Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga
Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Di susun oleh :
DAHNIL SUKARNO HATTA
NIM: 104046101673
KOSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2009
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah hi Rabbil ‘Alamin, ungkapan puji syukur tak terhingga ke
hadirat Allah SWT yang telah memberikan cahaya ilmu-Nya, shalawat dan salam
semoga selalu tercurah ke hadirat Rasul pembawa cahaya, Muhammad SAW,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Lembaga
“Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat”, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., selaku Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Ah.
Azharudin Latief, M.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah
memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam
menyiapkan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Bapak Drs. Agustianto, M.Ag, selaku
pembimbing, yang dengan sabar mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya
kepada penulis selama di bangku kuliah
i
5. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik
moral maupun materi hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1.
6. Keluarga besar PT. Malacho Buana Perkasa, yang memberikan penulis
pengalaman kerja.
7. LPDB-KUMKM, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan
skripsi hingga skripsi ini rampung.
8. Kawan-kawan PS D 04 yang selalu memberikan motivasi bagi penulis hingga
menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian skripsi
ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
Jakarta, Juni 2009
Dahnil Sukarno Hatta
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................i
DAFTAR ISI .............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.......................................................................1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah...................................................7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.............................................................8
D. Review Study Terdahulu......................................................................8
E. Kerangka Teori.....................................................................................11
F. Metode Penelitian................................................................................15
G. Sistematika Penulisan...........................................................................15
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Lembaga keuangan bank .....................................................................17
1. Pengertian lembaga keuangan bank .............................................18
2. Fungsi lembaga keuangan bank ..................................................19
B. Lembaga keuangan non bank.............................................................25
1. Koperasi.........................................................................................26
2. Baitul Mal Watamwil....................................................................31
C. Distribusi pendapatan..........................................................................33
1. Distribusi pendapatan dalam Islam...............................................34
2. Peran Negara dalam distribusi pendapatan di
Indonesia........................................................................................41
3
D. Dana Bergulir.......................................................................................45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah singkat LPDB-
KUMKM........................................................48
B. Visi, misi LPDB-
KUMKM.................................................................51
C. Struktur Organisasi LPDB-
KUMKM.................................................54
D. Mekanisme Penyaluran Dana
Bergulir................................................59
E. Produk-produk LPDB-
KUMKM........................................................66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. LPDB-KUMKM sebagai alternatif lembaga keuangan
dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.................................................69
1. Peran LPDB-KUMKM dalam pemberdayaan ekonomi
rakyat....70
2. Prioritas penyaluran dana
bergulir.................................................72
3. Peran negara dalam distribusi
pendapatan....................................73
B. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana bergulir....................80
1. Kendala dari dalam lembaga
(internal)........................................81
2. Kendala dari luar lembaga
(eksternal)..........................................82
C. Faktor yang mendukung keberhasilan UMKM...................................83
D. Analisis Swot LPDB-KUMKM..........................................................86
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................
........107
B. Saran ..........................................................................................
........109
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan manusia yang ditakdirkan ALLAH SWT adalah kehidupan yang
bermasyarakat, berbudaya dan bermoral. Penataan kehidupan yang demikian sifatnya
menjamin suatu kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan.
Tentunya dalam hal ini terkait masalah social ekonomi, bahkan hal ini merupakan
bagian penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang layak.
Namun dalam kenyataannya, permasalahan sosial masih kerap kali kita jumpai,
misalnya kemiskinan dan kebodohan, kemiskinan dan kebodohan adalah salah satu
mata rantai yang sejak dulu ada dan menimbulkan berbagai macam permasalahan
kehidupan. Dapat dikatakan bahwa salah satu sumber dari permasalahan hidup ini
adalah kemiskinan dan kebodohan. Namun jika ditelaah lebih lanjut, kebodohan itu
sendiri sebenarnya dapat terbentuk dari kemiskinan. Oleh karena itu, yang menjadi
agenda utama dalam rangka memberantas permasalahan kebodohan tersebut adalah
bagaimana masyarakat dapat mengentaskan kemiskinan.
Berbicara mengenai kemiskinan, pada zaman Rasulullah Saw telah ada lembaga
baitul mal di mana dana yang terkumpul salah satunya dianggarkan untuk penyediaan
pelayanan social bagi masyarakat.1ini menunjukan bahwa Negara mempunyai
kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Selain itu di dalam salah satu kebijakan
1 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,(Jakarta: Pustaka Astruss, 2005), Cet. 1.h 17.
1
fiskal yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah pun sanagt memperhatikan distribusi
pendapatan antara kaum anshar yang rata-rata merupakan orang yang mampu,
dengan kaum muhajirin yang pada saat itu hijrah dan keadaan keuangan mereka tidak
baik. Di samping itu juga, Rasulullah Saw menerapkan kebijakan penyediaan
lapangan kerja bagi kaum muhajirin agar mereka dapat keluar dari kemiskinan.2
Setelah Rasulullah memberikan contoh konsep mengenai kehidupan sosial,
kemudian banyak ekonom muslim fase awal yaitu pada abad pertama hijriah sampai
abad keempat hijriah yang mengembangkan konsep-konsep yang telah di contohkan
oleh Rasulullah, seperti Abu Yusuf yang menyoroti tentang tanggung jawab ekonomi
penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, keadilan dan pemerataan
dalam pajak. Ada juga Imam al-Ghazali yang merumuskan konsep fungsi
kesejahteraan sosial Islami, artinya setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi
harus mengacu kepada konsep maslahah ( kesejahteraan), sehingga tidak ada pihak
yang dirugikan. Lebih jauh lagi, Imam al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan
mengapa seseorang harus melakukan aktifitas ekonomi, yaitu untuk memenui
kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang
lain yang membutuhkan.3
Dari fase awal kita beranjak ke fase pertengahan. Pada masa ini para ekonom
Islam lebih jauh lagi membahas mengenai permasalahan ekonomi yang terjadi di
2 Kadim As-Sadr, Fiskal Policies in Early islam, dalam Euis Amalia(ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, h.19.
3 Adiwarman A. karim, Pemikiran Ekonomi Seorang Skolastik Arab, dalam Euis Amalia(ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,h.123-124.
3
tengah masyarakat. Seperti Ibnu Hazm, yang mengemukakan konsep jaminan sosial
bagi orang tak mampu. Menurut pandangannya, “Orang-orang kaya dari penduduk
setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin di antara
mereka. Pemerintah harus memaksakan hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta
kaum muslimin ( bait al-mal) tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu
harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakian untuk musim dingin
dan panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan,
panas matahari, dan pandangan orang-orang yang berlalu lalang”.4 Selain Ibnu Hazm,
ada juga ekonom muslim yang bernama Ibnu Taimiyah. Seperti halnya para pemikir
Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat
dibutuhkan. Menurut Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak
tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah
kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah Negara untuk
membantu rakyatnya guna mencapai kondisi financial yang lebih baik. Ini berarti
Negara harus bisa menghilangkan kemiskinan yang melanda rakyatnya.5
Hingga saat ini, pemikiran-pemikiran yang di kemukakan oleh para ekonom
muslim banyak dijadikan acuan dalam mengatasi masalah ekonomi di Negara
tertentu. Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila di mana seluruh kegiatan
ekonomi yang dilakukan harus mengacu dan sesuai dengan pancasila yang lebih
4 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,h.141.
5 Ibid.h.179-180.
cenderung kearah sosialis. Sejarah perekonomian Indonesia bisa dikatakan mulai
berjalan secara normal pada akhir tahun 60an dan terus berkembang hingga terjadi
krisis pada tahun 1997.
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 semakin
membenamkan masyarakat kita ke dalam jurang kemiskinan. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan namun hingga kini
sepertinya belum menunjukan hasilnya, jurang pemisah antara yang kaya dengan
yang miskin makin terasa, kesejahteraan tidak merata, kekayaan hanya bertumpu
pada segelintir orang saja, padahal kita tahu bahwa tujuan dari pembangunan nasional
adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik secara
materi maupun spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu
pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan,
kecerdasan dan taraf hidup seluruh rakyat.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut telah banyak usaha yang dilakukan
pemerintah, baik peningkatan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha.
Namun, kenyataannya usaha yang dilakukan pemerintah belum tampak pengaruhnya
dalam peningkatan pendapatan masyarakat terutama pengusaha kecil. Padahal usaha
mikro, kecil dan menengah merupakan bagian fital dalam dunia usaha nasional yang
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam
mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada
khususnya.
5
Usaha kecil yang merupakan titik tolak ekonomi dalam kancah perekonomian
nasional, masih belum mampu mengembangkan kemampuan dan peranannya secara
optimal. Hal ini disebabkan karena usaha kecil masih menghadapi hambatan dan
kendala, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal, dalam bidang
produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi serta
iklim usaha yang kurang mendukung bagi perkembangannya. Adapun kendala yang
dominan yang dihadapi pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah permodalan,
karena memang bagi pengusaha kecil sangat sulit memperoleh akses terhadap sumber
daya modal. Lebih-lebih dalam keadaan pasar yang kompetitif, golongan ini semakin
sulit bersaing dengan golongan yang lebih kuat.
Di Indonesia lembaga keuangan yang dapat menyediakan dana untuk membantu
permodalan secara formal adalah bank. Hanya saja bank belum mampu menyentuh
semua lapisan masyarakat, hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pinjaman
dari bank memerlukan persyaratan agunan/jaminan, proses yang cukup lama dan suku
bunga pinjaman yang relatif tinggi. Selain lembaga keuangan bank, terdapat pula
lembaga keuangan non bank seperti asuransi, baitul maal watamwil, dan koperasi
yang mengelola dana masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang amanat rakyatnya mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong para pengusaha mikro, kecil
dan menengah untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan
pendapatan serta kesejahteraan mereka. Di samping itu, memang sudah merupakan
tugas pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki
oleh negara, agar harta dan kekayaan itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan
tidak berputar pada segelintir orang saja. Konsep ini juga banyak dijumpai dalam Al-
Qur’an antara lain untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh
masyarakat. Konsep tersebut antara lain: (1) manfaat sumber-sumber alam harus
dapat dinikmati oleh semua mahluk Allah (Q.s. 6:3), (2) kehidupan fakir miskin harus
diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya (Q.s. 51:19), (3)
kekayan tidak boleh dinikmati dan berputar di antara orang kaya saja (Q.s. 104:2)6.
Sangat jelas terlihat bahwa salah satu tugas pemerintah yang tidak kalah penting
adalah dalam hal pendistribusian kekayaan dan pendapatan.
Dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah menunjuk instansi-instansi yang
terkait dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah kebijakan dana bergulir
departemen keuangan yang akan disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil
dan menengah, melalui lembaga yang didirikan oleh KEMENTRIAN NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I, yaitu LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM).
Atas dasar itu, penulis selaku mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, ingin menulis skripsi mengenai pemberdayaan
ekonomi rakyat dengan judul ” Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan
6 Daud Ali Mohammad. System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,(Jakarta: UI-press,1988). h. 16
7
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”.
B. Perumusan Masalah
Jika berbicara dan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat, tentunya
sangat luas cakupanya, di antaranya kebijakan pemerintah, lembaga keuangan, hingga
keadaan ekonomi nasional dalam suatu negara. Oleh karena itu, saya mencoba
membatasi masalah hanya pada lembaga yang berperan dalam pemberdayaan
ekonomi rakyat, dengan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peran LPDB-KUMKM dalam memberdayakan ekonomi
rakyat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi LPDB-KUMKM dalam menyalurkan
dana bergulir?
3. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan UMKM di Indonesia?
4. Bagaimana analisa swot LPDB-KUMKM?
C. Tujuan dan Manfaat penelitian
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk ;
1. Memberikan informasi mengenai lembaga di luar lembaga keuangan
yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.
2. Menjelaskan bagaimana peran negara dalam distribusi pendapatan.
Manfaat dari penelitian ini adalah
1. Bagi LPDB-KUMKM membantu mensosialisasikan lembaganya agar
semakin banyak Lembaga Keuangan Mikro yang mengetahui adanya
lembaga yang memberikan pembiayaan kepada UMKM.
2. Bagi penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai
bagaimana peran negara dalam pendistribusian pendapatan dalam
tujuannya mensejahterakan rakyat.
3. Bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk memberikan informasi dan
gambaran mengenai lembaga yang memberikan pembiayaan di luar
lembaga keuangan bank dan non bank.
D. Review Studi Terdahulu
Mengenai pembahasan tentang tema yang sama, ditemukan juga beberapa skripsi
terdahulu yang memiliki tema serupa, di antaranya ada yang menulis skripsi
mengenai ”Pendistribusian Kekayaan Negara dalam Perspektif Islam” karya
Fahrurrozi, 2006. Beliau membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang
ekonomi yang ditujukan untuk pendistribusian kekayaan negara yang diperoleh dari
pajak, explorasi sumber daya alam, dan pendapatan lainya untuk kepentingan para
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar tetap eksis sebagai mata pencaharian.
Dalam penulisan skripsinya beliau menggunakan metode deskriptif analisis, yang
menggambarkan dan menganalisa secara mendalam tentang peran Negara dalam
pendistribusian kekayaannya. Ada juga yang membahas mengenai ”Peranan BMT
sebagai Lembaga Keuangan dalam Memberdayakan Ekonomi Rakyat" ( studi di
9
BMT Al-Fath ciputat, Tangerang ) yang ditulis oleh Achmad Riyadi. Beliau
membahas mengenai operasional BMT serta usaha-usaha yang telah dilakukan BMT
dalam memberdayakan ekonomi rakyat seperti penyaluran dana kepada para
pedagang kecil. Berikut ini matrik kedua skripsi di atas dan perbedaannya dengan
skripsi penulis:
No Penulis/ judul Kelebihan Kekurangan 1 Fahrurrozi /
Pendistribusian Kekayaan
Negara dalam Perspektif
Islam
- pembahasannya cukup
luas, hampir menyentuh
seluruh aspek
- pembahasan
substansinya terlalu
umum
- tidak adanya contoh konkrit kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan distribusi pendapatan kekayaan negara
2 Achmad Riyadi / Peranan
BMT sebagai Lembaga
Keuangan dalam
Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat
- lebih detail dalam
membahas masalah yang
ada
- hanya membahas
mengenai BMT saja,
tidak ada pembahasan
tentang LKM yang
lain
- substansinya tidak bisa berkembang, karena
3 Dahnil Sukarno Hatta /
LPDB-KUMKM sebagai
Alternatif Lembaga
- pembahasan cukup luas
- ada beberapa contoh
LKM
- hanya membahas
LKM secara garis
besar saja
Keuangan dalam
Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat
- lembaga yang dibahas
merupakan lembaga baru
- banyak contoh bentuk
kebijakan pemerintah
- minim tabel
- analisisnya kurang mendalam
E. Kerangka Teori
Dana bergulir adalah Dana yang berasal dari pemerintah melalui Kementerian
Negara Koperasi dan UKM yang merupakan dana simpan-pinjam/pembiayaan yang
disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya
yaitu pengusaha mikro dan kecil.7
Sedangkan modal ventura berarti Dana yang berasal dari pemerintah melalui
Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai pembiayaan yang berbentuk
penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU) dalam jangka waktu
tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan
karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang
perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat
sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.8
7 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.3.
8 Ibid,h.4.
11
Pengusaha Mikro adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah). Sedangkan pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan
usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu
milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.9
Lembaga keuangan dalam kamus manajemen dijelaskan sebagai badan atau
organisasi yang bergerak di bidang keuangan.10 Sedangkan pengertian lembaga
keuangan bank berarti badan atau lembaga yang kegiatan utamanya adalah menerima
simpanan giro, tabungan dan deposito. Dalam pembicaraan sehari-hari bank juga
dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang
membutuhkanya. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukarkan
uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan
setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya kuliah dan pembayaran
lainya.
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah ”badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.11
Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata
9 Ibid,h.5.
10 Marbun.B.N, Kamus Manajemen, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003). h.476.
11 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,(Jakarta;Rajagarfindo Perkasa,2005).h.23
”assuradeur” yang berarti penanggungan dan ”geassureerde” yang berarti
tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut ”Assurance” yang berarti
menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata
asuransi disebut ”Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi.
Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut :
Asuransi atau penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.12
Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar: at-Ta’min)
adalah ” transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban
membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya
kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai
dengan perjanjian yang dibuat.13
Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan
atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota
koperasi yang didirikannya, pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan
dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan
12 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya,(Jakarta;Rajagarfindo Perkasa,2005).h.276.
13 Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam,(Jakarta:Kencana,2004).h.61.
13
bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.14
Dalam Islam proses distribusi memegang peranan sangat penting, karena
pada proses inilah dapat dilihat pemerataan dari hasil produksi. Distribusi
didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu:
nilai kebebasan dan nilai keadilan.15 Konsep Islam menjamin sebuah distribusi
pendapatan yang memuat nilai insani. kedudukan manusia yang berbeda antara
satu dengan yang lain merupakan kehendak ALLAH SWT. Perbedaan ini
merupakan bagian dari upaya manusia untuk bisa memahami nikmat ALLAH,
sekaligus memahami kedudukannya dengan sesama. Manusia tidak dapat
menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua
itu telah ditentukan ALLAH. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam
suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan akan
menimbulkan efek yang buruk bagi kehidupan. Sesuai dengan firman Allah,
dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7.
!$¨B uä!$sùr& ª!$# 4�n?tã ¾Ï&Î!qß�u� ô`ÏB È@÷dr& 3�t�à)ø9$# ¬Tsù ÉAqß�§�=Ï9ur �Ï%Î!ur 4�n1ö�à)ø9$# 4�y »J tGu�ø9$#ur ÈûüÅ »3 |¡yJø9$#ur Èûøó$#ur È �@Î6¡¡9$# ö�s1 �w tbqä3t� P's!rß� tû÷üt/ Ïä!$u�ÏYøîF{$# öNä3ZÏB 4 !$tBur ãNä39s #? uä ãAqß�§�9$# çnrä�ã�sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ß��Ï�x©
É>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ )الحشر/ : (Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka
14 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, hal. 270.
15 Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam,(Jakarta:Rabbani Press, 2001).h.349.
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(Al-Hasyr/ 59 : 7)
F. Metode penulisan skripsi
Metode penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penulisan deskriptif
yang menekankan pada data-data dan informasi sebanyak-banyaknya yang
berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.
Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan antara lain data primer antara lain
wawancara dan observasi. Dan data sekunder yaitu data yang ada pada lembaga
pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
tahun 2005.
G. Sistematika Penulisan
BAB I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review study
terdahulu), kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan
BAB II Berisi tinjauan teoritis tentang lembaga keuangan bank, lembaga
keuangan non bank, dan pendistribusian pendapatan.
15
BAB III Berisi gambaran umum tentang LPDB-KUMKM, meliputi Sejarah
singkat LPDB-KUMKM, Visi - misi LPDB-KUMKM, Struktur Organisasi di LPDB-
KUMKM dan Produk-produk LPDB-KUMKM.
BAB IV Berisi hasil penelitian yang meliputi penjelasan mengenai LPDB
sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat serta
mekanisme penyaluran dana bergulir.
BAB V Dalam bab ini penulis mencoba menulis kesimpulan dari pembahasan
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang
kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Daftar Pustaka dan
Lampiran.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Lembaga Keuangan Bank
Sektor perbankan memiliki peran yang strategis bagi perekonomian suatu negara.
Dalam sistem ekonomi modern, perbankan bisa diibaratkan sebagai jantung
perekonomian karena pengaruhnya yang besar terhadap perekonomian suatu Negara.
Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua, pertama, lembaga keuangan
bank dan kedua, lembaga keuangan non bank. Pada prinsipnya pengertian lembaga
keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali ke masyarakat. Tetapi karena dunia perbankan dirasa sudah
sangat besar dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia juga sangat besar,
maka lembaga keuangan bank dipisahkan dari lembaga keuangan lainnya. Indonesia
dan dunia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang cukup dahsyat
sehingga perekonomian Indonesia dan dunia pada saat itu kacau balau, akibatnya
adalah perekonomian dunia pada saat itu tidak stabil.
Di Indonesia, angka inflasi mencapai 300% dan suku bunga kredit melambung
tinggi, sehingga banyak para pengusaha yang kesulitan mengembalikan dana kredit
yang menyebabkan banyaknya kredit macet sehingga mengurangi tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Atas dasar itu para nasabah yang
mempercayakan dananya pada bank berbondong-bondong untuk segera mencairkan
dananya tersebut. Sejak dilanda krisis pada tahun 1997, perkembangan dunia
perbankan di Indonesia sampai saat ini bisa dikatakan sudah mulai membaik, yang
ditunjukan oleh perekonomian yang stabil, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
dunia perbankan sudah mulai meningkat dan sektor riil sudah bisa berjalan dengan
baik yang tentunya ditopang oleh dana dari perbankan.
1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank
Kata bank dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan banco dalam bahasa
Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan
fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti
berlian, peti uang dan sebagainya.1 Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal
sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro,
tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk
meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu
bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau
menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran
listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.2
Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november
1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentu-benntuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
1 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), h.2.2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,
2005),h.23.
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, di mana seluruh aktivitas
perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai
bank tidak terlepas dari masalah keuangan.
2. Produk Lembaga Keuangan Bank
Lembaga keuangan bank memiliki peran sebagai lembaga perantara antara
unit-unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (surplus unit ) dengan unit-unit
lain yang membutuhkan atau kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, dana
berlebih yang dimiliki surplus unit dapat disalurkan kepada deficit unit sehingga
dana berlebih tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam
menjalankan kegiatan usahanya, bank dalam hal ini mengeluarkan produk-produk
yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, pihak bank harus pandai menciptakan
produk-produk baru yang bisa memikat hati para calon nasabah dengan cara
menbuat produk yang mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh
calon nasabah sehingga para calon nasabah merespon dengan positif hadirnya
produk baru tersebut. Secara umum, produk perbankan ada 3 (tiga), yaitu :
a. Produk penghimpunan dana (funding)
Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari
masyarakat luas. Masyarakat tidak akan menyimpan dananya begitu saja
kepada bank, tanpa adanya timbal balik yang rasional. Maksudnya, bank harus
memberikan balas jasa atau rangsangan kepada nasabah penabung berupa
19
bunga, bagi hasil atau hadiah yang dapat menarik minat nasabah penabung
untuk menyimpan dananya di bank. Semakin besar bunga, bagi hasil atau
hadiah yang ditawarkan, maka minat masyarakat untuk menyimpan dananya
semakin bersar pula. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank
memiliki beberapa produk yang bisa dipilih oleh calon nasabah penabung
yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu :
1) Simpanan Giro
Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10
November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “giro
adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran
lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.3
2) Simpanan Tabungan
Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai
syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan biasanya persyaratan bagi
pemegang dari setiap bank berbeda. Pengertian tabungan menurut
Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah ”simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat
tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet
3 Ibid, h.65.
giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.4
3) Simpanan Deposito
Simpanan deposito merupakan jenis simpanan ketiga yang
dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya,
simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo)
sehingga tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Menurut
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang
dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah
penyimpan dengan bank” artinya apabila nasabah menyimpan dananya
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka dana tersebut baru dapat
dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.5
b. Produk penyaluran dana (lending)
Setelah menghimpun dana dari masyarakat, langkah selanjutnya yang
harus dilakukan bank adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada
masyarakat yang kekurangan dana (deficit unit) atau sering disebut kredit
dalam bank konvensional dan pembiayaan dalam bank syariah. Menurut
Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud kredit
adalah:
“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
4 Ibid, h.74.
5 Ibid, h.80.
21
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
Bank konvensional memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan
dengan imbalan bunga ditambah biaya administrasi sedangkan sistim bagi
hasil bagi bank yang menggunakan sistim syariah. Dalam menyalurkan
dananya, perbankan syariah memiliki lebih banyak produk yang ditawarkan,
sehingga memudahkan calon nasabah untuk memilih produk yang sesuai
dengan kebutuhannya. Secara garis besar ada tiga produk yang ditawarkan
oleh bank syariah dalam menyalurkan dana yang dibedakan berdasarkan
tujuan penggunaannya, yaitu:6
1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk
memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk
mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama
yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus
barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.
Dalam menjalankan tugas ini bank juga dituntut untuk bisa bersaing
dengan bank lain dalam tingkat suku bunga pinjaman atau pun tingkat bagi
6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet.II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 61.
hasil pembiayaan agar para calon nasabah kredit atau pembiayaan tertarik
untuk bekerjasama.
c. Produk jasa (service)
Produk jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan
pemberian jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan
menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang
diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan
suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya
jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk
mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Lengkap
atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan
bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada
personil yang mengoperasikannya.7
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata transfer, kartu
ATM, kliring atau money changer, itu semua merupakan sebagian dari produk
jasa bank. Berikut ini adalah beberapa produk jasa dari bank:
1) Kiriman Uang (transfer)
Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota,
luar kota, atau ke luar negri. Dengan menggunakan jasa bank ini, nasabah
bisa mengirim uang ke mana saja dengan waktu singkat dan aman. Dalam
mengirim uang melalui bank, biasanya nasabah dikenakan biaya yang
7Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 135.
23
besarnya tergantung jarak atau bank yang dituju.
2) Kliring (clearing)
Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan
cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga
kliring. Lembaga kliring ini di bentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia
setiap hari kerja. Peserta kliring adalah bank yang sudah memperoleh izin
dari Bank Indonesia. Salah satu tujuan dari jasa kliring pada bank adalah
untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral sehingga
dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien.8
3) Kartu Bank (Bank Card)
Bank Card merupakan kartu yang di keluarkan oleh bank yang
diberikan kepada nasabahnya untuk dapat di pergunakan sebagai alat
pembayaran di tempat tertentu. Di samping itu kartu ini juga diuangkan
(mengambil uang tunai) melalui ATM (Automated Teller Machine) yang
tersebar di berbagai tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, tempat
hiburan dan perkantoran.9
Kartu ini hanya bisa digunakan oleh nasabah yang bersangkutan karena
untuk menggunakannya harus menggunakan nomor PIN yang hanya di
ketahui oleh nasabah pemegang kartu sehingga keamanan dari dana yang
ada dalam kartu sangat terjaga. Dengan kartu ini pula nasabah dimudahkan
8 Ibid., h. 1409 Ibid., h. 146
dengan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak karena dapat
mencairkan uang kapan pun di butuhkan.
4) Penukaran Uang (Money Changer)
Jasa penukaran mata uang asing juga disediakan oleh bank. Dengan
menggunakan jasa ini nasabah dapat menukarkan uang yang dimilikinya
kepada mata uang yang lain untuk kepentingan tertentu. Dalam menukarkan
mata uang tentu terdapat perbedaan nilai antar mata uang yang satu dengan
mata uang lainnya sehingga nilai tukarnya di sesuaikan dengan selisih nilai
yang ada. Jasa penukaran ini memudahkan nasabah yang memerlukan mata
uang asing untuk keperluannya.
B. Lembaga Keuangan Non Bank
Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan lainnnya atau lebih
sering disebut lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank ini
dipisahkan dari lembaga keuangan bank karena memang terdapat perbedaan yang
signifikan dalam hal jumlah asset dan nasabah yang tentunya membedakan
pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Tetapi peran dan pengaruh
lembaga keuangan non bank tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Lembaga
keuangan non bank memiliki keunggulan tersendiri yang bisa menarik minat para
calon nasabahnya, meskipun tugas, fungsi dan tujuannya tidak jauh berbeda dengan
lembaga keuangan bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
25
1. Koperasi
a. Sejarah Singkat Koperasi
Gerakan koperasi di gagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang
menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark,
Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William
King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.
Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The
Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang
mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
17
Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman,
juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan
koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris di dirikan oleh Charles
Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc
mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di
Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.10
10 Ensiklopedia bebas, “Koprasi”, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Sejarah_Berdirinya_Koperasi
17
Sedangkan gerakan Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh R. Aria
Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan
koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang
dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru
oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan
tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 Tahun 19 yang isinya
yaitu :
1). Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
17
2). Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
3). Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
17
4). Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak
mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh
Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91
pada Tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :
1). Hanya membayar 3 gulden untuk materai
2). Bisa menggunakan bahasa daerah
3). Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
4). Perizinan bisa di daerah setempat
17
Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang
mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua
kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu
mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun
fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk
keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.
17
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan
koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di
Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi
Indonesia.11
b. Pengertian koperasi
11 ibid
17
Sementara itu koperasi memiliki pengertian adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan
untuk mensejahterakan anggotanya.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi
yaitu:
1). Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi
anggota koperasi;
2). Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang
menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup
lebih luas.
17
Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi
1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan
dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda.
Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus
pengguna jasa koperasi.
17
Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh
anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam
setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi
(biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan
andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan
pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang di
lakukan oleh si anggota.12 Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Sementara menurut ICA Cooperative Identity Statement, Manchester,
23 September 1995, Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang
yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi
ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka
miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.13
Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi
merupakan wadah bagi individu-individu yang memiliki tujuan
meningkatkan taraf hidupnya bersama anggota koperasi yang lain dengan
memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki para anggotanya sehingga
12Tim LAPENKOP Nasional, “Bentuk Koperasi”, artikel diakses pada15 Desember 2008 dari http://berkoperasi.blogspot.com/search/label/koperasi
13 Djunaedird, “Mahluk apa Koperasi itu?”, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://djunaedird.wordpress.com/wp-admin/-_ftn2
17
tercapai kesejahteraan bersama seluruh anggotanya.
c. Jenis Usaha Koperasi
Secara garis besar, usaha yang di lakukan koperasi di kelompokan
menjadi dua bagian utama, yaitu usaha penghimpunan dana dan penyaluran
dana. Usaha penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana
dari berbagai sumber, baik dari anggota koperasi maupun dari pihak lain.
Jenis-jenis sumber dana yang bisa di jaring oleh koperasi adalah: modal,
hutang dan simpanan.14 Sumber dana jenis modal berupa simpanan wajib
dan simpanan pokok dari anggota, sedangkan sumber dana jenis hutang bisa
berupa hutang dari bank atau dari pihak lain di luar anggota, kemudian
sumber dana jenis simpanan berasal dari tabungan yang dimiliki masing-
masing anggota di dalam koperasi tersebut. Sedangkan usaha menyalurkan
dana yang dilakukan koperasi secara umum tidak jauh berbeda dari lembaga
keuangan lainnya yaitu dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan.
Perbedaannya hanya terletak pada pihak debiturnya, di mana yang bisa
menjadi debitur hanya anggota koperasi tersebut.
2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
a. Pengertian Baitul Maal Wattamwil
Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal
14 HA Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, cet.I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.155.
dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha – usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit, seperti; zakat, infaq
dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komersial. Usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi
masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.15
Baitul Maal Wattamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah
non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini
didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan
lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oleh
karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa
berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas
menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana
kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga
berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan
pertanian.
b. Prinsip Operasional BMT
Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah,
yakni menggunakan prinsip:
1) Prinsip bagi hasil
Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman
15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, h.96.
19
dengan BMT.
a). Al – Mudharabah
b). Al – Musyarakah
c). Al – Muzara’ah
d). Al – Musyaqah
2). Sistem Jual Beli
Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam
pelaksanaanya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi
kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian
bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya
tersebut dengan ditambah mark – up. Keuntungan BMT nantinya akan
dibagi kepada penyedia dana.
a). Bai’ al – Murrabahah
b). Bai’ as – Salam
c). Bai’ al – Istishna
d). Bai’ Bitsaman Ajil
3) Sistem non – Profit
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini
merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non – komersial,
Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja atau disebut
dengan istilah Al – Qordhul Hasan.16
16Ibid, h.101.
C. Distribusi Pendapatan
Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan ALLAH SWT.
Dengan perbedaan inilah manusia mempunyai peran lebih di antara makhluk lain di
kehidupan ini. Di samping itu, perbedaan ini membawa pentingnya makna kerjasama
antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.perbedaan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dengan perbedaan ini bukan
menjadi alasan manusia yang satu dengan manusia lainnya untuk melegitimasi
kedudukannya di hadapan ALLAH SWT sebagai makhluk mulia atau hina. Dalam
hal ekonomi perbedaan yang sering kita sebut adalah adanya golongan miskin dan
golongan kaya. Dari perbedaan inilah biasanya manusia mengalami konflik batin
antara kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, distribusi pendapatan yang adil
sangat penting perannya agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara
golongan kaya dan golongan miskin. Di dalam Negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi digenjot setinggi mungkin akan
mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar, di mana terjadi akumulasi
pemilikan modal oleh kelompok atas, sedangkan golongan bawah hanya
mendapatkan upah yang jumlahnya relatif kecil.
