komisi pemilihan umum · 2020. 1. 19. · komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo utara keputusan...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM


NOMOR: 301/HK.03.1-KpT/04/7505/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

UTARA NOMOR: 24/Kpts/KPU-KAB.027.964859/X/TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015 - 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara,

Perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 104;

2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tuhan 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilhan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-

2019;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor

1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015

perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GORONTALO UTARA NOMOR: 24/Kpts/KPU-

KAB.027.964859/X/TAHUN 2016 TENTANG RENCANA

STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

GORONTALO UTARA TAHUN 2015 – 2019

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen

perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten


dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan

kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara;

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

disusun sebagai acuan:

1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Penyusunan dan koordinasi rencana

program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara dan pemangku

kepentingan lainnya;

3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten


dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 3 Mei 2019


KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Ketua,

SOFYAN JAKFAR

Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015 - 2019

Subbagian Perencanaan dan Data

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke

depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara, yang disusun dengan

mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang

menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi

Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Renstra dirumuskan

untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan

semua staf KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakannya secara

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang

telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2015-2019 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan

ini bermanfaat dalam mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas

dan kredibilitas.

Kwandang, 10 Oktober 2016



Ketua,

SOFYAN JAKFAR



ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM ......................................................................... 2

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN ............................................... 11

1.2.1. POTENSI.................... ................................................... 12

a. Aspek Kelembagaan................ ................................... 12

b. Aspek Sumber Daya Manusia .................................... 12

c. Aspek Kepemimpinan..................................................13

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran ............................. 13

e. Aspek Business Process dan Kebijakan ...................... 14

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan

Teknologi Informasi ................................................... 14

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders ........................ 14

1.2.2. PERMASALAHAN ........................................................... 14

1. Kelembagaan ............................................................. 14

2. Suber Daya Manusia.................................................. 15

3. Kepemimpinan ........................................................... 15

4. Perencanaan dan Anggaran ........................................ 15

5. Business Process dan Kebijakan ................................. 15

6. Dukungan Infrastruktur dan IT ................................. 15

7. Hubungan Stakeholders ................................................ 16

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM ............................................... 19

2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM .............................................. 19

2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ........................................ 20

2.4. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM ........................... 20

2.5. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ................... 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .......................... 24

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM



iii

KABUPATEN GORONTALO UTARA ............................................... 27

3.3. KERANGKA REGULASI .................................................................. 37

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN ......................................................... 40

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA ..................................................................... 42

4.2. KERANGKA PENDANAAN .......................................................... 53

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN 1 : Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi perencanaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis

kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada

RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara

sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu

di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dituntut untuk dapat bersikap

profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu

diperlukan perencanaan strategis yang sejalan mdengan visi dan misi

kelembagaan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU

Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya

disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan

Renstra juga merupakan bagian penting dari enyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode

2015 - 2019 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan

Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019. Tahapan penyusunan

dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja

organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah

melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan

internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.



2

B. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Gorontalo

Utara memiiki peran yang signifikan dalam rangka mengawal jalannya

demokrasi khususnya diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Sejak awal

dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini KPU Kabupaten Gorontalo Utara

terus meningkatkan kualitas/profesionalisme kelembagaan khususnya dalam

plaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Penyelenggara Pemilu.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo

Utara dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan

pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;

b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Gorontalo

Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;

f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan

menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Utara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan

Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di

kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan berdasarkan berita acara

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi



3

peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi;

j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk

mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara dan mengumumkannya;

k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan dan membuat

berita acaranya;

l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;

m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

n) Penyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo Utara

kepada masyarakat;

o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

meliputi:

a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta

menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;

b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten

Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang



4

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;

g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan KPU Provinsi

Gorontalo;

i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan

pelanggaran Pemilu;

j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten

Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo

Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau

ketentuan peraturan perundang- undangan;

k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo

Utara kepada masyarakat;

l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota meliputi:

a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara,PPK,



5

PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara dengan memperhatikan pedoman dari KPU

dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;

c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta

pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam wilayah

kerjanya;

e) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati Gorontalo Utara

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;

f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati Gorontalo Utara;

g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota

terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Gorontalo

Utara;

i) menetapkan calon bupati Gorontalo Utara yang telah memenuhi

persyaratan;

j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara pemilihan bupati Gorontalo Utara berdasarkan rekapitulasi

hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten

Gorontalo Utara;

k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

pemilihan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi

Gorontalo;

l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk

mengesahkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara dan

mengumumkannya;

m) mengumumkan calon bupati Gorontalo Utara terpilih dan dibuatkan



6

berita acaranya;

n) melaporkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada KPU

melalui KPU Provinsi Gorontalo;

o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran

pemilihan;

p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten

Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo

Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

q) melaksanakan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan

tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat;

r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;

s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan

pemilihan bupati Gorontalo Utara;

t) menyampaikan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,

bupati Gorontalo Utara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara; dan

u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi Gorontalo Utara, dan/atau yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yakni menyelenggarakan

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara berkewajiban:

a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat



7

waktu;

b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan

wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan

setara;

c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Gorontalo;

f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan lembaga kearsipan

Kabupaten Gorontalo berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

KPU dan ANRI;

g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu;

i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten

Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Kabupaten Gorontalo Utara;

j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

kabupaten Gorontalo Utara kepada peserta pemilu paling lama 7

(tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Gorontalo Utara;

k) melaksanakan keputusan DKPP; dan

l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

Gorontalo dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa

tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji,

dengan susunan daftar nama dan struktur sebagai berikut :



8

KETUA

Divisi Hukum

ANGGOTA

Divisi Data dan

Perencanaan

ANGGOTA

Divisi SDM dan

Partisipasi Masyaratak

ANGGOTA

Divisi Teknis

ANGGOTA

Divisi Umum,

Keuangan dan Logistik

Gambar 1.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, KPU menerbitkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi

dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan

KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara

dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga

pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis

administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 4 (empat)

subbagian yaitu :

1. Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas

2. Subbagian Program dan Data

3. Subbagian Hukum dan

4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Masing-masing subbag

dipimpin oleh seorang kasubbag dan dibantu oleh beberapa orang

staf pelaksana.

Gambar 2.

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara

SEKRETARIS

KASUBBAG KEUANGAN,

UMUM DAN LOGISTIK

KASUBBAG TEKNIS

PEMILU DAN HUPMAS

KASUBBAG

HUKUM

KASUBBAG

PROGRAM DAN

DATA

STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA



9

ORGANIK DPK HONORER

17%

58% 25%

Berdasarkan data pegawai dalam periode waktu 2008–2014, pegawai

sekretariat KPU kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 24 orang yang terdiri

dari 4 orang pegawai organik, 6 orang pegawai DPK, dan 14 orang Pegawai

Tidak Tetap (honorer). Komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.

Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Jika dilihat dari gambar diatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan

Sekretarit KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan status DPK sebanyak 25%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara

masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam

pengisian pegawai.

Selanjutnya dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, SDM di

Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dapat diklasifikasikan kedalam

beberapa golongan, antara lain seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Rekapitulasi Tingkat Pendidikan

Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Magister 3 orang

2 Sarjana 7 orang

3 Diploma 4 orang

4 SMA/SMK/Paket C 8 orang

5 SD 1 orang

Selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat



10

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

2013 2014 2015

berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang

memadai. KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga mandiri memiliki

Kantor dan 1 (satu) gudang logistik dengan status kepemilikan milik sendiri.

Dari sisi anggaran, alokasi untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara

bervariasi setiap tahunnya seebagaimana grafik berikut:

Gambar 4.

Anggaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2013 s/d 2015

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa anggaran KPU

Kabupaten Gorontalo Utara ditahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun 2015. Tingginya Anggaran tahun 2013 dikarenakan adanya

tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara dan pada tahun 2014 dikarenakan adanya tahapan Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara penurunan

anggaran ditahun 2015 dikarennakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak

melaksanakan Tahapan.

Gambar 5.

Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2013 s/d 2015



11

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik

Tabel 2.

Presentase Anggaran per Program pada KPU Kabupaten Gorontalo Utara

Tahun 2013 s/d 2015

PROGRAM TAHUN

2013 2014 2015

Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU 85,65% 86,20% 98,49%

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur KPU 99,85% - -

Program penguatan kelembagaan

demokrasi dan perbaikan proses politik 49,38% 98,35% 97,60%

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, KPU Kabupaten

Gorontalo Utara membuka akses kepada publik yang membutuhkan

informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di

Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara terus ditingkatkan untuk

menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut

didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan website KPU Kabupaten Gorontalo

Utara dengan alamat http://kpud-gorutkab.go.id.

3. Capaian Kinerja KPU Gorontalo Utara

A. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan ReformasiBirokrasi

Arah kebijakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya

sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada

seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi

yang telah dicanangkan oleh KPU RI sejak tahun 2013 hingga saat

ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi

untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan

masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand



12

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka

agenda reformasi birokrasi KPU Gorontalo Utara berdasarkan KPU RI

mencakup 6 (enam) area perubahan, antara lain:

1) organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU

Gorontalo Utara dengan dukungan struktur, tata kerja dan

uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang- tindih serta

indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit

terbesar;

2) prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur

melalui pembangunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai

aplikasi utama yang diperlukan unit kerja danstakeholders;

3) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia

Aparatur KPU Gorontalo Utara yang didukung dengan sistem

manajemen sumber daya manusia yang handal, dari

perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan

penempatan, serta sistem informasi kepegawaian yang handal;

4) peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan

KPU Gorontalo Utara;

5) peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam

standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholders dalam

peningkatan pelayanan;dan

6) perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Gorontalo

Utara yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai,

berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolisi dan

Nepotisme, mampu melayani publik dan memegang teguh kode

etik aparatur negara.

B. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD,

dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Tahun 2014, bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan

Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU Gorontalo

Utara telah mencatat beberapa keberhasilan, antara lain; 1) berhasil

menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta



13

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepat waktu, dan 2) berhasil

membuat inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam

Pemilu tersebut, KPU Gorontalo Utara telah membuktikan bahwa

organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan

transparan. Pencapaian kinerja organisasi telah ditunjukkan dengan

keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang

kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan

organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

C. Pengembangan Sistem Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik

untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan

pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat

perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU

Gorontalo Utara membuka akses atas informasi publik untuk

masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan

permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan)

terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU Gorontalo Utara

mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem

Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan

Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem

Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Selain aplikasi Sidalih, Situng, Sipol, dan Silog, masih banyak

aplikasi lain yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU

Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan/atau

Pilkada maupun untuk mendukung kerja kelembagaan KPU

Gorontalo Utara. Beberapa aplikasi lain dalam penyelenggaraan

Pemilu dan/atau Pilkada antara lain; Sistem Informasi Daerah

Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem

Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (Sitap). Sedangkan beberapa

aplikasi non-tahapan antara lain, Sistem Informasi Penyelenggara

Pemilu (SIPP), Jaringan Dokomen dan Informasi Hukum (JDIH), dan



14

Sistem Informasi Monitoring Keuangan(Simonika).

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yakni

terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin

pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang

mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki

integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam

menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam

menentukan pilihan politiknya; dan

3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat

sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal

organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)

sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Gorontalo

Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-

dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam

lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek

Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek

Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek

Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan

dengan Stakeholders.

1. Potensi

a) Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berhasil menunjukkan sifat

kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak

manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden

2014 dimana keputusan KPU Gorontalo Utara dalam penetapan

hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah pemilihan dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi

dan akuntabilitas.

KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.



15

Setiap pegawai KPU Gorontalo Utara telah memahami dengan jelas

tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki

persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai organisasi

publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sumber daya manusia

dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini

memperkuat kelembagaan KPU Gorontalo Utara.

KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya melakukan

pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi

pegawai.

Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat

administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai

yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat

dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan

pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh anggota KPU.

c) Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan KPU Kabupaten Gorontalo Utara

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang

kuat untuk membawa KPU Kabupaten Gorontalo Utara kearah lebih

baik. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif

untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki

kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

b. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan

saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.

c. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi

yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan

komitmen untuk seluruh pegawai.

d. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik

atas eksistensi organisasi.



16

d) Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan

melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e) Aspek Business Process dan kebijakan

Kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan

sebagai berikut:

d. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya melakukan identifikasi,

membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja.

e. KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan SOP KPU.

f. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik

secara internal maupun eksternal.

g. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun mekanisme

monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

h. Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi

dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Dukungan teknologi informasi yang tepat gunamampu meningkatkan

kinerja organisasi.

j. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat

meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders .

g) Aspek Hubungan dengan stakeholders

Aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

k. KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya memenuhi

harapan stakeholder’s sehingga mereka puas dengan kinerja

organisasi.

l. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun brand image

yang disukai oleh stakeholders .

m. KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya memberikan program-

program yang riil dan strategis kepada stakeholder’s yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu

KPU Kabupaten Gorontalo Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan,



17

baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU

Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat

dijabarkan sebagai berikut:

a) Kelembagaan

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih

lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami

perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b) Sumber Daya Manusia

Sebagian PNS di KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan

tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan (DPK) sehingga

menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara

kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan

struktural eselon IV ke atas. Komposisi tersebut menimbulkan

permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan

umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi

KPU untuk meningkatkan kinerja.

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi

dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban

kerjanya belum proporsional.

Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara

tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan

Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara perihal ketatalaksanaan

penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan

menjadi lambat.

d) Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan

kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam

suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.



18

e) Business Process dan Kebijakan

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang

ada.

Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan

secara cepat dan tepat.

Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah

belum sepenuhnya dilakukan.

f) Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

g) Hubungan dengan Stakeholders

Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidak percayaan

masyarakat atas kinerja KPU Gorontalo Utara.

Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang

dibangun oleh KPU Gorontalo Utara karena fungsi penerangan

kepada masyarakat yang ada di KPU Gorontalo Utara masih lemah.

Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum

dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo

Utara juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan

pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada

pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan

tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu

sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan

kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi,

termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas

kinerja KPU.

Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis

yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka

dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan,

ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:



19

Tabel 3.

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eskternal

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses)

1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011

tentang penyelenggara pemilu (S1)

2. Komitmen pimpinan kuat (S2)

3. Reformasi Birokrasi yang telah

dicanangkan (S3)

4. Pegawai memiliki persepsi yang

1. Beban kerja pegawai tidak

proporsional (W1)

2. Disparitas kompetensi pegawai

(W2)

3. Parsialitas manajemen kinerja

(W3)

sama akan tugas dan fungsi

organisasi (S4)

5. Pengalaman penyelenggaraan

pemilu (S5)

4. Sistem pengawasan atas

pengelolaan anggaran lemah (W4)

5. Sarana dan Prasarana terbatas

(W5)

6. Pemanfaatan teknologi informasi

belum optimal (W6)

7. Loyalitas pegawai rendah (W7)

8. Pagu anggaran belum memadai

(W8)

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats)

1. Sasaran pokok pembangunan

demokrasi Indonesia (O1)

2. Animo partisipasi masyarakat

dalam pemilu tinggi (O2)

3. Hubungan baik penegakan hukum

(O3)

4. Potensi pengembangan SDM (O4)

5. Kesempatan pendidikan formal

dan diklat (O5)

6. Kemajuan Teknologi Informasi

(O6)

7. Harapan masyarakat tinggi (O7)

1. Peraturan perundangan tentang

sistem pemilu mudah berubah

(T1)

2. Opini publik mudah digeser (T2)

3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan

hasil pemilu yang berakhir ricuh

(T3)

4. Gugatan hasil pemilu yang tidak

berdasar pada bukti (T4)

5. Distribusi logistik terkendala

kondisi geografis (T5)



20

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength-Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan

peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk

terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik

pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan

peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi

kelemahan.

a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;

b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk

meningkatkan kinerja KPU;

c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas

pengelolaan anggaran;

d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

tugas kepemiluan.

3. Strategi Strength-Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi

ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan

institusi terkait;

b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal

dan transparan;

c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu

pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness-Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman

untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan

institusi terkait;

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap

perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.



21

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk

Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen

Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja

yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen

penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas

sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan

agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat

brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang

berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara adalah

sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progesif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan



22

pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khusuSnya mengenai kode

etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka

tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara

adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,

kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan

demokrasi di Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, dan aksesabel.

D. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang

mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang

luber dan jurdil, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU

sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian

dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri

2. Jujur

3. Adil

4. Berkepastian hukum

5. Tertib

6. Terbuka

7. Proporsional



23

8. Professional

9. Akuntabel

10. Efektif,

11. Efisien, dan

12. Aksesibel.

E. SASARAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan

yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan

umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan

hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya

indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum;

indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas

nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam

RPJM ke- 3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang hendak dicapai selama lima

tahun kedepan (2015 - 2019) adalah sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

1 Meningkatnya Kualitas

Penyelenggara Pemilu

Persentase Partisipasi Pemilih dalam

Pemilu

Persentase partisipasi pemilih

perempuan dalam Pemilu

Persentase pemilih disabilitas

yang terdaftar dalam DPT

yang menggunakan hak pilihnya

Persentase pemilih yang berhak

memilih tetapi tidak masuk dalam

daftar pemilih

Persentase KPPS yang telah

menerima perlengkapan

pemungutan dan penghitungan



24

suara paling lambat 1 (satu) hari

sebelum hari pemungutan suara

tepat jumlah dan kualitas

2 Meningkatnya Kapasitas

Penyelenggara Pemilu

Persentase terpenuhinya jumlah

pegawai organik kesekretariatan

KPU Gorontalo Utara

Persentase ketepatan waktu

penyelesaian administrasi

kepegawaian

Persentase sengketa hukum yang

dimenangkan KPU Gorontalo Utara

3 Meningkatnya kapasitas

lembaga penyelenggara

Pemilu/Pemilihan

Nilai akuntabilitas kinerja

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

atas laporan keuangan

Nilai keterbukaan informasi publik.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dan partisipasi

politik dalam pelaksanaan

demokrasi di Indonesia

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan

yang Demokratis

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP

Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

jadwal dan ketentuan yang berlaku

- 100% 100% 100% 100%

Persentase Partisipasi Pemilih dalam

Pemilu/Pemilihan

77,5% 77,5% 77,5% 77,5% 77,5%

Persentase Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

75% 75% 75% 75% 75%

Persentase Partisipasi Pemilih

Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

75% 75% 75% 75% 75%

Persentase Pemilih yang Terdaftar

dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya

- - - 60% 80%

Terselenggaranya Pemilu

sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

yang efektif dan efisien,

transparan, akuntabel, dan

aksesabel

Terlaksananya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman, Damai,

Jujur dan Adil

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP

Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan

tanpa konflik

95% 95% 95% 95% 95%

PersentasePenyelenggara

Pemilu/Pemilihan yang terbukti

melakukan Pelanggaran

Pemilu/Pemilihan

3% 3% 3% 3% 3%

Persentase Sengketa Hukum yang

Dimenangkan KPU

86% 86% 86% 86% 86%

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya lembaga KPU

yang memiliki integritas,

kompetensi, kredibilitas,

dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilu

Meningkatnya

Kapasitas Lembaga

Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan

Nilai Akuntabilitas Kinerja B B B B B

Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

IndeksReformasi Birokrasi 56 66 70 72 75

Nilai Keterbukaan Informasi Publik - - - 98,50 99



27

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 telah

ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan

RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019

bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang

berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang

berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran

pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka

agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain:

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan

terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk

memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan

akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan

kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi

nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan

publik

a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong

kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil

yang akan ditempuh dengan strategi : (1) Pengembangan kebijakan

kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan

pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang

partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui

sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman,

damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga

penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6)

Penguatan dan



28

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan

perannya dalam mendorong proses demokratisasi (7) Penguatan

koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat

sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses

demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai

bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat

melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan

pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh

melalui strategi sebagai berikut : (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat

memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;

(2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik

dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan

keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui

APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan

demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem

kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang

akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan

sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan

terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-goverment untuk mendukung bisnis proses pemerintahan

dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan

terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan

kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government,

penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;

penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta

pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem

kearsipan berbasis TIK.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif

Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara | 2015-

2019


29

dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan

terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi

pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;

peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi

publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan

pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;

penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi

informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;

diterbitkannya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan

lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,

efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan

desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS);

penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang

mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan

kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau

horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat

maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang

ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kelembagaan dan

tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi

dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi

pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan

sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,

kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi

antara lain : penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan

sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;

penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,

kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem

promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung

oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara


2019


30

(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem

informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi,

antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan

Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik;

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan

penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo Utara merupakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran. Secara umum strategi ini dapat ditinjau dari

tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan,

perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku

kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi

dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang bersifat

jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan

misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang

menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka

menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan

perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan

dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi

Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai

Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu),

Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

dalam kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9

(sembilan) kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :


2019


31

Tabel 5.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1. Terwujudnya Data

Pemilih yang

komprehensif, akurat,

dan terkini

Persentase KPU

Kabupaten Gorontalo

Utara dalam

memutakhirkan data

pemilih setiap

6 bulan

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya Kapasitas

sumber daya manusia

yang Berkompeten

Persentase

Kesesuaian

Kompetensi Pegawai

terhadap Standar

Kompetensi

- 90% 90% 90% 90%

3. Meningkatnya

Akuntabilitas Keuangan

dan Kinerja KPU

Gorontalo Utara

a. Opini BPK Atas

Laporan Keuangan

KPU Gorontalo

Utara

WTP WTP WTP WTP WTP

b. Nilai Evaluasi atas

Akuntabilitas

Kinerja KPU Gorontalo Utara

B B B B B

c. Nilai Evaluasi atas

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi KPU

Gorontalo Utara

- 66 70 72 75

4. Terwujudnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Dukungan Logistik Satker yang

dalam mendistribusik

Penyelenggaraan an logistik

Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilih

an secara tepat

sasaran, tepat

jumlah, tepat

jenis, tepat

mutu, dan

tepat waktu

5. Terlaksananya Persentase - - 80% 85% 85%

fasilitasi lembaga fasilitasi

riset kePemiluan dan kerjasama KPU

operasionalisasinya dengan

lembaga riset

kePemiluan


2019


32

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya

logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

sehari-hari untuk KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi

kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

6. Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada

tabel berikut :

Tabel 6.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

1 Pelaksanaan Terlaksananya Persentase jumlah

akuntabilitas sistem akuntansi laporan sistem akuntansi

pengelolaan dan pelaporan dan pengelolaan

administrasi keuangan keuangan

keuangan di

Lingkungan Sekretariat KPU Gorontalo Utara

Tersusunnya Jumlah laporan

laporan pertanggungjawaban

pertanggungjawaban penggunaan anggaran

penggunaan (LPPA) yang disampaikan

anggaran (LPPA) dengan tepat waktu dan

valid

Terlaksananya Persentase Pembayaran

pembayaran Gaji dan Tunjangan


2019


33

honorarium, uang dengan tepat waktu

kehormatan, gaji dan

tunjangan PNS KPU

dengan tepat waktu

2 Pengelolaan Data, Terlaksananya Jumlah dokumen evaluasi

Dokumentasi, pembinaan dan yang dibuat dengan tepat

Pengadaan, koordinasi tingkat waktu

Pendistribusian, dan satker dalam

Inventarisasi Sarana mengelola logistik

dan Pra Sarana pemilu

Pemilu

Persentase pemeliharaan

dan Inventarisasi Logistik

Pemilu sesuai SOP

Tersusunnya

standar logistik

Pemilu

Persentase penyusunan

standar logistik pemilu

Terlaksananya Persentase penyusunan

pengendalian dan administrasi pegelolaan

pengaturan logistik

administrasi

pengelolaan logistik

Tersedianya data

kebutuhan logistik

Pemilu yang akurat

Persentase jumlah, jenis,

alokasi dan peruntukan

logistik Pemilu yang tepat

3 Pelaksanaan

Tersedianya Jumlah Dokumen Renja

K/L dan RKA-K/L yang

ditetapkan dengan tepat

waktu

Manajemen

dokumen

Perencanaan dan

Data

perencanaan dan

penganggaran,

koordinasi antar

lembaga, data dan

informasi serta hasil

monitoring dan

evaluasi

Terwujudnya sistem Jumlah laporan

administrasi monitoring dan evaluasi


2019


34

penyelenggaraan yang akuntabel dan tepat

pemilu yang tertib, waktu

efektif, dan efisien

Tersedianya data, Persentase pemutakhiran

informasi dan sarana data pemilih di tingkat

dan prasarana kelurahan

teknologi informasi

Tersusunnya

rencana penerapan

e-government yang

konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi

yang digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu

4 Pembinaan Sumber

Daya Manusia,

Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat ketepatan Persentase Penataan

tertib administrasi

organisasi, pembinaan

dan pengelolaan

dan pengelolaan

SDM

administrasi

SDM

Terlaksananya diklat Jumlah orang yang

teknis dan diklat mengikuti diklat

struktural Tingkat Pergantian antar waktu

ketepatan proses anggota KPU Kabupaten

pelaksanaan Gorontalo Utara

pergantian antar

waktu (PAW) Anggota

KPU Kabupaten

Gorontalo Utara

5 Penyelenggaraan

Meningkatnya Persentase kebutuhan

Operasional dan

kualitas pelayanan sarana dan prasarana

Pemeliharaan

administrasi administrasi penunjang

Perkantoran KPU

perkantoran kinerja pegawai yang

Gorontalo Utara dipenuhi

Meningkatnya Jumlah dokumen

akuntabilitas penatausahaan BMN


2019


35

penatausahaan

Barang Milik Negara

KPU Nasional

Terwujudnya Jumlah laporan hasil

pengelolaan pelaksanaan stock

persediaan (stock opname

opname)

Meningkatnya tertib

administrasi laporan

BMN

Persentase ketepatan dan

tertib administrasi review

laporan BMN

Meningkatnya Jumlah laporan hasil

akuntabilitas penataan, pendataan dan

penataan, pendataan penilaian arsip

dan penilaian arsip

6 Pemeriksaan di

Lingkungan

Sekretariat KPU Gorontalo Utara

Tersusunnya laporan

hasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK,

BPKP, dan APIP KPU

Persentase penyelesaian

rekomendasi BPK, BPKP,

dan APIP KPU yang

ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan Penilaian laporan

hasil evaluasi LAKIP akuntabilitas kinerja KPU

Kabupaten Gorontalo

Utara

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Gorontalo Utara

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum

dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah sebagai

berikut :


2019


36

Tabel 7.

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya Persentase 49% 49% 50% 50% 50%

Dukungan Sarana Tersedianya Sarana

dan Prasarana Guna dan Prasarana untuk

Meningkatkan Memenuhi Kebutuhan

Kelancaran Tugas Kerja Pegawai yang

KPU Gorontalo Utara Berfungsi dengan Baik

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan

prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Dengan rincian kegiatan dan indikator

kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8.


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

1

Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnya

dukungan sarana

transportasi/mobilitas

pegawai

Persentase pemenuhan

kendaraan bermotor

bagi pejabat dan

operasional pegawai

Meningkatnya Persentase pemenuhan

pemenuhan peralatan dukungan sarana dan

dan fasilitas prasarana Elektronik

perkantoran Kantor KPU Gorontalo Utara

Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan

Tersedianya gedung dan

gudang KPU Gorontalo

Utara

gedung/bangunan

KPU Gorontalo Utara


2019


37

3. Program Penguatan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :

Tabel 9.

SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1. Tersusunnya Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Rancangan Rancangan PKPU

Peraturan dan yang disusun dan

Keputusan KPU diharmonisasi

serta dengan tepat waktu

Pendokumentasian sesuai dengan

Informasi Hukum Kerangka Regulasi

sesuai Peraturan KPU

Perundang-

undangan

2. Terwujudnya Persentase KPU, - 100% 100% 100% 100%

Tahapan Kabupaten/Kota

Pemilu/Pemilihan yang

menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

jadwal

Arah kebijakan program ini mencakup :

a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan

KPU Kabupaten Gorontalo Utara, pendokumentasian informasi hukum,

advokasi hukum, dan penyuluhannya.

b. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan

pada tabel berikut :

Tabel 10.


Program Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator

Kinerja Kegiatan

1 Penyiapan Meningkatnya Persentase peraturan KPU

penyusunan kualitas dan keputusan KPU yang

Rancangan Peraturan rancangan sesuai format peraturan

KPU Gorontalo Utara, Advokasi,

Peraturan KPU Gorontalo Utara

perundang-undangan

Penyelesaian dan Keputusan

Sengketa dan KPU Gorontalo


2019


38

Utara yang sesuai

Penyuluhan dengan ketentuan

Peraturan pembentukan

Perundang- peraturan

undangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan

pemilu

perundang- undangan

Persentase kegiatan

mengikuti penyuluhan

peraturan KPU Gorontalo Utara

Meningkatnya

kualitas

pertimbangan/opini

hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

Persentase penyelesaian

sengketa hukum yang

dimenangkan

Persentase penyiapan

bahan kajian/ dukungan

untuk

pertimbangan/ opini

hukum

dan penyelesaian dengan

tepat

waktu

Meningkatnya

pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Persentase ketepatan

waktu penyiapan bahan

pelayanan pendaftaran

partai politik dan Anggota

Terlaksananya

pengelolaan dokumen

produk hukum


2019


39

Terlaksananya

penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan

informasi hukum yang

mutakhir

Meningkatnya

kualitas pelayanan,

pengelolaan

dokumentasi dan

informasi hukum

Terlaksananya dukungan

ketatausahaan yang

handal (cepat, tepat dan

akurat)

Presentase mengikuti

Bimtek Pemilukada

Fasilitasi monitoring dan

supervise pelaksanaan

pemilukada dan pemilu

legislative dan

Presiden/Wakil Presiden

2 Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden,

Pemilukada,

Publikasi dan

Sosialisasi serta

Meningkatnya

kualitas dukungan

teknis dalam

Pemilu Legislatif,

Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden

serta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Persentase proses PAW

anggota DPR dan DPD,

dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat

diselesaikan dalam waktu

5 hari kerja

Partisipasi

Masyarakat dan PAW

Jumlah penataan daerah

pemilihan pasca Pemilu

2014

Persentase terlaksananya

PPID dan informasi publik


2019


40

Jumlah data serta

dokumen Pemilu, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden serta

Pemilukada

Jumlah kegiatan

Pendidikan Pemilih

Persentase penyampaian

informasi dan

publikasi serta sosialisasi

pada Pemilu dan

Pemilukada

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya

regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi selama lima tahun kedepan. Adapun regulasi yang diterbitkan di

Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan penjabaran teknis

dari regulasi yang berada di tingkat atasnya.

Produk hukum yang diperlukan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam

periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni :

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Penjabaran masing-masing kategori regulasi tersebut akan

diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Keputusan Terkait Tahapan Pemilu

a. Pemilu nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden)

1) Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden;

3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Se Kabupaten Gorontalo Utara;

4) Jadwal dan zona kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Gorontalo


2019


41

Utara;

5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;

6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1) Pembentukan Kelompok kerja kegiatan tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur;

2) Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur;

3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Se Kabupaten Gorontalo Utara;

4) Jadwal dan zona kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara;

5) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur.

c. Pemil

komisi pemilihan umum · 2020. 1. 19. · komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo utara keputusan...

Documents