Jawa timur provinsi inspektorat
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
and
ebagai
sebuah
pencapaian,
kinerja tidak dapat diukur oleh perseorangan
namun kerja sama, toleransi, komitmen dan
profesionalisme yang menghantarkan
keberhasilan dan kesuksesan bersama.
Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmad dan
karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 disusun sesuai dengan capaian
kinerja yang telah dilaksanakan.
Dengan misi melaksanakan
pengawasan dan pembinaan internal atas
penyelenggaraan pemerintahan di Jawa
Timur secara profesional, obyektif, dan
akuntabel, serta untuk mewujudkan visi
Menjadi Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
profesional dan akuntabel dalam rangka
mewujudkan Good Governance menuju
Clean Government di Jawa Timur, maka
merupakan suatu keharusan bahwa tingkat
pencapaian kinerja yang jelas dan terukur,
sehingga dapat diketahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target yang telah
ditetapkan.
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Provinsi Jawa Timur sebagai Aparatur
Pengawas Internal Pemerintah mempunyai
tugas pokok dan fungsi utama sebagai
Pembina Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan internal Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal
Pemerintah dituntut harus mampu memberi jaminan
terhadap pelaksanaan pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan berpedoman pada PermenPAN Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj - IP) diharapkan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah
sesuai dengan pedoman penyusunan dan mampu
menggambarkan kinerja selama Tahun 2018.
Akhir kata dengan tersusunnya Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi
Jawa Timur diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja
dimasa yang akan datang.
S
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR
and
embangun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang efektif dengan
segala keterbatasan APIP selalu dinilai tidak efektif atas berbagai
permasalahan di pemerintah, disisi lain APIP dituntut meningkatkan
kapabilitasnya sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Pemerintah.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab melaksanakan program - program
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah
ditetapkan untuk Tahun 2014-2019 dan telah direvisi beberapa kali agar dapat
merepresentasi akan kebutuhan yang ada. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen
rencana strategis bahwa isu-isu yang diangkat oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur
antara lain pengawalan atas ketertiban pengelolaan barang/aset milik daerah,
menurunnya kerugian daerah, perolehan peringkat terbaik untuk evaluasi pemerintah
daerah hingga ketaatan penyampaian unit pengelola gratifikasi oleh masing-masing
OPD kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP),
serta sesuai visi dan misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk Menjadi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang profesional dan akuntabel
dalam rangka mewujudkan Good Governance menuju Clean Government di Jawa
Timur, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan
kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.
M
Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
di Jawa Timur
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
esuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta fungsi perencanaan program
pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur terbagi dalam dua
pelaksana yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor.
Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur
dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (Pertama, Muda dan Madya),
Bidang-bidang sesuai dengan leading sectornya yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang
Keuangan dan Pengelolaan Aset, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan
dan Bidang Kesejahteraan Rakyat serta didukung oleh Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian
yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran serta Sub
Bagian Keuangan.
S
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
RESOURCESInspektur
1% Inspektur Pemabntu Bidang
3% Sekretaris1%
Kepala Sub Bagian3%
Auditor Madya14%
Auditor Muda22%
Auditor Pertama8%Auditor Kepegawaian
2%
Staf46%
1. Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur. Inspektur mempunyai
tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di pemerintah Provinsi serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Kabupaten/Kota se
Jawa Timur, berdasarkan Kebijakan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Sekretaris, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat terdiri dari : (a) Sub Bagian
Tata Usaha; (b) Sub Bagian Penyusuna Program dan Anggaran; dan (c) Sub Bagian Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pertanian dan
perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, energi
dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, penelitian dan pengembangan, perencanaan
pembangunan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.
4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, kesehaan, sosial,
tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,
pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan
Kabupaten/Kota.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembinaan kepegawaian dan
kinerja aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, ketentraman dan
ketertiban, hukum, komunikasi dan informatika maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas
pengawasan Kabupaten/Kota.
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, memiliki tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan,
pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan perlengkapan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi
pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Pencapaian kinerja APBD dicerminkan
dengan prosentase realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah maupun
output dari belanja daerah. Gambaran
kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos, diukur berdasarkan nilai anggaran yang
direncanakan. Berikut penjabaran Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2018:
Tabel 1.1 Indikator Pencapaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN/HASIL SATUAN TARGET
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor
Persen 100
Pegawai Inspektorat yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persen 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Tersedia
Paket 1
Pegawai Inspektorat yang Puas tehadap Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Persen 70
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana yang Terpelihara
Persen 65
Pegawai Inspektorat yang Puas terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Persen 70
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Prosentase Kelembagaan yang Tepat Fungsi
Persen 100
Peningkatan Kapabilitas APIP ke Level 3
Laporan 1
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas SDM
Orang 120
Pegawai yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal
Orang 2
Pegawai yang Mengikuti Pembinaan Persen 100
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN/HASIL SATUAN TARGET
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Dokumen 3
Presentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pedoman
Persen 100
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Dokumen Pelaporan yang Tersusun Dokumen 1
Presentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pedoman
Persen 100
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Data Base yang di-update secara Berkala
Data Base 1
Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Sesuai Pedoman
Persen 100
Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Dokumen 1
Prosentase Dokumen Laporan Keuangan Sesuai Pedoman
Persen 100
5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen 36
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat, BPK, Itjen dengan Status Selesai
Persen 75
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Dokumen Kebijakan Pengawasan Dokumen 2
Laporan Hasil Kerjasama APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi
Dokumen 1
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2019
Dokumen 1
Konsep Kebijakan Pengawasan Tahun 2019
Dokumen 1
6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelaksanaan Bimbingan Teknis/PKS yang Dilaksanakan
Kali 2
Persentase Aparatur Pengawasan yang Memahami Teknik-Teknik Pengawasan
Persen 80
7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
SOP Pengawasan Buah 2
Prosedur dan Kebijakan Pengawasan bagi Aparatr Pengawasan
Buah 0
8 Program Pencegahan Korupsi
Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur Skor 5.8
Perangkat Daerah yang Ditetapkan menjadi Status Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
OPD 4
Rapat Evaluasi Hasil Identifikasi Pungutan Liar
Kali 2
Peringatan Hari Anti Korupsi Kali 1
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN/HASIL SATUAN TARGET
9 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT Obyek Pemeriksaan Obyek 125
Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur
WTP
Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler
Kegiatan Monev Program Unggulan Pemprov Jatim (Evaluasi SPJ pada SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim)
Obyek 78
Kegiatan Monev Program Unggulan Pemprov Jatim (Pembinaan Kab./Kota)
Obyek 38
Pemeriksaan Tujuan Tertentu Pemeriksaan Tujuan Tertentu Kali 7 Pemeriksaan Khusus Obyek Pemeriksaan Obyek 10
Pemeriksaan Khusus Kali 4 Pemeriksaan Kasus Obyek Pemeriksaan Obyek 10
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Kali 10 Review Laporan Keuangan Laporan Review Dokumen 5
Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur yang Telah Direviu
Laporan 5
Evaluasi LPPD Kab/Kota yang dievaluasi Kab./Kota 38 Persentase Kab/Kota dengan Penilaian Evaluasi Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang Tinggi
Persen 70
Evaluasi LAKIP
Perangkat Daerah yang Dievaluasi SKPD 55
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai A
Persen 45
Telaah Sejawat Hasil Pengawasan Telaah Sejawat dan Atasan/Paparan atas Laporan Hasil Pengawasan
Kali 10
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi
memformulasikan visi dan misi organisasi sebagai pedoman bagi seluruh anggota
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inspektorat
Provinsi Jawa Timur mengarahkan visi :
“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Good Governance menuju
Clean Government di Jawa Timur”.
