1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2017-2018

Masa Persidangan : IV Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama LPP

TVRI Hari, Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018 Pukul : 11.10 WIB – 12.40 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Pembahasan Revisi Antar Program DIPA LPP TVRI T.A. 2018 Anggota yang Hadir : PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Charles Honoris 8. Andreas Hugo Pareira 9. Junico BP Siahaan 10. Jimmy Demianus Ijie

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. 12. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. 13. Bambang Atmanto Wiyogo 14. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 15. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 16. Rachel Maryam Sayidina 17. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. 18. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 19. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T. 20. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA

2

21. H. Darizal Basir. 22. Ir. Hari Kartana, M.M. 23. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 24. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 25. Budi Youyastri

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 26. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 27. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 28. Arvin Hakim Thoha

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 29. Dr. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 30. Moh. Arwani Thomafi

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 31. Prananda Surya Paloh 32. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 33. Victor Bungtilu Laiskodat

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 34. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. 35. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.A.

Anggota yang Izin : 1. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. (F-PDI Perjuangan) 2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDI Perjuangan) 3. Djenri Alting Keintjem. (F-PDI Perjuangan) 4. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. (F-PG) 5. Venny Devianti, S.Sos. (F-PG) 6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn. (F-PG) 7. H. Ahmad Muzani (F-GERINDRA) 8. Martin Hutabarat (F-GERINDRA) 9. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN) 10. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN) 11. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS) 12. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS) 13. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. (F-PPP) 14. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP) 15. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)

Undangan

: 1. Direktur Utama LPP TVRI, Helmy Yahya, MPA, Ak.,CPMA, CA.

2. Direktur Keuangan LPP TVRI, Isnan Rahmanto, Ak., MPA. 3. Direktur Teknik LPP TVRI, Supriyono, S.Kom., M.M. 4. Direktur Umum LPP TVRI, Tumpak Pasaribu, S.E, Ak.,

M.Ak, CA. Beserta jajaran.

3

Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Ketua Komisi beserta seluruh Anggota Komisi I DPR RI; Para mitra kita, jajaran Direksi TVRI yang kita hormati. Selamat datang. Pada hari ini, kita segera akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut LPP TVRI beserta beberapa Direksi. Kita minta pendapat Pak Dirut kita adakan terbuka atau tertutup karena ini menyangkut anggaran. Silakan. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Pimpinan, Terbuka saja tidak apa-apa, tidak ada masalah. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terbuka, tidak ada masalah ya? Dengan demikian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Dirut LPP TVRI hari ini Selasa 13 Maret 2018 kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.10 WIB)

Bapak/Ibu sekalian terutama mitra kita dari TVRI, Selama ini memang kita penggunaan anggaran LPP TVRI ini digunakan untuk mengawal arah strategis kebijakan untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI yang variatif yang dapat dengan mudah diserap oleh public kita sehingga terjadi keseimbangan informasi, kan banyak sekali TV ini baik di bidang Sosial, Budaya, Politik, Keamanan yang sekaligus muaranya pasti untuk meneguhkan Kebhinekaan kita dan pada hari ini kita mengadakan RDP ini berdasarkan surat yang kita terima dari Plt. Direktur Utama LPP TVRI menyangkut Revisi antar Program DIPA LPP TVRI Tahun 2018. Jadi kalau kita lihat untuk anggaran 2018, TVRI berkisar sekitar 838 milyar. Ini sangat berharap kita agar ini bisa dikelola dengan efisien oleh LPP TVRI dan kita juga sangat berharap mudah-mudahan untuk penilaian BPK ini akan bertambang baik Pak. Kita akan malu kok disclaimer. Mudah-mudahan ini bisa baguslah. Oleh karenanya, dari anggaran yang kita lihat dalam surat tersebut revisi program yang mungkin digeser bahwa ada pengurangan belanja peralatan mesin dari modal umum sebesar 11 milyar sekian untuk penambahan belanja peralatan mesin pada modal teknik. Jadi ini kode programnya yang kita sesuaikan kalau tidak salah. Namun demikian kami minta penjelasan dari Dirut apa alasannya, motivasinya ada perubahan ini satu pengurangan. Inikan menyangkut, anunya tetap sama, jumlahnya sama cuman nombor programnya berbeda, dari modal umum ke modal teknik. Kami sangat berharap mudah-mudahan ini bisa kita maklumi dan kita minta penjelasan dari Pak Dirut dan juga kalau masih ada waktu nanti mungkin ada masalah-masalah yang strategisnya yang bisa kita bicarakan disini atau juga tanya jawab dan saran-saran dari Anggota Komisi I agar kita siapkan waktu untuk itu. Dengan demikian, kami silakan Direktur Utama Pak Helmy.

4

Silakan untuk menjelaskan kepada kita sekalian. Terima kasih. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi; Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menerima kami untuk membahas sesuatu yang masalah revisi anggaran yang kami pikir sangat perlu yang nanti kami mohon persetujuan dari Anggota Komisi I yang kami hormati. Namun sebelum itu, kami ingin melaporkan bahwa masalah opini BPK kami sedang upayakan menjadi sangat besar prioritasnya kami lakukan, kami sudah berhubungan dengan BPK, dan juga dengan Kementerian Keuangan dan kalau rejeki kami bagus Insya Allah kita keluar dari disclaimer setelah hetrik 3 tahun berturut-turut, kami sampai membuat task force untuk memperbaiki opini dari BPK dan saya juga ingin melaporkan satu hal yang kemarin waktu RDP pertama masih menjadi PR bagi kami. Untuk Asean Games Pimpinan, kami sudah ada pembicaraan dengan Pemegang Ride-nya yaitu Emtek dan kami dipersilakan untuk diberikan ride sub, ride holder untuk bersiaran selama 12 jam sehari. Ya hak siar, 12 jam sehari. Kalau 12 jam sehari itu sudah seharian itu. Jadi dengan demikian hak public untuk mengetahui informasi tentang Asian Games yang kita tahu dibiayai dari Dana dari rakyat, Insya Allah akan bisa kami deliver dengan baik ride-nya walaupun masalah anggarannya yang kemarin jadi ini sedang juga kita upayakan dan lagi-lagi minta persetujuan dukungan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi I yang kami hormati. Jadi itu barangkali 2 hal yang perlu kami sampaikan dan mohon maaf kami hari ini tidak bisa berenam karena 2 Direksi yang lain yaitu Direktur Program dan Direktur PU (Pengembangan Usaha) sedang ada jadwal yang tidak bisa dibatalkan. Jadi kami datang berempat. Sebelah kiri saya Pak Isnan Rahmanto Direktur Keuangan, kemudian sebelah kanan saya Pak Tumpa Pasaribu Direktur Umum dan paling kanan juga Pak Supriyono adalah Direktur Teknik LPP TVRI. Kami mohon izin untuk mempersilakan Pak Isnan Rahmanto selaku Direktur Keuangan TVRI untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Silakan Pak. Memang kita sangat berharap. Kemarin kita kaget, kok TVRI tidak dapat hak siar. Saya juga sama Ketua ini bagaimana? Ini Republik siapa ini. Ya Alhamdulillah Dirut sudah berusaha, 12 jam 1 hari Pak ya, Alhamdulillah, nanti kita akan ikuti. Silakan Pak Direktur Keuangan. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, AK., MPA.): Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Bapak Asril; dan Yang kami hormati seluruh Anggota Dewan Komisi I.

