.d 2014 adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 65
Tabel 3.25Perkembangan kasus LHPKKN yang diserakan ke APH
Tahun 2010 s.d 2014
No.Perkembangan
KasusJumlahKasus
Nilai Kerugian Keuangan Negara
(Rp) (USD) (Baht)1 Penyidikan 912 2.459.123.015.496,75 69,273,201.40 5,249,157.94
2 DihentikanPenyidikan
32 14.264.850.721,34 0 0
3 Dilimpahkan kePengadilan
107 106.645.859.608,95 0 0
4 Penuntutan 810 6.117.198.511.563,20 32.059.922,02 0
5 DihentikanPenuntutan
4 1.222.253.366,08 0 0
6 Diputus 712 2.822.098.157.382,80 10.573.212.51 0
Jumlah 2.577 11.520.552.648.139,10 111.906.335,93 5,249,157.94
6. Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
Adanya pengaduan masyarakat dan atau temuan hasil audit reguler APIP
yang menginformasikan adanya dugaan TPK pada Instansi Pemerintah, BUMN, dan
BUMD merupakan informasi awal untuk dilakukan audit investigatif. Manajemen
yang memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap korupsi akan menindaklanjuti
pengaduan atau temuan tersebut dengan melakukan audit investigatif sendiri atau
meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif. Jika audit investigatif dilakukan
oleh BPKP, maka LHAI disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan rekomendasi yang diberikan. BPKP wajib memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Hal tersebut
menjadi pemikiran Deputi Bidang Investigasi dalam menetapkan IKU hasil audit
investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang.
IKU hasil audit investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
ditetapkan untuk mengukur manfaat hasil pengawasan BPKP oleh Instansi Non APH.
Pada tahun 2014 target IKU ditetapkan sebesar 50%. Capaian IKU diukur dari
persentase rekomendasi atas temuan hasil audit investigatif permintaan Non APH
yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang. Realisasi tahun 2014 sebesar 21,34%
atau mencapai 42,68% dari target sebesar 50%. Capaian IKU sebesar 21,34% dihitung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 66
dari jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh Instansi Berwenang sebanyak 86,
dibagi dengan jumlah rekomendasi atas temuan audit investigatif yang belum
ditindaklanjuti sebanyak 403, dikalikan 100%.
Rincian perhitungan realisasi dan capain IKU pada tahun 2014 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.26Perhitungan IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi
BerwenangTahun 2014
No. Uraian kegiatan Jumlah
1 Saldo temuan belum ditindaklanjuti s.d. 31-12-2013 382
2 Temuan tahun 2014 21
3 Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti tahun 2014 403
4 Tindak Lanjut Tahun 2014 86
5 Sisa Temuan yang belum ditindak lanjuti per 31-12-2014 317
6 Target Outcome 50%
7 Realisasi Outcome (86/403 x 100%) 21,34%
8 Capaian Kinerja Outcome (21,34/50 X 100%) 42,68%
Target dan Realisasi IKU hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi
Berwenang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel 3.27
Tabel 3.27Target dan Realisasi IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi
BerwenangTahun 2010 s.d 2014
No. Tahun Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti olehInstansi Berwenang
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 20 29,41 147,05
2. 2011 25 23,30 93,20
3. 2012 30 39,30 131,00
4. 2013 40 17,47 43,68
5. 2014 50 21,34 42,68
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 67
Target dan realisasi tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.13Target dan Realisasi IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh Instansi
BerwenangTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik dapat dilihat target tahun 2010 dan 2012 terealisasi, tetapi target tahun
2011, 2013, dan 2014 tidak terealisasi.
Perkembangan capaian IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terlihat pada grafik
berikut:
Grafik 3.14Perkembangan Capaian IKU Hasil Audit Investigatif yang ditindaklanjuti oleh
Instansi BerwenangTahun 2010 s.d 2014
Capaian outcome dari tahun ke tahun cenderung menurun, bahkan pada
tahun 2011, 2013, dan 2014 capaian dibawah 100%.
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00REALISASI 30,00 21,58 39,96 17,47 21,34
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 150,00 86,32 133,20 43,68 42,68
0,0020,00
40,0060,0080,00
100,00120,00
140,00160,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 68
Capaian IKU tahun 2014 sebesar 42,68% didukung 1.810 OH atau 274,24%
dari rencana 660 OH dan menggunakan dana sebesar Rp192.608.000,00 atau
173,49% dari anggaran sebesar Rp111.018.000,00. Capaian IKU dibandingkan
dengan penggunaan OH dan dana terlihat belum efisien. Audit investigatif
dilaksanakan atas kasus yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu sehingga
mengalami hambatan pada saat pengumpulan data dan klarifikasi kepada pihak
terkait. Hambatan ini menyebabkan penyelesaian audit menggunakan OH yang lebih
banyak dan dana yang besar.
Audit investigatif atas permintaan Instansi Lain yang dilaksanakan pada tahun
2014 diantaranya:
1) Audit Investigatif atas Pelaksanaan Proyek Indonesia Deepwater
Development (IDD)
2) Audit Investigatif atas Kegiatan Tender Pengadaan Jasa Distribusi Pupuk
Tahun 2012 s.d. 2013 dan Tender Pengadaan Kantong Plastik tahun 2012
7. Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi
standar
Dalam rangka pelaksanaan fungsi Perencanaan dan Pengendalian (RENDAL)
penugasan keinvestigasian, setiap hasil audit investigasi yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP dilakukan penelaahan oleh Deputi Bidang Investigasi untuk
memperoleh keseragaman format laporan dan mutu kualitas hasil audit. Hal
tersebut menjadi dasar menetapkan IKU persentase telaahan terhadap laporan
penugasan investigasi yang memenuhi standar.
Capaian IKU diukur dari persentase jumlah laporan yang memenuhi standar
dibagi dengan jumlah laporan yang ditelaah. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar
97,15% diukur dari jumlah laporan yang memenuhi standar sebanyak 989 laporan
dibagi dengan jumlah laporan yang ditelaah sebanyak 1.018 laporan dikalikan 100%.
Capaian IKU sebesar 107,95% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
Rincian jumlah laporan yang ditelaah dan laporan yang memenuhi standar
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 69
Jumlah LHAI yang diterima : 175 Laporan
Jumlah LHAI yang telah ditelaah dengan hasil
- Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum(APH) : 152 laporan
- Tidak terbukti TPK dan diserahkan ke APH : 12 laporan
Jumlah 164 Laporan
Laporan dalam proses penelaahanPer 31 Desember 2014 11 Laporan
Sama halnya dengan kegiatan audit investigatif, setiap LHPKKN yang diterima
Deputi Bidang Investigasi dilakukan penelaahan untuk menyamakan persepsi dan
metode perhitungan kerugian negara.
Jumlah LHPKKN yang diterima : 729 Laporan
Jumlah LHAI yang telah ditelaah dengan hasil :
- Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum(APH) : 723 laporan
- Tidak terdapat Kerugian Negara : 6 laporan
Jumlah : 729 Laporan
Tidak ada laporan dalam proses penelaahanper 31 Desember 2014 : 0 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim yang
diterima Deputi Bidang Investigasi dan dilakukan penelaahan sebagai berikut:
LHP Evaluasi HKP : 42 Laporan
LHP Audit Penyesuaian Harga : 65 Laporan
LHP Audit Klaim : 7 Laporan
Jumlah 114 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi HKP, Audit Penyesuaian Harga, dan Audit Klaim yang
ditindaklanjuti sebanyak 96 laporan dengan rincian:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 70
LHP Evaluasi HKP : 26 Laporan
LHP Audit Penyesuaian Harga : 63 Laporan
LHP Audit Klaim : 7 Laporan
Jumlah 96 Laporan
Laporan dalam proses penelaahanper 31 Desember 2014
18 Laporan
Faktor yang mendukung tercapainya IKU adalah penyusunan laporan telah
sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan sebelum laporan
tersebut disusun telah dilaksanakan pembahasan hasil audit baik dengan Direktorat
di lingkungan Deputi Bidang Investigasi maupun dengan APH untuk memperoleh
kesamaan persepsi atas kasus yang ditangani.
Realisasi IKU pada tahun 2014 sebesar 97,15% naik sebesar 2,74% dari
realisasi tahun 2013 sebesar 94,41%. Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 107,95%
lebih rendah 0,57% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 108,52%.
Target dan realisasi IKU persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi
yang memenuhi standar tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.28Target dan Realisasi IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan
investigasi yang memenuhi standarTahun 2010 s.d 2014
No. Tahun Persentase telaahan terhadap laporanpenugasan investigasi yang memenuhi standar
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 80 90,37 112,96
2. 2011 82 96,04 117,12
3. 2012 85 97,38 114,56
4. 2013 87 90,41 103,92
5. 2014 90 97,15 107,95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 71
Target dan realisasi tersebut digambarkan dengan grafik dibawah ini:
Grafik 3.15Target dan Realisasi IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan
investigasi yang memenuhi standarTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat realisasi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu
melampaui target yang telah ditetapkan.
Perkembangan capaian IKU tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat digambarkan
dengan grafik berikut:
Grafik 3.16Perkembangan IKU Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi
yang memenuhi standarTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik terlihat capaian IKU selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu
melampaui 100%.
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 80,00 82,00 85,00 87,00 90,00REALISASI 87,12 97,46 97,38 94,41 97,15
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 108,90 118,85 114,56 108,52 107,95
102,00104,00106,00108,00110,00112,00114,00116,00118,00120,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 72
Realisasi IKU 97,15% didukung SDM sebesar 243 OH atau 11,91% dari target
2.040 OH dan menggunakan dana sebesar Rp149.967.000,00 atau 43,96% dari
anggaran Rp341.172.000,00. Dilihat dari penggunaan SDM dan dana, dapat
dikatakan kegiatan penelaahan laporan penugasan bidang investigasi dilaksanakan
secara efisien.
8. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
Kejadian TPK terus meningkat, karena itu peran serta masyarakat dalam
upaya pemberantasan korupsi sangat diharapkan, terutama sebagai kelanjutan telah
dilaksanakannya SosPAK. Setelah mengikuti SosPAK diharapkan masyarakat
berperan aktif melaporkan kejadian berindikasi TPK di lingkungannya. BPKP sebagai
salah satu instansi yang menjadi tempat tujuan pengaduan TPK sudah seharusnya
merespon pengaduan yang diterima, dengan melakukan reviu atas setiap pengaduan
yang diterima untuk meyakini apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat untuk
ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hal ini menjadi dasar pemikiran Deputi
Bidang Investigasi untuk menetapkan IKU reviu terhadap laporan dan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti. Memperhatikan kemungkinan pemahaman masyarakat
yang belum optimal tentang kelengkapan informasi yang perlu disampaikan, maka
target persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan audit
investigatif ditetapkan tidak terlalu tinggi.
IKU reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti yang
terealisasi ditetapkan untuk mengukur jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan
TPK yang ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Target tahun 2014 ditetapkan
sebesar 10%.
Capaian IKU diukur dari persentase jumlah pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung
kepada BPKP yang terkait dengan dugaan TPK. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar
9,26% merupakan jumlah surat pengaduan yang ditindaklanjuti dengan penugasan
dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang ditujukan langsung ke BPKP atau
mencapai 92,60% dari target 10%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 73
Faktor yang menjadi penghambat tercapainya IKU adalah informasi kejadian
berindikasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak lengkap dan tidak memenuhi
syarat untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 9,26% turun 0,94% dari realisasi tahun
2013. Capaian IKU sebesar 92,60% lebih rendah 9,4% dibandingkan dengan capaian
tahun 2013.
Realisasi IKU selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.29Target dan Realisasi IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat
ditindaklanjutiTahun 2010 s.d 2014
No. TahunReviu terhadap laporan dan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti
Target Realisasi Capaian (%)
1. 2010 10 13,79 137,90
2. 2011 10 12,16 121,60
3. 2012 10 9,38 93,80
4. 2013 10 10,20 102,00
5. 2014 10 9,26 92,60
Target dan realisasi tersebut tergambar pada grafik berikut:
Grafik 3.17Target dan Realisasi IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat
ditindaklanjutiTahun 2010 s.d 2014
2010 2011 2012 2013 2014TARGET 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00REALISASI 13,79 24,10 9,38 10,20 9,26
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 74
Dari grafik terlihat realisasi tahun 2014 paling rendah dibandingkan dengan realisasi
tahun-tahun sebelumnya. Capaian outcome tahun 2010 sampai dengan 2014
tersebut dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.18Perkembangan IKU Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat
ditindaklanjutiTahun 2010 s.d 2014
Dari grafik diatas dapat dilihat capaian tahun 2014 paling rendah
dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi kinerja sebesar 9,26% menggunakan SDM sebanyak 164 OH atau
31,78% dari rencana sebanyak 516 OH tetapi tidak menggunakan dana karena
kegiatan reviu atas pengaduan yang diterima dilaksanakan di kantor. Dilihat dari
penggunaan SDM, kegiatan reviu pengaduan masyarakat dilaksanakan secara efisien
karena capaian IKU sebesar 92,60% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH
sebesar 31,78%.
Dalam tahun 2014, surat pengaduan yang diterima Deputi Bidang Investigasi
dan Perwakilan BPKP sebanyak 163 surat pengaduan. Dari jumlah tersebut telah
dilakukan penelaahan sebanyak 159 surat pengaduan dengan rincian:
1) Jumlah Surat Pengaduan yang diterima 163 surat pengaduan, sebanyak 108
pengaduan ditujukan langsung ke BPKP dan sebanyak 55 berupa surat
tembusan.
2) Dari Deputi Bidang Investigasi diteruskan ke Perwakilan BPKP untuk
dilakukan audit sebanyak 3 surat pengaduan.
2010 2011 2012 2013 2014Capaian 137,90 241,00 93,80 102,00 92,60
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 75
3) Diterima Perwakilan BPKP dan ditindaklanjuti dengan penugasan sebanyak 6
surat pengaduan.
4) Surat Pengaduan dalam proses penelaahan sebanyak 4 surat.
5) Surat Pengaduan diarsipkan sebanyak 150 surat.
C. Akuntabilitas Keuangan
Untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatannya pada tahun 2014,
Deputi Bidang Investigasi memperoleh pendanaan dari DIPA sebagai berikut:
Tabel 3.30Anggaran dan Realisasi
Tahun 2014
NO. INDIKATOR KINERJA OUTPUTANGGARAN
(Rp)REALISASI
(Rp)CAPAIAN
(%)
1.Laporan Hasil Sosialisasi ProgramAnti Korupsi
2.036.144.000 2.014.335.107 98,93
2.Laporan Hasil
Bimtek/Asistensi/Evaluasi atasImplementasi FCP
29.790.000 28.943.125 97,16
3. Laporan Hasil Kajian Pengawasan 30540.000 30.540.000 100,00
4.Laporan Hasil Audit InvestigatifHambatan kelancaran pembangunan,Penyesuaian Harga, dan Klaim
528.250.000 455.522.244 86,23
5.
Laporan hasil Audit Investigatif,Penghitungan Kerugian KeuanganNegara, dan Pemberian KeteranganAhli
2.020.210.000 1.790.672.229 88,64
6.Hasil Audit Investigatif ataspermintaan Instansi Lain
111.018.000 106.356.400 95,80
7.Laporan Hasil Peer Reviu atasLaporan Penugasan Investigasi
341.172.000 320.571.412 93,96
8.Laporan Hasil Reviu atas PengaduanMasyarakat
62.476.000 0 0
Jumlah 5.159.600.000 4.746.940.517 92,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 76
Realisasi anggaran sebesar Rp4.746.940.517,00 termasuk penggunaan dana
untuk membiayai penugasan bidang investigasi Perwakilan BPKP sebesar
Rp412.962.241,00 dengan rincian:
1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp39.869.600,00
2. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp46.689.000,00
3. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp72.175.000,00
4. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp41.220.000,00
5. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebesar Rp67.637.800,00
6. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp56.250.000,00
7. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp89.120.841,00
D. Lain-Lain
1. Forensik Komputer
Dengan adanya perkembangan teknologi, kemampuan seorang auditor
forensik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti/dokumen elektronik
merupakan suatu keharusan. Auditor akan menghadapi kesulitan yang sangat besar
dalam membuktikan ada/tidaknya fraud (kecurangan) kalau hanya mengandalkan
teknik pengumpulan dan evaluasi bukti secara manual/tradisional. Menghadapi hal
tersebut, Deputi Bidang Investigasi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Forensik
Komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas keinvestigasian terutama
audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
Forensik komputer adalah suatu aktifitas/kegiatan yang bertujuan untuk:
1) Pengumpulan data/fakta dari sistem komputer (harddisk, usb-stick, log,
memory-dump, internet, dll) – termasuk di dalamnya data yang sudah
terhapus.
2) Mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dan menjaga
integritas data selama proses forensik dan hukum dengan proteksi fisik,
penanganan khusus, pembuatan image, dan menggunakan algoritma
HASH untuk pembuktian / verifikasi.
3) Merunut kejadian (chain of events) berdasarkan waktu kejadian.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 77
4) Memvalidasi kejadian-kejadian tersebut dengan metode “sebab-
akibat”.
5) Mendokumentasikan hasil yang diperoleh dan menyusun laporan.
6) Proses hukum (pengajuan delik, proses persidangan, saksi ahli, dll.
Untuk menunjang kegiatan forensik komputer, pada tahun 2012 telah
dibangun Laboratoriun Forensik Komputer. Pada tahun 2013 disusun Petunjuk
Teknis Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik dan
diselenggarakan Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Sumatera Utara,
Riau, Kalimantan Barat, DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penugasan Pengumpulan dan Pengevaluasian
Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) sebanyak 4 penugasan. PPBDE adalah suatu
proses untuk memperoleh dan menganalisis dokumen elektronik dalam rangka
memperoleh petunjuk atau bukti digital untuk kepentingan penanganan kasus yang
berindikasi tindak pidana.
Penugasan PPBDE yang dilaksanakan pada tahun 2013 diantaranya:
1) Bantuan PPBDE atas 1 (satu) CPU HP Pavilion g3635d dan 1 (satu) unit
Laptop Thosiba Satelite Pro Model No. PSK01L-01D026 serial
8A224861Q yang digunakan oleh Panitia Lelang pada Kasus Dugaan TPK
Pembangunan Gedung PUSTEKDATA dan Pusfatja LAPAN Tahun 2011.
2) Bantuan PPBDE atas beberapa perangkat komputer yang diduga
berhubungan dengan kasus Dugaan TPK Pengadaan dan Penyaluran
Benih oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2008-2011.
Pada tahun 2014 dilaksanakan penugasan PPBDE sebanyak 8 penugasan,
diantaranya:
1) PPBDE 4 Buah Perangkat komputer yang diduga berhubungan dengan
Kasus Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD dr. Hi. Zainal Sadiki
pada Dinkes Kab. Gorontalo Utara TA 2011.
2) PPBDE atas 1 perangkat komputer dari PT Mekar Armada Jaya terkait
kasus dugaan TPK Pengadaan Armada Busway pada Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta TA 2013.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 78
Gambar 3.5Alat akuisisi
Gambar 3.6Proses eksaminasi
Pada tahun 2014 dilaksanakan workshop komputer forensik:
1) Workshop Komputer Forensik e-Procurement di Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan
2) Workshop E-Audit dan Komputer Forensik di Perwakilan BPKP Provinsi
Lampung
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 79
3) Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur
4) Workshop Forensik Komputer di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Gambar 3.7Workshop komputer forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Selain FCP, forensik komputer juga merupakan produk unggulan Deputi
Bidang Investigasi. Karena itu forensik komputer terus dikembangkan dan menjadi
produk unggulan selain FCP, diantaranya dengan mengikutsertakan Tim Satgas
Forensik Komputer pada pelatihan Computer Forensic I dan Computer Forensic II
dan menawarkan kepada APH mengenai penugasan PPBDE ini.
2. Fraud Control Plan and Detecting Fraud Training Program
Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program fraud
control plan dan kompetensi pegawai BPKP dalam menerapkan Fraud Control Plan,
pada tanggal 25 s.d 29 Agustus 2014, BPKP melakukan pelatihan “Fraud Control
Plan and Detecting Fraud” yang dilaksanakan di Sydney Australia bekerja sama
dengan Institute of Internal Auditor Australia. Metode Pelatihan adalah studi dalam
kelas yang dilanjutkan dengan benchmarking/visiting ke dua institusi yang terkait
dengan implementasi fraud control plan yaitu Audit Office of New South Wales dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 80
Willoughby City Council di New South Wales, Australia. Dalam training di kelas,
Barry Davidow, sebagai instruktur pelatihan menjelaskan beberapa faktor
mendasar penyebab terjadinya fraud dan langkah pengendalian yang perlu
dibangun. Metode pelatihan selain penyampaian materi juga dilakukan analisis
kasus, diskusi dan presentasi yang diikuti oleh seluruh peserta secara aktif. Hasil
benchmarking antara FCP yang dikembangkan oleh BPKP dengan yang
dikembangkan oleh Australian National Audit Office (ANAO) Australia menunjukkan
bahwa ada perbedaan yang mendasar. Framework yang dikembangkan oleh
pemerintah Australia atau ANAO lebih bersifat dinamis dan tidak terpaku pada
pembentukan suatu struktur dalam organisasi, sehingga dapat diterapkan pada
organisasi secara generik dan tidak tergantung pada kompleksitas struktur
organisasi. Atas kondisi tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melakukan
perbaikan atas Pedoman Penerapan Fraud Control Plan yang selama ini
dipergunakan oleh BPKP, sehingga bisa lebih fleksibel dan aplikabel. Peserta
pelatihan sebanyak 20 orang yang berasal dari BPKP sebanyak 1 orang,
Kementerian Luar Negeri, KPK, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI
masing-masing sebanyak satu orang.
Gambar 3.8Pelatihan “Fraud Control Plan and Detecting Fraud”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 81
3. Semiloka Kewenangan BPKP dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara
Pada tanggal 23 Desember 2014 dilaksanakan Semiloka Kewenangan BPKP
dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara bertempat di Aula Gandhi
BPKP Pusat. Tujuan diselenggarakannya semiloka tersebut adalah untuk
memperoleh solusi yang sistematis dalam menghadapi gugatan hukum atas
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang diterbitkan
oleh BPKP dan memperoleh cara untuk meminimalkan dampak Putusan Kasasi
Nomor: 263K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014 terhadap penanganan kasus tindak
pidana korupsi lainnya.
Semiloka diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang dipandu oleh
seorang moderator, yaitu Triyono Haryanto, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum BPKP).
Materi semiloka berupa paparan tentang kewenangan BPKP dalam Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan oleh panelis yang
sekaligus bertindak selaku narasumber. Secara berurutan, panelis yang menyajikan
paparan adalah Komjen Suhardi Alius (Kepala Bareskrim Kepolisian RI), Zulkarnain,
S.H., M.H. (Pimpinan KPK), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi (Anggota III BPK RI), dan
Asri Agung, S.H., M.H. (mewakili Jampidsus Kejaksaan Agung RI). Berikut ini
ringkasan paparan yang disampaikan oleh panelis.
Dari hasil paparan yang disampaikan oleh para Panelis, dapat disimpulkan
1) Dalam melakukan penugasan audit PKKN, auditor BPKP tidak perlu
meragukan tentang kewenangan BPKP dalam melakukan audit PKKN
tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001
yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan,
termasuk melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian keuangan negara. Di samping itu, Pengitungan Kerugian
Keuangan Negara adalah ranah kepakaran dan bukan ranah
kewenangan.
2) BPKP melakukan audit PKKN didasarkan atas permintaan Penyidik dan
sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 7 ayat (1), Penyidik memiliki
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 82
kewenangan untuk mendatangkan Ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
3) Terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam kasus IM2, hal ini
hanyalah merupakan suatu tantangan sebab dalam upaya
pemberantasan korupsi selalu ada resistensi. Bahkan, hal ini
menunjukkan bahwa BPKP semakin diakui eksistensinya dalam upaya
pemberantasan korupsi.
