desain besar penataan daerah di indonesia

7/31/2019 Desain Besar Penataan Daerah Di Indonesia

http://slidepdf.com/reader/full/desain-besar-penataan-daerah-di-indonesia 1/13

Desain Besar

Penataan Daerah

di Indonesia

Partnership for Governance Reform in Indonesia

www.kemitraan.or.id

Partnership Policy Paper No 1/2011

Policy Brief PSG layout.indd 1 4/19/2011 6:18:37 PM



Untuk menyelaraskan,memperjelas danmenyebarluaskanberbagai kebijakanpublik yangdiadvokasikan olehKemitraan BagiPembaruan Tata

Pemerintahan (Partnership or GovernanceReorm), mulai tahun ini kami secaraberkala menerbitkan serangkaian “makalahkebijakan” yang disebut Partnership PolicyPaper.

Partnership Policy Paper No. 1/2011yang ada di tangan pembaca budimanini dihasilkan dari serangkaian kegiatanyang terkait dengan kerjasama antaraPartnership dan Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, khususnya dalam upayamemperbesar manaat yang dirasakanpublik dari kebijakan desentralisasi sertadalam merespon maraknya pemekarandaerah di era otonomi daerah.

Sesuai dengan visi misi Kemitraan/Partnership untuk mewujudkan Indonesiayang adil, demokratis dan sejahtera yangdibangun atas dasar prinsip-prinsip danpraktik-praktik tata pemerintahan yangbaik, policy ini mengajukan serangkaianrekomendasi berkaitan dengan desainbesar penataan daerah yang diyakinidapat mewujudkan penataan daerah yangeekti. Rekomendasi ini dihasilkan melaluitelaah secara mendalam serta melibatkanberbagai pihak yang berkompeten.

Harapan kami Partnership Policy Paperini dapat memberikan kontribusi positi didalam upaya mewujudkan kehendak rakyatsesuai dengan janji demokrasi.

Akhir kata, saya sangat berterimakasihkepada saudara Nico Harjanto, Ph.D sebagaipenulis dan Tim Public Service GovernanceCluster sebagai pengawal programkerjasama Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, serta pihak-pihak yangtelah terlibat serta menyumbangkan ide-idedan pikirannya dalam penyusunan policy

paper ini.

Wicaksono Sarosa

Direktur Eksekuti

Partnership or Governance Reorm

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

Partnership Policy Paper No. 1/2011

Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia

Tahun 2010 – 2025

1

Partnership Policy Paper No 1/2011 www.kemitraan.or.id

olicy Brief PSG layout.indd 2-1 4/19/2011 6:18:38 PM



3


Grak 1. Pertambahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Mengapa terjadi banyak pemekarandaerah semenjak era reormasi bermulatahun 1999? Mengapa keinginan untuk membentuk provinsi, kabupaten, dan kotabaru masih sangat tinggi meski banyak dari daerah otonom baru memiliki ki nerjapemerintahan yang buruk sehingga tidak bisa membawa perbaikan bagi kesejahteraanwarga? Bagaimana pemekaran terjadi, danapa saja persyaratan-persyaratan untuk terbentuknya daerah otonom baru? Siapayang paling diuntungkan dari pembentukanratusan daerah otonom baru? Apa strategidan rencana pemerintah untuk mengelolaaspirasi pemekaran daerah ini? Bagaimanalingkungan politik dan pemerintahanmenyikapi desentralisasi dan upayapenataan daerah? Berbagai pertanyaantersebut menjadi dasar perlunya suatuupaya sistematis oleh pemerintah pusat

untuk menata pemerintahan di daerah gunamengeektikan ungsi-ungsi pelayananpublik dan penyediaan kebutuhan dasarwarga masyarakat.

Kemitraan bagi Pembaruan TataPemerintahan (Kemitraan) memandangbahwa penataan daerah merupakan salahsatu prioritas agenda nasional. Tanpaadanya suatu desain besar untuk penataandaerah, dikuatirkan pemekaran daerahakan terus berlangsung dan segenap eksesdan dampaknya justru akan mengancamdemokrasi dan kesatuan Indonesia. Dengan

bertambahnya daerah otonom baru,meningkat pula beban keuangan negarauntuk membiayai operasional wilayah-wilayah administrasi baru tersebut. Demikianpula potensi konfik sosial dan politik dapat mengalami eskalasi karena banyak pemekaran daerah dilandasi oleh sentimenkedaerahan/primordialisme, politik identitas-etnis, maupun kepentingan ekonomi-politik segelintir elit.

Melalui kajian ilmiah dari berbagai aspek,Kemitraan mendukung adanya desain besarpenataan daerah supaya pemerintah memilikirencana jangka menengah dan panjangyang lebih jelas dalam menyikapi aspirasipemekaran daerah yang terus bermunculan.Berhubung kompleksitas permasalahan yang

ada, maka desain besar penataan daerah inisetidaknya dapat menjadi rujukan batas atasuntuk menyaring aspirasi masyarakat dalampembentukan daerah otonom baru.

Desentralisasi dan Kelemahan KebijakanPenataan Daerah Saat Ini

Pembentukan daerah otonommerupakan bagian dari pelaksanaan prinsipdesentralisasi dalam suatu pemerintahannegara. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemanaatan dan kesejahteraankehidupan masyarakat di tingkat lokal. Melaluiprinsip ini, diharapkan akan berkembangsuatu cara pengelolaan kewenangan dansumber daya. Dalam telaah konseptual,desentralisasi dipahami secara berganda,yakni meningkatkan esiensi dan eektivitasadministrasi pemerintahan nasional danmengaktualisasi representasi lokal.

Satu hal yang nyata dari kedua aspek

desentralisasi itu adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepadamasyarakat. Dengan kedekatan jarak,diharapkan pemerintah daerah dapatlebih berarti bagi masyarakat. Pemerintahdaerah akan semakin mempunyai tingkatakuntabilitas yang tinggi di samping tingkatdaya tanggap yang tinggi dalam menyikapiperkembangan di masyarakat. Desentralisasiakan memungkinkan terselenggaranyapemerintahan yang demokratis danpartisipati.

2

Ringkasan Eksekuti

Saat ini penataan daerah di Indonesiamenjadi masalah besar saat ini karenasemakin bertambahnya daerah otonom baru.Sejak terbitnya Undang-undang tentangPemerintahan Daerah tahun 1999, jumlahdaerah otonom di Indonesia sampai tahun2010 telah bertambah sejumlah 205 daerah,yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten,dan 34 kota, dan jumlah tersebut akan terusbertambah. Untuk itu, diperlukan suatuperencanaan penataan daerah agar tuntutanaspirasi masyarakat dan kelayakan suatudaerah untuk dimekarkan dapat dijembatani.Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)yang telah disetujui oleh Pemerintah danDPR-RI ini pada intinya mencakup empat

elemen dasar, yakni: 1) pembentukan daerahpersiapan sebagai tahap awal sebelumditetapkan sebagai daerah otonom; 2)penggabungan dan penyesuaian daerahotonom; 3) penataan daerah yang memilikikarakteristik khusus; dan 4) penetapanestimasi jumlah maksimal daerah otonom(provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia tahun2010 – 2025.

Mengingat arti strategisnya, Kemitraanbagi Pembaruan Tata PemerintahanIndonesia (Kemitraan) mendukung programdan proses pembentukan Desartada sebagaisuatu kebijakan nasional yang nantinya dapatdimasukkan dalam revisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Kemitraan merekomendasikan sejumlahhal berikut, seperti perubahan paradigmapemekaran wilayah, pemantapan kapasitaspelayanan publik, revisi sejumlah peraturandan undang-undang, dan pengendalianpertambahan daerah otonom baru. Kajian

Desartada yang ada saat ini hanyalah untuk mencari jumlah ideal provinsi, sedangkanuntuk jumlah ideal kabupaten/kota dimasing-masing provinsi di Indonesia perlukajian lebih lanjut.

