516 Hukum dan Pembanglll1an

DINAMIKA KONFLIK DI PAPUA PASCA ORDE BARU'

M. Sofyan Pulungan

One of the multidimensional crises in rhe post of downfall of Soeharto in Indonesia is the strong alld progressively col/jhCl ill several area which suffer pOlitical alld economic exploitation in fhe Orde Baril era. Coriflict In Papua which progressively increased in Reformasi era is one of the real examples . of the failure of Celllral Govemmel1l in running its power. This failure is a mirror of inconsistency of" govemmelll of in running relrmJl trust fiJr the land of Papua that is implemelllation of" UU No. 21 Year of 2001 AboUl Special Autonomy for the Province of Papua. This

Article lay open variolls last growth of confliCT of in Papua post Orde Baru and look for the most ideal conflict resolillion form to millimize or terminate negative impact of Papua conflict. which is the endless violence.

Kata kunci Konflik Papua, Otonomi Khusus, UU No. 2112001.

I. Pengaruh Era Reformasi Terhadap Kebijakan Pemerintah di Papua

Era reformasi di Indonesia dimulai semenjak berhentinya lenderal (Pum) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhentinya Soeharto antara lain diakibatkan oleh prates yang bertubi-tubi dari mahasiswa dan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak demokratis, di tengah-tengah merasotnya keadaan sos ial dan ekonomi.

I Data dad tul isan ini merupakan bagian d'lri tulisan penulis untuk Working Paper Pusal Studi lepang (PSJ) - Universitas Indonesia yang heljudul Papua dalam Kontlik Derkepalljallgan: Meneari Akar Penyelesaian M<ls<llah Papua. November-Dest!lllher 2003.

Ok/over · {)(!sf!l1Iher 10tH

Dillalllika Konflik di Papua Pasca Orde Baru 517

Akhirnya, pad a tanggal 21 Mei 1998 Wakil Presiden B. J. Habibie kemudian dilantik sebagai Presiden untuk menggantikan Soeharto.' Era reformasi membuka kesempatan bagi berlangsungnya refonnasi politik menuju demokrasi di Indonesia .

Sejak bulan Mei 1998, Indonesia mulai memasuki era politik liberal, dimana prinsip-prinsip dasar HAM, seperti kebebasan berpendapar sangat dihargai. Pemandangan politik di Jakarta juga berubah drakris , misalnya dengan berkembangnya kelompok-kelompok masyarakar s ipil, partai-partai politik, serikat-serikat pekerja, dan terbitnya media-media baru yang tanpa sensor. Perubahan-perubahan besar tak lepas dari peran"n mantan Presiden Habibie dan Abdulrahman Wah id dalam mend ukung kebebasan berbicara khususnya bagi insan Pers mela lu i amandeme n UUD dan pembentukan instrument-instrumen hukum baru yang melindunginya.

Pendekatan pemerintah dalam pengelolaan kontli k Papua juga mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah era reformasi. Pacla masa Orde Baru, pemerintah leb ih banyak menekankan pendekaran represif dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi mil ire r (OOM) sambil menerapkan kebijakan pembangunan yang bersifat kapital istis. Sementara pada masa refonnasi, pemer intah mulai melakukan pendekatan akomodasi llntuk memperoleh dukungan rakyat Papua. Kebijakan awal yang diambil oleh pemerimah Presiden BJ Habibie terhadap Papua adalah menghapus kebijakan DOM pada bulan Oktober rahun 1998.

Sementara itu, di Papua , runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 merupakan awal untuk mengungkapkan aspirasi merdeka secara rerbuka, yang ditandai dengan cara penaikkan bendera Bintang Kejora di hampir seluruh tanah Papua. Bahkan, pad a tanggal 26 Fehruari 1999, saat 100 lakoh Papua di undang oleh Presiden Habibie ke israna negara untuk membicarakan pembangunan di Papua pasea Orde Baru , Tom Beanal , tokoh Papua yang paling dihormati, saat itu mengeluarkan pernyataan untuk minta Papua merdeka dari Indonesia. ' Habibie rerkejur dan rerdiam sejenak ketika mendengar aspirasi tersebul. Tak lama kcmudian, Habibie menjawab keinginan para tokoh Papua iru cJengan menawarkan pemekaran Provinsi Irian Jaya. Namun, tindakan Habihie

:! SiIlY;'1 ArinanlO. Hak ASiisi Manusia Dalam TI':tnsisi Poli!ik Di Indouesi.1. (Jakarta: Pusal SIUJi liukulll Tala Negara Fakullas I-IUkUIll Universitas Indollcsia. 2003 .

.l Pastor Nalo Gohay . Gcreja dan Kejahal<ln KCl1li.lnu siailll <.Ii PAPUA BaraL Lillal htl!):llwww.t:lsam.nr.id/txthlsasil200 1 0102/03 .hunl

NOlllOr 4 TalulII XXXlll

518 Hukum dan Pembal1gwulIl

melakukan pemekaran propinsi Irian Jaya ini menimbulkan bom waktu dikemudian harL

Tindakan pemerinlah yang akol11odatif terhadap rakyat Papua. juga sangat terlihat pada era kepel11impinan Presiden Abdulrahl11an Wahid. Presiden Wahid pad a tanggal I Januari 2000 secara tcrbuKa l11eminta maaf kepada masyarakat Papua atas pelanggaran hak asasl manusia (HAM) yang dilakukan TN!. Dalam kunjungan ke Papua yang bersejarah ini. Presiden juga lllenyetujui lllengubah nama Provinsi Iri :lll Jaya lllenjadi Papua. ' Menurut Wahid persetujuan itu bukan ak ibat tekanan siapa-siapa. teLapi karena nama Irian) Jaya merupakan maniptolas i dari bahasa Arab yang artinya teianjang . "Mulai sekarang. na!lla Irian Jaya ll1enjadi Panua. Mungkin waktu itu. penggelllbaia-penggembaia Arah melihar teman-teman eli sini lllasih memakai koteka." kata Wahid ketika iJerdialog dengan tokoh masyarakat Ir:a!' Jaya el i .Iayapura.'·

SeJain itu. Abdulrahman Wahid bahkan habis-habisan lllengalllilii hati orang Papua. antara lain. dengan mengangkat Gubernur Irian Ja\'a Freddy Numberi menjalli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar,!. ­Presielen Wahid juga mendukung disclenggarakannya Kongres Rakya[ Papua II pada tanggal 29 Mei - 3 Juni :WOO untuk menyatuhkan aspirasi rakyat Papua. Bahkan Abdurrahman Wahid juga menyumbang elana sebesar Rp I milyar kepada Presidium Dewan Papua (PDP) untuk biaya penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua tersebut. Wahid juga l11el11berikan keleluasaan lain. yaitu bendera "bintang kejora" boJeh dikibarkan lli samping "l11erah putih" .' Walaupun langkah ini mendapat kritik yang tajam dari Jakarta. Presiden Wahid tetap pad a keyakinannya hahwa bendera bintang kejora merupakan sil11bol kultural ketil11bang nasionalisme rakyat Papua.

:I e th yo PaJllullgka~. Resoiusi KOlltlik Papua Bar;11 ~eldah PClIlekar<ln . kOlllpas. 07 'st:ptclllher 2003.