1. Distribusi Pendapatan dalam Islam
Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai
insani. kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain
merupakan kehendak ALLAH SWT. Perbedaan ini merupakan bagian dari
21
upaya manusia untuk bisa memahami nikmat ALLAH, sekaligus memahami
kedudukannya dengan sesama. Manusia tidak dapat menentukan dirinya untuk
berkedudukan lebih tinggi atau rendah, karena semua itu telah ditentukan
ALLAH. Dalam surat Faathir (35) ayat 2, Allah berfirman:
$¨B ËxtGøÿt� ª!$# Ĩ$¨ =Y Ï9 `ÏB 7puH÷q§� �xsù y7Å¡ôJãB $ygs9 ( $tBur ô7Å¡ôJã� �xsù �@Å�ö�ãB ¼çms9 .`ÏB ¾ÍnÏ�÷èt/
4 uqèdur â��Í�yèø9$# ãLìÅ3ptø:$# ÇËÈ )فاطر/ : (Artinya: “apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”( Faathir/ 35 : 2)
Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan
menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan akan menimbulkan efek yang
buruk bagi kehidupan. Sesuai dengan firman Allah, dalam surat al-Hasyr (59)
ayat 7.
!$¨B uä!$sùr& ª!$# 4�n?tã ¾Ï&Î!qß�u� ô`ÏB È@÷dr& 3�t�à)ø9$# ¬Tsù ÉAqß�§�=Ï9ur �Ï%Î!ur 4�n1ö�à)ø9$# 4�y »J tGu�ø9$#ur ÈûüÅ »3 |¡yJø9$#ur Èûøó$#ur È �@Î6¡¡9$# ö�s1 �w tbqä3t� P's!rß� tû÷üt/ Ïä!$u�ÏYøîF{$# öNä3ZÏB 4 !$tBur ãNä39s #? uä ãAqß�§�9$# çnrä�ã�sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ß��Ï�x©
É>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ )الحشر/ : (Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Amat keras hukumannya.”(Al-Hasyr/ 59 : 7)
Pada dasarnya Islam memilki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi
secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang
bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
Sistem distribusi pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Di
antaranya meliputi gaji bagi para pekerja, biaya sewa tanah serta alat produksi
lainnya, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha, maupun
profit sharing untuk modal dana melalui mekanisme musyarakah. Adapun
sistem yang kedua, yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan, Islam
menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.
Seorang muslim yang kekayaannya melebihi nisab, diwajibkan membayar
zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang
ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan.17 Mengingat
tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu
atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi ekonomi bagi mereka
dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah.
Keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Hukum kewarisan
Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan
peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia kepada ahli warisnya.18 Dengan warisan, Islam hendak
17 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 14.
18 Mohammed Daud Ali, HUkum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
23
memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada
seseorang saja betapa pun kayanya dia. Jika si bapak meninggal maka anak,
istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.
Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam
disiplin ilmu faraidh, yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain.
Untuk memastikan keseimbangan famili non-famili Islam juga melengkapinya
dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non famili dengan catatan tidak
lebih dari 1/3. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga.
Untuk khalayak ramai, Islam juga memperkenalkan instrument distribusi
lain yaitu waqaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai
gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham serta aset-
aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, waqaf tidak dibatasi oleh
kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Waqaf adalah fasilitas
umum siapa pun boleh menikmatinya.19
Di samping itu ada juga skim pinjaman tanpa bunga yaitu qard yang
bermakna al-Qathu (potong). Artinya harta yang diserahkan kepada orang yang
berhutang merupakan satu potongan dari pada hara orang yang memberkan
hutang.20 Menurut ulama Hanafi, qard adalah pemberian harta oleh seeorang
Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 281.
19Trimudilah, “Distribusi Pendapatan dalam Islam”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.belajarekonomiislam.com/index.php/nasional/2006/12/14/1665/distribusi_pendapatan_dalam_islam
20 Syed Ahmad Syed Al-Husain, et al., Fiqh dan Perundangan Islam, (terj), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka, 1995), h. 726.
kepada orang lain supaya ia membayarnya semula atau suatu kontrak yang
khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang supaya orang itu
memulangkan kembali harta yang sama sepertinya. Para ulama telah sepakat
bahwa qard boleh dilakukan, kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak
bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam aqad qard adalah sebagai berikut: a). apabila orang yang
berhutang menghadiahkan kepada orang yang member hutang, boleh diterima
dengan tidak dimakruhkan dan disukai bagi yang berhutang. b). tidak boleh
yang memberi hutang mengambil dengan sesuatu dari harta yang berhutang
(menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad).21 Menurut Sayid Sabiq, akad qard
dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan
kehidupan mereka dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bertujuan
untuk memperoleh keuntungan. Demikian juga menurut para ulama mazhab
Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali yang mengharamkan memberikan
tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya muqrid meminjamkan uang
kepada muqtarid dengan syarat muqtarid harus mengembalikan pinjamannya
dengan jumlah yang lebih banyak, begitu juga dengan hadiah yang diberikan
muqtarid kepada muqrid, apabila disyaratkan oleh 2 belah pihak pada saat
melakukan akad, maka hal tersebut tidak boleh dialakukan. Dan qard itu rusak
bilamana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan. c). muqrid tidak
21 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam,(Semarang: PT. Pustak Rizki Putra, 1997), h. 364.
25
dibenarkan memaksa muqtarid untuk mempercepat pembayaran sebelum
waktunya. Terlebih lagi apabila muqtarid dalam kesusahan, maka sebaiknya
tagihan tersebut ditangguhkan.22 Sebaliknya orang yang berhutang tidak boleh
menunda-nunda pembayaran apabila ia sudah mampu membayar, karena hal ini
merupakan kezaliman. Manfaat qard adalah sebagai produk pembiayaan bagi
usaha kecil. Dengan skim pembiayaan ini dapat terbentuk semangat wirausaha
dalam sektor industry kecil atau mikro yang pada akhirnya akan memacu
pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Sifat qard tidak
memberikan keuntungan financial bagi pihak yang meminjamkan. Transaksi
qard ini dapat dikombinasikan dengan dana zakat. Sebagaimana kita pahami
bersama, pemberian dana zakat, termasuk infaq dan shodaqah harus
memberikan preferensi yang menguntungkan si miskin untuk dapat berdikari.
Dengan demikian zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen hanya
bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri secara mencukupi
lewat usahanya sendiri. Penggunaan dana ZIS secara professional melalui skim
Qardul Hasan akan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah
lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industry kecil dan akan
berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial
ekonomi. Jadi dengan adanya skim pembiayaan qardul hasan akan sangat
membantu kaum pengusaha kecil dan juga dapat meningkatkan semangat
22 Siti Sadiya, Teori Al Qardul Hasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Perpus Syariah dan Hukum, 2001), h. 13
wirausaha dan ekonomi yang berbasiskan syariah dapat tumbuh. Qardul Hasan
juga bersifat mendidik agar muqtarid memiliki sikap tanggungjawab terhadap
harta, sehingga ia bisa mengembalikannya dan dana tersebut dapat digulirkan
kepada mustahiq lainnya. Dengan konsep ini diharapkan makin banyak
mustahiq yang berubah menjadi muzzaki. Distribusi dalam ekonomi Islam
didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu:
Nilai kebebasan dan Nilai keadilan. Islam menetapkan kebebasan, bukan berarti
kebebasan itu mutlak seperti yang ada pada sistem kapitalis, kebebasan
ekonomi yang disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari
berbagai ikatan, tetapi kebebasan yang terkendali dan terikat dengan keadilan
yang diwajibkan ALLAH SWT.23 Manusia memiliki sifat dasar di antaranya
sangat mencintai harta, kikir dan bakhil, sebagimana firman ALLAH dalam
surat Al-Aadiyaat ayat 8:
¼çm¯RÎ)ur Éb=ßsÏ9 Î�ö�s�ø:$# î��Ï�t±s9 ÇÑÈ )العاديات/ : (
Artinya “dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya
kepada harta”(Al-Aadiyaat/ 100 : 8)
Jika manusia dibiarkan bebas dalam mendapatkan dan membelanjakan
harta yang Allah titipkan padanya, niscaya akan terjadi kejahatan, ketidakadilan
dan kekacauan yang akan membawa malapetaka bagi umat manusia. Di mana
sebagian orang mendapatkan hartanya dengan cara yang dilarang Allah, seperti
23Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 220.
27
mencuri, korupsi, menjual diri atau bersekutu dengan setan. Dan sebagian orang
lainnya membelanjakan harta tersebut tidak pada tempanya seperti bermewah-
mewahan, berzina atau pemborosan. Semuanya itu hanya akan mendatangkan
mudharat bagi umat manusia. Oleh karena itu, Islam membatasi kebebasan itu
untuk tujuan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia di muka
bumi.
Nilai keadilan merupakan akar dari semua ajaran Islam baik akidah, syariat
dan etika. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap aspek
kehidupan. Dalam hal ekonomi, keadilan dapat di wujudkan dengan banyak
cara, salah satunya adalah keadilan dalam distribusi pendapatan. Di mana Allah
menjamin orang-orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi dengan konsep
distribusi pendapatan yang Dia ciptakan seperti zakat, infaq, shadaqah, fa’I,
ghonimah, dan lainnya. Dengan adanya konsep distribusi pendapatan Islam ini,
diharapkan kehidupan ekonomi manusia di dunia ini dapat berjalan dengan adil,
seimbang dan merata, sehingga tecipta kemashlahatan yang merupakan tujuan
utama dari syariat Islam itu sendiri.
2. Peran Negara dalam Distribusi Pendapatan di Indonesia
Peran negara sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem ekonomi.
Negara harus bisa mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik itu dalam aspek hukum, perencanaan,
pengawasan alokasi atau distribusi sumberdaya dan dana, pemerataan
pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.24
Indonesia yang merupakan Negara berkembang, memiliki banyak
masalah dalam bidang ekonomi. Permasalahan tersebut menjadi tugas Negara
khususnya pemerintah untuk bisa mengatasi sehingga tercipta keseimbangan di
masyarakat. Masalah ekonomi terberat yang dihadapi Indonesia saat ini adalah
pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan timbul karena
tidak terjadi pemerataan sumberdaya dan dana yang baik. Di mana hanya orang
atau kelompok tertentu saja yang dapat menikmati sumber daya dan dana
tersebut, sehingga akan memperlebar kesenjangan sosial yang ada di
masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai penjabaran dari fungsi
kekuasaan politik yang dimilikinya,yaitu: pertama: menyelenggarakan
pembangunan spiritual dan kesejahteraan social, kedua: memelihara dan
mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan Negara.25 Dalam hal ini,
pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi
pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Distribusi pendapatan mutlak dilakukan agar kesenjangan yang ada tidak
semakin lebar, baik dalam bentuk subsidi, modal usaha bagi UKM, atau
memberikan dana sosial bagi rakyat miskin. Pemerintah harus membantu
masyarakat yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih
24 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 17.
25 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 201.
29
beruntung. Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah dan
lainnya.26 Pada saat ini peran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan
bisa dibilang cukup baik, terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan
yang berpihak kepada rakyat kecil, antara lain Kredit Usaha rakyat (KUR) yang
diperuntukan bagi pengusaha kecil dan menengah. Kredit ini bertujuan agar
para pengusah kecil, mikro dan menengah dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas produksi mereka sehingga daya saing mereka menjadi lebih baik.
Hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
senilai Rp 10,65 trilun, dari Rp 14,5 triliun yang sudah disiagakan untuk tahun
2008. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadarma Ali, dari total
dana yang tersalurkan itu, penyerapan tertinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp
1,4 triliun, disusul Jawa Barat Rp 1,2 triliun.27
Ada juga program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang
diperuntukan bagi orang miskin perkotaan dan juga P2KP sektor ekonomi bagi
pengusaha mikro yang ada di perkotaan. Program ini bertujuan untuk
membantu masyarakat miskin dan para pengusaha mikro perkotaan dalam hal
permodalan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.
Selain itu ada juga subsidi bagi barang-barang kebutuhan pokok yang
bertujuan membantu masyarakat ekonomi lemah dengan cara pemerintah
26 Adi Warman Karim, Ekonomi Makro Islam, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 273.
27Sinar Harapan, “KUR Sudah Tersalur Rp. 10,65 Triliun”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.sinarharapan.com/read/xml/2008/09/23/6005/kur_sudah_tersalur_rp_10,65_triliun
menanggung sebagian dari harga suatu barang sehingga daya beli masyarakat
meningkat. Subsidi biasanya dikenakan kepada barang-barang tertentu yang
merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, tetapi dampak dari subsidi dirasa
kurang efektif karena tidak hanya masyarakat ekonomi lemah saja yang
menikmati tetapi semua masyarakat dapat menikmatinya.
Bagi masyarakat miskin juga ada program bantuan langsung tunai (BLT)
yang diperuntukan khusus bagi masyarakat miskin, baik yang ada di kota
maupun di desa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi
masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM yang menyebabkan naiknya
harga-harga barang lainnya. BLT diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali
sebesar Rp. 300.000. tetapi banyak pihak yang mengkritisi kebijakan
pemerintah ini karena dinilai tidak mendidik.
Di samping itu, memang sudah merupakan kewajiban dari pemerintah
memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya berupa menyediakan tempat
ibadah, jaminan pendidikan yang berkualitas, jaminan keamanan terhadap harta
dan jiwa, serta jaminan untuk hari esok yang lebih baik. Selain itu masyarakat
juga harus bisa melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah apabila ada
kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat.28
Terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, dengan adanya kebijakan-
kebijakan di atas, diharapkan distribusi pendapatan atau pemerataan pendapatan
28 Abdul Qodir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 254.
31
yang adil dapat tercapai sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di
masyarakat yang saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran
Negara dalam distribusi pendapatan sangat penting untuk menjaga
keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.
D. Dana bergulir
Pengertian dari dana bergulir adalah dana yang berasal dari pemerintah melalui
Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang merupakan dana simpan-
pinjam/pembiayaan yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa
Keuangan Syariah/lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada
anggotanya yaitu pengusaha mikro dan kecil.29
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 99 Tahun
2008 yang menggeser belanja sosial menjadi belanja modal. Peraturan itu telah
mengubah mekanisme pendistribusian dana bergulir untuk koperasi usaha mikro kecil
dan menengah (KUMKM) yang selama ini terjadi. Dengan peraturan baru Menkeu,
dana bergulir dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat, ketika kembali
tidak bisa lagi langsung digulirkan kepada masyarakat lagi, tetapi harus dikembalikan
ke pemerintah dulu baru bisa disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir
(LPDB).30 Dana bergulir ini ada yang berpola konvensional dan ada yang berpola
29 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.28.
30Sinar Harapan, “KUR sudah Tersalur Rp. 10,65 Triliun”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.sinarharapan.com/read/xml/2008/09/23/6005/kur_sudah_tersalur_rp_10,65_triliun
syariah. Untuk dana bergulir syariah dikeluarkan Peraturan Mentri Negara Koperasi
dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah. P3KUM
ini tidak lain adalah dana bergulir. Penyaluran dana bergulir syariah dilakukan
bekerjasama dengan bank pelaksana seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah
Mandiri. Kerja sama ini dilaksanakan dengan dasar akad mudharabah, musyarakah
atau piutang murabahah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang
bersangkutan. 31Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana bergulir untuk KJKS-
koperasi adalah musyarakah dan mudharabah. Pihak LPDB bekerjasama dengan
pihak KJKS dengan sistem bagi hasil, di mana persentase pembagian keuntungan
ditentukan di awal akad. Pihak KJKS sebagai pengelola dana harus bisa
menggulirkan dana tersebut kepada koperasi primer yang kemudian disalurkan
kembali kepada UMKM sehingga dana tersebut bisa berkembang dan mendapat
keuntungan.
Bank pelaksana Dana Bergulir Syariah (DBS) ditetapkan oleh Mentri Negara
Koperasi dan UKM yang operasionalisasinya dapat dilakukan oleh kantor cabang.
Bnak pelaksana diprioritaskan kepada Bank Umum dengan pola syariah dan memiliki
cabang di daerah. Bank DBS bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana
dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan. Selain itu
juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya
31 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia,(Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 265.
