KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR KEP-21135/PW13/2012
TENTANG
SUPLEMEN RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu mereviu Renstra BPKP dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa sesuai Laporan Hasil Reviu Renstra BPKP Tahun 2010-2014 Nomor LHR-835/SU01/2/2012, BPKP perlu merevisi Renstra dengan menambah sasaran strategis dan memperbaiki IKU;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPKP tentang perubahan atas keputusan kepala BPKP Nomor Kep-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 042/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP616/K/SU/2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas SAKIP BPKP Tahun 2012 Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 ; tanggal 30 November 2012;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 disusun sebagai dasar penyusunan Suplemen LAKIP ;
KEDUA : Menambah butir-butir tambahan Renstra BPKP 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
KETIGA : Suplemen Renstra BPKP 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 Desember 2012
Kepala Perwakilan,
HOTMAN NAPITULUPU
i
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen penting yang menunjukkan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen Suplemen Renstra ini disusun sebagai bagian dari upaya mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Dokumen Suplemen Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Renstra awal dan berisi perubahan pada sasaran strategis serta penjelasan tentang indikator kinerja utama yang mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-1644/K.SU/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-34/K.SU/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010-2014. Perubahan pada sasaran strategis menekankan adanya penambahan terhadap indikator kinerja utama outcome.
Dokumen rencana strategis merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan optimalisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPKP. Diteguhkannya komitmen ini berimplikasi pada seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menegakkan dan melaksanakannya tanpa perkecualian, karena komitmen itulah yang akan menjadi motor bagi optimalisasi pencapaian tujuan keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian komitmen tersebut harus dipedomani seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kesemuanya itu untuk kepentingan stakeholders sehingga keberadaan dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dirasakan manfaat/nilai tambahnya.
Suplemen Rencana strategis ini perlu disosialisasikan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dijadikan acuan penyusunan rencana tindak (diinstitusionalisasikan) dan akhirnya diinternalisasi ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan menjadi suatu dokumen yang dapat menjiwai seluruh aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Disadari tujuan pencapaian kinerja bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengelolaan kinerja yang mampu menginternalisasikan seluruh visi, misi, nilai-nilai, dan faktor kunci yang mendasari program dan kegiatan Renstra ini dan mendorong seluruh penanggung jawab kinerja dan para pelaksana dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
Sidoarjo, 28 Desember 2012
Kepala Perwakilan,
HHoottmmaann NNaappiittuuppuulluu NIP. 19560306 198310 1 001
ii
Kata Pengantar ................................................................................................. i
Daftar Isi .............................................................................................................. ii
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR KEP-21135/PW13/2012 TANGGAL 28 DESEMBER 2013 TENTANG SUPLEMEN RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014
Lampiran Supplemen.
Butir – butir Tambahan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014
Bab II. Visi, Misi dan Tujuan
2.1. Tujuan Akhir (Goals) dan Alasan Keberadaan ... 1
2.2. Peranan ........................................................................... 4
2.3. Pernyataan Visi ............................................................. 5
2.4. Pernyataan Misi ............................................................ 11
2.5. Tujuan ............................................................................... 20
2.6. Sasaran Strategis ........................................................... 24
Bab III. Arah Kebijakan dan Strategi ................................................. 28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi ...................................... 28
3.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ......................... 30
Bab IV. Penutup ........................................................................................ 49
LLaammppiirraann 1.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra
2010-2014
2. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
DAFTAR ISI
1
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Sejalan dengan tekad pemerintah untuk lebih berkomitmen memenuhi amanah seluruh
masyarakat Indonesia, BPKP secara umum dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur secara
khusus telah mengubah visinya untuk lebih menunjukkan jati dirinya sebagai auditor
presiden yang proaktif dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka visi BPKP
dijabarkan secara komprehensif, utuh, operasional, dan menyeluruh menjadi visi unit-unit
kerja BPKP. Dalam rangka mendukung perwujudan visi baru BPKP inilah maka Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur perlu secara tepat mengidentifikasikan peran dan bentuk
sumbangannya kepada BPKP agar peran dan sumbangan tersebut adalah peran spesifik
yang mutually exclusive dengan unit kerja lainnya, dan mempertimbangkan bahwa semua
peran yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi BPKP tersebut secara menyeluruh dan utuh
dipenuhi secara kolektif (completely exhaustive) oleh semua unit kerja BPKP.
Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
dalam koridor pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan dengan tetap mengacu
kepada Tugas Pokok dan Fungsi sebagai bagian dari organisasi BPKP seperti yang diatur
dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-
06.00.00-286/K/2001 tangal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Gambaran rantai aktivitas BPKP sesuai The General Systems Model of The Firm dan konsep
Value Chain dalam konteks pencapaian visi dan misi BPKP maka dapat diidentifikasi adanya
dua kelompok aktivitas yang dilaksanakan oleh BPKP yang saling terkait yaitu aktivitas
utama pengawasan dan aktivitas pendukung pengawasan. Aktivitas utama pengawasan
merupakan kegiatan utama (core business) BPKP berupa kegiatan pengawasan yang
dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,
meningkatnya kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN
untuk keberhasilan pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional.
Sedangkan aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendukung
aktivitas utama.
Tujuan Akhir (Goals) dan Alasan Keberadaan 2.1
VISI, MISI dan TUJUAN
2
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Pelaksanaan aktivitas utama dikelompokkan kedalam tiga strategi pengawasan sebagai
berikut:
11.. KKeelloommppookk KKeeggiiaattaann PPrreeeemmppttiiff
Kelompok kegiatan preemptif bertumpu pada pengkondisian auditan untuk
menyiapkan infrastruktur bagi pengembangan good governance, pelayanan publik dan
pemberantasan KKN. Sasarannya adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat
laten.
22.. kkeelloommppookk kkeeggiiaattaann pprreevveennttiiff
Kelompok kegiatan preventif merupakan kegiatan dalam rangka pencegahan yang
mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan
kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas
proses governance, manajemen resiko, dan pencegah KKN, berdasarkan pola kemitraan
dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Selain itu, juga dilakukan kegiatan audit
keuangan, kinerja dan tujuan tertentu yang diarahkan untuk memberikan rekomendasi
perbaikan di masa mendatang. Sasaran kegiatan preventif adalah meminimalisir
peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.
33.. KKeelloommppookk KKeeggiiaattaann RReepprreessiiff
Kelompok kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan
kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan
hukum/ tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya
kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.
Sedangkan aktivitas pendukung dapat dibagi menjadi tiga kelompok kegiatan yaitu:
11.. KKeelloommppookk KKeeggiiaattaann MMaannaajjeemmeenn
Kelompok kegiatan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, peng-
organisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan BPKP (Planning, Organizing,
Actuating, dan Controlling (POAC)). Kegiatan tersebut misalnya berupa kegiatan
koordinasi perumusan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis
pengawasan di lingkungan BPKP, dan koordinasi penyusunan program kerja
pengawasan tahunan (PKPT) serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan
aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya. Sasarannya adalah mengelola
semua kegiatan organisasi untuk menjamin agar tujuan dapat tercapai.
3
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
22.. KKeelloommppookk KKeeggiiaattaann PPeennggeellooaaaann SSuummbbeerr DDaayyaa,, PPeemmbbeellaajjaarraann,, ddaann IIkklliimm OOrrggaanniissaassii
Kegiatan pengelolaan sumber daya mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya
manusia, keuangan, sarana dan prasarana, informasi, dan kegiatan pengelolaan iklim
organisasi seperti diantaranya berupa struktur organisasi dan budaya kerja. Sasarannya
ialah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan utama BPKP.
33.. KKeelloommppookk KKeeggiiaattaann PPeennggoollaahhaann IInnffoorrmmaassii
Kelompok kegiatan pengolahan informasi mencakup kegiatan pengidentifikasian
kebutuhan informasi, pencarian, pengumpulan, pengorganisasian dan pentransferan
informasi kepada yang memerlukan. Sasarannya ialah menyediakan informasi yang
diperlukan ke dalam organisasi untuk fasilitasi fungsi pengendalian dan pembelajaran,
dan ke luar organisasi untuk pembangunan citra organisasi melalui fungsi humas.
Keterkaitan aktivitas utama dan aktivitas pendukung pengawasan dapat dilihat pada
gambar berikut:
Rantai Nilai (Value Chain ) Aktivitas BPKP
Visi dan Misi BPKP
Proses Informasi
Pre‐emptif:
Sosialisasi, edukasi, Kajian rencana, Kebijakan/Program
Preventif:
Bimtek,Audit Keuangan, kinerja & tujuan tertentu
Sumber daya, Pembelajaran, dan Iklim organisasi
Manajemen
(POAC)
Represif:
Audit investigasi, kerja sama dgn
Stakeholder
4
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Peranan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari kontribusinya
dalam pencapaian visi dan misi BPKP. Kontribusi tersebut bersifat saling melengkapi, tidak
tumpang tindih dan total kontribusi keseluruhannya mampu mencapai visi dan misi BPKP.