:; Lill:r:uur scjarah Illengungkapkan hahwa nama irian herasal dari Sodarno \':IIIf! llIerup:lk:1Il singkalan dari Ikut Rqlllhtik lmhllu.: si:l Anti Nl.'lhcrlaml (I RIA N)

h Kumpas. I Januari 2001

7 Dj()llt:nn,lllsyall Dj(lilan. Mcninjau Kehijakan ()IIHHJllli ]'apua. K{)mpas. 15 Seplemher 2003

x Sahar Suhekti dan Gahriel Maniagasi. PDP Scpcningg'll Theys. Suara PClllhaharnan. 30 Ag:ustus 2003

Ok/ober - Desemher 2003

Dinalllika KOlljlik di Paplla Pasca Orde Bam 51Y

II. Kondisi Masyarakat di PapnaPasca Orde Barn

Propinsi Papua terletak di lokasi yang paling timur kepulauan Indones ia. Berdasarkan data BPS pada tahun 2000, jumlah penduduk Papua mencapai 2. I jULa. dimana lebih 800.000 dari seluruh jumlah penduduk tersebul adalah kaum migran dari wilayah baral Papua. Pertumhuhan ya ng cukup pesat rerhadap jumlah migran di Papua pad a pasca Orde Baru merupakan hasil dari kebijakan program Iransmigrasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1964. Selain itu . migrasi juga dilakukan seeara spondan oleh wa rga negara Indonesia lain seeara besar­besaran pad a tahun I 990-an. ·'

Dalam banyak kasus di Indonesia. maupun yang lerjadi di Papua. untuk mengakomodir pendatang haru dalam program lransmigrasi. otoritas terkait sering seka li meminggirkan penduduk asli dari tempat asal ll1ulanya. Selain ilu. lentara juga dirugaskan untuk menyec1iakan keamanan hagi penduduk migran. Dengan dukungan seperti ini. program relokasi. kepemik iall akan £allah dan penguasaan ekonomi kaum migran berjalan mulus . Sehingga pada akhir kekuasaan Orde 13aru. jumlah penduduk nOll Papua meneapai 40 persen dan mereka mendominasi ekonomi lobi dan aparat pell1erintah loka!. '" Selain iru . jabalan-jabatan yang bersifat vertikal yang menghubungkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga didolllisili oleh pendatang. Salllpai akhir Orde Baru. penduduk as li Papua hanya mendapat keselllpatan terbatas pada inslansi olonom dae rah seperti jabatan Kepala Dinas. Pemberian jabatan-jabatan pemerinrahan olell pendatang dengan dalih bahwa orang Papua dianggap belum mampll Ull[uk memegang jabatan tersebut.

Sebuah lapora n penelitian lapangan yang dilakukan oleh Yappika (200 I). mcngungkapkan laparan responden bahwa untuk menullduki jahatan tertentu pencJuduk asli dikenakan syara(-syarat yang herar. Misalnya harus cocok, seperti malaikat. yang sempurna dan tidak akall berbuat salah. Sementara umuk pendalang. persyaratan lidak kelal. Dcmikian pula menLlrut seorang prajuril kepolisian. rekan-rekanllya

II l .apIlran K(llllisi IlllkpellJcll. Dellllis C. IJbir dan David Plljlip~ t.:d. Klllllisi IJll1uI.. Indnncsia: Pcrdal1lai:11l dan Kl:lllaju<ln Ji Papua. (New York: The Coum;il till Ftln..'i.~!1

Ih:[;1tiolls InL. 20( 3)

11 1 Internalional Crisis Group (lCG). Indollesia: Emling Repress ion in Irian Jay;!. I\sia

Rcpofl No. 23. (Jakarta/ Brllsscb: ICG. 10 Sl:pICllIhcr 200 I)

NOli/or 4 Talllill XXXIII

520 HukulJI dan Pe11liJallgflll{11I

pendatang dapat dengan cepat dan mudah naik pangkat , sedangkan dia dan teman-temannya sesama penduduk asli Papua sangat sulit. II Oleh karen,i itu, pasca Orde Baru muncul kritik keras dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua terhacJap program transmigrasi. Program ini c1in ilai tidak perlu dija lankan karena kurang ll1emberikan kontribusi lerhad,'1) pell1berclayaan ll1asyarakat asli Papua. Justru program ini sering cJisehul sebagai program "Jawanisasi", "lslamisasi". dan "Kolonisasi". maka palla tahun anggaran 1999/2000 Pell1da Papua ll1erubah komposisi penell1palan cJari SO persen pendatang dan 20 persen lokal , ll1enjadi 70 persen lokal dan 30 rersen pendatang. 12

III. Wajah Barn Peta Konf1ik di Papua Pasca Orde Baru

Era reforll1asi ll1ell1il iki ani penting dalall1 ll1elihat peta kontlik eli wilayah Papua pasea Orde Bam. Hal ini ditandai dengan rergese ran pola­pol a gerakan dari aktor-aklor yang terlibat seeara langsung dalall1 konfli k Papua. Dengan ll1engetallUi pergeseran dari pol a gerakan lersebut. ll1aka dapat cJipetakan berbagai kepentingan dari aktor-aktor yang terli bat kontlik eli Papua dalam rangka ll1enemukan resolusi kontlik untuk ll1encari penyelesaian konflik Papua secaI'a kOll1perensif. Berbagai aklor-aklor dalall1 kontlik Papua yang terlibat seeara langsung adalah:

1. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 ll1enandai "kemenangan" usaha integrasi Papua oleh Pemerintah RI. Elit Papua yang tidak menerima " kemenangan" ini melakukan perlawanan terhadap Indonesia untuk menulltut kemerdekaan Papua, Sejak awal perdirinya OPM sampai sekarang, kelompok ini sudah terpecah-pecah lllenjadi beberapa unit-unit kelompok. Walaupun terdapat kelolllpok yang melakukan perJuangan seeara koperatif, nalllun sebagian hesar d'II'i kelompok 1111 lehih menekankan gerakan non koperalif Illeialul

I! Sayad i. ed. Aceh Jakarta Papua: Akar Pennasaial1an dan Alwrnatif Proses Penye iesaian

Kontlik. (Jakarta: Yayasan Penguatan Panisipasi. Inis iatif dan Kem it raan Masyarakat Indonesia (Yarrika). 2001). I ' - Kompas. 4 Novemher 2002.

OklO"er - Dese",ber 2003

Dillalllika KOllflik di Papua PaJca Orde Baril 521

pell1beromakan bersenjata. Strategi pergerakan OPM pasea Orde Baru tidak mengalall1i perubahan yang berarti. OPM ll1asih Illelakukan teror dan gangguan kealllanan di Papua pasea Orde Baru. Sikap non koperatif. juga diperlihatkan oleh beberapa pilllpinan OPM umuk mempertanya~an keabsahan Kongres Rakyat Papua II sebagai perteilluan wakil-wakil rak,·at Papua.

2. Presidium Dewan Papua (PDP)

Presidium Dewan Papua dibellluk bulan Maret 2000 sebagai hasil ll1usyawarah besar Papua. Pada dasarnya PDP dan OPM memiliki tujuan yang sama. Bedanya terletak pada strategi yang dibangun. Jika OPM ll1enggunakan perlawanan bersenjata. PD P menuntut kemerdekaan Papua dengan eara dalllai. Strategi ini c1ialllbil. pertallla karena cara OP~I

dianggap tidak efektif. Kedua. karena PDP lahir dari suatu situasi (lolilik transisional pada sa at ruang politik dan kebebasan berpendapat rdatif lehih terbuka dibandingkan pada era OPM. PDP lebih hanyak mengandalkan pernyataan-pernyataan politik untuk menggugat keabsahan proses integrasi Papua menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu wacana politik yang uikedepankan adalah "meluruskan sejarah integrasi Papua". Dengan ini kalangan pemimpinnya berharap pihak internasional. terutama PBB. akan Illeninjau kell1bali status politik Papua. U

3. Gereja Di Wilayah Kontlik

Salah salU institusi yang secara tradisional meilliliki kedekatan emosional dengan rakyat Papua adalah institusi gereja. Gereja oers:llna lelllbaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki collcem terhada" beroagai pelanggaran HAM berat dan mendorong proses demokratisasi eli Papua. Gereja seeara aktif oerperan mellgungkapkan kehenaran. tentang ha k-hak orang Papua seeara uamai. Peranan besar dilaksanakan (lkh

J.l Muridan S. Wiujojo. Di ;Illlara kchutuhan DClllokrasi dan Kt.:llIcn.allg:ln Politi!.: Kd1.:rasall: Konnik Il;.tpua l'<tst.:a Orde Baru. Paper illi dilulis oi dalam kcrangb ··Pr(1.,"eI\ Pt.:lldilian Trallsisi 1)~IHokrasj tli fnuollcsia -, yang uiseit!lIggarakan (lkh LP3ES d:\l1 dispolI~tlri okl1 ThL' Fnrd Foundatioll pada lahull 200 I lilla!: http://www.cnIllIll1l Ilalcontl ictxol11/Muric.Jan %20S. %20WiLijojo %20 %2.0P .. pcri.apua(.Iv ")OL P3ES .r,f.