33
selama kegiatan program berlangsung baik yang berasal dari dana awal yang
ditempatkan pemerintah maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS
penerima.untuk itu bank pelaksana juga bertanggung jawab terhadap akurasi data
hasil pengawasan dan monitoring. 32Oleh karenanya, peran LPDB-KUMKM sebagai
Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Negara Koperasi dan UKM harus bisa
menjadi solusi untuk masalah klasik mengenai permodalan koperasi dan usaha kecil
menengah.
32 Ibid, h. 266
48
BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Berdirinya LPDB-KUMKM
Peran Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) sangat
penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri
demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Negara Koperasi dan UKM memiliki komitmen untuk memperkokoh
permodalan KUMKM serta mengembangkan lembaga keuangan KUMKM,
mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi
pengembangan usaha KUMKM. Untuk mencapainya, Kementerian Negara Koperasi
dan UKM melaksanakan program penyaluran dana bergulir dengan persyaratan yang
mudah dan pemberian fasilitas penjaminan kredit, yang dikelola oleh unit organisasi
di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.1
Jumlah pengusaha yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia saat ini
mencapai lebih dari 42 juta unit. Jumlah besar ini merupakan potensi yang sangat
signifikan untuk diberdayakan dalam rangka pengentasan kemiskinan serta
menanggulangi pengangguran. Dalam masa krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu,
di mana mayoritas pengusaha besar berjatuhan, ternyata Usaha Mikro dan Kecil dapat
bertahan, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menggerakan roda ekonomi
1 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.1-2.
49
nasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi rakyat tidak dapat diabaikan
terutama daya tahannya dalam menghadapi situasi yang sulit.
Namun, permasalahan permodalan tampaknya masih menjadi ganjalan utama
dalam pengembangan KUMKM di mana kemampuan pemupukkan modalnya relatif
masih sangat terbatas. Di lain pihak, akses KUMKM terhadap sumber-sumber
permodalan dan pembiayaan juga masih sangat terbatas, akibat belum
berkembangnya usaha yang memiliki kelayakan ekonomi dan rendahnya kredibilitas
dihadapan kreditur. Kondisi ini telah membelit KUMKM sebagai usaha ekonomi
yang terus-menerus berada pada posisi marginal.
Pendirian Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (LPDB-KUMKM), merupakan babak baru dalam Sejarah Pengelolaan
Keuangan Negara. Di awali dengan diterbitkannya Undang-Undang Keuangan
Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang didalamnya terdapat hal-hal baru dan/atau
perubahan mendasar dalam ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara. Sejalan dengan
itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1
Tahun 2004, khususnya pasal 68 dan 69 yang secara spesifik mengatur tentang
perlunya peran Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.2
2 LPDB-KUMKM, “Sejarah Singkat Dana Bergulir” artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari
http://www.danabergulir.com/sejarah_singkat_LPDB
50
Dalam rangkaian tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Keuangan R.I. dan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor
468a/KMK.01/2004 dan Nomor 07/SKB/M.KUKM/X/2004 Tentang Pendirian
Badan Layanan Dana Bergulir (BLDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM,
selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
Sebagai tindak lanjut dari perkembangan tersebut, Menteri Negara Koperasi Dan
UKM kemudian mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka
pendirian Badan Layanan Umum, yang kemudian memperoleh persetujuan
pembentukan satuan kerja dengan nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1955/M.PAN/8/2006.
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
No.19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-
KUMKM. Sedangkan ijin Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-
BLU) bagi LPDB-KUMKM, telah ditetapkan dengan terbitnya Surat Persetujuan
Menteri Keuangan Nomor: KEP-292/MK.S/2006 tentang Penetapan Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada
Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU).
Pendirian LPDB terutama bertujuan untuk mengembangkan dan menyediakan
akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir. Di samping itu, LPDB
51
juga bertujuan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka
memberdayakan lembaga di maksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan
secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan
umum.
Dengan berdirinya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian
Negara Koperasi dan UKM, maka pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari
Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi Dan UKM, Hibah dari masyarakat
atau badan lain, serta sebagian pendapatan jasa pengelolaan dana bergulir, akan
dikelola secara profesional sebagai Lembaga Nir-Laba yang mengedepankan
kepentingan pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM)
secara transparan, akuntabel, produktif, efisien dan efektif. Dengan demikian,
diharapkan LPDB-KUMKM akan mampu mengelola Dana Bergulir bagi kepentingan
KUMKM secara lebih profesional sehingga kegiatan usaha KUMKM akan lebih
berkembang dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia.3
B. Visi, Misi LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM didirikan untuk mendukung program pemerintah dalam
memberikan kemudahan kepada KUMKM untuk memperoleh sumber pendanaan,
melalui penyediaan dana bergulir. Tujuan yang hendak dicapai adalah:4
3 Ibid
4 LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), h.9-10.
52
1. Mengelola dana bergulir yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi
dan UKM secara corporate, sehingga dapat dikelola lebih optimal dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM di
berbagai sektor yang usahanya layak tapi belum memenuhi kriteria kelayakan
perbankan umum.
3. Memperkuat kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti
KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi, Perusahaan Modal Ventura, atau
lembaga keuangan lainnya, agar dapat memberikan layanan pembiayaan
secara mandiri bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Mendukung upaya pemerintah dalam menumbuhkan wirausaha baru dan
menggerakan sektor riil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan KUMKM, sesuai dengan
sasaran RPJM 2004-2009.
Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, LPDB-KUMKM menerapkan
Asas Pelayanan Publik yang terdiri dari:5
1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
2. Akuntabilitas
5 Ibid.h.10-11.
53
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-
masing pihak.
Sedangkan mengenai visi dan misi LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut:
LPDB-KUMKM mempunyai visi:6
“lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan kepada
KUMKM.”
Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan sebagai visi tersebut,
maka LPDB-KUMKM mempunyai misi:7
6 Ibid.h.9.
54
1. Melakukan kegiatan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang fokus, terukur, dapat dicapai,
dapat diandalkan, tepat waktu, dan berkelanjutan kepada KUMKM.
3. Mewujudkan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi
kerakyatan, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
C. Struktur Organisasi LPDB-KUMKM
Dalam struktur organaisasi LPDB-KUMKM sebagai pemimpin tertinggi adalah
Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai departemen yang mempunyai
kepentingan langsung dengan LPDB-KUMKM. Di bawah Departemen-Departemen
tersebut terdapat Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja LPDB-
KUMKM dan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya langsung kepada
Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan
Menengah. Selanjutnya, dalam struktur organisasi LPDB-KUMKM terdapat Dewan
Direksi yang terdiri dari:8
1. Direktur Utama
Memiliki wewenang dalam menentukan keputusan penting mengenai
operasional lembaga secara menyeluruh, dan bertanggung jawab langsung
kepada wali amanat dana bergulir.
7 Ibid.h.9.
8 Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008.
55
2. Direktur Pengembangan Usaha
Memiliki wewenang dalam menentukan keputusan mengenai bidang yang di
bawahinya, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Direktur Keuangan dan Umum
Memiliki wewenang mengenai keuangan lembaga dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.
4. Direktur Bisnis
Memiliki wewenang mengenai bidang yang di bawahinya dan bertanggung
jawab kepada Direktur Utama.
Dari struktur Dewan Direksi di atas terdapat divisi-divisi yang bertugas untuk
terjun langsung ke lapangan dan melaporkan hasil survei lapangan kepada Direktur
yang bersangkutan. Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi LPDB-KUMKM
dapat melihat tabel dan bagan berikut:
56
DEWAN PENGAWAS
Ketua Dewan Pengawas
DR. Mulia P. Nasution
Anggota Dewan Pengawas
Drs. Guritno Kusumo, MM
Ir. Agus Muharram, MSP
V. Sonny Loho, Ak., MPM
Ir. Muchammad Romahurmuziy, MT
57
DEWAN DIREKSI
Direktur Utama
DR. Fadjar Sofyar
Direktur Pengembangan Usaha
Drs. Chairuddin Syah Nasution, MComm
Direktur Keuangan dan Umum
Drs. M. Hidayat, Ak, MM
Direktur Bisnis
Ir. Mudjijono, MM
58
59
D. Mekanisme penyaluran dana bergulir
Dalam menyalurkan dananya, LPDB-KUMKM memiliki petunjuk teknis
pemberian pinjaman kepada mitra LPDB-KUMKM. Adapun petunjuk teknis tersebut
sebagai berikut:
1. Pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui
KSP/USP dan atau KJKS/UJKS-Koperasi9
a. LPDB-KUMKM memberikan pinjaman kepada KSP/USP atau
KJKS/UJKS-Koperasi sekunder yang telah memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) Telah berbadan hukum
2) Berpengalaman 3 (tiga) tahun menjalankan usaha simpan pinjam
bagi KSP/USP dan jasa keuangan syariah bagi KJKS/UJKS-
koperasi sekunder
3) Memiliki kinerja yang baik selama 2 (dua) tahun bagi KSP/USP
dan 3 (tiga) tahun bagi KJKS/UJKS-koperasi sekunder
b. KSP/USP atau KJKS/UJKS-koperasi sekunder memberikan pinjaman
kepada KSP/USP atau KJKS/UJKS-koperasi primer yang telah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Telah berbadan hukum
2) Memilki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir
9 Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usha mikro, kecil dan
menengah nomor: 39/per/LPDB/2008, (kementrian Negara koperasidan usaha kecil dan menengah,
2008) hal. 14-19.
60
3) Bersedia menyampaikan surat pernyataan
Dengan ketentuan pinjaman sebagai berikut:
1) Analisa kelayakan usaha
2) Plafon pembiayaan maksimum 10 kali modal sendiri bagi
KSP/USP-koperasi primer dan 5 (lima) kali modal sendiri bagi
KJKS/UJKS
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun
c. KSP/USP atau KJKS/UJKS- koperasi primer kemudian memberikan
pinjaman kepada UMK dengan persyaratan sebagai berikut:10
1) Menjalankan usaha produktif
2) Memiliki potensi menciptakan lapangan kerja
3) Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP dan
KJKS/UJKS
Dengan ketentuan pinjaman sebagai berikut:
1) Analisa kelayakan usaha
2) Plafon pembiayaan maksimum 5 (lima) juta bagi usaha mikro dan
50 juta untuk usaha kecil
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun
2. Pemberian pinjaman kepada KUKM melalui Perusahaan Modal Ventura
(PMV)11
10
Ibid.,h. 18-19
61
a. LPDB-KUMKM memberikan pinjaman kepada perusahaan modal
ventura (PMV) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh LPDB-
KUMKM sebagai berikut:
1) Kinerja baik
2) Menyerahkan corporate guarantee
3) Bersedia menandatangani perjanjian pembiayaan dengan akta
otentik
Dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:
1) Jumlah pinjaman maksimal 10 kali modal sendiri bagi PMV yang
sehat dan 5 (lima) kali modal sendiri bagi PMV yang cukup sehat
2) Tarif suku bunga ditentukan Mentri Keuangan
3) Bunga di bayar per bulan
4) Jangka waktu pinjaman maksimal 5 (lima) tahun
b. PMV memberikan pinjaman kepada KUKM dengan persyaratan yang
ditentukan oleh PMV sebagai berikut:
1) Memiliki usaha produktif
2) Memenuhi criteria KUKM
3) Usahanya layak
Dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:
11
Peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah, nomor: 44/per/LPDB/2007, (kementrian Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah,
2008), hal. 10-15.
62
1) Jumlah pinjaman maksimal 250 juta
2) Penggunaan dana untuk modal kerja
3) Jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun
4) Suku bunga ditentukan LPDB-KUMKM +6% per tahun
Berikut ini skema pembiayaan dari LPDB-KUMKM:
63
LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM
UMK
Ketentuan Pembiayaan
a. Analisa kelayakan
usaha
b. Mudharabah
c. Plafon maks 10 kl MS
d. Jk. Wkt. Pemb. maks.
5 th
e. Nisbah 40% : 60%
f. Angsuran : 6 bln
g. C & P guarantee
h. Capacity building
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil :
a. Menjalankan usaha produktif
b. Memiliki potensi menciptakan lapangan kerja
c. Bersedia Menyerahkan kolateral
Ketentuan Pembiayaan :
1. Analisa kelayakan usaha
2. Mudharobah & / murabahah
3. Plafon maks. 5 kl MS
4. JK. wkt pemb. maks 5 th
5. Nisbah 40% : 60%
6. Angsuran : bulanan
7. C & P guarantee
Ketentuan Pembiayaan :
1. Analisa kelayakan usaha
2. Plafon pembiayaan maks. 5juta untuk
usaha mikro dan 50juta untuk usaha kecil
3. Jangka waktu pembiayaan maks 3 tahun
4. NIsbah 40% : 60%
5. Angsuran ; kesepakatan
Persyaratan KJKS/UJKS Koperasi Primer :
a. Telah ber BH
b. kinerja baik 2 th terakhir (SHU pos, RAT)
c. Bersedia menyerahkan kolateral
d. Capacity building
KJKS/UJKS-Koperasi Primer
KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder
Persyaratan KJKS/UJKS Koperasi Sekunder :
a. Telah ber BH
b. Pengalaman 3 th menjalankan jasa keu syar.
c. Kinerja baik 3 th terakhir (SHU pos, RAT, wajar
dgn kecuali)
d. Pernyataan (executing, laporan, cap. Building)
Permohonan :
a. Proposal
b. Legalitas
c. Perijinan
d. Lap. Keu. Audited 2 th
terakhir
e. Lap. Ptg jwban
pengurus yg tlh
disahkan 2th terakhir
f. Dftr nminatif KSP/USP
cln penerima pinjaman
g. Pernyataan kesediaan
64
LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM
KSP/USP-Kop Sekunder
Persyaratan KSP/USP Koperasi
Sekunder :
1. ber-BH
2. Pengalaman min. 3 th
3. Kinerja 2 th terakhir baik
(SHU ; RAT ; wajar dengan
pengecualian)
4. Pernyataan kesediaan
(executing agent ; Laporan ;
Capacity building)
KSP/USP-Koperasi Primer
Persyaratan KSP/USP Koperasi Primer :
1. ber-BH
2. Pengalaman min. 3 th
3. Kinerja 2 th terakhir baik
(SHU ; RAT)
4. Kolateral/Agunan
5. Capacity Building
6. Telah/bersedia menjadi anggota kop. sekunder
UMKPeryaratan Usaha Mikro dan Kecil :
a. Usaha produktif
b. Kriteria UMK
c. Layak
Ketentuan Pembiayaan :
a. Layak
b. MK
c. Plafond : 10 x MS
d. Jk. Waktu : 5 th
e. Sk bunga : SBI - 2%
f. Angsuran pkk : 6 bln
g. C&P guarantee
Ketentuan Pembiayaan :
a. Layak
b. MK
c. Plafond : 5 x MS
d. Jk. Waktu : 5 th
e. Sk bunga : (SBI - 2) + 6%
f. Angsuran : bulanan
g. C & P guarantee
Ketentuan Pembiayaan :
a. Layak
b. MK dan / i
c. Plafond : UM = 5 jt
UK = 10jt
d. Jk. Waktu : 3 th
e. Sk bunga : 24%
f. Angsuran : kesepakatan
Permohonan :
a. Proposal
b. Legalitas & perijinan
c. Lap. Keu. Audited 2 th terakhir
d. Lap. Ptg jwban pengurus yg
tlh disahkan 2th terakhir
e. Daftar nominatif KSP/USP
calon penerima pinjaman
f. Pernyataan kesediaan
65
2
LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM
PMV
KUKM
Permohonan Pembiayaan berupa studi kelayakan :
a. Profil PMV (Organisasi, manajemen, usaha
b. Ringkasan proposal pembiayaan per KUKM-CPPU
c. Daftar Nominatif KUKM-CPPU
Tembusan ke dinas/Badan pemprov dan pemkab/Kota
domisili KUKM-CPPU
Pinjaman :a. Jumlah : maks. 10 x MS (PMV-S)
maks. 5 x MS (PM-CS)
b. Bunga : - Tarif suku bunga yang disetujui
Menkeu
- Dibayar bulanan
c. Jk.waktu : - Maks. 5 tahun
- Angsuran 6 bulanan
Pembiayaan :a. Jumlah : maks. Rp. 250 juta
b. Penggunaan : MK dan atau I
c. Jk.waktu : 5 tahun
d. Tarif : Setara dengan suku bunga dari LPDB
+ 6 % per tahun
Pengembalian pembiayaan :1. Bunga dibayar bulanan
2. Angsuran pokok 6 bulanan
Pembiayaan Kepada KUKM-CPPU
Persyaratan1. Usaha produktif
2. Memenuhi kriteria KUKM
3. Usahanya layak
4. Bersedia menyerahkan kolateral
atau jaminan SPU/Askrindo
5. Persyaratan yang ditetapkan PMV
Persyaratan PMV
1. Kinerja baik (min. cukup sehat)
2. Menyerahkan corporate guarantee
3. Bersedia menandatangani
Perjanjian Pembiayaan” dengan
akta otentik.
2
1
3
5
4
SKIM PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA KUKM MELALUI PMV
66
E. Produk-produk LPDB-KUMKM
Adapun produk-produk yang dimiliki LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) melalui koperasi jasa
keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi (KJKS/UJKS-
Koperasi)
2. Pinjaman kepada usaha mikro dan kecil (UMK) melalui koperasi simpan
pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi)
3. Pinjaman kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM) melalui
perusahaan modal ventura (PMV)
Berikut ini adalah keterangan dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan pada
produk 1 (satu) dan 2 (dua):12
Kriteria/ persyaratan calon penerima pembiayaan
1. Persyaratan KJKS/UJKS dan KSP/USP- koperasi sekunder
a. Telah berbadan hukum;
b. Berpengalaman menjalankan jasa keuangan syariah dan atau konvensional
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
Memiliki kinerja baik selama 3 (tiga) tahun bagi KJKS/UJKS dan 2 (dua)
tahun bagi KSP/USP yang ditunjukan dengan:
1). Memperoleh SHU yang positif;
12
Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usha Mikro, Kecil dan
Menengah, Nomor: 39/per/LPDB/2008, (Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, 2008) hal. 14-19.
67
2). Melaksanakan RAT;
3). Opini akuntan publik minimal wajar dengan pengecualian.
c. menyampaikan surat pernyataan;
1). Bersedia bertindak sebagai executing agen;
2). Bersedia menyerahkan laporan sesuai dengan format yang telah
ditetapkan secara berkala;
3). Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi
KJKS/UJKS dan KSP/USP-koperasi primer.
2. Persyaratan KJKS/UJKS dan KSP/USP- koperasi primer
a. Telah berbadan hukum;
b. Telah dan bersedia memenuhi persyaratan sebagai anggota KJKS/UJKS
dan atau KSP/USP-koperasi sekunder;
c. Berpengalaman menjalankan jasa keuangan syariah bagi KJKS/UJKS dan
usaha simpan pinjam bagi KSP/USP sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
1). Memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang
ditunjukan dengan:
a). Memperoleh SHU yang positif;
b). Melaksakan RAT.
2). Bersedia menyerahkan kolateral/agunan sesuai dengan persyaratan
pembiayaan yang berlaku pada KJKS/UJKS dan KSP/USP-koperasi
sekunder;
68
3). Bersedia mengikuti program peningkatan kapasitas yang
diselenggarakan oleh KJKS/UJKS dan KSP/USP-koperasi
sekunder;
4). Bersedia mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas UMK
penerima pembiayaan;
5). Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
KJKS/UJKS dan KSP/USP-koperasi sekunder.
d. Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil
1). Menjalankan usaha produktif;
2). Memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil;
3). Usahanya layak sesuai penilaian KJKS/UJKS atau KSP/USP-
koperasi primer;
4). Memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja;
5). Bersedia menyerahkan kolateral/agunan;
6). Bersedia memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
KJKS/UJKS dan KSP/USP-koperasi primer.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. LPDB-KUMKM Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Pada saat ini, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai permasalahan
ekonomi yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil. LPDB-KUMKM
sebagai salah satu lembaga yang didirikan demi memenuhi kebutuhan para pengusaha
kecil, mikro dan menengah dalam masalah permodalan, juga memegang peranan
yang penting dalam memberdayakan ekonomi rakyat.
Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pemerintah, menjadikan LPDB-
KUMKM sebagai salah satu ujung tombak pemerintah dalam memberdayakan
ekonomi rakyat dalam upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada
di negri ini. Di samping itu, sebagai salah satu unit organisasi yang berada di
lingkungan Kementrian Negara Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM memiliki
komitmen untuk memperkokoh permodalan KUMKM serta mengembangkan
lembaga keuangan KUMKM, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu
kekuatan sekaligus kelemahan bagi pengembangan usaha KUMKM.1
Dengan demikian, LPDB-KUMKM bisa menjadi alternatif dari lembaga
keuangan bagi UKM dalam memperkokoh struktur permodalannya, sehingga dapat
1LPDB-KUMKM, “Sejarah Singkat LPDB”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.danabergulir.com/sejarah_singkat_LPDB
69
bersaing dan lebih berkembang di masa yang akan datang.
1. Peran LPDB-KUMKM dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi LPDB-KUMKM, sebagai
lembaga layanan umum (BLU) tentunya memiliki peran yang strategis dalam
memberdayakan perekonomian rakyat. Dengan kontribusi yang telah diberikan
oleh sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia baik kontribusi terhadap
PDB nonmigas maupun penyerapaan tenaga kerja, seharusnya pemerintah bisa
lebih memberikan perhatiannya kepada UMKM, misalnya dengan lebih banyak
membuat program atau kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya UMKM.
Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang lebih professional kepada
UMKM, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
membentuk lembaga pengelola dana bergulir untuk menyalurkan dana bergulir
kepada sektor UMKM. Dengan adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB)
ini, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha UMKM untuk mengatasi
masalah utama yang dihadapi oleh UMKM yaitu masalah permodalan, sehingga
UMKM bisa berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk yang
dihasilkan.
Sampai tanggal 28 februari 2009, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana
sebesar Rp. 43.610.000.000,- kepada mitra LPDB-KUMKM yang tersebar di
berbagai daerah di Indonesia.2 Angka tersebut masih jauh dari permintaan yang
diajukan oleh para calon mitra LPDB-KUMKM yang sampai tanggal 28 februari
2 Putri, bag. Umum LPDB-KUMKM, wawancara pribadi, Jakarta, 10 maret 2009.
2009 mencapai Rp.1,4 triliun. Dengan permintaan yang sedemikian besar dari
para pelaku UMKM tersebut, tentunya membawa angin segar kepada
perkembangan LPDB-KUMKM dan UMKM itu sendiri yang merupakan sasaran
dari LPDB-KUMKM, ini membuktikan bahwa masih banyak unit UMKM yang
belum tersentuh oleh lembaga keuangan yang sudah lebih dulu ada.
Dari dana yang telah digulirkan sebesar Rp. 43.610.000.000,- ini, tersebar
kepada 16 mitra LPDB-KUMKM yang jumlahnya sebagai berikut:3
a. Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam (KSP/USP) sebanyak 2 (dua)
koperasi sekunder dengan jumlah dana bergulir sebesar
Rp.7.500.000.000,-
b. Koperasi jasa keuangan syariah/ unit jasa keuangan syariah (KJKS/UJKS)
sebanyak 1 (satu) koperasi sekunder dengan jumlah dana bergulir sebesar
Rp.2.250.000.000,-
c. Perusahaan modal ventura (PMV) sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah
dana bergulir sebesar Rp.33.860.000.000,-
Dana tersebut akan digulirkan kembali kepada koperasi primer yang
kemudian selanjutnya diberikan kepada UMKM sebagai sasaran akhir dana
bergulir, dengan persyaratan yang ditentukan LPDB-KUMKM, misalnya PMV
diwajibkan untuk menyalurkan pembiayaan yang diperoleh dari LPDB-KUMKM
kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak dana pembiayaan
3 ibid
71
dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening PMV.4
Di samping lembaga-lembaga tersebut di atas, LPDB-KUMKM tidak
menutup kemungkinan untuk menjadikan lembaga keuangan bank sebagai mitra
LPDB-KUMKM, tetapi lebih diprioritaskan kepada bank pembangunan daerah
(BPD). Alasannya adalah karena bank merupakan lembaga keuangan dengan
sistem terbaik dan sebaran kantor terluas sehingga memudahkan LPDB-KUMKM
untuk menggulirkan dananya ke seluruh pelosok negri. Untuk menjaga agar visi
dan misi LPDB-KUMKM tercapai, LPDB-KUMKM tetap mengontrol bank
dengan ketentuan dan persyaratan agar dana bergulir dapat disalurkan kepada
UMKM yang belum bankable.5
2. Prioritas penyaluran dana bergulir
Dalam hal prioritas penyaluran dana bergulir, pada dasarnya seluruh pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sasaran dari LPDB-KUMKM dalam
menyalurkan dana. Tetapi ada beberapa kriteria bagi para pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah untuk bisa mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM,
meskipun kriteria itu tidak mutlak harus dipenuhi oleh para pelaku UKM.
Maksudnya adalah dalam menyalurkan dananya, LPDB-KUMKM akan sangat
selektif dalam menentukan siapa saja yang lebih berhak mendapatkan dana
bergulir dengan mengacu pada aspek keadilan dan pemerataan pendapatan, di
mana para pelaku UKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan dalam
4 Peraturan direksi LPDB-KUMKM nomor: 44/per/LPDB/2007, (kementrian Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, 2008), hal. 12
5 Putri, bag. Umum LPDB-KUMKM, wawancara pribadi, Jakarta, 10 maret 2009.
mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, maka akan lebih diprioritaskan
untuk mendapatkan dana begulir, tentunya dengan tidak mengesampingkan
faktor-faktor yang akan mempengaruhi kualitas tingkat pengembalian dari dana
yang diberikan.
3. Peran Negara dalam pendistribusian pendapatan
Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sumberdaya yang besar
pula, baik alam maupun manusianya. Dengan potensi sumberdaya yang dimiliki,
sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara maju dalam segala hal jika seluruh
sumberdaya yang ada dikelola secara baik. Namun yang terjadi di negeri kita ini
adalah angka kemiskinan dan penganggurannya relatif cukup tinggi. Ini
menunjukan bahwa sebenarnya kita belum mampu mengelola sumberdaya yang
kita miliki secara baik. Di sini, negara yang memiliki peranan bagaimana
mengelola sumberdaya yang ada agar bermanfaat bagi seluruh rakyatnya.
Permasalahan yang paling mendapat sorotan di suatu negara adalah
permasalahan ekonomi, begitupun di Indonesia. Permasalahan ekonomi yang
paling mencolok adalah kemiskinan dan pengangguran. Kedua masalah ini
ditimbulkan oleh banyak faktor, di antaranya kebodahan, kemalasan, kurangnya
lapangan kerja, dan lain-lain. Tugas Negara khususnya pemerintah adalah
bagaimana mengatasi permasalahan ini, agar angka kemiskinan dan
pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin sehingga tercipta keseimbangan
dan pemerataan pendapatan yang adil di masyarakat, karena sudah kewajiban
suatu negara untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya.
73
Berikut ini adalah tabel angka kemiskinan di Indonesia periode 1996-2007:
tahun Angka kemiskinan persentase19961998199920002001200220032004200520062007
34,0149,5047,9738,7037,9038,4037,3036,1035,1039,3037,17
17,4724,2323,4319,1418,4118,2017,4216,6615,9717,7516,58
Source: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Angka kemiskinan memang cenderung menurun sejak krisis ekonomi 1998,
tetapi kemiskinan tetap saja kemiskinan, dan bukan hal yang bisa di tolerir.
Menurut Euis Amalia Negara wajib memberikan jaminan dan pelayanan dalam
hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kepada warga negaranya karena
kelima unsur tersebut mutlak harus terpenuhi bagi setiap manusia.
Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki
porsi yang paling besar dari segi kontribusinya. Data Badan Pusat Statistik
menunjukkan, jumlah UKM di Indonesia mencapai 41,36 juta unit atau sekitar
99,99 persen jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih besar
dibandingkan jumlah usaha besar yang hanya mencapai 2.198 unit. Sementara
itu, jumlah serapan tenaga kerja UKM pada tahun 2002 mencapai 74,6 juta orang
atau sebesar 99,45 persen dari penyerapan tenaga kerja nasional. Sisanya
sebanyak 0,55 persen atau 423.733 orang diserap oleh usaha besar.
Dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nonmigas, UKM
mampu menyumbang sebesar 63,99 persen atau Rp 919,1 triliun. Sedangkan
kelompok usaha besar yang jumlah unit usahanya sangat kecil memiliki
kontribusi cukup besar sebanyak 36,11 persen atau Rp 519,6 triliun.6
Dari data di atas kita bisa bayangkan betapa besarnya potensi yang dimiliki
oleh UKM di Indonesia. Dari segi penyerapan tenaga kerja, jika bertambah 1
(satu) tenaga kerja dalam setiap unit usaha berarti sudah dapat menyerap 40 juta
lebih lapangan kerja baru yang tersedia. Yang menjadi masalahnya adalah
bagaimana peran pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan negara sehingga
terciptanya pemerataan pendapatan yang adil.
Jika kita melihat kenyataan yang ada, terlihat bahwa meskipun pertumbuhan
ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah
membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi
pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi
persentase penduduk miskin namun di lain pihak sebagian penduduk miskin
menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok
negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan
pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin
merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat.7
6 BBC Indonesia, ”Kredit Mikro”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.bbc.co.uk/sekilas_umkm_di_indonesia/2008/07/21/kreditmikro5.shtml
7 Yudistika Okfram, “Perekonomian Indonesia”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://one.indoskripsi.com/category/mata_kuliah/perekonomian_indonesia/2007/12/09
75
Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil
pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan
pemerataan ini, Indonesia menerapkan “Delapan Jalur Pemerataan”, yaitu :8
1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat.
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan, khususnya melalui usaha-usaha padat
karya.
4. Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan regional.
5. Pemerataan dalam pengembangan usaha, khususnya memberikan kesempatan
yang luas bagi golongan ekonomi lemah untuk memperoleh akses perkreditan
dan penggalakan koperasi.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan
kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan pengembangan
wilayah.
8. Pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.
Sejak awal 1980-an, pemerintah membuat keputusan politik bagi pemberdayaan
UMKM. Semangatnya memang konsisten, sebab pemerintahan sekarang pun
membuat kebijakan politik yang melahirkan instrumen pembiayaan UMKM bernama
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, konsistensi semangat itu tak dibarengi
konsistensi instrumen pembiayaan. Kalau pada 1980-an dirumuskan instrumen
8 ibid
KIK/KMKP (Kredit investasi kecil/ Kredit Modal Kerja Permanen), instrumen itu di
ubah menjadi KUK (kredit usaha kecil) pada 1990-an. Masuk ke dasawarsa ini,
instrumen yang sama di ubah menjadi kredit UKM (usaha kecil dan menengah). Lalu,
baru-baru ini, kredit UKM itu telah berganti nama menjadi KUR.9
Selain instrument KUR, ada juga program PNPM mandiri. PNPM Mandiri
adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud
kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri
dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan
prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk
mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai
pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil
yang dicapai.10
9BBC Indonesia, “Kredit Mikro” artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.bbc.co.uk/mengoreksi_pembiayaan_umkm/2008/07/21/kreditmikro5.shtml
10Tim Pengendali PNPM Mandiri, “PNPM-Mandiri” artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid
77
Kemudian ada juga kebijakan pemerintah tentang pembangunan daerah
tertinggal yaitu program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Khusus
(P2DTK) untuk melakukan pembangunan dan pengembangan daerah-daerah
tertinggal dan khusus. Strategi pembangunan dan pengembangan daerah-daerah
tertinggal dan khusus adalah dengan memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten
serta memperkuat proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian diharapkan
Pemerintah Daerah akan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Secara
umum Program P2DTK bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam
mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal
dan khusus.11
Ada juga kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan berupa program BOS.
Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai bentuk subsidi umum.
Hal ini karena hanya sebagian kecil saja sekolah yang menolak BOS, dan manfaat
yang diterima siswa miskin dan tidak miskin hampir sama karena hanya sebagian
kecil dari dana BOS yang dialokasikan sekolah untuk memberikan bantuan khusus
kepada siswa miskin. Sekolah yang menolak BOS umumnya sekolah yang relatif
kaya.
Dari kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah di atas, masing masing
dinilai berbeda oleh masyarakat. Ada yang menganggap baik dan mendukung tetapi
ada juga yang mengkritik. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang 25 Tahun 2004
11Bappenas, “P2DTK”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://p2dtk.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=159
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) yang menjabarkan visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden terpilih selama 5 (lima) tahun. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan
Nasional yang memuat Sasaran-sasaran Pokok yang harus dicapai, arah kebijakan,
dan program-program pembangunan. Adapun visi pembangunan nasional tahun
2004-2009, yaitu:12
1. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan
damai;
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi
hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
pembangunan yang berkelanjutan.
Berdasarkan visi pembangunan nasional tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi
pembangunan nasional tahun 2004-2009, yaitu:13
1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
12Bappenas, “RJPM 2004-2009”, artikel diakses pada 5 januari 2009 dari http://www.bappenas.go.id/index.php?module=filemanager&func=download&pathext=contentexpress/RPJNM2004/&view
13 ibid
79
Mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional yang dirancang dan
direncanakan oleh pemerintah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang diperkuat
dengan landasan riil Undang-Undang, kita dapat menyimpulkan bahwa program-
program ataupun kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan visi dan misi
pembangunan nasional yang bertujuan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan
kesejahteraan rakyat Indonesia dan juga diarahkan bagi terwujudnya Negara yang
aman, damai dan sejahtera melalui pemenuhan hak dasar masyarakat dengan harapan
kehidupan rakyat Indonesia menjadi lebih mapan dan kokoh baik agama, politik, dan
ekonomi.
B. Kendala yang Dihadapi dalam Penyaluran Dana Bergulir
LPDB-KUMKM merupakan lembaga baru yang didirikan dengan tujuan
membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan
usahanya. Dalam melaksanakan kegiatannya itu, LPDB-KUMKM pastinya memiliki
beberapa kendala yang di hadapi baik dari dalam lembaga LPDB-KUMKM itu
sendiri maupun kendala dari luar lembaga.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, LPDB-KUMKM
mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana bergulir.
Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi LPDB-KUMKM dalam
melaksanakan kegiatan menyalurkan dana bergulir:14
1. Kendala dari dalam lembaga (internal)
14Putri, bag. Umum LPDB-KUMKM, wawancara pribadi, Jakarta, 10 maret 2009.
a. LPDB-KUMKM masih dalam tahap pembenahan dan penyusunan aturan.
Sebagai lembaga baru, LPDB-KUMKM harus menyesuaikan diri
terhadap peraturan yang sudah ada terlebih dahulu yang terkait dengan
kegiatan menyalurkan dana pemerintah. Di samping itu, LPDB-KUMKM
juga harus bisa menempatkan diri sebagimana fungsi dan tugasnya
sebagai unit organisasi yang berada di bawah Mentri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung
jawab kepada sekretaris Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.
b. Menyusun petunjuk teknis dalam pemberian pinjaman. Sebagai sebuah
lembaga, LPDB-KUMKM tentunya memilki peraturan internal yang
dikeluarkan oleh direksi yang berkaitan dengan kegiatan dan petunjuk
teknis dalam menyalurkan pinjaman kepada mitra kerja LPDB-KUMKM.
c. Sumber daya manusia (SDM). Sebagai lembaga yang cakupannya
nasional, LPDB-KUMKM memiliki kendala dalam hal sumber daya
manusia yang jumlahnya sangat minim. Dengan wilayah cakupan yang
luas ini, seharusnya LPDB-KUMKM memilki jumlah SDM yang lebih
banyak sehingga bisa menyentuh para pelaku UMKM di seluruh pelosok
negri ini.15
2. Kendala dari luar lembaga (eksternal)
Kendala yang di hadapi LPDB-KUMKM dari luar adalah kualitas dan
15 ibid
81
kesiapan mitra LPDB-KUMKM dalam memenuhi persyaratan yang diajukan
LPDB-KUMKM. Banyak dari calon mitra LPDB-KUMKM yang dinilai kurang
layak untuk mendapatkan pembiayaan, karena masih ada beberapa persyaratan
yang tidak atau belum dipenuhi oleh para calon mitra, baik itu bentuk badan
hukumnya, kinerja, atau pun pengalaman para calon mitra dalam bidang
menjalankan jasa keuangan.
Dari beberapa kendala internal yang dihadapi LPDB-KUMKM, itu semua
merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara profesional oleh
internal LPDB-KUMKM, sehingga bisa membuat LPDB-KUMKM menjadi
lembaga yang lebih kuat, solid dan lebih profesional dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya di masa yang akan datang sesuai dengan peraturan Mentri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM. Sedangkan kendala dari luar
yang dihadapi LPDB-KUMKM merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh
lembaga keuangan lainnya. Tetapi LPDB-KUMKM sebagai lembaga pengelola
dana bergulir pemerintah harusnya bisa lebih mengerti keadaan atau kondisi para
calon mitra, kendala ini bisa diatasi apabila LPDB-KUMKM lebih banyak
berkomunikasi dengan para calon mitra tersebut, sehingga terbuka jalan keluar
yang sama-sama menguntungkan semua pihak.
C. Faktor yang Mendukung Keberhasilan UMKM
Dalam perjalannya, UMKM di Indonesia sudah banyak menghadapi berbagai
macam peristiwa dan situasi seiring perjalanan bangsa ini. Dalam perjalanan itu,
UMKM telah banyak belajar bagaimana cara menghadapi kemungkinan yang akan
terjadi dari berbagai peristiwa dan situasi tersebut. UMKM Indonesia pernah berperan
sangat efektif sebagai basis dan tulang punggung pertahanan ekonomi Indonesia pada
saat krisis ekonomi 1998. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah dan para ekonom
mengakui bahwa ekonomi Indonesia terhindar dari kehancuran yang lebih parah
berkat kekuatan dan daya tahan jutaan UMKM dan kegiatan perekonomian
tradisional rakyat lainnya.16
Dari perjalanan yang telah dilalui oleh dunia UMKM kita, tentunya ada beberapa
pelajaran yang dapat kita petik dari keberhasilan UMKM dapat bertahan dalam situasi
ekonomi yang sulit. Menurut pengurus ikatan sarjana ekonomi Indonesia (ISEI)
Sumut, Murdeni Muis, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan UMKM,
yaitu manajemen keuangan dan risiko, strategi, dan inovasi. Manajemen risiko dan
cash flow layak mendapatkan prioritas tertinggi karena persentase kematian usaha
baru sangat tinggi, apalagi bila usaha itu dimulai dengan modal terbatas. Telah
banyak bukti yang menunjukkan kegagalan sebuah usaha baru terjadi karena
kehabisan modal sebelum usaha itu cukup dikenal luas. Untuk mengatasi hal tersebut,
para pengusaha baru perlu menjaga fleksibilitas. Selanjutnya adalah strategi usaha,
terutama dalam hal penentuan basis differentiation dan upaya-upaya pemasaran untuk
mengkomunikasikan differentiation usaha yang dibangun. Para pelaku UMKM bisa
16 Bambang Soesatyo, “Mengorksi Pembiayaan UMKM”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.addthis.com/mengoreksi_pembiayaan_umkm/08/21/2008/bookmark.php
83
melihat dan memahami kebutuhan pasar yang akan dituju, sehingga memudahkan
untuk menentukan basis differentiation. Satu lagi keunggulan UMKM adalah inovasi,
para pelaku UMKM biasanya lebih gesit dalam mengimplementasikan ide-ide
inovatif di banding perusahaan-perusahaan besar yang lebih birokratis.17
Sedangkan dari sudut pandang LPDB-KUMKM berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan penulis, faktor yang mendukung keberhasilan UMKM adalah sebagai
berikut :18
1. Inovasi dan pengembangan teknologi untuk produk yang relatif cepat jika
dibandingkan dengan jenis usaha besar. Para pebisnis UKM sebenarnya juga
lebih mengenali kondisi mikro di pasar mereka sehingga lebih mampu
berinovasi sesuai kebutuhan konsumen yang sulit dilakukan oleh perusahaan
besar.
2. Di karenakan jumlah tenaga kerja yang terbatas dalam perusahaan yang kecil,
maka tercipta hubungan kemanusiaan yang lebih akrab dan menekankan pola
kekeluargaan, sehingga antara pekerja satu dengan yang lain lebih memahami
satu sama lain sebagai rekan kerja.
3. Kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan juga penyerapan tenaga
kerja yang cukup banyak.
4. Kemampuan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang
terjadi di pasar yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar yang
17 Murdeni Muis, “Faktor Pendukung Keberhasilan UMKM”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2029/klaster_dinamis.pdf -
18 Putri, bag. Umum LPDB-KUMKM, wawancara pribadi, Jakarta, 4 mei 2009.
umumnya kompleks dan lebih birokratis.
5. UMKM di sektor produksi banyak menggunakan bahan baku lokal sehingga
tidak terlalu terpengaruh krisis ekonomi global.
6. Adanya peranan kewirausahaan yang tinggi. Umumnya para pelaku UMKM
adalah orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi yang
memiliki ide-ide kreatif dan selalu ingin berinovasi.
Dari beberapa faktor pendukung keberhasilan UMKM di Indonesia, faktor yang
paling dominan menurut LPDB-KUMKM adalah faktor nomor 4 dan 5, khususnya
dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Faktor nomor 4 yaitu kemampuan dan
fleksibilitas serta cepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar
merupakan senjata utama yang dimiliki para pelaku UMKM untuk dapat bertahan
hidup, bersaing dan berhasil. Di samping itu, faktor nomor 5 (lima) yaitu UMKM
banyak menggunakn baha baku lokal, ini memberikan efek domino yaitu para pelaku
usaha yang menyediakan bahan baku serta unit-unit usaha dalam negri lainya ikut
bergerak yang tentunya akan memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.
D. Analisa SWOT LPDB-KUMKM
dalam rangka penyusunan rencana strategi bisnis lembaga pada rencana kerja
tahun 2006 – 2009, LPDB-KUMKM perlu mengetahui posisi lembaga pada saat ini.
Dengan menggunakan alat bantu melalui analisa SWOT, diharapkan dapat diketahui
posisi lembaga berada lebih kuat pada daerah kuadran I, II, III, atau IV, dimana
masing-masing kuadran harus disikapi dengan strategi lembaga yang berbeda. Dalam
analisa tersebut disepakati terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, dan setiap
85
faktor memiliki bobot atas kinerja lembaga, yaitu :
1. Ketentuan Perundang-undangan = 25 %
2. Keuangan/Pembiayaan Dana Bergulir = 25 %
3. Sumber Daya Manusia (SDM) = 15 %
4. Fasilitas Pendukung = 10 %
5. Pengawasan = 25 %
Pemberian persentase bobot pada 5 (lima) faktor tersebut di atas, dengan penjelasan
yaitu :
1. Faktor Ketentuan Perundang-Undangan mempunyai bobot 25 %, dengan
pertimbangan karena keberadaan aturan main (UU, PP, Permen, dll) yang
jelas terhadap pengelolaan dana bergulir sangat mempengaruhi keberhasilan
pengelolaan dana bergulir tersebut, sehingga tujuan yang diharapkan dapat
dicapai dan dipayungi oleh aturan hukum yang pasti.
2. Faktor keuangan/Pembiayaan dana bergulir mempunyai bobot 25 %, dengan
pertimbangan karena tingginya tingkat resiko piutang tak tertagih dari
penyaluran dana bergulir kepada KUMKM, dan tuntutan pengelolaan
pembiayaan dengan administrasi dan manajemen yang profesional, dan
dampak kinerja lembaga terhadap timbulnya piutang macet, serta kerawanan
tingkat suku bunga pinjaman yang relatif masih cukup tinggi sampai ke-end
user. Di samping itu, dalam pelaksanaan penyaluran/pembiayaan dana
bergulir jangkauannya sangat terbatas (tidak menyalurkan langsung atau
lembaga secondtier), pinjaman yang diberikan beresiko tinggi terutama untuk
usaha mikro dan kecil, dan tuntutan pelayanan publik sebagai lembaga
pemerintah, sehingga penetapan tarif tidak berbasis pada resiko, dan kondisi
politik dan ekonomi yang belum stabil yang dapat mempengaruhi kebijakan
ekonomi.
3. Faktor SDM mempunyai bobot 15 %, dengan pertimbangan karena
pengelolaan dana bergulir akan dapat maksimal apabila dikelola oleh SDM
cukup jumlahnya, tepat orangnya dan profesional.
4. Faktor Fasilitas Pendukung mempunyai bobot 10 %, dengan pertimbangan
karena kelancaran setiap kegiatan operasional pengelolaan dana bergulir juga
sangat ditentukan oleh kecukupan/ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana
kantor sebagai pendukung kerja.
5. Faktor Pengawasan mempunyai bobot 25 %, dengan pertimbangan karena
fungsi dari pengawasan adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas
operasional pengelolaan dana bergulir, menjaga kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang ada, memberikan keyakinan atas kewajaran laporan
keuangan, sehingga dapat sebagai alat kontrol dalam mencapai tujuan dari
pengelolaan dana bergulir.
Sedangkan skala nilai yang diberikan untuk melihat besaran pengaruh masing-
masing faktor terhadap kinerja lembaga dengan skala 1 s/d 5, yaitu :
1. Nilai 5 (lima) berarti sangat berpengaruh
2. Nilai 4 (empat) berarti berpengaruh
3. Nilai 3 (tiga) berarti cukup berpengaruh
4. Nilai 2 (dua) berarti lemah pengaruhnya
5. Nilai 1 (satu) berarti sangat lemah pengaruhnya.
Pemberian bobot dan skala didasarkan atas pembahasan lintas direksi LPDB-
KUMKM, sehingga hasil penilaiannya lebih bersifat corporate judgement, sangat
tergantung dari latar belakang dan pengalaman si pengambil keputusan.
Analisa SWOT merupakan salah satu model analisa untuk mengindentifikasi
posisi lembaga berdasarkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan
eksternal (peluang dan ancaman). Kekuatan dan Peluang bernilai posisitif, sedangkan
kelemahan dan ancaman bernilai negatif, dengan perhitungan bobot dan nilai
87
A ggressiveM aintenance Stable GrowthR apid GrowthSelective
M aintenance
sebagaimana dimaksud, maka akan diperoleh titik dimana posisi lembaga berada, dan
strategi apa yang harus dijalankan.
Hasil analisa SWOT akan digunakan sebagai acuan oleh lembaga untuk
menentukan langkah-langkah operasional yang akan dilakukan dalam upaya untuk :
1. Memaksimalkan kekuatan lembaga
2. Memanfaatkan peluang lembaga yang ada
3. Meminimalkan kelemahan yang dimiliki lembaga
4. Mengantisipasi ancaman terhadap kelangsungan lembaga
Anatomi kuadran SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :
Niche Concentric Diversification
Hasil analisa SWOT atas faktor-faktor internal dan eksternal LPDB-KUMKM,
sebagai berikut :
KEKUATAN (Strengths)
1. LPDB-KUMKM memiliki keleluasaan lebih untuk mengelola program dana
bergulir, dan kegiatan yang didukung dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi
atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan tetap
mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas.
2. Sumber utama pendanaan pengembangan pembiayaan KUMKM melalui dana
bergulir berasal dari APBN, sehingga dapat menjamin likuiditas penyaluran dana
bergulir.
3. Pembiayaan dana bergulir dapat disalurkan dengan bunga yang lebih murah dari
pesaing.
4. LPDB-KUMKM dikelola secara profesional dengan mengedepankan kualitas
pelayanan serta efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.
5. Keberadaan LPDB-KUMKM merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki
89
sistem pengelolaan dana bergulir sehingga LPDB-KUMKM dapat memberikan
peluang penyelesaian masalah penyaluran dana bergulir.
6. Pengelolaan dana bergulir memiliki dasar hukum yang kuat (UU 17/2003, UU
1/2004, PP 23/2005, Permen KUKM 19.4/2006, Kepmenkeu 292/2006)
7. Transisi peraturan perundangan dalam pengelolaan BLU, mengingat pola BLU
dalam keuangan negara masih baru, sehingga beberapa peraturan perundangan
akan disesuaikan.
8. Dapat merekruit pegawai dengan selektif khususnya bagi tenaga-tenaga yang
sudah siap pakai/bekerja dalam pengelolaan keuangan/dana bergulir.
9. Sudah terbentuknya struktur organisasi LPDB-KUMKM dengan pembagian tugas
dan wewenang yang jelas.
10. Hubungan antar pegawai yang terjalin sangat baik mengingat jumlah pegawai
yang masih sangat terbatas.
11. Lokasi kantor yang strategis di Gedung SPC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Selatan.
12. Tingkat pengawasan masih sederhana karena object yang diawasi masih terbatas
mengingat kegiatan operasionalisasi perguliran dana belum berjalan.