Peran yang dapat dan telah dimainkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah
dengan keunggulan dalam peran consulting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan BUMN/D menggunakan
produk dan jasa BPKP dalam rangka membenahi sistem dan tata kelolanya termasuk BPKP
mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka
mempercepat pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah. Sedangkan peran assurance berupa audit keuangan atas Loan/Grant yang
dilakukan atas permintaan Lender telah dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan
kualitas hasil audit yang baik. Demikian halnya dengan audit dalam rangka optimalisasi ata
penerimaan negara dan daerah.
Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam upaya mewujudkan iklim pencegahan
dan pemberantasan korupsi telah memberikan hasil yang cukup siginfikan dengan
meningkatnya jumlah kasus yang diserahkan ke Instansi Penegak Hukum, baik melalui audit
investigasi, hasil penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli
termasuk tindakan preventif berupa meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat
peserta sosialisasi anti korupsi terhadap bahaya korupsi.
Terkait dengan kegamangan/keragu-raguan sebagian besar pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menempatkan dirinya
sebagai clearing house dengan memberikan solusi dalam bentuk sosialisasi, asistensi dan
review pengadaan barang dan jasa. Disamping itu keberhasilan keseluruhan progam, juga
tercermin dari nilai pengawasan (audit value) berupa terjadinya peningkatan tindak lanjut
hasil pengawasan yang merupakan respon auditan terhadap hasil-hasil audit/pengawasan.
Peranan 2.2
5
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden.
Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi
Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi pemerintahan. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk
membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang
merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada
shareholder/stakeholdernya.
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan arahan
organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur memandang perlu dan berkomitmen untuk mereposisi ulang kembali visi-nya
untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi/akan terjadi akibat dari
perubahan tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci, yaitu:
11.. AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn
22.. RReessppoonnssiiff
33.. IInntteerraakkttiiff
44.. TTeerrppeerrccaayyaa
55.. AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa
66.. BBeerrkkuuaalliittaass
Pernyataan Visi 2.3
VISI AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn yyaanngg RReessppoonnssiiff,, IInntteerraakkttiiff,, ddaann TTeerrppeerrccaayyaa,,
uunnttuukk MMeewwuujjuuddkkaann AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa
yyaanngg BBeerrkkuuaalliittaass
6
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah
sebagai berikut:
Frasa Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan kesan yang kuat bahwa
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh Presiden
untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai Auditor Presiden,
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat
dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi di Provinsi Jawa Timur dan
segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada
Presiden. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan
berskala nasional di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada
pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro growth,
pro job dan pro poor.
Dalam posisi sebagai auditor presiden, sebagai perpanjangan tangan BPKP, Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena
dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan
maupun penyimpangan di bidang keuangan negara di Provinsi Jawa Timur dan mampu
memberikan rekomendasi yang applicable kepada Presiden. Dengan demikian dalam kurun
waktu 5 tahun mendatang diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memberikan
peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang
berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukanlah
untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, melainkan lebih kepada
upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem
pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di
Provinsi Jawa Timur.
Ciri khas dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi
Jawa Timur yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain adalah
dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi
inti ini sejalan dengan kewajiban Presiden untuk melakukan pengawasan pembangunan
11.. AAuuddiittoorr PPrreessiiddeenn
7
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
nasional sebagai wujud akuntabilitas keuangan negara seperti diamanatkan dalam 3 paket
undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan
Negara.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur
merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in
fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan
informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat
obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan
prinsip independensi.
Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan bereaksi
secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang
responsif mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah di
Provinsi Jawa Timur dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.
Ini berarti bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak boleh berlama-lama dalam
menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan
menyukseskan kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Presiden.
Dalam konteks ini, berarti Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tidak harus menunggu
penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP
maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat segera menentukan langkah-langkah
pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan
kebijakan Presiden di Provinsi Jawa Timur dan segera mengusulkan titik-titik prioritas
pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya kebijakan nasional.
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan
perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari
reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi
proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi
22.. RReessppoonnssiiff
33.. IInntteerraakkttiiff
8
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang
mengandung nuansa bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders di Provinsi Jawa
Timur. Dengan pengertian tersebut maka komunikasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan
efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur harus membuka saluran-
saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain
dalam menjalankan perannya di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil
pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh para
pengguna/stakeholders di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan seperti Clearing House,
kehumasan, maupun implementasi President Accountability System (PASs) sangat
membantu dalam menciptakan suasana interaktif. Sifat interaktif ini mendorong perlunya
kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat
diandalkan di bidang pengawasan.
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas
dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki integritas yang tinggi yang didukung
profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang
berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders di Tanah Jawa Timur.
Presiden sebagai pemegang akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan
kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan
pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh
yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan
intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga ditunjukkan dengan banyaknya permintaan
stakeholders di Provinsi Jawa Timur kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk
membenahi sistem dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Timur.
44.. TTeerrppeerrccaayyaa
9
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan
negara seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan
negara ini meliputi:
ÁÁ Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;
ÁÁ Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara
dan membayar tagihan pihak ketiga;
ÁÁ Penerimaan Negara;
ÁÁ Pengeluaran Negara;
ÁÁ Penerimaan Daerah;
ÁÁ Pengeluaran Daerah;
ÁÁ Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
ÁÁ Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
ÁÁ Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.
Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu
pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah,
dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara dalam rangka
penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar
pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang
55.. AAkkuunnttaabbiillttaass KKeeuuaannggaann NNeeggaarraa
10
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan
negara.
Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari
kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut:
ÁÁ Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
ÁÁ Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
ÁÁ Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun akuntabilitas
keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh
Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan
negara kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses
pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi.
Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri sampai ke
bukti dasarnya (traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness). Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur berperan
membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara di Provinsi Jawa Timur agar
akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia dan rakyat di Provinsi
Jawa Timur khususnya.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu
akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban
keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang
material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak
terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara.
66.. BBeerrkkuuaalliittaass
11
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Pernyataan misi lebih menekankan kepada nilai tambah/manfaat yang dapat diberikan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kepada stakeholders/shareholdes, jadi tidak sekedar
menjelaskan apa yang harus dilakukan. Misi tersebut menjadi penggerak seluruh jajaran
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam bekerja, bertindak dan memberikan pelayanan
terbaik kepada stakeholders/shareholders akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang
akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan
kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula
diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor
103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka
BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup
penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai
berikut:
Pernyataan Misi 2.4
MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur .
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
12
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai
Auditor Presiden di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengawasan intern atas
akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menegaskan bahwa misi ini
dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Inti misi ini terkait
dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan
memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance
dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
adalah memberikan umpan balik (feedback) sebagai bahan masukan bagi Presiden/
Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan
keuangan negara di Provinsi Jawa Timur dan memberikan rekomendasi perbaikan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business)
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam
bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk
sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem.
Mandat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai pengawas intern akuntabilitas
keuangan negara di Provinsi Jawa Timur semakin jelas dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam
Pasal 49 Ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
c) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah
daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan
lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan
yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Misi Pertama
13
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah,
sehinga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan.
Dengan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2, kegiatan BUN terdiri atas
delapan bidang yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang
negara, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN, dan
regulator di bidang keuangan negara. Pengawasan intern terhadap kegiatan
kebendaharaan umum negara diharapkan dapat memberi masukan dan feed back
kepada Menteri Keuangan selaku BUN mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh
institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh
APIP selain BPKP. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi
kegiatan-kegiatan BUN di Provinsi Jawa Timur tersebut, perlu didukung dengan
penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun
sasaran pengawasannya.
Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan
strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) di Provinsi Jawa Timur sesuai
perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan-penugasan tersebut merupakan
implementasi yang nyata dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor
Presiden/pemerintah di Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, berdasarkan Pasal 57 ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur juga dimandatkan untuk melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) cq. Satuan Kerja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur sebelum di lakukan
konsolidasi dan sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
Dalam misi 1 termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dan
pemerintah di Provinsi Jawa Timur untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukan
dalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, dan perhitungan
kerugian negara.
14
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP seperti diatur
dalam PP tersebut. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas
efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan
menunjang efektivitas SPI dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Itjen Kementerian, Inspektorat
Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan
penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi
pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun
2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang
langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan
tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Akuntabilitas kinerja Presiden merupakan suatu
kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah, sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada
seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup:
aa.. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
bb.. Sosialisasi SPIP
cc.. Pendidikan dan pelatihan SPIP
dd.. Pembimbingan dan konsultansi SPIP
ee.. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah
Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Misi Kedua
15
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Kegiatan pembinaan butir a sampai dengan butir d merupakan rangkaian kegiatan dalam
rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Kegiatan-
kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini. Sedangkan butir e lebih spesifik
terkait peningkatan kemampuan/kompetensi auditor APIP yang menjadi bagian dari misi
ketiga yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional
dan kompeten. Pada prinsipnya misi kedua lebih menekankan kepada pembinaan SPIP
kepada instansi pemerintah, sedangkan misi ketiga terkait dengan pembinaan terhadap
auditor (APIP).
