1 Kementerian ESDM Republik Indonesia
Jakarta, 29 April 2016
Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil TA. 2017
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Sinkronisasi Program DAK Bidang Energi Skala Kecil
DAK 2017
2 Kementerian ESDM Republik Indonesia
NAWACITA JOKOWI - JK
“ melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan ”
*) Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Daerah Terpencil, Daerah Terluar, dan Daerah Pesisir/Kepulauan
*)
3 Kementerian ESDM Republik Indonesia
Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 91 ayat (4) butir e bahwa: Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada lampiran bagian cc Pembagian urusan pemerintah bidang ESDM, maka diusulkan penerima DAK Bidang Energi Perdesaan Tahun 2016 adalah Provinsi berdasarkan kebutuhan masing-masing Kabupaten.
4 Kementerian ESDM Republik Indonesia
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 1. DAK Bidang Pendidikan 2. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 3. DAK Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum
dan Sanitasi DIMENSI SEKTOR UNGGULAN
4. DAK Bidang Kedaulatan Pangan 5. DAK Bidang Energi Skala Kecil 6. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 7. DAK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 8. DAK Bidang Transportasi 9. DAK Bidang Sarana Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah
10. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
Secara khusus, memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi modern.
5 Kementerian ESDM Republik Indonesia
OUTPUT OUTCOME
Terbangunnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 9,7 MW;
Terbangunnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 7,5 MWp;
Terbangunnya pembangkit listrik dari tenaga hybrid surya – angin sebesar 0,8 MWp;
Terbangunnya biogas dengan kapasitas sebesar 6.500 m3/hari
Terpenuhinya produksi listrik sebesar 76.722.000 kWh yang mampu untuk melistriki sejumlah 427.416 KK dan Terpenuhinya produksi biogas sebesar
6.500 m3/hari yang mampu melayani kebutuhan gas untuk 3.610 KK dengan kapasitas digester 6 m3/KK.
6 Kementerian ESDM Republik Indonesia
SASARAN JANGKA MENENGAH (2015-2019) *): NO KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 1. PLTMH (MW) 8 9,5 9,7 10 11 2. PLTS (MWp) 7 7,2 7,5 7,9 8,3 3. PLT Hybrid Surya-Angin (MWp) 0,2 0,5 0,8 1 1,2 4. Biogas (m3/hari) 6.000 6.000 6.500 7.000 7.000 5. Usulan Alokasi Anggaran (Milyar Rp) 1.144 1.247 1.312,3 1.385,7 1.483,7
RUANG LINGKUP Pembangunan PLTMH OFF Grid; Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari
PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid; Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS
Tersebar; Pembangunan PLTS Roof Top Pembangunan PLTS untuk Pompa Air Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin;
Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (PJU) Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat
yang rusak; Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga; Rehabilitasi instalasi biogas. Penyusunan Studi Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Energi Terbarukan (FS dan DED) *)
Keterangan: *) besaran Sasaran TA.2015-2019 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan
Sumber: RKP Tahun 2015
Keterangan: *) Tertuang dalam PMK No. 48/PMK.07/2016 Pasal 45 ayat 3 terkait besaran dana penunjang kegiatan fisik yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan
7 Kementerian ESDM Republik Indonesia
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK TA. 2017 Penetapan
Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan
format/template Usulan DAK
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu
kegiatan dan format/template Usulan
DAK kepada daerah
Penyusunan dan Penyampaian
Usulan DAK oleh daerah
Verifikasi dan Penilaian Usulan
DAK oleh K/L, Bappenas, dan
Kemenkeu
Sinkronisasi & harmonisasi
perencanaan DAK antar kab./kota dan antara
kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan
RPJMN, dengan memperhatikan masukan
dari DPD dan DPR
Penentuan pagu per Bidang/
subbidang/subjenis berdasarkan
kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK
dalam RAPBN
Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa)
Penetapan Alokasi DAK per
Daerah
Agustus
Awal Mei Mei- Awal Juni
Juni-Juli Akhir Juli
Agustus-September
April
September Oktober Oktober
8 Kementerian ESDM Republik Indonesia
9 Kementerian ESDM Republik Indonesia
10 Kementerian ESDM Republik Indonesia
1. mempunyai dokumen perencanaan (FS&DED) yang meliputi:
a) nama kegiatan, letak lokasi yang meliputi : desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi;;
b) data pemanfaatan energi antara lain jumlah rumah, fasilitas umum, dan kegiatan produktif;
c) daya atau kapasitas instalasi pemanfaatan energi terbarukan;
d) gambar/desain pembangkit;
e) nama lembaga pengelola instalasi pemanfaatan energi terbarukan; dan
f) rencana anggaran biaya.
2. ketersediaan lahan pembangunan yang bukan merupakan kawasan terlarang atau konflik kepentingan.
3. adanya kesiapan masyarakat selaku calon penerima manfaat
11 Kementerian ESDM Republik Indonesia
Kegiatan perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH dan/atau PLTS Terpusat adalah untuk PLTMH dan/atau PLTS Terpusat yang masih beroperasi dengan baik, tetapi:
1) memiliki kelebihan daya, sementara perlu penambahan jaringan distribusi akibat bertambahnya jumlah pelanggan;
2) masih ada potensi energi atau ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas pembangkit;
3) perlu perubahan fasa dari 1 (satu) fasa menjadi 3 (tiga) fasa dalam rangka mendukung kegiatan produktif yang akan dikembangkan; atau
4) perlu peningkatan kualitas instalasi.
5) Dilengkapi dokumen perencanaan/ desain
12 Kementerian ESDM Republik Indonesia
1) Lokasi yang letaknya jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.
2) PLTS Terpusat diprioritaskan untuk pelayanan listrik kepada masyarakat pengguna/penerima yang tinggal berkelompok atau jarak antara rumah satu dengan lainnya berdekatan dan jumlahnya minimal 30 (tiga puluh) rumah termasuk fasilitas umum.
3) PLTS Tersebar akan diprioritaskan untuk masyarakat yang tinggal berjauhan satu dengan lainnya atau jumlahnya kurang dari 30 (tiga puluh) rumah dalam satu wilayah (desa/dusun).
4) dilengkapi dokumen perencanaan/desain .
13 Kementerian ESDM Republik Indonesia
d) Hybrid Controller, terdiri dari: 1) Bidirectional Inverter 2) System Command Unit e) Battery Bank, digunakan untuk menyimpan energi
pada siang dan malam hari yang berasal dari "Energi Solar Array dan Energi Angin" yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sesuai permintaan pada Sistem Management Energy yang ada pada Hybrid Power Controlle
1. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin, adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan gabungan antara tenaga matahari dan tenaga angin sebagai sumber energinya dengan memanfaatkan cahaya (teknologi fotovoltaik) dan kecepatan angin.
2. Dengan komponen yg terdiri dari: a) Photovoltaic Array adalah rangkaian dari
beberapa modul fotovoltaik, yang pada siang hari akan menghasilkan energi listrik, kemudian disimpan dalam baterai sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan.
b) Wind Turbine adalah turbin yang mengkonversi energi angin menjadi energi gerak yang diubah generator menjadi energi listrik.
c) Solar Charge Controller berfungsi untuk mengatur pengisian baterai dari input Solar Array agar baterai terkontrol pengisiannya sehingga tidak akan terjadi over charge yang dapat mengakibatkan kerusakan pada baterai..
D. Pembangunan PLT Hybrid (Surya-Angin)
14 Kementerian ESDM Republik Indonesia
Rehabilitasi dapat dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik aset. PLTMH atau PLTS Terpusat dimaksud adalah pembangkit listrik yang dioperasikan oleh masyarakat atau non-komersil, dengan syarat:
1) pernah beroperasi tetapi rusak karena bencana alam seperti banjir, Tanah longsor, gunung meletus atau gempa bumi yang berakibat kerusakan baik pada bangunan sipil, peralatan pembangkit, maupun jaringan distribusi dan dibuktikan dengan foto-foto instalasi PLTMH atau PLTS Terpusat yang mengalami kerusakan;
2) pernah beroperasi tetapi mengalami kerusakan pada bagian tertentu pada operasi normal, atau akibat umur teknisnya yang sudah terlampaui; atau
3) masih beroperasi namun sebagian atau keseluruhan bangunan sipil mengalami kerusakan yang mengganggu unjuk kerja operasional PLTMH atau PLTS Terpusat.
4) dilengkapi dokumen perencanaan/desain mengenai item yang direhab
15 Kementerian ESDM Republik Indonesia
F. Pembangunan Instalasi Biogas Pembangunan perangkat peralatan biogas
baru untuk rumah tangga dengan volume 4 m3 - 6 m3;
Syarat user, memiliki hewan ternak paling sedikit 2 ekor sapi / 7 ekor babi (untuk digester 4m3) dan 3 ekor sapi / 10 ekor babi (untuk digester 6m3)
Biodigester tipe fixed dome . Dapat menggunakan tipe fiber glass untuk daerah tertentu
Syarat kontraktor pelaksana, memiliki tenaga ahli di bidang pembangunan unit biogas yang ditandai adanya sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan
G. Rehabilitasi Unit Biogas Kegiatan memperbaiki bagian unit biogas
yang rusak dan sudah tidak berfungsi lagi. Status aset milik daerah dan digunakan oleh
masyarakat / non-komersil Syarat 1, pernah beroperasi tetapi rusak
karena bencana alam Syarat 2, pernah beroperasi tetapi rusak
akibat sudah lewat umur teknisnya Syarat 3, masih beroperasi namun rusak
pada bagian tertentu sehingga mengganggu operasional
16 Kementerian ESDM Republik Indonesia
www.ebtke.esdm.go.id
Pegangsaan Timur Street No. 1A Cikini, Jakarta 10320; Phone/Fax : +6221-31924540 e-mail: [email protected]
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DIRECTORATE GENERAL OF NEW RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION