174

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KHUSUS DPR RI PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Tahun Sidang : 20010-2011 Masa Persidangan : III Rapat ke : Jenis Rapat : Rapat RDPU Pansus Hari,Tanggal : Kamis, 10 Maret 2011 Waktu : Pukul 14.20 WIB. s.d 16.35 WIB. Acara : Mendapatkan masukan terhadap Pembahasari RUU tentang

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dari Lembaga Terkait: 1. KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)2. KOMNAS HAM (Komite Nasional Hak Asasi Manusia)

Tempat : Ruang Rapat Pansus C Gedung Nusantara II Lantai 3

Ketua Rapat : H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag (Wakil Ketua/F-PKS) Sekretaris Rapat : Dra. Mitra Anindyarina Hadir : 16 orang Anggota Pansus. ANGGOTA HADIR: PIMPINAN: 1. Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., MM (WAKIL KETUA/F-PD)2. H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag (WAKIL KETUA/F-PKS)FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3. IR. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc4. DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE5. H. ZULKIFLI ANWAR6. DRS. H. ACHMAD SYAFI'I, M.Si7. IR. DJOKO UDJIANTOFRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA: 8. EDISON BETAUBUN, SH., MH

175

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN: 9. Ir. SUDJADI10. HONING SANNYFRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 11. KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.MFRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL : 12. A. TAUFAN TIRO, ST13. H. CHAIRUL NAIM, M. ANIK, SH., MHFRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : 14. DR. AW. THALIB, M.Si15. H. USMAN JA'FARFRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 16. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.SiFRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: - FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT: -

176

Jalannya rapat: KETUA RAPAT (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag/F-PKS): Bisa kita mulai ya sambil menunggu Komnas HAM. Baik saya mau memulai Rapat Dengar Pendapat Umum sambil menunggu Komnas HAM memang ini tidak perlu kuorum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat slang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pimpinan Pansus dan juga Anggota Pansus Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada teman-teman yang tergabung dalam Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, kalau di daerah pemilihan saya KPA ini Komite Peralihan Aceh tetapi ini Konsorsium Pembaruan Agraria. Jadi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 248 maka Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus pada slang hari ini saya nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.20 WIB) Bapak-Ibu Anggota Pansus yang saya hormati. Saya ingin sampaikan kepada Rekan-rekan yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan

Agraria bahwa Pansus di bentuk melalui Paripurna Dewan Tanggal 25 Januari 2011 yang lalu. Di dalam Pansus ini ada 30 orang Anggota yang berasal dari berbagai unsur Fraksi di DPR RI, adapun Pimpinan dari Pansus ini Bapak Ir. H. Daryatmo Mardiyanto, dari Fraksi PDIP, lalu Bapak Ir. Roestanto dari Fraksi Demokrat, wakil ketua selanjutnya adalah Taufiq Hidayat dari Partai Golkar dan saya sendiri Muhammad Nasir Djamil, S.Ag, ikut dalam rombongna Pansus dari Fraksi PKS. Kami juga minta maaf jika dalam RDPU ada beberapa Fraksi yang tidak hadir anggotanya karena memang ada kegiatan-kegiatan lain seperti kunjungan daerah dalam rangka tugas dan juga terlibat dalam acara-acara Pansus lainnya, tapi ini tidak merribuat semangat kita turun karena semua pemikiran, pendapat dari narasumber yang kami undang pada slang hari ini akan direkam, akan dicatat dan itu akan diberikan kepada seluruh Anggota Pansus. Nanti Bapak-bapak yang ikut terlibat dalam Pansus ini juga akan bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Para Undangan yang kami undang pada hari ini.

Bapak-Ibu Anggota Pansus dan Para Narasumber atau teman-teman dari KPA. Kami ingin beritahukan bahwa Rancangan Undang-undang ini merupakan Rancangan

Undangundang usul yang disampaikan dari pemerintah, maka kami perlu mendapat masukan yang cukup baik dari Fraksi-fraksi nanti pada saat menyusun daftar inventarisasi masalah dan juga Pansus mengundang berbagai elemen dari kalangan pemerintah, akademisi dan juga praktisi, LSM dan pihak-pihak lain yang kami nilai layak dan patut memberikan masukan terhadap draft Rancangan Undang-undang yang akan kami bahas oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah.

Sebelum mendengarkan saran dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, maka perlu kita menyepakati waktu rapat kita slang hari ini

177

diusahakan kita menyelesaikarinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada pukul 16.00 WIB, setuju ya Pak, kalau memang kurang kita akan nambah lagi.

(RAPAT : SETUJU) Baiklah, kami ingin sampaikan bahwa sambil menunggu teman-teman teman-teman dari

Komnas HAM kami ingin sampaikan bahwa masalah pengadaan tanah ini memang masalah yang rumit karena di dalam UUD disebutkna bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harts benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun di dalam Pasal 28G UUD juga disebutkan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengkuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang an dan untuk memenuhi tuntutan yang hadir sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertibatan umum dalam satu masyarakat demokratis".

Jadi Rekan-rekan yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria ini memang Rancangan Undang-undang yang ingin menyeimbangkan antara pembangunan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi berbagai masukan yang kami terima baik dari pemerintah maupun dari kalangan akademisi memang kita perlu mengkerucutkan lagi mendefinisikan kembali tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, kepentingan social, kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Makanya saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya, sekarang marilah kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu mendengarkan masukan terhadap draft RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ini karena Komnas HAM belum hadir. Maka kami minta dari Konsorsium Pembangunan Agraria untuk menyampaikan pokok-pokok *Iran terkait dengan draft ini, waktu dan tempat kami persilahkan.

INTERUPSI F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR): Interupsi Ketua. Bapak Pimpinan. Saya hanya menghalusi saja pimpinan, apa yang disampaikan Pimpinan tadi seolah-olah

jangan teman-teman dari KPA bukan hanya informasi sepihak dari Pimpinan. Betul, Rekan-rekan dari KPA memang benar hari ini jaddwalnya memang berbenturan sampai tadi nanya Anggota Pansus, memang karni ada 30 terdiri dari Komisi V dan Kornisi II yang pada saat yang sama ini memnag jadwal yang tidak bisa ditinggalkan, dari Komisi V saja ada keputusan tentang masalah Undang-undang Pelayaran. Jadi dalam hal ini saya sebagai hati nurani menyampaikan pemakluman lah bahwa yang hadir hanya PKS dan Demokrat pada hari ini, tetapi itu tidak mengurangi rasa kebaikan untuk kepentingan kita bersama. Jadi isinya mohon dimaklumi dan difahamkan.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Itu menunjukkan bahwa koalisi Demokrat dan PKS bersemi kembali, terima kasih Pak.

Silahkan Ianjutkan.

178

KPA (IDHAM ARSYAD): Terima kasih Pimpinan Sidang. Anggota Pansus yang saya hormati. Bapak-Ibu peserta RDPU pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan kami yang 2 hari yang lalu kami sudah

mengirimkan bahan ke panitia, mudah-mudahan Bapak-Ibu Anggota Pansus sudah membacanya dan untuk mempermudah penjelasan terhadap dokumen yang kami kirim saya telah mempersiapkan powerpoint yang bersama-sama akan kita simak. Sebelum itu seperti yang telah diutarakan oleh Pimpinan Sidang bahwa meskipun undangan resminya kepada Konsorsium Pembaruan Agraria, tetapi saya ingin menjeiaskan kepada Bapak-lbu pada hari ini, bahwa sesungguhnya setelah Rancangan Undang-undang ini disampaikan Pemerintah kepada DPR RI kami dari berbagai masyarakat sipil termasuk KPA merribentuk suatu koalisi yang namanya koalisi rakyat tolak penggusuran. Irii pikiran-pikiran yang akan kami sampaikan ini merupakan cerminan dari seluruh organisasi yang diantaranya termasuk KPA, didalamnya ada Konsorsium Pembaruan Agraria, Walhi, 1HCS, Bina Desa, Kiara, Aliansi Petani Indonesia, Sawit Watch, Serikat Petani Indonesia, Aman, Sains, JKPP, Huma, Kontras, Kapeshaka, Solidaritas Perrempuan, UPC, Neraca Institut, Sterna, Pergerakan, PRP, ABM, Esemi dan Jatam. Itu adalah koalisi yang terbentuk dan merespon dan melakukan advokasi terhadap Rancangan Undang-undang ini. Saya sendiri ldham Arsyad mewakili teman-teman koalisi sebagai coordinator, saya adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Perribaruan Agraria.

Bapak-lbu yang kami hormati. Yang kedua, kami dari koalisi mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan

setinggitingginya karena diberi kesempatan oleh teman-teman Pansus untuk dimintai pandangan termasuk hasil kritikan dan rekomendasi apa yang akan sampaikan nantinya terkait dengan sedang dibahasnya Rancangan Undang-undang ini. Tentu saja forum kita kali ini bukan sekedar untuk menjalani formalitas semata, tapi kita jadikan sebagai ruang refleksi bersama terkait dengan keruwetan pengadaan tanah di Indonesia. Sehingga secara khusus kami meminta melalui Pimpinan Sidang bahwa pandangan, kritikan dan rekomendasi kita benar-benar menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan kepada pengambilan keputusan nantinya.

Terima kasih. Baik. Bapak-Ibu yang saya hormati. Saya akan langsung kepada pokok pikiran, setelah melihat RUU yang telah dimasukkan ke

dalam DPR RI kami dari koalisi melihat bahwa sesungguhnya ada beberapa problem pokok di dalam RUU ini. Dalam penjelasan saya, saya menyebutnya paling tidak ada 11 sesat pikir yang di kandung di dalam RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ini. Sesat pikir yang pertama adalah RUU ini tidak merujuk kepada pasal-pasal penting di dalam UUD kita termasuk Undang-undang terkait, mengapa ini penting karena sesungguhnya ini menunjukkan orientasi keberpihakan RUU ini, diantaranya adalah misalnya Pasal 18B ayat (2) yang bunyinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

179

sesuai dengan perkembangari masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang ini". Kalau sarnpai RUU ini tidak merujuk kepada Pasal 18B ayat (2) itu berarti bahwa sebagian besar rakyat Indonesia akan tidak terlindungi dan terlegitimasi bila RUU ini ditetapkan.

Yang kedua, RUU ini juga tidak mengacu kepada Pasal 28H ayat (4) bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun", tentunya termasuk RUU yang akan kita bahas. Yang ketiga, tidak mengacu kepada Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensai, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan merijaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Saya kira ini adalah pasal-pasal penting yang tidak di rujuk di dalam Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, sehingga kami mencurigaik sesungguhnya ada beberapa hal nanti yang terlanggar dari sisi kemanusiaan dan keberadaan komunitas termasuk adat. Yang lain sangat jelas di dalam pasal-pasalnya mengatur tentang bahwa basis argumentasi dari penetapan pengadaan tanah termasuk rencananya itu merujuk kepada tata ruang, tetapi sekali lagi RUU ini tidak mengacu kepada Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang, terus juga tidak merujuk kepada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, padahal ini adalah prinsip-prinsip demokrasi yang sangat penting di dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah tidak menjelaskan posisinya terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan secara substansi sebenarnya juga mengatur tentang pengadaan tanah.

Sesat pikir yang kedua adalah pengertian dan criteria kepentingan umum tidak jelas. Di dalam poin menimbang sama sekali tidak ada definisi operasional tentang apa kepentingan umum yang di maksud dalam RUU ini termasuk apa kriterianya. Kalau ini terjadi maka sesungguhnya sangat berpotensi untuk ditafsirkan secara monopolistic oleh penguasa dan bisa diterapkan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum Yang kedua ketidakjelasan ini juga bisa menjadi persekongkolan jahat antara pengusaha dan penguasa. Terus yang ketiga sangat mernungkinkan menjadi ruang baru bagi berlangsungnya korupsi dalam perencanaan pengadaan tanah. Dan yang ketiga tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum ini tidak beralih fungsi karena kita tahu persis ada banyak contoh yang bisa kita rujuk, kita bisa lihat. Salah satu yang kami utarakan di sini kasus tukar guling SMP 56 menjadi area perniagaan. Itu berarti yang tadinya kepentingan umum karena adanya kebijakan itu kemudian berubah menjadi bukan untuk kepentingan umum.

Sesat pikir yang ketiga, RUU ini sangat berpotensi untuk menggusur tanah-tanah rakyat. Pemberlakuan Undang-undang ini akan menambah kejadian yang setiap hari kita saksikan terkait dengna penggusuran dan perampasan tanah-tanah rakyat, mengapa derriikian? Karena kita tahu persis bahwa hnaya sedikit tanah-tanah rakyat yang telah dilengkapi oleh dokumen yang lengkap. Di sini kami utarakan bahwa sampai tahun 2008 jumlah tanah yang bersertifikat baru 39 juta bidang dari 85 juta yang dietapkan oleh Negara. In' tidak termasuk wilayah-wilayah hutan di mana teman-teman

180

masyarakat adat bermukim didalamnya. Artinya kurang lebih 60% masyarakat kita tidak terlindungi dokumen secara hokum, kalau demikian kalau Undang-undang ini berbasis sertifikat tanah untuk gariti rugi bagaimana nasibnya orang yang Iebih banyak jumlahnya ini.

Yang keempat, RUU ini akan menambah marak konflik agraria. Ini hanya salah satu contoh yang kami sebutkan menurut data sampai 2010 ini, untuk 2010 saja ini kurang Iebih ada 106 konflik agrarian di seluruh Indonesia yang mempersengketakan kurang Iebih 535.193 hektare tanah dengan jumlah korban Iebih 500 ribu KK. Menurut data teman-teman Sawit Watch salah satu LSM yang bekerja dipusat perkebunan, untuk sector perkebunan saja konflik yang terjadi kurang Iebih 660 itu untuk sector perkebunan. Teman-teman dari Serikat Petani Indonesia mencatat untuk anggotanya kurang Iebih 500-an konflik agraria yang disertai tentunya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kita tahu persis itu, kenapa demikian? Karena dalam menangani konflik di Indonesia karena belum ada mekanismenya pendekatan keamanan dan sekuriti terus mendominasi.

Kesesatan yang kelimadan yang piing penting kita bicarakan sama-sama adalah RUU ini akan menambah jumlah petani kecil dan petani tak bertanah di Indonesia. Kita tahu persis bahwa kurang Iebih 85% dari total petani Indonesia ini masuk dalam kategori petani gurem dan petani yangn tidak memiliki tanah. lni kalau mau dibandingkan tentulah sangat tidak adil karena pada saat yang bersamaan sebagian besar kurang Iebih 34 juta hectare kita ini telah diberikan kekuasaannya kepada 531 perusahaan, datadatanya belum mencakup tentang penguasaan tanah untuk perusahaan pemegang HOU dan kontrak karya pembangunan yang kita tahu persis dan kita tahu maklum bahwa kadang-kadang kontrak karya pertambangan ini ada yang izinnya jauh melebihi dari jumlah luas kabupatennya. Kalau RUU ini disahkan, ini artinya menambah apa yang disebut dengan makin guremnya petani kita dan makin banyaknya petani tak bertanah. Saya kira kalaupun pemerintah SBY hari ini terus-menerus mengkampanyekan akan melakukan yang disebut dengan atau land reform tapi cara-cara ini tentulah cara-cara yang disebut land reform atau untuk kalangan elit bukan untuk rakyat kecil. lni perlu menjadi perhatian dan itu bisa kita buktikan artinya Pak, bahwa sampai saat ini angka kemiskinan kita akan bertambah padahal program-program ini terus diajalankan. Artinya ada korelasi yang tidak nyambung antara apa yang dikemukakan oleh pemerintah dengan apa yang menjadi kenyataan.

Saya ingin Bapak-Ibu memperhatikan dengan cermat, satu sumber data yang diolah oleh pakar agraria Bapak Riyanto, BSI dan Bapak Guna Wiyadi setelah melihat Sensus BPS tadi 1983-2003, kita perhatikan. Bahwa setiap 10 tahun jumlah orang yang menggantungkan hidupnya di sector pertanian itu selalu naik. Kalau 1993 ada 30,2 juta rumah tangga petani Pak ya, maka 2003 menjadi 37,7 juta rumah tangga petani ini kalau kira-kira anggotanya sekitar 4 orang kali segitulah di sebut orang yang bergantung kepada sector pertanian. Tetapi lambat laun kita perhatikan bahwa setiap tahun juga rumah tangga petani yang menguasai tanah itu makin berkurang, misalnya di tabel dibawahnya itu kalau tahun 1993 70,6% di 2003 ada 64,5% jadi jumlah petaninya tinggi tetapi penguasaan terhadap tanahnya makin sedikit. Terus yang Iebih terparah lagi apa yang disebut dengan absolute land list jadi orang yang dikategorikan petani, tapi sama sekali tidak mempunyai

181

tanah. Itu juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, tahun 1993 ada 30,6% di 2003 menjadi 35,5% tapi terus-menerus mengalami peningkatan. Terus jumlah tanah yang dikuasai oleh petani meskipun mneingkat tetapi sesungguhnya tidak signifikan dengan apa yang menjadi beratnya orang masuk ke keluarga petani dan alokasi peruntukan tanahnya itu, itu yang disebut dengan petani gurem, marl kita perhatikan. Tahun 1993 yang disebut petani kecil atau petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektare kalau tahun 1993 48,6, tahun 2003 ada 51,2%. Artinya petani gurem semakin meninggi dan rata-rata penguasaannya itu juga semakin kelihatan disparitasnya, kalau 1993 0,81 hektare di 2003 0,89 hektare. Saya kira di dalam mempertimbangkan untuk mengesahkan RUU ini yang secara nyata untuk juga mengambil pengadaan tanah, penting memperhatikan situasi social masyarakat kita bahwa di mana petani-petani kita sekarang sedang tidak punya tanah.

Kesesatan yang keenam, beberapa pasal di dalam RUU ini sangat otoriter. Beberapa contoh yang ingin saya sebutkan terkait dengan ganti rugi, orang yang sudah ditetapkan tanahnya sebagai objek pembangunan maka tidak ada kewenangan mereka baik secara hokum untuk kemudina menolak untuk tidak dijadikan objek pengadaan tanah, karena mereka hanya diminta untuk bernegosiasi harga setelah ditetapkan proyek pembangunan. dia tidak pernah dirnintai apakah proyek pembangunan yang akan dijalankan ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak, itu bukan di situ wilayah perdebatan itu dengan nilai ganti rugi. Kalau mereka tidak setuju, uangnya dititip pengadilan. lni saya kira satu bentuk pasal yang sangat otoriter. Terus yang kedua, ganti rugi ini juga menunjukkan tidak adanya perubahan paradifgma dalam proses resistensi tanah yang berlaku selama ini. Kita tahu bahwa sesungguhnya ada beberapa pilihan yang diberikan oleh pasal di dalam RUU ini, tapi tentulah seorang pengusaha akan memilih opsi yang paling meringankan buat mereka kalau misalnya dalam pasal itu ada opsi mengikutsertakan sebagai pemilik usaha, terus ada opsi ganti rugi. Saya sebagai pengusaha pasti memilih ganti rugi, jadi ini satu perubahan sesungguhnya kontra produktif dengan tujuan yang ingin dicapai dalam Rancangan Undangundang ini.

Kesesatan yang ketujuh, saya kira kepentingan swasta di dalam RUU ini telah terselubung di dalam kepentingan umum. Kita tahu persis bahwa salah satu pasal dalam RUU ini secara tegas menyebutkan misalnya pengadaan tanah ini untuk, satu kepentingan umum, satu kepentingan swasta. Apa bahayanya? Tentu bahaya karena judulnya Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, tetapi yang mengoperasikan adalah swasta. In' artinay tidak memperdebatkan definisi kepentingan umum atau tidak, kita perlu menyebutkan apa sih yang di sebut dengan criteria kepentingan umum, seperti yang saya sebutkan tadi. Beberapa pakar telah menyebutkan bahwa paling tidak ada 2 kriteria penting, proyek pembangunan itu disebut sebagai kepentingan umum, satu aktornya adalah Negara atau pemerintah. Yang kedua tidak untuk komersial, kalau Pasal 33 mencanturrikan jalan tol adalah bagian dari kepentingan umum, bisa tidak kita masuk gratis jalan tol, bayar kan, berarti diorientasikan untuk komersial. Jadi ada banyak ruang perdebatan di dalam kepentingan umum yang kami menyebutnya sesungguhnya telah mengatasnamakan kepentingan umum, tetapi susungguhnya kepentingan swasta lah yang dominan didalamnya.

182

Yang kedelapan tidak ada mekanisme perlindungan korban di dalam RUU ini. lni saya ingin tamilkan data teman-teman LBH, kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan korban penggusuran yang dari 1.883 KK pada tahun 2006 menjadi 6.000 KK di tahun 2007, tentu akan lebih banyak tahun 2011 ini. Saya kira terus meningkatnya jumlah korban ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Negara ini punya citra buruk di dalam melindungi korban ketika ingin melakukan penggusuran tanah. Hak dan mekanisme korban di dalam RUU ini sama sekali tidak ditegakkan.

Kesesatan yang kesembilan adalah kami sangat bukan lagi mencurigai, menuduh bahwa RUU ini syarat dengan kepentingan asing. Kami telah menemukan beberapa dokumen bahwa sesungguhnya AID ini dan Bank Dunia sudah sejak lama melakukan intervensi terhadap pengaturan pertanahan di Indonesia, termasuk ke BPN sehingga kalau RUU ini kemudian sesungguhnya lebih menggambarkan pembangunannya itu infrastruktur, itu menunjukkan sesuangguhnya lobby kepada pengusaha infrastruktur yang juga ada kaitannya dengan kepentingan internasional ini sangat kencang didalamnya.

Yang kesepuluh yang ingin saya mintakan perhatian juga kepada Bapak-Ibu yang saya hormati adalah sesungguhnya RUU ini benar merujuk Undang-undang Pokok Agraria tahun 1990 terutama tentang pasal mengenai fungsi social, tetapi setelah melihat, kami mellihat bahwa rupanya justru RUU ini mengkhianati makna sejati dari fungsi social yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria kenapa? Karena fungsi social sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria bukan sekedar menjadi dasar legalitas pengambilan tanah privat oleh Negara untuk kepentingan public, tetapi secara lebih mendasar harus dimaknai sebagai jaminan penggunaan dan pengadaan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menghindari penghisapan golongan lemah. Itu;ah sebabnya fungsi social yang ada dalam Pasal, di dalam Undang-undang Pokok Agraria itu harus diinteggrasikan dengan pasal-pasal berikutnya tidak boleh diambil pasal-pasal yang menguntungkan saja, apa pasal-pasal berikutnya. Misalnya pasal yang mengatakan bahwa tanah itu tidak boleh ditelantarkan oleh pemiliknya, tanah itu harus ada maksimum dan minimumnya, tanah itu harus diusahakan oleh pemiliknya sendiri. Kalau hanya fungsi socialnya yang diambil di dalam Undang-undang Pokok Agraria ini artinya hanya mengambil pasalpasal yang menguntungkan. Dengan begitu kami melihat bahwa ini adalah pengkhiatan dari makna sesungguhnya fungsi social karena inti dari Undang-undang Pokok Agraria bukan tanah untuk pengusaha, tetapi tanah untuk rakyat. ltulah inti seluruh pasal di dalam Undang-undang Pokok Agraria.

Bapak, Ibu yang saya hormati. Yang terakhir adalah RUU ini dan ini saya mintakan kepada teman-teman Anggota Pansus

untuk memperhatikan tidaklah menyelesaikan masalah pertanahan kita. Beberapa kali saya ikut RDP temanteman Komisi II dengan BPN, tentu Bapak-Ibu sangat faham bahwa BPN mengatakan bahwa sesungguhnya situasi kebijakan pertanahan kita dia menyimpulkan sebagai apa yang di sebut dengan jungle of regulation. Jadi ada tumpang tindih, ada ketidaksinkronan, bagaimana posisi RUU ini di tengah kesemrawutan hokum agar pertanahan kita. Menurut saya tidak menjawab justru menambah ruwet, salah satu masalahnya sampai hari ini kita itu tidak punya apa yang disebut dengan peta

183

perencanaan penggunaan tanah nasional. Artinya apa? Satu proyek pembangunan kalau RUU disahkan akan sangat bergantung kepada kemana arah yang diinginkan oleh pengusaha atau pimpinan tertingginya, dengan siapa dia bergaul kalau sejak awal kita punya perencanaan penggunaan tanah, maka kita tahu persis bahwa wilayah ini adalah wilayah pangan, wilayah ini adalah wilayah industry. Tapi Negara kita tidak, bisa saja hari ini seluruh objek kepentingan umum berubah menjadi tidak kepentingan umum karena berubahnya orientasi pimpinan nasional kita. Maksud saya apa dengan mengungkapkan hal ini? Hal inilah yang harus kita selesaikan sebelum membicarakan tentang pengadaan tanah.

ltulah 11 kesesatan yang ada di daalam RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. tibalah saatnya kita ke usulan rekomendasi kami dari koalisi rakyat tolak perempasan tanah. Pertama saya kira setelah melihat seluruh rangkaian yang tadi saya jelaskan tadi, menurut kami RUU ini tidak memenuhi syarat filosofis, ideologis, social, ekonomi dan budaya untuk dijadikan sebagai Undang-undang. Oleh karena itu Pimpinan Sidang dan Anggota yang saya hormati, ada baiknya Undang-undang ini nggak usah dilanjutkan pembahasannya.

Yang kedua, kami berkeyakinan bahwa kalaupun dilanjutkan pembahasannya dan disahkan menjadi Undang-undang. Kita pastikan bahwa RUU ini tidak akan efektif untuk menghadirkan pembangunan yang demokratis dan adil, kenapa? Undang-undang ini hanya akan efektif bila ada beberapa syarat yang dipenuhi. Satu kalau Negara ini sudah melakukan pengakuan formal terhadap hak masyarakat dan dilaksanakan secara penuh. Data-data tadi menyebutkan bahwa kurang Iebih 60% wilayah tanah-tanah rakyat Indonesia ini sedang tidak dilengkapi dokumen resmi, bagaimana bisa tidak menimbulkan konflik kalau tanah mereka yang diambil karena ini urusan hidup Pak. Yang kedua, Undangundang ini hanya akan bisa efektif kalau perencanaan tata ruang itu dibuat antisipatif, integrative dan dilaksanakan secara konsisten. Kita juga mengetahui bahwa hampir seluruh pembahasan tata ruang di Indonesia ini terlambat dan kacau-balau. Kita tahu persis baru 3 provinsi yang menyelesaikan tata ruang, sementara RUU ini mengatakan bahwa untuk perencanaan dan pengadaan tanah mengacu kepada tata ruang, bagaimana bisa suatu Undang-undang mengacu kepada sesuatu yang tidak jelas. Yang ketiga, Undang-undang hanya bisa berlaku efektif kalau akses masyarakat hanya informasi dan badan-badan public terpenuhi, ini soal proses demokratis dan keterbukaan. Yang keempat, kalau ada mekanisme keberatan yang dapat diakses oleh public dengan mudah terhadap tim penilai. Kita tahu persis bahwa ujung tombak dari Undang-undang ini adalah yang disebut dengan appresiai, tetapi tidak ada mekanisme yang bisa diakses oleh teman-teman korban untuk menyalahkan keadilannya. ltu artinya kalau RUU ini dijalankan sesungguhnya negara ini juga secara bersamaan melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat yang kebetulan dijadikan sebagai objek pembangunan. yang terakhir, akan efektif kalau memang peradilan yang bersih dan independent sudah ada. Saya kira kalau masalah pengadilan tidak perlu saya sebutkan karena tidak menonton televise bagaimana potret dunia peradilan kita.