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP diawali dengan penyusunan pedoman-
pedoman terkait SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis) yang merupakan panduan
untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah. Pedoman tersebut selanjutnya
disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP. Selain itu,
kegiatan penyusunan modul dan penyelenggaraan diklat SPIP menjadi kegiatan penting
untuk membentuk personil yang memahami seluk beluk SPIP dan kompeten untuk
menerapkan SPIP di instansi masing-masing. Pada tahap penerapan SPIP, Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur siap untuk membimbing dan memberikan konsultansi kepada seluruh
instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur.
Misi ketiga adalah misi pengimbang yang disusun dalam kesadaran bahwa kinerja yang
berorientasi ke luar tak mungkin terwujud tanpa adanya proses kerja internal yang baik
maupun proses kerja sesama APIP yang sinergis. Dengan adanya proses kerja sesama APIP
yang sinergis diharapkan akan menghasilkan kinerja APIP yang maksimal. Hal ini
merupakan jawaban atas arahan Presiden akan perwujudan pengawasan yang terpadu,
terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan
yang baik, bersih dan kredibel, dan berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam
semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan
menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Misi Ketiga
16
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai pembimbing berbagai strategi
pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Jawa Timur. Penjabaran misi
ini merupakan bentuk tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai
anggota komunitas pengawasan untuk turut serta dalam mengembangkan sistem
pengawasan nasional yang terpadu di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan sistem
pengawasan nasional tentunya dilakukan bersama-sama, baik dengan BPK, Inspektorat
Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPND, Badan Pengawasan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL, maupun
dengan Instansi Pemerintah lainnya yang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan seperti
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Dalam Negeri pada saat
ini, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Lebih luas lagi, dilakukannya
pengawasan secara bersinergi akan menjadi agenda yang penting Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur bersama-sama dengan DPRD, Kejaksaan Tinggi Kepolisian, maupun
masyarakat.
Arti penting dari ditetapkannya misi ini terletak pada adanya kesadaran Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur untuk turut serta membenahi hal-hal yang kontra produktif dalam
kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk
pemberian masukan mengenai arah dan kebijakan pengawasan nasional/makro kepada
Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Substansi arah dan kebijakan yang dimaksud tentunya
sejalan dengan program-program Pemerintah yang menjadi prioritas, berskala nasional,
memperhatikan analisis risiko per masing-masing sektor dan bidang kegiatan
pemerintahan, mencerminkan sinergi APIP, dan menunjukkan dukungan bagi pelaksanaan
pengawasan oleh auditor eksternal.
Penjabaran misi ini terus dioptimalkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur agar hasil
pengawasannya mempunyai manfaat dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang
berkepentingan, terutama stakeholders utama di Provinsi Jawa Timur, yang tercermin dari
tanggapan positif ataupun apresiasi para pengguna atas produk-produk Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang
memadai terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, kepatuhan pada
standar profesi, penataan proses kerja internal, dan sistem kendali mutu yang dapat
menunjang peningkatan kualitas hasil pengawasan. Dengan demikian, produk Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur diharapkan akan bermanfaat sebagai umpan balik (feed back)
bagi penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja
17
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/BUL di Provinsi Jawa
Timur.
Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengembangkan kapasitas APIP di Provinsi
Jawa Timur (termasuk BPKP) baik dari sisi SDM maupun sistem dan prosedur yang
mencakup:
ÁÁ Pembinaan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1e
PP Nomor 60 Tahun 2008)
ÁÁ Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP
Nomor 60 Tahun 2008)
ÁÁ Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan
ÁÁ Pengembangan Kapasitas Internal BPKP
ÁÁ Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP
ÁÁ Pendukung/fasilitasi pengawasan
ÁÁ Sinergi dengan APIP lain.
Misi ini merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor
Presiden di Provinsi Jawa Timur dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan
keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden
(President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali
(control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan
keuangan negara di Provinsi Jawa Timur, yang berbasis web, on-line, dengan data yang
sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang
implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh
informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat
melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan
rencana pada saat tertentu.
Sistem pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang
ada saat ini belum menjamin bahwa Presiden memperoleh informasi yang
utuh/menyeluruh atas implementasi akuntabilitas Presiden. Kondisi tersebut
kontradiktif dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang juga
memegang kekuasaan tunggal pengelolaan negara sebagai bagian dari kekuasaan
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Misi Keempat
18
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
pemerintahan (UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1). Meskipun telah secara jelas
diatur bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri
Keuangan (selaku BUN) dan menteri/pimpinan lembaga (selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang), serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku
kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah, namun sejatinya bukan berarti bahwa
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diserahkan keseluruhan ke menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara tetap melekat kepada Presiden yang menerima amanah dari rakyat,
sehingga Presiden juga harus berakuntabilitas kepada rakyat.
Berbagai peraturan yang telah diterbitkan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 6 Tahun
2008), Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP Nomor
39 Tahun 2006), dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah-LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007), belum dapat menjamin bahwa
Presiden memperoleh informasi periodik, up to date, dan mendekati real-time tentang
akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
Kondisi di atas memunculkan fenomena baik di pusat dan daerah, yaitu (i) penyerapan
anggaran yang rendah, (ii) kurang sinkronnya rencana pembangunan di pusat dan daerah
(karena persepsi yang sempit terhadap perundang-undangan yang ada), dan (iii) tidak
adanya informasi capaian kinerja kumulatif/aggregasi dari kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah yang dapat dilaporkan kepada Presiden secara tepat waktu (up to
date), yang mendekati real-time. Hal tersebut menyulitkan Presiden untuk dapat menilai
apakah agenda-agenda Presiden yang tertuang di RPJMN telah dilaksanakan oleh
pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sesuai dengan target atau harapan
Pemerintah dan rakyat.
Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-masing
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk membuat indikator capaian
kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden untuk menyampaikan
akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKP
mendorong dibangunnya Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems)
atau yang dikenal sebagai PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap
kebuntuan (missing-link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
mensinergikan sumber-daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah)
sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, dan memudahkan Presiden untuk
memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda
19
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Pemerintah. PASs didukung dengan sistem data warehouse yang mengkolaborasikan
berbagai informasi dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait
dengan implementasi sistem akuntabilitas Presiden. Kebutuhan informasi untuk PASs cukup
besar dan kompleks, meliputi Akuntabilitas Sasaran Makro, Akuntabilitas Pelaksanaan
Kebijakan/Program, Akuntabilitas Pengawasan, Akuntabilitas Keuangan Negara,
Akuntabilitas Keuangan Daerah, Akuntabilitas BUMN/D, Akuntabilitas Instansi Pusat,
Akuntabilitas Instansi Daerah, Akuntabilitas Penanganan Korupsi, dan Akuntabilitas
Lembaga Negara.
Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk menyusun dan
menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan
kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Berikut gambar alur informasi dan pengetahuan untuk mengambil keputusan:
Alur Informasi dan Pengetahuan untuk Pengambilan Keputusan
Berbasis data warehouse yang komprehensif & historis
Sistem mengkolaborasikaninformasi yang tersebar di masing-masing instansi untuk kepentingananalisis dan penelitian
Pengetahuan-pengetahuanterdokumentasi secarakomprehensif dan uptodate
Perencanaan kegiatan yang berdasarkan analisaResiko dan Prioritas
Presiden memperoleh informasidan pengetahuan yang krediblesehingga dapat mengambilkeputusan yang tepat
BPKP sebagai pengelola PASS
Integration of Information
ManagementDecision Making
Collaborative Analysis & Research
Knowledge Creation
Intelligence-basedPlanning
BPKP PASs
20
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi
pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan
lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan
dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis
yang berorientasi profit. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memodifikasi Perspektif
Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi
Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan
strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif
manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa
diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses
internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.
Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:
Tujuan 2.5
TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
21
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi
dalam 5 tahun ke depan serta untuk menjawab pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur. PPeenneettaappaann ttuujjuuaann ppeerrttaammaa yyaaiittuu ““MMeenniinnggkkaattnnyyaa kkuuaalliittaass aakkuunnttaabbiilliittaass
kkeeuuaannggaann NNeeggaarraa di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.”” dilandasi permasalahan
masih diperolehnya opini disclaimer dari BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan
masih banyaknya laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan daerah (IPP/D) yang
belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Akuntabilitas keuangan negara merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu
media pertanggungjawaban keuangan negara, yang dilaksanakan secara periodik.
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
dan timbul dalam pelaksanaan misi organisasi pemerintahan, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur mempunyai tujuan agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut meningkat
dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai melalui opini yang yang dikeluarkan oleh BPK.
