-
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.hum.Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2017 di lingkungan Kemenristekdikti
1
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas dan Efisien Pengawasan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jakarta, 01 Februari 2017
-
Visi dan Misi Kemenristekdikti 2015-2019
2
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU SERTA KEMAMPUAN IPTEK DAN INOVASI UNTUK MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA
1. Meningkatkan relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi
VISI:
MISI:
-
Sasaran Strategis dan Indikator
3
Sasaran Indikator
1. Meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi Indeks Pendidikan Tinggi
2. Meningkatnya kemampuaniptek dan inovasi Indeks Inovasi
3. Terlaksananya reformasi birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi
-
Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti
-
KEMRISTEKDIKTIPERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
KEMRISTEKDIKTI:Menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negaraPERPRES NO. 13 TAHUN 2015
U U D 4 5 : s e b a g i a n f u n g s i pendidikan dengan - /+ 20% dari A P B N d a n m e n c e r d a s k a n kehidupan bangsa.
120.000 orang pegawai150 satker
Rp 39,73 T APBNP Rp 92,478 T Aset Penerimaan dan Penggabungan P3D Ristek dengan Dikti
-
Kebijakan Kemenristekdikti 2017
6
Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan
Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi
Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN
Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek danpendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi)
Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah SakitPendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti
Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi
Mengembangkan teknologi untuk pembangunan
Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dankeefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat
01
02
03
04
05
06
07
08
-
Alokasi Anggaran 2017 Kemenristekdikti
7
10 Taman Sains (Rp. 115 M) 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi
(Rp. 35 M)
651 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN(Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 89,7 M (PHLN)
235 Paket Insinas (Rp. 92 M) 15 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan
dan Obat (Rp. 17 M)
105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 110 M)
1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik(Rp. 50 M)
1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 90 M)
45 Produk Inovasi (Rp. 75 M)
Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 460.180 mhs
(Rp. 4,24 T )
Beasiswa SM3T dan PPGT 7.000 mhs (Rp. 293,57 M)
BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH
(Rp. 4,65 T )
Beasiswa 10.843 dosen/tendik (Rp. 836,58 M)
Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28 M )
Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 125 PT (Rp. 250 M )
Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Program Studi (Rp. 212 M)
PHP PTS 100 PTS (Rp. 59 M)
PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,01 T )
Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 13,90 T)
Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,67 T)
PHLN/RMP 9 Project (Rp. 1,76 T)
PENDIDIKAN (Dikti) 1,00LAYANAN UMUM (Ristek)
39,73PAGU ANGGARAN
Rp
Triliun
Triliun38,73 RpTriliunRp
-
Efisiensi dan Pemanfaatan Tambahan AnggaranFungsi Pendidikan 2017 Kemenristekdikti
8
Revitalisasi Politeknik
Penambahan BPPTNBH, Kontrak world class professor
130 MilyarEFISIENSI ANGGARAN
350MilyarTAMBAHAN ANGGARAN
Rp200Milyar
Beasiswa S2/S3 DN dan LN (termasuk on going) Masyarakat pendukung pendidikan,
Detasering, Operasional RSP, Pendampingan publikasi dan paten, serta asistensi
jurnal internasional, PUI PTN, Peningkatan kapasitas Sistem Informasi, Peningkatan kapasitas Manajemen Universitas, Pendampingan Prodi Kedokteran, dan Peningkatan kapasitas auditor.
Rp150Milyar
Rp
Rp
-
Alokasi Anggaran 2017
9
-
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
10
Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dengan berpedoman pada SPIP
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:
1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,3. Pengamanan aset negara, dan4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Dilakukan Pengawasan Intern OlehAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern:Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
-
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
11
-
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
12
Peringatan Dini
Konsultan
Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan,
perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat
Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilanKatalisator
Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kemenristekdikti
-
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI
13
TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI
Mencegah dan Melindungi sesuatuDari Ketidaknyamanan dan Kehancuran
Mencegah Mengarahkan Menghentikan Mendorong
Pengawalan
-
PengawasanProgram Nasional
PengawasanMandatori
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
14
1. Reviu Laporan Keuangan2. Evaluasi Belanja Terhutang3. Evaluasi PMP RB 4. Reviu RKAK5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan6. Evaluasi SAKIP7. Reviu Laporan Kinerja8. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Evaluasi Program Beasiswa2. Evaluasi PNBP BLU3. Evaluasi Kawasan NSTP dan Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek4. PDTT Revitalisasi Pendidikan Vokasi 5. PDTT Taman Sains6. PDTT Pilot Inkubator PT7. PDTT Produk Inovasi8. Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH9. PDTT Karya Siswa S2 dan S3 dalam dan luar negeri10. PDTT Tenant Pengembangan PPBT
-
PengawasanIsu Nasional
PengawasanPerintah Menteri
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017
15
1. PDTT Aset2. PDTT Data Mahasiswa Guru dan Dosen3. Pemantauan Kehadiran Awal Tahun dan setelah Hari raya4. Evaluasi Pelayanan PiNTU5. Evaluasi Program Inovasi Nasional6. PDTT Penelitian Berbasis Output7. PDTT Belanja Tunjangan Fungsional Dosen dan GB8. Audit Kinerja Program Insinas
1. Evaluasi SNMPTN dan SBMPTN2. PDTT PT Penerima bantuan pemberdayaan kelembagaan (PTN dan PTS)3. PDTT Pembukaan Prodi Baru4. PDTT Akreditasi PT oleh BAN PT/LAM PT5. Evaluasi kebijakan pengelolaan/pengembangan PTN Baru dan kademi
Komunitas6. Evaluasi kebijakan sertifikasi Dosen
-
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017: WILAYAH KERJA
16
No Uraian Inspektur I Inspektur II Inspektur III
1 Koordinator kegiatan 11 12 10
2 Satker Pusat 5 4 3
3 Kopertis 5 5 4
4 PTN BH 4 4 3
5 PTN-PK BLU 7 7 8
6 PTN Satker 57 57 57
Jumlah 89 89 85
-
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2017:
17
1. Penambahan Tanaga Fungsional Auditor minimal 50 Orang2. Penambahan Tenaga Fungsional Umum minimal 15 Orang3. Pemanfaatan Tenaga SPI sebanyak minimal 75 Orang4. Peningkatan Kapasitas SDM minimal 250 Orang
Sumber Daya Manusia
1. Penyiapan Ruang Kerja masing-masing Pejabat Eselon II2. Penyiapan Ruang Kerja untuk auditor dan sub bag masing-masing Inspektorat
Ruang Kerja
-
KEBIJAKAN TEKNIS PENGAWASAN 2017
18
3. Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal sebagai pemberian peringatan dini, katalisator dan
konsultasi.b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai.c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.
4. Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTNb. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTNc. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN
1. Membangun komitmen seluruh jajaran Kemenristekdikti dari pimpinan sampai staf terbawah2. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait (BPK, BPKP, Mitra Pengawasan Internal, dan KPK)
-
19
No Uraian Tanggal Keterangan
1 Sub Tim I 26 Januari 21 April 2017 Satker Kantor Pusat - Paralel
2 Sub Tim II 26 Januari 22 Februari 2017 Universitas Terbuka
23 Februari 21 April 2017 Satker Kantor Pusat - Paralel
3 Sub Tim III, IV, VI dan VII 30 Januari 28 Februari 2017Universitas Haluuleo, Univ. Syiah Kuala, Undip dan Unpad
4 Sub Tim III, IV, VI dan VII 1 Maret 30 Maret 2017Univ. Manado, Univ. Jambi, UNS dan Univ. Siliwangi
5 Sub Tim V30 Januari 24 Februari 201725 Februari 20 Maret 201721 Maret 30 Maret 2017
Univ. BrawijayaUPN Veteran JatimKopertis VII
JADWAL PEMERIKSAAN
-
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
TERIMA KASIH
20