NOli/or 4 Tahllll XXXIII

522 Hukum dan Pembang1l1lflll

Gereja Katolik . sedangkan Gereja Protestan lebih bersifat apolitis. Namun. ketika tuntutan kemerdekaan Papua semakin menggema. beherapa pimpinan umar , baik Pastor, maupun Pendeta melibatkan diri bersama umat dalam aktiviras bernuansa politik. " Keberpihakan tokolHokoh gereja terutama yang berasal dari gereja karolik terhadap peljllangan rak, at Papua telah menimbulkan kontlik terhuka antara gereja dan mil iter pasea Orde Baru di Papua. Kontlik ini pun rerlihat dipennukaan pada saar petinggi militer Kodam Trikora menuduh Keuskupan Jayapura seba).'ai "GPK. "" Perang pernyataan pun sempat rerjadi di antara dua instirusi ini. to Ini membukrikan bahwa Gereja merupakan salah satu faktor peming untuk meneari resoillsi kontlik Papua.

4. Militer: Dominasi Yang Digngat

Era reformasi merupakan pukulan telak terhadap dominasi Milile r dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Genearnya tuntutan terhadap penegakan HAM telah menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan tekanan politik dan de legitimasi terhadap keberadaan militer di Papua. Oleh karena itu. sejak era reformasi Militer melakukan perubahan strategi dalam rangka mempenahankan dominasinya di Papua. Militer lebih memilih tidak menggunakan tangannya sendiri untuk mempertahankan diri dan kepentingannya. Mereka menggunakan kelompok-kelompok penduduk asli dan pendatang yang direkrut dan dididik baik sebagai anggota resmi maupun sebagai intel pembantu. Untuk menandingi berbagai kelompok masyarakat Papua yang menuntut merdeka , pada Februari-Maret 2000 dibentuk kelompok milisi Satgas Merah Putih dan kemudian menyusul pembenrukan Satgas Pemuda Pembela Negara. Sejak Abdurrahman Wahid berkuasa , terjadi perubahan yang signifikan terhadap dOl11inasi milirer di Papua. yaitu memberikall ruang gerak yang lebih luas kepada polisi. " Namun beberapa peristiwa kekerasan yang melibatkan mil iter pasea Orde Baru di Papua , tetap tidak mengubah pola-pola kekerasan yang seringkali

14 Pastor Nato Gobay, op.cit

15 GPK adalah Gerakan Pengacau Keamanan. Sehulall yang dibuat Militer UlltuK kdoillpok

yang melakukan pemherontakan terhadap NKRI.

If, Muridan S. Witijojo, op .cit.

17 Muridan S. Widjojo , op.cit.

OklOber - Desember 2003

Dinalll ika KOI!flik di Papua Pasca Orde Bartl 523

cli gunakan Militer dalam menyelesaikan konflik di Papua sampa l sekarang. Penculikan dan pembunuhan They Hiyo Eluay (64). Kerua Presidium Papua , dan tinclakan-tindakan pelanggaran HAM lain yang dilakukan oleh TNI dan Polisi '8 menjadi bukti bahwa aparat keamanan mas ih dominan sebagai aktor konflik.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua

Sebagai penjelmaan dari kekuaran partai-partai polirik di ringkar lokal. di era refonnasi. Dewan Perwak il an Rakyar Daerah (DPRD) Papua re lah menjalankan fungsi yang besar dalam mempeljuangkan aspirasi Illasya rakar Papua . Hal ini sangar konrras bila dibandingkan dengan penman DPRD Papua dimasa Orele BanI. Dimana peranan lemhaga iegislatif hanya sebagai "tukang slempel " I'J llntuk lIlekgal isasikan kepenringan pemerinrahan pusar eli elaerah. Sejak awal e ra refonnasi. DPRD Papua elengan lanrang Illeminra pencaburan DOM , dan pengllslltan berbagai pelanggaran HAM eli Papua . DPRD Papua juga melllperranyakan rencana penalllbahan ser ibu personel Angkaran Darar TNI eli Papua'" kerika TN! berniar unruk menalllbah Pasukan eli Papua . Se la in iru. DPRD Papua menolak elengan regas menolak Inpres No I Tanggal 27 .Ianuari 2003 renrang perceparan pelaksanaan UU No 45 Tahun 1999 mengenai pembenrukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi Irian Jaya Bar~lt 21 clan mereka mengancam unruk ridak ikur pemilu jika Pemerinrah PUSaI rerap mcmaksakan kehendak unruk pemekaran Papua." Oleh karena iru. reran"n DPRD Papua dalam mencari solusi kontlik di Papua sangar penting.

6. Birokrasi Sipil

D: Indonesia. pada masa Orde Baru. birokraris sipil merurakan

I~ R(lhcrlo Ilulaharal cd. II"k As:.tsi Mallusia ((lAM ) P;:lpua. (J.tyapur:s: Lcmha!-':I Srudi Advokasi 1..1:111 Hak Asasi M'lIll1sia (ELSI-IAM ) "apu.!. 10(3)

I" ~ la.iaJ;lh T EMPO t:disi J I JlIli ~ 6 A~USILIS 2000

.!u Suara I'elllhaharu.ul. 2~ Maret 2003

~J Sinal" I-iarapan. 22 Aguslus 200

..!~ KIlIllP;:\ S. 10 Okrohcr 2003

NOlllol' 4 Ta/lIl1l XXXIII

524 Hukulll dan PembangUl/Clll

sebuah kekuatan politik.'·1 Oleh karena itu, sejak Orde Baru, birokrasi sipil di Papua telah menjadi mesin politik pemerintah cia lam menjalankan kekuasaan di Papua. Perubahan yang signifikan terjadi Pasea Orcle Ba ru. Melemahnya Pemerintah Pusat dan menguatnya tUIllll!an kemerdekaan el i Papua, telah membuat sebagian birokrasi sipil terutama pencluduk 'IS li Papua tidak lagi menjadi "corong" Pemerintah Pusal. Banyak kaslls mengungkapkan bahwa birokarsi sipil yang berasal dari penduduk as li Papua terlibat dalam usaha-usaha ullluk memerdekakan Papua. Semelllara itu, bagi pendatang yang telah menjadi birokrasi siril Papua, pasea Orde Baru merupakan gugatan terhadap eksistensi dan dominasi penclatang sebagai hirokrasi sipi/. Salah satu tuntutan penduduk asli pasea Orde Baru adalah pelaksanaan program "Papuanisasi", di mana putra daerah lebih diberdayakan untuk menjadi birokrasi sipi/''' Akibatnya. sejak pasea Orde Baru banyak birokrasi lokal terutama pendatang tidak lagi menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, namun mereka leb ih mementingkan kepentingan pribadi untuk benahan clalam kontlik. Konclisi-kundisi semaeam ini telah membuat birokrasi sipil mengalami kelumpuan sebagai ujung tombak Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan kontl ik .

7, Kelompok Bisllis

Selama berintegrasi dengan Indonesia, Papua hanya dieksploitasi kekayaan alamnya dan kurang memperhatikan penduduk asli disekitar wilayah konsesi. Kehadiran perusahaan besar- sepeni; Freeport. perusahaan kayu Jayanti Group, Barito Timber, Usaha Mina , Das Mamberamo" dan terakhir BP Indonesia (Proyek LNG Tangguh)-dinilai telah menginjak hak kultural, adat dan ulayat orang Papua. Di era reformasi, kelompok-kelompok bisnis ini mendapat serangan dari berbagai pihak, diantaranya aktivis lingkungan, LSM lokal dan politisi-politisi di Jakarta untuk menghentikan praktek bisnis kotor dengan pejabat mil iter dan pusat , serta melibatkan peran serta masyarakat di sekitar proyek.

