diktat kewarganegaraan kelas x

Diktat Kewarganegaraan Kelas X

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA

STANDAR KOMPETENSI :

1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

KOMPETENSI DASAR :

1.1. Mendeskripsikan hakekat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya

Negara

1.2. Mendeskripkan hakikat Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan

1.3. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI

1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan

patriotisme dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan

bernegara

BANGSA :

Bangsa sering disebut dengan istilah rakyat, Bangsa adalah pengertian

politis sedangkan rakyat pengertian sosiologis

DEFINISI BANGSA :

Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang

berada dalam suatu ikatan batin karena

memiliki sejarah dan cita-cita yang sama

Otto Bauer : Bangsa adalah sekelompok manusia yang

memiliki karakter karena persamaan nasib

dan pengelaman sejarah

Kamus Bahasa Indonesia : Bangsa adalah orang yang berada di

dalam suatu masyarakat hokum yang

terorganisir.

Ensiklopedia Politik : Bangsa adalah sekelompok yang mempunyai

persamaan sejarah, nasib, cita-cita , suka

duka yang sama

1


F. Ratzel : Bangsa terbentuk karena adanya rasa

kesatuan

Jacobsen dan Lipman : Bangsa adalah satu kesatuan budaya dan

kesatuan politik

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA :

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional

2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional

3. Keinginan untuk kemandirian, keunggulan, individualistis, keaslian

4. Keinginan untuk menonjol diantara bangsa-bangsa

NEGARA

Istilah Negara : de staat (Belanda) , the State (Inggris) , l’etat

(Perancis) , statum (Latin) , lo stato (Italia) , der staat (Jerman)

DEFENISI NEGARA :

Kamus Umum Bahasa Indonesia : Negara adalah persekutuan bangsa

yang hidup dalam suatu wilayah yang

diperintah oleh suatu badan pemerintahan

dengan teratur

Prof. Nasroen : Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup

yang ditinjau secara sosiologis

Prof. R. Djokosoetono, S.H.: Negara adalah suatu organisasi yang

berada di bawah pemerintahan yang sama

Soenarko : Negara adalah suatu organisasi masyarakat

yang mempunyai daerah tertentu

M. Solly Lubis, S.H. : Negara adalah bentuk pergaulan hidup yang

mempunyai daerah tertentu, rakyat dan

pemerintahaan

Aristoteles : Negara adalah persekutuan dari keluarga dan

desa untuk mencapai kehidupan

2


Grotius : Negara adalah ikatan manusia yang insaf

akan panggilan hokum kodrat

Jean Bodin : Negara adalah persekutuan keluarga yang

dipimpin olrh akal dari suatu kekuasaan yang

berdaulat

Hans Kelsen : Negara adalah pergaulan hidup bersama

dengan cara paksa

Logeman : Negara adalah organisasi kekuasaan yang

bertujuan mengatur masyarakat dengan

kekuasaannya

Oppenheimer : Negara adalah suatu masyarakat tertentu

yang terdapat suatu deferensial politik

Prof. Van Apeldorn : Negara adalah persekutuan rakyat yang

hidup di suatu daerah dibawah kekuasaan

tertinggi menurut hokum yang sama

UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA

Menurut Oppenheim dan Lauterpacht :

1. Rakyat

2. Wilayah / daerah

3. Pemerintah yang berdaulat

4. Pengakuan dari negara lain

Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsure

konstitutif, sedangkan pengakuan dari Negara lain merupakan unsure

deklaratif (unsure tambahan)

RAKYAT :

Rakyat adalah semua orang yang berdiam di suatu Negara atau menjadi

penghuni Negara

Rakyat dibedakan atas :

1. Penduduk : mereka yang bertempat tinggal tetap di

dalam wilayah Negara

3


a. Warga Negara : mereka yang berdasarkan hokum

merupakan anggota dari Negara

b. Bukan warga Negara : orang asing atau mereka yang

mengakui Negara lain sebagai negaranya

Warga Negara dan bukan warga Negara memiliki hak dan kewajiban

yang berbeda

2. Bukan penduduk : mereka yang berada di dalam wilayah

Negara tetapi tidak bermaksud bertempat

tinggal di Negara itu

WILAYAH :

Wilayah dibagi atas :

1. Daratan

Wilayah daratan dapat ditentukan dengan batas-batas :

a. Batas alam (sungai, danau, pegunungan, lembah)

b. Batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang

tembok, patok)

c. Batas menurut geofisika (garis lintang mis. Indonesia, korea)

2. Lautan

Ada 2 konsepsi kelautan yang bertentangan yaitu :

a. Res Nulius yaitu lautan dapat dimiliki oleh setiap Negara

karena tidak ada yang memiliki

b. Res Communis yaitu laut merupakan milik bersama

masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh

Negara

Berdasarkan konsepsi tersebut maka tidaka ada keseragaman

dalam menentukan batas laut territorial masing-masing negara.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia

mengumumkan “Deklarasi Juanda” yang isinya : Batas laut

teritorial wilayah Indonesia 12 mil diukur berdasarkan garis yang

menghubungkan titik terluar pulau Indonesia yang terluar.

