Download - LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PELAKSANAAN PPH …repository.unair.ac.id/56001/13/2_FULLTEXT_FV_P_123-16_Wal_p.pdf · Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan yang diambil adalah

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PELAKSANAAN PPH PASAL 23

ATAS JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

SURABAYA

Disusun untuk memenuhi sebagai syarat

Guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)

Perpajakan

DISUSUN OLEH :

SHOBY HUSNUL WALIDAYNI

NIM : 041310213059

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJ AKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PELAKSANAAN PPH PASAL ... SHOBY HUSNUL W

ii

HALAMAN TANDA PENGENAL



iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan

Tugas Akhir pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan baik, lancer dan

tepat waktu. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu syarat

kelulusan dari akademik pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas

Airlangga Surabaya untuk dapat meraih gelar Ahli Madya (A.Md.). Judul

Laporan Praktik Ker ja Lapangan yang diambil adalah “Pelaksanaan PPh

Pasal 23 Atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Pada PT Pelabuhan Indonesia

III (Persero)”.

Dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaian Laporan Praktik

Kerja Lapangan, penulis mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memeberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya

kepada penulis.

2. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu memberi semangat, nasehat,

bantuan dan Do’a kepada penulis.

3. Dr. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA. Selaku Dekan Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga.

4. Okta Shindu Hartadinata, SE.,Ak.,BKP.,SAS. Selaku Koordinator

Program Studi Diploma III Perpajakan.

5. Khusnul Prasetyo, SE.,Ak.,MM.,CMA.,CA. Selaku Dosen

Pembimbing PKL terimakasih atas saran dan ilmu yang diberikan

kepada penulis.

6. Alfa Rahmiati, SE.,MM.,Ak.,BKP. Selaku Dosen Wali yang

senantiasa memberi masukan, saran dan bimbingan kepada penulis

selama menjalankan perkuliahan di Diploma III Perpajakan.



v

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama di

bangku perkuliahan.

8. Bapak Yoni Setiawan selaku Asisten Manager Manajemen Perpajakan

dan Aset yang telah membimbing selama melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan.

9. Mas Tri Wibowo, Mas Rakhmat Afianto, Mas Amithya Wicaksana

selaku karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bagian

perpajakan yang telah mendampingi dan membimbing dengan sabar.

10. Mbak Filia, Mas Teguh, Mbak Ranisa, Mas Budi, Mas Wisnu, Mas

Dirga, Mas Trama, Mbak Farida, Mas Ari, Mas Tio, Mbak Amanda,

Mas Radit dan karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) lainnya

yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama Praktik Kerja

Lapangan berlangsung.

11. Teman-temanku Nur, Alfina, Mariska, Lina, Oelis, Elisa untuk

semangat, susah senangnya selama ini dan bantuan dalam

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

12. Teman 1 (satu) tempat PKL Febby, Elvira, dan Alex untuk

kebersamaannya selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

13. Teman berdiskusi Natasya dan Julia karena topik pembahasan Laporan

Praktik Kerja Lapangan yang saling terkait.

14. Teman-teman satu angkatan yang selama ini menjadi teman diskusi,

belajar bersama dan menemani selama perkuliahan serta membantu

menyelesaikan Tugas Akhir ini, terimakasih banyak.

15. HIMA D3 Perpajakan terutama Departemen Kewirausahaan Iin, Ina,

Febby, Frandy, Fauzi, Luky, Arum, Rani, Made Anggi, Saskia, Ummu,

Anggi Yuniar, Putri, Ratna, Deny dan Nanda untuk pengalamannya.

16. Sahabat SMA tercinta Amel, Ria dan Siti untuk hari-harinya selama 6

tahun ini.

17. Fachri Al-Aufar untuk semangat, dukungan dan motivasi selama ini.



vi

18. Septia, Gita, Anisa, Fauqol, Faisal, Alfizar, Rozak, Ari, Imam dan

Amir teman SMA yang telah memberikan dukungan dan semangat

untuk menyelesaikan Laporan Praktik KerjaLapangan.

19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

mendukung penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja

Lapangan secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata dengan keterbatasan pengolahan data, semoga pembuatan

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis

maupun pembaca.