13. Adanya mekanisme dan pelaksanaan pengawasan yang masih dibina oleh
Kementerian Negara KUKM, mengingat aset LPDB-KUMKM merupakan aset
Kementerian Negara KUKM.
KELEMAHAN (Weaknesses)
1. Pengelolaan dana bergulir yang sudah berjalan selama ini sangat
kental dengan mekanisme birokratik sehingga menimbulkan
persepsi masyarakat bahwa pemerintah adalah organisasi birokratis
yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif.
2. Belum adanya sistem pengelolaan dana bergulir yang terukur,
terarah, efisien dan efektif.
3. Belum adanya sistem penentuan biaya yang jelas (fixed) untuk
suatu program atau kegiatan sehingga LPDB-KUMKM belum
memiliki mekanisme yang baku dalam menetapkan biaya
keseluruhan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu
output/outcome.
4. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM serta jumlahnya
yang belum proporsional.
5. Terbatasnya SDM yang ada sehingga sulit membentuk budaya
kerja profesional yang berpotensi dapat menimbulkan
permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir.
6. Ketidakmerataan pendistribusian dana bergulir, baik antar
KUMKM atau daerah sebagai akibat dari adanya perbedaan
tingkat permintaan dan penawaran kebutuhan modal, serta
keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki.
7. Kelambanan waktu penyaluran pinjaman sebagai akibat
terkendalanya oleh peraturan perundangan yang belum disetujui
oleh pemerintah.
8. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang masih sederhana dan
belum terkomputerisasi.
9. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor (termasuk TI)
sebagai tempat operasionalisasi LPDB-KUMKM.
10. Sistem dan prosedur kerja yang belum baku dalam perencanaan
dan pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporan, dan belum adanya
SDM yang secara formal sebagai SPI.
PELUANG (Opportunities)
1. Tingginya dukungan pemerintah mengingat besarnya jumlah
KUMKM (99,9% pelaku usaha) dan tingginya jumlah tenaga kerja
yang diserap sektor ini. Tercatat ada 43,22 juta unit Usaha Kecil
dan Menengah pada tahun 2004, meningkat 1,61 persen
91
dibandingkan dengan tahun 2003. Sementara tenaga kerja yang
bekerja pada UKM pada tahun 2004 sejumlah 79,06 juta pekerja
(BPS, Maret 2005)
2. Kinerja KUMKM dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat.
Seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Indonesia
tahun 2004, sumbangan Usaha Kecil Menengah semakin jelas
pangsanya terhadap penciptaan nilai tambah nasional, karena lebih
dari separuhnya diciptakan oleh UKM (55,88 persen) sekaligus
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat
menekan tingkat pengangguran. Perekonomian Indonesia tahun
2004 yang diciptakan UKM berdasarkan besaran Produk Domestik
Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.135,8 triliun,
sedangkan atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp.276 triliun,
dengan pertumbuhan mencapai 5,45 persen terhadap tahun 2003 di
mana laju pertumbuhannya selalu bergerak lebih tinggi
dibandingkan dengan total PDB nasional sebesar 4,86 persen
(BPS, Maret 2005).
3. Lembaga Keuangan Mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop) memiliki prospek
usaha yang baik untuk dikembangkan, serta secara nyata
mendukung perkembangan usaha anggotanya.
4. Adanya Program Dana Bergulir secara kontinue dari pemerintah
yang diharapkan dapat membantu memperbaiki perekonomian
masyarakat terutama bagi usaha Koperasi dan UMKM.
5. LPDB-KUMKM dapat menyuburkan pewadahan baru bagi
pembaharuan manajemen keuangan negara, dan dapat mengubah
manajemen keuangan negara dari sistem manajemen tradisional
yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen
yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
6. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan sektor riil
dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai
upaya optimalisasi penerimaan dalam negeri yang berarti
meningkatnya kontribusi warga negara terhadap aktivitas
pemerintahan melalui pembiayaan LPDB-KUMKM, dan yang
pada akhirnya menimbulkan konsekuensi peningkatan pemenuhan
layanan publik pemerintah kepada warganya.
7. Opini publik yang positif dan liputan pers yang mendukung turut
mempengaruhi keberhasilan program.
8. Pasar tenaga kerja potensial tersedia dalam jumlah yang cukup
banyak untuk pemenuhan kebutuhan pegawai LPDB-KUMKM
yang merupakan lembaga baru, sehingga perencanaan pegawai
dapat dipersiapkan dengan baik dari awal, dan peningkatan
kompetensinya dapat memanfaatkan jasa institusi atau lembaga
pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai yang
cukup banyak keberadaannya.
9. Adanya kesempatan menyusun peraturan perundangan BLU yang
belum ada dengan mengacu pada kebutuhan BLU yang sudah
berjalan, sedangkan kesalahan administrasi (bukan perdata/pidana)
dalam pengelolaan BLU yang belum ada aturan hukumnya dapat
dimaklumi sambil diusulkan payung hukumnya.
10. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang dapat
mendukung operasionalisasi LPDB-KUMKM.
11. Dapat ditumbuhkan koperasi karyawan dalam rangka membantu
kesejahteraan pegawai.
12. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
pengelolaan usaha yang baik, maka sebelum berjalannya SPI dapat
mengoptimalkan pembinaan pengawasan dari Kementerian
KUKM, selain adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal
93
(independent) yang mempunyai kewenangan independent
dibanding auditor internal.
ANCAMAN (Threats)
1. Pemerintah terfokus pada transisi politik dan perbaikan
ekonomi, sehingga hal-hal yang lebih detail dalam
penyediaan layanan umum belum diprioritaskan.
2. Penunjukan atau mandat legislatif dapat mempengaruhi
arah program.
3. Potensi penurunan proporsi pengeluaran untuk pos-pos
yang berkaitan dengan layanan publik sebagai dampak
meningkatnya jumlah kewajiban pemerintah untuk
pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri.
4. Suku bunga yang semakin meningkat akan menekan
permintaan atas modal dan kredit.
5. Penurunan keadaan ekonomi dapat meningkatkan
kegagalan dalam program dana bergulir LPDB-
KUMKM.
6. Adanya resistensi pada berbagai pihak terkait dalam
pengelolaan dana bergulir sehingga mengakibatkan
sulitnya melakukan perubahan pada sistem yang sudah
berjalan terutama perubahan tata nilai dan cara
pelayanan.
7. Sulitnya menata ulang aturan main (rearange the rule)
dan melatih para pelaksana (retraining people) sebagai
bagian dari langkah redesign system.
8. Persepsi para penerima dana bergulir, bahwa dana
bergulir adalah suatu pemberian dari pemerintah yang
tidak perlu dikembalikan.
9. Rendahnya komitmen dan tanggung jawab KUMKM
dalam pengelolaan dan pengembalian dana bergulir.
10. Belum adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelanggaran
pelayanan umum.
11. Beberapa karyawan merupakan tenaga yang
diperbantukan dari departemen/instansi terkait, di sisi lain
mahalnya biaya pengembangan SDM apabila dilakukan
secara berkala.
12. Peningkatan biaya hidup layak yang lebih cepat
kenaikannya dibanding peningkatan kompensasi yang
diterima karyawan yang dapat mengganggu produktivitas
karyawan.
13. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
cenderung akan terus meningkat, dan kebutuhan TI
sangat cepat berubah perlu pencadangan biaya yang
cukup tinggi apabila tidak ingin tertinggal.
14. Waktu pelaksanaan pemeriksaan belum terjadwal dengan
baik, dan dengan kriteria pemeriksaan yang digunakan
belum baku dapat menimbulkan interprestasi ganda.
Matrik bobot nilai dari faktor Kekuatan dan Kelemahan, sebagai berikut :
FAKTOR KEKUATAN (S) BOBOT/
NILAI
KELEMAHAN
(W)
BOBOT/NILAI
Ketentuan Peraturan Perundangan
1. Pengelolaan dana bergulir memiliki dasar hukum yang kuat (UU 17/2003, UU 1/2004, PP 23/2005, Permen KUKM 19.4/2006,
70%x5x25%=0,87 1. Kelambanan waktu penyaluran pinjaman sebagai akibat terkendalanya oleh peraturan
60%x4x25%=0,60
95
Kepmenkeu 292/2006)
2. Transisi peraturan perundangan dalam pengelolaan BLU
30%x3x25%=0,23perundangan yang belum disetujui oleh pemerintah
2. Beberapa kegiatan pengelolaan belum ada aturan yang memayungi
40%x3x25%=0,30
Jumlah 1,10 0,90Keuangan/ Pembiayaan Dana Bergulir
1. Likuiditas ratio dan solvabilitas cukup baik dari dana pengalihan yang sudah jatuh tempo
2. Sumber utama pendanaan pengembangan KUMKM berasal dari APBN dapat menjamin likuiditas penyaluran dana bergulir
3. Pembiayaan dana bergulir dapat disalurkan dengan bunga yang lebih murah dari pesaing
4. LPDB-KUMKM memiliki keleluasaan lebih untuk mengelola program dana bergulir
40%x4x25%=0,40
60%x5x25%=0,75
60%x4x25%=0,60
40%x3x25%=0,30
1. Sistem dan prosedur manual akuntansi belum baku (masih mencari bentuk)
2. Pencatatan dan transaksi keuangan belum komputerisasi dalam aplikasi keuangan
3. Belum dapat menyalurkan pembiayaan dengan belum turunnya beberapa peraturan Pemerintah atau Menteri
4. Belum adanya sistem pengelolaan dana bergulir yang terukur, terarah, efisien dan efektif.
5. Belum adanya sistem penentuan biaya
50%x3x25%=0,37
50%x2x25%=0,25
35%x5x25%=0,43
30%x4x25%=0,30
25%x4x25%=0,25
yang jelas (fixed) untuk suatu program
6. Ketidakmerataan pendistribusian dana bergulir, baik antar KUMKM atau daerah sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat permintaan dan penawaran kebutuhan modal.
10%x2x25%=0,05
Jumlah 2,05 1,65SDM 1. LPDB-KUMKM
dikelola secara profesional dengan mengedepankan kualitas pelayanan serta efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
2. Merekruit tenaga-tenaga yang sudah siap pakai /bekerja
3. Adanya struktur organisasi LPDB–KUMKM dengan pemba gian tugas dan wewenang yang jelas
4. Hubungan antar pegawai yang terjalin sangat baik mengingat jumlah pegawai yang masih sangat
30%x4x15%=0,18
25%x3x15%=0,11
35%x4x15%=0,21
10%x2x15%=0,03
1. Persepsi masyarakat bahwa peme rintah adalah organisasi birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif.
2. Kurangnya kom petensi dan profesionalisme SDM serta jum lahnya yang tidak proporsional
3. Terbatasnya SDM yang ada belum terbentuk budaya kerja profesional
4. Pengelolaan
10%x2x15%=0,03
35%x5x15%=0,26
35%x4x15%=0,21
20%x2x15%=0,06
97
terbatas administrasi kepegawaian yang masih sederhana dan belum terkomputerisasi
Jumlah 0,53 0,56Fasilitasi Pendukung
1. Lokasi kantor yang strategis di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan
2. Sewa kantor yang masih murah
40%x2x10%=0,08
60%x3x10%=0,18
1. Sarana dan prasarana (termasuk jaringan IT) kantor yang belum memadai
2. Belum tersedianya peralatan software (aplikasi operasionalisasi usaha) sebagai media operasional
40%x3x10%=0,12
60%x3x10%=0,18
Jumlah 0,26 0,30Pengawasan 1. Tingkat
pengawasan masih sederhana karena kegiatan operasionalisasi perguliran dana belum berjalan
2. Adanya mekanisme dan pelaksanaan pengawasan yang masih dibina oleh Kementerian KUKM
40%x3x25%=0,30
60x3x25%=0,45
1. Sistem dan prosedur kerja yang belum baku dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporan
2. Belum adanya SDM yang secara formal sebagai SPI
70%x3x25%=0,52
30%x4x25%=0,30
Jumlah 0,75 0,82
Total 4,69 4,23
0,46
Sedangkan matrik bobot nilai dari faktor Peluang dan Ancaman, sebagai
berikut :
FAKTOR PELUANG (O) BOBOT/
NILAI
ANCAMAN (T) BOBOT/NILAI
Ketentuan Peraturan Perundangan
1. Dapat disusun peraturan perundangan BLU yang belum ada dengan mengacu pada kebutuhan BLU yang sdhberjalan
2. Kesalahan administrasi dalam pengelolaan BLU yang belum ada aturan hukumnya dapat dimaklumi sambil diusulkan payung hukumnya
70%x3x25%=0,52
30%x3x25%=0,23
1. Sulitnya menata ulang aturan main (rearange the role) sebagai bagian dari langkah redesign system
2. Belum adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelanggaran pelayanan umum
60%x4x25%=0,60
40%x2x25%=0,20
99
Jumlah 0,75 0,80Keuangan/ Pembiayaan Dana Bergulir
1. Adanya Program Dana Bergulir secara kontinue dari pemerintah yang diharapkan dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat terutama yang menjalankan usaha Koperasi dan UMKM.
2. LPDB-KUMKM dapat menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan negara
70%x4X25%=0,70
30%x3x25%=0,22
1. Potensi penurunan proporsi pengeluaran untuk pos-pos yang berkaitan dengan layanan publik sebagai dampak meningkatnya jumlah kewajiban pemerintah untuk pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri.
2. Persepsi para penerima dana bergulir, bahwa dana bergulir adalah suatu pemberian dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan
40%x3x25%=0,30
60%x3x25%=0,45
3. Tingginya dukungan pemerintah mengingat besarnya jumlah KUMKM
4. Kinerja KUMKM dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat
25%x4x25%=0,25
20%x3x25%=0,15
25%x4x25%=0,25
3. Pemerintah terfokus pada transisi politik dan perbaikan ekonomi, sehingga hal-hal yang lebih detail dalam penyediaan layanan umum belum diprioritaskan
20%x4x25%=0,20
20%x3x25%=0,15
5. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop) memiliki prospek usaha yang baik untuk dikembangkan
6. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan sektor riil dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai upaya optimalisasi penerimaan dalam negeri
7. Opini publik yang positif dan liputan pers yang mendukung turut mempengaruhi keberhasilan program
20%x2x25%=0,10
10%x3x25%=0,07
4. Penunjukan atau mandat legislatif dapat mempengaruhi arah program
5. Suku bunga yang semakin meningkat akan menekan permintaan atas modal dan kredit
6. Penurunan keadaan ekonomi dapat meningkatkan kegagalan dalam program dana bergulir
7. Adanya resistensi pada berbagai pihak terkait dalam pengelolaan dana bergulir
8. Rendahnya komitmen dan tanggung jawab KUMKM dalam pengelolaan dan pengembalian dana bergulir
10%x4x25%=0,10
10%x3x25%=0,07
10%x3x25%=0,07
30%x4x25%=0,30
Jumlah 1,74 1,64SDM 1. Perencanaan
pegawai dapat dipersiapkan dengan baik dari awal
2. Banyaknya institusi atau
40%x4x15%=0,24
30%x3x15%=0,13
1. Sulitnya melatih para pelaksana (retraining people) sebagai bagian dari langkah redesign system
30%x3x15%=0,13
101
lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai
3. Pasar tenaga kerja potensial tersedia dalam jumlah yang cukup banyak
30%x3x15%=0,13
2. Mahalnya biaya pengembangan SDM apabila dilakukan secara berkala
3. Beberapa karyawan merupakan tenaga yang diperbantukan dari departe men/instansi terkait
4. Peningkatan biaya hidup layak yang lebih cepat kenaikannya dibanding yang diterima karyawan
25%x4x15%=0,15
30%x3x15%=0,13
15%x2x15%=0,04
Jumlah 0,50 0,45Fasilitasi Pendukung
1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang dapat mendukung operasionalisasi LPDB-KUMKM
2. Dapat ditumbuhkan koperasi dalam rangka membantu kesejahteraan pegawai
70%x3x10%=0,21
30%x3x10%=0,09
1. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor cenderung akan terus meningkat
2. Kebutuhan TI sangat cepat berubah perlu pencadangan biaya yang cukup tinggi apabila tidak ingin tertinggal
60%x3x10%=0,18
40%x3x10%=0,03
Jumlah 0,30 0,21Pengawasan 1. Dapat
mengoptimalkan pembinaan
40%x3x25%=0,30 1. Dengan kriteria pemeriksaan yang
60%x3x25%=0,45
pengawasan dari Kementerian KUKM mengingat belum berjalannya SPI
2. Adanya pemeriksaan oleh auditor eksternal (independent) yg mempunyai kewenangan independent dibanding auditor internal
60%x4x25%=0,60
digunakan belum baku dapat menimbulkan interprestasi ganda
2. Waktu pelaksanaan pemeriksaan belum terjadwal dengan baik
40%x3x25%=0,30
Jumlah 0,90 0,75
Total 3,89 3,64
0,25Dari matrik perhitungan tersebut di atas tampak bahwa kekuatan LPDB-
KUMKM lebih besar (4,69) dibanding dengan kelemahannya (4,23), dan juga
memiliki peluang yang lebih besar (3,89) dibanding dengan ancamannya (3,64). Atas
dasar hasil perhitungan analisis SWOT tersebut di atas, diperoleh perhitungan
koordinat posisi LPDB-KUMKM, yaitu :
• Sumbu X = Kekuatan – Kelemahan (4,69 - 4,23=0,46)
• Sumbu Y = Peluang – Ancaman (3,89-3,64=0,25)
Atas dasar perhitungan tersebut, maka diperoleh koordinat posisi LPDB-
KUMKM yaitu (0,46 ; 0,25), dan untuk itu posisi LPDB-KUMKM berada pada
kuadran II, yaitu SRATEGI BERTUMBUH, pada area Rapid Growth. Secara
rinci sebagaimana gambar berikut.