Yang kami usulkan dan menjadi penting dan tidak mengada-ada saya kira supaya saya ingin mengatakan kepada Bapak-lbu yang terhormat, kami ini bukan anti infrastruktur, kai bukan anti

184

pembangunan, dan tidak mengatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan itu tidak penting, penting tapi apa? Setelah masalah-masalah substansial dan fundamental dijalankan. Apa rekomendasi kami, saya kira teman-teman DPR RI melalui Pansus ini lebih baik mendorong regulasi yang mengatur tentang penataan struktur agraria yang sedang timpang ini, yang menjadi kantong-kantong kemiskinan kita yang terus-menerus dibicarakan orang, terus mendorong regulasi dalam kerangka menyelesaikan konflik agrarian, serta memastikan penguasaan dan pemilikan rakyat atas tanah dan sumber daya alam terpenuhi. Jadi jangan hanya pengadaan tanah untuk pengusaha yang terus-menerus diundangkan, denganh cara apa, tentu dengan cara satu, karni secara implicit saja menyuarakan, perlu saya kira membuat RUU Pelaksana Agraria sebagai implementasi dari Undang-undang Pokok Agraria 60, bukan mengganti, implementasi karena memang kalau diperhatikan Undang-undang Pokok Agraria itu secara tegas merekomendasikan untuk pasal-pasal operasional. Yang kedua, diperlukan suatu Undang-undang yang diarahkan untuk melindungi hak asasi petani, kalau tidak petani-petani kita ini tidak akan terlindungi, bagaimana kalau RUU yang terjadi pasti dari Negara, tapi sesungguhnya di arah lain juga ada dari apa yang disebut dengan liberalisasi dan globalisasi. Itu yang harus dilindungi teeman-teman dari situ. Yang ketiga saya kira dan menjadi rekomendasi kita adalah juga membuat suatu Undang-undang yang isinya perlindungan peengakuan hak masyarakat adat. Kalau ini tidak dilakukan maka bukan, maka akan memastikan bahwa RUU ini pasti berpotensi melegalkan penggusuran, berpotensi melanggar HAM dan tidak menjamin kepastian hokum karena ini soal tanah, orang pasti rebut terus-menerus kalau soal substansialnya tidak diselesaikan.

Saya kkira begitu pandangan kami dari koalisi dan saya persilahkan ke teman-teman lain yang ingin menambahkan, mungkin dari Serikat Petani Indonesia atau Wahana Lingkungan Hidup saya persilahkan.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Maaf sebelum, kalau ada yang menambahkan kalau bisa diperkenalkan dululah dari, apakah

Walhi, HJS, Bina Desa kalau bisa rombongan yang hadir ini. Terima kasih. KPA: Saya perkenalkan satu-persatu Pak ya, saya dari KPA bersama saya ada Ketua Dewan

Nasional KPA Bapak Usep Setiawan, ada deputi advokasi kebijakan Bapak Dedes Sineba, ada deputi riset dan kampanye KPA Bapak Irwan Nurdin, ada staf kampanye bapak Sidik, ada Sekretaris dan manajer kantor KPA Ibu Dewi Kartika, terus teman dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bapak Ferina Diah Furqon, teman dari IHCS Bapak Ridwan, teman dari Bina Desa Bapak Adam Mustakim dan Bapak Sidiq, saya persilahkan. Teman dari Kiara Bapak Halim, teman dari Serikat Petani Indonesia Bapak Yakub, teman dari Sawit Watch Bapak Albert Taligan, teman dari Aliansi Petani Indonesia Bapak Fadil, teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, teman dari Seyagyo Institut Pak Didik, teman dari Jaringan Kerja Pematang partisipatif Bapak Dodok, teman dari Huma Pak Asep,

185

teman dari Kontras, teman dari CPSHK Bapak Kacong, teman dari solidaritas perempuan Ibu Ninik, teman dari UPC..., teman dari Raja Institut Ibu Nunung, teman dari Investema Institut Ibu Mirna Safitri, teman dari pergerakan Bapak Satya Husein, teman dari Perhimpunan Rakyat Pekerja Bapak Sastro Hanor Ma'ruf, teman dari ABM Bapak Ganto, teman dari Serikat Mahasiswa Indonesia, jaringan.... Dan Bapak Patrick Anderson, ini dari .... Dan program, teman dari terus ada jugs teman dari wilayah serikat petani kerakyatan Sumedang Bapak Noviat, ada kawan dari Kaltim....ada lagi yang belum disebutkan, Walhi Ibu....

Saya kira begitu Bapak Pimpinan. Sekian, terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih atas perkenalannya, tadi saya Tanya ...jangan di gusur pula untuk

pembangunan. Baik, tidak ada lagi yang ingin menambah maka karena narasumber lainnya dari Komnas

HAMbelum hadir sedang dalam perjalanan menurut informasi dari secretariat Pansus, teman-teman dari Komnas HAM sedang dalam perjalanan dan tentu memanfaatkan waktu yang masih tersedia. Kita mernberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu Anggota Pansus apa-apa, pokok pikiran yang telah disampaikan oleh Konsorsium Pernbaruan Agraria. Tadi kami sempat melihat ada, membaca 11 sesat pikiran, 11 sesat pikir, mudah-mudahan tidak sesat jalan ya Pak.

Baik, kami persilahkan kepada Bapak-Ibu. Kita mulai dari sebelah kiri kami terus silahkan nanti sebelah kanan kami.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR): Saya dulu Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. Jadi Rekan-rekan dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria sebelum saya mengomentari

dan mungkin tidak menutup kemungkinan memberikan apresiasi. Saya secara psikologis Pimpinan, nama yang menyampaikan makalah tadi Idham Arsyad. Jadi saya ada kontak batin seperti sama Beliau ini, kelihatan, senang saya melihatnya, cara menyampaikannya seperti bukan mengada-ada, tidak emosi, merangkum aspirasi yang banyak dan saya perhatikan sekali pada saat beliau menyampaikan ada kesesatankesesatan itu memandang saya. jadi tolong di rekop jadi kepala BPN mendatang, maksud saya begitu, apakah saya yang GR, apakah saya salah penafsiran, apakah saya yang sesat. Kami dari dari Pansus ini guyon-guyon saja kok, untuk yang menampung aspirasi justru tujuan kita ini untuk kepentingan kita bersama, kami di dalam kelompok Pansus ini justru akan memperjuangkan penyampaian apa yang disampaikan narasumber demi kepentingan masyarakat.

Jadi saya yang pertama perlu digarisbawahi, saya sangat-sangat memberikan apresiasi kepada Konsorsium ini. Kmai sudah beberapa kali bertemu, berdialog, RDP dengan beberapa narasumber tetapi yang saya merinding bulu kuduk saya di sini. Jadi sampai bulu kuduk saya merinding tadi, jadi saya sendiri, jadi kalau saya menyampaikannya seperti gugup-gugup tolong dimaklumi ya, apalagi berhadapan dengan konsorsium, apalagi mendengar judulnya 11 sesat pikir.

186

Saya yakkin bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh mohon maaf ya kalau secara familiar saya katakana adik-adik sekalian, pastinya tua sayadari kalian, jadi kalau saya panggil adinda-adinda itu bukan berarti tidak formal, justru saya mau bicara dari hati ke hati, justu kita bisa sejalan itu dari hati ke hati dulu bbaru kita bisa satu selaras. Jadi saya lihat penyampaian yang disampaikan irii setelah mungkin memperdalam, membaca draft yang disampaikan. Akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa RUU rencana yang disampaikan ini semuanya hampir sesat, sangat sesat masalah pembangunan tanah. Sebetulnya kalau kita mau berbicara masalah tanah, memang masalah tanah ini paling sangat-sangat rumit dan menjadi persoalan karena banyak kepentingankepentingan dan pihak-pihak. Jangankan masalah untuk pembangunan, untuk ukuran saja jadi masalah Pak. Tadi saja Pimpinan begitu dengar Sukabumi langsung nolok tanahnya kuburan, Sumedang, begitu Tanya Sumedang. Saya Cuma member saran saja tapi saya betul-betul member apresiasi. Saya kagum bahwa kalian berani menyampaikan persoalan ini, katakana yang salah itu salah, katakana yang benar itu benar, sebab Allah mengatakan "hai umatku kalau ada yang salah katakan, kalau ada yang benar katakan". Tapi di mana ada salah, ada satu kritik dari saya beberapa persoalan ini adik-adik hanya menghujat, mohon maaf jangan diambil hati. Ini abang yang bicara kepada adik-adik, jangan diambil hati. Mestinya di pasal ini kelirunya irii, di salah irii solusinya begini, karena irii semua, Pansus irii Anggota DPR RI semua ini, semua pemikiran gerak hati kami, doa kami, perjuangan kami semua untuk kepentinga rakyat. Justru itulah RUU ini apakah diperbaiki, diamandemen, apakah diganti, semua itu untuk kepentingan rakyat termasuk kita akan menerima aspirasi yang disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria ini.

Jadi tolong seandainya adik-adik menyampaikan kritik yang begini tajam, kalau saya melihatnya ini benar. Dari beberapa narasumber ini yang menarik bagi saya itu ini, terang-terangan saja katakan saja, apapun bentuknya supaya kita Anggota DPR RI itu tidak ikut-ikut jadi sesat nantinya karena menerima aspirasi dari KPA. Tapi tolong dalam hal ini adik-adik sekalian, perrnintaan dari saya pribadi kalau dikatakan tadi ada satu saran, kesimpulan RUU ini jangan dilanjutkan. Itu rasanya tidak mungkin, justru kita ini akan memperbaiki, justru kita ini akan menampung aspirasi dan memperbaiki kalau ada yang telah terjadi carut-marut dan sesat pikir. Jadi sekali lagi kalau sudah mengatakan member judul sesat pikir, tolong berikan juga berikan kami solusinya, sebab rasanya mneurut hemat saya pribadi karena ini memang niatnya baik kalau bahasa dari agama kita a'maludin niat maksud saya itu ahlinya PKS. Di sini enaknya Demokrat dan PKS, saya yathomah ilamah akmalu binniat. Jadi kalau saya juga ahli di situ berarti saya juga PKS Bong, jadi saya menjiwai PKS.

Jadi kita bersama-sama bersaksi kepada Allah bahwa ini untuk kepentingan kita semua, jadi kalau ada betul-betul di kritik secara tajam. Kami, saya, pribadi berterima kasih, beat kalian adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang berani dengan kata lain istiqomah berjalan lurus, konsisten, tapi tolong juga jangna hanya menghujat, tolong berikan kami rekomendasi terhadap Walhi ada di sini. Jadi pasal per pasal itu mana sih yang terbaik, nanti akan dirumuskan sebanyak pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat dari narasumber yang lain. Jadi saya secara pribadi kepada adik-adik yang tergabung dari KPA secara hati nurani memberikan apresiasi, betul-betul saya bangga, dek lihat

187

muka, saya betul-betul bangga dengan penyampaian adik-adik yang sedemikian rupa, insya allah ini mudah-mudahan akan menjadikan rekomendasi, menjadi referensi kami agar Undang-undang dari RUU ini betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.

Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Itu saja Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Beliau bernama Pak Zulkifli Anwar Fraksi Demokfat Dapil Lampung. Bapak-Ibu

Anggota Pansus. Tadi ketika teman-teman KPA memberikan pikiran-pikirannya kita menunggu teman-teman

dari Komnas HAM karena Saudara Ifdhal Kasim dari Komnas HAM sudah hadir, saya minta pertimbangan dari Bapak-Ibu untuk kita persilahkan Komnas HAM, nanti kita tindaklanjuti. Tapi pertanyaan Pak Zulkifli di simpan dulu nanti direspon. Silahkan waktu dan tempat kami ingin dengarkan bahwa, tadi kita sudah sepakati sampai jam 16.00 WIB nanti tolong dipertimbangkan waktu bicaranya.

Silahkan Pak Ifdhal Kasim KOMNAS HAM (IFDHAL KASIM): Baik, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Rapat yang saya hormati dan Anggota yang saya hormati. Pertama-tama kami dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memohon maaf sebesar-

besarnya karena keterlambatan, yang seharusnya hadir jam jam 14.00 WIB tapi telat 1 jam lebih. Terima kasih memberikan kesempatan kepada Komnas HAM untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Undang-undang atau RUU yang sangat penting yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, yang tentu satu Undang-undang yang menyangkut kepentinga banyak orang dan sangat mendasar dari sudut hak asasi manusia. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan pandangan kami terhadap RUU ini, yang mungkin pandangan yang kami sampaikan ini masih belum sempurna dan kami harapkan kami diberi waktu untuk menyampaikan pikiran-pikiran susulan materi Undang-undang ini karena seperti yang kami sampaikan RUU ini memiliki makna yang sangat strategis bagi kepentingan, perlindungan hak-hak warga Negara, khususnya menyangkut hak atas tanah.

Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sebagai lembaga yang mengemban mandate mempromosikan hak asasi manusia, maka

dalam mengkaji dan membahas RUU yang sedang kita bahas ini Komnas mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang No.39 Tahun 1999. Pertanyaan mendasar Komnas HAM di dalam membahas Undang-undang ini atau materi peraturan RUU ini adalah sejauhmana materi muatan RUU ini memberikan perlindunagn, penghormatan dan

188

pemenuhan terhadap hak asasi bagi masyarakat pemilik hak atas tanah yang akan digunakan bagi kepentingan pembangunan. lni pertanyaan dasar yang kmai coba lihat dalam RUU ini.

Tanah merupakan aset yang amat berharga bagi manusia Indonesia sebagai individu atau kelompok, tidak saja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi budaya dan sosiologis. Secara ekonomi tanah merupakan asset yang bisa menghidupi manusia Indonesia, secara budaya tanah merupakna tempat di mana satuan-satuan masyarakat Indonesia suku tumbuh berkembang dan secara social tanah mempunyai fungsi untuk mewadahi proses interaksi manusia dan berkonsistensi. Konflik pertanahan yang terjadi selama ini terutama konflik antara masyarakat dengna pemerintah dan konflik masyarakat dengan korporasi terkait dengan pengadaan tanah terjadi karena bnayak factor diantaranya ialah proses penentuan yang sering tidak melibatkan pemilik hak atas tanah bahwa tanah mereka akan digunakan untuk kepentingan sesuatu yang dianggap penting oleh Negara, kebutuhan untuk kepentingan umum. Kedua informasi yang tidak jelas, tidak pasti dan tidak konsisten bahwa tanah itu digunakan untuk apa, seluas berapa dan mangapa. Ketiga adanya praktek-praktek speldan tanah yang seringkali terkait dengan aparatur sipil, keamanan, dan ketertiban, Keempat posisi pemerintah yang seringkali memandang rendah kepentingan masyarakat atas tanah tersebut. lni berimplikasi pada penetuan rendahnya kompensasi atau ganti rugi atas tanah tersebut. Kelima tidak jelasnya tertib administrasi tanah yang mneimbulkan keraguan siapa yang berhak atas tanah tersebut, ini kasus jalan tol dan sebagainya.

Factor-faktor yang kami sebutkan tadi ini kebanyakan adalah kasus yang diajukan ke Komnas HAM atau yang diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM atau kasus yang ditangani oleh Komnas HAM terkait dengan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan atau kepenyingan swasta. Maka demi hak asasi mestinya materi muatan RUU ini harus bisa menjadi pegangan untuk semua pihak untuk mernecahkan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Paradigma pembangunan yang seharusnya menjadi paradigm pembangunan adalah pembangunan bernasis hak asasi manusia yang dimaknai menjadi pembangunan yang memajukan hak assasi dalam seluruh aspek. Berdasarkan paradigma pembangunan berbasis hak asasi ini, maka semua usaha pembangunan mestinya menaikkan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam praktek pengadaan tanah dalam pembangunan dan sebagainya, tidak diperkenankan terjadinya pelanggaran hak asasi, misalnya pelanggaran hak atas informasi, hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan bernegosiasi dan hak atas keamanan dan seterusnya. Mestinya ada pembedaan yang tegas dan normative tentang kebutuhan tanah untuk pembangunan yang menggunakan APBN, dengan kebutuhan tanah untuk kepentinga usaha atau bisnis sebagai usaha pernbangunan. Perbedaan tersebut mencakup urgensi kebutuhan tanah tersebut, proses perundingan, penetuan harga, skema berbagi manfaat pemerintah periikmat jangka pendek dan jangka panjang. Posisi pemerintah sebagai apa dalam proses perundingan, nilai persetujuan masyarakat, yang berhak atas tanah, apakah penentuan atau sekedar pemberi masukan. Barangkali diperlukan pengaturan tentang kiasifikasi urgensi kebutuhan tanah tesebut, misalnya tanah untuk kebutuhan infrastruktur, kbeutuhan untuk program penanggulangan banjir dan seterusnya.

189

Saya ingin masuk ke beberapa masalah yang terkandung di dalam RUU ini, terutama saya ingin menyorot soal kiasifikasi yang dianggap sebagai kepentingan umum yang di sini, di data ada banyak sekali, tetapi juga dimungkinkan ada klausul yang terbuka yaitu yang memberikan kepada presiden untuk bisa menentukan yang di luar yang ditentukan di sini sebagai kepentingan umum. Maksud saya klausul yang terbuka seperti ini juga berpotensi untuk menambah daftar baru dari apa yang disebut dengan kepentingan umum di luar dalam Undang-undang ini, mestinya Undang-undang ini menutup kiasifikasi yang sudah dibuat, yang dimaksud dengan kepentingan umum ini.

Yang kedua, yang ingin saya lihat dari pasal-pasal yang ada di sini yaitu pembayaran ganti kerugian atau bentuk-bentuk pembayaran ganti kerugian. Di sini di Pasal 40 disebutkan ada 4 bentuk, "ada bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang berhak atau gabungan dari dua atau Iebih bentuk kerugian yang tadi sudah ditentukan". Menurut saya bentuk-bentuk ganti kerugian ini sangat limitatif artinya di luar dari 4 ini tidak dimungkinkan bentuk-bentuk lain yang terbuka adalah menggabungkan dari satu, misalnya tanah dengan pemukiman kembali itu bisa digabung. Tapi di luar yang ada di sini tidak dimungkinkan kecuali yang huruf D yang mengatakan "bentuk yang disetujui oleh pihak yang berhak" inikan juga suatu rumusan yang sangat terbuka yang harusnya juga, ada rumusan yang cukup jelas terkait dengan ini. Misalnya salah satu bentuk kerugian yang perlu dipertirnbangkan misalnya untuk karena di sini yang didefinisikan sebagai kepentingan umum termasuk untuk infrastruktur pengadaan pertambangan, minyak, penggalian dan sebagainya. Oleh karena itu bentuk penggantian seharusnya juga terbuka untuk penyertaan modal dari masyarakat yang tanahnya digunakan untuk infrastruktur apakah untuk pertambangan dan sebagainya itu. Sehingga memungkinkan khidupan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar, yang tanahnya diperuntukkan untuk kepentingan umum ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, meriurut saya juga Undang-undang ini juga ada potensi-potensi yang beresiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu masih tetap dimungkinkannya atau dibukanya lembaga konsinyasi apabila dari musyawarah penggantian kesepakatan mengenai ketentuan harga ganti rugi tidak disepakati, tetapi karena tanah diperlukan untuk pembangunan dan pengadaan tanah itu tetap berjalan, karena itu diperlukan lembaga konsinyasi atau lembaga penitipan ini. Menurut saya lembaga ini mempunyai potensi untuk menjadi, terjadinya pelanggaran hak asasi akan sangat terbuka karena itu artinya tetap memberikan otoritas kepada lembaga pengadaan tanah dalam hal ini, di dalam Undangundang ini lembaga pengadaan tanah itu diberikan kepada BPN. Itu artinya pemerintah bisa nanti menentukan harga yang belum tentu disepakati oleh komunitas atau individu yang memiliki tanah itu dan tanah itu kemudian dapat menggunakan lembaga penitipan ini untuk mendepoy uang itu ke seakan-akan telah terjadi transaksi. Saya kira ini akan sangat besar potensinya bagi pelanggaran hak asasi manusia, justru ini masalah yang selama ini terjadi, adanya penitipan ini. Biasanya dalam hal pembangunan tol di Semarang, itu juga masyarakat yang tidak setuju dengan ganti kerugian itu sudah dibayarkan dan pembayarannya sudah dititip di pengadilan. Inikan bentuk kesepakatan seperti ini bukan sepakat artinya, oleh karena itu manurut saya pengadaan lembaga penitipan ini atau konsinyasi ini diperlukan Cuma harus ada persyaratan yang cukup jelas, sehingga tidak menjadi satu

190

lembaga yang namanya bisa digunakan secara represif yang dapat mengganggu hak-hak warga Negara.

Yang berikutnya yang ingin saya tekankan melihat pasal per pasal ini, di sini yang tidak begitu jelas pengaturannya adalah berkaitan dengan hak yang dimiliki secara kolektif, hak tanah yang dimiliki secara kolektif yaitu hak-hak masyarakat adat. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap masyarakat adat yang kepemilikannya secara kolektif karena misalnya penentuan di atur dalam RUU ini, penentuan diganti tanah itu. Itu satu-satunya bukti yang dijadikan bukti yang sah, itu adalah bukti kepemilikan atas tanah itu. Orang yang bisa menunjukkan bukti kepemilikannya secara sah itu, itulah yang nanti disebut sebagai pemilik hak atas tanah yang mau diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan. bagi masyarakatmasyarakat adat yang ada di Papua, ada di Kalimantan, di Sulawesi dan tempat-tempat lain akan sulit menunjuk bukti ini secara konkrit karena di samping kepemilikan kolektif dan juga itu memerlukan penjelasan secara riwayat tentang tanah mereka ini. Oleh karena itu harus ada juga klausul yang cukup jelas berkaitan dengan bagaimana kaiau pengadaan tanah itu, tanah yang diperlukan itu adalah tanahtanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat-masyarakat yang tradisional, atau masyarakatmasyarakat yang disebut sebagai amsy adat ini. Kebanyakan kasus yang diterima oleh Komnas HAM sebetulnya adalah menyangkut masalah kepemilikan kolektif ini, ynag itu bisa untuk pertambangan, yangn itu bisa untuk infrastruktur yang lain termasuk untuk pasar, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya di sini tidak ada pengaturan yang cukup jelas karena ini asumsinya semua oranng jelas kepemilikan tanahnya dan karena itu proses transaksinya juga cukup jelas, tidak dibayangkan bahwa ada sebagian masyarakat kita ini tidak merniliki pembuktian hak yang cukup jelas karena kepemilikannya kolektif. Saya kira yang ini perlu mendapat perhatian dari Bapak-bapak yang sedang membahas RUU ini, sehingga ada perlindungan yang cukup jelas terhadap masyarakat hokum adat atau masyarakat adat ini.

Yang berikuktnnya yang ingin saya sampaikan juga di sini, di sini tidak begitu jelas terkait dengan mekanisme komplain, tidak diatur tentang bagaimana seandainya tadi seperti yang saya sebut tidak tercapai kesepakatan mengenai harga dalam musyawarah dan kemudian pihak pemerintah lantas langsung memberikan kepenitipan dan masyarakat yang tidak setuju tadi silahkan mengambil uangnya di lembaga penitipan. Menurut saya harus ada prosedur yang membuat mekanisme kalau terjadi konflik ini. Di sini hanya diatur mengenai partisipasi dari masyarakat yang di taruh di bab VIII hak, kewajiban dan peran masyarakat. Tapi berkenaan dengna bagaimana mekanisme tentang kalau terjadi perbedaan pendapat kalau terjadi tidak sepakat dengan apa yang dilahirkan di dalam musyawarah, mekanisme ini tidak tersedia, masyarakat hanya Iangsung berurusan ke pengadilan tanpa diatur sendiri melalui mekanisme yang ada di dalam Undang-undang ini.

Saya kira itu dulu beberapa yang bisa saya sampaikan, mungkin atas persetujuan dari Pimpinan, saya meminta rekan saya juga memberikan tambahan beberapa pokok pikiran.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Kami persilahkan tapi mohon diperhatikan waktunya.

191

KOMNAS HAM: Baiklah, Pak Ketua. Saya hanya bicara 3 hal, pertama karena ini semua adalah tanah untuk pembangunan. kami

mengingatkan bahwa pembangunan itu adalah pembangunan..... oleh karena itu yang selama ini sering terjadi.

Pak Ketua, saya bicara 3 hal, pertama adalah masalah pembangunan partisipatif oleh karena judul dari RUU ini adalah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan maka karrii perlu mengingatkan bahwa pembangunan yang disepakati di Indonesia adalah pembangunan yang partisipatif. Itu artinya bahwa masyarakat harus ikut menentukan apakah tanah itu betul-betul untuk pembangunan yang diperlukan atau bukan. Selama ini tidak pernah terjadi bahwa sebelum tanah dipastikan oleh Negara bahwa itu dibutuhkan belum pernah terjadi perundingan, yang sering terjadi adalah perundingan tentang harga atau maukah dia melepaskan tanahnya atau tidak. Kami dari Komnas HAM mengingatkan bahwa untuk pembangunan itu adalah bagian dari hak asasi, oleh karenanya dalam RUU ini kami belum melihat sejauhmana kesertaan dari masyarakat untuk menentukan bahwa tanah itu memang diperlukan untuk pembangunan, bukan diputuskan oleh Negara dulu atau yang memerlukan tanah. "Tanahmu saya butuhkan lalu saya menempuh jalur berikut untuk menghargai tanahmu itu", menurut kami itu kuranglah menghormati hak asasi manusia. Itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, di dalam RUU ini tidak memperhatikan bahwa tanah juga mempunyai nilai magis bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu kiranya dipertimbangkan ada satu klausul yang mempertimbangkan tentang nilai-nilai magis bagi masyarakat atas tanah yang ditempatinya, magis yang sifatnya spiritual. Jadi tidak sekedar, jadu bukan tahayul, tapi bermaksud bahwa tanah itu tidak sekedar bernilai ekonomi bagi masyarakat. Saya kira kita semua bisa menikmati itu ketika kita msih hidup dalam budaya kita sendirisendiri. Kami pernah, Komnas HAM pernah menangani ini dalam kasus yang ada di Aceh, di mana tanah yang ditentukan untuk pembangunan jalan tapi karena mereka merasa bahwa tanah itu terkait dengan semua system kepercayaan mereka, system hidup mereka maka mereka mempertahankan tidak. Ini menurut kami juga perlu mendapat pertimbangan.

Yang ketiga Pak ketua adalah soal apa manfaatnya bagi korban, kalau dia menymbang tanahnya kepada pemerintah untuk pembangunan, saya kira perspektif korban, orang yang tanahnya di minta itu perlu menjadi perhatian kita. Kami sebut di sini berbagi manfaat atas tanah yang disumbangkan bagi Negara atau untuk pembangunan. klausula itu Pak ketua belum ada di sini, kami mohon itu menjadi perhatian dari Bapak-bapak juga.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Sekarang kita Ianjutkan lagi, silahkan di sebelah kiri saya tadi, Bapak ingin menyampaikan. Silahkan.

192

F-PD (IR. DJOKO UDJIANTO): Terima kasih Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari KPA dan dari Komnas HAM. Pertama sekali saya sama dengan Bang Zul ingin menyampaikan apresiasi, perlu diketahui

bahwa rencana Undang-undang ini adalah inisiatif dari pemerintah. Jadi kita berterima kasih sekali apabila kita dapat masukan, sehingga nanti kita di dalam membuat DIM bisa memasukkan hal-hal yang sangat krusial. Yang perlu diantisipasi bagaimana sebetulnya bahwa penghujungnya sebetulnya berawal dari rasa keadilan. Apabila keadilan ini tercapai saya rasa ini akan memudahkan untuk melaksanakan penyediaan lahan untuk pembangunan. saya akan meminta kepada HAM bagaimana kesetaraan yang adil di mata HAM, nanti beri masukan ke kita. Jadi kesetaraan ini yang barangkali nanti di dalam RUU ini akan kita masukkan, sembari kita betul-betul yang terakhir tadi, yang disampaikan pikiran pokok tadi. lni memang banyak sekali masalah-masalah tanah yang berhubungan dengan masalah spiritual, apalagi di daerahdaerah yang di pedesaan. Itu barangkali yang sangat susah untuk dilepaskan dan ini kebanyakan di terjang tanah jalan baru.

Khusus untuk adik-adik yang dari KPA, yang berhimpun dari beberapa kegiatanya masing-masing. Saya mohon dengan spesifik adik-adik ya, kira-kira keberatannya apa. Kalau penyediaan lahan di bidang infrastruktur kira-kira apa, penyediaan di bidang pertanian apa yang diperlukan untuk mengurangi resiko berbenturan kepentingan itu tadi. Kebetulan saya cukup punya pengalaman yang panjang karena saya juga berasal dari pengusaha perkebunan kelapa sawit. Jadi bagaimana penyediaan pencadangan lahan untuk tanaman pangan, untuk tanaman keras, yang betul-betul tidak merugikan masyarakat. Jangan nanti hannya masalah-masalah yang sepele dibesar-besarkan juga. Jadi saya juga sangat faham bagaimana berbenturan dengan masyarakat sekitarnya. Cukup lama saya di perkebunan, 30 tahunlah. Jadi tolong adik-adik memberikan masukan kepada kita yang benar-benar masukan itu bermanfaat di dalam hal kita membuat DIM nantinya dan mohon kalau bisa disampaikan secara rinci tadi, pencadangan lahan atau untuk apa. Ini kira-kira yang menjadi kendalanya apa, di bidang ini kira-kira ini, di bidang ini kira-kira ini. Jadi barangkali itu lebih mengena dan tidak menjadi satu isu nantinya. Saya rasa Ketua, itu yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Kita beralih ke kanan dulu, Pak. F- PDIP (HONING SANNY): Ketua, terima kasih. Saya Honing Sanny PDI Perjuangan F-PD (IR. DJOKO UDJIANTO): Interupsi Ketua. Saudara Honing, nama saya Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat. Terima kasih Pak.

193

KETUA RAPAT: Iya Beliau Djoko Udjianto, Fraksi Demokrat. F- PDIP (HONING SANNY): Jadi sebenarnya kita sefaham lah, sefaham Cuma karena teman-teman dari KPA, kemudian

dari Komnas HAM, kita tidak rutin. Artinya ini barn pertemuan pertama, RUU ini ketika sampai ke kita, kita bedah habis, semangat dasarnya sama. Secara kasat mata kita perhatikan selama ini praktek pembebasan lahan yang selalu menjadi korban adalah mereka yang mempunyai tanah. Perspektif soal tanah sangat sederhana, kita coba menarik pada 2 hal, kemudian bisa menjawab secara keseluruhan. Pertama nilai ekonornis tanah yang selama ini ditransaksikan, ganti rugi lebih banyak rugi atau social tanah atau dalam sebutan yang lain spiritual atau apa, nilai sosialnya. Artinya apa? Ketika ada pembangunan atas nama kepentingan umum ada di situ, mereka tidak menjadi orang yang tidak terpinggirkan. Itu perspektif yang harus kita bangun bersama. RUU draft yang ada di tangan teman-teman itu ahnya kerangka saja, maka yang paling penting bagaimana kita mengawal ini semua. Ketika Undang-undang ini jadi pun secara sektoral masih banyak juga yang harus bertabrakan. Saya pikir mungkin Pka lfdhal dan teman-teman yang memahami hokum harus menarik itu supaya terintegrasi betul. Undang-undang ini misalnya akan bertabrakan secara sangat serius dengan Undang-undang No. 41 misalnya, dia akan secara sangat serius, dia akan tabrakari juga dengan Undang-undang No. 27 tentang Tata Ruang. Kalau kita hanya parsial ini tidak selesai-selesai.

Makanya ada 2 hal yang menurut saya penting, kita berfikkir akan selesai ketika harga tanah di atas NJOP atau di atas harga pasar diselesaikan. Ternyata tidak selesai jujga problem social yang berkaitan dengan pembangunan. ini harus kita temukan jalan, saya pikir teman-teman yang mengawal, yang ada di Pansus ini memberikan banyak sekali contoh-contoh yang cukup baik. Seperti ketika kemarin kita dengan BPN Ketua, ada contoh yang menarik, apa yang dirasakan setelah tol Jagorawi itu dibangun. Ternyat aterputus, yang kemarin harusnya madrasah itu yang ada di sisi kanan itu ada akses masyarakatnya itu nggak ada. Mudah-mudahan di Undang-undang ini yang seperti itu harus member jembatan, artinya social life tidak berubah, tidak ada pembangunan di situ. Saya pikir kita memberi perspektif daripada kita saling berdebat, segala macam saya pikir tidak terlampau pas lah dan teman-teman kita membuka diri untuk itu, 6 hari kita mempersandingkan itu saya bijak supaaya kita tidak menghabiskan energy, bacaan teman-teman juga bagus soal food estate segala macam, tapi saya pikir tidak di sini sebenarnya di Pak Joko di Komisi IV itu yang sudah sampai ke Merauke itu kan, kemudian lagi hal yang lain, bahwa pembangunan sebagai hak, itu juga menurut saya Pak lkbal, teman-teman Komnasham, kita sepakat bahwa kita di payungi oleh satu yang disebut philosophy of ground Iah, Undangundang Dasar, disitu mengatakan bumi, tanah air, dikuasai negara, kalau dikuasai oleh negara orang sosialis yang memahami paham itu dan sebagian besar teman-teman yang menyatakan nilainya LSM dia harus berhadapan dengan ideologi itu, ketika kita tidak percaya dengan kapitalisme kita harus menyerahkan itu ke negara, negara mengatur bahwa kualitasnya seperti apa tergantung masyarakat memilih yang mengelola negara, tetapi prinsip dasarnya kita diberi ruang, diberi kepercayaan bahwa negara punya hak untuk itu, ini konstitusi kita

194

mengatur itu, tinggal sekarang bagaimana turunannya marl kita sama-sama, saya pikir itu Ketua untuk memberi jembatan.

Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Honing Sanny, dari Fraksi PDIP. Silakan dari PAN. F-PAN (H. CHAIRUL NAIM, M. ANIK, SH, MH): Terima kasih Pimpinan. Dan, saya Chairul Naim dari Fraksi PAN, baru 3 bulan disini Pak, Dapil Jambi saya. Yang terhormat, adik-adik dari KPA. Dan Bapak-Bapak dari Komnasham. Sangat menarik, dan saya juga sama dengan Rait tetapi bukan ikut-ikutan, memberikan

apresiasi atas kehadiran saudara-saudara semua didalam memberikan masukan rapat kita hari ini, terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan.

Dari apa yagn disampaikan oleh adinda kita, saya petik yang terakhir bahwa Undang-undang terhadap pengadaan tanah ini penting, dan kita telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan para narasumber, dan nampaknya bahasa memang ada salah ketik, lalu kita memang menyadari bahwa persoalan tanah ini sangat luas sekali, dan banyak kasus yang belum terselesaikan, untuk ini saya sampaikan sebagai Komisi II Pak Malik juga ada, saya termasuk Timja ini Pak Pimpinan mohon maaf, sekarang kita gelar perkara hampir setiap kali, sudah keluar peraturan PPN nomor 3 tahun 2011, peraturan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, kalau adik mau berperan oke nanti tentu melapor keketua komisi kami, insya Allah akan terbuka, bahkan kita juga minta dari media, setiap kasus saya hadir kemarin hari senin, itu betul-betul sampai malam kasus dibedah, jadi yang pertama itu, yang kedua persoalan tanah yang selama ini ada sebenarnya belum akibat dari pengadaan tanah, itu proses yang berkepanjangan didaerah yang pelaksanaanya adalah pada dasarnya keperdataan proses semuanya, memang PT tidak bisa memiliki hak milik sehingga bunyinya terjadi pengganti rugi, tetapi itu jual beli, cuma kasus didaerah sangat komplit sekali, didaerah saya itu banyak sekali. Bahkan yang kasus itu saya bawa juga ke BPN untuk diselesaikan.

Saat ini memang kita harus melihat bahwa kebutuhan pembangunan yang makin lama makin menggeliat secara objektif itu merupakan kebutuhan dan ini akan berhadapan dengan kebutuhan terhadap tanah juga meningkat, ini suatu statement dulu, ini kesepakatan kita, tetapi kita memang harus mengawal itu, agar jangan terjadi pelanggaran Ham, usulan dari de Idham tadi 4, ya yang harus dipersiapkan 4, itu yang harus saya sampaikan kepada rektor dari universitas Maluku, Patimura, itu yang saya sampaikan kepada BPN harus ada dulu pemerintah melakukan pengakuan formal terkait tanah-tanah dengan masyarakat, tetapi masalahnya sangat panjang, dengan Prona pun belum selesai, ini berkaitan dengan anggaran.

Kalau lihat kebawah kedaerah itu, saya bahwa itu pimpinan DPRD Propinsi Jambi menganggarkan 3 milyar untuk bantuan sertifikasi itu belum tertampung sangat luas yang harus kita sertifikasi, ini membutuhkan waktu dan ini penting, turut perencanaan tata ruang akomodatif, ini juga yang saya persoalkan tadi harus ada dulu, kita punya Undang-undang nomor 26 tahun 2007, inikan

195

harus diikuti dengan Undang-undang Perda didaerah untuk propinsi dan kabupaten kota, karena harus seperti itu, saudara katakan tadi baru 3 propinsi kita tahu, ini kita dukung agar ini dilaksanakan. Dan ketiga tadi perlu akses informasi publik, malah tadi kita mengusulkan perlu ada informasi simetris, antara pengguna akan tanah dengan masyarakat, jangan masyarakat ketika mau ini dilakukan ini harus jauh-jauh sebelumnya disampaikan, sehingga masyarakat berperan aktif disini, ini sebagai jawaban dengan Pak Komnasham, tadi Pak Komnas meminta bahwa perlu perencanaan penggunaan anggaran ini secara umum, dan perlu aktifitas dan keterlibatan masyarakat untuk menentukan pembangunan untuk umum itu, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini masukan dan tolong kawal terus Rancangan Undang-undang ini, kami siap untuk itu, dan bagaimanapun ini masukan yang sangat berharga, dan kita disinipun sangat kritis sekali untuk membahas itu, dan kita tidak ingin bahkan judulpun kita persoalkan, jangan namanya untuk pembangunan karena apa, karena kalau itu bahasa pembangunan saya melihat itu belum merupakan representasi kepentingan masyarakat atau umum.

Saya menyarankan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, itu yang utama. Kita masih bergelut, masih berdiskusi untuk berdebat katagori kepentingan umum, ini mungkin masukan, kepentingan untuk apa sebenarnya, terminologinya untuk apa.

Itu, ini berjalan terus dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu pada dasarnya saya menyampaikan ini kita satu hati disini, tetapi kalau ini disampaikan jangan diteruskan dengan alasan itu saya kawatir target kita persoalan yang muncul bukan karena ini, tetapi ini yang kita katakan, marl kita kaji bersama-sama, persoalan yang ada kita melihat hanya kasus yang tidak terselesaikan, terutama perkebunan rakyat, tetapi bukan karena Undang-undang pengadaan tanah itu Undang-undang biasa saja HGU, HGB dan lain sebagainya, saya kira begitu Pak.

Undang-undang pengadaan tanah ini yang baru ada adalah Undang-undang nomor 20 tahun 1961 pencabutan hak tanah, tetapi ini tidak pernah dilaksanakan, kemudian ada keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993, belum pernah dilaksanakan, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 3 tahun 2005, diperbarui dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2000, ini kita secara baik, marl kita masukan semua, kita ambil semua komponen masukan yang berharga sehingga hak-hak rakyat dominasinya jangan terganggu, ini keinginan kita semua, marl kita Iaksanakan ini, dan kita akan tetap menerima masukan baik secara formal maupun informal dari semua dari KPA dan juga dari Komnasham bahkan daripada para narasumber kita juga ada interaktif dengan mereka, barangkali komentar itu Pak Pimpinan.

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Chairul Naim, silakan Pak Sudjadi dari PDIP. F-PDIP (IR. SUDJADI): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

196

Pimpinan dan adik-adik atau Bapak-Bapak yang mewakili konsorsium pembangunan agraria dan Komnasham.

Saya tidak terkejut tetapi saya senang masukan-masukan ini karena sebetulnya tujuannya sama hanya bahasanya berbeda, kalau saya akan bilang aku mints makan sekarang juga tetapi mungkin seumur-umur saya ngomongnya kemarin aku sudah makan, tetapi sekarang aku belum tahun, jadi kira-kira begitu, angka-angkapun juga sama, adik-adik suka angka 11 kenapa anda tidak suka 9, 9 bahan pokok makanan, 9 kebohongan, 9 bintang MU.

Bagi kami informasi itu mahal harganya, CIA saja bertrilyun-trilyun kalau dirupiahkan hanya sekedar mencari informasi, jadi syukur alhamdulilah informasi itu cukup, Cuma bahasanya ada yang barang tetapi ada yang tidak barang, jadi teman, kalau teman itu teman makan-makan, mestinya harus kawan, jadi lebih revolusioner, jadi kan ini ada sesat, ada mufakat jahat, mengusir tanah rakyat, perampasan, pemerasan, pemerkosaan, hak pertanahan, jadi itu saya setuju itu, terus kemudian ini kritik pasal-pasal di Undang Undang Dasar masuk kurang jadi ada pasal yang nanti tolong, adik-adik dibaca pasal 1 ayat (2) itu jangan sampai sekalipun pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jangan sampai melanggar kedaulatan rakyat itu disana, kemudian yang Bapak kutib pasal 18 ayat (2) ayat (1) juga banyak pasal 28 itu juga masih banyak ayat-ayat yang msaih harus Bapak dalami lagi, 33 hanya yang jangan ayat (4) tetapi ayat (3) yang bumi tanah itu, jadi itu, kemudian sudah saya tulis banyak ini, sarannya bagus sekali saya terima kasih semoga saran adik-adik di tahun kemudian kalau mau mengganti yang tua disini. Jadi negara akan menjadi lebih baik, lebih aman lebih adil, lebih makmur, kemudian saya tulis ini ada bersifat otoriter pembelian tanah di posisi objek ada yang sebetulnya kan kata-katanya musang berbulu domba, ngakunya berbaju umum tetapi dengan kepentingan serentak, ini bagus tetapi masukan ini nanti kita olah jadi bahasanya yang lebih manis, semua pihak bisa menerima, tetapi yang penting kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 marl kita ciptakan, jangan kau lihat siapa yang ngomong tetapi dengarkanlah ucapannya.

Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Sebelah kiri kami silakan. F-PPP (H. USMAN JA’FAR): Terima kasih Saudara ketua. Adik-adik sekalian dan saudara-saudaraku sekalian dari Komnasham, dan KPA ini mungkin

adikadik semua kali ya. Yang pertama, bahwa Undang-undang ini lahir karena masalah satu, pemerintah merasa

melaksanakan pembangunan negara ini agak sulit karena masalah tanah, kemudian rakyat yang tanahnya kena, juga merasa susah karena ada penggusuran ataupun pembebasan yang tidak adil, untuk itulah pemerintah, selama ini kan belum ada Undang-undangnya untuk ngatur sebagaimana pembangunan, atau sebagaimana pembangunan kita ini supaya lancar dan tidak melanggar

197

ketentuan yang tadi diciptakan oleh Ham itu, untuk itulah komisi pansus ini mengundang komisi Ham karena pasti pembebasan tanah yang tidak beres laporan ke komisi Ham kan, artinya banyak bahan disana, artinya adik-adik ini pemantau ya, untuk pemantau melihat keadaan dilapangan, masukan itu sangat penting bagi kita, jadi kita lihat pemerintah juga kesulitan untuk mengadakan tanah untuk pembangunan, yang kedua, kadang-kadang rakyat juga menderita karena pembangunan, sebagian tetapi sebagian menikmati.

Jadi dibutuhkan Undang-undang ini jadi kalau melihat Undang-undang ini mengapa pemerintah terlambat membangun dan sebagainya, misalnya pembangunan jalan tol, negeri China sudah ribuan kilometer kita baru ratusan kilometer, negara lain sudah mulus semua, negara kita masih buat jalan kayak merangkak, ini persoalan yang kita harus selesaikan dengan adanya Undang-undang ini.

Togas kita semua bagaimana masalah pemerintah bisa lancar pembangunan bisa jalan, dan rakyat yang terkena pembebasan juga mendapat hak yang adil, ini kepentingan Undang-undang ini. Kemudian yang kedua, bahwa Undang-undang ini hanya untuk kepentingan pemerintah, bukan swasta, jadi kita mungkin ada pemikiran ini untuk kepentingan swasta, ini untuk perribangunan pemerintah tetapi mungkin ada yang modalnya atau jointnya dengan swasta, yang istilahnya PP, tetapi ada atas nama pemerintah.

Jadi sekarang kita melihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang sudah lalu dengan dibentuknya Undang-undang yang baru ini, kalau saya karena saya ini mantan gubernur didaerah Kalimantan, justru saya merasa pembangunan untuk pemerintah ini penting untuk dilakukan didaerah Kalimantan, karena daerah itu masih konsong, rakyat masih kesusahan jalan masih susah dan sebagianya, kita sangat membutuhkan ini.

Tetapi persoalannya tetap ada juga, persoalan banyak, kenapa persoalan itu banyak ya tadi ada orang pemerintah sebenarnya dia berkeinginan cepat proyeknya tetapi ada oknumnya yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ada masyarakat yang inginnya baik, tetapi ada juga makelar-makelar atau cab tanah yang menggunakan kesempatan, seperti tadi kalau bisa pembangunan itu dipertanyakan dulu kepada masyarakat, disebarkan dulu, itu bukan masyarakat yang mengambil keuntungan, calo-calonya sudah berkeliaran, perubahan apa dibalik jual beli tanah itu sudah jalan terus, itu yang menimbulkan problem kita, kalaupun ada tuntutan calo itu yang menuntut macam-macam, masyarakat sekedar orang awam menerima solo kadang-kadang, ini pengalaman atau kejadian dilapangan, jadi kita mengharapkan kalau bisa tadi ada dari 11 sesat pikir ini m engharapkan jangan dilakukan Undang-undang ini jangan dibahas, saya harapkan ada pengertian dari kita, bahwa kita negara kitakan membutuhkan pembangunan, justru pemerintah sekarang menyarahkan kepada DPR-RI bersama rakyat coba can Undang-undang yang bagus supaya dua-duanya tidak merasa dirugikan, pemerintah bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar Ham dan sebagainya, ada beberapa kendala yang kita hadapi dengan pembebasan, pertama tadi kepentingan harga,yang kedua kadang-kadang tadi masuk ke pengadilan sampai bertahuntehun dan banyak sekali pemerintah yang kalah, malah calo yang menang.

198

Karena pengadilan juga manusia biasa, yang ketiga juga pelaksana oknum ini banyak kepentingan yang tidak sesuai, untuk itu perlunya kita menertibkan Undang-undang ini dengan baik, supaya 100% tidak m ungkin bagus, tetapi 50, 60,70% bagus sudah ada kemajuan daripada belum ada sama sekali begitu.

Inilah pengertian kita, maka kita mendapat pendapat-pendapat dari para ahli dan tenaga ahli juga pelaksanaan dilapangan tadi supaya kami sebagai pansus ini akan membahas dengan bahan-bahan yang cukup maupun yang pro maupun yang kontra dan sebagainya ada yang minta di sosialisasi dan sebagainya karena memang faktor pembebasan lahan ini banyak kena spekulasi makelar dan sebagianya, sebenarnya kalau pemerintah yang benar-benar tidak melakukan hal ini tetapi kebanyakan oknumnya yang to rjadi ini.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini memang kita sudah inventarisasi masalah pembebasan lahan dan sebagainya banyak

permasalahan tetapi termasuk surat-surat maka kita juga undang BPN untuk menanya Undang-undang Agraria itu, karena akan terbentur, Undang-undang kehutanan, Undang-undang lingkungan, tata ruang dan sebagainya itu. Pemerintah juga sekarang sedang berusaha menyelesaikan tata ruang di seluruh Indonesia, tetapi tadi yang baru selesai alhamdullilah baru 3 Provinsi kan? Yang Iainnya on going, dipacu semua sekarang, dipercepat supaya kita mengharapkan jangan sampai pembangunan-pembangunan ini melanggar ketentuan-ketentuan atau Undang-undang yang lain. Tetapi kalau pembangunan jalan tol itu memang agak susah, karena tadi ada tanah wilayah, ada tanah apa, masa jalan tol harus keliling begini? Tidak mungkin itu, tetapi kita hams cari jalan keluar bagaimana masalah ini bisa terselesaikan? Kalau kuburan mungkin bisa dipindah ya, kalau yang keramat-keramat itu mungkin ada persoalan itu ya atau kepercayaan-kepercayaan itu, di Bali atau di apa itu banyak persoalan-persoalan yang tadi kayak kepercayaan-kepercayaan. Jadi, Saudara-saudara sekalian kita mengharapkan masukkan-masukkan menurut Saudara-saudara ini mana bagus dan ini menjadi bahan kajian kita semua Pansus dan kita harapkan memang kita berniat agar Undang-undang ini bisa menyempurnakan persoalan-persoalan kita yang sudah ada dan membuat jalan kita ke depan Iebih baik, baik dari segi Pemerintah maupun dari segi masyarakatnya, antara lain soal harga sudah kita mau bikin semacam ada prical-prical, jadi harga itu tidak ditentukan oleh panitia 9 itu juga tidak ditentukan oleh PBB itu, karena PBB rakyat juga nakal, kalau membayar PBBnya dia meminta harga tanahnya murah tetapi kalau menjual dia meminta harga tanahnya tinggi, kadang-kadang berlipat-lipat kali begitil lni juga persoalan, jadi kita minta walaupun ada a prical nanti tetapi setiap orang itu pasti ada persoalan, yang di aprrical tadi misalnya tanah, rumah, pohonpohonnya atau apa, buah-buahan yang ada itu tetapi bagaimana kalau disitu dipakainya usaha dagang? Bagaimana kita riilai dagangnya disitu? Bagaimana kalau rumahnya itu digusur, rumah itu pakai dia dagang. Itu kan persoalan-persoalan yang ada, kasus-kasusnya yang harus diselesaikan oleh panitiapanitia tanah nanti dengan mengacu pada Undang-undang yang kita persiapkan sekarang ini.

Demikian Pak, tambahan saya. Terima kasih.

199

KETUA RAPAT : Maaf, kita harus menambah waktu karena tadi kita sudah menyepakati Pukul 16.00 WIB dan

menambah 15 menit lagi sepakat ya? (RAPAT : SETUJU)

Silakan, tolong diperhatikan waktunya ya. F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si) : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera. Terima kasih Ketua dan terima kasih pada Teman-teman Koalisi rakyat dan Teman-teman

Komnas Ham. Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya ingin masuk langsung kepada

poin per poin Pasal per Pasal. Di Pasal 4, Pasal 11, 54, itu ada Undang-undang ini mengakomodasi keterlibatan swasta. Pertanyaan saya apa sebenarnya relevansi swasta dalam RUU ini? Saya masih bertanya Pak, hampir tidak ada pembangunan, proyek pembangunan yang dilakukan oleh swasta itu punya implikasi positif dalam artian untuk kepentingan umum, yang banyak bisnis, komersial dan sebagainya. Karena itu, sebenarnya PKB sudah menyatakan swasta sudah harus dikeluarkan dari Undang-undang ini, swasta harus tidak boleh masuk dan punya legitimasi dalam RUU ini. Kenapa? Kalau kemudian swasta masuk dalam RUU ini, itu artinya bahwa RUU ini menjadi alat swasta untuk atas nama pembangunan, atas nama kepentingan umum, wah dia mengadakan tanah seenaknya Pak dan itu sudah terbukti. Kemarin dari saya dari Papua, tidak perlu disebut nama kabupatennya, tidak perlu disebut juga nama Bupatinya, beberapa bulan sebelum Bupati ini selesai dia sudah mengeluarkan ijin untuk pengolahan lahan tanah ratusan hektar Pak. 45 ijin kepada swasta semuanya dan saya kira ini mengerikan kalau itu dilaksanakan, artinya Pemerintah tidak punya alat kontrol untuk keterlibatan swasta dalam hal untuk menguasai lahan, untuk eksplorasi dan sebagainya itu. Saya minta penegasan, jawaban, minta reasoning-reasoning dari Temanteman kodlisi rakyat, ini bukan koalisi politik, koalisi rakyat dan Komnas Ham apa sebenarnya, apa relevansi swasta dalam RUU ini? Itu yang pertama.

Yang kedua, saya minta pendapat dari Komnas Ham Pasal 6 itu menjelaskan bahwa pemilik hak atas tanah itu wajib dan harus melepaskan tanahnya apabila tanah itu dipakai atau ditentukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, ini saya kira punya kontradiksi dengan UUD 1945 Pasal 33 tanah dan air sebagainya itu untuk kesejahteraan umum. Apakah Pasal ini tidak kontradiktif? Dimana sebenarnya relevansi Undang-undang ini untuk kesejahteraan umum, sementara Pasal ini jelas-jelas mengatakan bahwa rakyat atau pemilik tanah wajib hukumnya untuk melepaskan tanahnya itu.

Yang ketiga, saya kira tentang pengaturan tanah. Kalau tadi Pak lfdal Kasih mengatakan bagaimana status tanah yang kepemilikannya kolektif? Saya tambahi, bagaimana status tanah yang kepemilikannya sengketa? Pembangunan banjir kanal timur yang kemarin itu masih banyak masalah dan sekarang uang ganti rugi itu di konsiyesi atau di deposit di pengadilan? Ternyata banyak tanah itu

200

yang statusnya kepemilikannya itu sengketa, bagaimana misalkan kemudian Negara, Pemerintah menentukan tanah ini harus dibebaskan untuk kepentingan umum sementara kepemilikannya, statusnya tidak clear Pak, bisa tidak clear karena sengketa, bisa tidak clear karena belum bersertifikat. Jangan-jangan kemudian ganti ruginya harganya anjlok gara-gara tidak ada sertifikat dan hari ini BPN masih sekitar 30 paling pool 40% untuk sertifikasi tanah, itu kan juga banyak problem Pak. Yang berikutnya, saya kira tentang tim penilai. Jadi, Pasal 24 itu ada tim penilai disitu, tim penilai itu kira-kira wewenang dan otoritasnya itu adalah mengakomodasi jika masyarakat atau ada pihak yang protes atas ketentuan atau keputusan Pemerintah untuk menentukan lahan itu dibuat pembangunan untuk jalan umum. Saya melihat di Pasal 24 itu tidak ada keterlibatan sama sekali pihak swasta atau pihak non Pemerintah, pihak non investor atau mungkin pihak yang punya tanah untuk terlibat langsung dalam tim penilai itu. Sekali lagi saya kira Pemerintah itu punya otoritas yang luar biasa dan menentukan yang luar biasa untuk menentukan lahan ini harus diambil alih untuk kepentingan umum. Nah, menurut saya tim penilai yang ada dalam Pasal 24 itu tidak inclusive, tidak melibatkan semua unsur, terutama unsur-unsur didalam Negara.

Yang terakhir Pak Ketua, tentang eksekusi atau pelaksana atau penyedia lahan itu kan BPN Pak. BPN sekarang punya kewajiban untuk mendistribusi disana, sekarang ada 7,3 juta hektar tanah terlantar yang sampai sekarang juga belum di apa-apakan oleh BPN. Mestinya sebelum RUU ini dibahas BPN menuntaskan itu semua sehingga enak pergantiannya Pak. Nah, kalau kemudian 7,3 juta hektar itu retribusi dan ini juga menjadi kampanyenya Presiden SBY Pak, kemarin sampai sekarang kita belum punya report, Komisi II berkali-kali Rapat dengan BPN, kita selalu tanya 7,3 juta hektar itu mana? Dimana distribusinya? Itu sampai sekarang tidak jelas Pak, karena itu menurut saya memang Undang-undang ini betul tidak salah, wajar saya kira kalau teman koalisi mengatakan Undang-undang ini berpotensi melanggar Ham, karena Undang-undang ini lebih banyak memfasilitasi Pemerintah dan kalau swastanya ini dimasukkan maka kemudian juga memfasilitasi swasta atas nama pembangunan. Kedua, saya kira Undang-undang itu karenanya juga ya sekali lagi karena Pemerintah itu berhak dan bisa, sementara rakyat wajib menyerahkan tanahnya, potensi pelanggaran Hamnya besar sekali. lni bisa kita bayangkan misalkan kemudian Pemerintah bisa memaksa, punya hak person, memaksa masyarakat untuk melepaskan tanahnya atas nama pembangunan. Karena itu, saya setuju, sepakat, Pansus bisa melibatkan Temanteman yang non Pemerintah atau non pengusaha agar kita punya perspektif lain tentang rencana Undangundang. Kesimpulannya, pokoknya PKB tidak mau Undang-undang ini menjadi alat instrumen resmi Pemerintah untuk mengambil kira-kira begitu, atau untuk mengambil tanah untuk pembangunan, apakah itu untuk kesejahteraan umum atau untuk kepentingan umum, saya kira menjadi poin crusial, poin dialog, poin diskusi yang luar biasa penting menurut saya untuk agar Undang-undang ini benar-benar untuk kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat.

Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB. Pak Abdul Hakim dari PKS, silakan.

201

F-PKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, MM) : Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan Pansus, para Narasumber dari KPA dan Komnas Ham. Selamat sore dan salam

sejahtera untuk kita semua. Dua hal saja Pimpinan yang ingin saya konfirmasi pada Komnas Ham. Pertama, tentu kita

tidak ingin bahwa melahirkan sebuah produk Undang-undang yang itu melahirkan kontradiktif atau pun pelanggaran terhadap Ham itu sendiri. Karena tentu, bahwa kehadiran Undang-undang harus menjadi instrumen bagi penegakan Ham mestinya. Itu tidak boleh lahir sebuah Undang-undang yang kemudian berpotensi melanggar terhadap Ham itu sendiri. Oleh karenanya, saya kira pada kesempatan yang baik ini justru kita ingin mendapatkan masukkan yang lebih teknis, instrumen-instrumen atau variabel-variabel atau parameter mana yang untuk mengukur, memotret, dengan mudah kita memotret bahwasannya ditemukan.

Pasal-pasal mana kemudian norma-norma mana itu kemudian yang berpotensi itu. Saya kira ini jauh lebih penting, kita ingin lebih berbicara hal yang lebih teknis bahwa tolong diberikan sebuah parameter atau pun instrumen-instrumen penting untuk memotret rancangan Undang-undang ini padahal pada norma mana itu adalah yang memiliki potensi-potensi pelanggaran terhadap Ham, saya kira itu penting. Tentu ketika itu ada potensi-potensi tentu saya kira ketika ini di yudisial review ke Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya ketika itu ada norma-norma yang kemudian melanggar terhadap Ham itu sendiri, karena ini prinsip dasar, saya kira Undang-undang Dasar juga berbicara pada konten itu, pada konteks itu.

Yang kedua, yang menarik bagi saya tadi terkait dengan persoalan bahwa tanah memang tidak hanya dicermati dari sisi nilai-nilai ekonomi semata tetapi ada hak-hak yang juga mendasar, yang lainnya yaitu hak mistis atau hak spritual, saya menjadi catatan tersendiri. Oleh karenanya, saya ingin memperdalam lebih lanjut terkait dengan persoalan ini. Kira-kira, instrumen hukum mana yang di sisi lain bahwa memang tanah itu misalnya untuk kepentingan pembangunan, tetapi kemudian terjaga nilai-nilai spritual atau pun nilai-nilai mistisnya tadi itu tidak juga semata-mata hanya mempertimbangkan persoalan ekonomis. Kalau nilai ekonomis barangkali bisa diselesaikan oleh salah satu instrumen terkait dengan berapa sesungguhnya yang bisa diganti, yang menguntungkan dan tidak merugikan. Itu dari sisi ekonomis, tetapi saya ingin mendapatkan pandangan dari sisi nilai mistis dan spritual kira-kira agar itu tidak dilanggar hak seperti itu, kira-kira apa solusi dari Komnas Ham untuk bisa memberikan, faktanya saya kira akan ada, akan ada tanah-tanah yang memiliki nilai itu tetapi faktanya pun juga dibutuhkan misalnya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat dan rakyat, seperti apa fungsi yang ditawarkan.

Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Bapak-Ibu Anggota Pansus telah memberikan beberapa pendapat, tinggal

respon oleh Teman-teman dari KPA dan Komnas Ham. Saya persilakan dari KPA untuk merespon

202

beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota Pansus dan nanti dilanjutkan oleh Komnas Ham. Silakan.

KPA : Baik, untuk menjawab beberapa hal tadi pertama saya minta Ibu Dokter Safitri untuk

mengclearkan apa sih pasal-pasal yang kita permasalahan sampai mengubah beberapa kesimpulan-kesimpulan besar. Setelah itu nanti teman-teman yang lain silakan.

KPA : Silakan ibu menuju ke kursi yang ada mic. KETUA RAPAT : Lanjut bu jangan terpengaruh bu. KPA : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Mirna Safitri, saya bekerja di satu lembaga pusat independent, namanya institute. Bersama dengan kawan-kawan yang lain, saya berkesempatan untuk membaca dengan hati-

hati dan dengan teliti naskah Rancangan Undang-Undang yang kami terima itu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa simpulan yang tadi disampaikan oleh kawan

saya Idham itu, sudah didasari atas pembacaan yang cukup hati-hati dan mencoba seobjektif mungkin untuk membaca pasal tersebut. Tadi banyak tuntutan dari yang terhormat bapak dewan agar kami bisa menunjukan secara spesifik pasal-pasal mana yang dianggap memberikan masalah, kami sudah menyisir satu persatu dan kami melihat karena cukup banyak dari ketentuan ini yang mernpunyai masalah atau berpotensi menimbulkan masalah, maka kami sampai pada kesimpulan bahwa RUU ini jika dilanjutkan itu akan menimbulkan masalah juga, saya akan masuk secara lebih khusus saja kepada masalah-masalah yang ada, ada dua hal saya kira yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun rancangan undangundang ini.

Yang pertama saya melihat bahwa rancangan undang-undang ini disusun dengan asumsi seakanakan bahwa kita tidak akan mempunyai produk hukum apapun yang mengatur mengenai rencana pengadaan tanah untuk pembangunan, padahal tadi ada bapak yang mengatakan kita punya undangundang nomor 20 tahun 61, kita punya Perpres 36 tahun 2005, Perpres 65 tahun 2006 yang dikatakan tidak berjalan, pertanyaannya ialah, jika ketentuan itu tidak berjalan, apakah solusinya dengan membuat ketentuan baru, itu satu.

Yang kedua saya ingin melihat. KETUA RAPAT: Maaf kita tarnbah dulu sampai 15 menit kedepan ya. KPA : Yang kedua, saya membaca, bahwa ketika kita membuat RUU ini, maka pertanyaan, bukan

kami anti terhadap Undang-undang yang memberika legalitas bagi pengadaan tanah untuk pembangunan, tetapi pertanyaanya adalah pembangunan untuk siapa, karena itu pertanyaan utama yang kami ajukan ketika membaca ini adalah siapa penerima manfaat langsung dari RUU ini dan kami

203

menemukan bahwa rakyat terutama mereka yang mernpunyai hak yang tadi disebutkan belum diakui secara formal oleh negara, itu tidak akan menjadi penerima manfaat langsung, mereka bahkan akan menjadi korban, kemudian pertanyaan kedua lagi adalah apa, kontribusi dari RUU ini, untuk membangun fondasi negara hukum yang baik, di indonesia.

Kalau kita melihat bangunan negara hukum yang baik, yang sudah diperdebatkan oleh pembentuk negara ini, maupun oleh beberapa pakar nasional atau internasional itu ada beberapa hal yang perlu di lihat, yang pertama apakah secara formal ketentuan ini memang sudah mengacu kepada ketentuan yang ada, kemudian yang kedua, apakah prosedur pembuatannya sudah menampung sebanyak mungkin aspirasi yang real dari masyarakat yang berpotensi akan menjadi korban, kemudian yang ketiga, apakah secara substantif ketentuan yang ada akan memberikan keadilan bagi masyarakat, dan yang keempat apakah ketentuan yang ada ini akan memberikan ruang yang memadai bagi kontrol publik dan kontrol lembaga pengadilan yang efektif.

Melihat dari beberapa hal itu, saya berpandangan bahwa ada hal-hal formal yang tidak terpenuhi, seperti misalnya dalam ketentuan di bagian mengingat yang tidak mau menyebutkan Undang-undang tentang lnformasi Publik, seperti itu, padahal itu hal yang sangat penting untuk menjalankan konsultasi publik, itu hal yang perlu dilihat, kemudian yang kedua kita juga bisa melihat bahwa dari cara mendefinisikan hal-hal yang penting didalam RUU ini, itu juga bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya paling dasar ketika pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang devinisi tentang pengadaan tanah itu seakanakan menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan selesai jika diberikan ganti rugi, tetapi bagaimana prinsip demokrasi dan keadilan yang sebelumnya dikatakan sebagai hal yang mendasari pembentukan RUU ini.

Ini tidak muncul disitu, kemudian yang lain lagi saya juga melihat bahwa ketentuan dipasal 1 angka 5 tentang hak atas tanah yang mengacu kepada pasal 16 UU PA. Seakan-akan disitu terlihat bahwa Pasal 16 itu sudah selesai. lni adalah asumsi yang seringkali muncul di negeri ini. Kita beranggapan bahwa Pasal 16 UUPA itu sudah selesai dengan adanya Hak Milik, HGB, HGU dan Hak Pakai, tapi sesungguhnya ada hak-hak lain yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 16 itu yang menyebutkan bahwa masih dimungkinkan pengaturan tentang hak-hak yang lain itu. Nah, hak-hak apa itu? Disini saya melihat pentingnya ketika tadi Pak lfdal Kasim dari Komnas HAM menyebutkan, tentang Hak-hak Komunal Masyarakat Adat, yang kita sama sekali belum pernah mempunyai ketentuan formal mengenai itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita menganggap Pasal 16 yang ada itu sudah sempurna dan kita tidak membuat pengaturan formal mengenai Hak-hak komunal masyarakat adat, maka mereka, alih-alih menjadi penerima manfaat, mereka hanya akan menjadi korban.

INTERUPSI FPPP (H. USMAN JA'FAR): lnterupsi Ketua. KETUA RAPAT: Ya, Pak Usman.

204

INTERUPSI FPPP (H. USMAN JA'FAR): Penjelasan dari tamu-tarnu kita ini kan detil. Bagaimana kalau minta tertulis dari mereka,

pasal demi pasal, mereka komentari atau usuli, seperti tadi usul Pak Zul, haws ada jalan keluarnya. Apa? lni 1 orang saja, berapa menit ini.

KETUA RAPAT: Baik, Pak Usman. Kita lanjutkan. Nanti kita minta kepada mereka. Terima kasih. FPDIP (IR.SUDJADI): Pimpinan. Saya kira ini berarti sekali. Saya kira diteruskan saja. Saya juga mau belajar sama

anak-anak muda. KETUA RAPAT: Ya, memang, teruskan. KPA: Baik. Saya kira kami tidak berkeberatan sama sekali untuk memberikan secara detil, tapi tadi

seperti dikatakan oleh kawan-kawan saya, tadi karena ada tuntutan untuk kami memberikan secara detil, maka kami mencoba merijawab pertanyaan itu, tetapi, oke, saya juga menyadari bahwa kita enggak akan punya banyak waktu disini, maka yang saya sampaikan hanya beberapa poin-poin saja. Ini sebenarnya yang saya sampaikan ini untuk menunjukkan bahwa kami membaca pasal demi pasal ini, bukan atas dasar asumsi saja.

Yang lain adalah, hal yang berpotensi melanggar usaha membangun negara hukum yang kuat adalah ketika di Pasal 51 dari Rancangan Undang-undang ini mengatakan bahwa, dalam hal ada keberatan, gugatan, atau dan sebagainya, maka instansi yang berwenang itu masih bisa melaksanakan pembangunan diatas tanah. lni berarti Rancangan Undang-undang ini mengajarkan kita untuk tidak menghormati Pengadilan. lni sebuah ancaman besar bagi upaya membangun negara hukum di Indonesia.

Kemudian yang lain lagi adalah ketentuan-ketentuan mengenai Konsultasi Publik, yang ada di Pasal 19 sampai Pasal 23. Ketentuan ini sama sekali tidak merujuk kepada prinsip penting dalam hukum internasional pre-prior and inform consent, dimana disitu disebutkan bahwa, ketika upaya untuk melakukan pembangunan itu akan dilakukan, maka masyarakat yang berpotensi terkena korban, harus pertama kali mendapatkan informasi yang memadai, dengan cara-cara yang tidak bisa dipaksakan sehingga atas dasar informasi itu, maka mereka bisa memutuskan apakah mereka menerima atau menolak rencana pembangunan itu. Nah, ketentuan ini yang termuat secara jelas didalam Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat, yang itu sudah ditandatangani oleh Indonesia tidak bisa kita temukan didalam Rancangan Undang-undang ini. Maka, kalau kita melanjutkan ini, selain tadi teman-teman...akan sangat mudah membuat judicial review-nya kepada Mahkamah Konstitusi, tapi kita juga harus slap-slap bahwa PBB akan bisa memberikan teguran kepada Indonesia, karena tidak menjalankan prinsip pre-prior and inform consent, terima kasih.

205

KETUA RAPAT: Terima kasih. Ada yang mau melanjutkan, tambahan? Silakan. Masih ada teman-teman? Kalau enggak ada, jangan dipaksa, bukan dipaksa, diminta. KPA: Pimpinan Sidang, Saya kira cukup. KETUA RAPAT: Terima kasih. Kami lanjutkan ke Komnas HAM. INTERUPSI FPD( H.ZULKIFLI ANWAR): Interupsi Pimpinan, Sebentar Pimpinan, ini ada korelasinya dengan HAM. Tadi saya baru dengan KPA, ini sedikit

saja. InsyaAllah, menjadi perbendaharaan pengalaman dan pemahaman kita semua. Sedikit saya merespons yang disampaikan oleh Komnas HAM. Ini sekaligus nanti bisa menjawab. Hanya satu saja, Pak. Ada 3 masalah yang Bapak sampaikan, yang masyarakat tidak dilibatkan atau disosialisasikan dalam pembangunan, itu yang pertama tadi. Yang kedua, nilai magic, itu saya, soal magic-magic itu agak takut. Ya, kalau saya katakan magic, saya takut tahayul. Kedua manfaat yang melekat itu tanah.

Jadi begini Pak, saya hanya, bukan menggiring, saya sependapat dengan Pak Ja'far tadi, masyarakat tidak dilibatkan. Sebenarnya, bukan masyarakat tidak dilibatkan, tolong dalam hal ini, ini bukan mengkomplain atau bukan tidak sependapat dengan Komnas HAM, karena kalau itu terlalu dikedepankan, kesulitan juga bagi pembangunan. Kita sudah berapa kali, Pak, mencoba, ini pengalaman saya di lapangan. Itu masyarakat sebelum ada pembangunan atau rencana, sudah kita libatkan, kita musyawarahkan. Nah, tetapi kita terbentur, ada tantangan, ada provokasi yang selalu membawa, awas ini bertentangan dengan HAM. Sampai ini mohon maaf, Pimpinan, bukan mengedepankan pengalaman. Saya pernah mengeluarkan 4 Perbup, Pak. 4 Peraturan Bupati. Karena apa? Karena agar tidak disalahkan, bahwa rakyat sudah disosialisasikan. Sudah itu, dibuatkan lagi, Perbup lagi, gunanya untuk menguatkan kepentingan. Salah satu kepentingan, untuk jalan saja. Kadang-kadang itu mendapatkan tantangan, tanah enggak dikasihkan begini, sedangkan transaksi sudah cukup, semua sudah ini ya, ke lapangan ada provokasi. Sedikit saja Pak, bahasa-bahasa di masyarakat. Bupati ini kan jabatan politik, ada pro-kontra. Yang kontra dengan Bupati, mulai memprovokasi supaya itu tidak terjadi pembangunan, supaya Pemerintah tidak berhasil, mendompleng dengan kata-kata HAM, dia memprovokasi. Salah satu contoh saja, memindahkan kuburan saja 20 tahun, Pak, karena takut melanggar HAM. Nah, jadi dalam hal ini bukan saya tidak sepakat. Tolong dari pihak Komnas HAM, dalam rangka dalam Undang-undang ini, ya, sama dengan Pak Hakim tadi, ya, berilah kelonggaran, jangan terlalu kaku. Ya, apabila, apabila mungkin sudah dilaksanakan Sosialisasi, telah diadakan musyawarah, tetapi tidak juga ditemukan titik temu ya,

206

Komnas HAM jangan langsung memvonis, bahwa itu sudah melanggar Komnas HAM, melanggar HAM. Itu pertama.

Yang kedua, soal kita ingin membangun, kalau masyarakat kita sosialisasikan beberapa waktu, kemarin kita sampaikan, betul Pak, supaya kurang lebih duluan daripada Pemilik Tanah. Jadi, tolong, bukan saya tidak sependapat, bukan saya menentang Komnas HAM, ya, carilah bahasa jangan terlalu kakulah,fleksibel sedikitlah Komnas dalam hal ini.

Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Silakan Komnas HAM merespon. KOMNAS HAM: Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati. Seperti yang disampaikan, kendala kita adalah waktu, karena itu, kami dari Komnas HAM

akan mencoba juga ya, rnenyiapkan secara detil ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Hakim dari PKS,untuk melihat parameter-parameternya apa, kemudian dimana pertentangannya dan apa alternatifnya. Mungkin, waktu yang terbatas ini tidak mungkin kami memberikan itu, tapi kami berjanji akan memberikan itu ya, yang mana misalnya, sama tadi dengan dijawab dengan Bapak tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah ini, bagaimana variabel-variabelnya yang penting dalam hal itu.

Nah, tapi terlepas dari hal yang teknis ini, saya ingin merespon rekan saya dari PKB yang menurut saya sangat penting ya, dalam hal kita melihat Undang-undang ini. Undang-undang ini sebetulnya ditujukan untuk siapa dan penerima manfaatnya siapa. Nah, karena itu, apakah menjadi penting meletakkan didalam Undang-undang Pengadaan Tanah ini juga tentang pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta. Karena pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta ini di Pasal 4 huruf b dan lebih lanjut diatur di Pasal 11, Pasal 12 tentang bagaimana teknik jual belinya, yang lebih menekankan pada jual beli langsung antara pemegang hak dan usaha swasta tersebut. Lah, karena itu menurut saya, memang tidak begitu relevan dimasukkan disini, karena sudah pasti ini jual beli dia, usaha swasta itu. Jual beli sudah ada masalahnya, mekanismenya di Undangundang lain, Undang-undang tentang Perdata. Karena itu, memasukkan kedalam ini kan seperti di, apa ya, dimasukkan secara, diselip, Bapak mengerti saja, karena antara lain karena didalam klasifikasi mengenai proyek kepentingan umum itu kan disebut dari huruf a sampai huruf q ya. Ini kemungkinan juga boleh perusahaan swasta masuk disini, dalam melakukan misalnya untuk pembuatan kuburan dan sebagainya itu. Nah, mungkin agar jangan dilihat ii semata-mata project pemerintahan, disisipini ini tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan usaha swasta, padahal ini kepentingan umum, judul yang menjadi fokus uama dalam Undang-undang ini adalah kepentingan umum. Nah, karena itu menurut saya, memang memasukkan ini kelihatan kurang begitu relevan.

207

Nah, yang kedua, menurut saya juga cukup mendasar dari masalah yang diajukan tadi, apakah pihak Pasal 6-nya ini, apakah ini suatu kewajiban bagi pemilik hak untuk melepaskan tanahnya? Saya kira ini Pasal 6 ini terlalu berlebihan menurut saya, kalau meletakkan pelepasan tanah untuk pembangunan ini pada hak atas nama individu atau kolektif itu bersifat wajib. Undang-undang Pokok Agraria pun sebetulnya tidak mencantumkan seketat ini. Nah, ini yang kemudian nanti Pasal 6 ini yang saya takutkan akan digunakan bagi kepentingan represi tadi dan membenarkan penitipan, lembaga penitipan yang ada di pasal ini, karena itu wajib dilepaskan. Nah, saya kira ini memang harus kita waspadai betul, karena agar kita membuat Undang-undang jangan Undang-undang yang nanti setelah disahkan langsung di MK-kan, karena itu dari awal menghindari pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin didalam konstitusi, apalagi tadi di konstitusi sudah sangat dijamin mengenai hak kolektif masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, tapi disini tidak cukup jelas pengaturan mengenai hal itu. Nah, kalau tidak diatur disini, ini, kita akan membuat Undang-undang yang nanti akan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu, menurut saya dari awal kita siapkan Undang-undang yang memberikan perhatian kepada si manusia. Nah, karena itu, sesuai dengan tadi yang diharapkan, kami coba memberikan yang lebih detil, apa yang menjadi parameternya dan pasal mana yang kira-kira bertentangan dengan parameter ini dan apa solusinya,alternatifnya. Saya kira demikian, Pak Ketua.

Terima kasih atas perhatiannya. KETUA RAPAT: Baiklah, terima kasih Bapak-Ibu Anggota Pansus dan juga saudara-saudara undangan

sekalian yang saya hormati. Akhirnya kita tiba di penghujung waktu dan saatnya kita mengakhiri atau menutup acara ini atau rapat ini dan kami ingin sampaikan bahwa ini bukan berarti kita terakhir bertemu, saudarasaudara dari KPA dan Komnas HAM bisa selalu berkomunikasi dengan kami Anggota Pansus baik Pimpinan maupun Anggota, baik memberikan masukan-masukan tertulis terkait dengan Rancangan Undang-undang ini, baik kepada kami maupun ke Sekretariat Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan harapan kami tadi, bisa saja KPA membuat semacam Naskah Akademik Tandingan atau Rancangan Undang-undang tandingan untuk penyeimbang daripada Rancangan Undangundang. Honornya nanti bilang sama Pimpinan. Jangan serahkan sama Anggota, sama Pimpinan. Ya, jadi, barangkali ya apa namanya, nanti akan lebih berkualitas dan kemudian tetap mengusung Hak Asasi Manusia saat Rancangan Undang-undang ini diselesaikan dan memang diantara kami juga belum ada kesepakatan apakah ini mau diselesaikan ini atau masa sidang yang akan datang atau seperti apa, karena tadi juga ada pendapat, bahwa kemarin kalau saya tidak salah, Rapat Kerja dengan, RDPU dengan Menteri PU, bahwa ada keinginan juga dari Anggota Pansus untuk ya, meninjau kembali Rancangan Undang-undang ini.

Baiklah, kami atas nama Pimpinan Pansus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan dan terus terang ini sangat,

208

INTERUPSI KPA (SETIAWAN): Interupsi. Boleh interupsi Ketua? KETUA RAPAT: Ya, silakan. INTERUPSI KPA (SETIAWAN): Saya Usep Seliawan, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria. Seijin Pimpinan Sidang, sebelum ditutup, ijinkan saya menyampaikan satu hal yang mungkin

diharapkan menjadi pesan kepada Parlemen dalam hal ini DPR-RI melalui Pansus Rancangan Undangundang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, terkait dengan satu konsensus nasional yang pernah dibuat pada tahun 2001 untuk menjalankan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Barangkali ada yang lupa, pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Ketetapan MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Disitu ada prinsipprinsip mengenai pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan disitu ada arch kebijakan dan ada mandat, ada tugas bagi Pemerintah dan DPR-RI untuk melakukan sejumlah hal, salah satunya adalah untuk melakukan review peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumber daya alam dan membuat aturan baru bagi pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalam ketetapan tersebut.

Dengan demikian, saran kami melalui Pimpinan dan Anggota Pansus disini, untuk kembali DPR-RI membuka Ketetapan MPR tersebut, kemudian bersamaan dengan itu segera melakukan langkah-iangkah untuk menjalankan mandat, khususnya bagi penyusunan agenda legislasi bagi pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, usulan yang tadi disampaikan dalam naskah yang sudah disampaikan oleh Sekjen KPA, itu sebenarnya kami sudah ada naskah-naskah akaderriik yang sudah disusun bertahun-tahun sejak 2001 sampai sekarang dan sayangnya memang belum masuk kedalam Prolegnas 2010-2014. Melalui forum yang terhormat ini, ijinkan kami mengusulkan, disamping kita menuntut DPR-RI untuk menunda pembahasan atau membatalkan pembahasan Rancangan Undangundang untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dengan sejumlah argumen yang tadi sudah disampaikan, kami juga mendesak supaya DPR-RI segera menyusun Agenda Legislasi untuk pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana ditugaskan oleh TAP MPR No.9/2001 yang tadi saya sebut.

Demikian Pimpinan Sidang dan Hadirin sekalian, sebagai catatan akhir yang ingin kami sampaikan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baiklah, terima kasih.

209

Dengan demikian telah selesailah seluruh kegiatan RDPU Pansus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, dengan nara sumber kita sepanjang slang hingga sore hari ini. Atas ijin Saudara-saudara, Rapat Pansus saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB)

Jakarta, 10 Maret 2011 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT, Ttd

DRA. MITRA ANINDYARINA