4) Kerjasama dan persamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum
(APH) dan auditor sangat penting dalam membangun komitmen untuk
melakukan pemberantasan korupsi.
Gambar 3.9Semiloka “Kewenangan BPKP dalam Audit PKKN”
4. Kegiatan Deputi Bidang Investigasi
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi diantaranya:
1) Narasumber Rapat Koordinasi Nasional II Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seuruh
Ondonesia (APEKSI) di Manado pada tanggal 10 dan 11 Januari 2014.
2) Pembicara pada acara Monthly Discussion yang dilaksanakan oleh
Pengurus Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Riau Region,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 83
bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 17 Januari
2014.
3) Pidato dalam Forum Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dengan
judul “Peranan BUMD dalam Pembangunan di Daerah” di Bukit Jimbaran,
Bali pada tanggal 16 dan 17 Maret 2014.
4) Narasumber dalam pelaksanaan pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas
Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 s.d 7 Mei 2014.
5) Narasumber dalam pelaksanaan pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas
Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi
di Provinsi Maluku Utara tanggal 8 s.d 11 Juni 2014.
6) Narasumber pelaksanaan pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di
Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 dan 9 September 2014.
7) Narasumber pada Rapat Kerja Kejaksaan se Jawa Tengah Tahun 2014 di
Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 dan 30 Oktober 2014.
8) Rapat Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bali
tanggal 2 s.d 4 Desember 2014.
Gambar 3.10Deputi Bidang Investigasi sebagai pembicara pada Monthly Discussion ACFE di Riau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 84
Gambar 3.11Deputi Bidang Investigasi sebagai narasumber pada Raker Kejaksaan Se-Jawa Tengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 85
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban
Deputi Bidang Investigasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilakukan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah dirumuskan
dan strategi atau cara-cara untuk pencapaiannya serta penetapan indikator
kinerja sebagai media pengukuran kinerja yang jelas dan tepat, maka dapat ditetapkan
tingkat pencapaian kinerja untuk suatu periode tertentu.
Pada tahun 2014, capaian kinerja outcome program menunjukkan rata-rata
sebesar 101,09% sedangkan capaian kinerja output menunjukkan rata-rata sebesar
112,15%. Dana yang digunakan oleh Deputi Bidang Investigasi melaksanakan seluruh
kegiatannya adalah sebesar Rp4.746.940.517,00 atau 92% dari anggaran sebesar
Rp5.159.000.000,00. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang
Investigasi tahun 2014 terfokus pada investigasi praktek-praktek KKN dan hambatan
kelancaran pembangunan. Investigasi terhadap kasus indikasi praktek-praktek KKN
menekankan kepada kualitas dan kuantitas hasil investigasi dengan indikator
terpenuhinya persyaratan hukum untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Instansi
Penyidik. Investigasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan mempunyai tiga
dimensi, yaitu: (i) mengatasi hambatan pembangunan yang terjadi; (ii) memperbaiki
manajemen pelaksanaan pembangunan khususnya proyek-proyek; dan (iii)
memperdalam dan meneruskan kasus hambatan pembangunan yang berindikasi KKN
kepada tahap investigasi praktek KKN.
Target kinerja outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra
2010-2014 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai. Rata-rata capaian kinerja
tahun 2010 s.d 2014 diatas 100%. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan
L
BAB IV
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014
Deputi Bidang Investigasi 86
visi, dan misi terus ditingkatkan baik intensitas maupun kualitasnya. Diharapkan dalam
masa yang akan datang ada perbaikan dan penambahan sarana pendukung kerja
mengingat sarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dalam jumlahnya.
Akhirnya, tanpa mengabaikan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada,
Deputi Bidang Investigasi bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai
perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.