Deklarasi Juanda dikukuhkan dengan UU No.4 Prp Tahun 1960.

4


Pada tanggal 10 Desember 2002 diadakan “Konferensi Hukum

Laut Internasional III” yang diselenggarakan oleh PBB di Montego

Bay, Jamica, yang ditandatangani 119 negara peserta (117 negara

dan 2 organisasi kebangsaan), yang menghasilkan :

a. Laut territorial yaitu laut yang jaraknya 12 mil diukur

berdasarkan garis lurus dari garis dasar pantai ketika air surut

b. Zona bersebelahan yaitu laut sejauh 12 mil laut diluar batas

laut territorial atau 24 mil dari pantai

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut suatu

Negara pantai

yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai

Negara pantai dapat menggali kekayaan alam lautan, Negara

lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta

bebas memasang kabel dan pipa di bawah lautan. Negara

pantai dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan

menangkap ikan

d. Landas benua yaitu lautan suatu Negara yang lebih dari 20

mil laut

Negara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan

kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat nasional

e. Landas kontinen yaitu daratan yang berada di bawah

permukaan air di luar laut territorial sampai kedalaman 200

m/lebih

f. Laut Pedalaman yaitu Laut dan selat yang menghubungkan

pulau-pulau yang termasuk wilayah suatu negara

3. Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah

daratan dan wilayah lautan

Diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919dan diperbaruhi Konvensi

Chicago tahun 1944, bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan

yang utuh dan eksklusif ruang udara di atas wilayahnya

5


Berdasarkan UU Negara RI No. 20 Tahun 1982, wilayah

kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo stasioner adalah

35.61 km

Beberapa pandangan dari beberapa tokoh entang batas wilayah

udara :

a. Lee : lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam

b. Van Holzen Dorf : Ketinggian ruang udara adalah 1000

meter dari titik permukaan tertinggi

c. Henrich : Di ruang atmosfer selama masih terdapat gas

atau partikel udara pada ketinggian 196 mil

4. Wilayah ekstrateritorial

Contoh :

a. Perwakilan diplomatik di suatu Negara

b. Kapal yang berlayar di lautan bebas di bawah bendera suatu

negara

PEMERINTAH YANG BERDAULAT

Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai

kekuasaan tertinggi dalam Negara

Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan :

1. Kedaulatan kedalam : kekuasaan pemerintah diakui dan ditaati

rakyatnya

2. Kedaulatan keluar : kekuasaan pemerintah untuk

mempertahankan kemerdekaan dan

ancaman Negara lain serta kebebasan

mengadakan hubungan diplomatic

Pemerintah yang berdaulat mempunyai arti :

1. pemerintah arti luas : gabungan antara lembaga legislative,

eksekutif dan yudikatif

6


2. pemerintah arti sempit : hanya mencakup eksekutif saja

TEORI KEDAULATAN :

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Berpendapat raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan

Tokoh : Agustinus, Thomas Aquno, Marsilius, Stahl

Negara yang menerapkan : Ethiopia masa raja Haile Selasi,

Belanda (By the grace og God), Jepang masa kaisar Tenno Heika

2. Teori Kedaulatan Raja

Berpendapat Negara di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak

Tuhan

Tokoh : Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel

Negara yang menerapkan ; Perancis masa Louis XIV (L’etat Ces

Moi = Negara adalah saya)

3. Teori Kedaulatan Hukum

Berpendapat kekuasan tertinggi bersumber pada hokum

Tokoh : Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg

Negara yang menerapkan : Indonesi, Eropa dan Amerika

4. Teori Kedaulatan Negara

Berpendapat kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan

Negara

Tokoh : G. Jellinek, Paul Laband

Negara yang menerapkan : Rusia masa Tsar, Jerman masa Hitler,

Italia masa Mussolini

5. Teori Kedaulatan Rakyat

Berpendapat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

Tokoh : John Locke, Montesquieu, Rousseau

Negara yang menerapkan : hampir di tiap Negara merdeka

PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN :

7


1. Pengakuan de facto : pengakuan tentang kenyataan adanya

suatu negara

a. bersifat sementara : pengakuan diberikan tanpa melihat

bertahan tidaknya Negara tersebut

b. bersifat tetap : pengakuan terhadap suatu Negara

hanya menimbulkan hubungan ekonomi dan perdagangan

2. Pengakuan de Jure : pengakuan secara resmi berdasarkan

hukum

a. bersifat tetap : pengakuan berlaku selama-lamanya

b. bersifat penuh : terjadi hubungan antara Negara yang

mengakui dan diakuimeliputi hubungan ekonomi, dagang

dan diplomatic

SIFAT HAKEKAT NEGARA :

1. Memaksa

Mempunyai kekuatan fisik secara legal, diharapkan semua

peraturan perundangan ditaati supaya keamanan dan ketertiban

Negara tercapai

2. Monopoli

Untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat

3. Mencakup semua

Semua peraturan perundang undangan yang berlaku untuk semua

orang tanpa kecuali

TERJADINYA NEGARA :

1. Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah :

8


a. Occupatie (pendudukan)

Suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum ada yang

menguasai

Contoh : Liberia (1847)

b. Fusi (peleburan)

Negara-negara kecil dalam suatau wilayah mengadakan

perjanjian untuk saling melebur menjadi Negara baru

Contoh : Jerman (1871)

c. Cessie (penyerahan)

Suatu wilayah diserahkan kpd Negara lain berdasarkan

perjanjian

Contoh : Sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusia

d. Accesie (penaikan)

Suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur sungai

dari dasar laut/delta

Contoh : Mesir terbentuk dari delta sungai Nil

e. Anexatie (penguasaan)

Suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi

Contoh : Israel mencaplok Palestina

f. Proklamasi

Suatu bangsa dijajah bangsa lain melakukan perlawanan,

berhasil merebut wilayahntya kembali dan menyatakan

kemerdekaannya

Contoh : Indonesia melepaskan diri dari Jepang dan Belanda

g. Innovation (pembentukan baru)

Munculnya suatu negara baru di atas Negara yang pecah

dan lenyap

Contoh : Columbia pecah dan lenyap kemudian muncul

Columbia baru dan Venezuela

h. Separatise (pemisahan)

Suatu wilayah Negara yang memisahkan diri dari Negara

yang menguasainya kemuadian menyatakan

kemerdekaannya

9


Contoh : Belgia memisahkan diri dari Belanda, Timor timur

memisahkan diri dari Indonesia

2. Terjadinya Negara berdasarkan pendekatan teoritis

TEORI TUJUAN NEGARA :

1. Teori Kekuasaan Negara

a. Shang Yang : Negara mengumpulkan kekuasaan sebesar-

besarnya

b. Machiavelli : Penguasa boleh berbuat apa saja asal untuk

kepentingan Negara dalam mencapai

kekuasaan yang sebesarnya

2. Teori Perdamaian Dunia

Dante Alleghieri : dalam mencapai perdamaian dunia

dibentuk satu negara di bawah satu

imperium

3. Teori Jaminan atas hak dan kebebasan

a. Immanuel Kant : Negara mempertahankan hokum

supaya hak dan kemerdekaan warga

Negara terpelihara

b. Kranenburg : Negara bukan hanya untuk ketertiban

hokum tetapi juga mengupayakan

kesejahteraan warga negaranya

FUNGSI NEGARA :

1. Melaksanakan penertiban

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

3. Pertahanan

4. Menegakkan keadilan

Menurut E. Mirriam fungsi Negara adalah :

1. Keamanan ekstern

2. Ketertiban intern

3. Keadilan

4. Kesejahteraan umum

10


5. Kebebasan

SEMANGAT KEBANGSAAN :

1. Nasionalisme : suatu faham atau ajaran untuk mencintai

bangsa dan Negara atas kesadaran warga Negara

sendiri

Arti sempit : perasaan cinta terhadap bangsa secara

berlebihan sehingga memandang rendah bangsa

lain, sering disebut jingoisme atau chauvinisme

Arti luas : perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air

dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya

tanpa memandang rendah bangsa lain

2. Patriotisme : semangat dan jiwa yang dimiliki seseorang untuk

berkorban / rela berkorban demi nama bangsa

dan Negara

11


SISTEM HUKUM DAN PERADILAN

NASIONAL


2. Menampilkan sikap positip terhadap system hokum dan peradilan

nasional

KOMPETENSI DASAR :

2.1Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan

nasional

2.2Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan

2.3Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hokum yang

berlaku

2.4Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

2.5Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di

Indonesia

Pengertian Sistem : suatu totalitas yang terdiri dari komponen

atau unsur yang satu sama lain berbeda,

berkaitan

Sistem Hukum Nasional: perangkat hokum Negara yang secara

teratursaling berkaitan mengatur ketertiban

jalannya operasional kenegaraan sehingga

membentuk totalitas kerja di bidang hukumdi

suatu Negara

MACAM-MACAM PIDANA :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

a. Pidana seumur hidup

12


b. Pidana sementara waktu

c. (minimal 1 tahun maksimal 20 tahun)

3. Pidana kurungan (min 1 hari maksimal 1 tahun)

4. Pidana denda

a. pemcabutan hak tertentu

b. Perampasan barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

DEFINISI HUKUM :

Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku anggota

masyarakat, daya penggunaannya pada saat

tertentu diindahkan masyarakat sebagai

jaminan kepentingan bersama, jika dilanggar

menimbulkan reaksi

Drs. E. Utracht, S.H. : Hukum adalah himpunan peraturan

mengatur tata tertib masyarakat

S.M.Amin, S.H. : Hukum adalah peraturan yang terdiri dari

norma dan saksinya disebut hukum

J.C.T. Simorangkir dan : Hukum adalah peraturan yang bersifat

memaksa,

Woryono Sastropranoto,S.H menentukan tingkah laku manusia dlm

masyarakat

yang dibuat badan resmi yang berwajib

M.H. Tirtaatmadjaja, S.H. : Hukum adalah norma dalam tingkah laku

pergaulan hidup dengan ancaman

Drs. C.S.T. Kansil, S.H. : aturan dalam pergaulan manusia supaya

kamanan dan ketertiban terpelihara

PENGGOLONGAN HUKUM :

1. Menurut Sumbernya

a. Undang Undang

b. Kebiasaan

13


c. Keutusan hakim (Yurisprudensi) : keputusan hakim

terdahulu dijadikan dasar keputusan hakim berikutnya

d. Traktat, terdiri traktat bilateral = perjanjian yang diadalan

dua Negara dan traktat multilateral = perjanjian yang

diadakan lebih dari dua negara

e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

2. Menurut bentuknya

a. Hukum tertulis

b. Hukum tidak tertulis (kebiasaan yang tumbuh dan

terpelihara dalam masyarakat)

3. Menurut tempat berlakunya

a. Hukum nasional

b. Hukum Internasional

c. Hukum asing

d. Hukum gereja

4. Menurut waktu berlakunya

a. Ius constitutum (hukum positip = hukum yang berlaku pada

saat ini dalam suatu masyarakat tertentu)

b. Ius constituendum (hukum yang berlaku masa yang akan

datang)

c. Hukum alam (hukum yang berlaku tanpa batas waktu)

5. Menurut sifatnya

a. Hukum memaksa (hukum yang harus ditaati)

b. Hukum mengatur (hukum yang dapat dikesampingkan)

6. Menurut wujudnya

a. Hukum obyektif (hukum yang berlaku umum)

b. Hukum subyektif (hukum yang berlaku pada orang

tertentu)

7. Menurut isinya

a. Hukum publik

14


1) Hukum Tata Negara (hukum yang mengatur bentuk dan

susunanpemerintahan, hubungan kekuasaan antara alat

perlengkapan Negara)

2) Hukum Tata Usaha Negara / Hukum Administrasi Negara

(hukum yang mengatur cara menjalankan tugas dari

kekuasaan alat perlengkapan Negara)

3) Hukum Pidana (hukum yang mengatur perbutan yang

dilarang beserta sanksinya)

4) Hukum Acara (mengatur cara mempertahankan hukum

material)

5) Hukum Internasional

a) Hukum Perdata Internasional (mengatur hubungan

antara warga Negara yang berlainan)

b) Hukum Publik Internasional (mengatur hubungan

antara satu Negara dengan Negara lain)

b. Hukum privat / Hukum Sipil (mengatur kepentingan pribadi)

PERANAN LEMBAGA PERADILAN

Pasal 24 ayat 2 UUD 45

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tat usaha Negara dan sebuah mahkamah

konstitusi

UU darurat No.1/1951 : tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi

UU No.13 / 1965 : tentang Peradilan dalam Lingkungan

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

UU No.14/1970 : tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman

UU No.8/2004 : tentang Peradilan Umum

15


MACAM – MACAM PENGADILAN DI INDONESIA :

Pengadilan Umum :

1. Pengadilan Negeri

2. Pengadilan Tinggi

3. Mahkamah Agung

Pengadilan Khusus :

1. Pengadilan Agama

2. Pengadilan Adat

3. Pengadilan Administrasi Negara (Tata Usaha Negara)

PENGADILAN NEGERI

Tugas : memeriksa dan memutuskan perkara tingkat

pertama

Wewenang : mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan

dalam daerah hukumnya (locus dilicti)

Berkedudukan : di Daerah Tingkat II

PENGADILAN TINGGI

Berkedudukan : di daerah Tingkat I

Wewenang :

1. Memutuskan perkara tingkat I dan terakhir

2. Memberi pembinaan pengadilan negeri di wilayah hukumnya

3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah

hukumnya

4. memberi peringatan/teguran dan petunjuk kepada pengadilan

di wilayah hukumnya

5. Mengirimkan berkas perkara dan penilaian tentang kecakapan

para hakim

MAHKAMAH AGUNG

- Berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada

Presiden mengenai pemberian / penolakan grasi

- Mengadakan kasasi atau pembatalan terhadap putusan tingkat

akhir dari pengadilan lain

16


- Wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundanagn di bawah Undang Undang

SADAR HUKUM : bersikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Sadar Hukum di Lingkungan keluarga :

1. selalu menjaga nama baik keluarga

2. mentaati aturan keluarga yang berlaku

3. menggunakan fasilitas keluarga secara baik

4. mendengarkan nasehat dari orang tua

5. menghormati semua anggota keluarga

Sadar hukum di lingkungan sekolah :

1. selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah

2. disiplin belajar

3. ikut upacara bendera seminggu sekali

4. menyeberang jalan pada tempatnya

5. tidak membuat resah di masyarakat

Sadar hukum di lingkungan masyarakat :

1. menjaga nama baik lingkungan masyarakat

2. menghormati sesame warga masyarakat

3. taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat

4. tidak bertindak di luar norma

5. selalu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman

Sadar hukum di lingkungan Negara :

1. menjaga nama baik bangsa dan Negara

2. taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh

Negara

3. membayar pajak

4. saling hormat antar sesame warga

17


PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

9 Desember 2004 : pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional

Pemberantasan Korupsi

Inpres No.5 Tahun 2004 : Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

2 Mei 2005 : pemerintah membentuk Tim Koordinasi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KORUPSI :

1. Kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung

jawab

2. Kurang transparansi pengambilan keputusan pemerintah

3. Kampanye politik yang mahal

4. Proyek yang melibatkan uang rakyat

5. Adanya jaringan “teman lama”

6. Lemahnya ketertiban hukum

7. Lemahnya profesi hukum

8. Kurangnya kebebasan berpendapat media massa

9. Ketidak adaannya control yang cukup untuk mencegah

penyuapan

18


HAK ASASI MANUSIA (HAM)


3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

KOMPETENSI DASAR :

3.1Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan

HAM

3.2Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan

dan penegakan HAM di Indonesia

3.3Mendeskripsikan instrument hukum dan peradilan internasional

HAM

Hak Asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa

oleh manusia sejak lahir yang sevara kodrat melekat pada setiap

manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah

Tuhan Yang maha Esa

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999.

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan

merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA :

1. Hak Asasi Pribadi (personal rights)

- hak kemerdekaan

- memeluk agama

19


- beribadat menurut agama masing-masing

- menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau

berserikat

2. Hak Asasi Ekonomi (property rights)

- hak memiliki sesuatu

- hak membeli dan menjual sesuatu

- hak mengadakan suatu perjanjian

3. Hak Asasi Persamaan Hukum (rights og legal equality)

- hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan

4. Hak Asasi Politik (political rights)

- hak memilih dan dipilih

- mendirikan partai politik

- hak mengajukan petisi dan kritik

5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and culture

rights)

- hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

- hak memilih pendidikan

- hak mengembangkan kebudayaan

6. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan

Hukum (procedural rights)

- hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan

(razia, penangkapan, peradilan, pembelaan hukum)

PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

UU No.39 Tahun 1999 : Hak Asasi Manusia

UU No.26 Tahun 2000 : Peradilan HAM

Kepres No. 44 / 2000 : Komisi Ombudsman

Kepres No. 77 Tahun 2003 : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Kepres No. 50 Tahun 1993 : Komisi Nasional Hak-Hak Asasi manusia

20


UU No. 9 Tahun 1998 : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum

UPAYA PENEGAKAN HAM DI DUNIA :

1. Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215 di Inggris

Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia)

2. Hobeas Corpus Act, 1674 di Inggris

Jaminan kebebasan warga Negara dan mencegah pemenjaraan

yang sewenang-wenang terhadap rakyat

3. Bill of Rights (Pernyataan HAM) 1689 di Inggris

Undang Undang tentang hak dan kebebasan warga negara

4. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat

Amerika) 4 Juli 1776 di Amerika

Negara yang pertama mencantumkan hak asasi dalam konstitusi

5. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan

HAM dan warga Negara) 14 Juli 1789 di Perancis

Pernyataan HAM dan warga Negara sebagai hasil revolusi Perancis

dengan symbol Liberte, Egalite, Fratemite (kemerdekaan

persamaan dan persaudaraan)

6. The Four Freedeom (Empat kebebbasan) 1941

a. kebebasan untuk berbicara

b. kebebasan untuk beragama

c. kebebasan dari rasa takut

d. kebebasan dari kemiskinan

7. The Universal Declaration of Human Rights, 10 desember 1948

Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia

21


UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Hambatan yang dihadapi dalam menegakkan HAM di Indonesia antara

lain :

1. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk

melap[orkan pelanggaran HAM

2. Belum optimal kemampuan para hakim di peradilan HAM

3. Keterbatasan kemampuan masyarakat terhadap pelanggaran

HAM

4. Banyak tokoh HAM telah terikat oleh tugas di lembaga lain

22


DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

STANDAR KOMPETENSI

4. Menganalisis hubungan dasar Negara dengan konstitusi

KOMPETENSI DASAR

4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar Negara dengan konstitusi

4.2. Menganalisis substansi konstitusi Negara

4.3. Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara

Kesatuan Negara Indonesia

4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara

Dasar Negara merupakan asas atau landasan pokok yang dijadikan tat

nilai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah

Negara

Konstitusi adalah peraturan pokok mengenai sendi-sendi untuk

menegakkan negara, Jadi hukum utama sebuah Negara yang

memberikan arah kemana suatu Negara dan bangsa menuju

Pancasila sebagai dasar Negara berkaitan erat dengan konstitusi atau

Undang Undang Dasar Negara, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945

alenia IV

Substansi konstitusi negara Indonesia adalah watak dari suatu UUD

1945 yang menjadi dasar hukum tertulis bagi bangsa dan negara

Indonesia

PEMBUKAAN UUD 1945 MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI POKOK

KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL :

1. Dari segi terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh

pembentuk Negara

23


2. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar pokok

Negara

a. Dasar tujuan Negara

b. Ketentuan diadakannya UUD Negara

c. Bentuk Negara

d. Dasar Filsafat Negara

3. Dari sejarah terjadi, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh

pembentuk Negara terpisah dengan batang tubuh UUD 1945

4. Dari ilmu hukum, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan

hukum yang tetap. Jadi Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber

tertib hukum tertinggi

5. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 terhadap pasal-pasalnya

e. terpisah dan sebagai pokok kaidah Negara yang

fundamental serta lebih tinggi dari batang tubuh dalam

tertib hukum Indonesia

f. Pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-pokok

pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 :

Makna Alenia ke 1 :

1. Keteguhan bangsa Indonesia melawan penjajah

2. Pernyataan subyektif untuk menentang dan menghapus

penjajahan

3. Pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan

4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap

bangsa

Makna Alenia ke 2 :

1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia melalui perjuangan

2. Adanya momentum untuk menyatakan kemerdekaan

3. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi

dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur

24


Makna Alenia ke 3 :

1. Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah Yang

Maha Kuasa

2. Adanya kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan

material dan spiritual

3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan

Makna Alenia ke 4 :

1. Adanya fungsi dan tujuan Negara Indonesia

2. Kemerdekaan disusun dalam suatu UUD

3. Bentuk Negara Repulik Indonesia

4. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat

5. Dasar Negara Pancasila

SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA :

Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan kewajibannya,

berarti telah menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara.

Contoh hak dan kewajiban warga Negara Indonesia :

1. hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

2. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan

3. hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan

4. hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan

kepercayaannya

5. hak mendapat pendidikan

6. hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya

7. hak dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar

25


8. hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara

9. hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara

10. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan

tidak ada kecualinya

26


WARGA NEGARA

STANDAR KOMPETENSI

5. Menghargai persamaan kedudukan Warga Negara dalam aspek

kehidupan

KOMPETENSI DASAR

5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga Negara dan

pewarganegaraan di Indonesia

5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

5.3. Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa

membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku

Pasal 26 UUD 1945 Amandemen IV :

Ayat 1 : Yang menjadi warga negara adalah orang orang bangsa

Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan

dengan Undang Undang sebagai Warga Negara

Ayat 2 : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang-

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Ayat 3 : Hal-hal mengenai Warga Negara Indonesia dan penduduk

diatur dengan undang undang

UNDANG UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAN DI INDONESIA :

