laboratorium akuntansi lanjut b universitas...

MODUL PANDUAN PRAKTIKUM

KOMPUTERISASI PERPAJAKAN 2 DAN PRAK

Disusun Oleh:

Team Pengembangan

Laboratorium Akuntansi Lanjut B

(Perpajakan)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

ATA 2012/2013

Laboratorium Akuntansi Lanjut B UNIVERSITAS GUNADARMA

PPN DAN PPnBM

A. UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000, sebagai dasar hukum PPN adalah tetap UU No.8 Tahun 1983 yang dalam Pasal 20-nya ditentukan bahwa UU ini dapat disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009.

B. KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1. Pajak Tidak Langsung2. Pajak Objektif3. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri4. Bersifat Multi Satge Levy (dikenakan pada setiap jalur distribusi barang / jasa)5. Perhitungan dengan Indirect Substraction Method (mengurangkan PPN yang

dipungut penjual atas penyerahan barang/jasa dengan PPN yang dibayar kepada penjual lain atas perolehan barang/jasa)

6. Tarif tunggal

C. MEKANISME PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum:

Adapun mekanisme ini diatur dalam Pasal 9 dan 13 UU PPN 1984, sebagai berikut:a) Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran / PK (Output Tax). Hal ini sesuai dengan basis akrual (Accrual Bassis) yang digunakan oleh UU PPN 1984.

b) Pada saat Penguasaha Kena Pajak tersebut diatas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan / PM (Input Tax)

c) Pada akhir masa Pajak, Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kekuranganya dibayar ke kas negara selambat–lambatnya akhir bulan berikutnya. (PK > PM = Kurang Bayar)

d) Apabila Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). (PM > PK = Lebih Bayar)

e) Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, selambat–lambatnya akhir bulan berikutnya.

2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus:Mekanisme ini diatur dalam Pasal 16A UU PPN Tahun 1984, sebagai berikut:

Panduan Praktikum Komputerisasi Perpajakan 2 & PrakATA 2012/2013 Halaman 2


a) Instansi pemerintah, badan atau orang yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.b) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.c) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual atau

penggantian, “memungut” pajak yang terutang, kemudiaan menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.

d) SSP tersebut pada butir (c) kemudiaan diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

D. TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 7, Pasal 1 angka 26 dan Pasal 8A1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen).2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (Nol

Persen).3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagai mana dimaksud dapat diubah

menjadi serendah – rendahnya 5% (Lima Persen) dan setinggi –tingginya 15% (Lima Belas Persen).

E. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha.Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, tetap dikenai pajak.

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak yang telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000: Setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk pemakaian sendiri dan pemberian

cuma-cuma atas Jasa Kena Pajak Sama hal nya dengan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP,

pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas JKP juga harus dikenakan PPN



d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai PPN

f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))Yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah: Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian,

atau karya ilmiah,paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelktual/industrial.

Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial atau komersial

Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial

h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

F. YANG TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPenyerahan BKP yang telah diatur dalam Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000: Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pemakaian sendiri atau pemberiaan cuma – cuma atas BKP Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual

belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang. Penyerahan BKP secara konsinyasi Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan

berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP



G. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKBukan Penyerahan BKP/ tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000): Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD. Penyerahan BKP untuk jaminan hutang-piutang. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh

izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan

pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.

BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

H. TIDAK TERMASUK BARANG KENA PAJAKJenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN 1984): Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, biji timah, biji emas, dst.

Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti : beras, gabah, jagung, sagu, gandum, kedelai, garam baik yang beryodium atau tidak, daging, telur, buah, dan sayur-sayuran.

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau cattering.

Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi).

I. TIDAK TERMASUK JASA KENA PAJAK1. Jasa pelayanan kesehatan medis2. Jasa pelayanan sosial3. Jasa pengiriman surat dengan perangko4. Jasa keuangan 5. Jasa asuransi6. Jasa keagamaan7. Jasa pendidikan8. Jasa kesenian dan hiburan9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan10. Jasa angkutan umum di darat dan air11. Jasa tenaga kerja12. Jasa perhotelan13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara

umum14. Jasa penyediaan tempat parkir15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos17. Jasa boga atau catering



J. SYARAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPenyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu: Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiaan usaha atau pekerjaannya.

K. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Otomatis:

a. Pabrikan / Produsen termasuk Pengusaha Real Estate / Industrial estate / Developer.

b. Importir, Indentor.c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikan dan atau

Importir.d. Agen Utama dan Penyalur Utama dari Pabrikan dan atau Importir.e. Pemegang Hak Patent dan Merk Dagang.f. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.

2. Pengusaha Kecil Yang Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yang bukan merupakan subyek PPN adalah:a. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut.b. Pengusaha Kecil (Mereka juga tidak boleh memungut PPN).c. Pengusaha Jasa, untuk jasa-jasa yang tidak dikenai pajak sesuai dengan UU No.42

tahun 2009.

L. KEWAJIBAN PKP Pasal 3A ayat (1) dan (2)a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 ayat (2) UU KUP)

b) Memungut Pajak Terutang Membuat Faktur Pajak / FP (Pasal 13 UU PPN 1984).

c) Menyetor Pajak Terutang Wajib mencatat sejumlah perolehan dan penyerahan BKP / JKP dalam

pembukuaan dan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan (Pasal 6 dan 9 UU KUP).

d) Melaporkan Pajak terutang Mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pasal 3 UU KUP).

M. SYARAT PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN 1) Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (sudah dikukuhkan).2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah,

benar dan lengkap.3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa

pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.



4) Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pemegang saham.

N. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Pasal 16 B1) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar

daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.2) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung

dengan kegiatan usaha.3) Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan

station wagon, kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahannya, Misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.

4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.

5) Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.

6) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN.

7) Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

8) Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannnya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

9) Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKp berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN.

10) Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

L. YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 5 1) Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh

pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2) Impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah.3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu

penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

M. TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasal 81) Tarif Pajak atas Penjualan Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen)

dan paling tinggi 200% (dua ratus Persen).2) Atas Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dikenakan Pajak dengan

Tarif 0% (Nol Persen).3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak yang

tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Tarif sebagai mana dimaksud di atas.



4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

N. PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETORKAN DAN MELAPOR PPN/PPnBM

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)b. Pemungut PPN / PPnBM adalah :

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

O. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)1. Harga Jual

Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual / pembeli jasa karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. PenggantianNilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual / pembeli jasa karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai ImporNilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN.

4. Nilai EksporAdalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai LainNilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Contoh Kasus 1 PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. PT ABC menjual 60 buah kemeja pada Toko XYZ dengan harga Rp150.000 untuk setiap buahnya dan pemakaian sendiri 15 buah kemeja dengan DPP harga jual tanpa menghitung laba kotor yaitu masing-masing Rp95.000. Maka atas transaksi yang terjadi di atas PPN yang terutang sebesar:

Atas penjualan 60 buah kemeja : 10% x (60 x Rp150.000) = Rp 900.000 Untuk pemakaian sendiri : 10% x (15 x Rp95.000) = Rp 1 42.500 +

Jumlah PPN terutang Rp1.042.500



Contoh Kasus 2 Perusahaan DOOMSDAY adalah perusahaan yang memproduksi kulkas. Barang tersebut dikategorikan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%. Selama bulan Desember 2012 perusahaan DOOMSDAY menjual 25 buah kulkas pada Toko HEAVEN dengan harga jual Rp5.800.000 untuk setiap unit. Maka PPN dan PPnBM yang terutang oleh perusahaan DOOMSDAY sebesar:

PPN yang terutang : 10% x (25 x Rp5.800.000) = Rp14.500.000 PPnBM yang terutang : 20% x (25 x Rp5.800.000) = Rp29.000.000 +

Jumlah PPN dan PPnBM yang terutang Rp43.500.000

Jika Toko HEAVEN menjual kembali 25 kulkas tersebut di atas dengan harga Rp6.200.000 untuk setiap unit maka PPN yang terutang oleh Toko HEAVEN adalah sebesar:10% x (25 x Rp6.200.000) = Rp15.500.000

Catatan: Dalam hal ini Toko HEAVEN tidak boleh memungut PPnBM karena PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat barang tersebut dijual oleh produsen atau pabrikan.



SOAL – SOAL PRAKTIKUM

1. Berikut ini adalah data-data pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT Enrich selama tahun 2012:

Bulan Pembelian PenjualanJuliAgustusSeptemberOktoberNovemberDesember

Rp 4.000.000Rp 8.000.000Rp 5.000.000Rp 15.000.000Rp 10.000.000Rp 9.000.000

Rp 6.000.000Rp 7.000.000Rp 8.000.000Rp 8.000.000Rp 12.000.000Rp 5.000.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayar setiap bulannya?

2. Selama tahun 2012 PT Vodafone melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Berikut ini adalah data-datanya:

Bulan Pembelian PenjualanJanuariFebruariMaretAprilMeiJuni

Rp 12.300.000Rp 10.800.000Rp 8.900.000Rp 9.000.000Rp 16.900.000Rp 4.000.000

Rp 8.400.000Rp 11.000.000Rp 6.800.000Rp 7.500.000Rp 10.800.000Rp 7.500.000

Berapakah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayar setiap bulannya?

3. PT Volkswim selama 6 bulan pertama tahun 2012 melakukan kegiatan operasionalnya sebagai berikut:

Bulan Pembelian PenjualanJanuariFebruariMaretAprilMeiJuni

Rp 6.500.000Rp 8.200.000Rp 5.000.000Rp 15.200.000Rp 8.000.000Rp 10.000.000

Rp 4.000.000Rp 6.000.000Rp 8.000.000Rp 11.500.000Rp 2.000.000Rp 9.800.000

Hitunglah besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Lebih Bayar, dan Kurang Bayar setiap bulannya!

4. PT Wolix adalah perusahaan yang bergerak dalam industri sepatu. Selama bulan Juni 2012 PT Wolix menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:1 Juni 2012 : Membeli kulit sintetis untuk bahan baku dalam proses produksi

sepatu pada PT Homeypad senilai Rp20.000.000.3 Juni 2012 : Menjual 500 pasang sepatu dengan harga Rp75.000.000 kepada

Toko Sepatu Gembul.4 Juni 2012 : Mengekspor 2000 pasang sepatu wanita dengan nilai ekspor US$

1.800 (Nilai Konversi yang berlaku per 4 Juni 2012 USD 1 = Rp9.500).



6 Juni 2012 : Menjual 150 pasang sepatu anak-anak kepada Toko Ceria seharga Rp6.500.000.

10 Juni 2012 : Membayar uang langganan telepon di Bank Daerah untuk bulan Maret 2012 sebesar Rp7.600.000 (harga sudah termasuk PPN).

14 Juni 2012 : Membeli bahan perekat sepatu dari PT Tomkins Women seharga Rp2.500.000 (harga sudah termasuk PPN).

20 Juni 2012 : Disumbangkan sejumlah sepatu untuk anak-anak korban gempa yang menurut harga pasar wajar sebesar Rp8.500.000, termasuk laba 30%.

28 Juni 2012 : Diterima kembali dari PT WAS SING SAE dengan Nota Retur tanggal 22 Juni 2012 sebagian dari sepatu yang dibeli seharga Rp3.000.000.

29 Juni 2012 : Membayar ongkos renovasi ruang kantor direksi kepada perusahaan kontraktor ’SAE’ sebesar Rp25.000.000.

30 Juni 2012 : Menjual langsung barang-barang dari pabrik dalam rangka cuci gudang kepada konsumen dengan harga Rp70.000.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar jika pada bulan Mei tahun 2012 terjadi Lebih Bayar Rp1.500.000!

5. PT ZARA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garment. Selama bulan Oktober 2012 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:1 Oktober 2012 : Menyerahkan sejumlah seragam yang telah dipesan oleh TNI dan

POLRI untuk upacara peringatan hari ABRI seharga Rp75.000.000.3 Oktober 2012 : Menjual sejumlah kain tipe Santung kepada Toko Laku seharga

Rp25.000.000.4 Oktober 2012 : Membayar uang langganan telepon sebesar Rp2.500.000 (harga

termasuk PPN). 10 Oktober 2012 : Menyumbang sejumlah pakaian seragam bagi anak-anak panti

asuhan ’My Heart’ dengan harga pasar Rp15.000.000 termasuk laba 25%.

13 Oktober 2012 : Dalam rangka ulang tahun perusahaan, PT Jayaku mengadakan bazar murah dengan menjual langsung berbagai macam kain di halaman pabrik kepada konsumen dengan harga Rp35.000.000.

14 Oktober 2012 : Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 12 Oktober 2012 sebagian dari benang sutera yang dibeli dari PT Kujaya karena salah pengepakan seharga Rp12.000.000.

18 Oktober 2012 : Membayar kepada PT Sinaga atas pembelian accu untuk armada mobil box sebagai alat pengangkutan seharga Rp51.000.000 (termasuk PPN).

20 Oktober 2012 : Membayar kekurangan atas pembelian kapas pada PT Bachdim seharga Rp8.500.000.

25 Oktober 2012 : Membayar ongkos perbaikan mesin tenun kepada PT Berkah sebesar Rp4.000.000.

30 Oktober 2012 : Diterima pembayaran dari KPKN Rp15.000.000 atas penyerahan sejumlah pakaian seragam yang telah dipesan pada bulan Agustus 2012.



Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar / Kurang Bayar jika diketahui pada bulan September 2012 terjadi Lebih Bayar sebesar Rp3.500.000!

6. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2012 pada PT KOKOH, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri furniture:2 Juni 2012 : Diekspor sejumlah furniture dari rotan ke Libanon dengan nilai

ekspor US$ 25.000 (Kurs yang berlaku adalah US$ 1 = Rp 9.500).4 Juni 2012 : Dijual kepada PT Reborn seperangkat furniture untuk interior kantor

sebesar Rp151.000.000.10 Juni 2012 : Membayar uang langganan telepon untuk bulan Mei 2012 sebesar

Rp2.800.000 (harga sudah termasuk PPN).12 Juni 2012 : Membayar sejumlah kayu jati yang dipesan dari PT Hamtaro sebesar

Rp68.000.000.15 Juni 2012 : Diterima pembayaran dari Bapak Bombom atas pembelian 2 set

perlengkapan ruang tidur seharga Rp60.000.000.20 Juni 2012 : Menyumbangkan sejumlah meja dan kursi ke sekolah dasar di daerah

terpencil yang nilai pasarnya diketahui sebesar Rp55.000.000 (termasuk laba 30%).

21 Juni 2012 : Diterima kembali dari PT Mardiasmo sebagian dari furniture yang dipesan karena salah pengecatan dengan harga Rp18.000.000.

23 Juni 2012 : Memesan makanan untuk jamuan tamu berupa 20 box nasi di RM Maknyoss (bukan PKP) seharga Rp250.000.

26 Juni 2012 : Diterima pembayaran dari PT Tom sejumlah furniture yang dipesan pada bulan Mei 2012 seharga Rp48.000.000.

30 Juni 2012 : Membeli cat kayu dan dempul dari PT Jerry seharga Rp17.500.000.

Hitunglah berapa besarnya Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan apakah terjadi Lebih Bayar / Kurang Bayar jika diketahui pada bulan Mei 2012 terjadi Lebih bayar sebesar Rp2.500.000!