5

Mohon izin di dalam kesempatan ini kami menyampaikan mengenai perubahan ataupun revisi DIPA RKAKL LPP TVRI Tahun 2018. Langsung saja mohon izin Pak Ketua Sidang yang terhormat. Kami sampaikan disini bahwa tidak ada perubahan pagu secara total. Angka yang kami ajukan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat adalah tetap di 830 milyar sekian. Kami memerlukan revisi anggaran yang segera di awal tahun ini karena ada kegiatan di Tahun 2017 yang sampai dengan akhir tahun yakni 31 Desember belum mencapai 100%. Mohon izin kami sampaikan yaitu adalah Pengadaan SNG, OB Fan untuk keperluan Asian Games. Angkanya ini adalah kurang lebih 12.008.057.000. Kekurangan ini harus kami bayar di 2018, sedangkan rencana anggaran 2018 terus terang saja belum menyediakan dana untuk kegiatan yang merupakan luncuran atau tunggakan dari kegiatan Tahun 2017. Kami melihat postur yang ada di dalam DIPA RKAKL TVRI karena proyek esensi ini merupakan domain dari Direktorat Teknik yang merupakan Program 6, dana yang tersedia di Direktorat Teknik yang merupakan Program 6 tidak mencukup. Sedangkan dana yang tersedia sementara ada di Direktorat Umum yang merupakan dana yang kami sediakan untuk pengadaan kendaraan. Ya sama-sama belanja modal. Akan tetapi karena ini secara kewenangan harus memohon izin kepada Anggota Dewan yang terhormat maka kami ajukanlah permohonan ini sehingga kami masih memiliki anggaran dalam anggaran teknik yang kurang lebih ada 948 juta kemudian tunggakan ataupun luncuran kegiatan SNG OB Fan sebesar 12.008.000.000 maka terdapat kekurangan sebesar 11 milyar 59 juta sekian. Nah oleh karena itu, kami mengajukan surat kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami memohon untuk diizinkan dari anggaran Direktorat Umum dalam hal ini adalah Anggaran Program 01 untuk dialihkan ke Anggaran Program 06, sehingga Anggaran Direktorat Umum atau Program 01 akan berkurang sebesar 11 milyar sekian dan anggaran Direktorat Teknik akan bertambah sebesar 11 milyar 59 juta sekian, sehingga di akhir daripada anggaran secara pagu tidak berubah, hanya saja program 1 yang tadinya sebelum revisi sebesar 239 milyar 160 juta sekian, sesudah revisi menjadi 224 milyar 101 juta sekian rupiah. Kemudian Program 06 dalam hal ini yang ada di Direktorat Teknik yang tadinya sebesar 143 milyar 511 sekian juta menjadi 154 milyar 570 juta sekian rupiah. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat segera harus kami lakukan karena menurut keterangan yang sudah ada pada kami proyek tersebut sudah selesai dan kami punya kewajiban untuk segera membayar proyek tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan khususnya untuk proses revisi ini. Yang jelas, belanja yang lain-lain tidak mengalami perubahan (belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional), yang berubah hanya belanja modal dan itu pun bergeser dari Program 01 kepada Program 06 dalam kata yang singkat dari Direktorat Umum yang tadinya merupakan pembelian kendaraan menjadi belanja modal teknik untuk menutupi kekurangan ataupun tunggakan luncuran dari kegiatan 2017 yang belum bisa kami selesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ketua Sidang yang terhormat. Kami kembalikan kepada Bapak waktunya, monggo dengan mengucap terima kasih kami sampaikan untuk kembali kepada Bapak. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Wa’alaikumsalam. Silakan Pak Helmy. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Ya jadi begitu Pak yang kami sampaikan, karena Asian Games sudah sangat dekat kami sudah harus melakukan persiapan-persiapan, OB Fan-nya juga sudah selesai dan kami berharap

6

sudah bisa kami operasional untuk membuat acara-acara persiapan menuju Road to Asian Games. Jadi kami betul-betul mohon bantuan kepada Anggota Komisi I untuk sekiranya berkenan untuk menyetujui usulan revisi DIPA atau Anggaran Tahun 2018 ini. Begitu Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Dirut dan penjelasan juga dari Direktur Keuangan. Kita sudah mendapat gambaran bahwa yang ada perubahan ini hanya di belanja modal, yaitu memang kadang-kadang biasa terjadi tetapi ini berarti beli kendaraan tidak jadi lagi, bagaimana ini nanti tidak bisa ke kantor. Kan kendaraannya tidak jadi beli maksudnya dialihkan untuk siaran public kan? Ini memang bagus, tetapi takut apa tidak menganggu efektivitas kerja para petugas LPP TVRI atau bagaimana. Nanti kita buka juga pada teman-teman yang lain. Jadi teman-teman Komisi I penjelasan demikian. Silakan kalau ada pendapat. Jadi dari tidak mengubah substansi besaran anggaran tetap, cuman hanya mengubah di dalam program pembelanjaan modal dari suatu nomor anggaran 1170101 untuk menambah kepada 0106. Kan begitu Pak Isnan ya, karena ada kaitannya dengan yang lama. Jadi mungkin Teman-teman dari Komisi I silakan berpendapat sebelum kita ambil keputusan. Ini memang masuk akal juga, apalagi kalau kita lihat pengurangan pembelilan kendaraan dinas ini tidak jadi tetapi disubsidikan untuk keperluan siaran public karena ini sudah mendekati, bukan mendekati lagi sudah masuk tahun politik, pilkada sudah cukup ramai, akan segera digelar bersama dengan Asian Games kan begitu? Silakan memang ada pendapat. Pak Supiadin dulu ya. Silakan. F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Terima kasih untuk Dirut TVRI yang telah menyampaikan paparannya. Saya pikir ada 2 alternatif Pimpinan disini. Pertama kita terima laporan ini, jadi tidak ada perubahan dengan catatan berarti pengajuan untuk keperluan kendaraan operasional itu perlu dipikirkan untuk tahun berikutnya, satu. Yang kedua Pimpinan, kalau masih memungkinkan kan begitu, ini saya lihat angkanya kira-kira total 22 milyar, 11. Nah kalau masih memungkinkan ya kita lapor ke Menteri Keuangan, karena memang Asian Games ini memang prioritas. Jadi operasional jalan kendaraan, Asian Games juga jalan karena Asean Games ini mendapat perhatian yang luar biasa dari negara ini karena ini menyangkut marwah, menyangkut martabat negara. Jadi oleh karena itu, saya pikir yang pertama kita terima oke dengan catatan bahwa kendaraan harus diajukan pada anggaran tahun berikutnya tetapi yang kedua kalau masih memungkinkan kalau hanya 11 milyar kita usulkan saja pada Menteri Keuangan kalau masih memungkinkan. Saya kira kalau 11 milyar itu tidak terlalu besar dan ini kan prioritasnya karena memang untuk kepentingan Asian Games, mobilitas stafnya juga perlu, kendaraan. Memang mungkin sekarang pakai kendaraan pribadi kalau ini tidak terdukung kan misalnya kendaraan dinas, pribadi. Inikan sebuah pengorbanan menurut saya tetapi itu usulan bijak saya begitu Pimpinan. Kita terima tapi kita upayakan karena tidak terlalu besar usulan kepada Menteri Keuangan kalau masih memungkinkan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Supiadin. Pak Budi Youyastri silakan.

7

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Terima kasih Pimpinan. Saya sudah mendengarkan penjelasan dari Direktur Keuangan. Pertanyaan saya nomor satu, tidak mengerti saya maksudnya OP dan SNG ini apaan sih. Terus yang kedua kegiatan apa yang mau dibikin di Direktorat Teknik itu, apa hubungannya dengan Asian Games. Tolong dijelaskan. Yang kedua pertanyaan saya, sebelum ada perubahan jika ada penambahan revisi 11 milyar lebih ini, memangnya di anggaran yang ada tidak ada untuk kegiatan Asian Games, ada atau tidak, enol atau mau ditambahkan 11 milyar ini. Yang ketiga, Asian Games sudah tahu Pak, sudah 3 tahun yang lalu pertanyaannya, sudah 5 tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba harus butuh sekarang, berarti Direktur Keuangan dan Bagian Perencanaannya tidak punya perencanaan yang bagus, saya tidak mau lagi dengar kejadian ini berulang di tahun depan. Itu saja catatannya. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Youyastri. Sebelah kiri mungkin Pak Jimmy, Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Dirut TVRI beserta jajarannya. Kalau melihat usulan daripada TVRI ini dimana perubahan juga dari belanja umum ke belanja teknik terus kemudian anggarannya kalau saya lihat juga cuman 11 sekian milyar dan juga kita melihat dari kebutuhan yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, saya pikir memang saya terutama sangat menyetujui ke program karena ini program Asian Games inikan program internasional. Jadi jangan sampai nanti TVRI yang merupakan TV Pemerintah yang nanti kalah canggihnya dibandingkan dengan TV-TV Swasta untuk melakukan siaran langsung, malu juga Pak kita karena kita ini atas nama negara kalau TVRI ini sudah. Untuk itu, kalau menurut saya kita sahkan saja langsung. Terus perkaranya nanti kebutuhan-kebutuhan lain, mudah-mudahan kita berdoa ada APBNP yang kita usahakan supaya yang lain-lainnya bisa kita penuhi. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Rudianto Tjen. Mungkin Pak Menteri kalau masih ada, silakan Pak. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Terima kasih. Sebenarnya pendapat saya sama persis dengan Pak Rudianto Tjen. Jadi karena marwah Asian Games ini memang sangat perlu dan TVRI itu lahir juga karena ada Asian Games, maka saya setuju saya mendukung Pak Rudianto Tjen. Ini kita setujui saja, karena nilai marwah TVRI-nya jauh lebih besar. Bahkan saya sebenarnya bertanya untuk operasional esensi apakah

