diplomasi pertahanan indonesia-china dan · pdf fileother data resources were collected by...

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-CHINA DAN KEBIJAKAN MEF

1

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-CHINA DAN

KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE DALAM UPAYA

INDONESIA MENJADI LEADER STATE DI ASIA

TENGGARA (2004-2014)

Dedy Wardhana Lubis

Abstract

Indonesia is the largest country in Southeast Asia, both in terms of area and population.

Indonesia is also seen as important and strategic from the standpoint of the interests of countries, both

at the regional and global level. With various major assets it has, Indonesia emerges confidently as a

leader in the Southeast Asia region by becoming a leader state in the region. One of Indonesia’s efforts

is defence diplomacy with China and the development of the Minimum Essential Force (MEF) policy.

Within this research, some approaches that will be used are liberalism, the theory of Hegemony,

Defence Diplomacy and National Interest concept, and Collective Security theory. This research uses

explanative type of research, which explains the corelation between two or more variables. The primary

data resource was collected from Indonesia’s Defence White Paper 2008, Republic of Indonesia’s Acts,

Decrees of Indonesian President, and the Formal Regulations of Ministry of Defence of Indonesia. The

other data resources were collected by doing literature review that obtained in the printed and

electronic media. The data collection was completed by doing library research, documentation and

non-participant observation technique.

The result of this research is Indonesia defence diplomacy with China and the development of

Minimum Essential Force policy as Indonesia’s efforts of becoming a leader state in the Southeast Asia

region, as well as a part of Indonesia’s national interests in defence sector. Nevertheless, to become a

leader state in Southeast Asia, Indonesia’s effort is not enough by only doing defence diplomacy with

China, but also by doing a strong cooperation with the other major countries.

Keywords: Leader State, Defence Diplomacy, Republic of Indonesia, Minimum Essential Force,

Collective Security, National Interest, People’s Republic of China

Pendahuluan

Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun

jumlah populasi. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang di ujung Pulau Sumatera hingga ke

Merauke di Pulau Papua, yang terdiri dari beribu pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia. Dari segi jumlah populasi, Indonesia turut pula mengungguli negara lainnya di

kawasan Asia Tenggara. Bahkan untuk tingkat Asia, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara

dengan populasi terbanyak setelah China dan India.

Dari sudut pandang kepentingan negara-negara baik di tingkat regional maupun global,

Indonesia dipandang strategis dan penting. Penilaian demikian bukan semata karena jumlah populasi

yang mencapai hampir 250 juta penduduk yang menjadikannya potensial dari aspek ekonomi bagi

kepentingan negara-negara besar, namun mencakup pula dari aspek politik dan keamanan.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang kuat di kawasan. Secara geografis, Indonesia

memiliki 2/3 perairan di Asia Tenggara dan berada di jalur perdagangan internasional atau Sea Lanes

of Trade (SLOT) dan jalur komunikasi internasional atau Sea Lanes of Communication (SLOC) yang


2

menghubungkan dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di tingkat regional Asia

Tenggara, Indonesia juga memainkan peran penting, termasuk peran kepemimpinan de facto Indonesia

dalam ASEAN. Dari segi ekonomi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan

positif sekaligus merupakan pasar yang potensial dengan jumlah penduduk yang besar. Sementara

dalam bidang keamanan, Indonesia memiliki jalur-jalur strategis pertahanan dan keamanan serta

perdagangan.

Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia telah berkali-kali dipercaya untuk memimpin pelbagai

pertemuan dan forum yang digelar negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia memimpin

Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara ASEAN 2011 (ASEAN Defence Ministerial

Meeting/ADMM 2011) yang diselenggarakan sekali setahun,1 memimpin negara ASEAN dalam

pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup (Informal ASEAN Ministerial Meeting on

Environment/IAMME) yang diselenggarakan pada tahun 2013, pemimpin ASEAN Ministerial Meeting,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT ASEAN), Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ)

dan ASEAN Regional Forum (ARF).

Politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia turut pula meningkatkan

kepercayaan dari negara-negara ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai penengah konflik yang

terjadi antar anggota di kawasan. Kepercayaan terhadap Indonesia bahkan dipercaya hingga ke tingkat

regional Asia Pasifik, dimana Indonesia berperan sebagai penengah ketegangan yang terjadi antara dua

kekuatan besar, China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Sementara konflik yang pernah

terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti konflik antara Thailand dan Kamboja akibat sengketa

perbatasan terhadap Kuil Preah Vihear, Indonesia sukses sebagai mediator ketika Menteri Luar Negeri

Indonesia, Marty Natalegawa, mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011.2

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama dua

periode sebagai Presiden Indonesia (2004-2014), Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk

menjadi leader state di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Upaya Indonesia menjadi leader state ini

tentunya tetap sejalan dengan prinsip fundamental yang dipegang oleh Indonesia yaitu pelaksaanaan

politik luar negeri bebas aktif. Dalam pelaksanaannya, Indonesia juga menaati kesepakatan dalam

Deklarasi Bangkok bahwa negara-negara ASEAN sepakat untuk membangun kerjasama memajukan

kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya yang dituangkan dalam prinsip ASEAN yaitu kerjasama,

persahabatan, dan non-intervensi.3 Di samping itu, Indonesia juga aktif mendorong negara-negara

kawasan untuk bersama menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Setiap konflik dan

perselisihan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara damai tanpa melibatkan penggunaan kekuatan

militer (hard power). Hal ini sejalan pula dengan kepentingan nasional Indonesia yang terus

mengupayakan agar tercapai keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium), yaitu kondisi dimana tidak

ada dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan.4

Secara spesifik di bidang pertahanan, Indonesia mengupayakan pelbagai kerjasama termasuk

dengan melakukan diplomasi pertahanan dengan China dan merumuskan kebijakan pertahanan yang

disebut dengan Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF).

1 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Defence Media Center/PPID, “Kemhan Selenggarakan ASEAN Defense

Senior Officials Meeting-Working Group.” 2 Nugraha, Pepih, “Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja.” 3 Ibid. 4 Suryanto, “Indonesia Prioritaskan Tiga Hal Saat Pimpin ASEAN.”


3

Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam Upaya Menjadi Leader State di Kawasan

Asia Tenggara

Hakikat pertahanan negara bagi Indonesia merupakan segala upaya pertahanan bersifat

semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga

negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan

negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.5 Sementara pertahanan negara Indonesia bertujuan untuk

menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa

dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakup

upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara.6 Dalam rangka mewujudkan

tujuan pertahanan negara sebagaimana yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia,

Indonesia menetapkan pelbagai kebijakan pertahanan guna mencapai tujuan tersebut. Kebijakan

Pertahanan yang diterapkan Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.

Kebijakan Pertahanan Indonesia 2004-2009: Diplomasi Pertahanan Indonesia

dalam Bentuk Kerjasama Pertahanan Indonesia−China melalui “Joint

Declaration on Strategic Partnership 2005” dan Upaya Pengembangan Industri

Pertahanan Domestik

Republik Rakyat China merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Kedua negara telah

menjalin hubungan diplomatik sejak 13 April 1950,7 dan kedua negara telah melakukan kerjasama di

pelbagai bidang, mulai dari bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial budaya, hingga sektor

pertahanan. Akan tetapi, hubungan kedua negara sempat dibekukan pada masa Orde Baru, tepatnya

pada 30 Oktober 1967, dikarenakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah menjadi penghancur

persatuan bangsa Indonesia, diduga memiliki keterkaitan dengan China dalam menyediakan dana dan

dukungan politik bagi PKI.8 Setelah lebih dari dua dekade, hubungan diplomatik Indonesia dan China

secara resmi kembali dilanjutkan pada tanggal 8 Agustus 1990 dengan ditandatanganinya MoU on the

Resumption of Diplomatic Relations Republik Indonesia- Republik Rakyat China di Jakarta.9 Indonesia

memilih langkah ini setelah Presiden Suharto mengeluarkan keputusan pada Februari 1989 untuk

merestorasi hubungan diplomatik dengan China, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri

China, Qian Qichen di Tokyo, saat kedua negara turut menghadiri upacara pemakaman Kaisar

Hirohito.10

Tahun 2005 merupakan tahun yang penting bagi kedua negara. Dimana pada 25 April 2005,

Indonesia dan China menandatangani Deklarasi Bersama tentang pembinaan kemitraan strategis

(Strategic Partnership) antara kedua negara, yang menjadi penunjuk arah bagi perkembangan hubungan

kedua negara.11 Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh kepala negara Indonesia dan China,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao di Jakarta, dalam kunjungan kenegaraan

Presiden Hu Jintao ke Indonesia. Dalam kurun waktu tidak sampai empat bulan sejak penandatanganan

kerjasama, Juli 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan kunjungan resmi ke

China sebagai kunjungan balasan Presiden Hu Jintao ke Indonesia. Upaya kerjasama yang dijalin oleh

5 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 43. 6 Ibid., hlm. 44. 7 China Radio International, “Catatan Peristiwa Penting dalam Hubungan Bilateral China-Indonesia.” 8 Sukma, Rizal, The Rise of China: Response from Southeast Asia and Japan in Chapter 5-Indonesia’s Response to the Rise of

China: Growing Comfort amid Uncertainties, hlm. 140. 9 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Profil Negara dan Kerjasama: China.” 10 Sukma, Rizal, op.cit., hlm. 142. 11 Wawancara Khusus Wartawan China Radio International dengan Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia,

Lan Lijun pada 1 Januari 2006, tentang Hubungan China-Indonesia tahun 2005, dimuat dalam Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Hubungan China-Indonesia Tahun 2005.”