Visi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan menjadi misi:
“Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas penyelenggaraan
pemerintahan di Jawa Timur secara Profesional, Obyektif, dan Akuntabel”.
Mendasarkan pada kondisi lingkungan eksternal dan internal, tantangan dan peluang,
kapabilitas sumberdaya yang dimiliki serta kelemahan yang ada maka Inspektorat
Provinsi memilih untuk melakukan strategi fokus dan turnaround. Strategi fokus
dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja sumberdaya yang dimiliki pada area-area
utama dan berpotensi menimbulkan permasalahan yang lebih besar dalam upaya Jawa
Timur untuk mewujudkan visi dan tujuannya. Strategi fokus dilakukan melalui analisa
situasi yang cukup mendalam sebelum pengerahan sumber daya yang lebih besar
dilakukan, sehingga keterbatasan sumber daya yang ada tidak menjadi hambatan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran Inspektorat.
Melalui strategi fokus, Inspektorat memiliki kesempatan untuk melakukan strategi
turnaround yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat
secara berkesinambungan. Manajemen Inspektorat yakin bahwa kedua strategi ini
merupakan pilihan yang cukup efektif dan efisien. Melalui strategi fokus yang dilakukan
dengan konsisten dan hati-hati tugas serta fungsi pengawasan dan pembinaan dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa penggunaan sumber daya yang terlalu besar dan melalui
strategi turnaround kapasitas dan kapabilitas Inspektorat akan meningkat dengan
menggunakan sumberdaya yang tidak terlalu besar.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Peningkatan Program diatas dilakukan formulasi melalui Kapabilitas APIP
pelaksanaannya secara bertahap dan berkelanjutan melalui :
Peningkatan Kelembagaan APIP
Dukungan terhadap penyelesaian dan pemberlakukan Undang – Undang Sistem
Pengawasan Nasional.
Sosialisasi dan pendampingan penguatan kelembagaan APIP berdasarkan leveling IACM.
Pengembangan Tata Kelola Pengawasan
Penyempurnaan pola kinerja pengawasan APIP dan pola koordinasi dengan Aparat Penegak
Hukum (APH) pasca implementasi Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014.
Penyempurnaan pola kerja sama pengawasan antara sesame APIP untuk kegiatan strategis
lintas sektor.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan dan Profesioalisme Auditor
Penyelenggaraan forum diskusi terkait pengawasan internal dalam program reviu RKA,
Accrual Basis, Risk Based Audit, Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa.
Fasilitasi penyelenggaraan diklat, workshop, asistensi, bimbingan teknis kepada APIP.
Uraian Th. 2017 Th. 2018
Assurance IACM Level 2 DC Audit yang dilaksanakan bersifat Audit Kepatuhan (Compliance Auditing), audit tujuan tertentu, audit investigasi, Monev dan Reviu.
IACM menuju Level 3 Melakukan Value for Money Audit, melakukan audit atas efektivitas, efisiensi dan ekonomis dengan fokus pada OPD yang memberikan Pelayanan pada Masyarakat.
Advisory Service
IACM Level 2 DC Kegiatan konsultasi dilaksanakan berdasar permintaan dari OPD
IACM Level 3 DC Jasa Advis telah dimasukkan dalam agenda Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis Resiko. Layanan advisory service dengan program unggulan “KADES LAWAS” kawal desa melalui pengawasan, telah membantu Para Kades dalam pengelolaan Dana Desa.
Inspektorat memberikan layanan assurance dan advisory service untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government serta Profesionalisme
Pelayanan Publik
Evolusi
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam rangka
melakukan kegiatan pemeriksaan baik reguler maupun penanganan kasus-kasus yang
masuk di Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018 Inspektorat Provinsi Jawa Timur
memperoleh dukungan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) setelah PAPBD sebesar Rp51.254.970.000,00 dan
realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.49.610.491.530,00
(96,79%) yang terdiri dari:
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung mendapat alokasi dana sebesar
Rp17.385.923.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp16.609.575.591,00 atau
95,53%. Belanja ini merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari:
1. Gaji dan Tunjangan, mendapat
alokasi dana sebesar
Rp7.643.469.000,00 telah terealisasi
sebesar Rp7.164.306.391,00 atau
93,73%.
2. Tambahan Penghasilan PNS,
mendapat alokasi dana sebesar
Rp11.131.501.000,00 telah
terealisasi sebesar
Rp10.510.89.150,00 atau
94,42%.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
B. Belanja Langsung
Belanja Langsung mendapat alokasi dana sebesar Rp32.480.000.000,00 dan
telah terealisasi sebesar Rp31.935.294.989,00 atau 98,32%. Rincian Belanja
Langsung akan dijabarkan dalam tabel berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran : 2.556.016.000
Realisasi : 2.531.326.045
Prosentase : 99,03%
Realisasi TA. 2017 : 2.612.666.187
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Anggaran : 1.253.909.000
Realisasi : 1.168.094.261
Prosentase : 93,16%
Realisasi TA. 2017 : 1.436.538.376
2) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Anggaran : 1.442.339.000
Realisasi : 1.434.930.110
Prosentase : 99,49%
Realisasi TA. 2017 : 1.179.735.532
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Anggaran : 22.120.000
Realisasi : 19.620.000
Prosentase : 88,70%
Realisasi TA. 2017 : -
2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Anggaran : 96.800.000
Realisasi : 94.743.950
Prosentase : 97,88%
Realisasi TA. 2017 : 156.541.200
III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
IV. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Anggaran : 39.940.000
Realisasi : 22.340.000
Prosentase : 55,93%
Realisasi TA. 2017 : 47.830.000
2) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Anggaran : 16.520.000
Realisasi : 10.840.000
Prosentase : 65,62%
Realisasi TA. 2017 : 25.396.500
3) Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Data
Anggaran : 13 400.000
Realisasi : 12.150.000
Prosentase : 90,67%
Realisasi TA. 2017 : 12.280.000
4) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Anggaran : 129.580.000
Realisasi : 109.790.000
Prosentase : 84,73%
Realisasi TA. 2017 : -
V. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1) Sinkronisasi Pengawasan Pusat dan Daerah
Anggaran : -
Realisasi : -
Prosentase : -%
Realisasi TA. 2017 : 632.968.738
2) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Anggaran : 2.105.270.000
Realisasi : 2.072.169.681
Prosentase : 98,43%
Realisasi TA. 2017 : 1.543.474.169
3) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Anggaran : 1.982.260.000
Realisasi : 1.898.820.970
Prosentase : 95,79%
Realisasi TA. 2017 : -
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
VII. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Anggaran : 14.300.000
Realisasi : -
Prosentase : %
Realisasi TA. 2017 : 207.550.000
VIII. Program Pencegahan Korupsi
Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Anggaran : 2.542.151.000
Realisasi : 2.345.509.995
Prosentase : 92,26%
Realisasi TA. 2017 : 2.090.265.130
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Anggaran : 1.231.610.000
Realisasi : 1.225.838.545
Prosentase : 99,53%
Realisasi TA. 2017 : 640.646.975
VI. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
IX. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
1) Pemeriksaaan Reguler SKPD/UPT Anggaran : 9.363.600.000 Realisasi : 9.357.062.810 Prosentase : 99,93%
Realisasi TA. 2018 : 8.103.333.996
2) Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler Anggaran : 5.277.950.000 Realisasi : 5.277.325.471 Prosentase : 99,99%
Realisasi TA. 2018 : 4.905.275.944
3) Pemeriksaan Tujuan Tertentu Anggaran : 534.650.000 Realisasi : 528.934.298 Prosentase : 98,93%
Realisasi TA. 2018 : 374.535.140
4) Pemeriksaan Khusus Anggaran : 260.400.000 Realisasi : 255.962.370 Prosentase : 98,30%
Realisasi TA. 2018 : 233.137.800
5) Pemeriksaan Kasus Anggaran : 734.200.000 Realisasi : 731.698.480 Prosentase : 99,66%
Realisasi TA. 2018 : 252.339.500
6) Review Laporan Keuangan Anggaran : 462.500.000 Realisasi : 459.097.028 Prosentase : 99,26%
Realisasi TA. 2018 : 478.664.000
7) Evaluasi LPPD Anggaran : 1.247.590.000 Realisasi : 1.238.383.975 Prosentase : 99,26%
Realisasi TA. 2018 : 1.162.555.623
8) Evaluasi LAKIP Anggaran : 166.160.000 Realisasi : 159.054.000 Prosentase : 95,72%
Realisasi TA. 2018 : 164.675.000
9) Telaah Sejawat Hasil Pengawasan Anggaran : 986.735.000 Realisasi : 981.603.000 Prosentase : 99,48%
Realisasi TA. 2018 : 2.288.568.000
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
ur
GOLONGAN
Rencana strategis merupakan sebuah rule untuk
mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan
menetapkan sasaran- sasaran strategis selama 5 tahun
kedepan serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan
operasional tetap berada didalam koridornya. Sesuai
dengan visinya bahwa Inspektorat Provinsi Jawa
Timur menjadi Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang profesional dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan Good Governance
menuju Clean Government di Jawa Timur serta misi
Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan
internal atas penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur secara profesional, obyektif, dan
akuntabel. Dari misi tersebut ditetapkan sebuah tujuan organisasi Inspektorat Provinsi Jawa
Timur yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan
4 indikator yang dijadikan sebagai sasaran strategis. Adapun 4 sasaran strategis tersebut antara
lain:
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Menurunnya permasalahan terkait laporan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja sebagai penjabaran atas
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Secara
keseluruhan terdapat 9 indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur apakah telah tercapai
sasaran organisasi atau masih dibawah target yang telah ditetapkan. Implementasi atas 4 sasaran
strategis diatas dijabarkan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Pemerintah dan Program Peningkatan Sistem Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Tindak lanjut atas penetapan target selama 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam dokumen
Rencana Strategis selanjutnya dikerucutkan dalam target tahunan yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Substansi dari dokumen Rencana Kinerja Tahunan terdiri
dari sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai selama tahun 2018.
Sasaran pada tahun anggaran 2018 masih menitikberatkan pada kerugian daerah dan tindak lanjut
atas hasil pemeriksaan baik atas pemeriksaan APIP maupun pihak eksternal (BPK) serta
rendahnya tingkat pelaporan gratifikasi oleh tiap-tiap OPD ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
Adapun rincian atas dokumen tersebut dapat digambarkan dalam matriks berikut :
Tabel 2.1 Rencana Kinerjai Tahun 2018
NO.
SASARAN STRATEGIS
SAT.
TAHUN DASAR
2014
TARGET TAHUNAN
URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2015
2016
2017
2018
2019
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1
Meningkatnya akuntabilitas
keuangan OPD di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
1. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP
% 100 100 100 100
0,5
100 100
2. Persentase Nilai Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti/ dikembalikan ke Kas Daerah
sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa Timur
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
3. Persentase Tindak Lanjut Selesai
- BPK RI - ITJEN Kemdagri dan Teknis lainnya - Inspektorat
% 70 75 80 85 90 95
% 70 75 80 85 90 95
% 70 75 80 85 90 95
4. Persentase penurunan jumlah temuan berulang Kode 01 dan 02 - BPK - ITJEN Kemendagri - Inspektorat
% 30 29 28 27 26 25
% 30 29 28 27 26 25
% 20 19 18 17 16 15
2.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5 Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A
% 95 60 70 80 90 100
6. Perluasan Zona Integritas bebas dari Korupsi % 15 20 25 30 35 40
7. Prosentase Pegawai ASN yang mengisi dan menyampaikan LHKASN
% 0 10 20 25 30 35
8. Prosentase organisasi perangkat daerah yang telah dievaluasi pelaksanaan SPIP
% 0 0 100 100 100 100
9. Prosentase Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100
3. Meningkatnya kinerja Pemerintah Kab./Kota di Jawa Timur
10. Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal Tinggi
% 100 100 100 100 100 100
4. Meningkatnya Ketaatan Pelaporan Unit Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu
11. Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang taat menyampaikan laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim
% 20 20 20 20 20 20
12. Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang melapor secara tepat waktu kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim
% 20 20 20 20 20 20
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
PERJANJIAN KINERJA
Penetapan kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya
dituangkan dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang disepakati antara Inspektur Provinsi
Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur selaku Pembina atau atasan langsung dari Kepala
OPD. Pada kontrak kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan untuk
merealisasikan program kegiatan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun
besaran anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 adalah Rp.49.610.491.530,00 dengan
rincian Belanja Tidak Langsung Rp16.609.575.591,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp31.935.294.989,00.
Besaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 program yang terdiri dari :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH;
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- Program Pencegahan Korupsi;
- Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja.
Tabel 2.2 Realisasi Rencana Program Tahun 2018
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target
(%) Program/kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan
OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur
Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP 100
Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Pemerintah
Persentase Nilai Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jawa Timur
0,5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Persentase Tindak Lanjut Selesai
- BPK RI 90
- Itjen Kemendagri dan Teknis lainnya 90
- Inspektorat 90
Persentase penurunan jumlah temuan berulang Kode 01 dan 02
- BPK RI 26
- Itjen Kemendagri dan Teknis lainnya 26
- Inspektorat 16
- Prosentase Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti
100
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target (%)
Program/kegiatan
Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai A 90
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelengaran Pemerintahan
Perluasan Zona Integritas bebas dari Korupsi 35 Pencegahan Korupsi
Prosentase Pegawai ASN yang mengisi dan menyampaikan LHKASN
0 -
Prosentase organisasi perangkat daerah yang telah dievaluasi pelaksanaan SPIP
100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Meningkatnya kinerja Pemerintah Kab./Kota di
Jawa Timur
Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Minimal Tinggi
100
Meningkatnya Ketaatan Pelaporan Unit
Pengendali Gratifikasi yang melapor tepat waktu
Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang taat menyampaikan laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim
20
Pencegahan Korupsi
Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang melapor secara tepat waktu kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim
20
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Chapter 3
AKUNTABILITAS KINERJA
Sasaran serta Indikator Program Kegiatan dinilai berdasarkan persentase atas kinerja Inspektorat
Provinsi Jawa Timur dadari Tahun ke N-1 terhadap LHP Tahun N. Evaluasi atas capaian kinerja
dilakukan untuk mengatahui tingkat keberhasilan dan memantau sasaran yang akan dicapai
terkait dengan perkembangan/progres yang telah dilaksanakan atas program kegiatan yang
diukur tingkat efisiensi anggaran dan capaian.
Tujuan I : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Tahun 2018
No INDIKATOR KINERJA Target (%)
Program/ kegiatan
2017 2017 % 2018 2018 %
Target %
Realisasi %
Target %
Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai
SAP
100
Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Pemerintah
100 100 100 100 - -
2 Persentase Nilai Temuan Keuangan yang
ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil
Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov
Jawa Timur
0,5 0,5 0,056 11,2 0,5 - -
3 Persentase Tindak Lanjut Selesai
Program Peningkatan
Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur Pemerintah
- BPK RI 85 50 59 90 72 80
- Itjen Kemendagri dan Teknis lainnya
85 80 94 90 100 111
- Inspektorat 85 50 59 90 70 78
Persentase penurunan jumlah temuan berulang Kode 01 dan 02
- BPK RI 27 30 90 26 40 20
- Itjen Kemendagri dan
Teknis lainnya 27 7 26 26 5 25
- Inspektorat 17 10 59 16 15 10
Realisasi Indikator Kinerja pada point 1 dan 2 dilaksanakan pada tahun N+1 sehingga
capaian tidak dapat disajikan sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur telah direviu oleh APIP
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pmerintah pada Pasal 57 ayat (2) “Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa
Keuangan”
Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Quality Assurance telah melaksanakan Reviu
Laporan Keuangan OPD target indikator kinerja pemeriksaan 54 OPD dan terealisasi 54
OPD.
Inspektorat membuat pernyataan telah direviu yang merupakan salah satu unsur dari
laporan hasil reviu, apabila terdapat informasi yang kurang andal/akurat/sah/ salah saji, maka
diberikan usulan koreksi kepada PPKD atas laporan seuai dengan SAP dan SPI, apabila koreksi
yang diusulkan dapat diterima oleh PPKD maka pernyataan telah direviu tanpa paragraf
penjelas, jika koreksi yg diusulkan ditolak oleh PPKD maka pernyataan telah direviu dengan
paragraf penjelas, dari hasil Reviu Laporan Keuangan terhadap 59 OPD masih terdapat
kelemahan yaitu :
- Keterlambatan Penyampaian Dokumen Pendukung dalam penyusunan Laporan Keuangan
- Ketidak singkronan dokumen pengelola aset dengan penatausahaan keuangan
Dampak positif pada keberhasilan dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dan penyempurnaan sistem pengelolaan APBD secara keseluruhan atas peran serta Inspektorat,
BPKAD dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh BPK merupakan cerminan atas kewajaran dan
kesesuaian pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah.
oleh karena itu selama 5 (lima) tahun beruturut-turut sejak 2010 sd. 2017 Pemerintah Provinsi
Jawa Timur memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan
keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh BPK.
Perolehan opini tidak mutlak bahwa pelaksanaan pengelolaan sudah baik, masih banyaknya
kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang.
Pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang belum tertib.
Pengadaan barang dan jasa yang kurang sesuai dengan spesifikasi dan sesuai
ketentuan.
Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang kurang tertib.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
BPK RI beserta dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur setiap tahun melaksanakan
Pemantauan Kerugian Daerah atas Pemeriksaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah BPK
RI beserta Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
Nilai material indikasi kerugian daerah tidak lebih dari 3% atas total APBD Daerah,
dijelaskan pada tabel tersebut diatas Inspektorat menargetkan Persentase Nilai Temuan
Keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah tidak lebih dari 0,5 %.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur memiliki program kerja pengawasan dan pembinaan
atas pengelolaan keuangan OPD, yaitu Evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian
Pertanggungjawaban Belanja Daerah pada 54 OPD beserta unit kerjanya dimana dalam
pelaksanaannya, Tim melakukan monitoring dan evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian
Pertanggungjawaban Belanja Daerah sesuai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Data Nilai Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah
Tabel 3.2 Pengembalian ke Kas Daerah Tahun 2018
Tahun BPK (Rp) Inspektorat (Rp)
2015 24.552.202.004,67 940.808.175,00
2016 9.888.572.741,61 1.262.353.094,74
2017 12.896.131.481,88 1.243.165.182,24
2018 16.440.989.065,53 2.469.748.139,91
Jumlah 63.777.895.293,69 5.916.074.591,89
Dari penjelasan tabel diatas untuk Nilai Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti/
dikembalikan ke Kas Daerah atas pemeriksaan BPK RI masih dalam tahap penyelesaian.
Dalam mengawal pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja keuangan daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Timur berupaya
menekan jumlah pengembalian ke Kas Daerah atas APBD Jawa Timur.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta BPK RI yang masih dijumpai temuan
berulang pada beberapa OPD, antara lain:
Penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi Jawa
Timur, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kementerian Teknis masih
dilaksanakan secara langsung kepada auditee.
Untuk penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan APIP dan APE pada Tahun 2018 tidak dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sebagai
perbandingan tindak lanjut dari tahun sebelumnya.
Terdapat 3 indikator capaian yaitu :
1) Persentase tindak lanjut atas temuan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat
Jenderal Kementerian Teknis dengan status tuntas/selesai.
2) Menurunnya persentase temuan kerugian daerah yang terjadi pada OPD dari hasil
pemeriksaan APIP, dan ketiga menurunnya persentase temuan berulang dari hasil
pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun oleh Aparat Pengawas Eksternal
(APE) BPK RI.
3) Indikator tersebut dapat tercapai dengan baik tidak hanya dipengaruhi oleh peran aktif dari
APIP maupun APE, namun diperlukan pula upaya secara sungguh-sungguh dari OPD/obyek
pemeriksaan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Aparat
Pengawas/Auditor.
Penerima hibah tidak
melaksanakan pekerjaan sesuai RAB.
Pelaksanaan pengadaan
Barang dan Jasa tidak sesuai
dengan kontrak.
Penyelesaian Pengelolaan
Aset melibatkan Pemerintah
Daerah Kab/Kota dan Kementerian
Pengelola keuangan tidak sesuai peraturan
yang telah ditetapkan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Dengan terselesaikannya seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan
baik aparat pengawas internal pemerintah maupun oleh pengawas eksternal diharapkan
untuk kedepannya tidak akan terulang lagi temuan-temuan yang telah diangkat pada tahun
sebelumnya, namun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah untuk meminimalisir
temuan yang sudah ada sehingga terjadi temuan berulang. Adapun contoh temuan berulang
yang muncul kembali ditemukan oleh aparat pengawas eksternal antara lain :
pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kurang tertib, sistem pengendalian
internal belum berfungsi sebagaimana mestinya, keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik
secara tepat waktu oleh Pihak ketiga.
Dampak terburuk terjadinya temuan berulang adalah terjadi pengembalian/setoran ke
Kas Daerah, terhadap pengelolaan Belanja Daerah.
Hal tersebut terjadi disebabkan karena OPD/obyek pemeriksaan belum sungguh- sungguh
melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh APIP atas sebab dan akibat yang
muncul dari sebuah temuan, serta resiko yang dapat terjadi dari temuan tersebut belum dapat
disadari sepenuhnya oleh OPD.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan OPD berkoordinasi dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana dari hasil rekomendasi tersebut OPD diundang
dalam Rapat Koordinasi Pengawasan atau mendatangi langsung OPD guna mendampingi
dan memberikan solusi dalam penyelesaian rekomendasi dimaksud, sehingga proses
penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP dan APE dan terselesaikan dan kedepan
tidak terulang kembali temuan yang sama.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
kuntabilitas kinerja yang sejauh ini masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan
saja harus secara perlahan-lahan diubah untuk menjadikan suatu kebutuhan dimana
sebuah laporan yang telah disusun dapat menjawab seluruh pertanyaan dari
stakeholder baik dari perspektif keuangan maupun kinerja.
Hal inilah yang menjadi salah satu peran utama Inspektorat Provinsi Jawa Timur yakni
melakukan fungsi consulting (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP)
bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyajikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditargetkan.
Tabel 3.3 Realisasi Program Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA Program/
Kegiatan
2017 2018
No Target %
Realisasi %
Prosen %
Target %
Realisasi %
Prosen %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Persentase Kategori Hasil Evaluasi
SAKIP OPD dengan Nilai Minimal A
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah
80 90 100 80 75 93,75
III Perluasan Zona Integritas bebas dari Korupsi
30 20 66 30 0 0
IV Prosentase Pegawai ASN yang mengisi dan menyampaikan LHKASN
0 0 0 0 0 0
V Prosentase organisasi perangkat daerah yang telah dievaluasi pelaksanaan SPIP
100 100 100 100 100 100
VI Prosentase Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti
100 100 100 100 100 100
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan hasil evaluasi SAKIP minimal A
Pelaksanaan evaluasi dan pendampingan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Daerah yaitu Inspektorat, Bappeda dan
Biro Organisasi kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan juga di Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Timur.
A
1
Tujuan : II
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Secara keseluruhan setiap tahun implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan trend yang
semakin baik, terbukti sebagaimana diagram diatas menunjukkan bahwa SAKIP Tahun 2017
yang dievaluasi pada Tahun 2018 dari 67 OPD yang dievaluasi sebanyak 67 OPD atau 100%
yaitu Kategori A (Memuaskan) 45 OPD atau 67%, Kategori BB (Sangat Baik) 12 OPD atau
18% dan Kategori B (Baik) 10 OPD atau 15%.
Tabel 3.3 Realisasi Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2018
NO. NAMA SKPD 2018
ANGKA KATEGORI 1 2 3 4
1 Dinas Kelautan dan Perikanan 86.41 A
2 RSUD dr. Saiful Anwar Malang 86.38 A
3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 86.18 A
4 Dinas Sosial 84.99 A
5 RS Jiwa Menur 84.85 A
6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 84.59 A
7 Dinas PU Bina Marga 84.48 A
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 84.47 A
9 Dinas Perhubungan 84.21 A
10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 83.95 A
11 Dinas PU Sumber Daya Air 83.86 A
12 RSUD dr. Soetomo 83.27 A
13 Dinas Kehutanan 83.19 A
14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 83.16 A
15 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 82.79 A
16 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 82.68 A
17 RSUD Haji Surabaya 82.63 A
18 Badan Pendapatan Daerah 82.57 A
19 Dinas Kesehatan 82.46 A
20 Badan Kepegawaian Daerah 82.10 A
21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 82.10 A
22 Dinas Komunikasi dan Informatika 82.05 A
23 Dinas Peternakan 82.01 A
24 RSUD dr. Soedono Madiun 81.95 A
25 Sekretariat DPRD 81.85 A
26 Dinas Perkebunan 81.80 A
27 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 81.76 A
28 Badan Pendidikan dan Pelatihan 81.59 A
29 Biro Humas dan Protokol 81.57 A
30 Badan Perencanaan Pembangunan 81.49 A
31 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan 81.30 A
32 Inspektorat 81.25 A
33 Badan Penelitian dan Pengembangan 81.12 A
34 Biro Organisasi 81.10 A
35 Dinas Pendidikan 81.07 A
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 81.00 A
37 Dinas Lingkungan Hidup 80.79 A
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
NO. NAMA SKPD 2018
ANGKA KATEGORI 1 2 3 4
38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 80.50 A
39 Biro Administrasi Pembangunan 80.44 A
40 Biro Umum 80.33 A
41 Badan Penghubung Daerah Provinsi 80.25 A
42 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 80.10 A
43 UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati 80.10 A
44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80.06 A
45 Bakorwil Madiun 80.03 A
46 Biro Administrasi Perekonomian 78.41 BB
47 Bakorwil Bojonegoro 77.47 BB
48 Biro Hukum 76.73 BB
49 Bakorwil Malang 76.66 BB
50 Bakorwil Pamekasan 73.95 BB
51 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 73.21 BB
52 UPT RS Kusta Kediri 71.28 BB
53 UPT RS Paru Dungus Madiun 71.22 BB
54 UPT RSU Mohammad Noer Pamekasan 71.12 BB
55 UPT RS Paru Surabaya 71.03 BB
56 UPT RS Paru Mangunharjo Madiun 70.90 BB
57 RS Karsa Husada Batu 70.34 BB
58 UPT RS Mata Masyarakat 69.95 B
59 UPT RS Paru Jember 69.60 B
60 UPT RS Kusta Sumberglagah 69.51 B
61 Biro Administrasi Sumber Daya Alam 68.93 B
62 Satuan Polisi Pamong Praja 68.20 B
63 Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial 67.64 B
64 UPT Akademi Gizi Surabaya 66.84 B
65 UPT Akademi Keperawatan Madiun 64.61 B
66 Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 63.28 B
67 Bakorwil Jember 61.32 B
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bukan hanya untuk OPD di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, namun berlaku juga untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.
Tahun 2018 Inspektorat beserta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah
melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada 38
Kabupaten/Kota yang hasilnya telah divalidasi oleh Kementerian PAN & RB RI dan telah
diddapatkan hasil dari pelaksanaan evaluasi dimaksud.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Tabel 3.4 Realisasi Evaluasi SAKIP KAB/Kota Tahun 2018
NO PEMDA 2017 2018 ANGKA KATEGORI ANGKA KATEGORI
1 Kab. Banyuwangi 81.26 A 82.17 A
2 Kab. Gresik 71.68 BB 80.12 A
3 Kab. Sidoarjo 71.69 BB 80.04 A
4 Kab. Lamongan 70.96 BB 80.04 A
5 Kab. Ngawi 70.03 BB 80.02 A
6 Kab. Tulungagung 70.95 BB 72.83 BB
7 Kab. Pasuruan 72.65 BB 72.70 BB
8 Kota Blitar 70.86 BB 71.87 BB
9 Kab. Trenggalek 60.02 B 70.94 BB
10 Kab. Situbondo 61.96 B 70.88 BB
11 Kab. Mojokerto 61.23 B 70.88 BB
12 Kab. Malang 70.52 BB 70.71 BB
13 Kota Kediri 60.90 B 70.62 BB
14 Kota Probolinggo 60.14 B 70.49 BB
15 Kab. Probolinggo 70.04 BB 70.12 BB
16 Kota Malang 70.96 BB 70.11 BB
17 Kab. Bondowoso 70.02 BB 70.03 BB
18 Kota Surabaya 68.86 B 70.03 BB
19 Kab. Madiun 60.82 B 70.01 BB
20 Kab. Jombang 61.65 B 69.79 B
21 Kab. Pamekasan 68.4 B 68.44 B
22 Kota Pasuruan 62.28 B 68.25 B
23 Kab. Tuban 61.29 B 67.92 B
24 Kab. Blitar 62.86 B 67.76 B
25 Kab. Pacitan 64.05 B 67.66 B
26 Kab. Sumenep 60.15 B 67.58 B
27 Kota Madiun 63.5 B 67.21 B
28 Kab. Sampang 55.83 CC 64.23 B
29 Kab. Magetan 61.94 B 63.84 B
30 Kab. Ponorogo 62.73 B 63.79 B
31 Kota Mojokerto 60.97 B 63.54 B
32 Kab. Kediri 61.41 B 63.44 B
33 Kab. Lumajang 60.55 B 62.74 B
34 Kota Batu 42.03 C 61.89 B
35 Kab. Bojonegoro 61.5 B 61.57 B
36 Kab. Nganjuk 58.43 CC 61.24 B
37 Kab. Jember 58.12 CC 60.19 B
38 Kab. Bangkalan 56.06 CC 60.10 B
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perangkat Darerah di Lingkungan Pemerintah serta
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen dan menganggap
penting penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2018
dari 38 Laporan SAKIP Pemerintah Daerah yang mendapatkan Kategori BB, B dan CC
meningkat hal ini disadari oleh masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
pentingnya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan atas capaian kinerja yang telah
dilaksanakan.
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Akuntabilitas kinerja Pemerintah di Jawa Timur diikuti dengan transparansi keuangan
daerah yaitu program penyampaikan laporan gratifikasi Tahun 2018, Inspektorat
Provinsi Jawa Timur sebagai Verifikator atas gratifikasi yang diterima oleh pegawai OPD
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Laporan gratifikasi disampaikan oleh Kepala Daerah serta jajaran Eselon II dan Eselon III untuk
mengetahui pemberian dari pihak ketiga terkait pelaksanaan tugas sebagai aparat penyelenggara
negara.
Sejalan dengan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia maka Provinsi Jawa
Timur yang dikoordinir oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur memberikan edaran untuk
melaporkan pemberian/gratifikasi kepada KPK. Kewajiban penyampaian laporan gratifikasi
selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya pemberian
Dari hasil Penilaian Mandiri terhadap proses pembangunan Zona Integritas yang
selanjutnya hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dilaporkan kepada Pimpinan
Instansi untuk diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB guna dilakukan Reviu oleh
Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga bila nilainya mencukupi bisa segera ditetapkan sebagai
perangkat daerah dengan predikat WBK/WBBM. Namun pada Tahun 2018 usulan perangkat
daerah yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM tidak mendapatkan nilai yang
cukup dari Tim Penilai Nasional (TPN) untuk menyandang predikat WBK/WBBM.
Pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) pada Pemerintah
Provinsi Jawa Timur masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih
disusunnya Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Sebagai perwujudan pelaksanaan
pengendalian internal, dalam pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh auditor Inspektorat
dilakukan juga pengendalian SPI, yang bertujuan pembinaan dan perbaikan serta pengawasan
melekat, diharapkan bahwa pelaksanaan SPI dapat dilakukan oleh masing – masing
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pembinaan awal.
KEGIATAN OBYEK PEMERIKSAAN 2017 2018
Pemeriksaan Reguler 75 75 Evaluasi SPJ 61 61 Kinerja Inspektorat Kab/Kota 10 10
2
3
4
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) baik yang diterima secara langsung
maupun pelimpahan dari Kementerian. Adapun pengaduan masyarakat yang masuk ke
Inspektorat Provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi 2 pananganan, yaitu :
1) Pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur maka ditindaklanjuti oleh
Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
2) Pangaduan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, jenis pengaduan ini merupakan
pelimpahan dan bukan menjadi kewajiban Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk melakukan
penyelesaian tindak lanjutnya.
3) Pengaduan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur namun kejadian berada di
Pemerintah Kabupaten/Kota jenis pengaduan ini merupakan kewenangan Inspektorat
Kab/Kota untuk melakukan penyelesaian tindak lanjutnya.
Proses penanganan pengaduan secara prosedur telah dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan
pemeriksaan langsung/klarifikasi atau dengan menyampaikan surat pelimpahan pengaduan
kepada entitas/pemerintah daerah terkait.
Dari penjelasan tabel diatas masih terdapat beberapa proses tindaklanjut penanganan pengaduan
masyarakat yang masih dalam proses, Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta Kementerian
terkait telah menyampaikan kepada masing – masing entitas/pemerintah daerah terkait untuk
segera menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Tabel 3.5 Realisasi Peningkatan Pembinaan Kab/Kota Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA Target (%)
Program Kegiatan 2017 2018 No Target
% Realisasi
% % Target
% Realisasi
% %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Persentase Kab/Kota dengan Hasil Penilaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) Minimal Tinggi
100 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja
100 100 100 100 100 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota disajikan oleh 38
Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang selanjutnya di evaluasi oleh Tim Daerah
Provinsi Jawa Timur yaitu Inspektorat, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) hasil
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya dilakukan kompilasi oleh Tim
dari Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya diperoleh hasil akhir dan pemeringkatan
secara Nasional. Adapun target dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah menjadikan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur memperoleh kategori nilai “Tinggi”. Progres
pengawalan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dapat ditunjukkan dengan hasil
yang semakin banyak memperoleh kategori nilai/prestasi “Tinggi”.
Tretment yang digunakan dapam mencapaian prestasi tidak dapat dipisahkan dari peran Tim
Evaluator dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga
menjadikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun oleh masing-
masing Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi lebih baik.
Salah satu tugas Tim Evaluator adalah memastikan bahwa laporan yang disajikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota telah didukung dengan bukti pendukung yang dapat
dipertanggung jawabkan, sehingga seluruh pertanyaan yang timbul dari tim verifikator
dapat dijawab dengan keabsahan data yang ada yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur.
Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pemantauan yang berkelanjutan
selama proses evaluasi LPPD dan apabila terdapat dokumen yang belum dapat menjawab
suatu indikator maka Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. Jatim selaku koordinator
penyusunan LPPD turut memberikan informasi terkait penyusun laporan.
MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB./KOTA DI JAWA TIMURSasaran Strategis
Tujuan III
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Berikut hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 38 Kabupaten/Kota yang telah
divalidasi oleh Tim Nasional (Kementerian Dalam Negeri dan BPKP RI) sebagai berikut
Tabel 3.6 Realisasi Evaluasi EKPPD Tahun 2018
No Nama Kabupaten/Kota 2016 2017 Skor Prestasi Skor Prestasi
1 KABUPATEN TULUNGAGUNG 3,1123 ST 3,4191 ST 2 KOTA MALANG 3,0360 ST 3,4116 ST 3 KABUPATEN SIDOARJO 3,4783 ST 3,3992 ST 4 KOTA SURABAYA 3,3178 ST 3,3605 ST 5 KOTA BLITAR 3,0422 ST 3,3542 ST 6 KABUPATEN BANYUWANGI 3,2521 ST 3,3510 ST 7 KABUPATEN PASURUAN 3,1522 ST 3,3041 ST 8 KABUPATEN GRESIK 3,1851 ST 3,2906 ST 9 KABUPATEN MALANG 3,2355 ST 3,2670 ST
10 KABUPATEN TRENGGALEK 2,8791 T 3,2556 ST 11 KABUPATEN LAMONGAN 3,3148 ST 3,1944 ST 12 KOTA KEDIRI 3,0615 ST 3,1545 ST 13 KABUPATEN PACITAN 3,2011 ST 3,1253 ST 14 KABUPATEN TUBAN 3,0803 ST 3,1199 ST 15 KOTA MADIUN 3,1092 ST 3,1007 ST 16 KABUPATEN MOJOKERTO 2,9689 T 3,0809 ST 17 KABUPATEN MADIUN 3,0331 ST 3,0784 ST 18 KOTA PROBOLINGGO 3,0876 ST 3,0599 ST 19 KABUPATEN JOMBANG 3,0585 ST 3,0384 ST 20 KABUPATEN SUMENEP 2,8000 T 3,0344 ST 21 KABUPATEN NGANJUK 3,3066 ST 3.0343 ST 22 KABUPATEN PROBOLINGGO 3,2593 ST 3,0027 ST 23 KABUPATEN NGAWI 2,8813 T 2,9912 T 24 KABUPATEN MAGETAN 2,9282 T 2,9911 T 25 KOTA MOJOKERTO 3,1988 ST 2,9679 T 26 KABUPATEN BONDOWOSO 2,9541 T 2,9665 T 27 KABUPATEN SAMPANG 2,9429 T 2,9314 T 28 KOTA PASURUAN 2,9424 T 2,9309 T 29 KABUPATEN LUMAJANG 2,9515 T 2,9259 T 30 KABUPATEN BOJONEGORO 3,0259 ST 2,9194 T 31 KOTA BATU 2,9825 T 2,9156 T 32 KABUPATEN BLITAR 2,8841 T 2,9027 T 33 KABUPATEN SITUBONDO 2,9302 T 2,8954 T 34 KABUPATEN BANGKALAN 2,8494 T 2,8824 T 35 KABUPATEN KEDIRI 2,9144 T 2,8570 T 36 KABUPATEN PONOROGO 2,8986 T 2,8405 T 37 KABUPATEN JEMBER 2,8595 T 2,8314 T 38 KABUPATEN PAMEKASAN 2,8007 T 2,7729 T
Tahun 2018 menunggu hasil penilaian Tim Nasional Kemeterian Dalam Negeri RI
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Tabel 3.7 Realisasi Pencegahan Korupsi Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA Target
(%) Program Kegiatan
2017 2018
No Target
% Realisasi
%
% Target
% Realisasi
%
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Persentase Unit Pengendali Gratifikasi OPD yang taat menyampaikan laporan kepada Unit Pengendali
Gratifikasi Pemprov Jatim
20
Pencegahan Korupsi
20 30 150 20 20 100
2
Persentase Ketaatan Penyampaian Laporan Unit Pengendali Gratifikasi OPD
kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pemprov Jatim
20 20 30 150 20 20 100
Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 35 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur.
Peraturan Gubernur ini mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah membentuk
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas melaporkan adanya pratek dan potensi
gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Unit
Pengendali Gratifikasi (UPG) dan telah melaksanakan tugasnya dengan melaporkan setiap
Pejabat yang telah melaksanakan Hajat/Pernikahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
MENINGKATNYA KETAATAN PELAPORAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI YANG
MELAPOR TEPAT WAKTUTujuan
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR and
Terdapat indikator yang capaian targetnya masih dibawah penetapan, oleh karena itu agar
pencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan maka kedepan Inspektorat Provinsi Jawa
Timur berinisiatif mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi antar lini baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Aparat Pengawas Eksternal (BPK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk
meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan.
2. Memberikan pemahaman kepada OPD pentingnya melakukan pengawasan internal atas
fungsi dan tugasnya, melakukan pembinaan internal secara berkala terhadap unit kerjanya,
sehingga terwujud tata kelola administarasi dan pengelolaan keuangan yang baik dan sehat.
Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai consulting (konsultan/pendampingan) dan quality
assurance (penjamin kualitas) baik untuk pengelolaan keuangan daerah maupun untuk
pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga Inspektorat dan OPD sebagai mitra
dan partner yang baik dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang
saat ini diintegrasikan dengan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Aplikasi ini memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah
(Pemda) yang meliputi 8 (delapan) area, yaitu :
1) Perencanaan dan Penganggaran APBD
2) Pengadaan Barang & Jasa
3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4) Kapabilitas APIP
5) Manajemen ASN
6) Optimilalisasi Pendapatan daerah
7) Manajemen Aset Daerah
Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi
atas tahun-tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun kedepan sehingga
seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat tercapai.