Lampiran 1 / 1 - 1
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10=9/8 11 12 13=12/11
Meningkatnya Kualitas 1
LKPP, 95% LKKL, dan 95%
LKPD
Persentase masukan yang dimanfaatkan
Presiden
% - - 0,00 - - - - - -
Persentase pemahaman dan kepedulian
atas permasalahan korupsi
% 80 86,50 108,13 2.036.144.000 2.014.335.107 0,99 2.892 1.987 0,69
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud
yang mengimplementasikan FCP
Instansi 14 17 120,00 29.790.000 28.943.125 0,97 51 824 16,16
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/
mengoreksi kebijakan
Instansi 5 6 120,00 30.540.000 30.540.000 1,00 75 465 6,20
Persentase terselesaikannya kasus HKP,
klaim, dan penyesuaian harga
% 84 84,21 100,25 528.250.000 455.522.244 0,86 2.045 1.379 0,67
Persentase penyerahan kasus kepada
instansi penegak hukum
% 85 99,50 117,06 2.020.210.000 1.790.672.229 0,89 5.074 4.810 0,95
Hasil audit investigasi yang
ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang
% 50 21,34 42,68 111.018.000 106.356.400 0,96 660 1.810 2,74
Persentase telaahan terhadap laporan
penugasan investigasi yang memenuhi
standar
% 90 97,15 107,94 341.172.000 320.571.412 0,94 2.040 243 0,12
Reviu terhadap laporan dan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti
% 10 9,26 92,60 62.476.000 - 0,00 516 164 0,32
101,08 5.159.600.000 4.746.940.517 0,92 13.353 11.682 87,49
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Meningkatnya Kesadaran
dan Keterlibatan
K/L,Pemda,BUMN/BUMD
Dalam Upaya Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Menjadi 80%
RealisasiCapaian Kinerja
(%)
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Sasaran StrategisIndikator Kinerja Utama Satuan Target
TAHUN 2014
SDM (OH)Dana (Rp)Program
Lampiran 2 / 1 - 1
1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=5/7 9
Meningkatnya Kualitas 1
LKPP, 95% LKKL, dan 95%
LKPD
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 100,00 - (100,00) - -
Persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi
% 96,15 86,50 (9,65) 80,00 108,13
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Instansi 13 17 4 14 121,43
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang membuat/
mengoreksi kebijakan
Instansi 6 6 0 5 120,00
Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan
penyesuaian harga
% 92,45 84,21 (8,24) 84,00 100,25
Persentase penyerahan kasus kepada instansi
penegak hukum
% 95,78 99,50 3,72 85,00 117,06
Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh
Instansi Berwenang
% 17,47 21,34 3,87 50,00 42,68
Persentase telaahan terhadap laporan penugasan
investigasi yang memenuhi standar
% 94,41 97,15 2,74 90,00 107,94
Reviu terhadap laporan dan pengaduan
masyarakat ditindaklanjuti
% 10,20 9,26 (0,94) 10,00 92,60
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Meningkatnya Kesadaran
dan Keterlibatan
K/L,Pemda,BUMN/BUMD
Dalam Upaya Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Menjadi 80%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi
2013
Realisasi
2014
Kenaikan
(Penurunan)
Realisasi
Target
2014
Realisasi
2014
dibanding
Target
2014
Program
Lampiran 3 / 1 - 1
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=10/5 16=11/6 17=12/7 18=13/8 19=14/9 20
1 Meningkatnya
Kualitas 1 LKPP, 95%
LKKL, dan 95% LKPD
Persentase masukan yang
dimanfaatkan Presiden
% 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 75,00 100,00 - 142,86 142,86 107,14 142,86 -
Persentase pemahaman dan
kepedulian atas permasalahan
korupsi
% 70,00 73,00 75,00 77,00 80,00 97,32 95,98 95,80 96,15 86,50 139,03 131,48 127,73 124,87 108,13
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD
berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Instansi 10 11 12 13 14 11 13 12 13 17 110,00 118,18 100,00 100,00 120,00
IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang
membuat/ mengoreksi
kebijakan
Instansi 10 8 6 6 5 11 8 8 6 6 110,00 100,00 133,33 100,00 120,00
Persentase terselesaikannya
kasus HKP, klaim, dan
penyesuaian harga
% 80,00 82,00 84,00 84,00 84,00 97,92 86,98 100,00 92,45 84,21 122,40 106,07 119,05 110,06 100,25
Persentase penyerahan kasus
kepada instansi penegak
hukum
% 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 90,30 83,43 97,96 96,78 99,50 106,24 98,15 115,25 113,86 117,06
Hasil audit investigasi yang
ditindaklanjuti oleh Instansi
Berwenang
% 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 30,00 21,58 39,96 17,47 21,34 150,00 86,32 133,20 43,68 42,68
Persentase telaahan terhadap
laporan penugasan investigasi
yang memenuhi standar
% 80,00 82,00 85,00 87,00 90,00 87,12 97,46 97,38 94,41 97,15 108,90 118,85 114,56 108,52 107,94
Reviu terhadap laporan dan
pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti
% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 13,79 24,10 9,38 10,20 9,26 137,90 241,00 93,80 102,00 92,60
Petunjuk Pengisian:Kolom 1 : Nomor Urut
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5 - 9
Kolom 10-14
Kolom 15-19
Kolom 20 : Program BPKP sesuai RKA
: Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait Unit Kerja
Meningkatnya
Kesadaran dan
Keterlibatan
K/L,Pemda,BUMN/B
UMD Dalam Upaya
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Menjadi 80%
2
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembinaan
Penyelenggar
aan Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
: Capaian IKU 2010 s.d 2014
: Realisasi IKU 2010 s.d 2014
: Satuan IKU
: Target IKU 2010 s.d 2014
: Sasaran Strategis yang terkait dengan Unit Kerja
PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama SATUAN Program REALISASI TARGET CAPAIAN
No.