23 YaIJya Muhaimin. Beherapa Segi Birokrasi Ji Indonesia. (Jakarta: Prislll<l JO Okroher t980)

24 Kompas. 6 April. 2001

25 Dhurorudin Mashad. Pemis<-than Diri Vs. O(ollollli; Mencari Akt.tr Kemeiul Irian Jaya. (Jakarta: Analisis CSIS, No.3 Tahun XXX/200t)

Oktaher - Desemher 2003

Dinalllika KOlltlik di Papua Pasca Orde Baru 525

Karena itu. sejak era ini terjadi sedikit perubailan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Freeport. misalnya. memperbesar proyek-proyek ekonomi dan sosial untuk masyarakat sekitar. Selain Itu. kepala suku Amungme. Tom Beana!. juga diangkat sebagai mel~adi

komisaris Freeport .'" Walaupun di era reformasi terdapat peruhahan yang signifjkan dari kelompok-kelompok bisnis besar di Papua terhadap penghargaan penduduk asli , namun kelompok ini tetap menjadi hom waktu dalam menimbulkan kontlik di Papua.

IV. Pemicu Konflik Barn di Papua

L Pemekaran Menjadi 3 (Tiga) Propinsi di Papua

Gagasan untuk pemekaran propinsi Papua menjadi beberapa propinsi sebenarnya telah ada sejak di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini, pemerintah kolonial telah membagi Papua dalam enam keresidenan (propinsi). Pembagian ini didasarkan atas kedekatan wilayah, efektivitas pemerintahan, dan pertalian adat/suku di aillara penduduk di wilayail itu. Gagasan pemekaran provinsi di era Orde Baru muncul pada masa Gubernur Irian Jaya dipimpin Busiri Suryowinmo. Berdasarkan hasil penelitian Departemen Dalam Negeri, apabila kondisi ekonomi negara memungkinkan dan proses kaderisasi aparat pemerimail asal putra daerah telah mencukupi untuk struktur minimal birokrasi pemerintahan tingkat provinsi. pemekaran wilayah dimulai dengan tiga dan kemudian menjadi enam provinsi sesuai enam keresidenan sewaktu pemerintah Belanda di Irian Jaya. Na1l1un, rencana pemekaran ini ticiak dijalankan pada masa pemerintahan Soeharto.

Gagasan pemekaran Papua muncul eli era reformasi. Guhernur provinsi Irian Jaya Freddy NUll1beri , ll1engusulkan pell1ekaran provillsi l1lenjadi [iga ." Pemerintahan Habibie pada iru, beranggapan bahwa ide pemekaran ini ll1ampu untuk mell1percepat pell1bangunan ekonol11i di Papua. selain itu dengan mell1bagi-bagi Papua, dapat meredam tumutan

!r, Inrernational Crisis Group (leG), Inuol1l:sia: Sumbcr daya Alam dan KOlltlik di Papua. Asia Report No. 29, (Jakarta/Brussels: .reG. 13 Septemher 20(2)

!7 JRG D.i0p;lri. PClIlckaran Papua POSilif hagi Rakyat Papua. sina .. Ilarap<ln. 05 Maret 2003

Nonwr 4 Tohufl XXXIII

526 Hukum dal1 Peml)({llgl1l1(fll

kelllcrdekaan Papua. Habibie Illengeluarkan Unclang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 temang Pelllbentukan Provinsi Irian J aya Tengah. Provinsi Irian Jaya Barat . Kabupaten Paniai. Kabupaten Mimika. Kabllpalen Puncak .Iaya. dan KOla Sorong. Se lain ilu. Presiden Habibie jll~a

mengeluarkan Dekril Presiden No 327 f 1999 pad a 12 Oktober 1999 yang mengangkat wakil gubernur Herman Monim dan Bram Alururi. masing­masing sebagai Gubernur Irian Jaya Tcngah dan Irian Jaya Bara!.

Namun. ketika UU No 4511999 Illaupun Dekrit Presiden No 32711999 dicoba uilluk diimplementasikan. rakyal Papua melakukan reaJ.;si yang tidak diduga sebelumnya. Unjllk rasa besar-besaran berJangsung hingga akhirnya 16 Oktober 1999. Akhirnya . DPRD Papua mengeluarkan Keputusan No 1111999 yang illiinya menolak pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi. " Tom Beanal, wakil ketua DPP. Illengungkapkan bahwa pembagian tiga provinsi seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat itu pendekatannya lebih pada Illasalah ekonollli saja. "!tu wajar sebab memang Indonesia selalu Illelihat Papua ini, sebagai masa depan mereka umuk meneruskan kehidupan mereka uengan kekayaan sumber daya alam yang ada di lanall ini ". '" Karena penimbangan situasi sos ial politik pad a saat itu. Habibie Illengambil langkah legas, yailu menunda pelaksanaan UU No 45/ 1999 dan membaralkan Dekrit No 32711999 tersebur karena tidak sesua i dengan aspirasi masyarakat Irian Jaya :'"

2. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua

Serelah kegagalan pemekaran Papua. eksisrensi Provinsi Irian Jaya Barat clan Irian Jaya Tengah menjadi tidak jelas. padahal rejaoal gubernurnya sudah clilantik pada 12 Oktober 1999. Di I"ngah kelidakjelasan tersebul. di Jakarta pada bulan ya ng sama diselenggarakan Sidang Umum MPR. Pada sidang ini. pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR, akhirnya MPR memilih Abdulrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden .

• , o· I I o· I . - .10 lCnni.lIlSY" 1 .101,111, or.CII

'" - Kompas. 23 Ft:hruari 2003

JO Ikrar Nusa BhaKfi. op.cit.

OkfOber - De.w"ber 2003

Dillomika KOllflik di Papua Pasco Orde Bam 527

Sebuah langkah penting dial11bil di sidang MPR ini. clalal11 rangb l11eredal11 kontlik berkepanjangan antara Jakarta. Aceh dan Papua. MPR l11enetapkan Ketetapan Majelis Perl11usyawaratan Rakyat (MPR) No IV /1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 19<)9-2004 dan Ketetapan MPR No IV/20UO tentang Rekol11enclasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonol11i Daerah. Kedua, ketetapan MPR ini meruflakan awal kebijakan nasional tentang peralihan sistem pemerintahan yang sentralisasi l11enuju desentralisasi di Indonesia. Khusus untuk Papua dan Aceh. dalam rangka meredal11 tuntutan kel11erdekaan di kedua propinsi ini. ditetapkan sebagai daerah otonol11i khusus.

Walaupun kebijakan pel11erintah tentang otonol11i khusus Papua dianggap terial11bat. karena pada 1l1asa ini. ide untuk l11e1l1isahkan diri dari Indonesia yang l11erupakan hasil Kongres Rakyat Papua II telah l11elldapat dukungall yang luas dari rakyat Papua. Di tengah situasi yang sulit ini. untuk Illencegah deadlock terhadap tuntutan 1l1erdeka. sekelo1l1pok Intelektual dari Universitas Cendrawasi (Uncen) dan LSM Illendiskusikan ide tentang Otsus. Setelah J.P. Solossa terpilih l11enjadi Gubernur Papua. proses konkret dan komprehensif untuk Illewujudkan otonol11i khusus dilllulai. Gubernur bersama Ketua DPRD Irian. Nathaniel Kaiway. Mantan Rektor Uncen. August Kafiar dan Rektor Uncen, Frans Wosparik dan tokoh-tokoh Papua l11enyiapkan sebuah kajian akade1l1ik sekaligus draf tentang Undang-Undang Otonol11i Khusus Papua untuk diusulkan kepacla PemerilHah Pusat dan DPR . Jl

Setelah Illelalui perdebaran yang panjang pada tanggal ~ I November 200 I Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Illenetapkan UU No . 21 Tahun 2001 Tentang Otonollli Khusus Bagi Provinsi Papua. U l i Oronollli Kilusus Papua melllherikan kekuasaan yang cukup signifikan ke pada pelllerintah lokal clan menjamin hak budaya dan agama bagi warga. Selain itu juga menjamin bahwa 80 persen dari pendapatan hUlan. perikanan. dan pertambangan-serta 70 persen dari pendapatan minyak clan gas diberikan kerada otaritas lokal. UU Otonomi Khusus juga menjamin "hukum ada!" dan membentuk institusi untuk menampung aspirasi Papua dan menjamin hak suku yang rertindas .

. tj ,\gus SUlllule eLi, Mencari .Ialall Tellgah: Otonollli Khusus Propinsi Papua. cbkan;t:

Gramedia Pu.s!ab U(<LlIla. 2003)

NOli/or 4 Tahul1 XXXlII

528 HlIkum dall Pemv(JlIgllllllII

Selain ilu. Otonomi khusus juga memberikan kebebasan untuk membentuk partai polilik. kepolisian lokal, menciptakan badan perwak ilan desa. dan memfasilitasi penyelesaian kontlik mengenai tanah l11elalui perundingan ada!. UU Otonomi Khusus memperkenankan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melindungi kepentingan-kepentingan penduduk asli dalam proses pembangunan. Bahkan UU Otonomi Khusus dianggap sang at aspiratif terhadap perlindungan perempuan Papua. Pasal 19 Ayat I menyebutkan sepertiga dari jUl11 lah keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah wakil-wakil perempuan. Hal ini berarti mel1lbuka kemungkinan bagi perempuan untuk mewakili l1lasyarakat agama dan l11asyarakat ad at. Peluang ini mendekati peran serta perempuan di berbagai negara maju terutama Eropa. J!

"Papuanisasi" juga akan diterapkan segera bagi seluruh rakyat Papua agar dapat mengurus diri sendiri. UU Otonollli Khusus l1lenetapkan hahwa jahatan Gubernur. Wakil Gubernur. MRP adalah orang Papua asli . Begitu juga uengan rekrulllent kepolisian lokal dan hirokrasi sipil harus Illelllherikan prioritas bagi penduduk asli. Dengan demikian. persoalan kellliskinan. keterbelakangan dan keboduhan yang tengah menimpa rakvat Papua akan segera diatasi Illelalui UU Otonollli Khusus ini. 'J Hal ini melllang sangat beralasan. karena menu rut Gubernur Papua Solos" .. pejabat kabupaten akan Illendapatkan pendapatan yang cukup besar. Tahun pertama penerapan otonollli. pendapatan tingkat provinsi akan Illeningkat tiga kali menjadi Rp 2.5 triliun dari Rp 800 miliar tahun sebelull1nya. Jumlah ini terdiri dari Rp 1.38 triliun yang berasal dari "alokasi khuslIS otonomi". ditambah Rp 400 miliar dari pusat serta pendapatan lobi Rp 700 miliar. ·" Dengan demikian. usaha untuk mengejar ketertinggal3n Papua dengan propinsi lain di Indonesia akan segera terealisasi. Si ngkat kata. U UNo. 2 1/200 I Tentang Otonomi Daerah henar-henar telah mengakomodasi sem ua ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua sclama berintegrasi dengan Indonesia .

.11 Kompas. 20 Mti 2002

.lJ Kompas. 8 JlIni 2000

:u Kompas. 7 St:ptt::l1lher 2003

OklOber - Desember 2003

Dinal1lika KonJlik di Papua Pasco Orde Bartl 529

3. Instruksi Presiden (In pres) Nomor 1 Tahun 2003 Yang Bermasalah

Pemberian Otonomi Khusus kepada Papua merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang amat tepaL Tidak hanya karena memiliki landasan yuridis·konstitusional. tetapi yang lebih penting lagi seeara politis kehadiran kebijakan menunjukkan kepiawaian Pemerintah Pusat untuk mencegah orang Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otsus menjadi jalan tengah mere kat kembali kesatuan bangsa. Otsus sekaligus merupakan cara yang coeok guna mempercepat pembangunan tanah Papua. Berbagai kalangan. baik di Jakarta maupun Papua yak in hahwa pelaksanaan kebijakan otsus akan mampu meredam pergolakan dan tuntutan merdeka di Papua." Selain mendapat dukungan yang luas dari dalam negeri rermasuk rakyat Papua. kebijakan orSlIS juga mendapat dukungan yang luas dari dunia internasional .. '"

Di tengah-tengah rasa optimisme terhadap otsus Papua. tiha-tiha saja pada tanggal 27 Januari 2003 Presiden Megawati Soekarnopurri menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun Il)l)')

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi Irian Jaya Barar, Kabupaten Paniai, Kabupatcn M imika , Kabupaten Puncak .Iaya. dan Kota Sorong. Kebijakan baru ini pertama kali disampaikan kepada publik oleh seorang anggota DPR, Ahmad Farhan Hamid, saat mengikuti rapat konsultasi Presiden-DPR. Alasan Pemerintah mengeluarkan Inpres tersebur menurut Hamid karena Provinsi Papua dinilai terlalu luas. " J3il" dilakukan pemekaran, maka akan [erjadi efektivitas pemerintahan sehingga mempercepat pemhangunan ekonomi di Papua

Langkah Pemerintahan Megawati mcndapat renolakan yang keras dari Papua. Ketua DPR D Provinsi Papua Drs John Ibo. mengalakan hahwa DPRD tidak setuju dengan rencana lersebut. "Saya sangat tidak setuju dengan re ncalla pClllekaran irl!. Sebab rencan3 pemekaran iru jusrru hallya aka n mengacaukan Ulldang-Undang NOl1lOr 21 tentang OtSllS," ujar

.1:' Ujoherlll<lllsyah !)johall. M!.:llgapa Ilapu<l tvk 1Il:t I las Ligi. ~ !Vlt:di;l Illt!IHIC:-' I;I.

Septemher l Oll)

.1(', Sll ~lra I\; mhaharuall. 15 Agu.,tus 2003

Ji KOlllp.as. 30 hnuari 2003

NOlI/or 4 TlIhlili XXXIII

530 HukwlI dall PClJlbOJlgflll(lll

John. " Gubernur Papua Jacobus Solossa ll1engkril ik kebijakan Pernerintall Pusal dengan cara yang sangal halus. Penolakan juga dilakukan oleh LOkuil adat, ll1ahasiswa dan rnasyarakal akar rUll1put. Sedikitnya S.O()O mahasiswa dari berbagai perguruan linggi negeri dan swasla yang ada eli Kola Jayapura, bersama lokoh masyarakat. agama, adal dan perell1puan. serta gereja melakukan aksi demo di Kantor DPRD Papua. " Tak hanya di Papua, mahasiswa Papua di Jawa, Bali dan Sulawesi juga ll1elakukan hal yang sama.

Para ahli hukum Indonesia juga melakukan penolakan keras terhadap Inpres No . 112003 karena ll1elanggar asas lex sllperiori derogar lex illteriori (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aluran yang lehih rendah) .'" Ahli hukum lala negara. Prof. Harun Al Rasid. menandaskan hahwa Inpres Nomor I tahun 2003 tentang pemekaran Papua adalah carat hukum karena bertentangan dengan Pasal 76 UU No 21 tahun 20() I. Di dalam Pasal jelas dinyatakan bahwa pemekaran propinsi Papua harus dilakukan atas perselujuhan DPRD Papua dan Majelis Rakyal Papua .'" Bambang Widjojanto. melontarkan kritik sangat keras, bahwa Presiclen Megawati telah melanggar konstitusi karena Inpres No 1/2003 menegasikan Pemerintah Daerah khusus yang dijamin keberaclaannya olell konstitusi. 42

Penolakan keras di Papua lerhaclap pemberlakukan Inpres ini lidak juga mellgurangi niat Pemerintah Megawati ulltuk mencabut atau menullcia kClllbali ide pelllekaran. Akhirnya, kelika proYinsi Irian Jaya Tcngah cJideklarasikan kontl ik horizontal antara massa yang pro dan kOlllra pemekaran lidak dapal dihindari. Sellari sete lah Provinsi Irian Jaya (Irja) Tengah di Tilllika dideklarasikan, Ilari Minggu (24/8) pukul 16 . I () \VakIli selempal terjadi bentrokan antara kelolllpok pro dan kontra pelllekaran proV1l1sJ. Peristiwa itu terjadi di lokasi Kantor Gubernur Irian Jaya Tengah di Graha TDS Jalan Cenderawasih. Akibat kejadian pada Minggu petang. seorang lewas, tujuh luka-Iuka. Situasi di Timika sampai Senin

~x Ct: mler,l\vasih Pos 5 Juli 2003

.N Suar;! Pt:\IIhaharuati. 10 Fehrllari 2003

4lJ D,ilatTl lata unltan r(;rundang-llllliangan. inpr(;s herada dibawah Undilllg-utldan); . Karetl :t ilU ipres liJak holeh herlentangan uengall lltlJang-undang.

41 Tempo Interaktif, 20 Fehruari 2003

·n Kutllpas. 29 Agustus 2003

OklOiJer - Desember 2003

Dinalllika KOllflik di Papua Pasca Orde Bam 531

(25/8) siang Illakin Illemanas, tiga orang tewas abbat bentrokan Minggu (24/8) petang."

Setelah konflik berdarah di Papua terjadi, kabinet di Pemerimahan Megawati langsung saling tuduh dan melakukan cuci tangan. Deparremen Dalal11 Negeri l11enyatakan tidak pernah mengusulkan terbitnya Inpres No 1I2003. "Masak kami meminta Presiden untuk ll1emerintahkan kami agar mengerjakan tugas kami sendiri," kata Dirjen Otonomi Daerah Oelltarro. Menteri Dalam Negeri juga melakukan hal yang sama. Pell1erintah Pusat ll1engaku tidak tallU-ll1enahu proses deklarasi Provinsi Irian Jaya T~ngah (lrjateng) Sabtu lalu (23 /8). "Kami juga wk tahu-menailu kenapa tiha-tiha terjacli (cleklarasi provinsi baru ) itu. " kata Mendagri Hari Sabarno H

Berbagai analisa eli Jakarta dall Papua mengungkapkan kalangan intelijen militer elituding sebagai pihak yang menginrroduksi gagasan percepatan pemekaran. Salah satu motif utamanya "menjinakkan" tuntutan politik l11erdeka di Papua. Dengan ll1el11bagi-hagi Papua, l11aka tuntutan kel11erdekaan akan terpecah-pecah, seilingga l11ell1pennudah ll1ilirer untuk Illengendalikan keadaan. Hal ini didukung oleh oleh hasil survei pen<.lapat umum di Papua ll1enegaskan bahwa aspirasi untuk l11erdeka adala" yang tertinggi di antara l11asyarakat asli Papua. (Lihat Survey Penelapat Umum Papua-Indonesia, 28/2, IFES). Selain itu, juga berkembang sinyalemen lain, pemekaran akan menjaeli bagian dari "bisnis" keamanan karena lembaga keamanan akan menelapatkan rente ekonomi dari proses itu." Pengalllat Papua, Muridan S. Widjoyo, menuding seeara langsung bahwa ide pemckaran berasal dari mil iter dan elit politik di Jakarta yang kckuasaannya terancalll pasea otonollli khusus di Papua.

Menurut Muridan, Jakarta melihat Provinsi Papua cJengan ()(()110I1li

" !lusus . <.limana nanti akan dibentuknya Majelis Rakyat Papua. mak;, Papua akan menjadi satu entitas yang sulit dikendalikan Jakarta. Karena itu, kepenringan-kepentingan elit-elil Jakarta akan terancam haik dari segi bisnis maupun dari segi politik. Hal ini dapat dilihat dari pemhentukan Irian Jaya Tengah, dimana elit-elit yang ingin ll1embentuk provinsi baru sangat herhubungan dengan elil-elit di Jayapura dan Jakarta yang hekerja

-I.-

.) ! Sua!":! tv1erdda. 28 Agllstlls 2003

~ ~ Baillhang Wilijojallto. Mcbcak KOlltcks Politik Kisruh Papua. KOlllpas. 29 .\gllstliS

2003.

NOli/or 4 Tallllll XXXIII

532 HukwJI dan Pell/bangul/olI

sa1l1a dengan pihak tentara. Begitu juga kalau kita lihat provinsi Irian Jaya Barat, Ata ruri (G ubernur Baru) adalah seorang temara. '" Namun, analisa ini dibantah kcras oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ;\ J'vI

I-I endropriyono. "Inpres itu yang membuat Menteri Kehak iman dan lIak Asasi Manusia (HAM). Tidak ada im. Tidak bellar," kata Hend ropriynno ketika warlawan mengkonfir1l1asi keterlibatan militer dibalik pemekaran Papua. Namun, Kepala BIN menyatakan sctuju dengan pemekaran Provinsi Papua untuk me1l1perpendek rentang kendali pemerintahan di sana."

Melihat keadaan yang tidak terkenda li, pad a tanggal n Ag ustus 2003 untuk mencegah kontlik horizollial yang leb ih luas di Ir ian Jaya Tengah, Pemerintahan Megawati melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Ba1l1bang Yudhoyono, memutuskan untu k menunda pemckaran di Provinsi Papua dan mcnjadikannya S{{/{IIS '1110. Namun pemerintah masih bertahan untuk tidak membatalkan kehijakan pemckaran Papua . Malah, Pemerintah menuding perspepsi rakyat Papua .salah dabm men ilai ide pemekaran . "Belum ada persepsi yang sama amara kebijaka n pemekaran dengan impiementasi otonomi khusus di antara saudara-salilbra ki ta yang ada di Papua," ujar Yud hoyono" Sikap Pemerintahan Megawati yang tidak konsisten dalam menyelesiakan kont1 ik Papua. mendapat kritik tajam bukan saja di Papua dan Jakarta, namun juga dikalangan internasional.

V, KOllflik Papua di Mata illternasiollal

Bagi Pemerintah Indonesia , proses untuk menggugat kell1hali sejarah Papua pasea era reformasi adalah salah sam ca ra yang sengaja dibangun oleh kelompok prokemerdekaan Papua untuk ll1encapal tujuannya. "Mereka ll1enciptakan opini publik bahwa penyatuan Irian Jaya ke Indonesia setelah Pepera (Penemuan Pendapat Rakyat) tahun 19(1)

tidak sah" ujar Matori Abdul Djalil. Memeri Pertahanan Indonesi.'"

41> \V'IW ,tIIl.:ara Radio Nederlalld Wereldolliroep dgll Muridan S. Widjoyo. lill;tL hllp: I Iwww. rnw .nl/ram:si/htllll /poros_llleg<Hni . hlml

.17 KOlllpas . 20 Fehruari 2003

4X Pikiran Rakyat. 28 Ag ustus 2003

<Ill KOlllpas. 25 Ft:hruari 2003

Okrober - Desember 2()()3

Dinollliko KOlltlik di Papua Pasca Orde Bam 533

Menurur Marori, usaha-usaha untuk menginternasionalkan persoalan Papua semakin gencar dilakukan oleh kelompok ini, sete lah melihar kesuksesan Timor-Timor mencapai kemerdekaan dengan membangun jaringan Internasional yang kuar

Hal ini disadari oleh betul rakyar Papua, karena itu dalam Kongres Rakyat Papua 11. seorang pengamat internasional dari Papua. Viclor Kaisiepo, mengungkapkan pentingnya melibarkan PBB clalam mencapai Papua Merdeka. "Jika ingin membicarakan Papua merdeka. rakyat Papua harus mendorong persoalan ini dibicarakan PBB. Kaisiepo menandaskan. kemerdekaan tidak dapat lagi diraih lewat jalan pemaksaan. melainkan melalui perjuangan atas hak dasar pribumi Papua. Hal ini seja lan dengan Universal Declaration of Human Rights bahwa ser ial' rakyar pribumi eli suaru claerah mempunya i hak-hak liasa r yang harus dihormati ~o Karena itll, sejak era refonnasi terutama pasta Kongrcs Rakyar Papua II, pertempuran antara kelompok Papua yang pro mcrdeb dan Jakarta mcnitikberalkan pad a perang diplomasi untuk l'erehutan uukungan Internasiona l.