Pertambahan daerah otonom barutelah menimbulkan banyak masalah, sepertimembengkaknya pembiayaan pemerintahan,kesenjangan pembangunan antar-daerah,hingga rapuhnya penjagaan wilayah dariancaman dan gangguan dari luar. Beberapadaerah otonom baru bahkan secara fnansialtelah diterpa kebangkrutan. Oleh karenanya,

Desartada secara umum bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan potensinasional yang diarahkan bagi penguatanintegrasi nasional, akselerasi pengembanganekonomi dan meningkatkan kualitaspelayanan publik bagi masyarakat seluruhdaerah di Indonesia. Berbagai pendekatandigunakan untuk menyusun Desartada,mulai dari pendekatan administrasi publik,administrasi pemerintahan, manajemenkeuangan, hingga pertahanan-keamanan.Kajian ini dilakukan berdasarkan tiga prinsippokok berikut, yaitu (1) menjaga integrasi NKRIsebagai amanat konstitusi, (2) mengakselerasipeningkatan kualitas pelayanan publik, (3)mengukuhkan kapasitas Indonesia dalamkonteks persaingan global.

Pendahuluan: Berapa Jumlah Provinsi,Kabupaten dan Kota yang Ideal?

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesiasenantiasa menghadapi pertanyaan besartentang berapa jumlah ideal dari provinsi,kabupaten, dan kota yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraanrakyat. Permasalahan jumlah pemerintahandaerah ini semakin penting untuk diperhatikan terutama semenjak Indonesiamemasuki era demokrasi dengan salah satupilarnya adalah kebijakan desentralisasi.Setelah kebijakan memberikan otonomiyang lebih luas ke pemerintah daerah inidimulai pada tahun 1999, selama kurunwaktu 10 tahun telah terbentuk 205 daerahotonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164kabupaten, dan 34 kota. Jumlah ini akan terusbertambah seiring masih kuatnya keinginanbanyak kalangan untuk membentuk daerah

otonom baru meski Presiden RI di depanSidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 3September 2009 telah menyatakan perlunyamoratorium atau penghentian sementarapemekaran daerah sampai ada prosesevaluasi untuk mengetahui keberhasilan,kegagalan dan permasalahannya.

32





5


1. Formulasi dari Sudut PandangAdministrasi Publik

Dalam telaah konseptual, desentralisasidipahami secara berganda, yaknimeningkatkan efsiensi dan eektivitasadministrasi pemerintahan nasional danmengaktualisasikan representasi lokalitas.Inti dari kedua aspek tersebut adalahkeinginan untuk mendekatkan pemerintahankepada masyarakat. Dengan desentralisasiakan memungkinkan terselenggaranyapemerintahan yang demokratis danpartisipati, dan akan memungkinkan pulaterjadinya peningkatan daya-tanggap danakuntabilitas para pemimpin daerah, sertaadanya kesesuaian yang lebih nyata antara jumlah, mutu, dan komposisi pelayanan

pemerintahan dengan preerensi masyarakat.

Administrasi publik merupakansuatu enomena pemerintahan modern.Dlam rangka penyediaan ungsi-ungsipengaturan dan pelayanan bagi masyakat,administrasi publik adalah penggunaan teoridan proses manajerial, politik dan hukumuntuk melaksanakan mandat pemerintahandi bidang legislati, eksekuti dan yudikati.Berdasarkan pandangan bahwa administrasipublik berkaitan dengan pelaksanaan ungsipengaturan dan pelayanan, maka keberadaandaerah otonomi dalam perspekti administrasipublik bertujuan untuk lebih menjamin bahwaungsi pengaturan dan pelayanan tersebutberlangsung secara lebih efsien, eekti danberkesinambungan.

Dari pertimbangan penataan jumlahdesa di setiap kabupaten/kota danpertimbangan variasi pada setiap provinsi danwilayah, maka jumlah provinsi maksimal padatahun 2025 adalah sebanyak 47 provinsi, dan

jumlah minimal adalah 33 provinsi.

Secara umum, provinsi di Indonesianantinya dapat dibedakan dalam empatkategori, yaitu:

a. Provinsi yang memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan dua pendekatansekaligus yakni demokrasi pemerintahanlokal dan eektivitas administrasi.

b. Provinsi yang layak dimekarkanberdasarkan satu pendekatan saja, yaknipendekatan demokrasi pemerintahanlokal.

c. Provinsi yang layak dimekarkan atas dasarpendekatan eektivitas administrasi saja.

d. Provinsi yang tidak memenuhi syaratuntuk dimekarkan berdasarkan duapendekatan tersebut.

Selain dua pendekatan dasar dalampemekaran--demoktratisasi pemerintahandan eektivitas administrasi--pendekatan lainyang dapat digunakan adalah aspek ketahanannasional yang mencakup geo-politik, geo-strategis, dan etno-politik/etno-strategis.Pendekatan khusus lainnya untuk kepentinganeektivitas administrasi seperti: Daerah AliranSungai (DAS), Kawasan Metropolitan, KawasanPerbatasan, dan Kawasan Pelabuhan Bebas.

Berkaitan dengan skenario

pemerintahan, maka aktor yang dominanuntuk menjadi pertimbangan adalah: aktorkelayakan politik, aktor kelayakan teknis,aktor kelayakan keuangan dan keterlaksanaanadministrati. Pilihan perlakuan terhadap aktorkelayakan tersebut sangat ditentukan olehderajat nilai-nilai demokrasi yang teraktualisasiserta perilaku politik warganegara danpenyelenggara negara.

Penataan daerah yang dalam praktek selama ini selalu berkonotasi pembentukandaerah otonom baru, senantiasa dibingkaidalam suatu kebijakan yang menekankantanggung jawab dan kemanaatan bagimasyarakat. Kebijakan penataan daerahdidasarkan pada nilai-nilai yang mencakupefsiensi dan eektivitas penyelenggaraanpemerintahan, pengembangan demokrasiyang menjamin representasi, aspirasi dankontrol masyarakat, serta jaminan akanpenguatan ketahanan nasional.

Dengan menggunakan pendekatan

Demokrasi Pemerintahan Lokal dan EektivitasAdministrasi, maka jumlah maksimal provinsisampai tahun 2025 adalah 17 provinsi baru.

2. Formulasi dari Sudut PandangManajemen Pemerintahan

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan daerah pada Bab 1Pasal 1 huru 5, Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

4

Indonesia meluncurkan kebijakandesentralisasi yang sangat progresi pada tahun 1999 dengan dikeluarkannyaUndang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah yang kemudian direvisimenjadi Undang-Undang No. 32Tahun2004. Undang-Undang ini telah membawadampak secara sistemik pada tata, proses,dan manajemen pemerintahan. Otonomisecara luas diberikan ke kabupaten dan kota,sementara pemerintah pusat hanya memilikikewenangan eksklusi dalam bidang moneter,fskal, luar negeri, dan pertahanan.

Berdasarkan pengalaman empirik di Indonesia, maka Model DesentralisasiBerkeseimbangan (equilibriumdecentralization model) yang paling cocok

untuk dikembangkan sampai tahun 2025.Model desentralisasi berkeseimbanganmenganut pola dilakukannya pembagianurusan pemerintahan secara proporsionalantara pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.Kebijakan lebih banyak dilakukan olehpemerintah pusat, dan teknis operasionallebih banyak dilakukan oleh pemerintahdaerah.

Sementara itu, nilai dasar dalampembentukan suatu daerah otonomdapat terdiri atas efsiensi dan eektivitasadministrasi, demokrasi pemerintahan, danketahanan nasional. Efsiensi administrasidapat mencakup daya saing daerah(kemampuan daerah mengembangkanwilayah), skala ekonomi dan jumlah bebanprovinsi (jumlah urusan dan kewenangan).Eektivitas administrasi dapat mencakupspan o control, aksesibilitas, dan potensiwilayah. Demokrasi pemerintahan mencakup

aspirasi masyarakat, kontrol masyarakat, danketerwakilan. Ketahanan nasional mencakupgeo-politik dan geo-strategis.

Penataan daerah merupakankegiatan pembinaan, pembentukan, danpenghapusan daerah yang menjadi bagianintegral dari kebijakan desentralisasi. Lingkuppenataan daerah dengan demikian meliputipemekaran atau pembentukan wilayah,penghapusan dan penggabungan daerah,penyesuaian perbatasan daerah, pengalihanstatus daerah secara administrati maupunpolitik, serta pemindahan ibukota.

Indonesia telah memiliki kebijakanpenataan daerah. Namun terdapat sejumlahkelemahan sebagai berikut:

1. Secara epistomologis desain kebijakansangat kental dengan pola pikir yanginward looking, sehingga konseppenataan daerah semata-mataditekankan pada pemekaran daerahatau pembentukan Daerah OtonomiBaru (DOB). Demikian juga denganparameter-parameter yang ditetapkansebagai syarat pembentukan daerah,baik persyaratan administrati, teknismaupun kewilayahan;

2. Masih bersiat parsial, di manakepentingan daerah per daerah

menjadi acuan utama. Ini tampak dariditerapkannya pendekatan bottom upplanning dalam tatacara pembentukandaerah (Pasal 14 s/d Pasal 21 PP No. 78 Tahun 2007);

3. Implementasi desain yang ada masihterragmentasi secara sektoral, sehinggaupaya penataan daerah tidak dapatdilakukan secara optimal sementarabeban pemerintah semakin bertambah.

Pendekatan Penataan Daerah

Untuk mengoreksi berbagaikelemahan tersebut, sangat diperlukansebuah desain penataan daerah yang jauh lebih komprehensi, holistik danberwawasan global. Sebuah desain yangmempertimbangkan seluruh sektor dalampembangunan, kepentingan nasionalditempatkan sebagai prioritas utama, sertaberbagai peluang dan tantangan dalamera globalisasi dan liberalisasi ekonomidapat dioptimalkan untuk menciptakankemakmuran dan meningkatkan harkat danmartabat bangsa di dunia internasional.

Upaya untuk menghitung jumlahideal provinsi di Indonesia memang tidak mudah, mengingat adanya berbagai aktoryang harus diperhitungkan serta berbagaipendekatan yang dapat dijadikan sebagaikerangka rujukan. Untuk melihat jumlah idealdari provinsi, kabupaten dan kota sampaitahun 2025, digunakan tujuh ormulasiberikut:

54





7


Dalam UU No. 34 Tahun 2004,pembentukan daerah harus memenuhi syaratadministrati, teknis dan fsik kewilayahan.Syarat administrati untuk provinsi berupapersetujuan DPRD Kabupaten/Kota danBupati/Walikota yang menjadi cakupanwilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsiinduk dan gubernur serta rekomendasiMenteri Dalam Negeri (Mendagri).

Untuk Kabupaten/Kota berupapersetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuanDPRD provinsi induk dan gubernur sertarekomendasi Mendagri. Syarat teknis meliputiaktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,sosial budaya, sosial politik, kependudukan,luas daerah, pertahanan, keamanan dan aktor

lain yang memungkinkan terselenggaranyaotonomi daerah.

Sedangkan syarat fsik meliputi palingsedikit 5 kabupaten/kota untuk pemerintahanprovinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatanuntuk pembentukan kota, lokasi ibukota, danprasarana pemerintahan.

Ukuran pemerintahan daerah yangada baik provinsi maupun kabupaten/kota masih belum optimal. Hal ini berakibatpada belum idealnya jumlah pemerintahandaerah kabupaten/kota dan provinsi yangada. Indikator yang dapat digunakan sebagaiindikator ukuran optimal pemerintahandaerah dari aspek keuangan daerah adalahhanya variabel jumlah penduduk.

Ukuran pemerintahan daerahkabupaten/kota dan provinsi juga berbedaantar wilayah. Jumlah penduduk yangberbeda antar wilayah juga berakibat pada

jumlah pemerintahan daerah provinsi yangberbeda.

Indikator yang dapat digunakan sebagaiindikator ukuran optimal pemerintahandaerah dari aspek keuangan daerah adalahhanya variabel jumlah penduduk. Kondisi dariindikator ini meningkat dari waktu ke waktu,sehingga ukuran dan jumlah pemerintahandaerah dimungkinkan selalu bersiat dinamis.

Ukuran pemerintahan daerahkabupaten/kota dan provinsi juga berbedaantar wilayah di Indonesia. Jumlah penduduk yang berbeda antar wilayah juga berakibat

pada jumlah pemerintahan daerah provinsiyang berbeda-beda antar wilayah.

Jumlah pemerintahan daerah provinsiyang ideal sekarang adalah berjumlah 31provinsi. Seiring dengan peningkatan jumlahpenduduk di setiap provinsi dan kelompok wilayah, jumlah provinsi yang ideal pada tahun2025 diperkirakan berjumlah 39 provinsi.

4. Formulasi dari Sudut Pandang Demograf

Penduduk Indonesia pada tahun2005 berjumlah 219 juta jiwa dengan lajupertumbuhan penduduk setiap tahunnyasebesar 1,34. Hingga saat ini penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa

Proses pemekaran daerah masihmenghadapi berbagai kendala diantaranya,ketersediaan pelayanan umum yang sangatterbatas seperti pendidikan, kesehatan, daninrastruktur. Distribusi pelayanan dikaitkandengan luas wilayah dan jumlah penduduk.Jumlah penduduk yang besar menjadi salahsatu alasan kecenderungan suatu kabupatenatau kota dimekarkan.

Jumlah penduduk dan luas wilayahmenjadi variabel ukuran kelayakan pemekaranwilayah karena secara langsung terkait denganpermasalahan penyediaan pelayanan publik.Dari sisi kependudukan tidak hanya jumlahpenduduk namun juga aktor kepadatanpenduduk, persebaran dan masalah etnis.Yang juga menjadi perhatian adalah berapa jumlah sta pemerintahan lokal yang optimaluntuk bisa memberikan pelayanan kepadamasyarakat.

Metodologi estimasi proyeksi jumlahwilayah ideal untuk Indonesia sangatdipengaruhi oleh keragaman. Dari segikependudukan, semua aktor sosial (berkaitandengan penduduk atau manusia) akancenderung pada pulau Jawa. Proyeksi rendahmenghasilkan 39 provinsi, proyeksi sedangmenghasilkan 41 provinsi dan proyeksi tinggimencapai 64 provinsi pada akhir tahun 2025.

5. Formulasi dari Sudut Pandang Geograf

Indonesia secara geograf merupakannegara kepulauan, dengan 2 (dua) karakterutama, yaitu mainland character yangditandai dengan hadirnya kepulauan SundaBesar dan island character yang ditandaidengan kepulauan Sunda Kecil sehingga

6

Sejak tahun 1999 tercatat 205 daerahotonom baru telah terbentuk, terdiri atas 7provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Melaluipemekaran diharapkan tujuan kebijakanotonomi daerah seperti peningkatanpelayanan, demokratisasi, dan pemberdayaanmasyarakat dapat terwujud.

Kontroversi pemekaran daerah sampaidengan saat ini masih menjadi isu yanghangat dan aktual dalam implementasiotonomi daerah. Berbagai daerah seolahterpacu untuk memekarkan diri, baik padalevel provinsi maupun kabupaten/kota.Pada hakekatnya, pembentukan daerahotonom baru bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat melaluipeningkatan pelayanan kepada masyarakat,

percepatan kehidupan demokrasi,percepatan pelaksanaan pembangunanperekonomian daerah, percepatanpengelolaan potensi daerah, peningkatankeamanan dan ketertiban, dan peningkatanhubungan yang serasi antara pemerintahpusat dan daerah.

Apabila pada awal kemerdekaan jumlahprovinsi adalah 6 (enam), sekarang menjadi33 provinsi, sedangkan jumlah kabupaten/kota adalah 99 (sembilan puluh sembilan),sekarang berjumlah 456 kabupaten/kota,sehingga kenaikannya 450 % untuk provinsidan 361 % untuk kabupaten/kota.

Daerah otonom dibentuk dalam rangkadesentralisasi. Desentralisasi memiliki 3 tujuanyaitu:

a. Tujuan Politik : Untuk menciptakansuprastruktur dan inrastruktur politik yang demokratis berbasis padakedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam

bentuk pemilihan kepala daerah,pengisian keanggotaan DPRD secaralangsung oleh rakyat.

b. Tujuan Administrasi : Agar pemerintahandaerah yang dipimpin oleh kepaladaerah dan bermitra dengan DPRDdapat menjalankan ungsinya untuk memaksimalkan nilai-nilai 4E, yaknieektivitas, efsiensi, equity/kesetaraan,dan ekonomi.

c. Tujuan Sosial Ekonomi : Bagaimanamodal masyarakat yang berwujudmodal sosial, modal intelektual, danmodal fnansial dapat didayagunakanuntuk mewujudkan terciptanyakesejahteraan masyarakat secara luas.

Gejala yang terlihat dalam pembentukandaerah otonom di Indonesia pasca reormasilebih banyak didasarkan pada tujuan/pertimbangan politik.

Sementara itu, kriteria dasar dari aspek manajemen pemerintahan penentuan idealyang ditawarkan untuk pembentukan daerahtermasuk untuk pembentukan provinsiadalah mencakup 3 variabel utama, yaitu

a. jumlah penduduk bersiat dinamis

b. luas wilayah bersiat statis, danc. rentang kendali (span o control)

pemerintahan.

Untuk memprediksi jumlah idealprovinsi tahun 2025 dari sudut pandangpemerintahan maka digunakan asumsi dasardengan mempertimbangkan variabel jumlahpenduduk sebagai variabel dinamis. Dari hasilpenghitungan diperoleh perkiraan antara 70sampai dengan 88 buah provinsi.

3. Formulasi dari Sudut PandangManajemen keuangan

Dalam era desentralisasi, pembentukandaerah merupakan salah satu usahadalam meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunanperekonomian daerah, pengelolaan potensidaerah, sosial budaya, dan terwujudnyakesejahteraan masyarakat. Dalam UU No.22 Tahun 1999 diatur bahwa daerah dapatdibentuk berdasarkan kriteria kemampuanekonomi, potensi daerah, sosial-budaya,sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerahdan pertimbangan lain yang memungkinkanterselenggaranya otonomi daerah. DalamUU No. 34 Tahun 2004, pembentukan daerahharus memenuhi syarat administrati, teknisdan fsik kewilayahan. Suatu pemerintahandaerah yang ideal adalah pemerintahandaerah yang memiliki c ukup sumberdayamanusia dan sumberdaya keuangan untuk menyediakan berbagai pelayanan kepadamasyarakatnya serta responsi.

76





9


dari NKRI dan konik komunal, apabilatidak ditangani secara baik akan dapatmenimbulkan disintegrasi bangsa;

d. Gejala meningkatnya gangguankamtibmas (keamanan dan ketertibanmasyarakat) dan upaya separatismemengancam NKRI.

Untuk pemekaran daerah yang layak dikembangkan sampai tahun 2025 disarankansebanyak 9 provinsi dengan prioritas diNanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua,Kalimantan dan Maluku.

7. Formulasi dari Sudut Pandang SosialEkonomi

Faktor yang cenderung memicutimbulnya keinginan untuk melakukan

pemekaran daerah pada umumnya timbulkarena aspek sosial-ekonomi, sepertiperbedaan agama, budaya dan perbedaantingkat pembangunan dan kemakmuran antardaerah. Faktor penting yang menentukantingkat kelayakan pemekaran suatu daerahterutama dari segi ekonomi dan keuangan,antara lain: kemampuan keuangan daerah,pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitassumber daya manusia yang terdapat padadaerah bersangkutan

Tabel 2. Estimasi Pertambahan ProvinsiBerdasarkan Berbagai Formulasi

Formulasi Penambahan H ingga 2025 E stimasi Jumlah Provinsi 2025

Administrasi Publik 0 – 14 Provinsi 33 – 47 Provinsi

Manajemen Pemerintahan 27 – 55 Provinsi 70 – 88 Provinsi

Manajemen Keuangan -2 – 6 Provinsi 31 – 39 Provinsi

Demogra 6 – 31 Provinsi 39 – 64 Provinsi

Geogra 15 Provinsi 48 ProvinsiPertahanan-Keamanan 9 Provinsi 43 Provinsi

Prinsip Dasar Penataan Daerah

Penyusunan Desain Besar PenataanDaerah secara prinsipil ditujukan untuk mencapai tiga misi utama, yakni: (1) Menjagaintegrasi NKRI sebagai amanat konstitusi,(2) mengakselerasi peningkatan kualitaspelayanan publik, (3) mengukuhkan kapasitasIndonesia dalam konteks persaingan global.Untuk itu Desartada disusun dengan

memperhatikan:

1. Pengutamaan kepentingan strategisnasional

Meliputi aspek geo-strategi, geo-politik dan geo-ekonomi. Strategis nasional inimerupakan strategi dalam memanaatkankondisi geogras Indonesia dalam peta globaluntuk menentukan kebijakan dalam mencapaitujuan nasional. Geo-strategi diwujudkandalam konsep Ketahanan Nasional terkaitdengan posisi geogras Indonesia. Geo-politik diwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantaradan politik luar negeri bebas akti. Geo-ekonomi diwujudkan melalui pembentukankawasan ekonomi khusus yang memiliki dayasaing global dengan kombinasi keunggulan

aktor ekonomi dan letak geogras dalamperdagangan internasional.

2. Penataan daerah yang berwawasanglobal

Memiliki daya sensiti terhadapperkembangan global sehingga dapatmerebut peluang dan mengantisipasieek negati dari globalisasi. Isu sepertiperdagangan bebas, perubahan iklim,trafcking, hingga terorisme merupakantantangan yang dihadapi oleh pemerintahpusat maupun daerah. Keberhasilan dalammengelola isu tersebut sangat terkait denganstrategi penataan daerah.

3. Integrasi seluruh aspek perubahanlingkungan strategis

Penataan daerah dilakukan secarakomprehensi lintas sektoral. Aspek perubahanlingkungan strategis meliputi peningkatan jumlah penduduk, segregasi etnis, kualitasSumber Daya Manusia (SDM), pertumbuhaninrastruktur, mobilitas penduduk, sertabencana alam.

8menimbulkan konsekuensi kebutuhan akansarana dan prasarana perhubungan darat,laut dan udara.

Pembentukan daerah otonommerupakan salah satu kegiatan penataandaerah. Penataan daerah adalah tindakanuntuk membina, membentuk, menghapusdan menggabungkan daerah otonomyang menjadi bagian integral dari kebijakandesentralisasi pemerintahan kepada daerahotonom. Penataan daerah meliputi:

a. Pemekaran dan pembentukan daerahb. Penghapusan dan penggabungan

daerahc. Penyelesaian batas daerahd. Pengalihan status daerah (aspek

administrasi/politis) serta pemindahanibukota dalam rangka menciptakanotonomi daerah yang ideal.

Faktor yang dominan di dalam aspek geograf dalam pembagian wilayah adalahparameter berikut: hidrologi, perairankepulauan, geo-ekonomi, topograf, ekologidan geo-hazard,1 geo-sosbud, dan geo-politik. Parameter tersebut merupakan aspek geograf yang telah dipertimbangkan dalamrangka melakukan pengkajian berbasisdata geo-spasial untuk memperoleh jumlahideal pemekaran daerah otonom baru padatingkat provinsi.

Karena jumlah ideal daerah otonomtingkat provinsi bersiat praktis berdasarkandata geo-spasial yang tersedia danpendekatan tertentu, maka hasil kajian iniperlu diintegrasikan dengan hasil kajianlainnya dari aspek politik pemerintahan,ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dankeamanan. Tambahan jumlah sebanyak 15

provinsi tidak berarti harus menjadi targettahun 2025.

6. Formulasi dari Sudut Pandang kajianPertahanan dan Keamanan

Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen fnal untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yangtertuang dalam pembukaan Undang-UndangDasar (UUD) 1945. Kebijakan desentralisasi

1 Geohazard adalah potensi bencanayang disebabkan oleh aspek geologi yang me-

nyebabkan kerusakan terhadap kehidupan.

merupakan harapan masyarakat danpemerintah, memahami era globalisasidan menjalankan good governance.2 Mampu menserasikan Tata Ruang UmumNasional, memahami tatanan Pemerintahan,menyelenggarakan desentralisai yang eekti dan efsien, memasukkan kewirausahaandalam Pemda, memelihara dan membangun jati diri bangsa, belanegara, memperbanyak inkubator kebangsaan, menghapus kebijakandiskriminati, menyelenggarakan penegakandan supremasi hukum serta memperkuataktor psikologis bangsa.

Pemekaran daerah dari perspekti Pertahanan dan Keamanan pada dasarnyaberorientasi kepada kepentingan nasional,yang utama terwujudnya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehinggaaktor Asta Gatra3 dalam aspek pertahanandan keamanan yakni geograf, demograf,sumber daya alam/buatan, serta kondisisosial masyarakat menjadikan analisis yangdilaksanakan terhadap daerah terluar.

Penataan daerah sampai dengan tahun2025 dari sudut pandang pertahanan dankeamanan, antara lain, adalah:

a. Luas dan kondisi geograf secara umummerupakan penyebab keterlambatanpembangunan dan keterisolasianwilayah, sehingga jangkauan pelayananpembangunan belum dapat dilakukansecara optimal;

b. Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk dan kemampuanyang terbatas mengakibatkan rawanterhadap infltrasi dan penyusupanuntuk memecah belah persatuan dankesatuan;

c. Gejolak politik yang ada di provinsi

yang cenderung ingin memisahkan diri

2 Good governance adalah proses pem-buatan peraturan dan implementasinya mela-

lui interaksi antara negara, masyarakat sipil, danmasyarakat ekonomi berbasis prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan tertentu, seperti kes-etaraan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi,

eektivitas, dan efsiensi.3 Konsep yang mengintegrasi delapan

aspek yaitu geograf, sumber daya alam, pen-duduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya

dan hankam.

Formulasi Penambahan H ingga 2 025 Est imasi Jumlah Provinsi 2025

Administrasi Publik 0 – 14 Provinsi 33 – 47 Provinsi

Manajemen Pemerintahan 27 – 55 Provinsi 70 – 88 Provinsi

Manajemen Keuangan -2 – 6 Provinsi 31 – 39 Provinsi

Demograf 6 – 31 Provinsi 39 – 64 Provinsi

Geograf 15 Provinsi 48 ProvinsiPertahanan-Keamanan 9 Provinsi 43 Provinsi

98





11


pembentukan daerah persiapan,tahapan, dasar hukum, pendampingandan pengajuan perubahan status menjadidaerah otonom yang defniti. Tujuanpembentukan daerah otonom melaluitransisi daerah persiapan ini adalahpertama, untuk memastikan kesiapancalon DOB dalam menyelenggarakanungsi-ungsi penyelenggaraanpemerintahan daerah dengan lebih baik,terutama dalam regulasi dan pelayananpublik. Kedua, untuk meningkatkankapasitas kemampuan penyelenggaraanpemerintahan daerah melalui prosespembelajaran (learning process) dalamperiode transisi sebelum ditetapkansecara defniti. Ada empat strategi dasar

dalam pelaksanaannya, yaitu:a. Mengembangkan parameter

pembentukan daerah persiapanberdasarkan parameter geografs,demografs dan sistem;

b. Membentuk daerah otonom barumelalui pembentukan daerahpersiapan dengan dasar PeraturanPemerintah (PP) untuk jangkawaktu tiga (3) tahun;

c. Menyediakan asilitas danpendampingan proessionalpenyelenggaraan pemerintahanbagi setiap daerah persiapanselama dalam masa transisi;

d. Mengembangkan sistem evaluasidaerah persiapan untuk dasarpenetapan perubahan statusmenjadi daerah otonom defniti.

2. Penghapusan, penggabungandan penyesuaian daerah otonom,

yang mencakup pola insenti danasilitas khusus penggabungandaerah otonom, penegasan bataswilayah, penetapan ibukota daerah,dan penguatan kecamatan sebagaipusat pelayanan. Penghapusan danpenggabungan daerah otonom dalamrangka mendudukkan kembali daerahotonom agar berkembang secara sehat,dilaksanakan dengan strategi dasarsebagai berikut:

a. Mengembangkan pola evaluasidaerah otonom dan asilitasi

penggabungan daerah otonom.b. Menerapkan pola insenti dan

asilitasi khusus bagi penghapusandan penggabungan daerahotonom berdasarkan hasil evaluasikemampuan penyelenggaraanotonomi daerah.

c. Menyesuaikan cakupan fsik wilayah, penegasan batas wilayah,dan penetapan ibukota daerahotonom sesuai dengan parameterdaerah otonom yang maju-mandiri.

d. Menyiapkan alternati pemekarandaerah otonom kabupaten/kotadengan penguatan kecamatansebagai pusat pelayanan publik dan pengendalian kualitas proses

pembentukan kecamatan secaralebih ketat.

3. Pengaturan daerah otonom yangmemiliki karakteristik khusus tertentu,yang mencakup penegasan ataskekhususan beberapa daerah otonomyang sudah ada. Pengembangan daerah/kawasan yang memiliki karakteristik khusus dilakukan guna menjaminterjaganya kepentingan strategis nasionalyang mencakup integrasi nasional,pembangunan ekonomi, pengelolaanlingkungan dan pelayanan publik. Untuk mewujudkannya diperlukan strategi,sebagai berikut:

a. Mempertahankan kekhususandaerah otonomi yang selama initelah ada, yaitu Provinsi DKI jakarta,Provinsi DIY, Provinsi NAD, danprovinsi di Papua bagi k epentinganstrategis nasional dengan

menegaskan landasan hukum dankebutuhan spesifk pengembangankapasitas daerahnya.

b. Membuka kemungkinankekhususan otonomi secaraterbatas bagi daerah-daerahtertentu atas dasar pertimbangankepentingan strategis nasional.Beberapa kawasan khusus yangpenetapannya dalam perspekti pertimbangan strategis nasionalantara lain, pengembangan

0

4. Keterpaduan pembangunan pusat dandaerah

Keterpaduan pembangunan kabupatendan kota dalam skala ekonomi daerah, sistemalokasi dana perimbangan, dan kesatuansosial-ekonomi daerah dan bagaimanaproses penataan daerah otonom agar lebihterarah dan terkendali. Permasalahan disektor keuangan antara lain, tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah,rendahnya kapasitas skal daerah terhadappusat, disparitas antar daerah, inesiensidan eektivitas pengeluaran pemerintah,rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaankeuangan dan perilaku korupsi.

5. Dinamika politik dalam negeri

Isu politik dan pemerintahan dalamnegeri yang masih menonjol antara lain,integrasi politik, konfik sosial dan politik,kelembagaan sosial-politik, kesetaraanpolitik, responsitas pemerintah daerah,akuntabilitas lokal, konsolidasi otonomidaerah, kohesi sosial, dan akulturasi budaya.Kurang adanya sinkronisasi manajemenpemerintahan karena adanya egoismesektoral dan anatisme kedaerahan yangberlebihan.

Adapun kerangka pikir penataan daerahdibangun dengan mempertimbangkan tigadimensi dasar/parameter, yaitu:

1. Dimensi Geogra yang mencakup luasuntuk menampung dan mendukungaktivitas dan kualitas serta karakteristik geogra yang memungkinkandaerah otonom mengembangkan

kemampuannya dengan tetap menjagakelestarian lingkungan, yang tercermindan tersusun dalam suatu peta. Adapunaktor yang dominan di dalam aspek geogra dalam pembagian wilayahyakni hidrogra, perairan kepulauan,tata ruang dan lingkungan, geo-hazarddan peta dasar.

2. Dimensi Demogra bersiat relati dinamis, yakni manusia yang menjadisubyek dan obyek dari daerahotonom yang mencakup jumlah dankualitasnya. Dimensi ini menyediakan

dasar pertimbangan pembentukandaerah otonom baru denganmemperhitungkan aktor demogra(kependudukan) dalam penataandaerah tahun 2010 – 2025, yang meliputi jumlah penduduk, kuantitas dankualitas SDM, distribusi penduduk, dankeserasian penduduk antara Indonesiabagian barat dan timur.

3. Dimensi Sistem yang bersiat sangatdinamis, yang terdiri dari sistempertahanan dan keamanan supayapembentukan daerah otonom jangan sampai membahayakansistem keamanan negara; sistemsosial-politik supaya penataan daerahdapat menggambarkan nilai-nilai

dan kenyataan sosial-politik danbudaya yang ada di Indonesia; sistemsosial-ekonomi supaya penataandaerah mengandung semangatpengembangan yang mencakupkomponen input berupa sumber dayaekonomi meliputi kekayaan alam, lokasistrategis, budaya, SDM berkualitas;sistem keuangan supaya penataandaerah memperhatikan aktor-aktoryang mencakup kebijakan perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah serta potensi sumber keuangandaerah; dan sistem administrasi publik dengan mempertimbangkan aspek sistem manajemen pemerintahandalam arti memperhatikan hal-hal yanglebih bersiat operasional dan terukur,yang mencakup prinsip dan ungsimanajemen dalam penataan daerah.

Usulan Desain Besar Penataan Daerah

(Desartada) 2025

Rumusan Desain Besar Penataan Daerah(Desartada) mencakup empat elemen pokok,yaitu:

1. Pembentukan daerah persiapansebagai prosedur baru dalampembentukan daerah otonom. Inimerupakan upaya untuk menatadaerah secara lebih sistematis melaluipenerapan model pembentukandaerah otonom secara bertahap, yangmencakup pengembangan parameter

110





13


yang lebih riil dan logis yang dihubungkandengan kapasitas sebuah wilayah.Pemantapan kapasitas penyelenggaraanpemerintahan daerah ini, khususnya efsiensidan eektivitas pengelolaan sumberdaya yangdimiliki, dimaksudkan untuk peningkatankesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.Karena tuntutan pemekaran wilayah padadasarnya disebabkan alasan ketimpangankesejahteraan dan rendahnya kualitaspelayanan.

Perkembangan Pembahasan dan Prospek Desartada menjadi Kebijakan Nasional

Perkembangan pembahasan danprospek desain besar penataan daerah

menjadi kebijakan nasional meliputi:

1. Pemekaran berdasarkan aspirasimasyarakat

Berdasarkan aspirasi masyarakat terdapatusulan pembentukan provinsi baru sebanyak 21 provinsi baru.

2. Pemekaran berdasarkan hasil kajian TimKecil Kementerian Dalam Negeri, sebagaiberikut:

a. Pemekaran berdasarkan jumlahpenduduk

Berdasarkan variabel jumlahpenduduk, potensi terbesarpenambahan jumlah provinsi baruterdapat di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yakniJawa Timur, Jawa Barat, SumateraUtara dan Sulawesi Selatan. Terdapat potensi pembentukansebanyak 95 provinsi baru.

b. Pemekaran berdasarkan luaswilayah

Apabila dilihat dari variabel luaswilayah, potensi pembentukanprovinsi baru terdapat padaprovinsi-provinsi yang memilikiluas wilayah relati yang lebih besar. Terdapat sebanyak 17 provinsiyang wilayahnya memiliki potensibagi pembentukan provinsi baru.Sebarannya di Sumatera (5 potensiprovinsi baru), pulau Jawa (4 potensiprovinsi baru), pulau Kalimantan

(2 potensi provinsi baru), pulauSulawesi (3 potensi provinsi baru),Nusa Tenggara Timur (2 potensiprovinsi baru), Papua (1 potensiprovinsi baru).

c. Pemekaran berdasarkan cakupanwilayah pembentukan provinsibaru.

Berdasarkan cakupan wilayah,potensi terbesar bagi pembentukanprovinsi baru terdapat di provinsi-provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang besar. Terdapat 43provinsi baru.

d. Pemekaran berdasarkan efsiensidan eektivitas

Potensi pembentukan provinsibaru dilihat dari aspek efsiensi daneektivitas adalah 7 potensi provinsibaru.

e. Pemekaran berdasarkan aktorgeografs

Potensi pembentukan provinsibaru berdasarkan aspek geografsterdapat di 11 provinsi dengan 12potensi provinsi baru.

. Pemekaran berdasarkan aspek strategis

Berdasarkan aspek strategi,terdapat potensi pembentukantujuh provinsi baru yang tersebar diempat provinsi.

2

kawasan khusus perbatasanantar negara, pengembangankawasan ekonomi khusus bagikepentingan strategis nasional,pengembangan kawasan khususkonservasi alam, pengembangankawan khusus kepulauan, danpengembangan kawasan khususlainnya.

c. Merumuskan parameter khususpembentukan DOB untuk kawasan tertentu atas dasarpertimbangan kepentinganstrategis nasional. Parameter yangdigunakan sebagai penjabarandari kepentingan strategis nasionaladalah kepentingan strategis

nasional pertahanan keamanan,kepentingan strategis nasionalekonomi, kepentingan strategisnasional lingkungan, dan kawasanstrategis nasional kebudayaan.

4. Penetapan estimasi jumlah maksimaldaerah otonom yang akan dijadikanrujukan bagi proses kebijakanpembentukan daerah otonom baru,yang mencakup estimasi jumlahmaksimal daerah otonom provinsi,kabupaten dan kota hingga tahun2025 menyesuaikan dengan periodePembangunan Jangka Panjang (PJP).Untuk mewujudkan gambaran estimasitersebut, dilakukan dengan tigastrategi berdasarkan parameter yangditetapkan, yaitu:

a. Memberi titik berat prioritaspembentukan daerah otonomprovinsi yang lebih diutamakan

daripada pembentukan daerahotonom kabupaten/kota, terutamadi wilayah perbatasan antarnegara dan daerah yang secarageografs wilayahnya sangat luasatau rentang kendali tergolongbesar. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktivasi pembangunanekonomi dan pelayanan publik di wilayah perbatasan dengannegara lain dalam rangka integrasiteritorial, standarisasi pelayananpublik, dan peningkatan daya

saing ekonomi Indonesia di duniainternasional.

b. Menetapkan estimasi jumlahmaksimum daerah otonomprovinsi dan jumlah maksimumdaerah otonom kabupaten/kotahingga tahun 2025 berdasarkanpendekatan kombinasi yangrasional (dengan parametergeografs, demografs, dan sistem)dan realistis (mempertimbangkanaspirasi yang sedang berkembang).

c. Membuat estimasi jumlahmaksimum daerah otonomprovinsi, kabupaten dan kota Tahun 2010 – 2025. Estimasi jumlah

maksimum daerah otonom hingga Tahun 2025 dilakukan pendekatankombinasi, pertama, denganmenggunakan perhitunganberdasarkan parametergeografs, demografs dan sistemsesuai kerangka pikir dalampembentukan daerah otonombaru; kedua, menggunakanpertimbangan realita aspirasiyang ditarik dari dinamika usulanpembentukan daerah otonomyang berkembang hingga saat ini.Berdasarkan pendekatan tersebut,hingga tahun 2025 diestimasipenambahan jumlah maksimumdaerah otonom sebanyak sebelasprovinsi dan 54 daerah otonomkabupaten/kota.