Lampiran 4/1 - 1
Pagu Realisasi % Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12 13 14=13/12 15
Meningkatnya Kualitas 1
LKPP, 95% LKKL, dan 95%
LKPD
1 Persentase masukan yang
dimanfaatkan Presiden
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Laporan Hasil Pengawasan
atas Permintaan Presiden
Laporan - - - - - - - - -
1 Persentase pemahaman
dan kepedulian atas
permasalahan korupsi
Laporan hasil sosialisasi
masalah korupsi
Laporan 342 362 105,85 2.035.994.000 1.011.132.000 49,66 2.892 1.987 68,71
2 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD
berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Laporan hasil
bimtek/asistensi
implementasi FCP
Laporan 141 102 72,34 29.790.000 3.280.000 11,01 51 824 1.615,69
3 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD
yang membuat/
mengoreksi kebijakan
Laporan hasil kajian
pengawasan
Laporan 26 21 80,77 23.650.000 122.331.000 517,26 75 465 620,00
4 Persentase
terselesaikannya kasus
HKP, klaim, dan
penyesuaian harga
Laporan hasil audit
investigasi atas HKP, Klaim,
dan Penyesuaian Harga
Laporan 159 130 81,76 535.290.000 404.721.000 75,61 2.045 1.379 67,43
5 Persentase penyerahan
kasus kepada instansi
penegak hukum
Laporan hasil audit
investigasi, perhitungan
kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli
atas permintaan Instansi
Penyidik
Laporan 1735 2230 128,53 2.020.210.000 1.056.751.000 52,31 5.074 4.810 94,80
6 Hasil audit investigasi yang
ditindaklanjuti oleh Instansi
Berwenang
Laporan hasil audit
investigasi atas permintaan
Instansi lainnya
Laporan 126 20 15,87 111.018.000 192.608.000 173,49 660 1.810 274,24
7 Persentase telaahan
terhadap laporan
penugasan investigasi yang
memenuhi standar
Laporan hasil peer review
atas laporan penugasan
investigasi
Laporan 30 24 80,00 341.172.000 149.967.000 43,96 2.040 243 11,91
8 Reviu terhadap laporan dan
pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti
Laporan hasil reviu terhadap
laporan dan pengaduan
masyarakat
Laporan 93 20 21,51 62.476.000 0 0,00 516 164 31,78
5.159.600.000 2.940.790.000 57,00 13.353 11.682 87,49
5.159.600.000 2.940.790.000 57,00 13.353 11.682 87,49JUMLAH
Meningkatnya Kesadaran
dan Keterlibatan
K/L,Pemda,BUMN/BUMD
Dalam Upaya Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Menjadi 80%
Jumlah IKU 1
CAPAIAN KINERJA OUTPUT
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Dana (Rp) SDM (OH)Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi
TAHUN 2014
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan
Negara dan
Pembinaan
Penyelenggara
an Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
2
ProgramIndikator Kinerja Utama %
Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Jumlah IKU 2
Kegiatan Prioritas
Lampiran 5 / 1 - 1
1 3 4 5 6 7 = 6-5 8 9=5/8 10
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,
95% LKKL, dan 95% LKPD
1 Persentase masukan yang
dimanfaatkan PresidenLaporan Hasil Pengawasan atas
Permintaan Presiden
Laporan 1 0 (1) - -
1 Persentase pemahaman dan
kepedulian atas permasalahan
korupsi
Laporan hasil sosialisasi
masalah korupsi
Laporan 236 164 (72) 144 163,89
2 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD
berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP
Laporan hasil bimtek/asistensi
implementasi FCP
Laporan 4 6 2 3 133,33
3 IPP/IPD/ BUMN/ BUMD yang
membuat/ mengoreksi
kebijakan
Laporan hasil kajian
pengawasan
Laporan 1 8 7 1 100,00
4 Persentase terselesaikannya
kasus HKP, klaim, dan
penyesuaian harga
Laporan hasil audit investigasi
atas HKP, Klaim, dan
Penyesuaian Harga
Laporan 16 21 5 16 100,00
5 Persentase penyerahan kasus
kepada instansi penegak
hukum
Laporan hasil audit investigasi,
perhitungan kerugian negara,
dan pemberian keterangan ahli
atas permintaan Instansi
Penyidik
Laporan 115 160 45 113 101,77
6 Hasil audit investigasi yang
ditindaklanjuti oleh Instansi
Berwenang
Laporan hasil audit investigasi
atas permintaan Instansi
lainnya
Laporan 2 7 5 3 66,67
7 Persentase telaahan terhadap
laporan penugasan investigasi
yang memenuhi standar
Laporan hasil peer review atas
laporan penugasan investigasi
Laporan 17 30 13 30 56,67
8 Reviu terhadap laporan dan
pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti
Laporan hasil reviu terhadap
laporan dan pengaduan
masyarakat
Laporan 5 20 15 24 20,83
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2014 DENGAN REALISASI TAHUN 2013 DAN TARGET TAHUN 2014
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
2
Pengawasan Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
Meningkatnya Kesadaran dan
Keterlibatan
K/L,Pemda,BUMN/BUMD Dalam
Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Menjadi
80%
Indikator Kinerja Output Realisasi
2014
Kenaikan
(Penurunan)
Realisasi
Target
2014
Realisasi 2014
dibandingkan
Target 2014
ProgramSasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi
2013