Pada masa Pemerintahan Abdulrahman Wahid dan MegalVari. kedua pemerintahan ini banyak me lakukan kunjungan ke Luar NegcrJ untuk mencari dukungan terhadap keuruhan wilayah Indonesia. Walaupun mendapat kritik yang tajam dari dalam negeri , kunjungan kepala Negara ke luar negeri telail menunjukkan hasil nyata. Belanda, melalui Duhes Belanda untuk Indonesia, Baron Schelto van Heemstra, menegaskan pemerintahnya sangat menghormati integri las teritorial Negara KeSalU~1I1

Repuhlik Indonesia. Keinginan sehagian rakyat Papua ul1luk melepaskan diri liari Indonesia yang tercetus dalam hasil Kongres Rakyar Papua. lugi I3elanda adalah merupakan urusan dalam ncgeri Indonesia. "

Pelllerintah Inggris wtap mendukung Papua sebagai wilayah negara kesatuan RI dan tidak Illcndukung upaya pemisailan Papua dari negara RI. Tetapi. Inggris meminrah pemerintah Indonesia seg.t:ra membangun sistem delllokrasi yang benar-henar hcrp ihak P'ILi:t kepenti ngan masyarakat. rermasuk hak UllIuk mendapatkan salLl kehiLiupan yang baik dari sebe lumnya melalui otonomi khusus. " Hal ya ng sama juga

.~I KOlnp;I:-'. S JUlli 2000

5:! KOlllpa!'l. 12 JUlli 200 I

NOli/or 4 TO/lIlIl XXXii!

534 HukulJl dan Pembllllgllll(J1l

diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Juniehiro Koizumi, setelah bertemu Presiden Megawati di Istana Akasaka. Koizumi kembali menegaskan komitmennya untuk sepenuhnya meildukung keutuhan dan integritas wilayah Negara Kesatuan RI, meskipun ia tetap berpendapat bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan kont1ik seeara damai adalah dialog dengan landasan otonomi kJmsus sebagai jalan keluar final.;)

Australia dan Papua Nugini yang sering dipandang potensial dalam memperbesar kekuatan kelompok prokemerdekaan di Papua." Palla hulan Agustus 2002, sebuah surat kabar terbitan Australia dan media dorcom Indonesia melansir berita bahwa kedatangan John Horwarli ke Papua Nugini untuk membahas membahas upaya membantu Papua menjadi negara yang lepas dari Indonesia." Berita ini langsung dihamah oleh sencliri oleh Hasan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia, yang 111engungkapkan bahwa Papua Nugini dan Australia sejak awal slH.lah l11enegaskan posisi mereka dalam mendukung Provinsi Papua sebagai hag ian integral dari indonesia. Begitu juga lIengan Selandia Barll. Al11erika Serikat. dan Cina5h Berbagai dukungan ini, terutal11a oleh negara­negara Maju lebih clidasarkan kepentingan dagang dan investasi lIi Indonesia, yang mel11buat pemerintah negara-negara ini seeara resl11i l11enyatakan dukungan bagi keutuhan teritorial lndonesia 57

Gerakan pro Kemerdekaan Papua juga l11elakukan berbagai lohi untuk l11endapatkan clukungan kemerdekaan seeara diplomatik. Gerakan ini telah mel11buahkan hasiI, dua negara di Pasifik, Vanuatu dan Nauru , l11endukung seeara terbuka kel11erdekaan Papua dari Indonesia. "Vanuatu l11endukung perjuangan Papua Barat untuk l11erdeka" kata PM Vanuatu, Edward Natapei." Negara pasifik lain , seperti Fiji, dan negara-negara di Afrika juga l11el11berikan dukungan yang l11asih bersifat tersel11bunyi terhadap kemerdekaan Papua atas dasar sesal11a rUl11pun bangsa

53 Kompas. 25 JUlli 2003

54 Muridan S Widjojo , Memhaca Kckerasiln di Tilllika. KOlllpas J Sepelembt!r 2003

:'i5 Tempo ilHcraklif, 15 Agustus 2002, http: //www.tcmoo.clJ.id/ llt:ws/2C}()7 %5C8% 5C I5!

I, I ,3.ill.htm!

56 Wawancara dengan Susilo Bambang Yudhoyollo. Maja lah TEMPO. edi s i 11 - 17

Desclllher 2000

57 Wawacara dengan George J. AuitjnnJro. lurnal Pasar Modal Indonesia , Juli 2000.

5!! Repuhlika. 15 Oktoher 2003

Oktober - Desember 2003

Dinamika Kontlik di Papua Pasca Orde Bam 535

Melenesia" dan sesama berkulit hitam. Walaupun perang diplomasi untuk mendapat dukungan lnternasional sampai saat ini dimenangkan oleh Jakarta, namun bukan berarti dukungan ini tidak mungkin berubah. Kasus Timor-Timor seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Jakarta, hahkan dukungan Internasional biasa berbalik arah seketika, bila ada kondisi­kondisi yang memungkinkan dicabutnya dukungan tersebut.

VI. Kesimpulall

Ketika rejim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998, peristiwa ini merupakan peluang untuk tumbuhnya proses demokratisasi dihawah kepemimpinan sipil di Indonesia maupun di Papua. Namun sayangnya. setelah lebih lIari lima tahun era reformasi berjalan. penyelesian K(}nrtik Papua secara komprehensif belum juga membawa titik terang. Sampai akhir tahun 2003, penyelesaian kont1ik Papua mengalami kebumuan yang serius. Jalan ke arah dialog. negosiasi. rekonsiliasi, dan praktik politik bersama yang lebih demokratis masih tetap merupakan mimpi di siang bolong . Yang terjadi dilapangan . pasea orde baru pertarungan-pertarungan politik masih mengandalkan kekerasan. Setiap kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh TNl, polisi, Satgas Papua , OPM, pendatang, at au kelompok masyarakat lainnya telah membuat penyempitan ruang lIialog baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. ]atuhnya korban jiwa dalam penolakan kebijakan pemekaran di Papua, adalah bukti nyata hahwa kekerasan masih sangat dominan dalam kontlik Papua pasea Orde Baru.

Kebijakan pemekaran propinsi Papua yang sempat tertunda pall" era Pemerintahan Habibie, kini dilanjutkan oleh Pemerintahan Megawati telah mengubah peta kontlik sosial dari kont1ik vertikal menjadi kontlik vertikal dan horizontal. Selain unsur-unsur pelaku kontlik bertambah. tuntutan yang menjadi sumber kontl ik menjadi semakin bervariasi dari tuntutan kemerdekaan. otonomi khusus, pemerataan kesejahtcraan. pemekaran provinsi. sampai pada pemeliharaan kesatuan wilayah dan identitas bangsa Papua. Olell karena itu. peta kontlik di Papua Illcnjadi selllakin menjadi kOlllplek.

5'1 Wawacara dCligan George J. Adiljolldro. or. cit.

NOlllor 4 TO/lIIlI XXXIII

536 Hukul1l dan PembllllgwulJ/

Padahal. persoalan Ulama dari kompleknya kontJik Papua pasea Orde Baru adalah inkonsistensinya tindakan Pemerintah Pusat dalam meneari resolusi kontlik di Papua. Kebijakan otonomi daerah yang digagas pad a era Abdulrahman Wahid dan dijalankan oleh Pelllerintahan Megawati pad a lahap awal telah memperlihatkan hasil positif. Fakta ini uiperlihatkan. Illulai menurunnya eskalasi gerakan Papua Merdeka sejak relaksanaan UU No. 21 Tahun 2001. Bagi Indonesia sendiri. kebijabn otonomi khusus oi Papua mendapat uukungan yang luas uari dalalll ncgeri. Kebijakan otonomi kl1USUS dipercaya sebagai jalan keluar Uilluk mempertahankan Papua dan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia . Dukungan yang sama dari kebijakan otonomi khusus juga diberikan dari dunia Imernasional.

Ketida kkonsistenan tindakan I'emerintah PUS;,l seeara nY;I!;\ diperiiharkan dcngan Illullcui kemhali g~lgasan pcmekarall Papua menjad i liga provinsi ll1elalui Inpres No . 1 Tahun 2003. Dalam illllu hukulll. Inpres No. I Tahun 2003 Illerupakan procJuk yang caeat hukum karena herleil iallgan Lkngan konstitusi Indonesia baru lerutama pengakuall tcrhadap daerah olOnomi dan peraluran perundang-undangan yang leh ih linggi. yakni UU No. 21 Tahun 2001 telltang olonomi khusus hagi provinsi Papua. Selain itu. secara sosiologis-politis. keb ijakan pemekaran seharusnya ticJak dapat dilaksanakan karena mendapat perlawanan yang luas dari seluruh elemen masyarakat Papua. keeuali elit-elit lokal yang terlibat dalam skenario pemekaran Papua. Padahal . pelaksanaan kebijakan otonollli daerah dan kOlllitmen yang kuat dari pemerintah untuk Illenyeret pelaku-pelaku pelanggaran HAM di Papua ke Illuka pengadilan. dapal dijadikan alat untuk Illengakomodasi kepentingan· kepentingan dari aktor­aktor yang lerlibat langsung dalam kontlik Papua. Gagasan ini sebenarnya dapat dijadikan resolusi kontlik Papua pasca Orde Baru.

OklOber - Desember 2003

Dinalllika KOllflik di Papua Pasca Orde Bara 537

Daftar Pus taka

Octovianus Moro and Danilyn Rutherford, From Irian Jaya to Papua: The Limits of Primordialism in Indonesia's Troubled East, (New York: University of Cornell SEAP INDONESIA No. 72 October 200 I)

Dennis C Blair dan David Philips ed. Komisi Untuk Indonesia: Perdamaian dan Kemajuan di Papua, (New York: The Council on Foreign Relations Inc .. 2003)

Dhurorlldin Mashad, Peillisahan Diri Vs. Otonomi: Mencari Akar Keillelut Irian Jaya. (Jakarta: Anali s CSIS No.3 Tahun 200 I)

Budie Santi. Pereillpuan Papua: Derita Tak Kunjung Usai. (Jakarta: .Iurnal Perempuan No. 24, 2002)

Parsudi Suparlan. Diversity of Culmres in Irian Jaya. (.Jakarta : The I ndonesian Quarterly. (994)

Robin Osborne. Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM & Perang Rahasia di Papua Barat, (Jakarta: Eisam, 20(ll)

Agus Sumule ed. Menjadi Jalan Tengah: Otonomi Khusus Propinsi Papua. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

M. Gede Ismail dan Daniel Dhakidae ed., Aceh Jakarta Papua: Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik. (Jakarta: Yappika, 2001)

G. Junus Aditjondro . Cahaya Bintang Kejora-Papua Barat dalam Kejadian Sejarah, Budaya. Ekonomi dan HAM. (Jakarta: ELSHAM 2000)

Frans Maniagasi. Masa Depan Papua: Merdeka . Otonomi Khusus. dan Dialog. (Jakarta: Millenium. 2000)

JRG . Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. (.Iakarta: Grasindo, 1993)

Roberto l-Iutabarat ed . . POll'et HAM Papua. (Jayapura: ELSHAM, 2(03)

Lili I-Iasanuddin ed., Sliara dari Papua: Identifikasi Kebutuhan Masyarakal Asli Papua. (Jakarta Yappika. 20(JI)

Koentjaraningral ed .. Lingkungan Alam dan Sejarah Irian Jaya dalam I,.,an .Iaya: Meillbangun Masyrakat Majemuk. (Jakarta: Djambatan. 1<),):;)

NOlllol' 4 Ta/1I11! XXXIII

538 HukullI dall PemballgwulIl

Laporan International Crisis Group (ICG), Indonesia : Sumber Daya dan Kontlik Di Papua, Asia Report No. 29 (Jakarta/Brussels: leG. September 2002)

Pemerintah Propinsi Papua, Potensi dan Prospek Investasi di Prov insi Papua Menujll Pasar Bebas, (Jayapura: Badan Promos i dan Inves l.l si Daerah Provinsi Papua, 2000)

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia , (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas I-Illkllm Universitas Indonesia, 2003)

Pastor Nato Gobay, Gereja dan Kejahatan Kemanusiaan di PAPUA Barat . Lihat http:/ /www.elsam .or.id/txt /asasi /20010102103.html

Cahyo Palllungkas, Resolusi Kontlik Papua Barat Setelah Pemekar:l1l, Kumpas , 07 September 2003.

Djohermansyah Djohan, Meninjau Kebijakan Otonomi Papua, Kompas. IS Septemher 2003

Sabar Subekti clan Gabriel Maniagasi, PDP Sepeninggal Theys, Suara Pembaharuan, 30 Agustus 2003

International Crisis Group (lCG), Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya, Asia Report No. 23, (Jakarta/Brussels: ICG, 20 September 2001)

Muridan S. Widjojo, Di antara kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politi k Kekerasan : Kontlik Papua Pasea Orcle Baru, Paper illl ditulis <.Ii dalam kerangka " Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia " ya ng cliselenggarakan oleh LP3ES dan clisponsori oleh The Fo rd Poundat ion pada tahun 200 I lihat: http: //www .communa lcont1iel. eom/Muric1an %20S, % 20Wid jo jo % 20 % 20PaperPapua % 20 LP3 ES. rtf

Yahya Muhaimin, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia , (Jakarta: Prisma 10 Oktober 1980)

Dhurorudin Mashad, Pemisahan Diri Vs. Otonomi: Meneari Akar Kemelut Irian Jaya, (Jakarta: Analisis CSIS, No. 3 Tahull XXX/2001)

JRG Djopari , Pemekarall Papua Positif bagi Rakyat Papua, sinar harapan, OS Maret 2003

OklOiJer - Desember 2003

DillGmikG KOllflik di Papua Pasca Orde Bam 539

Djohermansyah Djohan, Mengapa Papua Memanas Lagi,? Media I ndonesia, I September 2003

Bambang Widjojanto, Melacak Konteks Politik Kisruh Papua, Kompas, 29 Agustus 2003,

Muridan S Widjojo, Membaca Kekerasan di Timika, Kompas Seperember 2003

Suara Pembaharuan, 29 Maret 2003

Sinar Harapan, n Agustus 200

Suara Pembaharuan, 15 Agusrus Z003

Radio Nederland Wereldomroep , http: //www.rnw.nll

Majalah TEMPO edisi 31 Juli-6 Agustus 2000

Kompas, JO Oktober 2003

Kompas, 6 April, 2001

Kompas, 23 Februari 2003

Kompas, 10 Mei 2002

Kompas, 8 Juni 2000

Kompas, 7 September 2003

Kompas , 30 Januari 2003

Cenderawasih Pos 5 Juli 2003

Suara Penlbaharuan, 10 Februari ~003

Tempo InteraktiL ~O Februari 2003

Kompas, 29 Agustus 2003

Sinar H:tmp:m 25 Agustus 2003

Suar" Merdeka, 28 AguslUs 2003

Kompas, :W Febmari 2003

Pikimn Rakyal, 28 Agustus 2003

Kompas. 25 Februari 2003

Kompas, 2 Juni 2000

Kompas, S Juni 2000

Kompas. 12 Juni 2001

NOlllor 4 Ttll"m XXX/II

540 Hukul1l dan Pem/)(lIIgw /{/1I

Kompas. 25 Juni 2003

Tempo inrerakri f. 15 Agusrus 2002.

Maja lah TEMPO . edisi 11 - 17 Desembe r 2000

Jurnal Pasar Modal Indonesia. Juli 2000.

Republika. 15 Okrober 2003

Kompas. I Januari 200 I

-------. Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 Temang Pembemu kan Provinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi Ir ian Jaya BaraL Kahupalen Paniai. Kabupaten Mimika . Kabuparen Puncak Jaya. dan Kn!a Sorong.

-------. Undang-Undang No. 21 Tahun lOll! Temang O!onomi Khu sus Papua

-------. Inst ruksi Presiden No. Tahun 2003 Temang PerCera!an Pe laksanaan UU Np. 45 Tahun 1999 Tentang Instruks i Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2003 remang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 1999 rentang Pembemukan Provinsi Irian Jaya Tengah. Provinsi Irian Jaya Bara!. Kabupa!en Paniai. Kabupaten Mimika. Kabupaten Puneak Jaya. dan KOla Sarong.

Okloher - Desember 2()03