Ada beberapa pertimbangan dasardalam melakukan pemekaran, yaitu

demokratisasi pemerintahan, eektivitasadministrasi dan ketahanan nasional yangmencakup geo-politik, geo-strategis, danetno-politik/etno-strategis.

Dengan pertimbangan akan besarnya jumlah provinsi yang dapat dibentuk apabilamenggunakan asumsi berdasarkan ketentuanKeputusan Mendagri (Kepmendagri) No. 4 Tahun 2004, PP No. 129 Tahun 2000, dan UUNo. 32 Tahun 2004 tentang pembentukanwilayah daerah, maka diperlukan revisikembali parameter pembentukan DOBdengan memperhitungkan aspek-aspek

132





4

Tabel 3. Usulan Pemekaran ProvinsiBerdasarkan Aspirasi Masyarakat dan Tim

Kajian Kemendagri

Usulan Pemekaran Provinsi Potensi Provinsi Baru Klaster/Wilayah

1. Berdasarkan aspirasimasyarakat

21 provinsi baru Tersebar

2. Berdasarkan jumlahpenduduk

95 provinsi baru Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Utara danSulawesi Selatan

3. B erdasark an luas wilayah 17 provinsi baru Sumatera (5 provi nsi baru),Pulau Jawa (4 provinsi baru),Pulau Kalimantan (2 provinsibaru), Pulau Sulawesi(3 provinsi baru), Nusa Tenggara Timur (2 provinsi

baru), Papua (1 provinsibaru)

4. B erdasark an cakupan wilayah 43 provinsi baru Tersebar

5. Berdasarkan efsiensi daneektivitas


6. B erdasark an aktor geografs 12 provinsi baru Tersebar

7. Berdasarkan aspek strategis 7 provinsi baru Tersebar

Selain kajian yang dilakukan oleh TimKecil Kementerian Dalam Negeri, terdapatpula kajian-kajian yang dilakukan oleh8 Kelompok Kerja (Pokja) para ahli yangdiasilitasi oleh Kemitraan. Berikut ini adalahringkasan hasil pemikiran Pokja.

3. Pemekaran berdasarkan hasil kajianPokja, sebagai berikut:

a. Pokja Administrasi Publik

Penataan daerah selalu dibingkaidalam suatu kebijakan yangmenekankan tanggung jawab dan kemanaatan bagimasyarakat. Oleh karena itu, perlumempertimbangkan karakteristik regional dan dilakukan secarabertahap dengan jumlah yangideal.

Berdasarkan Pokja Administrasipublik terdapat potensipembentukan 15 provinsi baruyang tersebar di enam klaster.

b. Pokja Manajemen Pemerintahan

Kriteria dasar untuk pembentukandaerah mencakup tiga variabelutama, yaitu jumlah penduduk,luas wilayah dan rentang kendalipemerintahan.

Kajian Pokja ManajemenPemerintahan menghasilkanperkiraan bahwa terdapat potensipembentukan 56 provinsi baruyang tersebar di lima klaster.

c. Pokja Sosial Ekonomi

Permasalah yang sering timbulsebagai akibat dari pemekaranwilayah, adalah: kurang lancarnyapelaksanaan administrasipemerintahan, kesulitan keuangandaerah karena rendahnya rasiokapasitas dan kebutuhan fskal,kegiatan ekonomi pada daerahinduk mundur karena potensiekonomi daerah masuk ke dalamdaerah pemekaran.

15


Berdasarkan kajian Pokja III (SosialEkonomi) terdapat potensipembentukan tujuh provinsibaru yang tersebar di tiga klaster:Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

d. Pokja Manajemen Keuangan

Perlunya restrukturisasipemerintahan daerah. Kajian lebihlanjut tentang cakupan jumlahwilayah kabupaten/kota yang idealdalam suatu provinsi yang terkaitdengan kemampuan koordinasidari provinsi.

Apabila berdasarkan kajian Pokja IV(Manajemen Keuangan) terdapatpotensi pembentukan 13 provinsi

baru yang tersebar di lima k laster,yaitu klaster Sumatera, Jawa,Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

e. Pokja Demogra

Metodologi estimasi proyeksi jumlah wilayah ideal untuk Indonesia sangat dipengaruhi olehkeragaman.

Berdasarkan kajian dari Pokja V(Demogra) terdapat potensipembentukan 31 provinsi baruyang tersebar di empat klaster, yaituklaster Sumatera, Jawa, Kalimantan,dan Papua.

. Pokja Geogra

Model pembagian yangmenjadi pertimbangan utamaadalah dengan melihat sistemwatershed 4 dan sistem aliransungai serta topogra perbukitan

untuk mainland5, untuk islandpertimbangan utamanya adalahkekompakan gugusan pulau/kepulauan dan pembagian wilayahsaat ini.

Dari hasil kajian Pokja VI (Geogra)terdapat potensi pembentukan

4 Sistem Watershed merujuk pada penen-

tuan suatu lokasi atau luasan wilayah tertentuberdasarkan garis pemisah air.

5 Pulau-pulau besar Sumatera, �awa, Kali-Pulau-pulau besar Sumatera, �awa, Kali-mantan, Sulawesi, dan Papua.

15 provinsi baru yang tersebardi seluruh klaster, yaitu klasterSumatera, Jawa, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,dan Papua.

g. Pokja Pertahanan Keamanan

Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk dan kemampuanyang terbatas mengakibatkanrawan terhadap inltrasi danpenyusupan dari pihak lawan.Gejala meningkatnya gangguankamtibmas dan upaya separatismeyang mengancam NKRI.

Berdasarkan kajian Pokja VII(Pertahanan Keamanan) terdapat

potensi pembentukan provinsibaru sebanyak sembilan provinsiyang tersebar di 3 klaster, yaituklaster Sumatera, Kalimantan,Papua.

h. Pokja Politik dan Sosial Budaya

Selama ini, telah terjadi konfik politik dan sosial karena perbedaankepentingan dengan pemekaranyang dilakukan. Untuk itu, kebijakanpemekaran harus ditinjau ulang.

Berdasarkan kajian Pokja VIII (Politik dan Sosial Budaya) tidak terdapatpotensi pembentukan provinsibaru di Indonesia.

4. Kelayakan Pemekaran dilihat darikapasitas skal daerah

Potensi pembentukan provinsi baruberdasarkan kapasitas skal daerah terdapat 13provinsi baru. Provinsi-provinsi yang memilikikapasitas skal cukup untuk membentuk

provinsi baru, adalah NAD, Riau, KepulauanRiau, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta,Banten, Kalimantan Tengah, KalimantanSelatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Balidan Maluku Utara.

Setelah proses pengkajian secaraintensi tersebut, gagasan Desartadakemudian didiskusikan dan diolah oleh jajaranKementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Dengan mendapat komitmen dan dukunganpenuh dari Menteri Dalam Negeri GamawanFauzi, Desartada akhirnya menjadi program

Usulan Pemekaran Provinsi Potensi Provinsi Baru Klaster/Wilayah

1. Berdasarkan aspirasimasyarakat


2. Berdasarkan jumlahpenduduk

95 provinsi baru Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Utara dan SulawesiSelatan

3. Berdasark an luas wilayah 17 provinsi baru Sumatera (5 provinsi baru),Pulau Jawa (4 provinsi baru),Pulau Kalimantan (2 provinsibaru), Pulau Sulawesi(3 provinsi baru), Nusa Tenggara Timur (2 provinsi

baru), Papua (1 provinsibaru)

4. Berdasark an cakupan wil ayah 43 provinsi baru Tersebar

5. Berdasarkan efsiensi daneektivitas


6. Berdasark an aktor geografs 12 provinsi baru Tersebar

7. Berdasarkan aspek strategis 7 provinsi baru Tersebar

154





pemerintah. Untuk itu, Kementerian DalamNegeri telah mengadakan rapat konsultasidengan berbagai kementerian terkait dansejumlah jajaran Pemerintahan Provinsiguna menyamakan visi dan pendapatmengenai Desartada ini. Langkah berikutnyayang telah dilakukan adalah denganmengkonsultasikannya dengan paraanggota Komisi II DPR-RI yang membidangipemerintahan. Pada prinsipnya tercapaikesepakatan antara pihak pemerintah danDPR-RI bahwa penataan daerah di Indonesiamenjadi prioritas kerja yang mendesak dilakukan guna mencegah berbagai eksesnegatif yang telah terjadi dan mengembalikandesentralisasi ke tujuan semula, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik demi semakin

terwujudnya kesejahteraan bersama.Dengan kemajuan pembahasan

yang telah terjadi dan urgensi yang ada, makaDesartada ini memiliki prospek yang sangatbesar untuk menjadi kebijakan nasional.Menjadi tugas bersama segenap pemangkukepentingan untuk memperjuangkanDesartada ini menjadi bagian dari peraturanperundang-undangan sehingga nantinyamemiliki kekuatan mengikat. Kemitraanmemandang bahwa upaya ini perlu didukungdan diwujudkan secepatnya supaya penataandaerah dapat segera dilakukan.

Rekomendasi

Berdasarkan berbagai kajian danpertimbangan strategis ke depan, Kemitraanmemandang beberapa rekomendasi berikutperlu dipertimbangkan oleh Pemerintah,anggota Dewan Perwakilan Rakyat, danpara pemangku kepentingan lainnya yangmembuat kebijakan penataan daerahIndonesia. Rekomendasi-rekomendasitersebut meliputi:

1. Penataan daerah dalam praktek selamaini selalu berkonotasi pembentukandaerah otonom baru. Untuk itu ke depanpenataan daerah perlu dibingkai dalamsuatu kebijakan yang menekankantanggung jawab dan kemanfaatan bagimasyarakat. Kebijakan ini sebaiknyadidasarkan pada nilai-nilai yang

penyelenggaraan pemerintahan,pengembangan demokrasi yangmenjamin representasi, aspirasi dankontrol masyarakat, serta jaminan akanpenguatan ketahanan nasional.

2. Penataan daerah khususnya padapembentukan daerah otonom barupada jenjang provinsi, perlu untuk benar-

benar mempertimbangkan karakteristik regional dan dilakukan secara bertahap,serta jumlah idealnya sampai tahun2025 merupakan gabungan antaraperhitungan berbasis jumlah daerahdan perhitungan berbasis luas wilayah,dengan maksimal jumlahnya adalah 44provinsi.

3. Pemantapan kapasitas penyelenggaraanpemerintahan daerah khususnya

sumber daya yang dimiliki dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakatdan kualitas pelayanan publik. Tuntutanpemekaran wilayah sebagaimanabanyak dikumandangkan padadasarnya karena alasan ketimpangankesejahteraan dan rendahnya kualitaspelayanan.

4. Dari hasil kajian sampai dengan tahun2025 akan terdapat 7 – 11 provinsi baru.Dengan menggunakan dua alternatif

pendekatan, yaitu alternatif pertamayang merupakan skenario minimal,maka pertambahan jumlah provinsihanya jika telah memenuhi dua syarat,yakni berpotensi untuk mekar menuruthasil kajian Tim Kecil Kemendagridan Pokja serta memiliki IKF (IndeksKelayakan Fiskal) yang lebih dari 0,5 danpeluang pemekaran hanya satu untuk setiap provinsi yang memenuhi syarat.Sedangkan alternatif kedua adalahkondisi sebagaimana yang dipenuhioleh alternatif kesatu namun dengan

17


peluang pemekaran maksimal sesuaidengan hasil kajian Tim Kecil Kemendagridan Pokja. Dengan menggunakan dasaralternati pertama terdapat kemungkinanpertambahan provinsi sebanyak tujuhprovinsi baru. Sedangkan berdasarkanalternati kedua terdapat pertambahansebanyak 16 provinsi baru.

5. Untuk mengendalikan pertambahan jumlah provinsi ataupun kabupaten/kotamaka diperlukan upaya pengendalian, dimana pemerintah dapat mengendalikanatau membatasi keinginan masyarakatuntuk membentuk DOB. Upayapengendalian ini dapat dilakukandengan:

a. Melakukan revisi PP No. 129 Tahun 2000 yang memperketatpersyaratan teknis maupunadministrati dalam pembentukanprovinsi, kabupaten/kota baru.

b. Menunda proses usulanpembentukan provinsi, kabupaten/kota yang baru sampai revisi PP No.129 Tahun 2000 selesai dilakukan.

c. Menutup usulan pembentukanprovinsi, kabupaten/kota barusampai diterbitkannya PP yangbaru hasil revisi PP lama.

d. Mengeluarkan kebijakan yangbersiat disinsenti terhadappemekaran provinsi, kabupaten/kota. Kebijakan ini bertujuanuntuk membendung keinginanmasyarakat dan elit daerah dalammembentuk provinsi, kabupaten/kota baru.

e. Kepada provinsi yang belumlayak dimekarkan, diperlukandiperlukan strategi yang bersiatdisinsenti terhadap pemekarandaerah. Strategi ini bertujuan untuk ‘menutup’ keinginan masyarakatdalam membentuk provinsi baru.

6. Adapun strategi umum Penataan DaerahIndonesia sampai tahun 2025 adalahdengan menggunakan metodologi yangterdiri dari dua unsur utama yaitu, aktorpemicu pemekaran dan aktor kelayakanpemekaran.

7. Penyelenggaraan kerjasama antarpemerintahan daerah.

Kebijakan ini merupakan solusi terbaik dalam setiap permasalahan terkaitdengan optimalitas ukuran dan jumlah ideal pemerintahan daerah.Kerjasama antar daerah yang akandijalin dipertimbangkan berdasarkanpertimbangan efsiensi dan eektivitas,pelayanan publik, serta sinergi dan salingmenguntungkan bagi masing-masingdaerah.

8. Perlunya restrukturisasi pemerintahandaerah (penentuan ukuran optimaldan jumlah ideal), yang dimulai daripemerintahan daerah kabupaten/kota

dan berlanjut ke tingkat provinsi. Jenisrestrukturisasi yang dilakukan sebaiknyaberupa penggabungan antar pemerintahkabupaten/kota dan provinsi.

9. Diperlukan kajian lebih lanjut tentangcakupan jumlah wilayah k abupaten/kotayang ideal dalam satu provinsi. Hal initerkait dengan rentang kendali (span o control) Pemerintah Provinsi.

***

176






Daftar Istilah

4E

DAS : Daerah Aliran Sungai

Desartada : Desain Besar Penataan Daerah

DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta

DKI : Daerah Khusus Ibukota

DOB : Daerah Otonomi Baru

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR-RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

IKF : Indeks Kelayakan Fiskal

Kamtibmas : Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kepmendagri : Keputusan Menteri Dalam Negeri

Mendagri : Menteri Dalam Negeri

NAD : Nanggroe Aceh Darussalam

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemda : Pemerintah Daerah

PJP : Pembangunan Jangka Panjang

Pokja : Kelompok Kerja

PP : Peraturan Pemerintah

SDM : Sumber Daya Manusia

UU : Undang-undang

UUD : Undang-undang Dasar

8

Daftar Pustaka

Djojosoekarto, Agung., Rudiarto Sumarwono dan Cucu Suryaman (2008) . Grand Strategy Penataan Daerah

Tahun 2025 : Bunga Rampai Wacana; Analisa Tujuh Kelompok Kerja Mengenai Jumlah Provinsi di

Indonesia. Jakarta: Kemitraan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun

2010-2025. Jakarta.

198





20




Partnership for Governance Reform in Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

INDONESIA

Phone +62-21-7279-9566

Fax. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916

http://www.kemitraan.or.id

desain besar penataan daerah di indonesia

Documents