FAKTUR PAJAK

A. PENGERTIAN FAKTUR PAJAKUU PPN 1984 Pasal 1 huruf (t) yang dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan: ”Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

B. FUNGSI FAKTUR PAJAKFaktur pajak berfungsi sebagai: Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang

Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau orang

pribadi atau badan yang mengimpor BKP. Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

C. JENIS FAKTUR PAJAKTerdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: Faktur Pajak Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan

sebagai Faktur Pajak Standar Faktur Pajak Gabungan Faktur Pajak Sederhana

D. KOMPONEN FAKTUR PAJAK Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan dan yang membeli (menerima) BKP

atau JKP Jenis barang/jasa, DPP, dan potongan harga PPN dan PPnBM yang dipungut Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak Nama dan Tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

E. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum

penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap

pekerjaan Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan

Contoh Kasus PT. Limantara Indah Makmur dengan NPWP 31.224.198.7-413.000 beralamat di Jl. Fatahillah No. 08 KM 50 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 117520. Perusahaan ini melakukan pembelian kepada CV. Efficient & Cost Effective Provide yang memiliki NPWP



31.425.379.0-412.000 dan beralamat di Jl. Industri Kapal Dalam 9D Rt. 006/11, Tugu – Cimanggis, Depok. Berikut ini adalah daftar pembelian yang dilakukan PT. Limantara Indah Makmur:

1) Susu kental manis 100 kaleng @ Rp 10.0002) Gula 50 kg @ Rp 5.0003) Kopi putih 100 pcs @ Rp 1.500



SOAL-SOAL PRAKTIKUM

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari transaksi-transaksi di bawah ini!

PT THE HAVES adalah sebuah industri tekstil yang terletak di Jl. Akses UI No. 2 Depok. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tanggal 17 Agustus 1995. Dalam bulan Desember 2012 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN/PENJUALAN

1) 5 Desember 2012 Diekspor sejumlah tekstil ke Paris dengan Nilai Ekspor US$ 400.000 (1$= Rp9.500).

2) 7 Desember 2012 Diserahkan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT. Fajar selaku PKP yang berlokasi di kawasan Industri Cikarang seharga Rp75.000.000, memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Pembeli menginginkan Faktur Pajak dikirim bersamaan dengan penyerahan barang.

3) 10 Desember 2012 Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp15.000.000 atas penyerahan tekstil. Surat tagihan dimasukkan tanggal 18 November 2012. SSP belum diterima.

4) 11 Desember 2012 Diserahkan sejumlah kapas kepada pabrik benang PT. Lintang seharga Rp68.000.000 yang pembayarannya telah diterima tanggal 14 November 2012.

5) 14 Desember 2012 Disumbangkan sejumlah tekstil kepada Yayasan Panti Kejora “Matahari” yang menurut harga pasar wajar adalah Rp15.000.000 termasuk laba 20%.

6) 15 Desember 2012 Diterima pembayaran dari PT. Yuka sebesar Rp30.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil yang dilakukan tanggal 25 November 2012 yang pada waktu itu Faktur Pajaknya belum dibuat.

7) 20 Desember 2012 Dibagikan kepada karyawan sejumlah tekstil sebagai hadiah lebaran, seharga Rp27.000.000 termasuk laba 20%.

8) 22 Desember 2012 Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp200.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil kepada Depdiknas untuk pengadaan pakaian seragam siswa SD yang dananya berasal dari luar negeri. Penagihan dilakukan tanggal 25 November 2012. SSP telah diterima.

9) 25 Desember 2012 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu sejumlah Rp2.500.000 dari PT. Komet untuk pesanan sejumlah tekstil yang penyerahannya dilakukan bulan Januari 2012, sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima.



10) 30 Desember 2012 Diterima pembayaran dari PT. Andromeda sejumlah Rp175.000.000 atas penyerahan sejumlah tekstil yang dilakukan tanggal 08 November 2012.

11) 31 Desember 2012 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Muthia dengan Nota Retur Tanggal 6 Desember 2012 sebagian dari tekstil yang dibeli pada bulan September 2012 sebesar Rp6.000.000.

PEMBELIAN/PEROLEHAN

1) 6 Desember 2012 Membayar uang langganan telepon bulan November 2012 sebesar Rp11.000.000 (termasuk PPN).

2) 9 Desember 2012 Diterima dari PT. Listiyani satu unit pick-up Toyota Kijang dengan harga Rp45.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%, yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran dilakukan secara tunai.

3) 14 Desember 2012 Dilunasi tagihan dari PT. AKUH atas pembelian kapas bulan Oktober 2012 sebesar Rp44.000.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.

4) 16 Desember 2012 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT. Astarina seharga Rp385.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 28 November 2012. Sesuai kesepakatan pembayaran baru dilakukan bulan Januari 2013.

5) 17 Desember 2012 Dibayar tagihan dari pabrik accu Jupiter atas pembelian accu untuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan November 2012 seharga Rp67.100.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diterima pada saat pembayaran.

6) 20 Desember 2012 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT. Asmoro atas renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi sebesar Rp55.000.000 (termasuk PPN).

7) 25 Desember 2012 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah benang dari Inggris sebesar:Cost Insurance Freight : USD 35.000Bea masuk : 20 %PPh pasal 22 : 2,5 %Biaya Pengangkutan : Rp180.000Sewa Gudang dari PT.PALAPA : Rp2.500.000Nilai kurs 1 $ : Rp9.600

8) 31 Desember 2012 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 28 Desember 2012, sebagian dari benang karena salah pengepakan sehingga rusak, kepada PT. Djati Asmoro seharga Rp18.000.000, yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18 November 2012.



KUIS FAKTUR PAJAK

PT. BECAK adalah sebuah industri mebeul yang terletak di Jl. Akses UI No. 77 Depok dengan rnomor telepon 021-826-0250. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Tanggal 25 September 1991. Sejak terdaftar di KPP Depok, PT. BECAK memiliki NPWP 01.562.465.4.305.000 dan KLU 36941.Dalam bulan Februari 2013 transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

PENYERAHAN/PENJUALAN

1) 2 Februari 2013 Diekspor sejumlah mebel ke Perancis dengan Nilai Ekspor US$ 650.000(1$= Rp. 9.000).

2) 5 Februari 2013 Diserahkan sejumlah kayu sebagai bahan baku kepada PT. Cemungut selaku PKP yang beralokasi di kawasan Industri Tambun seharga Rp85.000.000 memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Pembeli menginginkan Faktur Pajak dikirim bersamaan dengan penyerahan barang.

3) 7 Februari 2013 Diterima pembayaran dari KPKN sejumlah Rp30.000.000 atas penyerahan mebel tanggal 30 Desember 2012. Surat tagihan dimasukkan tanggal 15 Januari 2013. SSP belum diterima.

4) 10 Februari 2013 Diserahkan sejumlah kayu kepada PT. Dian Suka Ngademin seharga Rp68.000.000 yang pembayarannya telah diterima tanggal 14 Januari 2013 dengan mendapatkan discount sebesar 10%.

5) 12 Februari 2013 Disumbangkan sejumlah mebel kepada Yayasan Panti Kejora “ Bulan ” yang menurut harga pasar wajar adalah Rp25.000.000 termasuk laba 20%.

6) 14 Februari 2013 Diterima pembayaran dari PT. Mimi sebesar Rp45.000.000 atas penyerahan sejumlah mebel yang dilakukan tanggal 25 Januari 2013 yang pada waktu itu Faktur Pajaknya belum dibuat.