1. UU No.3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia

2. UU Ex Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang

Asing

3. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan

antara Indonesia dan Cina

4. UU No. 62 Thaun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia

sebagai penyempurnaan UU No. 3/1946

27


5. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2/1958 dan

dinyatakan tidak berlaku

6. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 UU No. 62/1958

7. UU Kewarganegaraan Tahun 2006

Penduduk Indonesia menurut UU No.3/1946 : yang berdomisili di

wilayah Indonesia selama satu tahun berturut-turut

WNI MENURUT UU KEWARGANEGARAAN :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan Negara

lain sebelum UU ini berlaku

2. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu WNI

3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA

4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI

5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI tetapi ayah

tidak mempunyai kewarganegaraan

6. Anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayahnya

WNI

7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang

diakui ayah WNI

9. Anak yang lahir di wilayah RI yang tidak jelas status

kewarganegaraan ayah ibunya

10. Anak yang lahir dan ditemukan di wilayah RI selama ayah ibu

tidak diketahu

11. Anak yang lahir di wilayah RI yang ayah ibu tidak mempunyai

kewarganegaraan

12. Anak yang lahir diluar wilayah RI dari ayah ibu WNI yang

karena ketentuan Negara tersebut memberikan kewarganegaraan

13. Anak yang lahir dari ayah ibu yang telah dikabulkan

permohonan kewarganegaraannya

28


ASAS KEWARGANEGARAAN

1. Asas ius soli

Kewarganegaran yang berdasarkan pada tempat kelahiran

Contoh : Amerika Serikat

2. Asas ius sanguinis

Kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan / pertalian darah

Contoh : Cina

Bipatride : orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap

Apatride : orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

1. Naturalisasi biasa

Syaratnya :

a. Usia 18 tahun / sudah kawin

b. Bertempat tinggal di wilayah RI sedikitnya 5 tahun berturut-

turut atau 10 tahun tidak berturut-turut

c. Sehat jasmani rohani

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara

Pancasila dan UUD 1945

e. Tidak pernah dijatuhi pidana 1 tahun / lebih

f. Tidak memiliki kewarganegaraan rangkap

g. Mempunyai pekerjaan tetap

h. Membayar uang ke kas Negara sebesar ketentuan peraturan

2. Naturalisasi Istimewa

Dapat diberikan kepada warga Negara asing yang status

kewarganegaraannya :

a. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan belum 18 tahun /

belum kawin diakui ayahnya berkewarganegaraan asing

29


b. Anak WNI belum 5 tahun meskipun sah sebagai anak WNA,

tetap sebagai WNI

c. Anak dari perkawinan WNI dengan WNA

d. Warega asing yang telah berjasa kepada Negara RI.

Diberikan Presiden dengan persetujuan DPR

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

1. Memilih kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri

2. Tidak melepaskan kewarganegaraan lain

3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden

4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden

5. Sukarela masuk dinas Negara lain

6. Sukarela mengangkat sumpah / janji setia kepada Negara asing

7. Turut serta pemilihan yang bersifat ketatanegaraan

8. Mempunyai paspor Negara lain

9. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus

menerus bukan dalam rangka dinas negar

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

N

O

HAK WARGA NEGARA NO KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1 Sebagai penduduk dan Warga Negara Indonesia (psl 26)

1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan (Alenia I Pembukaan UUD45)

2 Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (psl 27 ayat 1)

2 Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan & kedaulatan bangsa

3 Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (27 ayat 2)

3 Menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi Negara dan dasar Negara (Alenia IV Pembukaan UUD 45)

4 Upaya pembelaan Negara(27 ayat 3)

4 Setia membayar pajak (23 ayat 2)

5 Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai deng UU (psl 28)

5 Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali (27 ayat 1)

6 Memperoleh jaminan perlindungan dalam pelaksanaan HAM (28A – 28J)

6 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (27 ayat 3)

7 Jaminan memeluk agama & pelaksa naan agama masing2

7 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU

30


(29 ayat 2) (28J ayat 2)8 Ikut serta dalam pertahanan

keamanan Negara (30 ayat 1)8 Wajib ikut serta dlm pertahanan

keamanan Negara (30 ayat 1)9 Mendapat pengajaran (psl 31) 9 Ikut pendidikan dasar dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

10 Mengembangkan kebudayaan nasional (psl 32)

10 Pelaksanaan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan,

11 Mengembangkan usaha bidang ekonomi (psl 33)

Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandiri

12 Memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilits kesehatan dan fasilitas umum dari pemerintah

An serta menjaga keseimnbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

31


SISTEM POLITIK INDONESIA

STANDAR KOMPETENSI

6. Menganalisis system politik di Indonesia

KOMPETENSI DASAR

6.1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di

Indonesia

6.2. Mendeskripsikan perbedaan system politik di berbagai Negara

6.3. Menampilkan peran serta dalam system politik di Indonesia

Sistem adalah keseluruhan yang kompleks dan terorganisisr yang

membentuk suatu kebulatan yang utuh

PENGERTIAN SISTEM POLITIK

David Easton : Sistem politik adalah interaksi yang

diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial

sehingga nilai tersebut diabaikan secara

otoritatis kepada masyarakat

Robert Dahl : Sistem politik adalah pola yang tetap dari

hubungan antar manusia yg melibatkan

kekuasaan, aturan dan kewenangan

Almond : Sistem politik adalah sistem interaksi

masyarakat merdeka & menjalankan fungsi

integrasi dan adaptasi

Rusandi Sumintapura : Sistem politik adalah mekanisme

seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam

hubungan satu sama lain yang menunjukkan

suatu proses yang langsung

Sukarna : Sistem politik adalah tatacara untuk mengatur

bagaimana memperoleh kekuasaan didalam

negara

32


STRUKTUR POLITIK :keadaan dan hubungan bagian-bagian dari

suatu organisasi politik yang membentuk suatu tujuan yang sama

secara keseluruhan

1. SUPRASTRUKTUR

Merupakan bentuk kompleks yang berkaitan dengan kehidupan

lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang serta hubungan

kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lain.

Suprastruktur politik di Indonesia diatur dalam UUD 1945,

Ketetapan MPR, UU

2. INFRASTUKTUR / ORGANISASI SOSIAL POLITIK

Merupakan kompleksitas yang berkaitan dengan pengelompokan

warga negara / anggota masyarakat ke dalam kekuatan sosial

politik dalam masyarakat

FUNGSI PARTAI POLITIK

1. Sarana Komunikasi politik

Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat

2. Sarana Sosialisasi Politik

Parpol berperan sebagai sarana utnuk memberikan penanaman

nilai, norma terhadap fenomena politik tertentu

3. Sarana Rekruitmen Politik

Parpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif

dalam kegiatan politik

4. Sarana Pengatur Konflik

Parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang

muncul

PERBANDINGAN SISITEM POLITIK DI DUNIA

N

OSISTEM POLITIK KETERANGAN

33


1Sistem poliitk

Otokrasi Tradisional

Tidak ada kebebasan politik

Ada stratifikasi ekonomi, nilai dan

modal

Bersifat primordial (SARA)

Bersifat otokrat

Penguasa kaya rakyat miskin

2Sistem Politik

Totaliter

Tidak ada kebebasan politik

Bersifat sakral

Bersifat monopoli

Bersifat totaliter

Partai pengendali sangat berperan

3Sistem Politik

Demokrasi

Ada kebebasan politik

Tidak ada stratifikasi ekonomi

materiil / moril

Bersatu dalam perbedaan

Distribusi kekuasaan relatif merata

Adanya rule of law dan konstitusional

Rakyat ambil bagian secara aktif

4Sistem Politik Negara

Berkembang

Titak tetap masih mencari bentuk

Campur tangan pemerintah luas

Dominatif dan paksaan

Belum ada pola / pihak penguasa

Pola hubungan baru

SIKAP POSITIF MASYARAKAT INDONESIA DALAM SISTEM POLITIK

Antara lain : Menggunakan hak pilih, Ikut melaksanakan pemilu secara

luber jurdil, Musyawarah mufakat, Mengkui dan

menghormati HAM, Menjunjung tinggi hukum yang sedang

berlaku

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERATURAN :

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 : Kedaulatan berada ditangan rakyat

dan dilaksanakan menurut UUD

34


2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 : DPR ditetapkan dengan UU

3. Pasal 22C ayat 1 UUD 1945 : Anggota DPRD dipilih dari setiap

provinsi melalui pemilu

4. UU No. 1 Tahun 1985 : Bahwa dalam sistem pemerintahan

demokrasi bentuk partisipasi

politik adalah keikutsertaan

mereka dalam lembaga DPR, DPRD

Tingat I dan II

5. Pasal 1 UU NO. 12 Tahun 2003 : Pemilu adalah sarana

prasarana kedaulatan rakyat

dalam negra Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945

35

diktat kewarganegaraan kelas x

Documents