4

Indonesia dengan China, merupakan salah satu jalan yang ditempuh Indonesia dalam mencapai

kepentingan nasional, selain untuk mempererat hubungan kedua negara.

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke negeri China dapat diartikan melalui tiga

makna khusus.12 Pertama, sebagai sesama negara Asia, yang mengutamakan prinsip anti-penjajahan,

maka keinginan kedua negara untuk membebaskan dunia dan segala bentuk penjajahan bisa lebih

mudah diwujudkan. Terkait hal ini, China memiliki hak veto di PBB. Kedua, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono yang sedang berupaya dengan giat dalam memberantas korupsi, bisa belajar banyak dari

bangsa China. Negeri komunis tersebut tidak segan menghukum mati walikota dan pejabat tinggi yang

terbukti melakukan korupsi. Ketiga, di bidang pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM),

Indonesia bisa belajar juga dari China. Pelbagai produk China yang terdapat di Indonesia, tidak sedikit

yang merupakan hasil kerja industri rumah tangga dari China. Kunjungan timbal balik yang dilakukan

oleh kedua negara telah memberikan dorongan penting bagi kemajuan hubungan Indonesia dan China,

membangun rasa saling percaya di antara kedua belah pihak (confidence building), sekaligus sebagai

penanda bahwa Indonesia dan China telah memasuki masa perkembangan yang baru.

Deklarasi kemitraan strategis yang secara resmi ditandatangani oleh masing-masing kepala

negara memfokuskan kerjasama di pelbagai sektor. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama kedua

negara adalah sektor pertahanan. Kesepakatan kerjasama pertahanan ini merupakan salah satu dari

sembilan kesepakatan kerjasama yang dibuat pada pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dengan Presiden Hu Jintao pada April 2005. Sebagai bukti keseriusan kerjasama kedua

negara di sektor pertahanan, pada Juli 2006 di Jakarta, dilangsungkan RI-PRC Bilateral Defense

Dialogue, yang membahas pelbagai isu keamanan kawasan.13 Langkah ini dilanjutkan dengan Indonesia

dan China menandatangani kerjasama pertahanan lainnya yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan

Republik Indonesia Juwono Sudarsono dan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China (saat itu) Cao

Gangchuan, di Beijing, pada 7 November 2007.14 Kerjasama ini mencakup kerjasama di bidang

kelembagaan, kerjasama di bidang pertukaran dan alih teknologi, pembelian senjata, serta bidang

pendidikan (pertukaran siswa militer) dan pelatihan. Pada tahun yang sama, sebuah Forum Konsultasi

Pertahanan (Defence Consultation Forum) dibentuk oleh kedua negara.15 Pertemuan tingkat tinggi para

pejabat militer kedua negara mulai meningkat sejak forum tersebut dibentuk.

Terkait dengan kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan China, Menteri

Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia tidak bermaksud membentuk pakta atau

aliansi pertahanan dengan China menyusul ditandatanganinya naskah kerjasama kedua negara.16 Jakarta

tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Kerjasama yang dilakukan semata-mata untuk

meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara. Kerjasama ini juga tidak mengartikan bahwa

Indonesia telah mengubah arah kiblatnya ke China, Indonesia akan tetap menganut prinsip bebas aktif.

Kerjasama yang dilakukan adalah saling menguntungkan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum

internasional yang berlaku.

Sebagai upaya memperlancar kerjasama pertahanan kedua negara, Indonesia dan China

membentuk komite bersama. Pihak Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Departemen

Pertahanan dan dari China dipimpin oleh Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA).

Dengan adanya kerjasama pertahanan dengan China, membuat Indonesia tidak selalu bergantung pada

satu negara saja, terutama negara Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai eksportir alat utama

sistem persenjataan (alutsista) terbesar di dunia. Berbicara tentang ketergantungan pada satu negara,

12 Maszudi, Eddy, “Makna Kunjungan SBY ke China.” 13 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 148. 14 Ibid. 15 Hamilton-Hart, Natasha, and Dave McRae, Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence,

hlm. 8. 16 Suryanto, “Indonesia Tidak Bentuk Pakta Pertahanan dengan China.”


5

peristiwa pada masa Orde Baru bisa dijadikan sebagai pelajaran penting bagi Indonesia. Saat itu

Amerika Serikat melakukan embargo terhadap Indonesia, dikarenakan adanya kasus pelanggaran HAM

yang terjadi di Indonesia. Hal itu menyulitkan Indonesia dalam memperoleh suku cadang dan

perlengkapan militer yang baru.

Dalam membeli alutsista dari luar negeri, Indonesia tidak hanya membuka diri dengan negara-

negara tertentu saja. Akan tetapi, atas dasar kepentingan nasional, Indonesia menerapkan sistem

pembelian dengan memasok alutsista dari pelbagai negara, baik negara Barat maupun Timur.

Langkah ini, menurut Sudarsono, didasarkan pada pertimbangan akan dua hal, yaitu dalam hal

citra sebagai negara yang berimbang (tidak condong ke Barat atau Timur) dan efisiensi. Persenjataan

dari Barat cenderung lebih efisien karena usia pakai dan mesinnya lebih lama, yaitu hingga 30-40 tahun.

Sementara peralatan yang dibeli dari Timur (China dan Rusia), walaupun gelagar suaranya lebih

meyakinkan, cenderung baik untuk pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun. Mesin pesawat tempur

Sukhoi setelah pemakaian selama 500 jam harus diganti atau diperbaiki, sementara mesin pesawat

tempur F-16 dari Amerika Serikat bisa mencapai 15.000 jam.17 Indonesia telah membeli peralatan

militer dari Amerika Serikat sebanyak 34% (berupa hardware) dan 10% dari Rusia.18

Kerjasama pertahanan Indonesia dengan China terus berlanjut hingga pada tahun 2009,

Indonesia menyambut ajakan China untuk kerjasama teknologi militer yang antara lain mencakup

pembuatan perlengkapan militer serta pemasarannya.19 Menurut Indonesia, teknologi militer China

terus mengalami perkembangan dan telah memasuki tahap “maju”. Indonesia menilai kemajuan

teknologi militer yang dicapai China dapat menjadi penyeimbang kemajuan teknologi militer negara-

negara Barat.20 Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menyeimbangkan politik

luar negerinya agar tidak terlalu condong ke Barat, sebagai wujud implementasi politik luar negeri bebas

aktif.

Hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan China telah berjalan baik. Hal ini ditandai

dengan kunjungan pejabat tinggi militer kedua negara dan Menteri Pertahanan telah beberapa kali saling

mengadakan kunjungan luar negeri dan melakukan pembicaraan. Pada peringatan 60 tahun Angkatan

Laut China, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dan Kepala

Staf Angkatan Laut China Laksamana Wu Shenghi, mengadakan pertemuan di sela-sela acara

peringatan tersebut, di Qingdao, Provinsi Shandong, akhir April 2009.21 Pertemuan kali itu membahas

tentang upaya konsisten kedua negara dalam meningkatkan kerjasama pertahanan.

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan China juga dikembangkan dalam kerjasama

di sektor industri pertahanan Indonesia. Menteri Pertahanan Indonesia saat itu, Juwono Sudarsono,

menyatakan bahwa China menawarkan kepada Indonesia untuk memberi dana pembangunan galangan

kapal dan menghidupkan kembali PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL.22 Kebijakan

kerjasama ini merupakan salah satu upaya China untuk mencapai kepentingan nasional mereka. China

mengaku bahwa mereka ingin membangun kemampuan pertahanan yang layak di Indonesia supaya

jalur minyak ke China bisa terjamin. Akan tetapi, kerjasama ini tidak hanya menguntungkan pihak

China saja. Indonesia juga turut mendapatkan keuntungan dengan kerjasama ini berupa bantuan dana

untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu tujuan kerjasama

17 Wawancara dengan J. Sudarsono, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam

Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara, hlm. 91. 18 East Asian Strategic Review 2007, hlm. 159, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Ibid. 19 Kompas, “Indonesia Melirik Teknologi Militer China”, loc. cit. 20 Ibid., pernyataan ini dinyatakan langsung oleh Atase Pertahanan (Athan) Republik Indonesia-China, Kolonel Infantri

Yayat Sudrajat, di Beijing, Sabtu, 9 Mei 2009. 21 Ibid. 22 Khoiriyah, Ruisa, “China Ingin Ikut Mendanai Industri Senjata Indonesia.”


6

bilateral yang ingin dicapai kedua negara, saling menguntungkan (tidak ada yang dirugikan), dan

mencapai kepentingan nasional masing-masing.

Dari Indonesia sendiri, upaya penguatan postur pertahanan Indonesia 2004-2009, dianggarkan

dana sebanyak USD3,7 miliar yang diarahkan pada upaya kemandirian industri pertahanan domestik.

Prioritas yang dilakukan oleh Indonesia adalah memenuhi kebutuhan akan alat angkut militer untuk

ketiga matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).23

Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Salah satu isi pokok dalam peraturan presiden tersebut adalah

tercantum dalam lampiran, dimana pada butir 11 dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran

dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Yang dimaksudkan dengan prioritas disini

dijelaskan pada butir 14, yaitu rencana pengembangan yang mencakup Pengembangan Alat Utama

Sistem Senjata, Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, Pembangunan Pertahanan Sipil, dan Penataan

Struktur Organisasi.24 Selain menerbitkan Peraturan Presiden, dokumen penting lainnya yang

diterbitkan oleh pemerintah adalah Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, yang memuat isi

jauh lebih lengkap dari yang sebelumnya, Buku Putih Pertahanan 2003.

Disusul pada tahun 2009, dokumen penting lainnya juga diterbitkan, yaitu Peraturan Menteri

Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan. Dalam

peraturan menteri tersebut diatur tentang bagaimana upaya pembinaan industri pertahanan domestik

sehingga mampu memproduksi sarana pertahanan, baik untuk memehuni kebutuhan di dalam negeri

maupun untuk dipasarkan ke negara lain.25 Pembinaan teknologi dan industri pertahanan juga

dikategorikan ke dalam asas prioritas, yaitu pembinaan teknologi dan industri pertahanan, dilaksanakan

secara bertahap dan disesuaikan dengan urutan kebutuhan pembangunan kemampuan pertahanan

negara, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada serta keseimbangan

kepentingan pertahanan dan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu.26 Untuk bisa menguasai

teknologi, Indonesia memerlukan kerjasama dengan negara lainnya yang menguasai teknologi dengan

lebih baik. Dalam hal ini, Indonesia tidak dapat terlepas dari hubungan bilateral yang terjalin dengan

negara lainnya demi mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam usaha

membangun dan mengembangkan industri pertahanan, ada empat jenis industri pertahanan, yaitu

sebagai berikut.27

a. Industri untuk mendukung daya gempur, yaitu industri pertahanan yang dapat

memproduksi sarana pertahanan yang dipergunakan untuk memperbesar daya gempur,

antara lain senjata, roket, bom, torpedo, peluru kendali, bahan peledak dan amunisi;

b. Industri untuk mendukung daya gerak, yaitu industri pertahanan yang dapat memproduksi

sarana pertahanan yang dipergunakan untuk memperbesar mobilitas gerakan di darat, laut

dan udara, termasuk di dalamnya produksi komponen suku cadang;

c. Industri untuk mendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, informasi,

pengamatan dan pengintaian (K4IPP), yaitu industri nasional yang dapat memproduksi

berbagai jenis peralatan elektronik sarana pertahanan antara lain telepon, radio (UHF,

VHF), telex, radar, peralatan navigasi, sonar, peralatan avionik, komputer dan data

provider (penyelenggaraan sistem jaringan informasi), serta penyelenggaraan sistem

23 WIRA: Media Informasi Departemen Pertahanan, hlm. 41, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, op. cit., hlm. 96. 24 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 25 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 1

ayat 6. 26 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 3. 27 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan, Pasal 8

butir a-d.


7

komunikasi satelit termasuk dukungan perangkat lunaknya pada peralatan terkait; dan

sistem pengendalian senjata; dan

d. Industri pendukung sarana pertahanan, yaitu industri nasional yang dapat memproduksi

kebutuhan bekal untuk kepentingan sarana pertahanan, antara lain perlengkapan

perorangan dan satuan lapangan, bekal makanan, obat-obatan, bahan bakar dan pelumas

serta jasa lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

mengamanatkan tentang perlunya meningkatkan kemampuan dan penguasaan teknologi industri

pertahanan yang dilakukan melalui penelitian dan perekayasaan melalui sistem nasional.28

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertahanan dan penyusunan Buku Putih Pertahanan yang

baru, merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk menata postur pertahanan secara lebih

terencana dan terarah.

Kebijakan Pertahanan Indonesia 2009-2014: Pembangunan Kebijakan

“Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF)”

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009-2014),

perkembangan kebijakan pertahanan Indonesia cukup pesat, walaupun terkendala masalah anggaran.

Hal ini dapat dilihat dari upaya Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri

yang telah dimulai sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Guna

menyikapi keterbatasan anggaran, Indonesia menetapkan suatu prinsip kebijakan, yang dinamakan

MEF. MEF adalah singkatan dari Minimum Essential Force atau Kekuatan Pokok Minimum.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan

keamanan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009 telah dirumuskan

Strategic Defence Review (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-

langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan

negara.29 MEF sebagai bagian dari kebijakan pertahanan Indonesia dalam merefleksikan kekuatan yang

optimal terhadap pemberdayaan sumber daya nasional yang dimiliki dan dibangun sesuai dengan

kemampuan sumber ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, MEF dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: peningkatan

pemeliharaan secara terpadu terhadap alutsista untuk menjaga kesiapan operasional, modifikasi

beberapa alutsista lama, penggantian alutsista lama dengan mengutamakan produksi dalam negeri atau

semaksimal mungkin melibatkan industri pertahanan nasional baik dalam bentuk joint production

maupun transfer of technology untuk pengadaan luar negeri.30 Berdasarkan pelaksanaan kebijakan MEF

tersebut, secara umum, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalankannya secara rasional.

Jika industri pertahanan domestik bisa mengerjakan, maka akan dikerjakan di dalam negeri. Jika tidak,

maka Indonesia harus mengimpornya dari negara lain.

Selama proses pelaksanaan kebijakan MEF, salah satu langkah yang dipilih Indonesia adalah

menjalin kerjasama internasional dengan negara lain di dunia, yang dilaksanakan dalam rangka

pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kebijakan kerjasama

internasional di bidang pertahanan yang dilakukan Indonesia merupakan bagian dari kebijakan luar

negeri yang tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Prinsip yang

28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, Pasal 28 ayat 1. 29 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum

Essential Force Komponen Utama. 30 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia

Tanggal 15 Agustus 2014, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-69”, hlm. IX-3.


8

dipegang oleh Indonesia ini membuat Indonesia tidak condong ke negara-negara Barat atau Timur.

Dikarenakan dalam menjalankan kerjasama, Indonesia menjalin kerjasama tidak hanya dengan mitra

dari Barat, seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Inggris Raya, namun juga dengan mitra dari

Timur, seperti Rusia, Jepang, India, dan China.

Adanya sikap keterbukaan dari Indonesia dalam menjalin kerjasama dari pelbagai negara,

merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mengimplementasikan kepentingan nasional di level

internasional. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah berupaya menjaga perdamaian dunia

yang termasuk di dalamnya menjalin kerjasama dengan mitra strategis dan negara-negara sahabat,

dengan mengesampingkan Blok Barat atau Blok Timur yang diikuti suatu negara. Kerjasama

internasional yang dilakukan Indonesia, selain untuk mempererat hubungan dan menjaga sikap saling

percaya antar negara, juga merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-

negara di dunia.

Dalam kebijakan MEF, pengembangan atau modernisasi postur pertahanan negara dijalankan

dengan skala kekuatan minimum hingga tahun 2024. Kebijakan MEF dibagi menjadi tiga Rencana

Strategis (Renstra), yaitu Renstra I akan dijalankan dari tahun 2009-2014, Renstra II dilaksanakan dari

tahun 2014-2019, dan Renstra III dari tahun 2019-2024.

Indonesia memiliki lima kerangka kerja kebijakan MEF. Pertama, Indonesia merumuskan

rencana strategis pertahanan di tingkat makro dan tahunan dengan mengutamakan keterpaduan TNI-

AD, AL, dan AU secara efisien. Kedua, sembari melakukan alih teknologi, Indonesia memanfaatkan

Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), guna memadukan antara kebutuhan dan yang

sanggup diolah sendiri sebagai bagian dari upaya pemetaan kebutuhan alutsista. Ketiga, Indonesia

masih membutuhkan pengadaan alutsista yang berteknologi tinggi dari luar negeri karena belum

sanggup membuat sendiri. Keempat, Indonesia melakukan repowering atau retrofit (memperpanjang

usia pakai) alutsista. Hal ini dipandang sebagai langkah yang efisien bila dibandingkan dengan

pembelian alutsista baru. Kelima, sembari melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi,

Indonesia hanya melakukan pembelian alutsista baru sebagai pengganti alutsista yang tidak dapat

dioperasikan.31 Terkait dengan masalah pembelian alutsista impor, Indonesia perlu mempertimbangkan

pula mengenai kelebihan dan kekurangan dari alutsista produksi dalam negeri dan impor.

Dalam menyelenggarakan MEF, strategi pencapaian difokuskan pada empat strategi, yaitu

Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi, dan Pengadaan. Menurut isi dalam Peraturan Menteri

Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum

Essential Force Komponen Utama, definisi dari keempat strategi tersebut dijelaskan satu per satu.

Rematerialisasi adalah pemenuhan menuju 100% Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) dan

Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) personil dan materiil satuan TNI. Revitalisasi adalah

peningkatan strata satuan atau penebalan satuan/materiil setingkat di atasnya yang disesuaikan dengan

perkembangan ancaman dalam wilayahnya. Relokasi merupakan pengalihan satuan/personil/materiil

dari satu wilayah ke proyeksi wilayah flash point (bagian wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai

daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya ancaman aktual). Pengadaan dimaknai sebagai

pembangunan satuan baru berikut personil dan alutsistanya dalam kerangka mewujudkan pembangunan

MEF Komponen Utama.32

Dari segi pendanaan pertahanan dalam kebijakan MEF, Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia mengembangkan tiga variasi pagu anggaran pertahanan (persentase terhadap Produk

Domestik Bruto/PDB) dengan perhitungan anggaran pertahanan divariasikan mulai dari tingkatan ideal,

wajar, hingga minimal untuk masing-masing komponen pertahanan negara (lihat tabel 1).

31 Sjamsoeddin, Sjafrie, “Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force),” hlm. 87-88. 32 Lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum

Essential Force Komponen Utama, hlm. 6.


9

Pagu

Anggaran

Komponen Jumlah

Utama Cadangan Pendukung

Ideal 1,0% 1,5% 2,5% 5,0%

Wajar 0,5% 1,0% 1,5% 3,0%

Minimal 0,25% 0,75% 1,0% 2,0% Tabel 1. Variasi Pagu Anggaran Pertahanan Indonesia (% PDB)

Sumber: Andi Widjajanto dalam Connie Rahakundini Bakrie33

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa untuk mencapai kebutuhan minimal, maka Indonesia

harus mengalokasikan dana sebesar 2% dari total PDB, sementara untuk tingkatan wajar, Indonesia

memerlukan alokasi dana sebesar 3% dari total PDB Indonesia. Level yang paling tinggi adalah

kebutuhan ideal. Pada level ini, dipelukan alokasi dana sebesar 5% dari total PDB Indonesia.34

Penganggaran untuk pencapaian MEF Renstra I 2009-2014 dibutuhkan dana sebesar

Rp279.862, 47 miliar (lihat tabel 2).35 Pengalokasian dana tersebut dibagi kepada Kementerian

Pertahanan, Mabes TNI, dan ketiga matra beserta dengan unit organisasi di bawahnya.

Tabel 2. Matriks Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2010-2014 (dalam miliar

Rupiah)

Sumber: Lampiran Rencana Kerja Pertahanan Negara 2012, Berita Negara 585-201136

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa alokasi dana yang disediakan pemerintah mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, sejak MEF pertama direalisasikan pada tahun 2010. Diantara ketiga

matra TNI, TNI Angkatan Darat (TNI AD) adalah yang paling besar dalam pembagian porsi anggaran.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan MEF, maka ditambahkan

anggaran sebesar Rp150 triliun untuk membantu mempercepat realisasi MEF. Anggaran tersebut akan

33 Widjajanto, A., ‘Sambutan’ dalam Bakrie, C.R., Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, hlm. xxix, ditampilkan dalam

bentuk tabel oleh penulis, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, hlm. 89. 34 Dari tabel yang ditampilkan, terdapat tiga komponen, yaitu komponen Utama, Cadangan, dan Pendukung. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 pada butir ke-5,menyatakan bahwa yang disebut dengan “Komponen Utama” adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Selanjutnya butir ke-6, menyatakan bahwa “Komponen Cadangan” adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Butir ke-7 menyatakan bahwa yang disebut “Komponen Pendukung” adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan (Butir 8). Lebih lanjut mengenai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, dalam Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa Komponen Cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Komponen Pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

35 Lihat Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2012 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 582), dimuat dalam Luthfi, R. Mokhamad, Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia, hlm. 75.

36 Lampiran Rencana Kerja Pertahanan Negara 2012, Berita Negara 585-2011 (diolah kembali oleh R. Mokhamad Luthfi), dimuat dalam Luthfi, R. Mokhamad, Ibid.

No. Instansi Alokasi Baseline Program

Jumlah 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kementerian

Pertahanan 2.686,30 3.086,30 3.339,31 3.810,32 4.381,33 17.285,56

2. Mabes TNI 5.182,61 5.262,61 6.684,78 7.583,65 8.640,84 33.354,49

3. TNI AD 20.041,38 20.344,34 23.815,55 26.093,35 28.214,13 118.508,74

4. TNI AL 8.316,06 8.431,89 11.817,05 14.288,80 17.225,00 60.078,80

5. TNI AU 6.083,79 7.775,86 9.812,89 12.516,25 14.446,09 50.634,88

Jumlah 42.310,14 44.883,00 55.469,58 64.292,37 72.907,39 279.862,47


10

dibagi menjadi tiga porsi anggaran. Pertama, Rp50 triliun dana on top untuk percepatan MEF. Kedua,

Rp55 triliun untuk pengadaan alutsista. Ketiga, Rp45 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan.37

Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara lain, Indonesia

masih jauh tertinggal. Karena untuk meningkatkan kemampuan postur pertahanan, anggaran minimal

yang harus dialokasikan adalah 2% dari total PDB (lihat kembali tabel 1).

Meskipun masih terkendala anggaran, langkah konsisten pemerintah Indonesia untuk

membangun kebijakan MEF dapat dilihat dari upaya dalam mewujudkan kemandirian industri

pertahanan. Dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, diperlukan tekad dan kerjasama

kolektif dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam memberdayakan segenap

potensi sumber daya nasional, termasuk dengan menetapkan regulasi baru yaitu Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan adalah Undang-Undang

yang tercantum dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014, yang juga

merupakan salah satu Undang-Undang yang diprioritaskan dalam daftar Prolegnas tahun 2012.

Tujuan pembentukan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan ini adalah untuk

membangkitkan industri pertahanan nasional, karena sekarang ini kebutuhan Indonesia terhadap produk

industri pertahanan sangat tinggi dan diharapkan dapat merevitalisasi kembali industri pertahanan di

Indonesia.38

Diterbitkannya Undang-Undang ini merupakan momen yang tepat dikarenakan kehadirannya

bersamaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang berada dalam proses melakukan

modernisasi alutsista. Di samping itu TNI juga telah menetapkan Rencana strategis (renstra)

modernisasi alutsista dalam tiga tahapan untuk jangka waktu lima belas tahun. Undang-Undang ini

merupakan elemen penting bagi masyarakat, stakeholders, maupun pemerintah karena mengatur dasar

hukum dalam memenuhi kebutuhan alat pertahanan yang didukung oleh kemampuan industri domestik,

teknologi tepat guna, dalam upaya mencapai kepentingan nasional dalam rangka melindungi Tanah Air.

Pada interval waktu 2009-2014, pemerintah sedang gencar membeli produk alat utama sistem

senjata (alutsista) dari sejumlah negara, seperti tank berat Leopard dari Jerman, Sukhoi dari Rusia, dan

pemerintah juga menerima hibah pesawat angkut Hercules dari Australia.39 Langkah pemerintah ini

diharapkan dalam pelaksanaannya sekaligus sebagai pilihan yang bijak dalam transfer teknologi yang

jelas. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, mekanisme transfer teknologi dapat

diatur dengan jelas. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pemerintah bisa dianggap mengambil langkah

dualisme kebijakan, yaitu di satu sisi berupaya untuk mendukung dan memajukan industri pertahanan

domestik, namun di sisi lain, terus menerus memesan produk alutsista dari luar negeri.

Alasan Indonesia Memilih China dalam Melakukan Diplomasi Pertahanan

1. Mitra Strategis

China dan Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Sebagai mitra

strategis, kedua negara telah melakukan pelbagai kerjasama, mulai kerjasama di bidang politik

keamanan, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan. Hubungan Indonesia dan China mengalami

peningkatan yang signifikan sejak ditandatanganinya Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis pada

tahun 2005 oleh presiden kedua negara.

Melalui penandatanganan deklarasi ini pula, kedua negara telah menyetujui untuk berkomitmen

secara bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan dan bersama menjaga stabilitas

kawasan untuk mencapai dynamic equilibrium. Selain itu, melalui diplomasi pertahanan dengan China,

37 Jusuf, Widodo S., “Kemhan Miliki Rp150 Triliun untuk Persenjataan.” 38 Wulansari, Eka Martiana, “Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Industri Pertahanan,” hlm. 303. 39 Ibid.


11

Indonesia juga menjadikannya sebagai jalan untuk melakukan upaya-upaya konstruktif ke China agar

tidak menyalahgunakan kekuatan militernya. Dengan kata lain, diplomasi pertahanan yang dilakukan

Indonesia dapat disebut sebagai upaya untuk saling memperkuat confidence building measure.

Kemitraan Strategis yang dijalin Indonesia dan China turut dicantumkan pula dalam Buku Putih

Pertahanan Indonesia 2008. Melalui kemitraan strategis, kedua negara akan memperkuat kerjasama di

pelbagai sektor termasuk kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan yang dilakukan tersebut akan

menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam

menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan global dan regional, serta bersama-sama mendorong

penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik.40

2. Modernisasi Militer China

Kebangkitan China telah membuat banyak negara merasa khawatir dan terancam, termasuk

Jepang, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, sampai Amerika Serikat, negara adidaya yang mendapat

julukan sebagai polisi dunia, yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Banyak pihak

meyakini bahwa kebangkitan China ini akan semakin memperkuat klaimnya di kawasan, terutama

klaim atas Laut China Selatan, sekaligus sebagai reaksi untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat

di Asia Pasifik. Akan tetapi pemerintah China menyatakan bahwa negaranya tidak akan menjadi

ancaman bagi negara lain. Hal ini sesuai dengan kebijakan kebangkitan China untuk perdamaian

(Peaceful Rise Existance) yang merupakan kebijakan pemerintahan Hu Jintao.41

Tahun USD (miliar) Tahun USD (miliar)

2000 14,6 2008 57,2

2001 17,0 2009 70,7

2002 20,0 2010 77,9

2003 22,0 2011 91,5

2004 24,6 2012 106,4

2005 29,9 2013 114,3

2006 35,0 2014 132,0

2007 45,0 2015 145,0 Tabel 3. Anggaran Pertahanan China (2000-2015)

Sumber: Global Security42

Modernisasi Militer China menjadi salah satu alasan penting bagi China dalam meningkatkan

anggaran pertahanan. Presiden China, Hu Jintao, mengungkapkan keseriusan China dalam membangun

kekuatan militer yang sejalan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi China.

To strenghten national defense and the armed force, occupies an important place in the overall

arrangements for the cause socialism with Chinese charateristics. Bearing in mind the overall

strategic interests of national security and development, we must take both economic and

national security and development, into consideration and make our country prosperous and

our armed forces powerful while building a moderately prosperous society in all respects.43

People’s Liberation Army (PLA) merupakan nama untuk angkatan bersenjata China, yang

dibentuk pada 1 Agustus 1927 di Nanchang, Provinsi Jiangxi. PLA terdiri dari tiga angkatan bersenjata

utama, yaitu Ground Force (Army), Navy, dan Air Force.44 Di luar tiga angkatan utama ini, China juga

memiliki Second Artillery Force (Strategic Missile Forces) dan People’s Armed Police. Berdasarkan

data dari The Military Balance 2014, China memiliki 2,233 juta personil militer aktif yang terbagi ke

40 Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hlm. 148. 41 Sihombing, Lisbet, “Peningkatan Kekuatan Militer China,” hlm. 5. 42 Global Security, “China’s Defense Budget.” 43 China Daily, “Hu Jintao’s Report at 17th Party Congress.” 44 China Today, “China Military and Armed Force (People’s Liberation Army, PLA).”


12

dalam PLA-Ground Force (AD) sebanyak 1.600.000 personil, PLA-Navy (AL) sebanyak 235.000

personil dan PLA-Air Force (AU) yang berjumlah 398.000 personil. Sementara untuk Second Artillery

Force berjumlah 100.000 personil dan People’s Armed Police sebanyak 880.000 personil, ditambah

paramiliter sebanyak 660.000 dan personil cadangan 510.000 orang.45

Peningkatan mengenai kekuatan militer China, dapat dilihat dari Angkatan bersenjata China.

Pada tahun 2013, Angkatan Laut China (People’s Liberation Army Navy/PLAN) mendapat tambahan

14 kapal perang permukaan yang terdiri dari dua kapal perusak Type 052C (dilengkapi perangkat

tandingan sistem tempur Aegis46 kebanggaan Amerika Serikat), tiga fregat Type 054A, dan sembilan

korvet Type 056.47 Di samping itu, Angkatan Laut China juga menerima satu kapal selam nuklir dan

empat kapal selam non-nuklir dari industri pertahanan dalam negeri, melengkapi 100 unit kapal rudal

(missile boat) terbaru, menjadikan kekuatan Angkatan Laut China meningkat.48 Kekuatan militer China

turut dilengkapi dengan kemandirian industri pertahanan China. Salah satu industri pertahanan China

dalam hal produksi ekspor kendaraan tempur lapis baja adalah NORINCO (North Industries

Corporations).49 China telah mampu membuat peralatan perang modern seperti kapal induk, kapal

selam, pesawat jet tempur, bahkan peluru kendali balistik jarak pendek sampai jarak jauh termasuk

sistem rudal anti kapal induk dengan nama Dong Feng 21D (DF-21D).50 Para pengamat militer Amerika

Serikat berargumen bahwa China saat ini sedang mengembangkan versi terbaru rudal Dong Feng DF-

21D. Versi baru ini dapat menembus pertahanan kapal induk Amerika Serikat yang paling kuat dengan

jarak tempuh sampai di luar perairan China. Rudal versi baru ini diyakini pula akan mengubah atmosfir

keamanan di Asia Pasifik, yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Produk industri pertahanan

China pada awalnya menjiplak teknologi militer Rusia, namun sekarang China telah mengembangkan

produk industri pertahanan domestiknya secara swadaya.

3. Upaya Bersama untuk Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

Komitmen Indonesia untuk menjajaki kerjasama pertahanan dengan China merupakan salah

satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Buku Putih

Pertahanan Indonesia 2008 sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam melakukan kerjasama pertahanan

dengan China melalui diplomasi pertahanan.

Melalui penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis yang langsung ditandatangani

presiden Indonesia dan China, kedua negara sepakat untuk bersama menjaga keamanan dan stabilitas

kawasan, khususnya Asia Pasifik, dimana Indonesia dan China berada di kawasan tersebut.

Kerja sama pertahanan tersebut akan menjadi wadah untuk mengkomunikasikan kepentingan

nasional kedua negara, terutama dalam menyamakan pandangan tentang isu-isu keamanan

global dan regional, serta bersama-sama mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia

Pasifik. (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008)

45 Global Security, “Military Personnel,” hlm. 247. 46 Sistem Tempur Aegis (Aegis Combat System) adalah sistem persenjataan terpadu yang digunakan oleh Angkatan Laut

Amerika Serikat. Dikembangkan oleh perusahaan elektronik Amerika Serikat, Radio Corporation of America (RCA) pada Divisi Radar dan Rudal. Sekarang ini, Aegis diproduksi oleh Lockheed Martin, perusahaan global asal Amerika Serikat berbasis teknologi canggih yang bergerak di bidang industri dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Sistem Tempur Aegis merupakan sistem pertahanan yang sangat canggih dan mumpuni yang ada saat ini. Penggunaannya menggunakan teknologi komputer dan radar untuk melacak dan mengendalikan senjata dengan tujuan menghancurkan musuh.

47 Sontani, Roni, et. al., Majalah Angkasa: Lomba Senjata di Asia Pasifik, hlm. 14. 48 Ibid. 49 Sontani, Roni, loc.cit., hlm. 7. 50 Sumakul, Willy F., “China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik: Not A Zero Sum Game? (Bagian 2)”, hlm. 10-13.


13

Jika dilihat dari sudut pandang kepentingan nasional, kedua negara baik Indonesia maupun

China memiliki kepentingan di kawasan yang membuat kedua negara terus berupaya untuk menjaga

keamanan dan stabilitas kawasan. Pembangunan China yang begitu pesat akhir-akhir ini membuat

negara tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi, khususnya gas dan minyak

bumi.

Untuk bisa sampai ke China, maka pengiriman dilakukan melalui jalur-jalur yang terdapat di

Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jalur tersebut adalah Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat

Lombok. Selat Malaka merupakan salah satu SLOC paling strategis di dunia dan lalu lintas perdagangan

tersibuk di dunia. Kepentingan China yang sangat penting adalah pengamanan jalur perdagangan di

selat-selat tersebut hingga sampai ke negaranya. Dikarenakan hal ini menyangkut ekonomi dan

keamanannya. Selain untuk pasokan energi, China juga memiliki kepentingan untuk membawa produk

China ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa, dan sebaliknya.

Bagi Indonesia, terjaminnya pelayaran melalui ALKI merupakan kewajiban. Pelayaran tersebut

harus dapat dipastikan aman dan tanpa hambatan sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Tidak hanya

berguna untuk pelayaran internasional, namun juga pelayaran dalam negeri, sipil dan militer yang

membuat lalu lintas di jalur ALKI sangat sibuk sehingga kemungkinan terjadinya tubrukan antar kapal

sangat mungkin terjadi. Selain itu, dari segi kepentingan politik, adanya instabilitas kawasan akan

berimplikasi langsung terhadap Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ingin menjaga stabilitas kawasan.

Sedangkan dari segi kepentingan ekonomi, kepentingan Indonesia di laut adalah sebagai sumber nafkah,

perekat Nusantara, sumber pendapatan dari minyak dan gas maupun perikanan serta sebagai media

pertahanan.51

Analisa Kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara

Indonesia memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Hal ini didukung dengan kekuatan

Indonesia yang bersumber dari geografis Indonesia yang terletak di lokasi strategis yang memiliki jalur-

jalur strategis komunikasi dan perdagangan dunia. Ditambah pula dengan kepemilikan Indonesia atas

2/3 perairan yang berada di Asia Tenggara. Dari sektor demografi, Indonesia merupakan negara dengan

jumlah populasi terbanyak di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 250 juta

jiwa. Secara politik internasional, Indonesia memegang peran penting di kawasan, bahkan Indonesia

sering disebut sebagai pemimpin de facto ASEAN. Dari segi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu

negara di kawasan, bahkan di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan positif, serta

pasar yang besar. Berdasarkan laporan dari Morgan Stanley menyatakan bahwa Indonesia seharusnya

dimasukkan ke dalam grup BRIC (Brazil, Russia, India and China), yang merupakan negara dengan

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.52 Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia memiliki

jalur-jalur strategis pertahanan dan keamanan serta perdagangan.

Letak geografis Indonesia menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara yang penting dan

strategis, oleh negara di kawasan maupun negara-negara di dunia. Letak geografis Indonesia ini terkait

dengan lokasi Indonesia yang menjadi jalur komunikasi dan jalur perdagangan dunia. Mulai dari

negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat, juga negara lainnya yang terdapat di kawasan

senantiasa berkepentingan untuk merangkul Indonesia dan jika memungkinkan menarik perhatian

Indonesia untuk condong kepada kepentingan mereka.

Selat Malaka sebagai jalur komunikasi dan jalur perdagangan yang penting dan strategis, serta

dekat dengan Laut China Selatan, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi kebebasan

maritim di wilayah Laut China Selatan. Konflik teritorial tumpang tindih yang terjadi di Laut China

51 Mangindaan, Robert, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum”, dimuat dalam Simatupang,

Goldy, Ibid., hlm. 15. 52 Ghosh, Arijit, “BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says.”


14

Selatan dapat berimbas secara langsung terhadap teritori Indonesia, seperti Laut Natuna dan Selat

Malaka. Meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dalam kasus Laut China Selatan,

namun Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

Sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif, Indonesia senantiasa berupaya menjadi penengah

konflik yang terjadi di kawasan, memfasilitasi dan berpartisipasi melalui upaya kolaboratif demi

kepentingan semua pihak dan saling menguntungkan.

Terkait hal ini, Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan posisi

Indonesia untuk benar-benar membangun keamanan laut yang komprehensif, laut harus bebas dari

ancaman kekerasan, bebas dari bahaya navigasi, bebas dari kesusahan sumber daya alam dan bebas dari

ancaman pelanggaran hukum. Bebas dari ancaman kekerasan berarti bahwa laut bebas dari kelompok

orang yang membahayakan dan menganggu aktivitas maritim. Ini dapat mengambil bentuk-bentuk

pembajakan, perampokan bersenjata, atau terorisme. Bebas dari bahaya navigasi berarti bahwa laut

bebas dari ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografis yang buruk, atau tidak memadainya alat

bantu navigasi, yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Bebas dari kesusahan sumber daya

alam berarti bahwa laut bebas dari ancaman lingkungan seperti pencemaran laut dan bentuk-bentuk

perusakan ekosistem laut. Bebas dari ancaman pelanggaran hukum berarti laut bebas dari pelanggaran

hukum nasional dan internasional, termasuk penyelundupan, human trafficking, illegal fishing,

penebangan liar dan sebagainya.53 Dalam hal ini, Indonesia berusaha menunjukkan kepemimpinan

dengan menegaskan posisinya terkait upaya membangun keamanan maritim yang komprehensif,

terutama terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Sebagai satu-satunya organisasi kawasan yang menjadi wadah aktivitas integrasi regional

dalam berbagai aspek, ASEAN tentunya membutuhkan pemimpin yang dapat menjembatani para

anggota untuk mencapai kepentingan dan demi keuntungan bersama. Dalam kurun waktu yang cukup

lama, negara Indonesia dan mantan Presiden Soeharto dianggap sebagai big brother ASEAN. Pada

masa itu, dalam setiap persidangan yang digelar ASEAN, sikap yang diambil Indonesia pada umumnya

kemudian diadopsi menjadi sikap bersama ASEAN. Indonesia kemudian menjadi negara yang paling

berpengaruh di kawasan, sehingga tercatat dalam sejarah lahirnya APEC, Indonesia kemudian menjadi

penentu keberlangsungan gagasan pembentukan organisasi kerja sama perdagangan bebas di kawasan

Asia Pasifik tersebut. APEC lahir setelah Indonesia secara eksplisit menyatakan dukungannya, yang

kemudian diikuti oleh semua negara anggota ASEAN lain.54 Indonesia telah berkali-kali pula dipercaya

untuk menjadi pemimpin dalam pelbagai pertemuan dan forum yang diselenggarakan negara-negara

ASEAN.

Di samping itu, Indonesia juga sering dipercaya sebagai pihak penengah dalam konflik yang

terjadi antar negara-negara kawasan. Citra Indonesia di mata internasional yang dipandang

‘bersahabat’, mild and always in the middle, membuat Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk

menengahi berbagai ketegangan yang terjadi antar negara. Misalnya, menjadi penengah dalam konflik

Laut China Selatan, konflik di Filipina Selatan (peran Indonesia dalam Final Peace Agreement 1996),

menjadi fasilitator dalam konflik di Timur Tengah (kasus Irak−Suriah, Israel−Palestina), sampai konflik

antar negara Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja dalam sengketa perbatasan terhadap Kuil

Preah Vihear.

Dalam upaya Indonesia menjadi leader state di Asia Tenggara, selain didukung oleh kondisi

geografis yang strategis, pemimpin de facto ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang positif, memiliki

jalur-jalur strategis pertahanan dan keamanan serta perdagangan, Indonesia turut didukung pula oleh

beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah figur presiden Susilo Bambang

53 Ibid. 54 Dahlan, Ahmad, “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN.”


15

Yudhoyono, salah satu founding fathers of ASEAN, satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung

dalam G-20 major economies dan Indonesia sebagai tuan rumah dari kantor sekretariat ASEAN.55

Pertama, figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono merupakan

presiden Indonesia yang memiliki latar belakang militer yang juga menyandang gelar akademis

tertinggi yang diperoleh melalui jalur program umum pendidikan tingkat doktoral. Perpaduan latar

belakang militer dan intelektual tersebut, turut dilengkapi pula dengan gaya pembawaan dan perilaku

kepresidenan yang khas serta fasih dalam berkomunikasi menggunakan bahasa internasional yang

menjadikan Yudhoyono sebagai figur yang paling tepat untuk tampil sebagai the leader of ASEAN.

Kedua, sebagai salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia muncul dengan

serangkaian inisiatif baru yang segar dan kreatif yang memicu gerak dinamis ASEAN menuju

kematangan sebuah organisasi kawasan. Ide mengenai ASEAN Community yang dicanangkan pada KTT

ASEAN 2003 di Bali, secara tidak langsung menjadikan Indonesia kembali pada driving seat ASEAN.

Indonesia tercatat selaku negara yang menggagas terbentuknya pilar paling krusial dalam guliran proses

ASEAN Community tersebut, yaitu ASEAN Security Community.

Ketiga, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang tergabung dalam forum

internasional G-20 ekonomi utama, dimana Indonesia dianggap sebagai negara dengan perekonomian

terbesar di kawasan ini. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2014,

nilainya tercatat berada di atas USD800 miliar. Keempat, Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN yang

memiliki kantor sekretariat di Jakarta secara otomatis akan menjadi tempat dilahirkannya keputusan-

keputusan penting ASEAN, tak ubahnya dengan New York sebagai kota tempat sekretariat PBB berada.

Keuntungan Indonesia dalam meraih kepemimpinan ASEAN, tentunya akan berimbas pada naiknya

leverage Indonesia di mata dunia, yang secara tidak langsung pada gilirannya nanti akan membuat

Indonesia menjadi negara yang lebih disegani dan dihormati dalam pergaulan internasional.

Konsistensi Indonesia untuk menjadi leader state di Asia Tenggara turut diwujudkan pula

melalui upaya diplomasi pertahanan dengan China dan pembangunan kebijakan Minimum Essential

Force (MEF). Akan tetapi, upaya Indonesia untuk menjadi leader state di Asia Tenggara melalui

diplomasi pertahanan dengan China dan pembangunan kebijakan MEF tidak akan sanggup membawa

Indonesia sukses menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Hal ini dapat ditinjau dari kedua upaya yang

dilakukan Indonesia, yaitu diplomasi pertahanan dengan China dan kebijakan MEF.

Pertama, diplomasi pertahanan dengan China. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia

dengan China mencakup di dalamnya kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara. Kerjasama

pertahanan yang dilakukan kedua negara adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah

pihak. Akan tetapi, satu fakta yang tidak dapat dinafikan adalah hubungan Indonesia dan China, secara

spesifik di sektor pertahanan dapat dikatakan masih ‘seumur jagung’. Kedua negara baru menjajaki

kerjasama pertahanan pada awal tahun 2000-an, pun itu belum resmi atau belum terikat perjanjian.

Hubungan kedua negara di sektor pertahanan baru sekedar kunjungan kenegaraan yang dilakukan

Kementerian Pertahanan atau militer masing-masing kedua negara.

Menurut analisa penulis, selain menjajaki kerjasama dengan China, Indonesia juga perlu

menjalin kerjasama dengan negara lainnya, terutama negara-negara besar seperti Amerika Serikat,

Rusia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Inggris Raya dan Prancis. Pasalnya, kerjasama yang dijalin

Indonesia dengan negara selain China perlu pula diperhitungkan.

Di samping itu, Indonesia perlu pula mempertimbangkan pembelian alutsista dari China.

Persenjataan dari Barat cenderung lebih efisien karena usia pakai dan mesinnya lebih lama, yaitu hingga

30-40 tahun. Sementara peralatan yang dibeli dari Timur (China dan Rusia), walaupun gelagar suaranya

lebih meyakinkan, cenderung baik untuk pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun. Mesin pesawat

55 Ibid.


16

tempur Sukhoi setelah pemakaian selama 500 jam harus diganti atau diperbaiki, sementara mesin

pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat bisa mencapai 15.000 jam.56

Kedua, pembangunan kebijakan MEF. Pembangunan MEF yang ditargetkan hingga renstra III

(2024) baru mencapai renstra I (2009-2014) pada masa rezim SBY. Pembangunan MEF merupakan

salah satu upaya Indonesia untuk memodernisasi alutsista TNI. Dalam pelaksanaannya, kebijakan MEF

dibangun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak karena terbatasnya dukungan anggaran.

Skala prioritas diatur sebagai berikut: Pertama, penggantian alutsista TNI yang dikategorikan dalam

kondisi kritis dan tidak layak pakai sehingga membahayakan keselamatan prajurit. Kedua, pengadaan

alutsista TNI yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman aktual terhadap kedaulatan dan keutuhan

NKRI dengan mengedepankan sinkronisasi kekuatan ketiga angkatan. Ketiga, pemenuhan alutsista TNI

sesuai dengan kebutuhan angkatan di luar prioritas pertama dan kedua.57

Menurut Dirjen Strahan Kemenhan RI, Mayor Jenderal TNI Puguh Santoso, modernisasi

alutsista sangat perlu dilakukan dengan pertimbangan antara lain: pertama, dalam rangka menciptakan

suatu kekuatan pertahanan negara yang mempunyai perbandingan daya tempur yang dapat diandalkan,

kedua, dalam rangka mewujudkan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang memiliki

prasyarat kekuatan baik dari segi ekonomi maupun militer, ketiga, sebagai suatu bentuk realisasi dalam

rangka mewujudkan Minimum Essential Force/MEF komponen utama dalam rangka melaksanakan

fungsi negara di bidang pertahanan yang berdasarkan keputusan politik, keempat, modernisasi alutsista

TNI masih jauh tertinggal dengan alutsista negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga,

sehingga efek tangkal (deterrent effect) Negara Indonesia dirasakan masih perlu ditingkatkan.58

Keseriusan pemerintah dalam pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI dibuktikan

dengan adanya peraturan yang menguatkan pembangunan pokok minimum secara nyata. Dimulai

dengan perumusan Strategic Defence Review tahun 2009 untuk menggambarkan ancaman terhadap

Negara Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Rencana strategis

(Renstra) 2010-2014. Peraturan ini berisi tentang pemenuhan alutsista yang mendesak dalam jangka

waktu lima tahun antara tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama. Dalam

peraturan ini dijelaskan pendanaan terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi. Penguatan industri

pertahanan dalam negeri yang diselaraskan dengan pembangunan kebutuhan Kekuatan Pokok

Minimum TNI.59

Dalam hal capaian MEF, jika dilihat dari masing-masing matra, TNI AD telah dipersenjatai

dengan pelbagai macam alutsista seperti MBT Leopard, tank ringan jenis AMX dan Scorpion,

kendaraan angkut tempur jenis Anoa, Stormer, Black Fox, Commando Ranger, Saracen, Casspir, dan

Barracuda. Sementara TNI AL didukung oleh pelbagai kapal seperti kapal selam Cakra, kapal perang,

kapal perang kecil, 11 frigates, kapal patroli, korvet, serta kapal pendukung dan logistik. Adapun TNI

AU, Indonesia adalah negara kedua terbanyak yang memiliki pesawat tempur di Asia Tenggara yaitu

209 unit, setelah Thailand 295 unit. Beberapa jenis peswat tempur Indonesia adalah Sukhoi F-5 Tiger,

F-16 A dan F-16 B, serta pesawat angkut Hercules, pesawat militer dan ratusan helikopter. Lebih lanjut

lagi, di matra darat, Indonesia memiliki 13 komando daerah militer (KODAM) yang tersebar mulai dari

Pulau Sumatera hingga Papua. KODAM terbagi lagi dalam beberapa unit di bawahnya yaitu komando

56 Wawancara dengan J. Sudarsono, dimuat dalam Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam

Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara, hlm. 91. 57 Margono, Among, “Kebijakan Modernisasi Alutsista TNI Dihadapkan pada Tuntutan Tugas”, hlm. 14. 58 Santoso, Puguh, “Strategi Modernisasi Alutsista TNI dalam Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh”, hlm. 6-

7. 59 Iskandar, Nanda, “Strategi Modernisasi Militer Indonesia dalam Penyeimbangan Kekuatan Militer dengan Negara-

negara di Asia Tenggara Tahun 2008-2014”, hlm. 6.


17

resimen militer (KOREM) yang terletak di ibukota provinsi, komando distrik militer (KODIM) terletak

di wilayah setingkat kota atau kabupaten dan komando rayon militer (KORAMIL) yang merupakan

unit terkecil yang terletak di kecamatan. Untuk matra laut, Indonesia memiliki dua armada wilayah

yang terletak di Jakarta dan Surabaya. Adapun TNI AU memiliki empat skuadron tempur. Anggaran

pertahanan Indonesia juga mengalami peningkatan sejak MEF mulai diimplementasikan pada tahun

2010. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, anggaran pertahanan Indonesia mengalami kenaikan dari

Rp 42 triliun menjadi Rp 86 triliun. Anggaran pertahanan Indonesia tersebut merupakan alokasi dana

sebesar 0,9% dari PDB Indonesia. Untuk mencapai kebutuhan minimal, Indonesia perlu

mengalokasikan dana sebesar 2% dari total PDB.

Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum Renstra I (2009-2014) belum sanggup menjadikan

Indonesia menjadi leader state di kawasan Asia Tenggara. Indonesia masih memiliki misi utama untuk

terus mengembangkan dan memperkuat postur pertahanan negara yang salah satunya adalah melalui

implementasi MEF Renstra II dan III. Untuk mempercepat dan memaksimalkan realisasi MEF

berikutnya, Indonesia perlu pula mengingat bahwa militer Indonesia tidak akan menjadi yang terkuat

apabila Indonesia hanya mempererat kerjasama pertahanan dengan China, sebaliknya Indonesia juga

harus mempererat kerjasama dengan negara lainnya. Meskipun kebangkitan ekonomi dan modernisasi

China telah menambah bargaining power negara tersebut, khususnya di kawasan Asia Pasifik, tidak

akan serta-merta membuat militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, sekalipun

Indonesia mempererat hubungan melalui diplomasi pertahanan dengan China. Indonesia harus tetap

menjaga dan memperkuat hubungan dengan negara lainnya yang memiliki kekuatan pertahanan

mumpuni seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis dan Inggris Raya.

Kesimpulan

Kebijakan pertahanan melalui diplomasi pertahanan dengan China merupakan wujud

kerjasama Indonesia-China melalui Deklarasi Kemitraan Strategis yang ditandatangani kedua negara

pada tahun 2005. Melalui pendekatan dan penguatan kerjasama dengan China selaku the new rising

superpower, secara spesifik di Asia, Indonesia optimis dapat memaksimalkan hubungan kerjasama

tersebut untuk mencapai kepentingan nasional. Adapun alasan Indonesia melakukan diplomasi

pertahanan dengan China didasari oleh tiga alasan utama, yaitu mitra strategis, modernisasi militer

China dimana Indonesia juga sedang berupaya keras memodernisasi militer dan upaya bersama menjaga

perdamaian dan stabilitas kawasan yang merupakan kepentingan nasional yang ingin dicapai kedua

negara.

Selain mempererat hubungan melalui kerjasama pertahanan dengan China, Indonesia juga

menyusun strategi lainnya melalui pembangunan kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum

Essential Force (MEF), yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2009, dibagi ke dalam tiga Rencana

strategis (Renstra) dan akan dijalankan untuk jangka waktu 15 tahun, yaitu hingga tahun 2024. Kedua

strategi/kebijakan pertahanan yang didesain oleh Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya

Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri

Indonesia.

Dalam perkembangannya, meskipun Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan China

dan membangun kebijakan MEF, serta didukung dengan modal besar lainnya untuk menjadi pemimpin

di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut tidak akan sanggup menjadikan Indonesia menjadi negara

pemimpin di Asia Tenggara. Dalam menjajaki kerjasama pertahanan demi mencapai kepentingan

nasional, Indonesia tidak bisa hanya bekerjasama dengan China, akan tetapi Indonesia perlu pula

menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lainnya, terutama dengan negara-negara

besar yang memiliki kekuatan pertahanan mumpuni dan tangguh.


18

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakrie, C. R., Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Buku Elektronik (online)

Sukma, Rizal, The Rise of China: Response from Southeast Asia and Japan in Chapter 5–Indonesia’s

Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties, the National Institute for

Defense Studies (NIDS), Tokyo, 2009. Diunduh di laman

http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series4/pdf/4-5.pdf, 29-03-2016, 22:52

WIB, Surakarta.

Jurnal

Iskandar, Nanda, “Strategi Modernisasi Militer Indonesia dalam Penyeimbangan Kekuatan Militer

dengan Negara-negara di Asia Tenggara Tahun 2008-2014”, Jurnal FISIP UNRI, Vol. 1 No. 2,

hlm. 6, Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau,

Pekanbaru, 2014.

Margono, Among, “Kebijakan Modernisasi Alutsista TNI Dihadapkan pada Tuntutan Tugas”, Jurnal

Yudhagama, Vol. 32 No. 1, hlm. 14, Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Jakarta, 2012.

Santoso, Puguh, “Strategi Modernisasi Alutsista TNI dalam Mewujudkan Pertahanan Negara yang

Tangguh”, Jurnal Yudhagama, Vol. 32 No. 1, hlm. 6-7, Dinas Penerangan TNI Angkatan

Darat, Jakarta, 2012.

Sihombing, Lisbet, “Peningkatan Kekuatan Militer China”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4

No. 5, hlm. 5, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, Jakarta,

2012.

Simatupang, Goldy Evi Grace, “Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Maritim Indonesia-China”,

Quarterdeck, Vol.6 No. 8, hlm. 14, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), Jakarta,

2013.

Sumakul, Willy F., “China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik: Not A Zero Sum Game? (Bagian 2)”,

Quarterdeck, Vol. 5 No. 10, hlm. 10-13, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM),

Jakarta, 2012.

Wulansari, Eka Martiana, “Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No.

03, hlm. 303, Bagian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang-undangan,

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan

Teknologi dan Industri Pertahanan.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2012.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan

Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama.

http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series4/pdf/4-5.pdf


19

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan

Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Media Internet

China Daily, “Hu Jintao’s Report at 17th Party Congress”, http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-

10/25/content_6225092_9.htm, 14-03-2016, 14:03 WIB, Surakarta.

China Radio International, “Catatan Peristiwa Penting dalam Hubungan Bilateral China-Indonesia”,

http://indonesian.cri.cn/481/2009/09/30/1s102390.htm, 29-03-2016, 22:41 WIB, Surakarta.

China Today, “China Military and Armed Force (People’s Liberation Army, PLA)”,

http://www.chinatoday.com/arm/china-military.htm, 06-04-2016, 08:11 WIB, Surakarta.

Dahlan, Ahmad, “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN”,

http://www.suaramerdeka.com/harian/0710/24/opi04.htm, 20-04-2016, 06:15 WIB, Surakarta.

Ghosh, Arijit, “BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says”,

http://www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Demail_en%26sid%3Da31Sp.fWxG1A, 26-

04-2016, 04:34 WIB, Surakarta.

Global Security, “China’s Defense Budget”,

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm, 14-03-2016, 08:15 WIB,

Surakarta.

Global Security, “Military Personnel”, http://www.globalsecurity.org/military/world/china/pla-

personnel.htm, 06-04-2016, 09:02 WIB, Surakarta.

Jusuf, Widodo S., “Kemhan Miliki Rp150 Triliun untuk Persenjataan”,

http://www.antaranews.com/berita/293033/kemhan-miliki-rp150-triliun-untuk-persenjataan,

31-03-2016, 14:14 WIB, Surakarta.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Profil Negara dan Kerjasama: China”,

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=87, 29-03-2016, 23:01

WIB, Surakarta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Defence Media Center/PPID, “Kemhan Selenggarakan

ASEAN Defense Senior Officials Meeting-Working Group”, http://dmc.kemhan.go.id/post-

kemhan-selenggarakan-asean-defense-senior-officials-meeting-working-group.html, 15-04-

2016, 02:06 WIB, Surakarta.

Khoiriyah, Ruisa, “China Ingin Ikut Mendanai Industri Senjata Indonesia”,

http://www.krakatausteel.com/?page=viewnews&action=view&id=186, 30-03-2016, 01:12

WIB, Surakarta.

Kompas, “Indonesia Melirik Teknologi Militer China”,

http://internasional.kompas.com/read/2009/05/09/13105690/indonesia.melirik.teknologi.militer

.china, 30-03-2016, 00:53 WIB, Surakarta.

Maszudi, Eddy, “Makna Kunjungan SBY ke China”,

http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/27/opi3.htm, 29-03-2016, 23:46 WIB, Surakarta.


20

Nugraha, Pepih, “Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja”,

http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian.Konflik.Thailand-

Kamboja, 15-04-2016, 02:34 WIB, Surakarta.

Suryanto, “Indonesia Prioritaskan Tiga Hal Saat Pimpin ASEAN”,

http://www.antaranews.com/berita/241559/indonesia-prioritaskan-tiga-hal-saat-pimpin-asean,

15-04-2016, 03:34 WIB, Surakarta.

Suryanto, “Indonesia Tidak Bentuk Pakta Pertahanan dengan China”,

http://www.antaranews.com/berita/82933/indonesia-tidak-bentuk-pakta-pertahanan-dengan-

china, 30-03-2016, 00:01 WIB, Surakarta.

Artikel Majalah

Sontani, Roni, et. al., Majalah Angkasa: Lomba Senjata di Asia Pasifik, Kompas Gramedia, Jakarta,

2014.

Dokumen Lembaga

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Naskah Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-

China, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2005. Diunduh di laman

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/1758, 29-03-2016, 23:13 WIB, Surakarta.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden

Republik Indonesia Tanggal 15 Agustus 2014, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik

Indonesia ke-69, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2014.

Diunduh di laman http://bappenas.go.id/files/7114/1448/8937/Lampid_2014.pdf, 31-03-2016,

13:16 WIB, Surakarta.

Tesis

Luthfi, R. Mokhamad, Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan

Pertahanan Indonesia, Tesis Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, 2012.

Sulistyo, Iwan, Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan

Strategis di Asia Tenggara, Tesis Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana Ilmu

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Yogyakarta, 2012.

Wawancara

Wawancara Iwan Sulistyo dengan Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2004-

2009).

Wawancara Khusus Wartawan China Radio International dengan Duta Besar Republik Rakyat China

untuk Indonesia, Lan Lijun, 1 Januari 2006.

Lain-lain

Hamilton-Hart, Natasha, dan Dave McRae, Indonesia: Balancing the United States and China,

Aiming for Independence, the United States Studies Centre, the University of Sydney, Sydney,

New Southwales, 2015.

Sjamsoeddin, Sjafrie, “Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential

Force), dalam Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Warta Departemen Pertahanan

Republik Indonesia, Edisi Khusus 2005, 2005.

http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/1758

http://bappenas.go.id/files/7114/1448/8937/Lampid_2014.pdf

diplomasi pertahanan indonesia-china dan · pdf fileother data resources were collected by...

Documents