7) 16 Februari 2013 Dibagikan kepada karyawan sejumlah mebel sebagai hadiah lebaran, seharga Rp33.000.000 termasuk laba 20%.

8) 20 Februari 2013 Diterima pembayaran dari KPKN sebesar Rp220.000.000 atas penyerahan sejumlah mebel kepada Pemkot Depok. Penagihan dilakukan tanggal 25 Januari 2013. SSP telah diterima.

9) 25 Februari 2013 Diterima pembayaran uang muka 50% yaitu sejumlah Rp5.000.000 dari PT. Komat Kamit untuk pesanan sejumlah tekstil yang penyerahannya dilakukan bulan Maret 2013, sedangkan sisanya akan dibayar setelah barang diterima.



10) 26 Februari 2013 Diterima membayaran termin dari PT. Advent sebagai berikut: - Tanggal 26 Februari 2013 sebesar Rp20.000.000- Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp15.000.000- Tanggal 26 April 2013 Rp10.000.000

11) 28 Februari 2013 Diterima kembali dari pabrik jamu PT. Crit Kocrat Kacrit dengan Nota Retur nomor NR-25/II/12 tertanggal 25 Februari 2013 sebagian dari mebel yang dibeli pada bulan Desember 2012 sebesar Rp10.000.000.

PE ROLEHAN /PEMBELIAN

1. 5 Februari 2013 Membayar uang langganan telepon dan listrik bulan Januari 2013 sebesar Rp22.000.000 (termasuk PPN).

2. 9 Februari 2013 Diterima dari PT. Yuka satu unit pick-up Toyota Kijang dengan harga Rp54.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 25%, yang digunakan untuk kegiatan distribusi. Pembayaran dilakukan secara tunai.

3. 13 Februari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Xsa Nency atas pembelian kayu bulan Desember 2012 sebesar Rp44.000.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diserahkan oleh PKP penjual pada saat pelunasan.

4. 16 Februari 2013 Diterima seperangkat peralatan pabrik dari PT. Astarina seharga Rp330.000.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan Tgl 25 Januari 2013. Sesuai kesepakatan pembayaran baru dilakukan bulan Maret 2013.

5. 17 Februari 2013 Dibayar tagihan dari pabrik accu Mars atas pembelian accu untuk armada mobil box dari unit distribusi pada bulan Januari 2013 seharga Rp69.300.000 (termasuk PPN). Faktur pajak baru diterima pada saat pembayaran.

6. 20 Februari 2013 Dilakukan pembayaran kepada pemborong PT. Todoan atas renovasi bangunan rumah dinas untuk staff direksi sebesar Rp66.000.000 (termasuk PPN).

7. 23 Februari 2013 Dikeluarkan dari Tanjung Priok sejumlah kayu dari Katar sebesar:Cost Insurance Freight : USD 40.000Bea masuk : 20 %PPh pasal 22 : 2,5 %Biaya Pengangkutan : Rp. 200.000Sewa Gudang dari PT. Rama Yana : Rp.3.000.000Nilai kurs 1 $ : Rp.9.500

8. 25 Februari 2013 Mengirim kembali dengan nota retur tertanggal 17 Februari 2013, sebagian dari kayu karena ada kesalahan sehingga rusak,



kepada PT Todoan Faldy seharga Rp20.000.000, yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima tanggal 18 November 2012.

9. 29 Februari 2013 Melakukan perjalanan wisata bersama karyawan dengan menggunakan jasa sebuah biro perjalanan. Selesai acara PT. BECAK membayar tagihan dari pemberi jasa sebesar Rp45.000.000 (outc)

Tentukan tanggal pembuatan faktur pajak serta hitung PPN dan PPnBM dari transaksi-transaksi di atas!



KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN( FORMULIR 1111 )

PT. “Mulia Angkasa” adalah sebuah pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 212, No. Telepon 8655475, Jakarta. Produk yang dipasarkan adalah AC, Pesawat Televisi, OHP, VCD/LD Player dan lain-lain. Penyerahan produk tersebut disamping terutang PPN 10% juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP : 02.003.456.4.132.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 31 Mei 1990. Sedangkan No KLU : 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalah ‘Ciyus’. Adapun transaksi yang tercatat dalam pembukuan bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut:

PENJUALAN / PENYERAHAN

1. 5 Januari 2013 Ekspor sejumlah produk elektronik kepada Snow Black di Toronto, Kanada dengan nilai ekspor Rp.2.500.000.000. PEB No.00028-1-13 tanggal 5 Januari 2013

2. 7 Januari 2013 Diterima pembayaran dari PT Susan, NPWP 02.003.454.6.133.000 atas penyerahan sejumlah pesawat TV berwarna 32” pada tanggal 15 Desember 2012 dengan harga jual Rp.200.000.000. Dibuatkan Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-13-00000001.

3. 8 Januari 2013 Diserahkan komponen televisi seharga Rp 500.000.000 kepada PT Ngurah Rai perusahaan elektronik selaku Kawasan Berikat, NPWP : 02.003.454.6.135.000. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak Standar No Seri : 070.000-13-0000002 8 Januari 2013.

4. 10 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Pimpro DEPKOMINFO sehubungan dengan penyerahan sejumlah alat elektronik dengan harga dalam kontrak Rp.240.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 2012 yang pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN dengan NPWP : 00.003.456.7.167.000 Faktur Pajak standar dilampirkan dengan No Seri : 030.000-13-00000003 tanggal 10 Januari 2013

5. 12 Januari 2013 Ekspor sejumlah produk elektronik kepada Top Two PLc di London dengan nilai ekspor sebesar 4.500.000.000 PEB No. 00109-I-13 tanggal 12 Januari 2013.

6. 14 Januari 2013 Menyetor PPN atas penyarahan satu unit mobil box yang semula digunakan untuk kegiatan distribusi, yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2012 kepada PT. Ungu, NPWP : 02.004.436.6.147.000 dengan harga Rp.20.000.000 yang pembayarannya diterima pada tanggal 8 Januari 2013. Mobil box ini dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp.44.000.000 termasuk PPN. Atas penyerahan ini dibuatkan Faktur Pajak Standar dengan No Seri : 090.000-13.00000004 tanggal 8 Januari 2013.



7. 19 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada BKKBN atas penyerahan sejumlah OHP yang pembayarannya dilakukan melalui KPKN dengan NPWP : 00.003.456.4.167.000. harga penyerahan OHP sesuai kontrak Rp.165.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%, dilampiri Faktur Pajak Standar No Seri : 030.000-13-00000005.

8. 20 Januari 2013 Diserahkan elektronik kepada Kedubes Malaysia, NPWP : 00.003.356.465.6.000 seharga Rp.800.000.000 pada tanggal 5 Desember 2012 Faktur Pajak tertanggal 20 Januari 2012 fasilitas dibebaskan dari PPN dan PPnBM berdasar Surat Pembebasan dari KPP Badora dibuatkan Faktur Pajak Standar dengan No Seri : 080.000-13-00000006.

9. 22 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Bendaharawan KPP NPWP : 00.003.357.4.170.000 sehubungan dengan penyerahan satu unit AC -2PK dengan harga dalam kontrak Rp.7.920.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%. Dilampiri Faktur Pajak Standar denagan No Seri : 020.000-13-00000007.

10. 24 Januari 2013 Diserahkan 5 buah OHP kepada PT. Mirror dengan NPWP 02.125.004.4.252.000 dengan harga jual Rp.90.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%. Pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013.

11. 24 Januari 2013 Menerima pembayaran dari PT. Laskar Pelangi dengan NPWP : 02.124.004.7.167.000 pabrikan mie instant di KBN Cawang atas penyerahan sejumlah AC dan Kulkas dengan harga jual seluruhnya Rp.150.000.000 yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 Faktur Pajak Standar No 010.000-13-00000008.

12. 26 Januari 2013 Diterima pembayaran atas pemindahtanganan sebuah generator pabrik kepada PT. Habibie Ainun NPWP : 02.124.004.4.157.000 dengan harga jual Rp 250.000.000. Pada tanggal 1 Desember 2009. Generator ini dibeli pada 21 November 1999. Pada saat pengisian SPT, PPN yang terutang belum disetor ke kas Negara. Dibuat Faktur Pajak Standar dengan No Seri : 090.000-13-00000009.

13. 29 Januari 2013 Diterima kembali dari PT. Sundari NPWP : 02.125.004.4.156.000 dengan nota retur : No NR-I/I/13 tertanggal 25 Desember 2012, peralatan listrik dengan harga jual Rp.40.000.000, yang terutang PPN 10% dan PPnBM 10%.

14. 31 Januari 2013 Diserahkan tiga unit mobil Sedan dinas direksi seharga Rp.450.000.000 kepada PT Serdadu Kumbang. Mobil dibeli pada tahun 2000 dengan harga jual Rp.750.000.000.

PEMBELIAN / PEROLEHAN

1. 02 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Ayat-Ayat Cinta sebuah komputer seharga Rp.35.200.000 (termasuk PPN).

2. 05 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Barbie seharga Rp.5.500.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 01 Januari 2013. Sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Februari.

3. 06 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Kibong-Kibong atas pembelian bahan baku bulan Desember 2012 seharga Rp. 2.420.000 (termasuk PPN)



4. 09 Januari 2013 Dibayar uang langganan telepon Rp 6.820.000 termasuk PPN kepada PT. Ipeh, sesuai dengan kuitansi tanggal 9 Januari 2013.

5. 10 Januari 2013 Diterima sebuah AC dari PT. Rizki seharga Rp.5.600.000 (termasuk PPN). Pembayaran baru dilakukan bulan April 2013.

6. 12 Januari 2013 Dibayar PPN atas impor dari Turki ke Bank Mandiri, sebesar Rp.42.800.000. Disamping itu dibayar sewa gudang sebesar Rp.2.000.000 kepada PT. Sarah, di area pelabuhan.

7. 15 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Adit peralatan kantor seharga Rp.6.000.000.

8. 20 Januari 2013 Dibayar tagihan listrik Rp.7.000.000 kepada PT. PLN, sesuai dengan kuitansi tanggal 20 Januari 2013.

9. 21 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Sundari seharga Rp.10.000.000. Sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Maret.

10. 24 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Dian atas pembelian mesin pabrik seharga Rp.10.000.000 (belum termasuk PPN, penyerahan telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012).

11. 26 Januari 2013 Dikeluarkan dari Tanjung Priok, mesin yang diimpor dari Korea. PPN yang terutang Rp.140.000.000 mendapat fasilitas pembebasan. Dibayar sewa gudang kepada PT. Xsa sebesar Rp.3.000.000.

12. 28 Januari 2013 Membayar biaya pemasangan iklan disurat kabar “PAJAK” milik PT. Todoan, pada tanggal 15 Januari 2013, sebesar Rp.5.000.000.

13. 28 Januari 2013 Diterima dari PT. Ridwan, satu unit sedan TOYOTA COROLLA dengan harga Rp.174.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 35%. Pembayaran dilakukan secara tunai.

14. 29 Januari 2013 Diterima Faktur Pajak tertanggal 21 Desember 2012 dengan PPN Rp.4.000.000 dari pabrik accu PT. Merry, atas penyerahan sejumlah accu untuk armada mobil box pada tanggal 5 November 2012.

15. 29 Januari 2013 Diserahkan pembayaran Rp.50.000.000 dari PT. Rayhan , atas renovasi villa milik perusahaan.

16. 30 Januari 2013 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor NR-12/I/13 tanggal 29 Januari 2013, sebagian dari botol kepada pabrik botol PT. Abdul, seharga Rp.20.000.000 yangmerupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2012.

INSTRUKSI :Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT. Mulia Angkasa dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Kep. Dirjen pajak Nomor: KEP-549/PJ/2003. Faktur Pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan Faktur Pajak, kecuali sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran.

b. Selama bulan Januari 2011 telah dibelanjakan sebanyak Rp.50.000.000 untuk biaya membangun sendiri satu unit gudang ukuran 500m².

c. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2011, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp.10.000.000 yang diterima untuk dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya.

d. Dalam hal PM>PK, kelebihan supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada Masa Pajak Berikutnya



KUISPENGISIAN SPT MASA PPN (FORMULIR 1111)

PT. TTM Industrial Parts adalah sebuah pabrik penghasil komponen dan suku cadang motor penggerak mula yang berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek KM 24,5, Bandung dengan No. Telp : 022-77969900. Produk yang dipasarkan adalah engine block, crank shaft, piston, klep, pompa tanah dan karburator cylinder. Penyerahan produk tersebut disamping terutang PPN 10%, juga terutang PPnBM 10%. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP : 01.071.271.9.055.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 15 Mei 1995. Sedangkan No. KLU : 29113. Merek yang digunakan untuk produknya adalah ‘RENDEVOUZ ‘. Sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan perpajakan, maka ditunjuk Manajer Admnistrasi yaitu Litna Tarigan. Dalam bulan Oktober 2012, dapat dihasilkan transaksi yang tercatat dalam pembukuan sebagai berikut:

PENJUALAN/PENYERAHAN

5 Oktober 2012 Diekspor sejumlah komponen penggerak ke International Exco, Ltd. Singapura dengan nilai ekspor Rp 3.500.000.000,- dengan nomor dokumen PEB 13005-10-12

7 Oktober 2012 Diterima pembayaran dari PT. LYSM Indonesia dengan NPWP : 02.193.955.8.058.000 atas penyerahan sejumlah komponen dan suku cadang motor penggerak pada tanggal 19 September 2012 dengan harga jual Rp 4.500.000.000,- . Dibuatkan Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-11-00000001.

8 Oktober 2012 Diserahkan 10 engine block seharga Rp 850.000.000,- kepada PT. UNYIL dengan NPWP: 01.283.582.3.426.000. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak Standar No. Seri : 070.000-12-00000002.

10 Oktober 2012 Menyampaikan Surat Tagihan Pajak kepada Pimpro PT. AADC, Tbk. sehubungan dengan penyerahan sejumlah karburator cylinder dengan harga dalam kontrak Rp 1.200.000.000,- termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% yang penyerahannya dilakukan pada 9 September 2012 dan pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN Bandung I dengan NPWP : 00.014.225.7.424.000 , dibuatkan Faktur Pajak Standar dengan No. Seri: 020.000-12-00000003.

12 Oktober 2012 Diserahkan sejumlah komponen kepada PT. OINK Engineering dengan NPWP : 31.160.062.1.403.000 dengan harga jual Rp 700.000.000,- termasuk PPN 10% dan PPnBM 10%. Pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012. Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-11-00000004.



22 Oktober 2012 Menyumbang 15 buah pompa tanah kepada Panti Asuhan “Anak Beta” dengan nilai jual BKP sebesar Rp 110.000.000,- termasuk laba 10%. Terutang PPN 10% dan PPnBM 10%. Dibuatkan Faktur Pajak Sederhana No. Seri : FSD 14022-10-12.