PPeenneettaappaann ttuujjuuaann kkeedduuaa yyaaiittuu ””MMeenniinnggkkaattnnyyaa ttaattaa ppeemmeerriinnttaahhaann yyaanngg bbaaiikk di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.””, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan
publik karena belum semua kementerian lembaga dan dan pemerintah daerah di Provinsi
Jawa Timur membuat dan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM). Padahal di satu
sisi pemerintah telah mencanangkan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan
bersih (good public governance). Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan
etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik
tertentu. Karakteristik tersebut mencakup sebagai berikut:
ÁÁ Partisipasi publik
ÁÁ Kerangka hukum yang adil
ÁÁ Transparansi informasi
ÁÁ Pelayanan yang responsif
ÁÁ Orientasi pada kepentingan yang luas
ÁÁ Kesempatan yang sama
ÁÁ Kegiatan yang efisien dan efektif
ÁÁ Akuntabilitas organisasi
ÁÁ Visi ke depan pengembangan manusia.
22
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan
negara dan tata pemerintahan di Provinsi Jawa Timur mengalami perbaikan melalui
kegiatan quality assurance ataupun consulting and assistance.
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang
merugikan keuangan negara di Provinsi Jawa Timur menjadi tujuan Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur karena disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan
masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan yang mempengaruhinya.
PPeenneettaappaann ttuujjuuaann kkeettiiggaa jjuuggaa ddiiddaassaarrii ddeennggaann mmaassiihh bbaannyyaakknnyyaa pprraakkttiikk kkoorruuppssii,, kkoolluussii ddaann
nneeppoottiissmmee bbaaiikk ddaarrii jjuummllaahh kkaassuuss yyaanngg tteerrjjaaddii mmaauuppuunn jjuummllaahh kkeerruuggiiaann nneeggaarraa yyaanngg
ddiittiimmbbuullkkaann. Hal lain yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia pada tahun 2009 yaitu 2,80. Kondisi ini menjadi tantangan bagi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan iklim yang mencegah kecurangan
dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya
dengan melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian
permasalahan korupsi, mengimplementasikan Fraud Control Planning (FCP) di
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud, serta melakukan reviu laporan dan pengaduan
masyarakat.
Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKP yang pertama yaitu
”Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang
mendukung tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN.
TTuujjuuaann kkeeeemmppaatt PPeerrwwaakkiillaann BBPPKKPP PPrroovviinnssii JJaawwaa TTiimmuurr yyaaiittuu ””TTeerrccaappaaiinnyyaa eeffeekkttiivviittaass
ppeennyyeelleennggggaarraaaann ssiisstteemm ppeennggeennddaalliiaann iinntteerrnn ppeemmeerriinnttaahh di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur.””, ditetapkan untuk tercapainya misi ke dua BPKP yaitu ”Membina
secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk mewujudkan
hal tersebut BPKP telah dibekali mandat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008,
BPKP menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan
aparatur negara dalam RPJMN 2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah yang efektif pada akhirnya akan bermuara pada
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan,
keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
23
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
PPeenneettaappaann ttuujjuuaann kkeelliimmaa yyaaiittuu ””MMeenniinnggkkaattnnyyaa kkaappaassiittaass aappaarraatt ppeennggaawwaassaann iinntteerrnn
ppeemmeerriinnttaahh ((AAPPIIPP)) yyaanngg pprrooffeessiioonnaall ddaann kkoommppeetteenn di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur.””, adalah untuk mendukung misi ketiga yaitu ”Mengembangkan kapasitas
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”. Hal ini dilandasi dengan
pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public
governance) akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik,
yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah di
Provinsi Jawa Timur.
APIP yang profesional dan kompeten ini akan mendukung peran APIP yang efektif yang
sekurang-kurangnya harus:
ÁÁ Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
ÁÁ Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
ÁÁ Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
TTuujjuuaann kkeeeennaamm ddiitteettaappkkaann uunnttuukk mmeenndduukkuunngg ppeennccaappaaiiaann mmiissii ””MMeennyyeelleennggggaarraakkaann
dduukkuunnggaann ppeennggaammbbiillaann kkeeppuuttuussaann yyaanngg aannddaall bbaaggii PPrreessiiddeenn//ppeemmeerriinnttaahh di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur”, sebagai internal auditor, Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Timur menyadari bahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang
berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah di Provinsi Jawa Timur harus
menjadi perhatian utama. Informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi
keuangan dan non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal
dan internal harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan
pemerintahan dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian
intern dan tanggung jawab operasional. Kesadaran itulah yang
mendorong/mengembangkan perangkat (tools) bagi Presiden untuk memantau tingkat
kemajuan kinerja kementerian, lembaga dan BUMN/BUMD secara real time yang
diperkenalkan sebagai President Accountability System (PASs).
24
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan
berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan.
Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, yaitu:
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola kepemerintahan/Perusahaan
4. Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD
dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas
Pengelolaan Keuangan
8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan.
Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis
ini dilakukan untuk mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai
sasaran strategis ini adalah memberikan pemahaman intensif kepada
kementerian/lembaga dan pemda tentang peran laporan keuangan yang berkualitas
baik dalam forum pertemuan antar kementerian/lembaga/pemda maupun melalui
penggalangan langsung dengan penandatangan nota kesepahaman antara BPKP
dengan mitra kerja BPKP. Sosialisasi ini diharapkan mengefektifkan fungsi
pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan
oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai
Sasaran Strategis 2.6
25
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang
diperoleh dari BPK RI minimal WDP.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” merupakan sasaran
strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. BPKP melihat masih banyak sumber
penerimaan anggaran yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan
ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Persentase Hasil Pengawasan
BUN yang disampaikan. Kegiatan pada indikator ini merupakan dukungan untuk
kegiatan BPKP Pusat.
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola kepemerintahan/Perusahaan
Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan
akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong
pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola kepemerintahaan/ perusahaan
melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis,
dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance
(GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Persentase Instansi Pemerintah
Daerah (IPD) yang telah menerapkan pelayanan sesuai SPM/Pelayanan Prima,
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau Key Performance Indicator (KPI) mendapat
skor baik, dan BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat Baik”
4. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD
dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka
panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi
dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.
Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi pencegahan tindak
pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung
enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat
dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau Fraud
Control Plan (FCP) sebagai cegah tangkal tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan
penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan membantu Aparat
Penegak Hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian
keuangan negara, serta memberikan keterangan ahli di persidangan dalam perkara
26
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
tindak pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah “Pemahaman
dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi”.
Dengan pemahaman ini IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud dapat
mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan yang berpotensi
terjadinya fraud atau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) , atau membantu mediasi
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga
satuan dan nilai kontrak dan klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting dengan
pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan kepedulian dengan memberikan
informasi yang berisi tindak pelanggaran yang merugikan keuangan negara yang pada
akhirnya BPKP akan menyerahkan kasus kepada APH.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung
jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah
dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP” diindikasikan oleh satu IKU
dominan yaitu adanya Penyelenggarakan SPIP oleh Pemda sesuai PP Nomor 60 Tahun
2008. Dengan penyelenggaraan SPIP yang memadai tersebut diharapkan laporan
keuangan Pemda mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Opini
WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang
memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit
keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem
pengendalian K/L/Pemda.
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah
kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia
yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah
SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan
mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum
dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu
melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian
27
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program
pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar melalui penjenjangan
sertifikasi JFA, peningkatan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses
pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan,
keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai yang
diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas APIP dari level 1 menjadi level 2.
7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen
dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan
kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan
pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk
mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait
langsung dengan pengelolaan SDM, pelayanan yang mendukung tugas
pengawasandibidang kepegawaian, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.
Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan,
semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang
digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.
8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya
PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden.
Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga
bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.
28
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPKP
Untuk mewujudkan enam tujuan yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur disusun strategi yang selaras dengan strategi BPKP yaitu
menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan kedalam
sebagaimana telah disajikan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
– 2014 terdahulu. Untuk itu perlu empat prespektif yang dipergunakan sebagai dasar
penyusunan strategi yaitu :
a. Manfaat bagi stakeholder.
b. Manfaat bagi auditan/pengguna jasa.
c. Proses internal yang dikembangkan untuk peningkatan sistem.
d. Pertumbuhan dan Pembelajaran dilingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Terkait dengan pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan
pengawasan terhadap akuntabilitas keungan pemerintah/daerah, ditetapkan strategi yang
dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan;
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah;
3. Optimalisasi penerimaan Negara dan peningkatan cost saving (klaim, eskalasi harga);
4. Peningkatan pengelolaan Program Lintas Sektoral secara efektif, efisien dan ekonomis;
5. Strategi preventif;
6. Strategi represif;
7. Solusi kesisteman.
8. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan
9. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi pimpinan
Masing-masing strategi tersebut ditetapkan arah kebijakan pengawasan yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Arah kebijakan dari Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan :
- Meningkatkan kualitas pengawasan intern, penerapan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara dan daerah.
ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI
29
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
- Meningkatkan sistem pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Jawa Timur
2. Arah kebijakan dari Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah;
- Meningkatkan kualitas pengawasan intern, penerapan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara dan daerah
- Meningkatkan sistem pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Jawa Timur
- Meningkatkan koordinasi pengelolaan aset daerah.
3. Arah kebijakan dari Optimalisasi penerimaan Negara dan peningkatan cost saving
(klaim, eskalasi harga) :
- Meningkatkan pelaksanaan audit operasional secara efektif
- Meningkatkan kualitas pengawasan intern dan penerapan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara dan daerah
4. Arah kebijakan dari Peningkatan pengelolaan Program Lintas Sektoral secara efektif,
efisien dan ekonomis :
- Mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik
- Meningkatkan upaya penanganan hambatan kelancacaran pembangunan
(Debottlenecking)
- Menyelenggarakan audit operasional dan kinerja terhadap pelaksanaan program
secara lebih efektif dan efisien
5. Arah kebijakan dari Strategi preventif :
Melaksanakan penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai sistem cegah dini dan
perbaikan tatakelola
6. Arah kebijakan dari Strategi represif :
Meningkatkan efektifitas pelaksanaan audit investigasi melalui pengungkapan kasus
dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam rangka penyelamatan keuangan
Negara/daerah.
7. Arah kebijakan dari Solusi kesisteman :
Menyelenggarakan asesmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada
BUMN/D, pendampingan pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan kapasitas APIP
secara efektif.
8. Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan :
Mendorong peningkatan pilar kinerja atas perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
antara lain terhadap modal organisasi (organization capital) dan modal sumber daya
30
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
manusia (human capital), dengan memperhatikan dukungan Kebijakan Kesesmaan
yaitu:
- Penyediaan dan alokasi anggaran berbasis kinerja
- Pelaksanaan Anggaran sesuai kebutuhan teknis
- Mewujudkan iklim kerja yang kondusif dalam lingkungan kerja.
9. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi pimpinan
Mendorong peningkatan pilar kinerja atas perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
antara lain dengan mengembangkan sistem informasi dan prosedur (information
capital) yaitu Program ExIS (Executive Information System).
3.4 Indikator Kinerja
Untuk mencapai delapan sasaran strategis di butir 2.6 terdapat Indikator Kinerja Utama
(IKU). Uraian lebih rinci tentang masing-masing IKU beserta target 2011 – 2014
terhadap masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
NO IKU 2011 2012 2013 2014
1 Persentase IPP yang mendapat
pendampingan penyusunan laporan keuangan
80% 85% 90% 95%
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
80% 85% 90% 95%
3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan
20% 30% 40% 50%
4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP
80% 85% 90% 95%
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
31
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
NO IKU 2011 2012 2013 2014
5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset
30% 40% 50% 60%
6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan
30% 40% 50% 60%
7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar
70% 80% 90% 95%
8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
80% 85% 90% 95%
9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat
80% 85% 90% 95%
10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu
75% 80% 85% 90%
11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
45% 50% 55% 60%
12 Persentase hasil pengawasan BUN yang
disampaikan ke Pusat 80% 85% 90% 95%
13 Persentase IPD yang telah menerapkan
Standar Pelayanan Minimal 30% 40% 50% 60%
14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
80% 85% 90% 95%
15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
40% 50% 60% 70%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan
Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
32
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
NO IKU 2011 2012 2013 2014
16 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi
program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi
80% 85% 90% 90%
17 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP
50% 50% 75% 75%
18 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK
100% 100% 100% 100%
19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP
85% 90% 95% 100%
20 persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.
90% 95% 100% 100%
21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hokum
85% 90% 95% 100%
22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum
85% 90% 95% 100%
23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
90% 95% 100% 100%
24 Persentase Pemda yang
menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
26% 28% 30% 32%
25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada
60% 70% 80% 90%
26 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
0% 0% 10% 20%
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda,
BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
33
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
NO IKU 2011 2012 2013 2014
27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern
6% 8% 10% 12%
28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan
0% 0% 5% 10%
29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
75% 80% 85% 90%
30 Persentase APIP Pemda yang
menerapkan Jabatan Fungsional Auditor
65 70 75 80
31 Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2
- - - 2,5
32 Persentase Pelaksanaan Penugasan
(PP) 92% 94% 96% 98%
33 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu
75% 75% 80% 85%
34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu
65 % 70% 75% 80%
35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu
88% 90% 92% 94%
36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar
90% 95% 100% 100%
37 Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik
75% 80% 85% 90%
38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP
100% 100% 100% 100%
39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim
85% 90% 95% 100%
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta
Kualitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
34
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
NO IKU 2011 2012 2013 2014
40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
7,75 dari Skala likert 1-10
8,00 dari skala likert
1-10
8,25 dari skala likert 1-10
8,50 dari skala likert 1-10
41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian
7,4 dari skala likert 1-10
7,6 dari skala likert
1-10
7,8 dari skala likert 1-10
8 dari skala likert 1-10
42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian
92% 94% 96% 98%
43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur
80% 85% 90% 95%
44 Persentase pemanfaatan asset 100% 100% 100% 100%
45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana
7,70 dari skala likert
1-10
7,90 dari skala likert
1-10
8,10 dari skala likert
1-10
8,30 dari skala likert
1-10
46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP
89% 91% 93% 95%
47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif
90% 92% 94% 96%
48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev
75% 80% 85% 90%
49 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP
75% 80% 85% 90%
50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN
92% 94% 96% 98%
51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM
100% 100% 100% 100%
52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG
80% 85% 90% 95%
53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS
55% 60% 65% 70%
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan
bagi Pimpinan
35
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Rincian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal
yang mendapat pendampingan dibandingkan target dalam PKPT.
2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga berupaya mendorong Pemerintah Daerah
dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan melalui IKU “Persentase Pemda yang
laporan Keuangannya memperoleh opini minimal WDP” dari BPK RI. Pencapaian
indikator tersebut, diperoleh dengan realisasi jumlah Pemda yang memperoleh opini
minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang ada di Jawa Timur.
3. Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001, untuk mempermudah Pemerintah
Daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan , maka BPKP Jawa Timur ikut
mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan
keuangan dengan IKU“ Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan”.
Adapun Capaian dari indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemerintah Daerah yang
menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemerintah
Daerah yang ada di Jawa Timur.
4. Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP
IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh Opini
Minimal WDP”, dicapai dengan melihat jumlah Pemda yang diasistensi memperoleh
Opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA
Keuangan. Indikator tersebut untuk melihat seberapa besar pencapaian Asistensi
SIMDA dalam memberikan kontribusi kepada Pemda dalam pencapaian/peningkatan
opini Laporan Keuangan yang diberikan dari BPK RI.
5. Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset
Keberhasilan IKU “Persentase pemerintah Daerah yang Menerapkan SIMDA Aset”
diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Daerah yang menerapkan SIMDA Aset
dibandingkan dengan Jumlah Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Indikator ini untuk
melihat seberapa jauh penerapan SIMDA Aset oleh Pemerintah Daerah di wilayah Jawa
Timur.
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
36
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
6. Persentase Pemda yang Menerapkan Simda Aset Tanpa Kualifikasi Asset pada Laporan
Keuangan
IKU “Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa Kualifikasi Aset pada
Laporan Keuangan” dimaksudkan untuk melihat kontribusi SIMDA Aset terhadap
laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga setelah menerapkan SIMDA Aset
diharapkan opini BPK RI dengan kualifikasi masalah Aset tidak terjadi. Adapun capaian
indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung Jumlah Pemda/IPD yang Laporan
Keuangannya tidak ada catatan kualifikasi tentang aset dibanding dengan jumlah
Pemda yang menerapkan SIMDA Aset.
7. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN Memperoleh Opini Dukungan
WTP
IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN Memperoleh Opini
Dukungan WTP” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian sasaran meningkatnya
Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN
memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan
proyek PHLN yang di audit.
8. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang
bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih
luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang
bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan
atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan
berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil
pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke Pusat dibandingkan dengan target laporan
dari pusat
9. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat
IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan
tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya
berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60
Tahun 2008 tentang SPIP.
37
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan
target laporan dari pusat.
10. Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat
waktu
IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini
diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan Stakeholder
disampaikan tepat waktu sesuai dengan RPL yang telah direncanakan.
11. Persentase BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP
BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan
ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “BUMD yang
Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh opini
minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang laporan
keuangannya diasistensi oleh BPKP melalui kegiatan Bimtek SAK-ETAP dan SIKOMPAK
12. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat
Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan
Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada
Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP
membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum
Negara yang disampaikan ke Pusat”.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat
dibandingkan target laporan dari Pusat.
13. Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal
Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda
Sasaran Strategis 2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan
38
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan
dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah
dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor
1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan
oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan
bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja
diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Melalui Indikator
Kinerja “Persentase Pemda yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal”,
dimaksudkan untuk menilai berapa jumlah pemda yang sudah menerapkan standar
pelayanan minimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian indikator
ini diperoleh dengan rumusan jumlah Pemda yang sudah menerapkan SPM dibanding
dengan jumlah Pemda yang sudah dilakukan audit kinerjanya.
14. Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa
manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan
dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD.
Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG
atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan dengan skor minimal baik
atas penerapan GCG atau KPI, dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/ BLUD
yang mendapat pendampingan oleh BPKP.
15. Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Penetapan IKU “BUMD yang Kinerjanya memperoleh minimal Predikat Baik”,
dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh
BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal
baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP.
39
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
16. Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan
good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan
kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari rata-
rata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui
survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti
korupsi, forum koordinasi, penyamaan persepsi, koordinasi hasil pengawasan,
pembinaan/quality assurance.
17. Persentase Penerapan FCP oleh Instansi yang sudah mendapatkan Sosialisasi FCP
Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan
kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.
FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah,
menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan
Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai,
Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor,
Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi dan Standar Perilaku
dan Disiplin.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang sudah menerapkan FCP
dibandingkan dengan jumlah instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP.
18. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat
berdampak pada tindak TPK
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya
pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur
instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan
rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang
berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.
Untuk merealisasikan IKU, perlu terus dikembangkan kualitas kajian atas
kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi KKN dan
Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda,
BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
40
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi yang melakukan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil kajian peraturan/ pedoman yang berpotensi TPK dibandingkan
dengan jumlah instansi yang telah dilakukan kajian peraturan/ pedoman
19. Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP
Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian harga
merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat
keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran
strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga
ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit
dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi HKP. Penyelesaian kasus HKP
didapatkan dari laporan yang telah diterbitkan.
20. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga
Pengukuran IKU “Tindak Lanjut Hasil Audit Klaim dan Penyesuaian Harga “ dihitung
berdasarkan jumlah tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga
dibandingkan dengan jumlah hasil audit klaim dan penyesuaian harga.
21. Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak
Hukum
Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan
pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain dengan tertanganinya
kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP
menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan
demikian “tingkat penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum” menjadi salah
satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigatif dan PKKN
yang diserahkan/dilimpahkan kepada instansi penegak hukum dibandingkan jumlah
surat tugas audit investigatif dan PKKN.
22. Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh
instansi penegak hukum
Indikator kinerja utama, “Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi
TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum” dimaksudkan untuk mengukur
41
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD
yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
rekomendasi yang disarankan.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigatif (LHAI)
permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak
hukum dibanding jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan.
23. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam
melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat
pengaduan baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU
dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat
yang ditindaklanjuti.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut atas surat pengaduan
masyarakat dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan masuk/ diterima perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Timur.
24. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas.
Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka
IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur
dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh
Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem
pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008,
karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas
keandalan sistem pengendalian intern Pemda.
25. Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada
Indikator Kinerja Persentase “Pemda yang memiliki Perkada” dimaksudkan untuk
mengetahui pelaksanaan SPIP diwilayah pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor
60 Tahun 2008. BPKP sebagai instansi yang mendapat amanat sebagai instansi
Pembina, perlu mendorong Pemda untuk menerapkan SPIP dilingkungan masing
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
42
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
masing. Indikator ini tingkat keberhasilannya diukur dengan menghitung Jumlah
Pemda yang memiliki Perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008
dibandingkan dengan jumlah Pemda.
26. Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern
Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan desain/Juklak penyelenggaraan
SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan
dilakukan. Manfaat desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau
perkembangan penyelenggaraan SPIP.
27. Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern
BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan
penyelenggaraan SPIP Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di Lingkungan
Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-
852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2011.
28. Persentase Pemda Yang memiliki SOP sesuai Target Tahunan
Indikator Kinerja Persentase pemda yang memiliki SOP Tahunan, dimaksudkan untuk
melihat sejauh mana Pemda dalam menerapkan SPIP di masing masing lingkungannya.
Capaian Indikator ini diukur dengan membandingkan Jumlah pemda yang telah
menyusun SOP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang telah menyusun
Juklak/Desain SPIP.
29. Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan
bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur sebagai
bagian dari lembaga pemerintahan juga mempunyai kewajiban yang sama untuk
menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP).
SPIP merupakan hal yang kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai sub
unsur perangkat keras pengendalian (hard control) dan perangkat lunak pengendalian
(soft control) yang harus diterapkan secara melekat (built in) pada setiap kegiatan /
business process instansi .
43
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Untuk memudahkan pengembangan dan penerapan SPIP yang komplek tersebut maka
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki desain penyelenggaraan SPIP yang berisi
strategi dan rencana penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah realisasi rencana
tindak penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan
dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur
30. Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat
kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008
tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui
keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi JFA.
Oleh karena itu, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya
fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan
tersebut. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah APIP Pemda yang telah
menerapkan JFA dibandingkan jumlah APIP Pemda.
31. Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2
Indikator Kinerja “Persentase Pemda dengan Kapabilitas APIP pada level 2”
menunjukkan bahwa BPKP ikut mendorong peningkatan kualitas APIP yang ada di
lingkungan Inspektorat Pemda. Hal ini sejalan dengan peran BPKP dalam pasal 59 PP
Nomor 60 Tahun 2008 yaitu melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP
yang meliputi antara lain peningkatan kompetensi auditor APIP . Capaian indikator ini
dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Pemda yang APIPnya pada level 2
dibandingkan dengan jumlah seluruh APIP Pemda.
32. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan
Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen
dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan
teknis BPKP.
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta
Kualitas Pengelolaan Keuangan
44
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
IKU “Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” diukur dengan membandingkan
realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang
ditetapkan.
33. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Tepat Waktu
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” yang
bertujuan untuk mengukur keandalan/ketepatan kegiatan perencanaan, dimana saat
pelaksanaan penugasan telah memperhatikan rencana yang tercantum dalam
dokumen RKT
IKU “Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan tepat waktu” diukur dengan
membandingkan jumlah realisasi penugasan tepat waktu sesuai Rencana Mulai
Penugasan (RMP) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan sesuai
RKT.
34. Persentase Penerbitan Laporan Pengawasan Tepat Waktu
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pelaksanaan Penugasan Pengawasan” dari sisi
penerbitan laporan, dimana untuk mengukur mengukur keandalan/ketepatan kegiatan
perencanaan, dimana saat penerbitan laporan, apakah telah memperhatikan rencana
yang tercantum dalam dokumen RKT
IKU “Persentase Penerbitan Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan
jumlah realisasi penerbitan laporan tepat waktu sesuai Rencana Penerbitan Laporan
(RPL) terhadap jumlah rencana laporan seharusnya diterbitkan.
35. Persentase pengiriman laporan tepat waktu
Indikator ini bertujuan agar hasil pengawasan dapat memberikan manfaat yang
maksimal untuk mengambil keputusan bagi stakeholder
IKU “Persentase Pengiriman Laporan tepat waktu” diukur dengan membandingkan
jumlah laporan yang dikirim tepat waktu terhadap jumlah laporan diterbitkan.
36. Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar
IKU “Persentase Laporan Penugasan Investigasi yang Sesuai Standar” diukur dengan
membandingkan jumlah laporan investigasi yang tidak dikembalikan oleh Pusat
terhadap jumlah laporan penugasan investigasi yang disampaikan ke Pusat.
37. Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik
Capaian kinerja penunjang ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas kegiatan
pendukung yang menunjang pencapaian kinerja utama yaitu kegiatan pengawasan
45
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
IKU “Capaian Kinerja Penunjang dengan Predikat Baik” diukur dengan hasil penilaian
kinerja pengelolaan keuangan , SDM serta sarana dan prasarana dengan nilai 100% dari
bobot
38. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan
SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat
kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan
keuangan BPKP. IKU “Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP”dibuat
untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait menyusun
laporan keuangan sesuai dengan SAP.
Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan opini BPK terhadap laporan
keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar
Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat dinilai 60%, dan Tidak
Wajar dinilai 40%.
39. Persentase Pagu Dana yang tidak diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen
anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA). Pagu dana dalam DIPA
dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan
dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum
dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap.
Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak
diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.
40. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang
diajukan sesuai prosedur
Indikator kinerja Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan
sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna
anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan dana untuk membiayai
kegiatan yang telah dianggarkan.
Indikator kinerja tersebut diukur melalui survey kepuasan pegawai terhadap layanan
keuangan dengan metode skala likert 1-10.
41. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
46
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.
Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para
penerima layanan, dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan
terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan metode
penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit
kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
42. Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Kepuasan terhadap pelayanan pengelola
kepegawaian dan organisasi” yaitu untuk mengukur ketepatan/keandalan pelaksanaan
kegiatan layanan yang diterima pegawai.