8

cukup begitu ya karena kan Asian Games inikan tempatnya bukan, kelihatannya hanya 2 kota Jakarta Palembang tetapi Jakarta itu bukan hanya Jakarta karena ada di Cipuleh, ada yang di wilayah di Bandung, ada yang di Banten dan sebagainya. Jadi saya kira kita tidak usah lama-lama Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Roy Suryo. Mungkin Pak yang lain. Pak Harry tidak ada? Pak Jimmy? Silakan Pak Jimmy. F-PDIP (JIMMY DEMIANUS IJIE): Terima kasih Pimpinan. Prinsipnya, saya sependapat bahwa kita perlu setujui. Cuman di dalam prioritas program ini ada penguatan penyiaran daerah perbatasan. Pertanyaan saya, kan posisi kami Papua Barat itu juga batasan. Kira-kiran masuk tidak dalam rencana kegiatan itu karena jangan-jangan TVRI hanya melihat perbatasan itu hanya Kalimantan, Sumatera, terus kemudian kami dilupakan begitu. Papua Barat itu berbatasan dengan Republik Palao dan Philipina dan ini tempat yang menurut saya kejahatan terbesar ada disini, potensi ikan kita besar, potensi laut kita besar tetapi tidak dikelola. Mudah-mudahan dengan perhatian penguatan yang dilakukan oleh TVRI ya banyak orang akan melihat. Mohon maaf saja tugu perbatasan kita sana itu tidak ada artinya sementara dimana-mana dibangun luar biasa untuk Pimpinan agar coba melirik ke Pulau Fane, ini perbatasan kita, ada monumennya Pak, ada posnya tetapi yang tidur disitu yang jaga pos cuman kecoa, ular begitu atau mungkin tidak berarti kalau memang tidak penting kita keluarkan saja sudah, kasih ke Republik Palao begitu. Terima kasih Pimpinan. F-PPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI): Ya Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Pak Arwani silakan. F-PPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI): Singkat saja. Yang pertama, sepakat TVRI harus tampil lebih bagus lagi di dalam ikut memfasilitasi, melayani dan menyiarkan perhelatan Asean Games. Yang kedua, soal Pilkada. Ini juga kami berharap TVRI bisa menjadi siaran utama referensi utama dari para pemirsa dan bisakah TVRI itu mendapatkan semacam prioritas dari KPUD-KPUD yang menyelenggarakan Pilkada itu untuk menghandle debat ataupun juga kegiatan-kegiatan sosialisasi lain. Saya kira mestinya ini TVRI KPUD-nya harus ikut beri porsi yang lebihlah, kan saya kira mungkin bisa lakukan MoU atau apalah. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Arwani. Pak Dave cukup?

9

Pak Direktur Utama, Ada 6, nadanya 5 hampir sama tetapi satu ini tolong dijelaskan terutama dari Pak Budi tadi. Kegiatan apa yang akan diisi atau oleh Direktur Teknik ini sehingga ini perlu diubah. Tadi mungkin ini perlu penjelasan tambahan dari Direktur Keuangan. Itu satu. Kalau memang untuk Asean Games ini kan diatur 3-5 tahun yang lalu kalau tidak salah, kenapa baru sekarang muncul. Nah mungkin ini kita perlu penjelasan. Kita ingin sekali TVRI ini lebih action, lebih maju kan tetapi pertanyaan-pertanyaan kepada yang terhormat ini tolong dijelaskan biar kita semua mengerti. Silakan Pak Dirut. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Terima kasih Pimpinan. Saya mohon izin untuk menjawab beberapa pertanyaan. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih karena dukungan sejak kami dari RDP Pertama Komisi I yang demikian kuat untuk kami dan menjadi modal yang sangat luar biasa. Hasil dari RDP kemarin Pak Roy yang sangat saya hormati itu kami pergunakan juga untuk mendekati emtek sehingga Pak Roy mungkin tadi belum sempat hadir, kami sudah disetujui untuk bersiaran 12 jam sehari. Yang kami tidak boleh itu karena eksklusif mereka hanya sepak bola, badminton dan volley tapi kami tahu cabor itu ada 40 lebih untuk kami sudah lebih dari cukup. Lagi pula saya pikir justru 3 ini kecuali badminton Indonesia berpeluang untuk mendapatkan medali emas. Jadi TVRI sudah sangat siap untuk bersiaran selama 12 jam karena kami punya di pusat itu 1 kanal analog dan 4 digital. Jadi kalau kamu pakai 12 jam karena digital itu kami ada kanal spot kami bisa menggunakan juga digital, ya berdampingan dengan analog. Jadi itu yang kami bisa sampaikan. Terus berkaitan dengan anggaran dalam RDP Pertama kami sampaikan bahwa anggaran untuk Asian Games itu memang belum masuk di dalam DIPA 2018 karena perlu ketahui kami baru dilantik 29 November 2017 dimana DIPA diusulkan oleh manajemen sebelum kami. Jadi kami agak pucet memang seperti yang kami sampaikan kemarin di DIPA 2018 itu belum mengcover masalah Asian Games dan belum mengcover masalah Tahun Politik atau yang disebut dengan tahun pesta demokrasi. Jadi ini juga yang kami mohon nanti bantuan dukungan, karena kami juga butuh biaya-biaya operasional. Pak Budi yang sangat saya hormati, Esenji OB Fan itu adalah kendaraan yang mobile. Disana ada perangkat semua untuk kami bersiaran, ada kamera, ada parabola sehingga bisa bersiaran di luar studio. Ya jadi kami bisa dari gelanggang ke gelanggang, dari venue ke venue. Jadi kami mendapatkan bantuan. Dalam anggaran kemarin 2017 sebenarnya harusnya selesai, ya tetapi ternyata di anggaran 2017 itu tidak selesai sehingga membebani anggaran Tahun 2018 yang sudah sangat sedikit itu. Ya anggaran kami sangat sedikit sekali. Pak Roy Suryo, Anggaran kami untuk produksi program itu hanya 83 milyar untuk setahun. Untuk gambaran saja barangkali itu cuman setara dengan 1 bulannya stasiun swasta, tetapi without give-up, kita tidak menyerah, kita alhamdulillah banyak sekali mendapatkan bantuan dari Kementerian dari Lembaga yang memasang programnya di kami supaya kami tidak cepat re-run Pak. Biasanya TVRI itu dengan dana yang sangat terbatas ya kita di Bulan Kelima, Keenam sudah rerun-rerun. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Pendalaman boleh Pimpinan.

10

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Boleh Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Saya masih penasaran. Jadi yang menjadi hutang pembayaran di 2017 itu pekerjaan apa, berapa nilainya, kemudian mobil produksi ini itu harganya berapa 11 milyar itu atau mobil ini yang punya hutang di 2017 belum lunas. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Itu OB Fan itu Pak ya. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Mohon saya waktu untuk menjawab Pak. Pak Budi yang saya hormati, Jadi ya ini hutang akibat Obifen yang dipesan, jadi obfen tadi yang mobil tadi, yang dipesan Tahun 2017, anggarannya sudah ada di 2017. Kalau waktu itu kelar 2017, sebenarnya dia tidak akan membebani Tahun 2018. Jadi untuk teknikal-nya barangkali Direktur Keuangan bisa membantu menjelaskan. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Sedikit saya tambahi. Boleh Pimpinan ya? Pak Helmy Pak Dirut yang saya hormati dan juga seluruh jajaran Direksi. Ini mungkin sudah terlambat saya menyarankan tetapi mungkin pelaksanaan yang kedepan khusus untuk odcast broadcast atau obifen dan juga satelit news gathering ini mohon benar-benar perencanaannya yang detail. Saya ingat betul ketika gempa Jogja dan juga ketika ada bencana merapi, saya ada di Lokasi merapi waktu itu, yang pertama kali datang ke lokasi itu sebenarnya TVRI tetapi obifennya segede gajah, besar sekali, naik ke Turi, disana ada portal di Turgo, tidak bisa masuk sehingga OB Fan TVRI hanya termenung menunggu di pinggir portal terus melihat dengan bengong, terus terang saja Pak Helmy saya bicara faktanya, ANTV lewat, SCTV lewat, RCTI lewat sehingga TVRI ketinggalan. Jadi jangan sampai sudah terlambat perencanaannya seperti yang dikritik Pak Budi tadi, belinya salah Pak Helmy. Itu saja. Mungkin pesan saya terlambat tetapi tidak apa-apa untuk perencanaan berikutnya. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Roy Suryo ya. Jangan lupa Pak Helmy harapan saudara saya dari Papua Barat ini bagaimana ini. Berarti perbatasannya kelihatan kadang-kadang kembang kempis, kadang-kadang selalu kalah dengan negara tetangga, dengan Pak Budi juga kita sangat berharap apa memang OB Fan ini harganya 11 milyar atau bagaimana, kita tidak tahu. Monggo silakan.

11

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Tentang OB Fan biayanya berapa, bentuknya seperti apa, size-nya berapa, Bapak karena sekali lagi ini adalah dipesan oleh Manajemen sebelum kami dan nanti angkanya berapa, nanti Pak Direktur Keuangan Pak Isnan akan menjelaskan dan terkait dengan permintaan Pak Jimmy tadi kami itu sudah punya stasiun produksi di 29 provinsi. Yang kami belum bangun adalah Provinsi-provinsi baru termasuk Papua Barat. Kami sebenarnya mengusulkan mohon dukungan dari Komisi I untuk membangun stasiun-stasiun di Provinsi-provinsi baru termasuk Papua Barat. Jadi yang belum itu Pak Kaltara, Kepri, Banten pun belum Pak, Papua Barat, sama Maluku Utara. Kalau 29 provinsi yang lain kami sudah, Kepulauan Riau yang kita belum punya. Jadi mohon betul dukungan kami berencana untuk membangun 2019. Namun untuk jangkauan karena tower kami, pemancar kami sudah ada di 34 provinsi karena memang kewajiban LPP TVRI mengcover seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau Bapak dukung 2019 kami mohon izin untuk memasukan anggaran supaya kami betul-betul punya stasiun produksi di 34 provinsi Pak Jimmy. Jadi itu penjelasan dari kami. Untuk masalah dari Bapak Arwani, terima kasih usulannya Pak. Ya karena kami juga sekarang sedang terkait dengan Tahun Pilkada, Tahun Politik atau Tahun Pesta Demokrasi, kami sudah menghubungi seluruh KPU-KPUD agar menggunakan TVRI untuk debat public karena kami tahu betul hanya TVRI yang bisa menjangkau hampir seluruh kabupaten. Jadi sebenarnya kalau Jawa Barat cuman kami barangkali cuman TVRI yang mengcover seluruh kabupaten, tidak hanya Bandung dan Kota-kota Besar yang lain, apalagi Kabupaten-kabupaten yang tidak masuk Kota-kota rating, Nelson Rating ya itu yang kami harapkan, sudah ada beberapa KPUD yang menghubungi TVRI karena hanya TVRI juga yang bisa bersiaran lokal. Kami bisa siaran hanya di Maluku saja bisa, di Papua saja bisa, di Aceh saja bisa tanpa menggangu yang secara nasional, dengan itu biayanya lebih murah dan lebih efektif.

Jadi terima kasih himbauannya Pak. Kami siap melaksanakan dan sebagian sudah kami laksanakan.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA): Izin Pimpinan tambahan. Saya pendalaman Pak Helmy sedikit. Tadi kaitan dengan Asean Games, ini pengalaman yang lalu kita PON. Jadi ada event-event kegiatan olahraga yang diblur. Katanya itu tidak sesuai budaya Indonesia, yang namanya renang ya model begitu lah kalau renang diblur masa kita harus suruh perenangnya pakai training, peken atau pakai sarung kan tidak mungkin. Ya renang internasional ya memang begitu, ya tidak usah blur kalau lagi renang, memang keindahannya disitu. Saya kira ini, kemarin banyak yang protes Pak waktu PON. Giliran Atlet renang diblur semua, nah ngapain ditampilkan di TV tetapi diblur. Jadi saya pikir ini jadi atensi juga begitu. Kalau daripada diblur, tidak usah ditampilkan saja sekalian kan begitu karena ini olahraga apalagi atlet kita kan begitu. Giliran Atlet Asing tidak diblur, giliran atlet kita diblur kan begitu. Ini hanya atensi saja Pak Helmy. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Supiadin. Mungkin saran dari MUI. Pak Helmy, Kita juga berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Arwani masalah peran DPR RI untuk kepentingan KPU. Daerah-daerah yang lumbung suara seperti Jawa Barat, suhu Jawa-lah ditambah Sumatera Utara, kita berharap TVRI ini bisa menjangkau. Mungkin ada cara lain seperti

12

di Garut saja tempat Pak Supiadin ini belang belontang, kadang-kadang tidak dapat itu. Jadi mungkin ada teknis lain untuk dimana yang tidak terjangkau itu diadakan sementara apa begitu sehingga ini betul-betul jawa ini pusat suara disini soalnya 2/3 suara disitu yang kita sangat harapkan. Nah inilah yang coba kita kembangkan, mungkin ada pemikiran dari teman-teman di TVRI agar bisa mengcover-lah, mengurangi lagi kekurangan kita ini. Mungkin Pak Andreas, Pak Hari silakan Pak Hari. F-PD (IR. HARI KARTANA, M.M.): Terima kasih Pimpinan. Ini hanya sekedar masukan saja Dirut. Jadi ada kaitannya juga dengan apa yang disampaikan Pak Roy Suryo terutama untuk anggaran ke depan, kami mengharapkan dari Tim Bapak itu ikut memantau masalah perkembangan RUU Penyiaran Pak. Jadi kalau RUU Penyiaran itu nanti sudah sampai ketok palu tentunya ada sampai sekarang masih ada 2 versi single atau multi ya Pak. Kalau single kemungkinan juga nanti dibebankan bisa saja ke salah satu stasiun pemancar di kita, stasiun broadcast ataupun stasiun untuk penyiaran itu bisa juga ke TVRI yang netral atau bisa juga ke salah satu stasiun. Jadi Bapak ikuti saja perkembangan ini karena saat ini sih belum sampai tuntas begitu masih berjalan, karena kalau itu sampai misalnya dibebankan kepada TVRI sebagai Digital multi plaxer-nya di daerah-daerah itu biayanya akan sangat mahal, tentunya nanti Bapak tahu-tahu kaget juga begitu ditetapkan loh Bapak nanti yang menjadi penyalur fungsi-fungsi digitalnya itu. Jadi digitalnya jadi digital multi tresial itu akan mahal. Jadi nanti berubah lagi, jadi Bapak ikuti saja perkembangan itu. Mungkin bisa dipantau ke Komisi I atau ke yang lain. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Hari. Pak Helmy, Ini masih dalam proses. Kita sudah hampir 3 tahun untuk menyelesaikan RUU Penyiaran ini dan disini nanti banyak sekali kaitannya, belum nanti RTRI kita melebur TVRI dengan RRI. Ini perlu Undang-Undang Penyiaran terus yang lain-lain. Kita masih menunggu ini tadi seperti yang disampaikan Pak Hari ya mungkin ada acara-acara untuk dari luar DPR juga untuk ada pengaruhnya kesini karena otomatis, kita mengharapkan bahwa peran TVRI ini akan lebih kuat kalau Undang-Undang Penyiaran ini diberlakukan karena kita sudah menimbang untung rugi selama hampir 3 tahun. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa ada keputusan karena revisi ini adalah inisiatif DPR Pak. Jadi artinya bagaimana nanti hasilnya ini akan kita koordinasikan dengan Pemerintah karena ini inisiatif DPR. Ini jadi misalnya, ya atau tidak kan? Nanti kita koordinasikan dengan Pemerintah. Pemerintah bilang jangan tidak, ya, nah ini bisa karena inisiatif DPR. Ini menyangkut RUU yang disampaikan Pak Hari tadi. Mungkin masih ada yang lain-lain? Cukup ya? Pak Andreas,

Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA): Terima kasih Pimpinan. Direksi TVRI yang saya hormati,

13

Rekan-rekan Komisi I, Saya agak terlambat datang tetapi yang disini di dalam alokasi APBN baik Tahun 2017 atau 2018 maupun ya selama ini tradisi di dalam alokasi anggaran kan ada pos belanja pusat dan belanja daerah. Nah kalau belanja pusat jelas apa yang dikelola di lingkungan TVRI di Pusat. Nah alokasi ke daerahnya itu, karena inikan kita ada berapa stasiun. Itu dasar pengalokasiannya seperti apa dan apakah itu mencukupi kalau hanya anggaran dari TVRI Pusat atau daerah juga memperoleh anggaran dari Pemerintahan Daerah atau dari APBD. Nah kalau dari APBD, mereka harus mempertanggungjawabkan kemana begitu karena ada porsi yang cukup besar kalau disini kalau kita lihat porsi alokasi untuk daerahnya, TVRI di daerah. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Andreas. Silakan Pak Dirut. Jadi perkembangan RUU Penyiaran beserta Alokasi ke stasiun-stasiun TV yang ada seperti apa. Silakan. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Pak Asril yang saya hormati, Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Hari, Pak Andreas dan juga Pimpinan sendiri, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Pak Budi termasuk masalah biaya SNG tadi dan kenapa terjadi demikian. Barangkali Pak Direktur Keuangan bisa menerangkan dulu. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, AK., MPA.): Mohon izin Pak Ketua Sidang. Bapak Budi yang terhormat, Kami sampaikan kepada Bapak bahwa SNG Obifan ini adalah suatu peralatan untuk meliputi, direncanakan meliput Asian Games dan berasal dari APBNP 2017 yang pada waktu itu sepenuhnya ditangani oleh Direksi lama. Jadi kami menerima kontrak apa adanya dan melaksanakan sampai dengan akhir tahun kontrak tersebut belum bisa diselesaikan. Kalau dari angkanya baru mencapai 47% dari SNG yang untuk Palembang sementara untuk yang pusat nilainya adalah 45 sebesar ini penyelesaian pekerjaannya Pak, sehingga kita waktu itu sudah membayarkan kepada mereka semua karena mereka berjanji akan menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Kami meminta kepada mereka untuk membuat bank guarantee kemudian di dalam pelaksanaannya ternyata masih mundur sehingga terpaksa bank guarantee itu pun kami cairkan Pak dan sekarang project itu dinyatakan sudah selesai Pak, sudah disampaikan kepada TVRI dan kemudian kita punya kewajiban untuk membayar. Karena kami di 2018 ini tidak mempunya anggaran untuk membayar kekurangan SNG Obifen ini, maka kami melihat postur DIPA RKAKL 2018. Kami melihat ada peluang membayar melalui revisi dari pengadaan kendaraan yang ada di Direktorat Umum. Nah inilah yang kami lakukan sehingga kami mengajukan revisi ini karena revisi ini meliputi antar program sehingga harus melalui persetujuan Komisi I DPR Pak. Sebenarnya kami bisa saja melakukan revisi hanya di Program 6 tetapi kami melihat dampaknya terhadap program keseluruhan terlalu besar Pak. Jadi kami memilih untuk menggunakan kegiatan pengadaan operasional kendaraan di Direktorat Umum dampaknya tidak terlalu karena sampai saat ini kita juga masih mencukupi kendaraan tadi, hanya memang pengadaannya sudah 7 tahun yang lalu Pak layak untuk kita gantikan tetapi karena SNG Obifan ini merupakan

14

tunggakan kami yang harus segera kami bayar, itulah kami melakukan trade off, mana yang prioritas yang harus kami lebih dahulukan sehingga kami membuat revisi ini dan kami sepakati secara kolegial di lingkungan direksi, maka kami sampaikan permohonan kepada Komisi I untuk menyetujui revisi ini. Begitu Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Saya paham masalahnya Pimpinan. Saya jadinya malah tidak menyetujui sekarang Pimpinan. Bahaya Pimpinan. Begini argumennya. Yang satu ini kontrak tahun 2017 dan sudah diberikan finalty, bank guarantee-nya ditarik, uangnya masuk ke negara. Jadi ini anggarannya, bebannya anggaran 2017. Penyelesaiannya jika sudah dibayarkan sebenarnya ada di pembicaraan RRI dengan Ditjen Anggaran, karena teknisnya Pimpinan itu kalau sudah masuk di bank guarantee, uangnya tetap ada di Dirjen Anggaran dan menggunakan Anggaran 2017. Tidak boleh menggunakan anggaran 2018 Pimpinan. 2018 itu artinya harus kontrak baru. Tidak bisa pakai kontrak lama bapak pakai. Ini nanti bisa jadi temuan di BPK. Yang ketiga Pimpinan, biasanya jika sudah ditarik maka bisa diajukan pembayarannya ke Dirjen Anggaran. Nanti Dirjen Anggaran akan memeriksa lagi semuanya, kemudian bisa dibayarkan oleh Dirjen Anggaran pakai DIPA yang lama, tidak pakai DIPA yang baru. Maksudnya, pakai uang yang di 2017, bukan pakai uangnya Bapak sekarang. Begitu Pimpinan. Itu selama yang saya pahami demikian. Jadi sebelum mengambil tindakan langkah yang salah Pimpinan, saya harus minta penjelasan dari Dirjen Anggaran solusinya terhadap hal ini. Kalau kita menyetujui anggarannya direalokasi, maka harus kontrak baru dan bukan barang yang itu, barang yang itu ya sudah hangus kalau per definisi anggaran Pimpinan, tidak bisa kita beli anggaran yang kontraknya di 2017 karena rezim kementerian keuangan negara kita adalah ya 1 tahun anggaran selesai finish. Kalau ada yang ada tunggakan penagihan ini, bisa diajukan ke Dirjen Anggaran di lalu ya, berarti Bulan Desember itu, setahun yang lalu untuk dilakukan penundaan pembayaran dan nanti akan dievaluasi, tetapi kalau sekarang kita bayarkan untuk pekerjaan 2017, dijamin temuan BPK Pimpinan.

Saya tidak setuju Pimpinan sekarang. Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Mungkin ada pendapat yang lain ya. Saya rasa ini ada juga benarnya karena kita takut disclaimer lagi nanti. Pak Andreas silakan kalau masih ada? Mungkin silakan tanggapannya bagaimana. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Ya mohon mungkin Pak Dirkeu bisa menerangkan karena kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK dan Kementerian Keuangan. Silakan Pak Dirkeu dijelaskan. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, AK., MPA.): Mohon izin Pak Ketua Sidang yang terhormat sekaligus menjawab pertanyaan Pak Budi atau kekhawatiran Pak …

15

Awal kami mendapati kasus ini, kami sudah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan sudah kami sampaikan permasalahan ini kepada Beliau. Solusinya adalah memasukan kegiatan ini di dalam lampiran IV sebagai tunggakan dan kita akan membuat addendum kontrak dan itu sudah kami lakukan Pak dan di dalam PMK kalau tidak salah kami nomor 10 Tahun 2017 disebutkan bahwa aturan mengenai penangguhan kegiatan ini dimungkin sepanjang bank garansi disampaikan atau ada kemungkinan bahwa kegiatan itu bisa diselesaikan dalam waktu segera. Sekiranya kegiatan itu selesai sebelum tanggal 8 Pak, itu sudah clear. Jadi memang PMK memberikan kelonggaran ya kan sampai dengan 8 Januari, tapi kalau kegiatan itu sampai 8 Januari belum selesai supaya tidak terjadi kerugian negara itulah kita cairkan bank garansi tadi. Nah ini terpaksa disiplin anggaran yang sebenarnya bisa kita ikuti untuk tahun 2017 menjadi gagal karena kelalaian daripada vendor yang belum bisa menyelesaikan dengan perpanjangan waktu yang sudah berlangsung tadi Pak, yang sudah diberikan. Akibatnya, vendor tadi harus menanggung denda per hari sampai dengan barang itu selesai diserahkan kepada kami dan itu menjadi keuntungan negara dan akan mengurangi nilai kontrak yang harus kami bayarkan. Nah ini sebenarnya dari sisi keuangan negara, tidak ada satupun yang dirugikan, tertib anggaran masih mungkin untuk dicapai seandainya mereka tidak lalai, tidak menunda-nunda tetapi karena tertunda juga, tidak selesai juga tanggal 8, ya itu tadi, jaminan dicairkan sudah masuk ke kas negara terpaksa kami konsekuensinya harus membayar kepada vendor dikurangi denda yang harus dia bayarkan tetapi kami belum punya anggaran untuk membayar tadi, sehingga kami harus melakukan revisi anggaran ini yang harus disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Barangkali itu jawaban kami. Terima kasih Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Paham Pimpinan. Jadi antara dendanya itu sudah betul tetapi dibayarkan darimana sumbernya bukan APBN Tahun 2018, harus tetap APBN 2017. Jadi uangnya dimana, uangnya sudah dicairkan di bank garansi, sudah masuk ke negara, ya Dirjen Anggaran pakai uang dia lagi. Jadi bukan mengurangi kegiatan kita. Ini kritikalnya. Kalau Bapak bilang atas dasar Dirjen Anggaran Pimpinan sebelum kita memutuskan kita minta surat resmi dari Dirjen Anggaran bahwa mereka yang meminta ada realokasi program. Kalau tidak ada usulan realokasi, maka saya mengatakan kita tidak boleh menyetujui kegiatan ini untuk membayarkan OB SNG pekerjaan 2017. Kalau kita setujui, ini sudah jelas temuan Pimpinan di BPK. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Mana Pak Dirut, sudah koordinasi dengan Dirjen Anggaran, kemudikan kita minta buktinya. Jadi agar tidak menclek. Memang anggaran setiap tahun itu tidak boleh tumpang tindih, 17 ya 17 habis, 18 ya 18 habis begitu tetapi kalau ada kebijakan lain silakan mungkin ada penjelasan. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Ya sebelum dijelaskan oleh Pak Isnan, ya kami sudah komunikasi terus dengan Dirjen Anggaran minta petunjuk dan juga dengan BPK Pak karena kami sangat intens berkoordinasi dengan BPK dipimpin langsung oleh Bapak Achsanul Qosasi yang membawahi TVRI, karena mandate kami, prioritas kami adalah keluar dari disclaimer. Jadi tidak temuan-temuan lagi dan kita alhamdulillah beberapa temuan, ratusan temuan sudah berhasil kita kurangi secara signifikan sehingga Insya Allah kita bisa keluar dari disclaimer.

16

Jadi persoalan seperti ini sebenarnya yang rugi itu tidak, negara tidak rugi, yang rugi itu adalah TVRI karena uang kami, anggaran kami yang sudah tidak banyak berkurang lagi akibat ada vendor yang lalai, yang di luar dari kontrol kami. Jadi saya sangat paham, sangat mengerti. Cuman ada 1 yang juga kita pertimbangkan karena Asian Games tidak bisa ditunda, benda ini 2 obifen, SNG ini sangat kami butuhkan tetapi kita sepakat untuk tidak aturan yang kita langgar. Jadi barangkali Pak Direktur Keuangan bisa menambahkan tentang hubungan kita dengan BPK dan komunikasi dengan Pak Askolani. Silakan. DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, AK., MPA.): Jadi seperti yang sudah kami jelaskan di depan Pak Ketua Sidang yang terhormat, kami ingin menegaskan saja bahwa di dalam tertib anggaran Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberi kesempatan kelonggaran sekiranya ada kegiatan yang belum selesai tetapi kelonggarannya tidak lama, hanya sampai dengan tanggal 8 tadi dengan membuat jaminan atau bank garansi. Waktu itu disepakati oleh vendor untuk menyelesaikannya dalam waktu yang segera, tetapi karena sekali lagi vendor tidak bisa menyelesaikan sampai dengan tanggal 8, maka kami sebagai KPA mencairkan jaminan tersebut, sehingga pembayaran 100% tidak bisa terlaksana. Pembayaran hanya berlangsung sejumlah nilai prosentase pekerjaan yang selesai. Proyek tetap berjalan terus dengan addendum yang sudah kita buat di awal Januari. Dengan addendum tadi, maka selesailah proyek ini, kami punya kewajiban untuk membayar proyek yang sudah selesai. Di Anggaran 2018, kami melihat postur ini sekali lagi …. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Maaf Pimpinan. Yang dijelaskan Direktur Keuangan ini sudah dari tadi saya sudah paham Pak. Uangnya harus pakai uang 2017, tidak boleh pakai anggaran 2018. Itu maksud saya, mintanya kemana? Ke Dirjen Anggaran. Uang Bapak itu yang jadi bank garansi dan DIPA itu karena sudah disetujui Dirjen Anggaran dan sudah dibuatkan adendumnya, tinggal diajukan lagi ke Dirjen Anggaran, minta saya dilunasi ini, dipotong dengan denda harian 1% itu. Demikian prosedurnya, bukan pakai uang yang kita sudah setujui Pimpinan. Saya ngomong teknis karena saya mengerti prosesnya, sudah biasa Pimpinan kalau nama kontraktor itu kalau telat sampai Bulan April tetapi kena denda dia per hari. Uangnya darimana? Bukan pakai uang Tahun yang berjalan berikutnya, pakai uang tahun lalu yang memang sudah dissaving oleh Dirjen Anggaran yang mereka sudah terima dokumennya dari KL, dari KPA dengan menyebutkan alasan. Jadi uang 11 miliar ini di Dirjen Anggaran ada uangnya Pimpinan, tidak hilang dia, apalagi Bank Garansinya sudah ditarik. Ya jelas itu uang negaranya ada disitu, jangan lagi mengambil uang TVRI. Lebih baik 11 milyar ini dipakai untuk kegiatan Asean Games, jangan buat bayarin itu. Spirit kita kan kita mendukung Asean Games, bukan mendukung bayar hutang. Ini namanya bayar hutang Pimpinan. Beda konteksnya. Kita setuju 11 milyar, jadikan program Asean Games full. Tentang pembayaran mobil itu silakan ketemu dengan Dirjen Keuangan selesaikan, kalau Bapak tidak bisa selesaikan ya kita usulkan panggil saja dengan Pak Dirjen Anggarannya kesini rapat. Jadi ada solusinya. Saya tidak paham dengan Bapak Direktur Keuangan, mengerti tidak proses anggarannya dan saya tahu Pak ini problem begini tiap tahun di semua kementerian kejadiannya seperti ini begitu. Terima kasih Pimpinan. Jadi penjelasan ini ada yang miss antara hutang 2017 dengan Anggaran di 2018, beda Pimpinan prosedurnya. Uang itu ada di Dirjen Anggaran untuk 2017 disaving, diumpeti sama Dirjen Anggaran begitu. Terima kasih.

17

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Mungkin ada tanggapan lagi Pak Helmy. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Ya Pimpinan. Jadi saya pikir permintaan untuk ada klarifikasi tentang bagaimana solusi tentang masalah ini, dari Dirjen Anggaran akan kami upayakan. Jadi barangkali itu yang diminta. Jadi kami akan upayakan, karena kita juga tidak mau ada aturan yang dilanggar. Jadi begitu Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Helmy ya. Mungkin Anggota yang lain karena kita sama-sama sesuai dengan ketentuan yang ada. DPR pun menyetujui itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita tidak boleh melangkahi norma-norma dan kita juga minta LPP TVRI tolong dikoordinasikan ulang dengan Dirjen Anggaran. Jadi secepat mungkin ini lebih bagus. Kalau begitu sementara kita coba, Pak anu masih ada? Pak Roy silakan. F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO): Ya sedikit Pimpinan. Saya mencermati apa kekhawatiran Pak Budi Youyastri dan saya setuju Pak Helmy. Jadi artinya begini. Memang ini yang menjadi krusial kalau di kementerian, kalau ada anggaran yang harusnya habis 1 tahun, itu kemudian coba diubah menjadi multi years, itu memang akan jadi temuan. Nah tetapi kan tadi dikejar persoalan Asean Games itu adalah harus begitu kan? Nah begini Pak Budi saya usulkan begini. Ini harus tetap dicermati, harus dipending kalau menurut saya. Hanya untuk mencermati esensi saya kira Pak Helmy juga sudah mengerti sekarang teknologi juga banyak. Artinya dengan menggunakan 4G, dengan menggunakan ets, dengan menggunakan perangkat yang memungkinkan bukan dengan perangkat semahal esensi itu bisa dilakukan. Venue terbesar meskipun saya tadi cerita ada beberapa tempat misalnya di Cipuleh, dimana-mana tetapi venue terbesar itu ada di GBK dan di Stadion Jakabaring, bisa dengan line atau tidak perlu dengan satelit itu bisa dilakukan. Jadi saya mendukung Pak Budi ini. Hati-hati betul Pak Isnan soal ini, karena pernah di kementerian saya dulu juga mengamati. Kalau ada perubahan mekanisme penganggaran dari setahun ke multi years itu memang akan menjadi temuan tetapi Asean Games harus dilakukan. Saya kira Pak Helmy bisa clear, saya sangat tahu, Pak Helmy sangat paham di produsen house kita bisa siaran cukup dengan menggunakan perangkat sebesar koper. Jadi itu bisa dilakukan. Itu Pimpinan. Jadi mungkin kita coba cari solusinya demi dua-duanya tetap jalan tetapi aman TVRI tidak kena temuan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Mungkin yang dimaksud Pak Budi tadi semua kita aman begitu loh tetapi ini terlaksana. Pak Hari silakan. F-PD (IR. HARI KARTANA, M.M.): Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya juga terima kasih kepada Pak Budi yang cukup jeli untuk masalah ini. Saya kira juga itu betul Pak tolong diperhatikan, karena pengalaman kami juga di Indosat waktu itu

18

mungkin beli perangkatnya bukan kelas belasan milyar, atau ratusan milyar, trilyunan Pak ya tetapi satu ini mungkin Pak Dirut. Itu perlu Bapak punya 1 ahli hukum atau apa yang selalu mendampingi Bapak dalam suatu proses-proses seperti ini Pak. Dulu kami kalau beli juga bukan masalah itu, beli roket, beli satelit Pak, dengan order yang cukup besar tetapi selalu didamping. Nah ini kayak tadi Pak Dir. Keu juga itu hati-hati juga Pak, sekarang kan KPK juga lebih tegas lagi, lebih jelas. Nanti bukan dari pihak Bapak saja kalau suatu saat kena tetapi kami juga DPR bisa kena. Itu kita sama-sama hindarilah apalagi tahun politik sangat sensitive Pak, kan kayak kasus E-KTP juga kan belum selesai-selesai. Itukan terkait dengan banyak sekali karena kemari Pak, apalagi ini jangan dibentuk lagilah hal yang sebetulnya kecil kalau dari sisi nilai, cuman 11 milyar atau … milyar itu proyek kecil. Namun kalau masalah hukum kan bahaya juga. Kita-kita semua menjaga ini Pak, di DPR juga bisa-bisa masuk kurungan. Jadi Bapak cari 1 pendamping ahli, ahli hukum dan ahli membaca masalah-masalah kontraktual itu dan aturan-aturan yang berlaku di kita masalah keuangan tadi seperti disampaikan Pak Budi. Jadi terima kasih juga ke Pak Budi. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Hari. Memang orang jarang tersandung oleh batu besar, batu-batu kecil yang sering tersandung. Makanya kita sama-sama safety. Nah ini ada orang Banggar ini. Pak Rudi bagaimana, jadi kan ini masih, harusnya selesai pada anggaran 2017, tetapi karena belum selesai dengan koordinasi dengan Dirjen Anggaran dan lain-lain akan dicoba untuk mengatasi pemindahan belanja modal ini untuk ini, apakah itu bisa. Kalau menurut Pak Youyastri ini tetap tidak bisa, harus kita minta pertanggungjawaban dari Dirjen Anggaran. Monggo Pak Rudi. F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Ya terima kasih Pak Ketua. Memang posisi ini kita harus hati-hati. Saya tidak tahu pikiran tadi kita pikirkan kita setujui itu, itu memang anggaran ini kita pindahkan kita mau mengadakan baru tetapi kalau seandainya anggarannya programnya kemarin sudah dibayar separuh, sekarang kita anggarkan lagi untuk bayar ini separoh, saya pikir memang agak ada kesulitan teknis saya pikir. Kita ada kesulitan ini, bisa-bisa memang nanti akhirnya menjadi korban kita. Untuk itu Pak Dirut, saya pikir memang kita harus hati-hati. Lebih baik itu anggaran 12 ini mungkin kita anggarkan baru, kita membeli 1 misalnya itu yang kemarin itu kita pakai, kita ambil 1 misalnya untuk atau bagaimana ke kita ngakalinya. Tetapi yang pasti, pengalaman saya menjadi Anggota DPRD di daerah bahwa kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya kita sebelum kita laksanakan kita konsultasi Pak. Ya kalau di daerah itukan cukup konsultasi ke Kepolisian, Kejaksaan, kita ajak ngomong, nah ini ada masalah seperti ini loh, kita ingin ambil kebijakan seperti ini bagaimana pendapat Teman-teman penegak hukum, oke jalankan, kita amankan ya jalan begitu loh tetapi seperti ini saya pikir mungkin ya kita konsultasi dengan BPKP, dengan BPK, saya pikir konsultasi, ya kalau perlu kita ke KPK juga, boleh tidak nih seperti ini begitu kan. Kalau seandainya boleh ya laksanakan begitu kan. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Jadi Pak Rudi …. F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Pak Ketua,

19

Mungkin saya tambahkan kalau perlu memang istilah penggeserannya ini kita setujui dulu. Tentang penggunaannya nanti Pak Dirut biar konsultasi dulu-lah bisa dipergunakan tidak seperti ini. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saya rasa pas itu, karena tadi para Direksi sudah koordinasi dengan Dirjen Anggaran, sudah koordinasi dengan BPK, tetapi kita kan belum cukup, karena kita kan di luar mereka kan. Kalau kita menyetujui berarti kita anak buah dia. Jadi sementara memang kita perlu kehati-hatian itu. Mungkin pendapat lain? Kalau tidak ada, kita kesimpulan sementara kan? Mungkin ada dari Pak Helmy, silakan Pak. DIREKTUR UTAMA LPP TVRI (HELMY YAHYA, MPA, AK., CPMA,CA.): Terima kasih segala masukannya dari Pak Budi, dari Pak Hari Kartana juga dari Pak Rudi. Jadi ya kami berkonsultasi terus Pak, kami juga tidak mau melanggar aturan ya termasuk kami di kawal ketat oleh BPKP Pak karena kebetulan 2 Direksi kami adalah orang-orang BPKP. Jadi sebelum membayar pun pasti akan di-do diligent sangat ketat oleh BPKP. Jadi kita azas kehati-hatiannya memang nomor 1, kita tahu, kita butuh alat tersebut untuk Asean Games tetapi kita tidak mau melanggar aturan. Jadi terima kasih kami akan berkonsultasi lagi dengan Dirjen Anggaran. Mohon petunjuk dan juga BPKP akan mengawal. Jadi barangkali itu kami. Terima kasih Pak Hari atas peringatannya. Saya mohon izin untuk menjawab beberapa tadi Pak yang ditanya. Pimpinan, Tadi masalah jangkauan Pak, alhamdulillah TVRI itu adalah jangkauannya paling luas Pak. Kalau geografis kami sudah lebih dari 50%, ada wilayah Indonesia itu sudah dijangkau oleh TVRI, kenapa tidak bisa lebih dari itu, karena wilayah kita ada hutan, ada gunung, ada lautan. Kalau jangkauan populasi kita sudah di atas 80%. Jadi setara dengan 180 juta penduduk. Jadi itu dan kemudian tadi Pak Jenderal, Mayjen Supiadin masalah pakaian Bikin tadi Pak. Itu isunya bukan di kami tetapi KPI, karena KPI itu ada aturannya. Kemarin masyarakat itu sampai kemarin protes. Film kartun saja yang doraemon itu ada siapa begitu pakai bikini saja diblur Pak segitunya. Jadi kalau kami ini TV Publik swasta saja diprotes apalagi kami, kami lebih harus berhati-hati lagi. Jadi ini adalah domainnya KPI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Tadi yang menarik adalah dari Pak Hari Kartana yang sangat saya hormati tentang RUU Penyiaran. Saya tahu isunya adalah single mux atau hybrid ya Pak ya. Saya baru saja pulang dengan Direktur Teknik diundang oleh Kominfo Jepang Pak, untuk belajar bagaimana Jepang melakukan migrasi dari Analog ke Digital, ya kami diundang ke NHK QBS dan juga Fuji TV ya mereka cerita banyak tentang bagaimana migrasi itu dilakukan. Pada prinsipnya TVRI siap melaksanakan Pak apapun keputusannya tetapi saya harus menyampaikan bahwa kalau pun itu diberikan kepada TVRI, rasanya TVRI-lah yang paling siap untuk melakukan siaran digital, karena kami sekarang sudah bersiaran di seluruh Indonesia. Kami sudah memiliki 63 transmisi digital. Jadi lebih banyak dari lembaga penyiaran swasta yang mana pun. Jadi kami siap Pak. Jadi menyangkut ini juga Pak kami juga yang harus dibutuhkan oleh TVRI itu adalah mengganti peralatan-peralatan kami yang sudah tua, karena kami mendapatkan amanah untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia, sementara LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) tidak harus. Jadi untuk itu, kami memerlukan peralatan dan anggaran yang lebih besar sebenarnya. Terus tentang alokasi ke daerah dari Pak Andreas, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya anggaran kami itu lebih besar untuk daerah karena daerah itu 28-29 stasiun itu menyerap 54% dari anggaran kami. Jadi anggaran pusat itu kami bekerja dengan 4-5 persen. Ya

20

jadi kami itu bekerja, TVRI hanya bekerja dengan anggaran 380 milyaran saja, jauh betul dibandingkan dengan TV-TV Swasta. Jadi itulah yang sedang kita hadapi. Sedangkan kewajiban kami lebih besar, harus menggapai seluruh Indonesia, harus mengutamakan edukasi, tidak boleh komersial. Jadi itu adalah yang kami hadapi dan kami sedang mengupayakan untuk bekerja sebaik mungkin di tengah-tengah segala kewajiban yang harus kami patuhi dan tidak boleh kami langgar. Sedangkan kerja sama dengan daerah, dengan Pemda itu adalah paling kerja sama PNBP Pak. Ya mereka ada dana sosialisasi yang dikerjasamakan ke TVRI Stasiun Daerah. Jadi kalau bantuan berupa anggaran dari APBN/APBD rasanya tidak ada Pak tetapi beberapa stasiun itu dibantu dalam rangka kerja sama dalam PNBP. Jadi mereka punya acara, disiarkan di TVRI dan itu ada aturan yang PNBP-nya, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan itu sangat menghidupi TVRI karena mengurangi beban biaya produksi yang harus dikeluarkan. Jadi polanya seperti itu Pak Andreas. Jadi rasanya semuanya sudah saya jawab Pimpinan. Saya kembalikan ke Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Dirut dan Rekan-rekan Para Direksi. Sementara kita bacakan kesimpulan dari RDP kita, karena kita sangat mencintai mitra kita apalagi TVRI Pemersatu Bangsa. Jadi kita memang perlu kehati-hatian seperti yang disampaikan Pak Rudi, Pak Budi dan lain-lain. Coba di Draft Kesimpulannya.

DRAFT KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) KOMISI I DPR RI

DENGAN DIRUT LPP TVRI

Jakarta, 13 Maret 2018

Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 yaitu dari Program Kegiatan Umum 0101 ke Program Kegiatan Modal Teknik 0106 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,-, Komisi I DPR RI belum dapat menyetujuinya dan meminta LPP TVRI agar segera memberikan kelengkapan dan lampiran persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut yang telah dikoordinasikan dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Ya silakan Pak Rudi. F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Usul saya supaya nanti kalau seandainya konsultasi bisa digunakan, itu kita tidak perlu rapat lagi, mungkin pergeserannya kita setujui tetapi kita syaratan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, melalui proses konsultasi dulu begitu. Ya konsultasinya ya mungkin BPK, BPKP dan sebagainya. Saya pikir begitu, supaya kalau kita menolak ini memang kebutuhan itukan mendesak. Kalau kita menolak ini berarti kan setelah konsultasi bisa kita rapat lagi, butuh waktu lagi Pak. Jadi enakan kita setujui pergeserannya tetapi penggunaannya dikasih catatan harus lewat konsultasi BPKP, BPK dan mana-mana yang kalau memang bisa digunakan baru bisa digunakan begitu seperti itu Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Ya tadi kita rencanakan tanggal 20-21 ada. Bagaimanan Pak Budi? Coba pendapatnya?

