-
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR: 301/HK.03.1-KpT/04/7505/KPU-Kab/V/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
UTARA NOMOR: 24/Kpts/KPU-KAB.027.964859/X/TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 - 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara,
Perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2015-2019;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 104;
2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhan 2015 Nomor 3);
-
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilhan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-
2019;
Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor
1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015
perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Komisi Pemilihan Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR: 24/Kpts/KPU-
KAB.027.964859/X/TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2015 – 2019
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019.
KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen
perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan
kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara;
-
KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana
program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara dan pemangku
kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Mei 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,
Ketua,
SOFYAN JAKFAR
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019.
Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke
depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara, yang disusun dengan
mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang
menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi
Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Renstra dirumuskan
untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan
semua staf KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakannya secara
akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang
telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan
ini bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas
dan kredibilitas.
Kwandang, 10 Oktober 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Ketua,
SOFYAN JAKFAR
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM ......................................................................... 2
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................... 11
1.2.1. POTENSI.................... ................................................... 12
a. Aspek Kelembagaan................ ................................... 12
b. Aspek Sumber Daya Manusia .................................... 12
c. Aspek Kepemimpinan..................................................13
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran ............................. 13
e. Aspek Business Process dan Kebijakan ...................... 14
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan
Teknologi Informasi ................................................... 14
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders ........................ 14
1.2.2. PERMASALAHAN ........................................................... 14
1. Kelembagaan ............................................................. 14
2. Suber Daya Manusia.................................................. 15
3. Kepemimpinan ........................................................... 15
4. Perencanaan dan Anggaran ........................................ 15
5. Business Process dan Kebijakan ................................. 15
6. Dukungan Infrastruktur dan IT ................................. 15
7. Hubungan Stakeholders ................................................ 16
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI
2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM ............................................... 19
2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM .............................................. 19
2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ........................................ 20
2.4. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM ........................... 20
2.5. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ................... 21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .......................... 24
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
iii
KABUPATEN GORONTALO UTARA ............................................... 27
3.3. KERANGKA REGULASI .................................................................. 37
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN ......................................................... 40
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. TARGET KINERJA ..................................................................... 42
4.2. KERANGKA PENDANAAN .......................................................... 53
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN 1 : Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Definisi perencanaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis
kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada
RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu
di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dituntut untuk dapat bersikap
profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu
diperlukan perencanaan strategis yang sejalan mdengan visi dan misi
kelembagaan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU
Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya
disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan
Renstra juga merupakan bagian penting dari enyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode
2015 - 2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan
Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019. Tahapan penyusunan
dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja
organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah
melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan
internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
2
B. KONDISI UMUM
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Gorontalo
Utara memiiki peran yang signifikan dalam rangka mengawal jalannya
demokrasi khususnya diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Sejak awal
dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini KPU Kabupaten Gorontalo Utara
terus meningkatkan kualitas/profesionalisme kelembagaan khususnya dalam
plaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Penyelenggara Pemilu.
1. Tugas dan Fungsi
Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
Utara dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan
pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:
a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Gorontalo
Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;
f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan berdasarkan berita acara
hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
3
peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi;
j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara dan mengumumkannya;
k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan dan membuat
berita acaranya;
l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
n) Penyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo Utara
kepada masyarakat;
o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu; dan
p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
meliputi:
a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten
Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
4
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;
g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan KPU Provinsi
Gorontalo;
i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu;
j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten
Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo
Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau
ketentuan peraturan perundang- undangan;
k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo
Utara kepada masyarakat;
l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota meliputi:
a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kepala
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara,PPK,
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
5
PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;
c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta
pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam wilayah
kerjanya;
e) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati Gorontalo Utara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;
f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
bupati Gorontalo Utara;
g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Gorontalo
Utara;
i) menetapkan calon bupati Gorontalo Utara yang telah memenuhi
persyaratan;
j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara pemilihan bupati Gorontalo Utara berdasarkan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten
Gorontalo Utara;
k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta
pemilihan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi
Gorontalo;
l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk
mengesahkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara dan
mengumumkannya;
m) mengumumkan calon bupati Gorontalo Utara terpilih dan dibuatkan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
6
berita acaranya;
n) melaporkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada KPU
melalui KPU Provinsi Gorontalo;
o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
pemilihan;
p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten
Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo
Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
q) melaksanakan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan
tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat;
r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;
s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
pemilihan bupati Gorontalo Utara;
t) menyampaikan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,
bupati Gorontalo Utara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara; dan
u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi Gorontalo Utara, dan/atau yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yakni menyelenggarakan
pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara berkewajiban:
a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
7
waktu;
b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan
wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan
setara;
c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Gorontalo;
f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan lembaga kearsipan
Kabupaten Gorontalo berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU dan ANRI;
g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu;
i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten
Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
Kabupaten Gorontalo Utara;
j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
kabupaten Gorontalo Utara kepada peserta pemilu paling lama 7
(tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Gorontalo Utara;
k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi
Gorontalo dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa
tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji,
dengan susunan daftar nama dan struktur sebagai berikut :
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
8
KETUA
Divisi Hukum
ANGGOTA
Divisi Data dan
Perencanaan
ANGGOTA
Divisi SDM dan
Partisipasi Masyaratak
ANGGOTA
Divisi Teknis
ANGGOTA
Divisi Umum,
Keuangan dan Logistik
Gambar 1.
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, KPU menerbitkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan
KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara
dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga
pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis
administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.
Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 4 (empat)
subbagian yaitu :
1. Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
2. Subbagian Program dan Data
3. Subbagian Hukum dan
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Masing-masing subbag
dipimpin oleh seorang kasubbag dan dibantu oleh beberapa orang
staf pelaksana.
Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara
SEKRETARIS
KASUBBAG KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK
KASUBBAG TEKNIS
PEMILU DAN HUPMAS
KASUBBAG
HUKUM
KASUBBAG
PROGRAM DAN
DATA
STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
9
ORGANIK DPK HONORER
17%
58% 25%
Berdasarkan data pegawai dalam periode waktu 2008–2014, pegawai
sekretariat KPU kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 24 orang yang terdiri
dari 4 orang pegawai organik, 6 orang pegawai DPK, dan 14 orang Pegawai
Tidak Tetap (honorer). Komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.
Gambar 3.
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Jika dilihat dari gambar diatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan
Sekretarit KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan status DPK sebanyak 25%.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara
masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam
pengisian pegawai.
Selanjutnya dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, SDM di
Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dapat diklasifikasikan kedalam
beberapa golongan, antara lain seperti pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.
Rekapitulasi Tingkat Pendidikan
Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Magister 3 orang
2 Sarjana 7 orang
3 Diploma 4 orang
4 SMA/SMK/Paket C 8 orang
5 SD 1 orang
Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
10
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
2013 2014 2015
berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai. KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga mandiri memiliki
Kantor dan 1 (satu) gudang logistik dengan status kepemilikan milik sendiri.
Dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara
bervariasi setiap tahunnya seebagaimana grafik berikut:
Gambar 4.
Anggaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2013 s/d 2015
Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa anggaran KPU
Kabupaten Gorontalo Utara ditahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2015. Tingginya Anggaran tahun 2013 dikarenakan adanya
tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara dan pada tahun 2014 dikarenakan adanya tahapan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara penurunan
anggaran ditahun 2015 dikarennakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak
melaksanakan Tahapan.
Gambar 5.
Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2013 s/d 2015
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
11
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
Tabel 2.
Presentase Anggaran per Program pada KPU Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2013 s/d 2015
PROGRAM TAHUN
2013 2014 2015
Program dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU 85,65% 86,20% 98,49%
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur KPU 99,85% - -
Program penguatan kelembagaan
demokrasi dan perbaikan proses politik 49,38% 98,35% 97,60%
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, KPU Kabupaten
Gorontalo Utara membuka akses kepada publik yang membutuhkan
informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di
Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara terus ditingkatkan untuk
menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut
didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan website KPU Kabupaten Gorontalo
Utara dengan alamat http://kpud-gorutkab.go.id.
3. Capaian Kinerja KPU Gorontalo Utara
A. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan ReformasiBirokrasi
Arah kebijakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya
sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada
seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi
yang telah dicanangkan oleh KPU RI sejak tahun 2013 hingga saat
ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi
untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan
masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
12
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka
agenda reformasi birokrasi KPU Gorontalo Utara berdasarkan KPU RI
mencakup 6 (enam) area perubahan, antara lain:
1) organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU
Gorontalo Utara dengan dukungan struktur, tata kerja dan
uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang- tindih serta
indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit
terbesar;
2) prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur
melalui pembangunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai
aplikasi utama yang diperlukan unit kerja danstakeholders;
3) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
Aparatur KPU Gorontalo Utara yang didukung dengan sistem
manajemen sumber daya manusia yang handal, dari
perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan
penempatan, serta sistem informasi kepegawaian yang handal;
4) peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan
KPU Gorontalo Utara;
5) peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam
standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholders dalam
peningkatan pelayanan;dan
6) perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Gorontalo
Utara yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai,
berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolisi dan
Nepotisme, mampu melayani publik dan memegang teguh kode
etik aparatur negara.
B. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD,
dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Tahun 2014, bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan
Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU Gorontalo
Utara telah mencatat beberapa keberhasilan, antara lain; 1) berhasil
menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
13
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepat waktu, dan 2) berhasil
membuat inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam
Pemilu tersebut, KPU Gorontalo Utara telah membuktikan bahwa
organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan
transparan. Pencapaian kinerja organisasi telah ditunjukkan dengan
keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang
kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan
organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.
C. Pengembangan Sistem Informasi Publik
Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik
untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan
pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat
perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU
Gorontalo Utara membuka akses atas informasi publik untuk
masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan
permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan)
terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU Gorontalo Utara
mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh
masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem
Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan
Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem
Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).
Selain aplikasi Sidalih, Situng, Sipol, dan Silog, masih banyak
aplikasi lain yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU
Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan/atau
Pilkada maupun untuk mendukung kerja kelembagaan KPU
Gorontalo Utara. Beberapa aplikasi lain dalam penyelenggaraan
Pemilu dan/atau Pilkada antara lain; Sistem Informasi Daerah
Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem
Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (Sitap). Sedangkan beberapa
aplikasi non-tahapan antara lain, Sistem Informasi Penyelenggara
Pemilu (SIPP), Jaringan Dokomen dan Informasi Hukum (JDIH), dan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
14
Sistem Informasi Monitoring Keuangan(Simonika).
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yakni
terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang
mempengaruhinya, diantaranya adalah:
1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki
integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam
menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam
menentukan pilihan politiknya; dan
3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat
sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal
organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)
sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang
(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Gorontalo
Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-
dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam
lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek
Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek
Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek
Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan
dengan Stakeholders.
1. Potensi
a) Aspek Kelembagaan
KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berhasil menunjukkan sifat
kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak
manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden
2014 dimana keputusan KPU Gorontalo Utara dalam penetapan
hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah pemilihan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi
dan akuntabilitas.
KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
15
Setiap pegawai KPU Gorontalo Utara telah memahami dengan jelas
tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki
persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
b) Aspek Sumber Daya Manusia
Kekuatan KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai organisasi
publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:
KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sumber daya manusia
dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini
memperkuat kelembagaan KPU Gorontalo Utara.
KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya melakukan
pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi
pegawai.
Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat
administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai
yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat
dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan
pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh anggota KPU.
c) Aspek Kepemimpinan
Kekuatan aspek kepemimpinan KPU Kabupaten Gorontalo Utara
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang
kuat untuk membawa KPU Kabupaten Gorontalo Utara kearah lebih
baik. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif
untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki
kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
b. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan
saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
c. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi
yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan
komitmen untuk seluruh pegawai.
d. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik
atas eksistensi organisasi.
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
16
d) Aspek Perencanaan dan Anggaran
Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan
melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
e) Aspek Business Process dan kebijakan
Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan
sebagai berikut:
d. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya melakukan identifikasi,
membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja.
e. KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan SOP KPU.
f. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik
secara internal maupun eksternal.
g. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun mekanisme
monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
h. Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi
dapat diuraikan sebagai berikut:
i. Dukungan teknologi informasi yang tepat gunamampu meningkatkan
kinerja organisasi.
j. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .
g) Aspek Hubungan dengan stakeholders
Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:
k. KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya memenuhi
harapan stakeholder’s sehingga mereka puas dengan kinerja
organisasi.
l. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun brand image
yang disukai oleh stakeholders .
m. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya memberikan program-
program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.
2. Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu
KPU Kabupaten Gorontalo Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan,
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
17
baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.
Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU
Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Kelembagaan
Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih
lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami
perubahan dalam waktu yang berdekatan.
b) Sumber Daya Manusia
Sebagian PNS di KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan
tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan (DPK) sehingga
menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara
kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan
struktural eselon IV ke atas. Komposisi tersebut menimbulkan
permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan
umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi
KPU untuk meningkatkan kinerja.
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi
dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban
kerjanya belum proporsional.
Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara
tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
c) Kepemimpinan
Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan
Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara perihal ketatalaksanaan
penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan
menjadi lambat.
d) Perencanaan dan Anggaran
Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan
kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam
suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
18
e) Business Process dan Kebijakan
Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang
ada.
Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan
secara cepat dan tepat.
Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah
belum sepenuhnya dilakukan.
f) Dukungan Infrastruktur dan IT
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
g) Hubungan dengan Stakeholders
Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidak percayaan
masyarakat atas kinerja KPU Gorontalo Utara.
Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang
dibangun oleh KPU Gorontalo Utara karena fungsi penerangan
kepada masyarakat yang ada di KPU Gorontalo Utara masih lemah.
Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum
dilaksanakan dengan efektif.
Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo
Utara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan
pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada
pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan
tersebut adalah sebagai berikut:
Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu
sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan
kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi,
termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas
kinerja KPU.
Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis
yang berbeda-beda.
Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka
dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan,
ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
19
Tabel 3.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eskternal
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses)
1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011
tentang penyelenggara pemilu (S1)
2. Komitmen pimpinan kuat (S2)
3. Reformasi Birokrasi yang telah
dicanangkan (S3)
4. Pegawai memiliki persepsi yang
1. Beban kerja pegawai tidak
proporsional (W1)
2. Disparitas kompetensi pegawai
(W2)
3. Parsialitas manajemen kinerja
(W3)
sama akan tugas dan fungsi
organisasi (S4)
5. Pengalaman penyelenggaraan
pemilu (S5)
4. Sistem pengawasan atas
pengelolaan anggaran lemah (W4)
5. Sarana dan Prasarana terbatas
(W5)
6. Pemanfaatan teknologi informasi
belum optimal (W6)
7. Loyalitas pegawai rendah (W7)
8. Pagu anggaran belum memadai
(W8)
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)
1. Sasaran pokok pembangunan
demokrasi Indonesia (O1)
2. Animo partisipasi masyarakat
dalam pemilu tinggi (O2)
3. Hubungan baik penegakan hukum
(O3)
4. Potensi pengembangan SDM (O4)
5. Kesempatan pendidikan formal
dan diklat (O5)
6. Kemajuan Teknologi Informasi
(O6)
7. Harapan masyarakat tinggi (O7)
1. Peraturan perundangan tentang
sistem pemilu mudah berubah
(T1)
2. Opini publik mudah digeser (T2)
3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan
hasil pemilu yang berakhir ricuh
(T3)
4. Gugatan hasil pemilu yang tidak
berdasar pada bukti (T4)
5. Distribusi logistik terkendala
kondisi geografis (T5)
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
20
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi
pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:
1. Strategi Strength-Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan
peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan
peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi
kelemahan.
a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk
meningkatkan kinerja KPU;
c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas
pengelolaan anggaran;
d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi
ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan
institusi terkait;
b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal
dan transparan;
c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu
pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman
untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan
institusi terkait;
c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
21
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “Menjadi Penyelenggara
Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk
Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.
Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen
Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja
yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,
berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi
Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen
penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.
Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan
agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.
Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat
brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang
berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA
Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara adalah
sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progesif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
22
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khusuSnya mengenai kode
etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, serta aksesable.
C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka
tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara
adalah:
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksesabel.
D. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA
Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang
mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang
luber dan jurdil, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah
ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian
dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:
1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
23
8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif,
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.
E. SASARAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA
Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan
yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan
umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan
hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya
indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum;
indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas
nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya
tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat
akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).
Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam
RPJM ke- 3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang hendak dicapai selama lima
tahun kedepan (2015 - 2019) adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
1 Meningkatnya Kualitas
Penyelenggara Pemilu
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu
Persentase partisipasi pemilih
perempuan dalam Pemilu
Persentase pemilih disabilitas
yang terdaftar dalam DPT
yang menggunakan hak pilihnya
Persentase pemilih yang berhak
memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar pemilih
Persentase KPPS yang telah
menerima perlengkapan
pemungutan dan penghitungan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
24
suara paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari pemungutan suara
tepat jumlah dan kualitas
2 Meningkatnya Kapasitas
Penyelenggara Pemilu
Persentase terpenuhinya jumlah
pegawai organik kesekretariatan
KPU Gorontalo Utara
Persentase ketepatan waktu
penyelesaian administrasi
kepegawaian
Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan KPU Gorontalo Utara
3 Meningkatnya kapasitas
lembaga penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Nilai akuntabilitas kinerja
Opini Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan
Nilai keterbukaan informasi publik.
-
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dan partisipasi
politik dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
yang Demokratis
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal dan ketentuan yang berlaku
- 100% 100% 100% 100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan
77,5% 77,5% 77,5% 77,5% 77,5%
Persentase Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
75% 75% 75% 75% 75%
Persentase Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
75% 75% 75% 75% 75%
Persentase Pemilih yang Terdaftar
dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya
- - - 60% 80%
Terselenggaranya Pemilu
sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, dan
aksesabel
Terlaksananya
Pemilu/Pemilihan
yang Aman, Damai,
Jujur dan Adil
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
tanpa konflik
95% 95% 95% 95% 95%
PersentasePenyelenggara
Pemilu/Pemilihan yang terbukti
melakukan Pelanggaran
Pemilu/Pemilihan
3% 3% 3% 3% 3%
Persentase Sengketa Hukum yang
Dimenangkan KPU
86% 86% 86% 86% 86%
-
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya lembaga KPU
yang memiliki integritas,
kompetensi, kredibilitas,
dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemilu
Meningkatnya
Kapasitas Lembaga
Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Nilai Akuntabilitas Kinerja B B B B B
Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP
IndeksReformasi Birokrasi 56 66 70 72 75
Nilai Keterbukaan Informasi Publik - - - 98,50 99
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
27
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 telah
ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan
RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019
bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang
berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran
pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka
agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain:
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan
terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan
kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi
nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik
a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong
kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil
yang akan ditempuh dengan strategi : (1) Pengembangan kebijakan
kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan
pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang
partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui
sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman,
damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga
penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6)
Penguatan dan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019
Subbagian Perencanaan dan Data
28
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan
perannya dalam mendorong proses demokratisasi (7) Penguatan
koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga
pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat
sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses
demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai
bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat
melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan
pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh
melalui strategi sebagai berikut : (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat
memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
(2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik
dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan
keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui
APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan
demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem
kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang
akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan
sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan
terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
pada seluruh instansi pusat dan daerah.
b. Penerapan e-goverment untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan
terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan
kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government,
penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta
pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem
kearsipan berbasis TIK.
c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
29
dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan
terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi
pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi
publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi
informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
diterbitkannya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan
lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,
efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan
desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS);
penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang
mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan
kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau
horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat
maupun di daerah.
b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kelembagaan dan
tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi
dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan
sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi
antara lain : penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan
sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem
promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung
oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
30
(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem
informasi kepegawaian nasional.
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi,
antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan
Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik;
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara
Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara merupakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran. Secara umum strategi ini dapat ditinjau dari
tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan,
perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku
kepentingan (stakeholders).
Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi
dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang bersifat
jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan
misi Komisi Pemilihan Umum.
Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga
merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang
menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka
menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan
perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan
dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi
Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai
Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu),
Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.
Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara
dalam kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9
(sembilan) kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
31
Tabel 5.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1. Terwujudnya Data
Pemilih yang
komprehensif, akurat,
dan terkini
Persentase KPU
Kabupaten Gorontalo
Utara dalam
memutakhirkan data
pemilih setiap
6 bulan
100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatnya Kapasitas
sumber daya manusia
yang Berkompeten
Persentase
Kesesuaian
Kompetensi Pegawai
terhadap Standar
Kompetensi
- 90% 90% 90% 90%
3. Meningkatnya
Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja KPU
Gorontalo Utara
a. Opini BPK Atas
Laporan Keuangan
KPU Gorontalo
Utara
WTP WTP WTP WTP WTP
b. Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas
Kinerja KPU Gorontalo Utara
B B B B B
c. Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi KPU
Gorontalo Utara
- 66 70 72 75
4. Terwujudnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Dukungan Logistik Satker yang
dalam mendistribusik
Penyelenggaraan an logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilih
an secara tepat
sasaran, tepat
jumlah, tepat
jenis, tepat
mutu, dan
tepat waktu
5. Terlaksananya Persentase - - 80% 85% 85%
fasilitasi lembaga fasilitasi
riset kePemiluan dan kerjasama KPU
operasionalisasinya dengan
lembaga riset
kePemiluan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
32
Arah kebijakan program ini mencakup :
1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya
logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.
Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada
tabel berikut :
Tabel 6.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
1 Pelaksanaan Terlaksananya Persentase jumlah
akuntabilitas sistem akuntansi laporan sistem akuntansi
pengelolaan dan pelaporan dan pengelolaan
administrasi keuangan keuangan
keuangan di
Lingkungan Sekretariat KPU Gorontalo Utara
Tersusunnya Jumlah laporan
laporan pertanggungjawaban
pertanggungjawaban penggunaan anggaran
penggunaan (LPPA) yang disampaikan
anggaran (LPPA) dengan tepat waktu dan
valid
Terlaksananya Persentase Pembayaran
pembayaran Gaji dan Tunjangan
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
33
honorarium, uang dengan tepat waktu
kehormatan, gaji dan
tunjangan PNS KPU
dengan tepat waktu
2 Pengelolaan Data, Terlaksananya Jumlah dokumen evaluasi
Dokumentasi, pembinaan dan yang dibuat dengan tepat
Pengadaan, koordinasi tingkat waktu
Pendistribusian, dan satker dalam
Inventarisasi Sarana mengelola logistik
dan Pra Sarana pemilu
Pemilu
Persentase pemeliharaan
dan Inventarisasi Logistik
Pemilu sesuai SOP
Tersusunnya
standar logistik
Pemilu
Persentase penyusunan
standar logistik pemilu
Terlaksananya Persentase penyusunan
pengendalian dan administrasi pegelolaan
pengaturan logistik
administrasi
pengelolaan logistik
Tersedianya data
kebutuhan logistik
Pemilu yang akurat
Persentase jumlah, jenis,
alokasi dan peruntukan
logistik Pemilu yang tepat
3 Pelaksanaan
Tersedianya Jumlah Dokumen Renja
K/L dan RKA-K/L yang
ditetapkan dengan tepat
waktu
Manajemen
dokumen
Perencanaan dan
Data
perencanaan dan
penganggaran,
koordinasi antar
lembaga, data dan
informasi serta hasil
monitoring dan
evaluasi
Terwujudnya sistem Jumlah laporan
administrasi monitoring dan evaluasi
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
34
penyelenggaraan yang akuntabel dan tepat
pemilu yang tertib, waktu
efektif, dan efisien
Tersedianya data, Persentase pemutakhiran
informasi dan sarana data pemilih di tingkat
dan prasarana kelurahan
teknologi informasi
Tersusunnya
rencana penerapan
e-government yang
konkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi
yang digunakan dalam
penyelenggaraan Pemilu
4 Pembinaan Sumber
Daya Manusia,
Pelayanan dan
Administrasi
Kepegawaian
Tingkat ketepatan Persentase Penataan
tertib administrasi
organisasi, pembinaan
dan pengelolaan
dan pengelolaan
SDM
administrasi
SDM
Terlaksananya diklat Jumlah orang yang
teknis dan diklat mengikuti diklat
struktural Tingkat Pergantian antar waktu
ketepatan proses anggota KPU Kabupaten
pelaksanaan Gorontalo Utara
pergantian antar
waktu (PAW) Anggota
KPU Kabupaten
Gorontalo Utara
5 Penyelenggaraan
Meningkatnya Persentase kebutuhan
Operasional dan
kualitas pelayanan sarana dan prasarana
Pemeliharaan
administrasi administrasi penunjang
Perkantoran KPU
perkantoran kinerja pegawai yang
Gorontalo Utara dipenuhi
Meningkatnya Jumlah dokumen
akuntabilitas penatausahaan BMN
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
35
penatausahaan
Barang Milik Negara
KPU Nasional
Terwujudnya Jumlah laporan hasil
pengelolaan pelaksanaan stock
persediaan (stock opname
opname)
Meningkatnya tertib
administrasi laporan
BMN
Persentase ketepatan dan
tertib administrasi review
laporan BMN
Meningkatnya Jumlah laporan hasil
akuntabilitas penataan, pendataan dan
penataan, pendataan penilaian arsip
dan penilaian arsip
6 Pemeriksaan di
Lingkungan
Sekretariat KPU Gorontalo Utara
Tersusunnya laporan
hasil tindak lanjut
pemeriksaan BPK,
BPKP, dan APIP KPU
Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK, BPKP,
dan APIP KPU yang
ditindaklanjuti
Tersusunnya laporan Penilaian laporan
hasil evaluasi LAKIP akuntabilitas kinerja KPU
Kabupaten Gorontalo
Utara
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Gorontalo Utara
Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum
dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah sebagai
berikut :
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
36
Tabel 7.
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Persentase 49% 49% 50% 50% 50%
Dukungan Sarana Tersedianya Sarana
dan Prasarana Guna dan Prasarana untuk
Meningkatkan Memenuhi Kebutuhan
Kelancaran Tugas Kerja Pegawai yang
KPU Gorontalo Utara Berfungsi dengan Baik
Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan
prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator
kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :
Tabel 8.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
1
Penyelenggaraan
Dukungan Sarana
dan Prasarana
Meningkatnya
dukungan sarana
transportasi/mobilitas
pegawai
Persentase pemenuhan
kendaraan bermotor
bagi pejabat dan
operasional pegawai
Meningkatnya Persentase pemenuhan
pemenuhan peralatan dukungan sarana dan
dan fasilitas prasarana Elektronik
perkantoran Kantor KPU Gorontalo Utara
Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan
Tersedianya gedung dan
gudang KPU Gorontalo
Utara
gedung/bangunan
KPU Gorontalo Utara
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
37
3. Program Penguatan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
Tabel 9.
SASARAN PROGRAM INDIKATOR
KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1. Tersusunnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Rancangan Rancangan PKPU
Peraturan dan yang disusun dan
Keputusan KPU diharmonisasi
serta dengan tepat waktu
Pendokumentasian sesuai dengan
Informasi Hukum Kerangka Regulasi
sesuai Peraturan KPU
Perundang-
undangan
2. Terwujudnya Persentase KPU, - 100% 100% 100% 100%
Tahapan Kabupaten/Kota
Pemilu/Pemilihan yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal
Arah kebijakan program ini mencakup :
a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan
KPU Kabupaten Gorontalo Utara, pendokumentasian informasi hukum,
advokasi hukum, dan penyuluhannya.
b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.
Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan
pada tabel berikut :
Tabel 10.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator
Kinerja Kegiatan
1 Penyiapan Meningkatnya Persentase peraturan KPU
penyusunan kualitas dan keputusan KPU yang
Rancangan Peraturan rancangan sesuai format peraturan
KPU Gorontalo Utara, Advokasi,
Peraturan KPU Gorontalo Utara
perundang-undangan
Penyelesaian dan Keputusan
Sengketa dan KPU Gorontalo
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
38
Utara yang sesuai
Penyuluhan dengan ketentuan
Peraturan pembentukan
Perundang- peraturan
undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan
pemilu
perundang- undangan
Persentase kegiatan
mengikuti penyuluhan
peraturan KPU Gorontalo Utara
Meningkatnya
kualitas
pertimbangan/opini
hukum dan
penyelesaian
sengketa hukum
Persentase penyelesaian
sengketa hukum yang
dimenangkan
Persentase penyiapan
bahan kajian/ dukungan
untuk
pertimbangan/ opini
hukum
dan penyelesaian dengan
tepat
waktu
Meningkatnya
pelayanan dan
kapasitas
penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Persentase ketepatan
waktu penyiapan bahan
pelayanan pendaftaran
partai politik dan Anggota
Terlaksananya
pengelolaan dokumen
produk hukum
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
39
Terlaksananya
penyediaan dan penyajian
dokumentasi dan
informasi hukum yang
mutakhir
Meningkatnya
kualitas pelayanan,
pengelolaan
dokumentasi dan
informasi hukum
Terlaksananya dukungan
ketatausahaan yang
handal (cepat, tepat dan
akurat)
Presentase mengikuti
Bimtek Pemilukada
Fasilitasi monitoring dan
supervise pelaksanaan
pemilukada dan pemilu
legislative dan
Presiden/Wakil Presiden
2 Fasilitasi
Pelaksanaan
Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden,
Pemilukada,
Publikasi dan
Sosialisasi serta
Meningkatnya
kualitas dukungan
teknis dalam
Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden
serta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Persentase proses PAW
anggota DPR dan DPD,
dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam waktu
5 hari kerja
Partisipasi
Masyarakat dan PAW
Jumlah penataan daerah
pemilihan pasca Pemilu
2014
Persentase terlaksananya
PPID dan informasi publik
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
40
Jumlah data serta
dokumen Pemilu, Pemilu
Presiden dan Wakil
Presiden serta
Pemilukada
Jumlah kegiatan
Pendidikan Pemilih
Persentase penyampaian
informasi dan
publikasi serta sosialisasi
pada Pemilu dan
Pemilukada
C. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya
regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi selama lima tahun kedepan. Adapun regulasi yang diterbitkan di
Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan penjabaran teknis
dari regulasi yang berada di tingkat atasnya.
Produk hukum yang diperlukan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam
periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni :
1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.
Penjabaran masing-masing kategori regulasi tersebut akan
diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Keputusan Terkait Tahapan Pemilu
a. Pemilu nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden)
1) Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden;
3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Se Kabupaten Gorontalo Utara;
4) Jadwal dan zona kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Gorontalo
-
Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-
2019
Subbagian Perencanaan dan Data
41
Utara;
5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
1) Pembentukan Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;
2) Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur;
3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Se Kabupaten Gorontalo Utara;
4) Jadwal dan zona kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara;
5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.
c. Pemil