25 Oktober 2012 Menerima pembayaran dari PT. Ondel - Ondel dengan NPWP : 02.019.328.0.001.000 atas penyerahan 20 klep dengan harga jual seluruhnya Rp 400.000.000,- yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 12 September 2012. Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-12-00000005.

28 Oktober 2012 Diterima kembali dari PT. Rempong Jaya dengan NPWP : 02.215.679.8.072.000 sebuah Nota Retur : NR-1/10/11 dengan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak tertanggal 27 Oktober 2012, sejumlah crank shaft dan piston dengan harga jual Rp 220.000.000,- yang terutang PPN 10% dan PPnBM 10%.

PEMBELIAN/PEROLEHAN

03 Oktober 2012 Dibeli secara tunai dari CV. Dian Komputer dengan NPWP : 02.589.770.3.088.000 sebanyak 35 buah komputer PC seharga Rp 220.000.000,- ( termasuk PPN ) dengan Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-12-00000006.

06 Oktober 2012 Diterima bahan baku dari PT. Angin Ribut dengan NPWP : 01.973.737.8.002.000 seharga Rp 2.200.000.000,- ( termasuk PPN ) berdasarkan pesanan tanggal 30 September 2012. Sesuai kesepakatan, pembayaran baru akan dilakukan pada 14 November 2012

08 Oktober 2012 Dilunasi tagihan dari PT. Hamtaro dengan NPWP : 02.197.671.7.412.000 atas pembelian bahan baku bulan September 2012 seharga Rp 935.000.000,- ( termasuk PPN ) dengan Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-11-00000007.

11 Oktober 2012 Dibayar uang langganan listrik sebesar Rp 8.800.000,- termasuk PPN kepada PT. PLN melalui afiliasi PT. Surya Utama dengan NPWP : 02.868.852.1.026.000 Terdapat Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-11-00000008.

12 Oktober 2012 Dilakukan impor bahan baku dari Shanghai Senzua Co., Ltd. diluar daerah pabean sebesar Rp 900.000.000,- dengan nomor dokumen : PIB 11012-10-12.

17 Oktober 2012 Diterima dari PT. Auto Mobilindo dengan NPWP : 69.883.427.2.008.000 satu buah sedan Honda City dengan harga Rp 308.000.000,- sudah termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara tunai dengan Faktur Pajak Standar No. Seri : 010.000-11-00000009.



24 Oktober 2012 Diterima Faktur Pajak No. Seri : 010.000-11-00000010 tertanggal 24 September 2012 dengan PPN sebesar Rp 50.000.000,- dari PT. WD Abadi dengan NPWP : 02.414.295.2.056.000 atas penyerahan sejumlah roll kabel dan peralatan kelistrikan untuk bahan baku pada tanggal 20 September 2012.

31 Oktober 2012 Dikirim kembali kepada PT. Blink dengan NPWP : 02.109.265.5.023.000 untuk sebagian komponen dan suku cadang yang dibeli seharga Rp 495.000.000,- termasuk PPN dengan Nota Retur : NR-2/10/12 beserta dokumen yang disamakan dengan faktur pajak.

INSTRUKSI:Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam E-SPT Masa PPN 1111 untuk masa pajak Oktober 2012 atas nama PT. TTM Industrial Parts dengan keterangan tambahan sebagai berikut :a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor :

PER-13/PJ/2010. Faktur pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan faktur pajak kecuali sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran.

b. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.000.000,- yang diterima untuk dikompensasikan untuk Masa Pajak Oktober 2012.

c. Dalam hal PM > PK , kelebihan pembayaran agar dikompensasikan dengan utang pajak pada Masa Pajak bulan berikutnya.

Pelunasan kurang bayar PPN dilakukan menggunakan SSP dengan NTPN : 09140104040200007 dan kurang bayar PPnBM dengan NTPN : 0914010404020008 pada akhir batas pembayaran dan melakukan pelaporan SPT kepada KPP pada batas akhir pelaporan masa pajak.



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. DASAR HUKUMUndang –Undang No. 12 tahun 1985.Diperbaharui melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

B. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

C. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNANBumi dan atau bangunan (yang telah diatur oleh menteri keuangan dan dituangkan dalam UU No.12 Tahun 1985 Pasal 27).

D. PENGERTIAN BUMI DAN BANGUNANMenurut Ketentuan Umum UU No.12 Tahun 1985 pasal 1, Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya.Contoh : Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah / perairan di wilayah Republik Indonesia.Contoh : Rumah tempat tinggal, bangunan, gedung, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, pusat perbelanjaan.

E. KRITERIA OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk

memperoleh keuntungan.2. Digunakan untuk pemakamam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

F. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNANSubjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;



- memiliki bangunan, dan atau;- menguasai bangunan, dan atau;- memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

G. DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANDasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan: Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan

fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Nilai Perolehan Baru. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

H. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.201/KMK.04/2000 adalah setinggi-tingginya Rp12.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu

tahun pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat

pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan objek pajak lainnya.

I. DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANDasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP):Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001 besarnya persentase NJKP yang ditetapkan adalah: Objek pajak perkebunan adalah 40% Objek pajak kehutanan adalah 40% Objek pajak pertambangan adalah 40% Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

- apabila NJOPKP-nya ≥ Rp1.000.000.000,00 adalah 40%- apabila NJOPKP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

J. TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tarif PBB adalah sebesar 0,5%

K. RUMUS PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANRumus penghitungan PBB = Tarif x NJKPb. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

c. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)



L. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBBSaat ini hasil penerimaan PBB 100% (seratus persen) diterima dan diatur oleh pemerintah daerah.

Contoh kasus 1

Bpk Lionel Messoy memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan berupa rumah di Daerah Kebayoran Lama dengan data sebagai berikut : Tanah seluas 2000 m2 dengan NJOP Rp5.000.000.000 Bangunan seluas 1000 m2 dengan NJOP Rp2.500.000.000 Taman seluas 100 m2 dengan NJOP Rp20.000.000 Kolam renang 100 m2 dengan NJOP Rp250.000.000

NJOPTKP yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000.

Jawaban Contoh Kasus 1

No. Uraian Nil. Jual per m2

Konversi NJOP Kelas Luas

(m²) Jumlah NJ

1 Tanah 2.500 2.508 055 2.000 5.016.0002 Bangunan 2.500 2.625 017 1.000 2.625.0003 Taman 200 225 031 100 22.5004 Kolam

Renang2.500 2.625 017 100 262.500

5 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 7.926.0006 NJOPTKP 12.0007 NJOPKP 7.914.0008 NJKP (40% x NJOPKP) 3.165.6009 PBB ( 0,5% x NJKP) 15.828

Contoh kasus 2

Seorang juragan nan dermawan, Bpk. Tabah, mempunyai sebuah rumah minimalis yang terletak di Babelan dan memiliki sebuah ruko yang terletak di daerah Cempaka Putih, dan memiliki rincian sebagai berikut:Rumah di Babelan:

Tanah seluas 1000 m2 dengan nilai jual Rp500.000 per m2

Bangunan seluas 300 m2 dengan nilai jual Rp800.000 per m2

Ruko di Cempaka Putih: Tanah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp3.500.000 per m2

Bangunan seluas 100 m2 dengan nilai jual Rp1.500.000 per m2

Berapakah PBB yang terutang atas masing–masing objek pajak yang dimiliki Bpk. Tabah jika ditetapkan untuk NJOPTKP di Babelan Rp5.000.000 dan di Cempaka Putih Rp10.000.000?



Jawaban Contoh Kasus 2

Rumah di Babelan: (Dalam Ribuan)



(m²) Jumlah NJ

1 Tanah 500 464 071 1.000 464.0002 Bangunan 800 823 023 300 246.9003 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 710.9004 NJOPTKP 05 NJOPKP 710.9006 NJKP (40% x NJOPKP) 284.3607 PBB ( 0,5% x NJKP) 1.421,8

Rumah di Cempaka Putih: (Dalam Ribuan)



(m²) Jumlah NJ

1 Tanah 3.500 3.375 050 200 675.0002 Bangunan 1.500 1.516 020 100 151.6003 Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan 826.6004 NJOPTKP 10.000 5 NJOPKP 816.6006 NJKP (40% x NJOPKP) 326.6407 PBB ( 0,5% x NJKP) 1.633,2



Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan, dan untuk peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMIUNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas Pengelompokan Nilai Jual Bumi(Rp/m2)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)(Rp/m2)

001 > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00002 > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00003 > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00004 > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 61.795.000,00005 > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59.625.000,00006 > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00008 > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00009 > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00010 > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00011 > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00012 > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00013 > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00014 > 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41.895.000,00015 > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00016 > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00017 > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00018 > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00019 > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00020 > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00021 > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00022 > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00023 > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00024 > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24.625.000,00026 > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 23.295.000,00027 > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00028 > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00029 > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00030 > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00



031 > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00036 > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00037 > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00039 > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 9.645.000,00040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00041 > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 8.145.000,00042 > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 7.455.000,00043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00044 > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00048 > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00049 > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00050 > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00051 > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00052 > 2.850.000,00s/d 3.000.000,00 2.925.000,00053 > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00054 > 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 2.640.000,00055 > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 2.508.000,00056 > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00057 > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00061 > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00065 > 977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00066 > 855.000,00 s/d 977.000,00 916.000,00067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00068 > 655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00



072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394.000,00073 > 308.000,00 s/d 362.000,00 335.000,00074 > 262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00075 > 223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 200.000,00077 > 142.000,00 s/d 178.000,00 160.000,00078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00084 > 23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00085 > 17.000,00 s/d 23.000,00 20.000,00086 > 12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00087 > 8.400,00 s/d 12.000,00 10.000,00088 > 5.900,00 s/d 8.400,00 7.150,00089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00090 > 2.900,00 s/d 4.100,00 3.500,00091 > 2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00092 > 1.400,00 s/d 2.000,00 1.700,00093 > 1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00094 > 760,00 s/d 1.050,00 910,00095 > 550,00 s/d 760,00 660,00096 > 410,00 s/d 550,00 480,00097 > 310,00 s/d 410,00 350,00098 > 240,00 s/d 310,00 270,00099 >170,00 s/d 240,00 200,00100 <170,00 140,00



KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNANUNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas Pengelompokan Nilai Jual Bangunan(Rp/m2)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)Bangunan (Rp/m2)

001 > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00002 > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00003 > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00004 > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 12.050.000,00005 > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00006 > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 10.150.000,00007 > 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00008 > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00009 > 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00010 > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00011 > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 6.225.000,00012 > 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00013 > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825.000,00014 > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00015 > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 3.625.000,00016 > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00017 > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00018 > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00019 > 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00 1.833.000,00020 > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00021 > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00022 > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 968.000,00023 > 744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00024 > 656.000,00 s/d 744.000,00 700.000,00025 > 534.000,00 s/d 656.000,00 595.000,00026 > 476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00027 > 382.000,00 s/d 476.000,00 429.000,00028 > 348.000,00 s/d 382.000,00 365.000,00029 > 272.000,00 s/d 348.000,00 310.000,00030 > 256.000,00 s/d 272.000,00 264.000,00



031 > 194.000,00 s/d 256.000,00 225.000,00032 > 188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00033 > 136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00034 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00035 > 104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00036 > 92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00037 > 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00038 > 68.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00039 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00040 < 52.000,00 50.000,00

SOAL-SOAL PRAKTIKUM

1. Uni Ola memiliki sebidang tanah dan restoran Masakan Padang yang didirikan di atasanya.Luas tanah tersebut 500 M2 dengan nilai jual sebesar Rp.300.000/m2 dan luas bangunan 210M2 dengan nilai jual Rp.650.000/M2. Hitunglah berapa besarnya PBB yang harus dibayar Uni Ola !

2. Ibu Octa memiliki 2 obyek PBB yang terletak di Buah Batu dan Cirebon. Berikut ini adalah data-data dari kedua obyek tersebut.Di Buah Batu

Tanah seluas 800M2 dengan nilai jual Rp.1.250.000/M2

Bangunan rumah seluas 400M2 dengan nilai jual Rp.480.000/M2

Taman mewah seluas 50M2 dengan nilai jual Rp.175.000/M2

Di Cirebon

Tanah seluas 1000 M2 dengan nilai jual Rp.950.000/ M2

Bangunan rumah seluas 550M2 dengan nilai jual Rp.1.900.000/M2

Taman mewah seluas 200M2 dengan nilai jual Rp.300.000/M2

Kolam renang seluas 150M2 dengan nilai jual Rp.170.000/M2

Berapakah PBB yang terutang atas kedua obyek pajak yang dimiliki Ibu Octa jika diketahui NJOPTKP di Buah Batu sebesar Rp.10.000.000 dan di Cirebon Rp.8.000.000?

3. Tuan Muda Yuka memiliki sebidang tanah di daerah, Samosir, Sumatera Utara. Tanah tersebut luasnya 455M2 dengan nilai jual Rp.282.000/M2. Di atas tanah Tuan Muda Yuka didirikan sebuah bangunan rumah seluas 300M2 dengan nilai jual Rp.810.000/M2. Hitunglah besarnya PBB terutang yang harus di bayar oleh Tn. Muda Yuka!

4. Nyonya Dinda mempunyai Obyek PBB yang letaknya di Madura. Obyek PBB tersebut antara lain: Tanah seluas 900 M2 dengan nilai jual Rp.520.000/ M2

Rumah seluas 400 M2 dengan nilai jual Rp.3.800.000/ M2

Taman mewah seluas 250 M2 dengan nilai jual Rp 85.000 /M2

Pagar mewah sepanjang 100M2 dan tinggi 2M dengan nilai jual Rp195.000/M2

Berapakah besarnya PBB yang terutang yang harus dibayar Bapak Sultan Hasanudin dengan ketentuan pemerintah setempat untuk NJOPTKP sebesar Rp.10.000.000?



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

A. DASAR HUKUMUndang – Undang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang – Undang N0. 20 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

B. PENGERTIAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANPajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

C. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELIPUTI1. Pemindahan hak karena:

Jual Beli Tukar Menukar Hibah Wasiat Penggabungan Usaha Waris Hibah Pemasukan dalam perseroan / Badan hukum lain Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak Penunjukan pembeli dalam lelang Peleburan Usaha Pemekaran Usaha Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Pemberian hak baru karena: Kelanjutan Pelepasan Hak Di luar pelepasan hak

D. HAK ATAS TANAH SEBAGAI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Hak milikPanduan Praktikum Komputerisasi Perpajakan 2 & PrakATA 2012/2013 Halaman 37


Hak guna usaha Hak guna bangunan Hak pakai Hak milik atas satuan rumah susun Hak pengelolaan

E. SUBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANOrang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.

F. OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Perolehan hak atas tanah atau bangunan yang dapat berupa:

a. Tanah termasuk tanaman di atasnyab. Tanah dan Bangunanc. Bangunan

G. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTBObjek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB ditetapkan dalam Pasal 3 UU No.21 Tahun 1997 Jo UU No.20 Tahun 2000, yaitu:a. Objek Pajak yang diperoleh Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik. b. Objek pajak yang diperoleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau

untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum dan yang semata – mata tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

c. Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat tidak melakukan atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan / perwakilan organisasi tersebut.

d. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama.

e. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan karena wakaf.f. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan yang digunakan untuk kepentingan

ibadah.

H. TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Tarif BPHTB adalah sebesar 5 %

I. DASAR PENGENAAN PAJAKDasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 6 UU No.21 Tahun 1997.

Yang dimaksud Nilai Perolehan Objek Pajak adalah dalam hal:a. Jual Beli adalah harga transaksib. Tukar Menukar adalah Nilai Pasarc. Hibah adalah Nilai Pasard. Hibah Wasiat adalah Nilai Pasare. Waris adalah Nilai Pasarf. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya adalah Nilai Pasar



g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasarh. Peralihan Hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum adalah Nilai Pasari. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah Nilai

Pasarj. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak adalah

Nilai Pasark. Penggabungan usaha adalah Nilai Pasarl. Peleburan usaha adalah Nilai Pasarm. Pemekaran usaha adalah Nilai Pasarn. Hadiah adalah Nilai Pasaro. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah Harga Transaksi yang Tercantum dalam

Risalah Lelangp. Pemberian hak baru

Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak Yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Banguan belum ditetapkan, besarnya nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh menteri.

J. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional setinggi – tingginya Rp60.000.000, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunuan harus satu derajat ke atas dan ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami / istri, maka nilai NPOPTKP ditetapkan secara regional setinggi- tingginya Rp300.000.000.

K. UNTUK BPHTB YANG TERUTANG DARI WARIS, HIBAH WARIS SEBESAR 50% DARI BPHTB YANG SEHARUSNYA TERUTANG.

Contoh Kasus 1 Setelah lama menabung, akhirnya Bapak Wawan membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) Rp150.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan pemerintah daerah setem pat adalah Rp90.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang oleh Bapak Jaya?Nilai Perolehan Objek Pajak Rp150.000.000NPOPTKP Rp 90.000.000 -NPOPKP Rp 60.000.000BPHTB terutang = 5% x Rp60.000.000 = Rp 3.000.000

Contoh Kasus 2



Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp800.000.000. Berapa BPHTB terutang atas warisan tersebut jika ditetapkan NPOPTKP sebesar Rp400.000.000?Nilai Perolehan Objek Pajak Rp800.000.000NPOPTKP Rp400.000.000 -NPOPKP Rp400.000.000BPHTB yang seharusnya terutang : 5% x Rp400.000.000 = Rp 20.000.000BPHTB terutang : 50% x Rp20.000.000 = Rp 10.000.000

Catatan :Jika didalam kasus terdapat dua nilai yaitu nilai perolehan dan nilai jual, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai yang terbesar.

L. SURAT KETETAPAN BPHTB KURANG BAYAR Ketentuan tentang surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditetapkan dalam Pasal 11 UU No.21 Tahun 1997 tentang BPHTB jo UU No.20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:a. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah ayat terutang pajak, Dirjen Pajak dapat

menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, jangka waktu 24 bulan, dihitung mulai saat terutanganya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan BPHTB kurang bayar.

Contoh Kasus 3 Seorang wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 17 Maret 2010Nilai Perolehan Wajib Pajak Rp135.000.000NPOPTKP Rp 60.000.000 -NPOPKP Rp 75.000.000BPHTB Terutang = 5% x Rp75.000.000 = Rp 3.750.000

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah sebagai berikut.Nilai Perolehan Objek Pajak Rp150.000.000NPOPTKP Rp 60.000.000 -NPOPKP Rp 90.000.000 BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp90.000.000 = Rp 4.500.000BPHTB yang telah dibayar = Rp 3 .750.000 - BPHTB yang kurang bayar = Rp 750.000

Sanksi administrasi berupa bunga dari 21 Maret 2008 sampai 31 Desember 2008:10 Bulan x 2% x Rp 750.000 = Rp 150.000Jadi Jumlah Pajak yang harus dibayar sebesar:Rp 750.000 + Rp 150.000 = Rp 900.000



Catatan :Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan. Jadi jika ditemukan data baru dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan maka sanksi administrasinya sebesar 2% tetap dikalikan dengan 24 bulan.



SOAL-SOAL PRAKTIKUM

1. PT. Toba Hasian yang bergerak sebagai importir mobil sport yang berlokasi di Balige menghibahkan sebidang tanah dari aktiva tetap perusahaan untuk dijadikan sarana kesehatan masyarakat kepada Yayasan Sayang Mamah. Adapun harga jual tanah tersebut Rp850.000/m2 sedangkan harga pasar tanah tersebut Rp1.100.000. Luas tanah yang dihibahkan adalah 700 m2. berapakah BPHTB yang terhutang jika NPOPTKP Rp280.000.000?

2. Pada tanggal 20 Januari 2012 Bpk. Donny Marpadot membeli tanah di daerah Cileungsi seluas 900 m2. Di atas tanah tersebut terdapat 2 bangunan rumah yang luasnya masing-masing 250 m2 dan 200 m2. Hitunglah Berapa BPHTB terhutang jika diketahui harga jual masing masing rumah Rp250.000.000 dan Rp200.000.000 dan harga jual tanah sebesar Rp1.300.000/m2 dan NPOPTKP yang diperbolehkan oleh Pemda Bogor Rp60.000.000?

3. Pada tanggal 17 Desember 2011 PT. Pete menghibahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah klinik kepada RS Sehat Jasmani dengan NPOP sebesar Rp500.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan Pemda setempat adalah sebesar Rp280.000.000. Hitung berapa BPHTB yang terutang!

4. Ny. Asami Emogu membeli sebidang tanah seluas 2500 m2 di kawasan Cakung dengan harga beli obyek pajak sebesar Rp1.200.000 pada seorang makelar tanah. NPOPTKP yang ditetapkan oleh Pemda Jakarta Timur adalah sebesar Rp50.000.000. Berapakah BPHTB terutang atas tanah tersebut?

5. Pada tanggal 28 Februari 2012 Tn. Febriansyah memperoleh obyek pajak sebesar Rp280.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 Desember 2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukan bahwa NPOP sebenarnya adalah Rp350.000.000. Berapakah besarnya BPHTB yang terutang pada saat Tn. Febriansyah memperoleh tanah dan bangunan dan berapakah BPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan 30 Desember 2012 serta berapa denda administrasi yang harus dibayar pada tanggal 30 Desember 2012!

6. Tertanggal 31 Januari 2011 Bpk. Bapake memperoleh sebidang tanah seluas 1800 m2 dan 2 buah bangunan berdiri di atasnya. Diketahui harga masing masing bangunan adalah Rp400.000.000 dan Rp300.000.000 dan harga tanahnya Rp1.000.000 per m2 dan NPOPTKP Rp60.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 27 Juli 2011 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp1.875.000/m2 untuk harga tanah dan masing-masing bangunan Rp475.000.000 dan Rp380.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang pada saat Bpk. Bapake memperoleh tanah dan bangunan dan berapakah BPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan tanggal 27 Juli 2011 serta berapakah denda administrasi yang harus dibayar pada 27 Juli 2011?

7. Rosyani Saragi memperoleh hibah wasiat dari orang tua kandungnya berupa tanah seluas 500 m2. Diketahui bahwa nilai pasar tanah tersebut adalah Rp1.800.000/m2 sementara itu nilai jual objek pajak atas tanah tersebut sebesar Rp1.000.000/m2. Berapa BPHTB terutang atas tanah yang diperoleh tersebut jika NPOPTKP nya sebesar Rp278.000.000?


laboratorium akuntansi lanjut b universitas...

Documents