21

Jadi pergeserannya disetujui tetapi penggunaannya belum. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Jika realokasinya digunakan untuk keperluan Asean Games kita setuju tetapi untuk pembayaran hutang harus disebutkan kita tidak setujui untuk pembayaran tagihan 2017. Ditulis di dalam kesimpulan Pimpinan. Jadi untuk OB SNG ini yang sudah berdasarkan kontrak tahun lalu tidak boleh dibayarkan pakai uang realokasi ini, dinyatakan di dalam kesimpulan jika kita setujui Pimpinan. Jadi 11 milyarnya terserah nanti oleh Pak Dirut dipakai untuk apa, tetapi tidak boleh untuk bayar itu. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saran Pak Rudi tadi mana Pak Rudianto Tjen. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Ya Pimpinan. Jadi Pak Rudianto Tjen kan menyetujui kegiatan realokasinya tetapi untuk apanya belum ada kan? Kalau saya menambahkan tidak boleh untuk membayarkan hutang tahun lalu, untuk pembayaran OB SNG itu. Saya menuntut tidak boleh untuk dibayarkan, kenapa? Yang saya pahami tidak boleh dibayarkan. Maaf Pak Rudianto Tjen, kita tidak boleh membayarkan hutang-hutang tahun lalu. Kalau pun nanti dipakai untuk beli itu harus pakai kontrak baru lagi, harus bikin tender lagi. Mulai dari awal. Tidak bisa pakai kontrak lama. Kan tidak ada kontrak multi years-nya. Ada kontrak multi years-nya Pak? Harus minta persetujuan dari Menteri Keuangan multi years itu. Jadi tidak bisa Pimpinan 2 kali, kontrak lalu dipakai untuk bayar sekarang. Jadi buat saya pahami tidak boleh kita setujui untuk pembayaran OB SNG, tetapi mau direalokasi ya boleh-boleh saja. Nanti oleh Dirutnya dipakai buat apa. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Jadi setuju kesimpulan sementara seperti ini ya? F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Begitu Pimpinan, tetapi nanti kalau ternyata, maaf Pimpinan. Kalau Pak Rudianto Tjen jika ternyata sudah kita setujui, kemudian ternyata Dirut-nya bilang ah kayaknya kita tidak perlu di Direktur Teknik, mending dimasukan ke program, bingung lagi, harus rapat lagi kita. Terserah putusannya dimana, tetapi dibayarkan OB SNG. Saya mengatakan saya tetap menolak dibayarkan uang 11 milyar itu, realokasi karena pasti jadi temuan BPK, BPKP. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Bagaimanan Pak Rudi? F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Ya memang aturannya sebenarnya kalau bayar hutang yang tahun lalu, misalnya program tahun yang lalu yang terbengkalai itu mungkin kalau berdasarkan proyek itu mungkin susah memang agak susah ini, tetapi kalau seandainya mungkin kita lewat konsultasi terhadap BPKP dan BPK, kalau mereka mengizinkan ya, kita minta surat tertulis saja dari mereka. Surat tertulis, ya sudah jalankan begitu bisa bayar karena ini memang daripada barang itu mangkrak,

22

mungkin itu ada celah bagaimana caranya untuk menjalankan ini. Pasti ada celah, tetapi kita secara seluk-beluk keuangannya itukan tidak tahu secara detail, saya pikir mungkin Pak Budi begitu saja kita setujui pemindahan ini tetapi penggunaannya kita serahkan dengan Dirut TVRI setelah berkonsultasi dengan BPKP dan BPK. Boleh tidak? Kalau seandainya diizinkan Pak Budi, saya pikir ya kalau BPKP dan BPK menyetujui ya jalan, kalau tidak ya jangan. Secara teknis, kita tidak tahu persis ini. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih Pak Rudi. Jadi demikian Pak Dirut ya. Saya rasa ini sudah tepat, karena kita akan merencanakan kembali tanggal 20 sore atau 21 pagi atau sore untuk memutuskan hal ini sambil menunggu kelengkapan itu. Ini memang kita agak repot ini antara Pemerintah dengan Pemerintah, malah DPR yang repot kan? Menteri Keuangan kan Pemerintah, LPP TVRI kan Pemerintah, tetapi tidak apa-apa hanya bergeser sedikit waktu. Yang ada waktu kita lihat tadi mungkin sekitar tanggal 20 siang atau tanggal 21 pagi. Nah ini kita akan coba juga membantu bagaimana ini biar terealisasi dengan baik. Mungkin ada pendapat lain? DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI (ISNAN RAHMANTO, AK., MPA.): Ya kami akan mengupayakan surat petunjuk dari Dirjen Anggaran untuk kami segera sampaikan begitu dapat kepada Komisi I DPR RI. Begitu Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Terima kasih. Jadi ini setuju tadi. Coba diulang lagi yang tadi ya, jangan diubah ya. Terkait dengan permohonan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 yaitu dari program kegiatan modal umum 1170101 ke program kegiatan modal teknik 1170106 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000,-, Komisi I DPR RI belum dapat menyetujuinya dan meminta LPP TVRI agar segera memberikan kelengkapan dan lampiran persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut yang telah dikoordinasikan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Saya rasa ini lebih aman. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Saya tidak menyetujui Pimpinan. Harus dimasukan uang itu tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang 2017. Jika disetujui Teman-teman, saya tidak ikutan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Maksudnya, kadang-kadang seperti itu.

23

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Saya tidak mau ikutan bertanggung jawab menyetujuinya, kenapa? Karena buat saya, saya punya kenyakinan 100% tidak boleh uang 2018 buat bayar 2017, tidak boleh, kecuali tender baru, lelang baru dan bukan barang yang itu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Maksud kita memang demikian. Jadi tidak dijelaskan seperti itu. Dia biar mereka dulu berkoordinasi minta penjelasan dari Dirjen Keuangan bagaimana. Kalau Dirjen Keuangan nanti kalian tidak boleh menggunakan dari 18, ya itu maksudnya disini. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Berarti bukan dengan catatan, dengan syarat harus ada persetujuan dari Dirjen Anggaran bahwa Dana 2018 boleh dipakai untuk, tetapi itu sudah jelas tidak boleh Pimpinan bagaimana, saya sudah pasti .... KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Pak, Kita baca ulang. Belum dapat menyetujuinya dan meminta LPP TVRI agar segera memberikan kelengkapan dan lampiran persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut yang telah dikoordinasi dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Maksud kita itu. Jadi penjelasan dari Menteri Keuangan seperti apa ini. Kalau mereka bilang nanti you tidak boleh ya tidak boleh. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Untuk membayar hutang 2017, tidak bisa Pimpinan. Jadi tidak usah ditanyakan saya juga tahu tidak boleh, semua aturan perundang-undangan melarang Pimpinan, kok kita minta, sudah pasti jawabannya dilarang begitu, tetapi direalokasikan pasti boleh saja terserah mau buat apa, mau buat belanja OB SNG juga boleh tetapi kontrak baru, bukan kontrak 2017. Itu maksud saya Pimpinan dan itu harus dikunci. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saya mengerti. Coba Pak Budi kata-kata yang baik seperti apa? Ini saya maksudnya kesana memang, tidak boleh ada perubahan anggaran tahun per tahun begitu loh. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Jadi tinggal ditambahkan saja belakangnya “Dana Realokasinya tidak boleh digunakan untuk membayarkan hutang kegiatan program 2017”. Tambahkan didalamnya Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Oke, silakan coba ditambahkan.

24

Apa di dalam catatan ya? Coba ditambahkan bagaimana itu, programnya 2017 tidak mengubah anggaran 2018 maksudnya begitu. Tetapi kalau Dirjen Anggarannya berkata lain ya nanti kita lihat. Coba ditambahkan. Dengan catatan bahwa Anggaran 2017 .... F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, Saya usulan bukan dengan catatan Pimpinan, uang tersebut, uang realokasi itu tidak boleh digunakan untuk membayar kegiatan yang dilakukan berdasarkan DIPA 2017. Begitu Pimpinan. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Ya itu yang kita cari kata-kata seperti apa. Ini kita usahakan nanti. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Ini bukan catatan Pimpinan, syarat. Bagian dari satuan, bukan catatan. Catatan itu kan cuman dicatat, tidak diikuti boleh. Kalau ini bagian dari kesepakatan kita disetujui boleh realokasinya boleh tetapi tidak boleh untuk membayar OB SNG berdasarkan kontrak di 2017 itu. Jadi anggaran itu tidak boleh dipakai lagi untuk membayar. Kecuali, Bapak Direktur Keuangan membuat tender ulang OB SNG, barangnya terserah, vendornya terserah. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Apa kita pakai nomor 2? Nah mungkin coba pakai nomor 2. Yang pertama tadi sudah benar itu. Terkait permohonan pergeseran anggaran antar program kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 yaitu dari program kegiatan modal umum 1170101 ke program kegiatan modal teknik 1170106 LPP TVRI sebesar Rp 11.059.176.000,-, Komisi I DPR RI belum dapat menyetujuinya pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 dan anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar kegiatan DIPA 2017. Bagaimana? Pak Helmy,

Ada tanggapan?

F-PDIP (IR. RUDIANTO TJEN): Pak Ketua, Saya pikir memang kalau daripada kita ragu, sementara ini jangan mengambil kesimpulan dulu tetapi maksudnya kita adakan lagi rapat, kita undang Departemen Keuangan, kita undang BPKP, kalau perlu ya BPK sekalian disini boleh tidak ini bagaimana cara biar pengetahuan kita juga nambah. Yang mereka yang berdebat, kita dengar begitu. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.): Saya rasa betul juga. Jadi hari ini kita tidak usah membuat semacam kesimpulan atau kesepakatan saja bahwa rapat ini kita tunda, kita berharap nanti tanggal 20 atau 21 sesuai dengan koordinasi nanti

25

antara Staf TVRI dengan Staf Komisi I untuk apa antara 20 - 21 itu dan mengundang siapa. Jadi istilahnya rapat ini kita skors, tetapi skorsnya berapa hari, boleh tidak itu ya? Kita tutup dulu mungkin ya. Oke. Dengan demikian, kesimpulan yang sementara bahwa rapat kita pending sampai tanggal 20 atau 21 yang lengkap dengan Instansi KL terkait lainnya. Mudah-mudahan disana nanti bisa ketemu solusinya. Saya ucapkan terima kasih. Rapat kita tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB)

Jakarta, 13 Maret 2018 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.

NIP. 19710106 199003 2 001