103
Sta ble Gro w th
Rapid Gro w th
Ag g re s s ive
Ma in te n an c e
Se le c tive
Ma in te n a nc e
Turn Aro un d
Giure lla
Nic h e
Co ng lo m e rat Dive rs ific atio n
Co n c e n tric Dive rs ific atio n
0,2 5
0 ,46
Sta ble Gro w th
Rapid Gro w th
Ag g re s s ive
Ma in te n an c e
Se le c tive
Ma in te n a nc e
Turn Aro un d
Giure lla
Nic h e
Co ng lo m e rat Dive rs ific atio n
Co n c e n tric Dive rs ific atio n
0,2 5
0 ,46
Sta ble Gro w th
Rapid Gro w th
Ag g re s s ive
Ma in te n an c e
Se le c tive
Ma in te n a nc e
Turn Aro un d
Giure lla
Nic h e
Co ng lo m e rat Dive rs ific atio n
Co n c e n tric Dive rs ific atio n
0,2 5
0 ,46
105
Dari hasil analisa swot di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesimpulan
Dengan posisi tersebut berarti LPDB-KUMKM dalam melaksanakan
program-program strategi bisnisnya harus mampu memanfaatkan kekuatan dan
peluang yang ada atau yang dimiliki, serta tetap melakukan antisipasi terhadap
ancaman serta mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada.
Diketahui bahwa LPDB-KUMKM adalah lembaga baru, namun demikian,
memiliki potensi untuk dapat tumbuh menjadi besar sebagaimana yang digambarkan
di atas pada Kuadran Strategi Bertumbuh, area Rapid Growth. Tetapi untuk mencapai
hal tersebut tidak mudah oleh karena dibutuhkan sumberdaya yang besar, kerja keras,
dan konsistensi dalam pencapaian hasil atas target yang sudah dicanangkan. Apabila
hal tersebut dapat dijaga kesinambungannya, dan dipertahankan komitmen dan
konsistensinya maka harapan LPDB-KUMKM sebagai lembaga pengelola dana
bergulir yang berhasil dan menjadi besar akan terwujud.
2. Rekomendasi
Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan LPDB-KUMKM dalam
mencapai harapan sebagai lembaga pengelola dana bergulir agar dapat tumbuh dan
menjadi besar, antara lain :
a. Dalam operasionalisasi LPDB-KUMKM sebagai lembaga baru, dibutuhkan
sumberdaya yang tidak sedikit, maka perlu segera mempercepat proses
pengalihan dana bergulir Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang sudah
jatuh tempo baik pokok dengan jasa/bagi hasil-nya ke rekening LPDB-
KUMKM paling lambat Desember 2006. Dalam persiapannya, perlu
diinventarisir dengan baik jumlah dana dimaksud sehingga diperoleh data
yang valid, dan selanjutnya perlu dilakukan rapat koordinasi secara intensif
dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM bersama lembaga keuangan
terkait, sehingga dapat didorong terbitnya payung hukum pengalihan dana
bergulir dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM. Dana
dimaksud merupakan sumberdaya utama LPDB-KUMKM guna membiayai
operasionalisasi lembaga, mengingat dukungan dana dari APBN Kementerian
Negara Koperasi dan UKM sangat terbatas jumlahnya.
b. Mengingat LPDB-KUMKM merupakan lembaga baru tetapi dituntut harus
mampu segera dapat menjalankan usaha pengelolaan dana bergulir, maka
untuk menghilangkan learning curve, perlu segera merekruit tenaga-tenaga
profesional yang berpengalaman dalam mengelola lembaga keuangan untuk
mengisi formatur pegawai LPDB-KUMKM, dan harus sudah terpenuhi paling
lambat sampai dengan akhir Tahun 2007, sehingga ditargetkan sudah dapat
107
beroperasi pada awal tahun 2008. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan
penyusunan peraturan dan standar-standar pelayanan pengelolaan dana
bergulir seperti : SOP Pengelolaan Lembaga; SOP Pengelolaan Keuangan;
Peraturan Bisnis; Juknis Pembiayaan/Pinjaman kepada Lembaga Keuangan;
Peraturan Kepegawaian; dll, sebagai acuan kerja.
c. Menginventarisir peraturan perundangan yang masih menghambat
pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM, antara lain peraturan
mengenai penetapan tarif, dan segera diselesaikan dengan berkoordinasi
dengan instansi terkait atau yang berwenang, sehingga LPDB-KUMKM dapat
dioperasionalkan paling lambat pada awal tahun 2008.
d. Sebagai lembaga second tier, maka LPDB-KUMKM harus membangun
kemitraan usaha dengan lembaga keuangan seperti KSP/USP-Koperasi,
KJKS/UJKS-Koperasi, Perusahaan Modal Ventura, Bank, dan lembaga
keuangan lainnya dalam penyaluran dana bergulir. Sebagai lembaga baru
untuk kehati-hatian pola kerjasama yang dikembangkan untuk tahap awal
dengan pola executing.
BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
1. Dunia UMKM Indonesia telah mengalami banyak situasi sulit dalam
perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia dan dunia diguncang oleh
krisis ekonomi yang cukup dahsyat, tetapi justru dunia UMKM lah
yang mampu menopang perekonomian bangsa ini dalam situasi sulit
tersebut, sehingga terhindar dari kehancuran ekonomi yang lebih
parah. Hal ini di akui juga oleh pemerintah dan para ekonom dan
menganggap dunia UMKM sebagai pahlawan di saat krisis. Ini
membuktikan bahwa dunia UMKM Indonesia tangguh dan tahan
banting sehingga lembaga keuangan tidak perlu ragu lagi untuk
menyalurkan dananya kepada dunia UMKM di Indonesia. LPDB-
KUMKM merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang di bentuk
oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia, yang bertujuan memperkuat kemampuan
keuangan lembaga keuangan mikro (LKM) seperti KSP/USP-
Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi, Perusahaan Modal Ventura (PMV)
atau lembaga keuangan mikro lainnya agar dapat memberikan layanan
pembiayaan secara mandiri bagi usaha mikro, kecil dan menengah
dengan harapan dapat mengurangi angka kemiskinan dan
pengangguran di negri ini. Sebagai lembaga baru, tentunya LPDB-
KUMKM belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam
107
menunjang perkembangan UMKM di Indonesia, tetapi diharapkan ke
depan LPDB-KUMKM mampu memberikan kontribusi yang
maksimal dalam upaya mengembangkan UMKM di Indonesia.
2. Dalam melaksanakan kegiatannya LPDB-KUMKM mengalami
beberapa kendala baik dari dalam maupun dari luar lembaga. Adapun
kendala dari dalam yaitu penyesuaian diri terhadap peraturan yang
telah ada, karena LPDB-KUMKM merupakan lembaga baru. Selain
itu LPDB-KUMKM juga sedang sibuk menyusun petunjuk teknis
dalam penyaluran dana bergulir tersebut dan juga sumberdaya
manusianya yang masih sangat terbatas yang, sehingga agak
memperlambat gerakan lembaga untuk bisa mengembangkan dirinya
sendiri.
Kendala yang dihadapi LPDB dari luar hampir sama dengan kendala yang
dihadapi oleh lembaga keuangan lainnya yaitu kesiapan mitra LPDB dalam
menerima dana bergulir. Terkadang masih banyak calon mitra LPDB yang
belum dapat memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan teknis
pembiayaan.
3. Dalam perjalanan UMKM di Indonesia, tentunya banyak faktor yang
mendukung keberhasilan UMKM. Dunia UMKM dikenal cepat
berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar di
bandingkan dengan usaha besar, UMKM juga lebih bersifat
kekeluargaan antara bos dan pekerja karena umumnya mereka sering
bertemu dan juga sering bekerja bersama, UMKM di bidang produksi
umumnya menggunakan bahan baku lokal, sehingga biarpun terjadi
krisis global, UMKM tidak terlalu kena imbas dari krisis tersebut.
biasanya para pelaku UMKM adalah manusia-manusia yang memang
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, yang berani ambil resiko,
kreatif dan selalu ingin berinovasi.
4. Hasil dari analisa swot yang telah dilakukan, didapat koordinat posisi
LPDB-KUMKM yaitu (0,46 ; 0,25), dan untuk itu posisi LPDB-
KUMKM berada pada kuadran II, yaitu SRATEGI
BERTUMBUH, pada area Rapid Growth. Diketahui bahwa
LPDB-KUMKM adalah lembaga baru, namun demikian, memiliki
potensi untuk dapat tumbuh menjadi besar sebagaimana yang
digambarkan di atas pada Kuadran Strategi Bertumbuh, area Rapid
Growth. Tetapi untuk mencapai hal tersebut tidak mudah oleh karena
dibutuhkan sumberdaya yang besar, kerja keras, dan konsistensi
dalam pencapaian hasil atas target yang sudah dicanangkan. Apabila
hal tersebut dapat dijaga kesinambungannya, dan dipertahankan
komitmen dan konsistensinya maka harapan LPDB-KUMKM sebagai
lembaga pengelola dana bergulir yang berhasil dan menjadi besar
akan terwujud.
Saran
110
1. Dengan potensi UMKM yang ada saat ini, masih sedikit lembaga keuangan
yang berani menjadikan UMKM sebagai pasarnya. Seharusnya pemerintah
membuat peraturan atau undang-undang yang mewajibkan bank untuk lebih
memberikan perhatian kepada dunia UMKM dalam hal pembiayaan. Karena
sampai kapan pun dunia UMKM akan sulit berkembang tanpa dukungan dari
dunia perbankan dan peraturan serta undang-undang dari pemerintah.
2. Dengan adanya BLT, PNPM Mandiri, P2DTK, BOS, KUR dan sekolah gratis,
menunjukan bahwa pemerintah ada perhatian kepada rakyat kalangan bawah
untuk bisa merubah nasib mereka, tetapi kebijakan yang sudah ada saat ini
belum bisa mengatasi kesenjangan social yang ada di masyarakat. Program
dan kebijakan yang sudah ada memang sudah mewakili keadaan masyarakat
Indonesia saat ini, yang harus di tambah adalah anggaran dan besaran nilai
bantuan tersebut. Misalnya program KUR, untuk tahun 2008 dianggarkan
sebesar Rp. 14,5 Triliun, maka untuk tahun ke depan diharapkan anggarannya
dinaikkan, begitu juga dengan program yang lain, agar pendapatan pemerintah
dapat didistribusikan secara lebih merata.
3. Kendala yang dihadapi oleh LPDB-KUMKM bisa diatasi apabila LPDB-
KUMKM mau terus mengevaluasi kinerja mereka sehingga dapat dilihat
apabila ada kekurangan atau kesalahan yang dilakukan. LPDB-KUMKM juga
harus lebih banyak berkmunikasi dengan calon mitra yang kesulitan untuk
memenuhi persyaratan, sehingga tercipta win-win solution yang
menguntungkan semua pihak.
4. Banyak sekali faktor pendukung keberhasilan UMKM di Indonesia, tetapi
hanya beberapa yang pengaruhnya sangat dominan terhadap keberhasilan
itu sendiri. Para pelaku UMKM seharusnya mengetahui faktor-faktor
dominan tersebut, sehingga bisa di jadikan senjata ampuh untuk dapat
bertahan dan berhasil di masa yang akan datang. Karena UMKM di
Indonesia memiliki ciri tersendiri, maka pertahankanlah ciri tersebut
sebagai pembeda dengan para pelaku usaha besar.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Al-karim
Amalia, Euis, Sejarah Pmikiran Ekonomi Islam DariMasa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Pustaka Astruss, 2005, Cet. 1
Amalia, Euis, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet,2006.
Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet, 2002.
Ali, AM Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta : Kencana, 2004.
Ash Shiddieqy, Muhammad hasbi, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Daud Ali, Mohammad. System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI-press, 1988.
Daud Ali, Mohammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
HA, Djazuli, dan Janwari, Yadi, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajagrfindo Persada, 2005.
Muin Salim, Abdul, Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
Marbun, BN, Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
Peraturan Mentri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008
Peraturan DireksiLPDB-KUMKM, Nomor: 39/per/LPDB/2008, (Kementrian NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008)
Peraturan direksi LPDB-KUMKM nomor: 44/per/LPDB/2007, (kementrian Negarakoperasi dan usaha kecil dan menengah RI, 2008)
Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta : Rabbani Press, 2001.
Qodir Jaelani, Abdul, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
LPDB-KUMKM, Rencana Strategis Bisnis, Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006.
Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004.
Sadiya, Siti, Teori Al Qardul Hasan dan Aplikasinya, Jakarta: Perpus Syariah dan Hukum, 2001.
Syed Al-Husain, Syed Ahmad, et al., Fiqh dan Perundangan Islam, (terj), KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka, 1995.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia,
2003.
Warman Karim, Adi, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007.
Ensiklopedia bebas, “Koprasi”, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#Sejarah_Berdirinya_Koperasi
Tim LAPENKOP Nasional, “Bentuk Koperasi”, artikel diakses pada15 Desember 2008 dari http://berkoperasi.blogspot.com/search/label/koperasi
Djunaedird, “Mahluk apa Koperasi itu?”, artikel diakses pada 15 Desember 2008 dari http://djunaedird.wordpress.com/wp-admin/-_ftn2
Trimudilah, “Distribusi Pendapatan dalam Islam”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.belajarekonomiislam.com/index.php/nasional/2006/12/14/ 1665/distribusi_pendapatan_dalam_islam
Sinar Harapan, “KUR Sudah Tersalur Rp. 10,65 Triliun”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.sinarharapan.com/read/xml/2008/09/23/6005/ kur_sudah_tersalur_rp_10,65_triliun
LPDB-KUMKM, “Sejarah Singkat Dana Bergulir” artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.danabergulir.com/sejarah_singkat_LPDB
BBC Indonesia, ”Kredit Mikro”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.bbc.co.uk/sekilas_umkm_di_indonesia/2008/07/21/kreditmikro5.shtml
Yudistika Okfram, “Perekonomian Indonesia”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://one.indoskripsi.com/category/mata_kuliah/ perekonomian_indonesia /2007/12/09
Tim Pengendali PNPM Mandiri, “PNPM-Mandiri” artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content &task =view&id=26&Itemid
Bappenas, “P2DTK”, artikel diakses pada 5 Januari 2009 dari http://p2dtk. bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=159
Bappenas, “RJPM 2004-2009”, artikel diakses pada 5 januari 2009 dari http://www.bappenas.go.id/index.php?module=filemanager&func=download&pathext=contentexpress/RPJNM2004/&view
Bambang Soesatyo, “Mengorksi Pembiayaan UMKM”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.addthis.com/mengoreksi_pembiayaan_umkm /08/21/2008/bookmark.php
Murdeni Muis, “Faktor Pendukung Keberhasilan UMKM”, artikel diakses pada 28 Desember 2008 dari http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI %2029/klaster_dinamis.pdf -
wawancara dengan Ibu Putri dari LPDB-KUMKM, pada tanggal 10 Maret 2009