IKU “Persentase Ketepatan Penerbitan SK Terkait Kepegawaian” diukur dengan
membandingkan jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu dengan SK yang seharusnya
terbit. SK yang dimaksud disini adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur seperti SK Penilaian Angka Kredit (PAK) Gol II dan III, SK Kenaikan
Gaji Berkala (KGB), SK Kenaikan Pangkat bagi Golongan II kebawah, SK Inpasing Gaji.
43. Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur
Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk
di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi
publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu alat ukur yang
relevan dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengidentifikasikan jumlah opini yang bernuansa
positif terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur di mass media dibandingkan
dengan jumlah seluruh berita yang terkait dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur.
44. Persentase pemanfaatan aset
Persentase Pemanfaatan Asset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan
pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui
pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan
kerja.
IKU “Persentase Pemanfaatan Asset” diukur dengan membandingkan jumlah asset yang
dimanfaatkan dibandingkan dengan nilai total asset yang baik.
47
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
45. Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan
prasarana
IKU “Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras ” adalah untuk
mengetahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan dalam
menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pengawasan.
IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras
yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan
sarpras dengan metode skala likert 1-10.
46. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP
IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” adalah untuk
mengetahui tingkat kinerja perwakilan dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan Inspektorat.
IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi baik berupa nilai maupun
kejadian yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit,
dengan jumlah rekomendasi dari Inspektorat yang tertuang dalam Laporan Hasil
Evaluasi/Reviu/Audit.
47. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif
IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
IKU “Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara Efektif” diukur dengan
membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan
sistem informasi yang wajib dimanfaatkan.
48. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan tujuannya
IKU “Tingkat Keandalan SIMONEV” diukur dengan membandingkan jumlah ST dan
Laporan yang di input di Simonev dibandingkan dengan ST dan Laporan terbit.
49. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
48
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
secara optimal sesuai dengan tujuannya
IKU “Tingkat Keandalan SIM-HP” diukur dengan membandingkan jumlah Laporan dan
Tindak Lanjut yang di input di SIM-HP dibandingkan dengan Laporan terbit serta
Tindak Lanjut yang ada.
50. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
IKU “Tingkat Keandalan SIMAK BMN” diukur dengan membandingkan Jumlah asset
yang di input dibandingkan dengan jumlah aset yang dimiliki.
51. Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
IKU “Tingkat Keandalan Sistem Informasi SPM” diukur dengan membandingkan Jumlah
transaksi yang ditolak KPN dibandingkan dengan jumlah total transaksi
52. Tingkat Keandalan S Penggunaan istem Informasi SIMPEG
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
IKU “Tingkat Keandalan SIMPEG” diukur dengan membandingkan jumlah perubahan
data kepegawaian yang di input dalam SIMPEG dibandingkan dengan jumlah total
perubahan data pegawai.
53. Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS
IKU ini merupakan turunan dari IKU “Pemanfaatan Sistem Informasi Secara Efektif”
bertujuan untuk mengukur penggunaan sistem informasi yang ada telah dimanfaatkan
secara optimal sesuai dengan tujuannya dan dapat dijadikan bahan pengambilan
keputusan bagi pimpinan
IKU “Tingkat Keandalan Aplikasi DMS” diukur dengan membandingkan Jumlah
dokumen yang di upload ke DMS dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang
seharusnya di up load.
49
Lampiran KEPUTUSAN NOMOR KEP‐ 21135/PW/13/2012
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Suplemen Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 ini
sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan RPJMN 2010-2014 serta
mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
pedoman penyusunan suplemen dari BPKP Pusat.
Demikian pula penyusunan Suplemen Renstra ini telah diselaraskan dengan Suplemen
Renstra BPKP tahun 2010-2014.
Suplemen Renstra ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Timur yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi,
dan tujuan BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan BPKP sendiri, namun
untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pemerintah/Presiden dalam
melaksanakan pembangunan nasional.
Namun demikian, suplemen renstra ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan-
rumusan yang lebih operasional, yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa
kegiatan-kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat preemtif, preventif maupun
represif.
Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur, para pejabat dan pegawai Perwakilan, untuk bersama-sama melangkah dalam
tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan
misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis ini. Pencapaian kinerja memang
bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus
untuk menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memang mampu
memenuhi harapan stakeholders.
PENUTUP
Lampiran No. : I/ Halaman 1 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan
Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Realisasi jumlah Pemda yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang ada di Jawa Timur
3 Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan
Jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda yang ada di Jawa Timur
4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP
Jumlah Pemda yang diasistensi memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan.
5 Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset
Jumlah Pemda yang menerapkan SIMDA Aset dibandingkan dengan jumlah Pemda di Jawa Timur
6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada laporan keuangan
Jumlah Pemda/IPD yang laporan keuangannya tidak ada catatan kualifikasi tentang aset dibanding dengan Pemda yang menerapkan SIMDA Aset
7 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP
Jumlah laporan keuangan proyek PHLN memperoleh opini dukungan WTP dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit
8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat
9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
Lampiran No. : I/ Halaman 2 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu
Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholders disampaikan tepat waktu sesuai dengan RPL yang telah direncanakan
11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Jumlah BUMD yang memperoleh opini minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang laporan keuangannya diasistensi oleh BPKP melalui kegiatan Bimtek SAK-ETAP dan SIKOMPAK
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
12 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat
3 Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/perusahaan
13 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal
Jumlah Pemda yang sudah menerapkan SPM dibanding jumlah Pemda yang sudah dilakukan audit kinerjanya
14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
Jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan dengan skor minimal baik atas penerapan GCG atau KPI dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan oleh BPKP
15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP
4 16 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi
Rata-rata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, forum koordinasi, penyamaan persepsi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan / quality assurance
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Lampiran No. : I/ Halaman 3 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
17 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP
Jumlah instansi yang sudah menerapkan FCP dibandingkan dengan jumlah instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP
18 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK
Jumlah instansi yang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil kajian peraturan/pedoman yang berpotensi TPK dibandingkan dengan jumlah instansi yang telah dilakukan kajian peraturan/pedoman
19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP
Jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit dibandingkan dengan jumlah penugasan evaluasi HKP, penyelelesaian kasus HKP didapatkan dari laporan yg telah diterbitkan
20 Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.
Jumlah tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga dibandingkan dengan jumlah hasil audit klaim dan
i h21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum
Jumlah laporan audit investigatif dan PKKN yang diserahkan/dilimpahkan kepada instansi penegak hukum dibandingkan jumlah surat tugas audit investigatif dan PKKN
22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum
Jumlah laporan audit investigatif (LHAI) permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum dibanding jumlah LHAI permintaan instansi lain yang diterbitkan
23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
Jumlah tindak lanjut surat pengaduan masyarakat dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan yang masuk/diterima Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Lampiran No. : I/ Halaman 4 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda
25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada
Jumlah Pemda yang memiliki Perkada penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008 dibandingkan dengan jumlah Pemda
26 Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Jumlah Pemda yang sudah memiliki juklak penyelenggaraan SPIP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang sudah memiliki Perkada SPIP
27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan
28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan
Jumlah Pemda yang telah menyusun SOP dibandingkan dengan jumlah Pemda yang telah menyusun juklak/desain SPIP
29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Jumlah Realisasi Rencana Tindak Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan rencana perbaikan pada Desain Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
30 Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor
Jumlah APIP Pemda yang telah menerapkan Jabatan Fungsional Auditor dibandingkan Jumlah APIP Pemda
31 Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2
Jumlah Pemda yang APIP nya pada Level 2 dibandingkan dengan jumlah seluruh APIP Pemda
Lampiran No. : I/ Halaman 5 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
7 Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan
32 Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan (PP)
Membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan
33 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan tepat waktu
Jumlah realisasi penugasan tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pengawasan (RMP) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan
34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu
Jumlah realisasi penerbitan laporan tepat waktu sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) terhadap jumlah rencana laporan seharusnya diterbitkan
35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu dibandingkan jumlah laporan diterbitkan
36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar
Jumlah laporan investigasi yang tidak dikembalikan oleh pusat terhadap jumlah laporan penugasan investigasi yang disampaikan ke pusat
37 Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik
Hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan, SDM dan sarana prasarana dengan nilai 100% dari bobot
38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP
Tingkat perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat 60%, dan Tidak Wajar 40%
39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim
Jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA
40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Hasil survei kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan dengan metode skala likert 1-10
Lampiran No. : I/ Halaman 6 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian
Hasil survei kepuasan penerima layanan dengan metode skala likert 1-10
42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian
Jumlah SK yang diterbitan tepat waktu dibandingkan dengan SK yang seharusnya terbit. SK yang dimaksud disini adalah SK yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur seperti SK Penilaian Angka Kredit (PAK) Gol II dan III, SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB),SK Kenaikan Pangkat bagi Gol II ke bawah, SK Inpasing Gaji
43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur
Jumlah opini bernuansa positif terhadap Perwakilan BPKP Jatim di mass media dibandingkan dengan seluruh berita yang terkait dengan Perwakilan BPKP Jawa Timur
44 Persentase pemanfaatan aset
Jumlah aset yang dimanfaatkan dibandingkan nilai total aset yang baik
45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana
Tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras dengan metode skala likert 1-10
46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP
Jumlah rekomendasi baik berupa nilai maupun kejadian yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dengan jumlah rekomendasi dari inspektorat yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi/reviu/audit
Lampiran No. : I/ Halaman 7 ‐ 7.............Keputusan No. : KEP‐21135/PW13/2013.............
Sasaran Strategis Rumus Pengukuran
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Perubahan Renstra 2010 - 2014PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
NoPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
KeteranganIndikator Kinerja
8 Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif
Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan
48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev
Jumlah ST dan laporan yang di Input di Simonev dibanding jumlah ST dan laporan terbit
49 Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP
Jumlah laporan dan tindak lanjut yang di Input di SIM-HP dibanding jumlah laporan terbit serta tindak lanjut yang ada
50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN
Jumlah aset yang diinput dibandingkan jumlah aset yang dimiliki
51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM
Jumlah transaksi yang ditolak KPN dibandingkan dengan total transaksi
52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG
Jumlah perubahan data kepegawaian yg diinput dalam SIMPEG dibandingkan jumlah total data perubahan pegawai
53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS
Jumlah dokumen yang diupload ke DMS dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang seharusnya diupload
LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
I1 1 1
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
2
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
3
2010 2011 2012 2013 201420% 30% 40% 50%
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Sistem Pembinaan SPIP
KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
Bidang Teknis (IPP, APD, AN, Investigasi)
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP
LAMPIRAN I / Halaman 2 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
4
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
5
2010 2011 2012 2013 201430% 40% 50% 60%
6
2010 2011 2012 2013 201430% 35% 40% 45%
7
2010 2011 2012 2013 201470% 80% 90% 95%
Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN memperoleh opini dukungan WTP
Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset
Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP
LAMPIRAN I / Halaman 3 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
8
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
9
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
10
2010 2011 2012 2013 201475% 80% 85% 90%
Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke pusat
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke pusat
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu
LAMPIRAN I / Halaman 4 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
11
2010 2011 2012 2013 201445% 50% 55% 60%
II
1 1
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern dan Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat
Meningkatkan Pelaksanaan Audit Operasional Secara Efektif
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan
LAMPIRAN I / Halaman 5 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
III
1 1 Mendorong Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
2010 2011 2012 2013 2014 230% 40% 50% 60%
2 3 Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa
2010 2011 2012 2013 2014 480% 85% 90% 95%
3
2010 2011 2012 2013 201440% 50% 60% 70%
Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan
Peningkatan Kapasitas APIP Secara Efektif
Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal
Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
Menyelenggarakan Asesmen Penerapan GCG pada BUMN/D
LAMPIRAN I / Halaman 6 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
IV
1 1
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 90% 2
2
2010 2011 2012 2013 201450% 50% 75% 75%
3
Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Melalui Pengungkapan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah
Melaksanakan Penerapan Fraud Control Plan (FCP) sebagai Sistem Cegah Dini dan Perbaikan Tata Kelola
Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi
Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK
Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
LAMPIRAN I / Halaman 7 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
2010 2011 2012 2013 2014100% 100% 100% 100%
42010 2011 2012 2013 2014
85% 90% 95% 100%
5
2010 2011 2012 2013 201490% 95% 100% 100%
6
2010 2011 2012 2013 201485% 90% 95% 100%
Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP
Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga
Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum
LAMPIRAN I / Halaman 8 ‐ 8FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 1 :
Tujuan : 1
23
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNANKEBIJAKAN
UNIT PENANGGUNGJA
WABPROGRAM
7
2010 2011 2012 2013 201485% 90% 95% 100%
8
2010 2011 2012 2013 201490% 95% 100% 100%
Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum
LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 2FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 2 :
Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
I
1 1 1
2010 2011 2012 2013 201426% 28% 30% 32%
22010 2011 2012 2013 2014
60% 70% 80% 90%
3
2010 2011 2012 2013 20140% 0% 10% 20%
4
2010 2011 2012 2013 20146% 8% 10% 12%
Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TimurTercapainya efektivitas penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada
Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern
Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki dokumen/desain Sistem Pengendalian Intern sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Meningkatkan Sistem Pembinaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Bidang Teknis(IPP, APD, AN, Investigasi)
LAMPIRAN I / Halaman 2 ‐ 2FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 2 :
Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TimurTercapainya efektivitas penyelenggaran sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS2010-2015
Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
5
2010 2011 2012 2013 20140% 0% 5% 10%
6
2010 2011 2012 2013 201475% 80% 85% 90%
Tingkat penerapan SPIP d Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan
LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 1FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 3 :
Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
I1 1 1
2010 2011 2012 2013 201465% 70% 75% 80%
2
2010 2011 2012 2013 20140% 0% 0% 2,5%
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP
Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada level 2
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern, Penerapan Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Meningkatkan Sistem Pembinaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesioanel dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS
2010-2015Visi: Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
LAMPIRAN I / Halaman 1 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
I
1 1 12010 2011 2012 2013 2014
92% 94% 96% 98%
2
2010 2011 2012 2013 201470% 75% 80% 85%
32010 2011 2012 2013 2014
65% 70% 75% 80%- Penyediaan dan Alokasi
Anggaran Berbasis Kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Meningkatkan Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan, serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Melalui Peningkatan Pilar Kinerja atas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Terhadap Modal Organisasi, Modal SDM dengan Memperhatikan:
Subbag Perencanaan dan
Pelaporan
Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP)
Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu
Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan
LAMPIRAN I / Halaman 2 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
4 -2010 2011 2012 2013 2014
88% 90% 92% 94% - Mewujudkan Iklim Kerja yang Kondusif dalam Lingkungan Kerja
5 Bidang Investigasi
2010 2011 2012 2013 201490% 95% 100% 100%
6 Semua Subbag2010 2011 2012 2013 2014
80% 80% 80% 80%
7 Subbag Keuangan
2010 2011 2012 2013 2014100% 100% 100% 100%
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan SPIP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Subbag UmumPelaksanaan Anggaran Sesuai Kebutuhan
Persentase pengiriman laporan tepat waktu
Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar
Tingkat Capaian Kinerja Penunjang.dengan predikat baik
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP
LAMPIRAN I / Halaman 3 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
8
2010 2011 2012 2013 201485% 90% 95% 100%
9
2010 2011 2012 2013 20147,75 dari skala likert 1-10
8,00 dari skala likert 1-10
8,25 dari skala likert 1-10
8,50 dari skala likert 1-10
Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
LAMPIRAN I / Halaman 4 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
10 Subbag Kepegawaian
2010 2011 2012 2013 20147,4 dari skala likert 1-10
7,6 dari skala likert 1-10
7,8 dari skala likert 1-10
8 dari skala likert 1-10
112010 2011 2012 2013 2014
92% 94% 96% 98%
12
2010 2011 2012 2013 201480% 85% 90% 95%
13 Subbag Umum
2010 2011 2012 2013 2014100% 100% 100% 100%
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian
Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian
Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur
Persentase pemanfaatan asset
LAMPIRAN I / Halaman 5 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
14
2010 2011 2012 2013 20147,70 dari skala likert 1-10
7,90 dari skala likert 1-10
8,10 dari skala likert 1-10
8,30 dari skala likert 1-10
15 Semua Subbag
2010 2011 2012 2013 201489% 91% 93% 95%
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP
Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP
LAMPIRAN I / Halaman 6 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
II
1 1 1 Semua Subbag2010 2011 2012 2013 2014
90% 92% 94% 96%
2 Subbag 2010 2011 2012 2013 2014
75% 80% 85% 90%
32010 2011 2012 2013 2014
75% 80% 85% 90%
4 Subbag Umum2010 2011 2012 2013 2014
92% 94% 96% 98%
5 Subbag Keuangan2010 2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
Mendorong Peningkatan Pilar Kinerja atas Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Antara Lain dengan Mengembangkan Sistem Informasi dan Prosedur (Information Capital) yaitu Program Exis (Executive Information System)
Tingkat Keandalan Aplikasi SPM
Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP
Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev
Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif
Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
LAMPIRAN I / Halaman 7 ‐ 7FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2010-2015
Misi 4 :Tujuan :
SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET TAHUNAN
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
MATRIK PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGISTAHUN 2010-2014
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
yang Berkualitas di Provinsi Jawa Timur
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah
KEBIJAKAN PROGRAMUNIT
PENANGGUNGJAWAB
62010 2011 2012 2013 2014
80% 85% 90% 95%
72010 2011 2012 2013 2014
55% 60% 65% 70%
Subbag Kepegawaian
Bidang Teknis dan Prolap
Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS
Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG