Oleh :MENTERI KEHUTANAN RIZULKIFLI HASAN, SE, MM
LAND AVAILABILITY FOR FOOD ESTATE
Jakarta Food Security Summit 2012
“Feed Indonesia Feed The World”
Jakarta, Selasa, 7 Februari 2012
I. PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan pokok
manusia selain sandang dan papan
masalah krusial
Luas Hutan Indonesia 136,89 juta ha :• Hutan Konservasi seluas 23,4 juta ha,
• Hutan Lindung seluas 31,6 juta ha
• Hutan Produksi Tetap 59,1 juta ha,
• Hutan Produksi yang dapat dikonversi 22,8 juta ha
Menyediakan bahkan memproduksi
kekayaan hayati yang merupakan
sumber pangan berkualitas
Hutan menyimpan sumber pangan yang luar
biasa, yaitu ;
• 77 jenis sumber pangan karbohidrat,
• 26 jenis kacang-kacangan,
• 75 jenis minyak dan lemak,
• 110 jenis biji dan buah buahan,
• 40 jenis bahan minuman, serta
• 1260 jenis tumbuhan obat.
Potensi hutan dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah :
1. Sebagai penyangga sistem kehidupan (Life Supporting System)
termasuk sistem pertanian pangan
2. Sebagai penyedia pangan (Forest for Food Production).
BAB II. KEBIJAKAN KEMENHUT DALAM MEDUKUNG KETAHANAN
PANGAN
Dituangkan dalam PP Nomor 44
tahun 2004, tentang Perencanaan
Kehutanan, dimana dialokasikan
Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK) untuk kepentingan
diluar kehutanan, seperti pangan,
infrastruktur dan pemukiman.
Dalam sidang kabinet, Presiden menetapkan untuk
swasembada beras 10 Juta Ton pada tahun 2014.
Kehutanan ditugaskan untuk menyiapkan areal
seluas 200.000 hektar, tentu berdasarkan kesesuaian
lahan hutan, yang akan dimintakan rekomendasi
teknis dari Kementerian Pertanian, dan juga
pertimbangan dari Gubernur/Bupati setempat.
Selain upaya perluasan lahan, sebaiknya untuk
pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan intensifikasi
dan diversivikasi pangan, seperti umbi-umbian dan
sagu, yang sudah dikenal oleh masyarakat di Wilayah
Timur Indonesia
Lanjutan...
Kemenhut juga mendukung program MeraukeIntegrated Food and Energy Estate (MIFEE) dalambentuk penyiapan lahan.
Status kawasan pada Rancangan MIFEE terdiridari HPK seluas 1,30 juta ha dan APL seluas 0,17juta ha.
Lanjutan...
III. Integrasi pengembangan produksi komoditas pangan
Program atau kegiatan kehutanan tanpa merubahfungsi kawasan dengan model seperti tumpangsari, Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan (PLBT),Pengkayaan tanaman, agroforestry dansilvofishery, bahkan melalui silvo-pasture padakawasan hutan produksi yang sudah tidakproduktif.
Lanjutan...
Di luar jawa, dimungkinkan dengan pembangunan
Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan HTI
kedepannya diprioritaskan dengan tanaman yang
dapat menghasilkan kayu, energi, sekaligus pangan,
seperti HTI Sagu. Kemenhut juga mengembangkan
pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
seperti pohon aren, dimana bioetanol dapat menjadi
sumber energi terbarukan, sekaligus memperbaiki
kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan pangan,
untuk kesejahteraan masyarakat.
IV. Sinergi dan Implementasi Kebijakan Dalam Mengatasi Kerawanan Pangan
1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
yaitu suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutandengan pola kolaborasi yang bersinergi antaraPerum Perhutani (salah satu BUMN Kehutanan)dan masyarakat desa hutan atau pihak yangberkepentingan.
Implementasi PHBM (2002-2009) telahterbentuk 5.224 Desa PHBM dari 5.402 desapangkuan (97 %).
Produksi pangan dari program PHBM (2001-2009)
Memberikan kontribusi pangan sebanyak 13,5 jutaton yang setara dengan 9,128 trilyun rupiah,berupa
padi (0,86 juta ton atau setara dengan 1,193 trilyunrupiah),
jagung (7,09 juta ton atau setara dengan 5,982 trilyunrupiah),
kacang-kacangan (0,64 juta ton atau setara dengan 787milyar rupiah)
jenis pangan lainnya (4,96 juta ton atau setara dengan1,165 trilyun rupiah).
Lanjutan...
2. Rehabilitasi hutan dan lahan, melalui kegiatanpenanaman 1 miliar pohon.
Realisasi penanaman mencapai 1,4 miliar.
Kegiatan ini dilakukan tidak hanya untukmeningkatkan kualitas hutan dan lahan sebagaipenyangga sistem kehidupan, tetapi juga dapatdimanfaatkan untuk penyediaan pangan. Pohon yangditanam selain yang memiliki fungsi ekologi sepertipohon lokal setempat dan pohon satwa, juga ditanampohon yang memenuhi fungsi ekonomi penyediapangan seperti sukun, durian, nangka dan sebagainya.
Seluruh kebijakan dan program prioritas ketahananpangan dilakukan secara terintegrasi.
Kebijakan tidak terlepas dari upaya pembangunankehutanan dalam rangka mewujudkan visiKementerian Kehutanan tahun 2010-2014, yaituHutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat YangBerkeadilan.