Surabaya, 25 Mei 2016

Shoby Husnul Walidayni



viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN TANDA PENGENAL ................................................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii

BAB I : PENDAHULUAN............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan....................................... 1

1.2 Landasan Teori ............................................................................ 3

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .................................................. 10

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan ................................................ 10

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .................................. 11

BAB II: PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ......................... 14

2.1 Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) .............. 14

2.1.1 Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)...................... 14

2.1.2 Profil Perusahaan ................................................................ 15

2.1.3 Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ............ 16

2.1.4 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ... 17

2.1.5 Uraian Fungsi dan Tugas pada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) ............................................................................. 18

2.2 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ........................... 20



ix

2.2.1 Persiapan Praktik Kerja Lapangan....................................... 21

2.2.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan ........................................... 21

2.3 Pembahasan Masalah Praktik Kerja Lapangan ............................. 23

2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) ........................................................ 23

2.3.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) ....................................... 25

2.3.3 EfektivitasPenggabunganBuktiPotongPPh Pasal 23 di PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) ....................................... 28

2.3.4 Kendala yang Terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) ............................................................................. 29

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 30

3.1 Simpulan ..................................................................................... 30

3.2 Saran ........................................................................................... 30

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 31

LAMPIRAN



x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1: Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ........................................ 13

Tabel 2.2: Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan......................................... 22

Tabel 2.3: Data Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sandar Kapal ................... 26

Tabel 2.4: Data Satu Jenis Nomor Bukti Potong dan Tanggal Bukti Potong ..... 29



xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan Susunan Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia

III (Persero) ............................................................................... 17

Gambar 2.2: Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ................................ 24

Gambar 2.3: Arus Pemotongan PPh Pasal 23 ................................................... 27



xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Praktek Kerja Lapangan

Lampiran 2: Daftar Nilai Tugas Praktek Kerja Lapangan

Lampiran 3: Daftar Rekapitulasi dan Nilai Kehadiran Peserta PKL

Lampiran 4: Dokumentasi

Lampiran 5: Bukti Potong PPh Pasal 23

Lampiran 6: Rincian Transaksi atas Jasa Sandar Kapal



1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai operator terminal pelabuhan, PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelola 43 (empat puluh tiga) pelabuhan

dengan 16 (enam belas) kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia

meliputi Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Keberadaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tidak lepas dari wilayah

Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan

pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distribusi

logistik. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjadi salah satu BUMN besar di

Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki

pasar global. Hal ini membuktikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas Internasional.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dapat membuktikan bahwa mereka

memiliki daya saing yang tinggi dengan memperoleh 22 (dua puluh dua)

penghargaan atas prestasi yang diraih dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu

banyak perusahaan yang mengunakan jasa dari PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) karena sudah dianggap profesional dan ahli dalam pelayanan

kepelabuhanan.



2

Laporan ini akan membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu

bentuk pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak Pengguna Jasa Pelayanan

Kepelabuhanan (PT X) terhadap Penyedia Jasa Pelayanan Kepelabuhanan

(Pelindo III). Dengan kegiatan transaksi salah satunya Sandar Kapal, dimana jasa

tersebut sangat membantu untuk kelancaran kegiatan usaha industri di Indonesia.

Dalam hal ini Laporan Tugas Akhir ini akan membahas efektivitas penggabungan

Bukti Potong yang diterima PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Pada

praktiknya atas beberapa nota transaksi yang digabungkan pada satu bukti potong

benar terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Penggabungan tersebut

terjadi dikarenakan terlalu banyaknya transaksi sehingga bukti potong PPh Pasal

23 yang dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan juga banyak. Hal tersebut

membuat pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tidak efektif dan tidak praktis

karena akan terdapat banyak bukti potong PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero). Jika banyak bukti potong PPh Pasal 23 yang

didapat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dimungkinkan pada saat data

disimpan resiko terselip atau kehilangan bukti potong PPh Pasal 23 lebih besar.

Hal tersebut akan berpengaruh pada kredit pajak yang seharusnya bisa dikreditkan

dengan menggunakan bukti potong PPh Pasal 23, dan jika bukti potong PPh Pasal

23 hilang atau terselip maka tidak dapat dikreditkan dengan penghasilan tahunan

Badan pada akhir tahun yang berakibat kredit pajak yang dapat dikreditkan

menjadi semakin kecil.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai subjek pajak yang dipotong

PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dalam hal ini mendapatkan

gambaran yang jelas, seperti berikut ini. PT X dalam satu masa pajak memiliki

transaksi atas penggunaan Jasa Sandar Kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp

949.602.500 (include PPN), PPh Pasal 23 yang di potong untuk PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) sebesar Rp 17.265.500, dan pemotongan atas pajak

tersebut disertai dengan Bukti Potong PPh Pasal 23. Jika suatu transaksi tersebut

dilakukan 10 kali maka bukti potong yang harus diterima oleh PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) sebanyak 10 bukti potong. Jika PT Pelabuhan Indonesia III



3

(Persero) melakukan transaksi dengan banyak perusahaan maka akan lebih banyak

lagi bukti potong PPh Pasal 23 yang akan diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia

III (Persero). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Tugas Akhir ini

akan mengangkat judul tentang “Pelaksanaan PPh Pasal 23 atas Jasa

Pelayanan Kepelabuhanan Pada PT PELABUHAN INDONESIA III

(PERSERO)”.

1.2 Landasan Teor i

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi pajak

dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah

bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak

yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan

pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh

ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal

yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Jenis pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan dikelompokkan menjadi dua,

yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga



4

negara pada umumnya. Pajak pusat tersebut dikelola oleh Direktorat

Jenderal Pajak – Departemen keuangan.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak

penjualan atas barang Mewah

2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin

dan pembangunan daerah.

Contoh : pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak

rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan

bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan.

Berdasarkan Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaanya

Susunan dalam Satu Naskah UU RI Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan adalah Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak

Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal,

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh

Pasal 21.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Tarif yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah

bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu

15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:

a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan

final, bunga dan royalti;

b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;



5

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konstruksi dan jasa konsultan.

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai

berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar jasa lainnya

tersebut:

a. Penilai (appraisal);

b. Aktuaris;

c. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d. Hukum;

e. Arsitektur;

f. Perencanaan kotadan arsitektur landscape;

g. Perancang (design);

h. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi

(migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);

i. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak

dan gas bumi (migas);

j. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan

penambangan minyak dan gas bumi (migas);

k. Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;

l. Penebangan hutan;

m. Pengolahan limbah;

n. Penyedia tenaga kerjadan/atau tenaga ahli (outsourcing services);

o. Perantara dan/atau keagenan;

p. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan

Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

q. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh

KSEI;



6

r. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

s. Mixing film;

t. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise,

banner, pamphlet, baliho dan folder;

u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau system

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

v. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;

w. Internet termasuk sambungannya;

x. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi,

dan/atau program;

y. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC

dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

z. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,

air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai

izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

aa. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.

ab. Maklon;

ac. Penyelidikan dan keamanan;

ad. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;

ae. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa

periklanan;

af. Pembasmian hama;

ag. Kebersihan atau cleaning service;

ah. Sedot septic tank;

ai. Pemeliharaan kolam;

aj. Katering atau tata boga;

ak. Freight forwarding;



7

al. Logistik;

am.Pengurusan dokumen;

an. Pengepakan;

ao. Loading dan unloading;

ap. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh

lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

aq. Pengelolaan parkir;

ar. Penyondiran tanah;

as. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

at. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;

au. Pemeliharaan tanaman;

av. Permanenan;

aw. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan

dan/atau perhutanan;

ax. Dekorasi;

ay. Pencetakan/penerbitan;

az. Penerjemahan;

ba. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15

Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bb. Pelayanan pelabuhan;

bc. Pengangkutan melalui jalur pipa;

bd. Pengelolaan penitipan anak;

be. Pelatihan dan/atau kursus;

bf. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

bg. Sertifikasi;

bh. Survey;

bi. Tester;

bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan

pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).



8

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari

tarif PPh Pasal 23.

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan

untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh

Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan

pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material

(dibuktikan dengan faktur pembelian);

c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya

dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan

pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian

pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh

pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau

bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;

b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah

dikenakan pajak yang bersifat final.

Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun dipotong PPh Pasal 23.

Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

a. Badan pemerintah;

b. Subjek Pajak badan dalam negeri;

c. Penyelenggaraan kegiatan;



9

d. Bentuk usaha tetap (BUT);

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

a. WP dalam negeri;

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pembahasan akan difokuskanpada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang

merupakan contoh dari pajak negara (pajak pusat). Pajak penghasilan menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebelumnya terdapat 27

(dua puluh tujuh) Jenis Jasa Lain. Yang telah beberapa kali mengalami perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pajak

Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan Jenis Jasa Lain yang menjadi 62 jenis.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan

untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa

yang terjadi terlebih dahulu.

2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh

bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20

hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23

bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional,

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bukti Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada

Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.



10

Dalam hal bukti potong PPh Pasal 23 digabungkan, sampai saat ini belum

ada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang menetapkan boleh atau

tidaknya penggabungan tersebut dilakukan. Tetapi pada website ortax,

penggabungan bukti potong tersebut boleh dilakukan asalkan transaksi tersebut

dalam masa dan rekanan yang sama.

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat

membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efktivitas pada dasarnya

menunjukkan tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan

pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat

pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan

antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24).

1.3 Tujuan Praktik Ker ja Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktek kerja

Lapangan yaitu:

1. Untuk pengembangan dan pengaplikasian ilmu perpajakan yang telah

diperoleh pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan.

2. Menambah dan meningkatkan kemampuan pembaca untuk

menghadapi ketatnya persaingan kerja, sehingga dapat menerapkan

dan mempraktikan pada dunia kerja secara nyata.

3. Mengetahui penerapan dan pengaplikasian Jasa Sandar Kapal atas Jasa

Pelayanan Kepelabuhanan sebagai Subjek Pajak yang dipotong PPh

Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Pesero).

3.4.1 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat adanya Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui tata cara perpajakan secara nyata di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero).



11

2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, dapat mengetahui

permasalahan perpajakan yang terdapat diperusahaan sebagai

pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.

3. Dapat memberikan suatu bahan untuk dijadikan referensi

pengetahuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan atas

penelitian ini.

b. Bagi Almamater

1. Membina kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

2. Menambahkan wawasan dan pandangan di ruang baca untuk

laporan Tugas Akhir.

3. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan

kelulusan yang berkualitas dan keahlian yang berkualitas.

c. Bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

1. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero)dengan Universitas Airlangga.

2. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat

luas melalui mahasiswa.

d. Bagi Pembaca

1. Sebagai referensi perpajakan di PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero).

2. Menambah wawasan dan ilmu bagi pihak pembaca.

3.5 Rencana Kegiatan Praktik Ker ja Lapangan

1. Pengajuan Permohonan Ijin PKL : 13 Oktober 2015

2. Perkuliahan PKL :

a. Perkuliahan 1: dilakukan di minggu pertama (4 Maret 2016)

b. Perkuliahan 2: dilakukan di minggu ketiga (18 Maret 2016)

c. Perkuliahan 3: dilakukan di minggu keenam (8 April 2016)

d. Perkuliahan 4: dilakukan di minggu kedelapan (6 Mei 2016)

e. Perkuliahan 5: dilakukan di minggu kesepuluh (20 Mei 2016)



12

f. Perkuliahan 6: dilakukan di minggu keduabelas (3 Juni 2016)

3. Pelaksanaan PKL: 15 Februari 2016

4. Pembagian Dosen Pembimbing: minggu kedua (7 Maret 2016)

5. Pengajuan Tema: minggu kedua setelah mengetahui dosen

pembimbing

6. Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL: minggu kedua sampai

minggu ketigabelas minimum 8 kali pertemuan dengan dosen

pembimbing

7. Penyerahan Proposal PKL: menyesuaikan jadwal UTS Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga (18-30 April 2016)

8. Penyerahan Laporan Akhir PKL: 7 Juni 2016

9. Ujian Lisan: 13 Juni 2016

10. Penyerahan Revisi Laporan Akhir PKL: menyesuaikan jadwal UAS

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (17-28 juni 2016)

Kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan

antara lain (lihat tabel 1.1).



13

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Sumber : Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan, 2016.

No. Kegiatan Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni

2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengajuan

Permohonan izin PKL

13

2. Perkuliahan PKL :

a. Perkuliahan 1 4

b. Perkuliahan 2 18 c. Perkuliahan 3

8

d. Perkuliahan 4 6 e. Perkuliahan 5

20

f. Perkuliahan 6 3 3. Pelaksanaan PKL 15 Februari – 31 Maret 4. Pembagian Dosen

Pembimbing 7

5. Pengajuan Tema

29

6. Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL

7 Maret – 7 Juni

7. Penyerahan Proposal PKL

18-30

8. Penyerahan Laporan Akhir PKL

7

9. Ujian Lisan 13



14

BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui profil perusahaan. Untuk

mengetahui lebih jelasnya gambaran umum dapat dilihat pada uraian sebagai

berikut:

2.1.1 Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden

Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya,

pembentukan PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) dituangkan dalam Akta

Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana

telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta

Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli 2015.

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan

dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Keberadaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tak lepas dari wilayah

Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke.



15

Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan

pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distibusi

logistik.

Kini, PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) menjadi salah satu BUMN

besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya.

PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang

memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa PT Pelabuhan IndonesiaIII

(Persero) memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas

Internasional.

2.1.2 Profil Perusahaan

Sebagai operator terminal pelabuhan, PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero)

memiliki beberapa bidang usaha yang menjadi bisnis inti perusahaan. Lingkup

usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diatur dalam

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian

Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha

Pelabuhan. Usaha-usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah

cair,curah kering, dan Ro-Ro;

2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan

kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;

4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

5. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang

dan/atau kendaraan;

6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan

barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;



16

7. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan

air bersih;

8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi

barang

9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Bidang usaha tersebut dijalankan oleh Pelindo 3 secara profesional demi

memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kepuasan pelanggan.

2.1.3 Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

2.1.3.1 Visi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan

yang Prima.

2.1.3.2 Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang

berlaku secara konsisten;

2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya

logistik yang kompetitif;

3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan

tata kelola perusahaan yang baik;

4. Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal, dan

berpekerti luhur;

5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus

perdagangan.



17

2.1.4 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Sebuah perusahaan atau bandan yang dalam menjalankan usahanya tidak

lepas dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi pada PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Bagan Susunan Struktur Organisasi

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)



18

2.1.5 Uraian Fungsi dan Tugas pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

1. Senior Manager Pelayanan Kapal dan Terminal

a. Memastikan peningkatan pelayanan kapal dan terminal, dengan tugas

sebagai berikut:

1. Menetapkan program kerja dibidang pelayanan kapal dan terminal.

2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya.

3. Membina cabang-cabang dan anak perusahaan dalam peningkatan

pelayanan kapal dan terminal.

b. Penyusunan program kerja dalam bidang pelayanan kapal dan

terminal, dengan tugas menetapkan program kerja dibidang pelayanan

kapal dan terminal.

2. Senior Manager Peralatan

a. Memastikan kesiapan peralatan Bongkar Muat pelabuhan guna

mendukung pencapaian target Produksi, dengan tugas pembuatan

spesifikasi teknis terkait pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan

peralatan Bongkar Muat pelabuhan, Instalasi dan Alat Apung.

b. Merencanakan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat, dengan tugas

pembuatan Rencana Anggaran Biaya terkait pekerjaan pengadaan dan

pemeliharaan Peralatan, Instalasi dan Alat Apung.

c. Memastikan kesiapan operasi instalasi pelabuhan dan alat apung,

dengan tugas evaluasi atas usulan biaya Pengadaan dan pemeliharaan

peralatan pelabuhan, Instalasi dan Alat Apung.

d. Merencanakan dan monitoring pelaksanaan Pengadaan instalasi

pelabuhan serat alat apung, dengan tugas sebagai berikut:

1. Akses informasi data terkait.



19

2. Fasilitas peralatan Bongkar Muat Pelabuhan.

3. Senior Manager Pelayanan SDM

a. Sasaran yang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi

jabatan, dengan tugas kewenangan atau otoritas pengambilan

keputusan yang diberikan kepada Pemangku Jabatan tanpa

memerlukan persetujuan dari atasannya.

b. Memastikan tercapainya indeks kepuasan pegawai atas dimensi

kesejahteraan dan kinerja SDM, dengan tugas membuat kebijakan dan

strategi bidang kesejahteraan dan kinerja SDM.

c. Memastikan tersedianya kebijakan dan strategi Sistem Manajemen

Kinerja SDM, dengan tugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan

strategi bagi unit kerja yang tidak menjalankan.

d. Memastikan tersedianya kebijakan dan strategi terkait dengan

kesejahteraan pegawai sesuai dengan kesepakatan kerja antara

manajemen dan SP, dengan tugas menyusun Peraturan Direksi yang

terkait.

e. Memastikan tersedianya sistem reward dan punishment yang objektif,

dengan tugas menyusun sistem dan strategi terkait sistem reward dan

punishment.

f. Memastikan terselesaikannya permasalahan hubungan industrial yang

terjadi di tingkat perusahaan, dengan tugas memberi alternatif solusi

terbaik.

g. Memastikan pelatihan dan pembinaan bagi pegawai dan calon pegawai

terlaksana sesuai kebutuhan pegawai dan pejabat perusahaan, dengan

tugas mengusahakan terlaksananya pelatihan serta mengevaluasi

pelaksanaan dan hasil pelatihan.



20

h. Memastikan pendidikan S2 dalam negeri dan S2 luar negeri dapat

berjalan sesuai prosedur, dengan tugas mengusahakan terlaksananya

pendidikan S2 dalam negeri dan S2 luar negeri serta mengevaluasi

pelaksaan dan hasil pelatihan.

4. Senior Manager Akuntansi dan Perpajakan

a. Terwujudnya Kebijakan Akuntansi Perseroan sesuai dengan Standar

Akuntansi yang berlaku, dengan tugas menyempurnakan kebijakan

akuntansi perusahaan.

b. Terselenggaranya Pembukuan Perseroan, dengan tugas meminta

kelengkapan data pendukung transaksi keuangan.

c. Penyajian Laporan Keuangan, dengan tugas melakukan Konsolidasi

Laporan Keuangan cabang dan anak perusahaan.

d. Terwujudnya Kebijakan Penerapan Perpajakan Perseroan sesuai

dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, dengan tugas

menyempurnakan kebijakan Perpajakan perusahaan.

e. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Perpajakan sesuai peraturan

yang berlaku, dengan tugas meminta kelengkapan data pendukung

transaksi keuangan

f. Terselenggaranya pencataan Aset perusahaan, dengan tugas meminta

Kelengkapan dokumen aset.

2.2 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan iniyaitu memilih PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai tempat pelaksanaannya. Hal ini akan

menguraikan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari persiapan hingga

terlaksananya Praktik Kerja Lapangan. Adapun rincian aktivitasnya adalah

sebagai berikut:



21

2.2.1 Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Persiapan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari mencari tempat

pelaksanaannya. Memilih sendiri tempat pelaksaaan Praktik Kerja Lapangan.

Setelah mendapatkan tempat untuk Praktik Kerja Lapangan,harus mengisikan

form permohonan izin PKL untuk mendapatkan surat keterangan PKL dari

kampus. Surat keterangan PKL tersebut sebagai surat Pengantar untuk melakukan

Praktik Kerja Lapangan disertai dengan proposal pengajuan Praktik Kerja

Lapangan yang akan diserahkan pada perusahaan atau instansi terkait yang telah

dipilih. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat ijin dapat melakukan Praktik

Kerja Lapangan di perusahaan tersebut.

Selanjutnya akan diberikan pembekalan pada perkuliahan PKL yang

bertujuan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar mengerti apa saja

yang harus dilakukan pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan pada

perusahaan.

Kemudian mengajukan tema dan judul PKL yang berkaitan dengan prodi

tempat kuliah yaitu perpajakan pada dosen pembimbing masing-masing yang

sudah ditentukan, hal tersebut bertujuan untuk layak atau tidaknya tema dan judul

tersebut menjadi dasar pembuatan Laporan Paktik Kerja Lapangan.

2.2.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu, yang ditetapkan sendiri dan

disetujui oleh perusahaan tersebut. Dimulainya Praktik Kerja Lapangan yaitu pada

tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2016. Kegiatan pelaksanaan Praktik

Kerja Lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



22

Tabel 2.2

Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No. Tanggal Uraian Kegiatan Minggu 1

1. 15 Februari 2016 Membuat label pemeriksaan PPN 2. 16 Februari 2016 Rekap data PPh 29 dan PPN Wapu 3. 17 Februari 2016 Rekap bukti potong PPh 23 bulan Oktober 2015 4. 18 Februari 2016 Rekap jurnal pengeluaran kas bulan November 2015 5. 19 Februari 2016 Rekap surat undangan rapat per Divisi

Minggu 2 6. 22 Februari 2016 Koreksi bukti potong PPh 23 7. 23 Februari 2016 Menginput buku expedisi JKK Oper Trisuri 8. 24 Februari 2016 Monitoring Nota Dinas 9. 25 Februari 2016 Koreksi bukti potong PPh 23 10. 26 Februari 2016 Rekap bukti potong PPh 23

Minggu 3 11. 29 Februari 2016 Rekap bukti potong PPh 23 12. 1 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 13. 2 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23

Minggu 4 14. 7 Maret 2016 Rekap surat dinas 15. 8 Maret 2016 Rekap surat dinas 16. 10 Maret 2016 Konsinyering (rekap bukti potong PPh 23) 17. 11 Maret 2016 Konsinyering (rekap bukti potong PPh 23)

Minggu 5 18. 14 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 19. 15 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 20. 16 Maret 2016 Rekap laporan Aset Tetap Desember 2015 21. 17 Maret 2016 Rekap Laporan Aset Tetap Desember 2015

Minngu 6 22. 21 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 23. 22 Maret 2016 Penomoran Cop Surat 24. 23 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 25. 24 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23

Minggu 7 23. 28 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 24. 29 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 25. 30 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 26. 31 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23

Sumber : Daftar Nilai Tugas PKL, 2016



23

2.3 Pembahasan Masalah Praktik Kerja Lapangan

Pembahasan ini mengenai pelaksanaan PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan

Kepelabuhanan pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang melakukan

transaksi dengan PT X yang wilayah kerjanya di daerah Cilacap. Pembahasan

tersebut akan mengarah pada pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23lebih

kepada penggabungan bukti potongatas beberapa nota transaksi yang diterima PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero).

2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero)

Sebelum dilakukannya transaksi, tentu saja terlebih dahulu dilakukan

perjanjian kerja agar mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang

baik. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila rekanan ingin memakai jasa

dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan cara pengisian form. Seperti

halnya PT X yang akan memakai jasa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk

Sandar Kapal. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:



24

Gambar 2.2

Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Sumber: Data diolah sendiri, 2016

Mendapat order

PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero)

Form Penggunaan

Jasa

Permohonan kerja sama

Kedua pihak bekomunikasi

PT X

Sepakat

Mengisi form penggunaan jasa

Selesai



25

Berdasarkan perjanjian diatas, kontrak yang disepakati oleh PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) dengan PT X untuk 10 transaksi pada masa Desember

2015adalah senilai Rp 949.602.500 (include PPN). Dengan rincian per 1 (satu)

transaksi sebagai berikut:

1. Transaksi pertama : Rp 7.947.500

2. Transaksi kedua : Rp 2.629.000

3. Transaksi ketiga : Rp 127.350.300

4. Transaksi keempat : Rp 19.635.000

5. Transaksi kelima : Rp 198.690.800

6. Transaksi keenam : Rp 378.456.100

7. Transaksi ketujuh : Rp 18.232.500

8. Transaksi kedelapan : Rp 16.772.600

9. Transaksi kesembilan : Rp 2.438.700

10. Transaksi kesepuluh : Rp 9.724.000

2.3.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku penyedia jasa atau penerima

penghasilan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh PT X atas penyelenggaraan kegiatan

Jasa Sandar Kapal dengan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari

nilai kontrak (exclude PPN).

Rumus mencari DPP Pasal 23 atas Jasa Pelayana Kepelabuhanan:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/110 x Nilai Kontrak

Rumus perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan

Kepelabuhanan:

PPh Pasal 23 = Tarif x DPP

Berikut ini adalah data pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan

Kepelabuhanan yaitu Jasa Bongkar Muat Barang pada tahun 2015:



26

Tabel 2.3

Data Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sandar Kapal

Nilai Kontrak

* DPP PPh 23

** PPh 23

7.947.500 7.225.000 144.500

2.629.000 2.390.000 47.800

127.350.300 115.773.000 2.315.460

19.635.000 17.850.000 357.000

198.690.800 180.628.000 3.612.560

378.456.100 344.051.000 6.881.020

18.232.500 16.575.000 331.500

16.772.600 167.726.000 3.354.520

2.438.700 2.217.000 44.340

9.724.000 8.840.000 176.800

949.602.500 863.275.000 17.265.500 * 100/110 x Nilai Kontrak ** 2% x DPP

Sumber: Data pegawai bagian pajak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), 2015

dari tabel diatas maka PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan menerima 10

bukti potong dan disimpan lalu pada akhir bulan akan dikreditkan dipotong PPh

Pasal 23 sebesar Rp 17.265.500. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

141/PMK.03/2015.

Flowchart pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:



27

Gambar 2.3

Arus Pemotongan PPh Pasal 23

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT X

Data: Data diolah sendiri, 2016

Mulai

Transaksi

Membuat Pra Nota

Pra Nota

Pembayaran

Menerima pembayaran

Membuat Nota

Membuat Bukti Potong

PPh 23

Bukti Potong PPh 23 1

3

Nota

Arsip

Selesai

Nota

Arsip

2 Bukti Potong PPh 23 1

KPP



28

2.3.3 Efektivitas Penggabungan Bukti PotongPPh Pasal 23 di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero)

Efektivitas berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan

sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai,

semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga

diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau

usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam hal ini hubungan antara evektivitas dan Penggabungan bukti

potong PPh Pasal 23 yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), bahwa

atas 10 transaksi digabungkan bukti potongnya menjadi 1 (satu) agar mencapai

tujuan yang diinginkan yaitu diharapkan pada saat dokumen atau bukti potong

disimpan kemungkinan hilang atau terselip menjadi kecil. Selain itu jika data atau

dokumen diperlukan sewaktu-waktu dapat dicari dengan mudah.

Penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut berdasarkan peraturan

perpajakan belum ditetapkan atau belum ada ketetapan peraturan perpajakan yang

menyatakan melarang atau menganjurkan. Namun jika dari website ortax, atas

penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut boleh dilakukan asalkan dalam

masa yang sama dan rekanan yang sama pula. Atas penggabungan bukti potong

tersebut maka hanya akan mengeluarkan nomor bukti potong dan tanggal bukti

potong satu jenis saja atas 10 transaksi yang mana rincian dari 10 transaksi

tersebut sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya penggabungan bukti potong PPh Pasal

23 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:



29

Tabel 2.4

Data Satu Jenis Nomor Bukti Potong dan Tanggal Bukti Potong

Nilai Kontrak

DPP PPh 23 PPh 23 No. Bukpot Tanggal Bukpot

7.947.500 7.225.000 144.500 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

2.629.000 2.390.000 47.800 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

127.350.300 115.773.000 2.315.460 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

19.635.000 17.850.000 357.000 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

198.690.800 180.628.000 3.612.560 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

378.456.100 344.051.000 6.881.020 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

18.232.500 16.575.000 331.500 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

16.772.600 167.726.000 3.354.520 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

2.438.700 2.217.000 44.340 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015

9.724.000 8.840.000 176.800 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015 949.602.500 863.275.000 17.265.500

Sumber: Data pegawai bagian pajak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), 2015

2.3.4 Kendala yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Dari uraian sebelumnya bahwa seharusnya atas 10 transaksi yang

dilakukan dengan PT X akan mengeluarkan 10 bukti potong yang membuat

banyak sekali bukti potong atau dokumen yang disimpan oleh PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) yang nantinya ditakutkan akan terselip atau hilang pada

saat disimpan yang mengakibatkan pada akhir tahun nantinya kredit pajak PPh

Badan menjadi kecil, maka atas 10 transaksi tersebut akhirnya dijadikan 1 (satu)

bukti potong. Diharapkan dari penggabungan bukti potong ini akan

mempermudah penyimpanan dokumen dan memperkecil resiko hilang atau

terselip yang pada saat akhir tahun akan dibutuhkan untuk mengkreditkan pajak

PPh Badan. Selain itu bukti potong yang digabung akan menghemat penggunaan

kertas yang akan digunakan oleh PT X.



30

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di bab 2, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja Sama yang digunakan yaitu hanya pengisian

form yang diisi oleh PT X kepada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) atas penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan yaitu Jasa

Sandar Kapal.

2. Atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh

23) sebesar: 2% dari Nilai Kontrak (exclude PPN)

3. PT X telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepda PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

4. PT X membuat bukti potong PPh Pasal 23 dijadikan 1 (satu) atas 10

transaksi dalam 1(masa) yang sama.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

adalah:

1. Penyimpanan data atau dokumen lebih rapi dan tertata untuk

mempermudah pencarian pada saat diperlukan sewaktu-waktu.



31

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan.

Republik Indonesia. 2008. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

141/PMK.03/2015tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud

Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa

Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Buku

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. PPh (Pajak Penghasilan) 2013. Jakarta:

Direktorat Jederal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Undang-undang PPh dan Peraturan

Pelaksanaannya 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Internet

Seri PPh 23. 2012. Pajak Penghasilan Pasal 23. http://pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23

Ortax. 2015. Bukti Potong PPh Pasal 23 Digabung. http://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=59044

Pelindo III. Struktur Organisasi. https://www.pelindo.co.id/profil-perusahaan/manajemen/struktur-organisasi

Pelindo III. Profil Perusahaan. https://www.pelindo.co.id/profil-perusahaan/tentang-kami



Lampiran

a. Surat Ijin PKL



b. Daftar Nilai Tugas PKL



c. Dokumentasi Pelaksanaan PKL



Download - LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PELAKSANAAN PPH …repository.unair.ac.id/56001/13/2_FULLTEXT_FV_P_123-16_Wal_p.pdf · Judul Laporan Praktik Kerja Lapangan yang diambil adalah

Top Related