Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan III Tahun Anggaran 2018
2018
BPPI
Kementerian Perindustrian
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
KATA PENGANTAR
Sebagai pengelola APBN yang dituangkan dalam DIPA, setiap unit kerja Eselon II termasuk Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) diwajibkan menyusun
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) setiap Triwulannya
(Laporan Triwulan) sebagai salah satu pengukuran kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran yang
telah dilaksanakan.
Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian target Puslitbang KIUI, tingkat
penyerapan anggaran yang mampu direalisasikan, dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan
kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018. Realisasi penyerapan anggaran Puslitbang KIUI
sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 (berdasarkan data e-Monitoring per 30 Juni 2018) ini
hanya sebesar 34,25 %, sedangkan dari sisi pencapaian fisik kegiatan, sudah mencapai 45,22 %.
Secara umum, capaian Puslitbang KIUI tersebut relatif masih kurang baik, mengingat belum
dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai perencanaan yang telah diinput melalui ALKI pada
beberapa kegiatan. Oleh karena itu, dalam laporan ini disampaikan rencana tindak lanjut yang akan
dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan disertai dengan pihak terkait yang diharapkan
dapat membantu implementasinya.
Semoga Laporan PP 39 Triwulan II tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan bagi pemangku jabatan
dan kepentingan di lingkungan Puslitbang KIUI dalam rangka pengelolaan DIPA APBN Tahun
Anggaran 2018.
Jakarta, Oktober 2018
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Iklim Usaha Industri
Reni Yanita
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................... 5
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................................................................5
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program ............................................................................................................6
1.3. Struktur Organisasi .....................................................................................................................................3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN ............................................................................................................................ 6
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018.............................................................................................................. 10
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .................................................................................. 11
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ........................................................................................................... 12
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja ........................... Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam
Perjanjian Kenrja .................................................................................................................................. 13
a. Sasaran Kegaitan 1: Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri
b. Sasaran Kegiatan 2: Rekomendasi Kebijakan Tarif Sektor Industri
c. Sasaran Kegiatan 3: Rekomendasi Kebijakan Nonfiskal
d. Sasaran Kegiatan 4: Rekomendasi Kebijakan Sektoral yang diharmonisasi
e. Sasaran Kegiatan 5: Rekomendasi Kebijakan Perwilayahan Industri
f. Sasaran Kegia tan 6: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Struktur Industri
g. Sasaran Kegiatan 7: Industri yang memperoleh Insentif Fiskal dan Nonfiskal
h. Sasaran Kegiatan 8: Pedoman Pemanfaatan Insentif Fiskal dan Nonfiskal
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja....23
Output Kegiatan (Perjakin) ......................................................................... .......................................................23
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ...................................................................................................278
3.2.1 Hambatan dan Kendali Pelaksanaan Perjanjian Kinerja .......................................................................29
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan ............................................................30
3.3 Langkah Tindak Lanjut ................................................................................................................. ..31
3,3,1 Langkah dan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kinerja ......................................................... 34
3.3.2 Langkah dan tindak lanjut pelaksanaan kinerja output kegiatan ............................................... 34
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................................................................... 352
LAMPIRAN 1 : FORM A ........................................................................................................................................................ 383
LAMPIRAN 2 : Form Pengukuran Rencana Aksi ......................................................................................................... 404
LAMPIRAN 3 : ALKI ............................................................................................................................. ....................................
435
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian,
pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan
kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Puslitbang KIUI menyelenggarakan fungsi: (1)
penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian,
pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan
pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal; (2) penyusunan kebijakan teknis,
rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di
bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri; (3) penyusunan kebijakan teknis,
rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di
bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang; dan (4)
pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan
rumah tangga pusat.
Dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari Puslitbang KIUI melakukan koordinasi dan
sinergi dengan stakeholder dan sektor terkait baik di internal Kementerian Perindustrian maupun
antar kementerian/lembaga dan instansi lainnya, termasuk dunia usaha. Disamping itu Puslitbang
KIUI juga mempunyai tugas mengelola kegiatan perumusan kebijakan serta pengkajian yang
terkait dengan iklim usaha dan analisa industri. Hasil akhir dari analisa tersebut diharapkan dapat
memperoleh/ mendapatkan suatu masukan kepada pimpinan sebagai salah satu referensi dalam
merumuskan kebijakan yang terkait dengan peningkatan daya saing sektor industri.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Puslitbang diharapkan mampu berperan
dalam menentukan kebijakan di bidang iklim usaha industri dan telah ditetapkan bahwa visi
Puslitbang KIUI adalah “menjadi pusat rumusan kebijakan iklim usaha dan analisa industri yang
handal dan terpercaya”.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Pslitbang KIUI sebagai unit Eselon II yang
merumuskan kebijakan di sektor industri mengemban misi sebagai berikut:
1. Melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas di bidang fiskal,
nonfiskal dan penguatan struktur industri serta kebijakan sektoral dan perwilayahan yang
terkait dengan pengembangan sektor industri.
2. Melakukan fasilitasi pemanfaatan kebijakan fiskal dan nonfiskal sektor industri.
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program
Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Puslitabang KIUI akan mewujudkan
visi nya dalam rangka berperan serta dalam mencapai serta mewujudkan visi dan misi Kementerian
Perindustrian periode 2015 s.d 2019, khususnya terkait perumusan dan pengembangan kebijakan
iklim usaha industri. Dalam rencana strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian, telah ditetapkan
target yang harus dicapai oleh Puslitbang KIUI sebagai berikut:
Sasaran Program (outcome) /
Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya investasi sektor industri
-
Jumlah rekomendasi kebijakan
penciptaan iklim usaha yang
kondusif
Jakarta
dan
daerah
9 12 14 16 18
Dengan adanya target jumlah rekomenasi kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif
tersebut, maka Puslitbang KIUI perlu menyusun kegiatan tiap tahunnya dalam rangka mencapai
target tersebut. Dalam Renstra tersebut, kegiatan Penelitian dan pengembangan kebijakan iklim
usaha industri yang dilaksanakan oleh Puslitbang KIUI memiliki sasaran kegiatan/output yang
dihasilkan adalah (1) tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha
industri, (2) diseminasi kebijakan industri, (3) fasilitasi peningkatan iklim usaha industri, (4)
pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri, (5) dokumen penelitian dan pengembangan
harmonisasi kebijakan industri, dan (6) meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal)
oleh industri.
Diharapkan dengan dilaksanakannya sasaran kegiatan tersebut akan mampu menciptakan
iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi penanam modal untuk melakukan kegiatan investasi
dan produksi di Indonesia. Saat ini kemudahan untuk melakukan bisnis (ease of doing business) di
Indonesia menjadi isu nasional yang sangat penting untuk ditingkatkan, mengingat posisi
Indonesia saat ini relatif masih belum baik. Namun, sejak tahun 2012 ease of doing business di
Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa, memulai bisnis di
Indonesia sudah menjadi lebih mudah karena adanya berbagai kebijakan dan reformasi birokrasi
dalam menarik minat penanam modal.
Terkait dengan upaya peningkatan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia terutama bagi
pelaku usaha di sektor industri, Puslitbang KIUI dapat berperan aktif dalam hal perumusan
rekomendai kebijakan iklim usaha industri, meliputi beragam fasilitas fiskal dan nonfiskal serta
kebijakan lainnya dalam upaya memberi kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan bisnis di
Indonesia.
Di samping itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, ditetapkan prioritas
kegiatan yang harus menjadi acuan penyusunan program kegiatan unit Pemerintah termasuk
Puslitbang KIUI sebagai berikut:
Dalam RKP tersebut, Kemenperin dituntut perannya dalam 3 (tiga) aspek, yakni: (1)
peningkatan populasi, (2) daya saing dan produktivitas industri dan (3) pengembangan kawasan
industri/KEK. Terkait dengan hal tersebut, maka Puslitbang KIUI perlu menyusun program kegiatan
yang mampu mendorong implementasi program tersebut.
Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Puslitbang KIUI telah menetapkan
program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung
Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan
Pengembangan/Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3
1
Tersusunnya kebijakan
penciptaan iklim usaha yang
kondusif
jumlah rekomendasi kebijakan
perpajakan sektor industri
2 rekomendasi
jumlah rekomendasi kebijakan
tarif sektor industri
2 rekomendasi
jumlah rekomendasi non-fiskal
sektor industri
2 rekomendasi
jumlah rekomendasi kebijakan
sektoral diharmonisasi
2 rekomendasi
Jumlah rekomendasi kebijakan
perwilayahan industri
2 rekomendasi
Jumlah rekomendasi kebijakan
penguatan struktur industri
2 rekomendasi
2
Meningkatnya pemanfaatan
insentif (fiskal dan non-fiskal)
oleh industri
jumlah industri yang
memperoleh insentif fiskal dan
nonfiskal
60 industri
jumlah pedoman pemanfaatan
insentif fiskal dan nonfiskal
oleh industri
2 pedoman
I.3. Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Puslitbang KIUI sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang
terdiri dari 11 (sebelas) orang pejabat struktural, 15 (lima belas) orang fungsional
umum/pelaksana, 1 (satu) orang pengemudi dan 5 (lima) orang pramubhakti dengan rincian
sebagai berikut:
Pejabat Eselon II
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri: 1 orang
Pejabat Eselon III
1. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal : 1 orang
2. Kepala Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Industri : 1 orang
3. Kepala Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan : 1 orang
Pejabat Eselon IV
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha : 1 orang
2. Sub Bidang Perpajakan : 1 orang
3. Sub Bidang Tarif : 1 orang
4. Sub Bidang Nonfiskal : 1 orang
5. Sub Bidang Penguatan Struktur Industri : 1 orang
6. Sub Bidang Kebijakan Sektoral : 1 orang
7. Sub Bidang Kebijakan Perwilayahan : 1 orang
Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana
1. Fungsional Umum : 14 orang
Pramubhakti
1. Pengemudi : 1 orang
2. Pembantu umum : 5 orang
Adapun diagram struktur organisasi Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
dapat dilihat pada gambar berikut:
BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Untuk Tahun Anggaran 2018, Puslitbang KIUI telah memprogramkan beberapa kegiatan
yang berupa penyusunan rekomendasi kebijakan sektor industri, litbang/pengkajian kebijakan
sektor industri dalam upaya meningkatkan daya saing dan juga penyebaran informasi kebijakan di
sektor industri khususnya terkait fasilitas fiskal dan nonfiskal melalui diseminasi.
Berikut ini merupakan uraian kegiatan Puslitbang KIUI pada Tahun Anggaran 2018:
No Kode Kegiatan
1. 1859.001 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
051. Penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri
052. Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor industri
053. Partisipasi aktif Pusat PKIUI pada fora kerjasama internasional
054. Litbang / Pengkajian Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka
Penguatan Struktur Industri Nasional
055. Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Tentang Peraturan /
Kebijakan Menyangkut Perwilayahan / Kawasan Industri
2. 1859.002 Diseminasi kebijakan industri
051. Diseminasi kebijakan iklim usaha sektor industri
052. Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri
3. 1859.003 Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri
051. Litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan sektoral industri
4. 1859.004 Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
051. Perumusan kebijakan penguatan struktur melalui fasilitasi pembiayaan
ekspot produk industri
052. Penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal dalam rangka
mempercepat pembangunan dan pengembangan industri
5. 1859.005 Rekomendasi pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri
051. Koordinasi dan konsultasi Puslitbang KIUI
052. Penyusunan progam kerja Puslitbang KIUI
No Kode Kegiatan
053. Pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri melalui help desk
harmonisasi regulasi
6. 1859.951
Layanan Internal
051. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
7. 1859.994 Layanan Perkantoran
002. Operasional dan pemeliharaan kantor
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Puslitbang KIUI, telah ditetapkan sasaran dan
indikator kinerja kegiatan untuk mempermudah pengukuran pencapaian dan eveluasi kinerja
pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan Sasaran Indikator
Kinerja
Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
051. Penyusunan
rekomendasi
kebijakan perpajakan
sektor industri
Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini
adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya
kebijakan perpajakan yang diterapkan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mereview
kebijakan perpajakan yang telah diterapkan
dan merekomendasikan kebijakan perpajakan
yang tepat untuk sektor industri.
Rekomendasi
kebijakan
perpajakan
052. Penyusunan
rekomendasi
kebijakan tarif sektor
industri
Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh
kajian terkait manfaat kebijakan tarif dan
memberikan fasilitasi pemanfaatan kebijakan
BMDTP, tarif bea masuk, perubahan klasifikasi
produk industri, dan kebijakan tarif lainnya
dalam rangka meningkatkan iklim usaha
industri.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengidentifikasi perusahaan yang dapat
diberikan fasilitas BMDTP, mengharmoniskan
tarif bea masuk produk hulu dan hilir,
menyusun klasifikasi produk industri, dan
mengevaluasi kebijakan tarif yang sudah ada.
Rekomendasi
kebijakan tarif
053. Partisipasi aktif Pusat
PKIUI pada fora
kerjasama
internasional
Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini
adalah mengikuti perkembangan tentang
kerjasama internasional yang sudah, sedang,
dan akan diimplementasikan
Rekomendasi
kebijakan
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
memberikan masukan terkait kebijakan
industri, kebijakan fiskal dan non fiskal nasional
dalam berbagai Fora Kerjasama Internasional
yang pada akhirnya akan mendukung kebijakan
industri nasional yang ada, dan diharapkan
dapat mendukung daya saing industri nasional
054. Litbang / Pengkajian
Manfaat Kebijakan
P3DN Dalam Rangka
Penguatan Struktur
Industri Nasional
Dalam rangka mendukung pelaksanaan
Penggunaan Produk Dalam Negeri di
lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi
Pemerintah dan dalam rangka
mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam
pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus
menggerakan pertumbuhan dan
memberdayakan industri Dalam Negeri,
dikeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2009, tentang
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan
tim kerja yang salah satu tugasnya adalah
melakukan evaluasi manfaat kebijakan P3DN
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi
produsen dalam negeri.
Dalam rangka evaluasi tersebut dan setelah
melalui FGD Evaluasi Program/Kegiatan P3DN
dan, pembahasan penyusunan Program P3DN
2015 - 2019 pada tanggal 11 – 12 Desember
2015 di Hotel Aston Kuta – Bali, Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dalam
hal ini Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kebijakan Iklim dan Usaha Industri ditetapkan
sebagai Penanggung Jawab dan Pelaksana dari
Program/Kegiatan P3DN Tahun 2015 – 2019 di
lingkungan Kementerian Perindustrian. Di
dalam kegiatan tersebut Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan Iklim dan Usaha
Industri bertugas melakukan evaluasi terhadap
kementerian/ lembaga/ instansi terkait
penggunaan produk dalam negeri di setiap
pengadaan dan mengidentifikasi kesiapan
industri dalam negeri dalam memenuhi
kebutuhan tersebut.
Rekomendasi
kebijakan
P3DN
055. Pengkajian dan
penyusunan
rekomendasi tentang
Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan
penyusunan rekomendasi serta harmonisasi
kebijakan terkait kewilayahan industri. Adapun
Rekomendasi
kebijakan
kewilayahan
peraturan/kebijakan
menyangkut
perwilayahan kawasn
industri
tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan ini adalah terbentuknya hasil evaluasi,
harmonisasi kebijakan-kebijakan terkait
kewilayahan industri yang saling mendukung
dan sejalan sesuai dengan arah kebijakan
industri dalam rangka menciptakan iklim usaha
industri yang kondusif
Diseminasi kebijakan industri
051. Diseminasi kebijakan
iklim usaha sektor
industri
Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan
daya saing industri nasional sebagai dampak
positif pemanfaatan/penerapan hasil kajian
kebijakan melalui sosialiasi hasil kajian
kebijakan yang terkait iklim usaha sektor
industri sehingga masyarakat industri dan
stakeholder industri di daerah dapat
memperoleh informasi secara lebih mendalam
dan komprehensif terhadap berbagai kebijakan
sektor industri.
Diseminasi
052. Konsultasi publik
dalam
pengembangan
fasilitas sektor industri
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk
melakukan konsultasi publik dengan
stakeholders industri di daerah terkait dengan
pengembangan fasilitas fiskal dan nofiskal bagi
industri.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan masukan dari stakeholders
industri dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi
industri.
Konsultasi
publik
Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri
051. Litbang/Pengkajian
Harmonisasi
kebijakan sektoral
industri
Belum optimalnya regulasi pemerintah
seringkali disebabkan terlalu banyaknya
regulasi yang memiliki implikasi pada sektor
industri dan bersifat disharmoni antara satu
regulasi dan regulasi lainnya. Kondisi tersebut
menyebabkan pelaku usaha industri menemui
berbagai hambatan dalam untuk menjalankan
atau mengembangkan usahanya. Oleh karena
itu Pemerintah dalam hal ini Puslitbang KIUI
perlu melakukan suatu penelitian dan
pengembangan/harmonisasi kebijakan sektoral
industri dengan melibatkan seluruh
stakeholders terkait.
Rekomendasi
kebijakan
Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
051. Perumusan kebijakan
penguatan struktur
Kegiatan ekspor mempunyai peranan penting
dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai
Rekomendasi
kebijakan
melalui fasiliasi
pembiayaan ekspor
industri
negara
Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015
Pemerintah memberikan penugasan khusus
kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI) untuk memfasilitasi kemudahan akses
pembiayaan tersebut.
BPPI sebagai salah satu perwakilan dari
Kementerian Perindustrian selaku anggota
Komite Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
dalam hal ini diwakili oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri,
bertugas melakukan koordinasi terkait
penyediaan Pembiayaan Ekspor atas transaksi
atau proyek yang secara komersial sulit
dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh
Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau
Program Ekspor.
Dalam rangka menyusun prioritas/daftar usulan
produk industri yang akan mendapatkan
fasilitas pembiayan ekspor ini Puslitbang KIUI
menyelenggarakan kegiatan Pemanfaatan
kebijakan nonfiskal dalam rangka peningkatan
ekspor produk industri
052. Penyusunan
rekomendasi
kebijakan nonfiskal
dalam rangka
mempercepat
pembangunan dan
pengembangan
industri
Maksud kegiatan ini adalah melakukan
pengembangan kebijakan nonfiskal yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan masukan dari stakeholders
industri dalam rangka penyusuna bentuk dan
jenis fasilitas nonfiskal lainnya sesuai dengan
kebutuhan industri saat ini dan juga tata cara
pemanfaatannya.
Rekomendasi
kebijakan
Rekomendasi pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri
051. Koordinasi dan
konsultasi Puslitbagn
KIUI
Beberapa kebijakan yang merupakan hasil
kajian/rekomendasi Puslitbang KIUI perlu
dikoordinasikan dan disinergikan dengan
Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah
lainnya di Pusat dan Daerah. Hal ini diperlukan
dalam rangka penyamaan persepsi dan
peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan
tersebut, terutama oleh pelaku industri di
daerah yang memiliki keterbatasan akses
informasi terhadap kebijakan terkini di pusat.
Dokumen
052. Penyusunan program
kerja Puslitbang KIUI
Puslitbang KIUI merupakan unit yang sangat
strategis dalam pengembangan kebijakan iklim
usaha industri. Berbagai isu yang berkembang
Rekomendasi
kebijakan
terkait dengan upaya peningkatan daya saing
industri, penumbuhan populasi industri dan
pengembangan kawasan industri memerlukan
dukungan kajian dari Puslitbang KIUI. Terkait
dengan hal tersebut, program kerja yang
direncanakan oleh Puslitbang KIUI harus
terintegrasi dan komprehensif dalam
mendukung upaya-upaya tersebut..
053. Pembinaan dan
fasilitasi iklim usaha
industri melalui help
desk hambatan
regulasi
Regulasi pemerintah yang ada saat ini dirasa
belum sepenuhnya berjalan optimal dalam
mendukung pengembangan industri nasional.
Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut
beberapa menghambat bahkan merugikan para
pelaku usaha industri dalam melaksanakan
kegiatan industrinya. Seringkali dalam
menyampaikan hambatan-hambatan regulasi,
para pelaku usaha industri bingung dan sulit
dalam menyampaikan kepada pemerintah baik
karena kendala birokrasi maupun kendala
lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang
dapat menampung laporan-laporan hambatan
regulasi tersebut sehingga pemerintah dengan
segera mendapatkan "early warning" terhadap
suatu kebijakan yang dianggap menghambat
pengembangan industri dan segera mencari
solusinya.
Data regulasi
Layanan Internal (overhead)
051. Pengadaan perangkat
pengolah data dan
komunikasi
Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan
dukungan peralatan dan mesin dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan Puslitbang
KIUI.
Paket
peralatan
Layanan Perkantoran
002. Operasional dan
pemeliharaan
perkantoran
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin
Puslitbang KIUI dalam rangka memberikan
layanan dukungan operasional dalam
penyelenggaran tupoksi aparatur Puslitbang
KIUI.
Bulan layanan
BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Dalam tahun anggaran 2018 ini, Puslitbang KIUI telah menyusun rencana kegiatan per triwulan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja (tapkin) Puslitbang KIUI tahun 2018 sebagai berikut:
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Rencana
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Tersusunnya
kebijakan
penciptaan iklim
usaha yang
kondusif
jumlah
rekomendasi
kebijakan
perpajakan
sektor industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Perpajakan
Sektor Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Perpajakan
Sektor Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan
Perpajakan Sektor
Industri
100% Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Perpajakan Sektor
Industri
jumlah
rekomendasi
kebijakan tarif
sektor industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif
Sektor Industri
100% Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
jumlah
rekomendasi
non-fiskal sektor
industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Non Fiskal
Dalam Rangka
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Non Fiskal
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Non
100% Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Non Fiskal Dalam Rangka
Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan Industri
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Rencana
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan
Industri
Dalam Rangka
Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan
Industri
Fiskal Dalam Rangka
Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan
Industri
jumlah
rekomendasi
kebijakan
sektoral
diharmonisasi
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif
Sektor Industri
100% Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Perpajakan Sektor
Industri
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
perwilayahan
industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif
Sektor Industri
100% Penyusunan rekomendasi
efisiensi industri dalam
kawasan industri dan
kesesuaian industri dalam
kawasan industri
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
penguatan
struktur industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif Sektor
Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Tarif
Sektor Industri
100% Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
P3DN, dan pembiayaan
ekspor TA. 2019
2
Meningkatnya
pemanfaatan
insentif (fiskal dan
non-fiskal) oleh
industri
Jumlah industri
yang
memperoleh
insentif fiskal
dan nonfiskal
60 25% - Finalisasi KAK dan
rencana
pelaksanaan
Diseminasi
Kebijakan Iklim
Usaha Sektor
Industri
- Finalisasi KAK dan
rencana
pelaksanaan
50% - Pelaksanaan
diseminasi dan
pengumpulan data
dan informasi
Diseminasi
Kebijakan Iklim
Usaha Sektor
Industri
- Pelaksanaan
konsultasi publik
75% - Pelaksanaan
diseminasi dan
pengumpulan
data dan
informasi
Diseminasi
Kebijakan Iklim
Usaha Sektor
Industri
- Pelaksanaan
100% - Diseminasi Kebijakan
Iklim Usaha Sektor
Industri
- Konsultasi Publik
Kebijakan Fiskal dan
Non Fiskal Dalam
Rangka Pembinaan
Sektor Industri
- Koordinasi dan
Konsultasi Pusat PKIUI
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Rencana
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Konsultasi Publik
Kebijakan Fiskal dan
Non Fiskal Dalam
Rangka Pembinaan
Sektor Industri
- Finalisasi KAK dan
rencana
pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Pusat
PKIUI
dan pengumpulan
data dan informasi
Konsultasi Publik
Kebijakan Fiskal
dan Non Fiskal
Dalam Rangka
Pembinaan Sektor
Industri
- Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Pusat
PKIUI
konsultasi publik
dan
pengumpulan
data dan
informasi
Konsultasi Publik
Kebijakan Fiskal
dan Non Fiskal
Dalam Rangka
Pembinaan
Sektor Industri
- Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi
Puslitbang KIUI
terhadap perusahaan
industri yang
mendapatkan fasillitas
Tax Allowance,
BMDTP, pembiayaan
ekspor dan fasilitas
OVNI
jumlah pedoman
pemanfaatan
insentif fiskal
dan nonfiskal
oleh industri
2 25% Finalisasi KAK dan
rencana pelaksanaan
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Objek Vital
Nasional Sektor
Industri
50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data
dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Objek Vital
Nasional Sektor
Industri
75% Pelaksanaan FGD
dan pengumpulan
data dan informasi
Penyusunan
Rekomendasi
Kebijakan Objek
Vital Nasional
Sektor Industri
100% Penyusunan Meratruan
Menteri Perindustrian
tentang Tax Holiday dan
BMDTP
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja
Dalam Perjanjian Kinerja (Tapkin)
a. Sasaran kegiatan I: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, Terkait
dengan sasaran strategis 1, realisasi sampai dengan triwulan IiI tahun 2018 dapat
digambarkan sebagai berikut:
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan III
% Fisik Kegiatan
Target
Antara
Realisasi Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Tersusunnya
kebijakan
penciptaan iklim
usaha yang
kondusif
jumlah
rekomendasi
kebijakan
perpajakan
sektor
industri
2 83,52% 61,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Perpajakan Sektor
Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan FGD
di dalam kota 1
(satu) kali
jumlah
rekomendasi
kebijakan
tarif sektor
industri
2 87,00% 77,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan
2(dua) FGD di
dalam kota dan
luar kota
jumlah
rekomendasi
non-fiskal
sektor
industri
2 89,50% 67,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Non Fiskal Dalam
Rangka Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan
Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan FGD
pengembangan
rekomendasi
kebijakan
nonfiskal
jumlah
rekomendasi
kebijakan
sektoral
diharmonisasi
2 97,50% 79,25% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi terkait
harmonisasi
kebijakan industri
- meliputi
Kebijakan tenang
penggunaan
tenaga kerja
asing dalam
sektor industri,
Kebijakan
penetapan dan
penghitungan
upah minimum
sektoral pada
sektor industri
dan Kebijakan
tentang investasi
melaluiregulasi
daftar negatif
industri
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
2 90,00% 46,34% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
- Pelaksanaan
pengumpulan
data dalam
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan III
% Fisik Kegiatan
Target
Antara
Realisasi Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
perwilayahan
industri
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
rangka
penyusunan
kajian bidang
perwilayahan
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
penguatan
struktur
industri
2 75,33% 100% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
RekomendIsi Kebijakan
Objek Vital Nasional
Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
Pelaksanaan FGD
di Jakarta 1 (satu)
kali membahas
kerjasama antar
Kementerian
Perindustrian
dengan LKPP
b. Sasaran kegiatan II: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non fiskal) oleh
industri pada triwulan III 2018 ini, capaian kegiatan Puslitbang KIUI dalam rangka
mencapai sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan III
% Fisik Kegiatan
Target
Antara
Realisasi Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Meningkatnya
pemanfaatan
insentif (fiskal dan
non-fiskal) oleh
industri
Jumlah
industri yang
memperoleh
insentif fiskal
dan nonfiskal
60 86,67% - 70,00% Kebijakan Iklim Usaha
Sektor Industri
Pelaksanaan konsultasi
publik dan
pengumpulan data dan
informasi Konsultasi
Publik Kebijakan Fiskal
dan Non Fiskal Dalam
Rangka Pembinaan
Sektor Industri
Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi Pusat
PKIUI
Pengumpulan
data dan
informasi dalam
rangka
pelaksanaan
kegaitan
Diseminasi
kebijakan sektor
industri
jumlah
pedoman
pemanfaatan
insentif fiskal
dan nonfiskal
oleh industri
2 86,67% 72,60% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Objek Vital Nasional
Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan
FGD tentang
penyusunan
tatacara
pelaksanaan
verifikasi OVNI
antara
Kementerian
Perindustrian
dengan Polri
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Pada
Kinerja Output Kegiatan (Perjakin)
a. Sasaran Strategis 1: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif
Terkait dengan sasaran strategis 1, realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2018 dapat digambarkan
sebagai berikut:
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan III
% Fisik Kegiatan
Target
Antara
Realisasi Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Tersusunnya
kebijakan
penciptaan iklim
usaha yang
kondusif
jumlah
rekomendasi
kebijakan
perpajakan
sektor
industri
2 83,52% 61,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Perpajakan Sektor
Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan FGD
di Jakarta 3 (tiga)
kali
jumlah
rekomendasi
kebijakan
tarif sektor
industri
2 87,00% 77,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan 2
(dua) FGD di luar
kota dan dalam
kota
jumlah
rekomendasi
non-fiskal
sektor
industri
2 89,50% 67,00% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Non Fiskal Dalam
Rangka Mempercepat
Pembangunan dan
Pengembangan
Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Pelaksanaan FGD
pengembangan
rekomendasi
kebijakan
nonfiskal
jumlah
rekomendasi
kebijakan
sektoral
diharmonisasi
2 97,50% 79,25% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Tarif Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi terkait
harmonisasi
kebijakan industri
- Tentang
pengupahan,
tenaga kerja
asing dan
regulasi daftar
negatif industri
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
perwilayahan
industri
2 90,00% 46,34% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
perwilayahan Sektor
Industri
Pengumpulan
data dalam
rangka
penysunan kajian
tentang kebijakan
perwilayahan
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
penguatan
struktur
industri
2 75,33% 100% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Objek Vital Nasional
Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
Pelaksanaan FGD
di Jakarta 1 (satu)
kali
2
Meningkatnya
pemanfaatan
insentif (fiskal dan
Jumlah
industri yang
memperoleh
60 86,67% - 70,00% Kebijakan Iklim Usaha
Sektor Industri
Pelaksanaan konsultasi
Pengumpulan
data dan
informasi dalam
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan III
% Fisik Kegiatan
Target
Antara
Realisasi Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
non-fiskal) oleh
industri
insentif fiskal
dan nonfiskal
publik dan
pengumpulan data dan
informasi Konsultasi
Publik Kebijakan Fiskal
dan Non Fiskal Dalam
Rangka Pembinaan
Sektor Industri
Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi Pusat
PKIUI
rangka diseminasi
kebijakan sektor
industri
jumlah
pedoman
pemanfaatan
insentif fiskal
dan nonfiskal
oleh industri
2 86,67% 72,60% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Objek Vital Nasional
Sektor Industri
- Pengumpulan
data dan
informasi
- Penyusunan
rekomendasi
kebijakan
tentang
pelaksanaan
verifikasi OVNI
Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
perpajakan sektor industri. Pada triwulan III 2018 target antara dari indikator ini
perkembangannya 75% dengan rencana kegiatan meliputi: rapat persiapan pelaksanaan
kegiatan, pengumpulan data dan informasi, rapat koordinasi/FGD dan penyusunan
laporan.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 61,00%, dengan realisasi kegiatan: beberapa
kali rapat persiapan, rapat koordinasi dan pengumpulan data dan informasi ke daerah
serta pelaksanaan FGD ( kali) di Jakarta. Namun, realisasi fisik kegiatan ini tidak terlapor
tepat waktu dalam ALKI, sehingga realisasinya masih hanya sebesar 85,52%.
Realisasi masih belum mencapai target maksimal dikarenakan pemblokiran dana
masih termasuk dalam perhitungan besaran anggaran
Bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 43,75%, maka pada triwulan ini
telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan realisasi fisik kegiatan
(terlepas dari keterlambatan pelaporan di ALKI).
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan perjalanan dinas dalam
rangka menghadiri pertemuan atau rapat membahas revisi peraturan tax allowanxe dan
data [endukung untuk pemberian tax holiday.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan tarif sektor industri
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
tarif sektor industri. Pada triwulan III 2018 target antara dari indikator ini
perkembangannya 75%, dengan rencana kegiatan meliputi: rapat pelaksanaan FGD
membahas kebijakan tarif sektor industri. Realisasi fisik dari indikator kinerja ini
mencapai 77,00%, dengan realisasi kegiatan: rapat persiapan pelaksanaan kegiatan,
pengumpulan data dan informasi serta pelaksanaan FGD di dalam dan luar kota.
Bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 34,60%, maka realisasi fisik
kegiatan ini mengalami peningkatan yang sangat baik selama triwulan III tahun 2018.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD di dalam dan
luar kota dalam rangka menyelesaikan penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor
industri.
c. Jumlah rekomendasi kebijakan nonfiskal sektor industri
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan
nonfiskal sektor industri. Pada triwulan III 2018 target antara dari indikator ini
perkembangannya 75%, dengan rencana kegiatan meliputi: Persiapan/Studi
Kepustakaan/Koordinasi Internal, Focus Group Discussion (pembahasan rekomendasi
kebijakan non fiskal dalam rangka mempercepat pembangunan dan pengembangan
industri), pengumpulan data dan informasi, dan penyusunan laporan.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 67,00%, dengan realisasi kegiatan: rapat
persiapan, pengumpulan data dan informasi dan pelaksanaan FGD, di dalam dan luar
kota.
Realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 89,50% dengan
pelakasnaan FGD yang direncanakan mengalami penundaan pelaksanaan, disebabkan
adanya pemblokiran dana dan melakukan revisi anggaran.
Bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 33.02%, maka terjadi
peningkatan dua kali lipat pada triwulan III ini sebagai dampak dari pelaksanaan FGD
dan pelaksanaan verifikasi OVNI.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian
penyusunan peratruan pelaksanaan kegiatan verifikasi OVNI dengan pihak Polri
d. Jumlah rekomendasi kebijakan untuk diharmonisasi
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kebijakan
industri dalam rangka mengefektifkan kebijakan dan fasilitas bagi sektor industri.
Pada Triwulan III TA. 2018 target antara dari indikator ini perkembangannya 75%,
dengan rencana kegiatan meliputi: melakukan pengkajian mengenai kebijakan tentang
penggunaan tenaga kerja asing dalam sektor industri, kebijakan penetapan dan
perhitungan upah minimum sektoral disektor industri dan kebijakan investasi melalui
regulasi daftar negatif industri.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 79,25%, dengan realisasi kegiatan:
finalisasi help desk terkait industri halal dan penanganan hambatan pertumbuhan
indsutri.
Realisasi telah mencapai target antara sebesar 75% namun tidak mencapai
target yang telah ditetapkan sebesar 97,50% target disebabkan belum terlaksananya
FGD untuk kegiatan tersebut, yang disebabkan adanya perubahan rencana
pelaksanaan kegiatan dan pemblokiran anggaran Puslitbang KIUI tahun 2018.
Bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8%, maka terjadi peningkatan
sangat signifikan pada triwulan III ini sebagai dampak dari pelaksanaan revisi atas
terjadinya pemblokiran anggaran.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD pengkajian
kebijakan sektoral di daerah, penyusunan analisa dampak pemberlakuan kebijakan
yang tidak harmonis, FGD harmonisasi kebijakan
e. Jumlah rekomendasi kebijakan perwilayahan induStri.
Sampai dengan saat ini, salah satu permasalahan pada belum merata dan
tersebarnya sektor industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah belum optimalnya kebijakan yang terkait dengan sektor industri baik
disebabkan oleh lemahnya regulasi tersebut maupun antara satu kebijakan dengan
kebijakan lainnya tidak sejalan atau tidak harmonis baik kebijakan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha industri mengalami
hambatan dalam menjalankan usaha industrinya, melaluimkegiatan ini diharapkan
dapat ditemukan titik temu dalam menyusun regulasi.
Realisasi telah mencapai target antara sebesar 75%, dan telah mencapat
target antara sebesar 75% namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan
sebesar 97,50% target disebabkan belum terlaksananya FGD untuk kegiatan tersebut,
yang disebabkan adanya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan pemblokiran
anggaran Puslitbang KIUI tahun 2018.
Bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8%, maka terjadi peningkatan
sangat signifikan pada triwulan III ini sebagai dampak dari pelaksanaan revisi atas
terjadinya pemblokiran anggaran.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD pengkajian
kebijakan perwilayahan yang akan diselenggarakan di luar kota.
f. Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan struktur industri
Merupakan kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka
memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional. Pada Triwulan III TA. 2018
target antara dari indikator ini perkembangannya 75% dengan rencana kegiatan
meliputi : Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data dan informasi Litbang/Pengkajian
Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka Penguatan Struktur, Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan informasi Pemanfaatan Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka
Peningkatan Ekspor Produk Industri, Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data dan
informasi.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 100%, dengan realisasi kegiatan:
penyelesaian rapat persiapan pelaksanaan kegiatan serta pengumpulan data dan
informasi di daerah dan melaksanakan FGD.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi kegiatan dan
penyusunan laporan Litbang/Pengkajian Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka
Penguatan Struktur Industri,
b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan nonfiskal) oleh
industri
Terkait dengan sasaran strategis 2, realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2016
dapat digambarkan sebagai berikut:
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan II
Target Realisasi
Target
Antara
Rencana Kegiatan Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Meningkatnya
pemanfaatan
insentif (fiskal dan
non-fiskal) oleh
industri
Jumlah
industri yang
memperoleh
insentif fiskal
dan nonfiskal
60 50% - Pelaksanaan
diseminasi dan
pengumpulan data
dan informasi
Diseminasi Kebijakan
Iklim Usaha Sektor
Industri
75% - Pengumpulan data dan
informasi dalam rangka
pelaksanaan diseminasi
Ikebijakan sektor
industri
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Triwulan II
Target Realisasi
Target
Antara
Rencana Kegiatan Realisasi
Antara
Realisasi Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
- Pelaksanaan
konsultasi publik dan
pengumpulan data
dan informasi
Konsultasi Publik
Kebijakan Fiskal dan
Non Fiskal Dalam
Rangka Pembinaan
Sektor Industri
- Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi Pusat PKIUI
jumlah
pedoman
pemanfaatan
insentif fiskal
dan nonfiskal
oleh industri
2 50% Pelaksanaan FGD dan
pengumpulan data dan
informasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan
Objek Vital Nasional
Sektor Industri
75% - Pengumpulan data dan
informasi
- Pelaksanaan FGD di
rencana penysunan
verifikasi OVNI
Sasaran Kegiatan II terdiri dari Indikator Kinerja:
a. Jumlah industri yang diusulkan memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka fasilitasi perusahaan
industri agar dapat memanfaatkan insentif fiskal dan nonfiskal dalam upaya
peningkatan daya saing dan pengembangan industri.
Pada Triwulan III TA. 2018 target antara dari indikator ini belum mencapai target
antara yang telah ditetapkan, dengan rencana kegiatan meliputi : pelaksanaan
diseminasi kebijakan iklim usaha sektor industri dan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi dan stakeholders industri di daerah.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 70%, dengan realisasi kegiatan: rapat
persiapan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan diseminasi
dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan stakeholders industri
di daerah.
Realisasi belum mencapai target disebabkan adanya 1 (satu) kegiatan yang
realisasinya Diseminasi mendekati target dikarenakan kegiatan tersebut masih perlu
menunggu hasil kajian litbang tentang peraturan kebijakan menyangkut
perwilayahan/kawasan industri.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan diseminasi 1(satu) kali
FGD dan melakukan koordinasi dan pengumpulan data, sehingga ditargetkan mampu
merealisasikan kegiatan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 86,67%
b. Jumlah pedoman pemanfaatan insentif fiskal dan nonfiskal oleh industri
Merupakan kegiatan penyusunan pedoman pemanfaatan insentif fiskal dan
nonfiskal oleh industri, dalam hal ini pedoman pemanfaatan insentif nonfiskal terkait
dengan pengamanan objek vital nasional sektor industri (OVNI).
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 72,60%, dengan realisasi kegiatan: rapat
persiapan dan pelaksanaan FGD dalam rangka penyusunan rekomendasi fiskal dan
nonfiskal.
Realisasi tidak mencapai target disebabkan karena belum adanya usulan dari
perusahaan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI, sehingga berdampak pada
pelaksanaan FGD penetapan OVNI.
Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah mempercepat verifikasi administrasi
dan lapangan terhadap usulan perusahaan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI
dan melaksanakan FGD penyusunan pedoman OVNI.
3.1.2 Hasil yang telah dicapai berdasarkan output kegiatan
Kegiatan Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri pada Triwulan III TA
2016 (1 Juli – 30 September 2016) terdiri dari output :
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
001 Rekomendasi Kebijakan
teknis dalam
meningkatkan iklim
usaha industri
3.000.000 18,72 18,39 28,69 35,40 48,91 35,99 71,86 72.62
002 Diseminasi kebijakan
industri
1,150.000 18,26 8,60 30,14 26,13 37,83 34,14- 75,36 71,81
003 Dokumen Penelitian dan
Pengembangan
Harmonisasi Kebijakan
Industri
425.000 23,02 26,59 32,50 54,32 79,77 89,25
004 Rekomendasi Fasilitas
Peningkatan Iklim Usaha
InduStri
1,350.000 26,17 22,56 37,22 28,63 66,09 61,14 73,47 79,38
005 Rekomendasi Pembinaan
dan Fasilitasi Iklim Usaha
Industri
1.009.558 9,41 15,17 24,43 21,82 31,20 41,82 85,33 89,31
994 Layanan Perkantoran 500.000 31,00 22,48 25,00 40,40 66,00 58,03 77,56 39,40
951 Layanan Internal 45.000 100,00 98,89 38,00 85,00 100,00 98,89 100,00 100,00
Jumlah 7.479.558 18,98 18,22 29,57 31,39 46,59 43,92 75,34 77,56
a. Output I : Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
001 Rekomendasi Kebijakan
teknis dalam
meningkatkan iklim
usaha industri
3.000.000 18,72 18,39 28,69 35,40 48,91 35,99 71,86 72.62
- Output Hasil rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
Triwulan III realisasi keuangan sebesar 35,99% sedangkan sasaran yang telah
ditetapkan sebesar 48,91%, dengan realisasi fisik sebesar 72,62%.
- Realisasi fisik dari output adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi di daerah serta pelaksanaan
FGD pada kegiatan penyusunan rekomendasi perpajakan sektor industri dan kegiatan
penyusunan rekomendasi perpajakan sektor industri, penyusunan rekomendasi tarif
sektor industri, Partisipasi aktif Puslitbang KIUI pada Fora Kerjasama Internasional,
Litbang/pengkajian manfaat kebijkan P3DN dalam rangka penguatan struktur industri
nasional, Pengkajian dan penyusunan rekomendasi tentang peraturan/kebijakan
menyangkut perwilayahan/kawasan industri.
- Realisasi fisik mencapai sasaran fisik sedangkan realisasi keuangan yang
direncanakan tidak mencapai target/sasaran dikarenakan adanya pemblokiran
anggaran yang tetap dimasukan dalam penghitungan realisasi keuangan. Bila
dibandingkan triwulan sebelumnya perkembangan realisasi keuangan 55% dan
perkembangan realisasi fisik 60%.
- Output Hasil rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkakan iklim usaha industri
sampai Triwulan II secara umum realisasi keuangan sebesar 17,60% dari sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 30,19%, dengan realisasi fisik sebesar 27,89% dari sasaran
43,15%.
- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III adalah karena pada
Triwulan II terdapat keterlambatan pelaksanaan FGD dan pada Triwulan III mengalami
perubahan struktur anggaran karena adanya pemblokiran anggaran.
- Diharapkan pada Triwulan IV 2018, kegiatan pada Output Rekomendasi Kebijakan teknis
dalam meningkatkan iklim usaha industri akan menyelesaikan 2 (dua) FGD, sehingga
realisasi keuangan dan fisik akan mampu mencapai 85%.
b. Output II : Diseminasi kebijakan industri
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
002 Diseminasi kebijakan
industri
1,150.000 18,26 8,60 30,14 26,13 37,83 34,14- 75,36 71,81
- Output Hasil diseminasi kebijakan industri pada Triwulan III realisasi keuangan
sebesar 34,14% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 37,53%, dengan
realisasi fisik sebesar 71,81%.
- Output Hasil diseminasi kebijakan industri sampai Triwulan II secara umum realisasi
keuangan sebesar 25,54% dari sasaran yang telah ditetapkan sebesar 19,57%, dengan
realisasi fisik sebesar 45,68% dari sasaran 45,22%.
- Diharapkan pada Triwulan IV, 1 (satu) kali diseminasi kebijakan industri dan 1 (satu)
kali FGD. Konsultasi publik dalam pengambangan fasilitas sektor industri dapat selesai
dilaksanakan sehingga realisasi kegiatan mencapai 85% dan tinggal menunggu
menyelesaikan laporan kegiatan.
c. Output III : Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
003 Dokumen Penelitian dan
Pengembangan
Harmonisasi Kebijakan
Industri
425.000 23,02 26,59 32,50 54,32 79,77 89,25
- Output Hasil Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri
pada Triwulan III realisasi keuangan sebesar 54,32% sedangkan sasaran yang tidak
ditetapkan sebesar 0,00%, dengan realisasi fisik sebesar 89,25%.
- Realisasi fisik dari output ini adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat
perencanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta pelaksanaan FGD. untuk
kegiatan litang/pengkajian harmonisasi kebijakan industri,
- Realisasi tidak mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan
pelaksanaan harmonisasi kebijakan yang mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan
karena adanya perubahan jadwal FGD dengan instansi di daerah.
- Bila dibandingkan triwulan sebelumnya perkembangan realisasi keuangan 21,52%
perkembangan realisasi fisik 8,00%.
- Output Hasil Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri
sampai Triwulan III secara umum realisasi keuangan sebesar 21,52% dari sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 8,44%, dengan realisasi fisik sebesar 8,00% dari sasaran
45,00%.
- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III adalah karena pada
Triwulan II terdapat kendala karena adanya pemblokiran anggaran sehingga
menyusun kembali kegiatan dan anggaran.
d. Output IV : Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
004 Fasilitasi peningkatan
iklim usaha industri
1,350.000 26,17 22,56 37,22 28,63 66,09 61,14 73,47 79,38
- Output Hasil fasilitasi peningkayan iklim usaha industri pada Triwulan III realisasi
keuangan sebesar 61,14% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 66,09%,
dengan realisasi fisik sebesar 79,38%.
- Realisasi fisik dari output ini adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi di daerah dan pelaksanaan
FGD untuk kegiatan perumusan kebijakan penguatan struktur melalui fasilitasi
pembiayaan ekspor produk industri , penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal
dalam rangka mempercepat pembangunan dan pengembangan industri.
- Realisasi keuangan tidak mencapai sasaran yang direncanakan dikarenakan adanya
pemblokiran anggaran yang trmasuk dalam penghitungan besaran anggaran secara
keseluruhan.
- Bila dibandingkan triwulan sebelumnya perkembangan realisasi keuangan 38,48%
dengan perkembangan realisasi fisik 50,72%. Output Hasil fasilitasi peningkatan iklim
usaha industri sampai Triwulan III secara umum realisasi keuangan mencapai 65% dari
realisasi fisik sebesar 54%
- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III adalah karena pada
sama dengan kegiatan sebelumnya dikarenakan adanya pemblokiran anggaran yang
terjadi pada berjalannya kegiatan teiwulan II.
- Diharapkan pada Triwulan III akan terjadi akselerasi terkait pengusulan penetapan
perusahaan industri dan kawasan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI. Sedangkan
untuk kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal, akan segera
dilaksanakan FGD dalam rangka pengembangan bentuk fasilitas nonfiskal yang sesuai
dengan kebutuhan industri.
e. Output V : Pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
005 Pembinaan dan Fasilitasi
Iklim Usaha Industri
1.009.558 9,41 15,17 24,43 21,82 31,20 41,82 85,33 89,31
- Output Hasil pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri pada Triwulan III realisasi
keuangan sebesar 41,82% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 31,20%
dengan realisasi fisik sebesar 89,31%.
- Realisasi fisik dari output ini adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi dan pelaksanaan FGD. terkait
koordinasi dan konsultasi Puslitbagn KIUI, penyusunan program kerja Puslitbang KIUI
dan pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri melalui help desk hambatan regulasi..
- Realisasi tidak mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan Bila
dibandingkan triwulan sebelumnya perkembangan realisasi keuangan 26,64%
perkembangan realisasi fisik 35,46%.
- Output Hasil pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri sampai Triwulan III secara
umum realisasi keuangan dan fisik terjadi peningkatan dibanding dengan triwulan II.
Adapun realisasi keuangan pada triwulan II sebesar 26,64% dari sasaran yang telah
ditetapkan sebesar 21,79%, dengan realisasi fisik sebesar 51,00% dari sasaran 63,03%.
- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan III adalah karena pada
Triwulan II berjalan terjadi pemblokiran anggaran.
- Diharapkan pada Triwulan IV pelaksanaan kegaitan pembinaan dan fasillitasi iklim
usaha industri melalui help desk hambatan regulasi sehingga realisasi kegiatan dapat
mencapai 85%.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
994 Layanan Perkantoran 500.000 31,00 22,48 25,00 40,40 66,00 58,03 77,56 39,40
- Output Hasil layanan perkantoran pada Triwulan III realisasi keuangan sebesar
58,03% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 66.00%, dengan realisasi
fisik sebesar 39,40%.
- Realisasi fisik dari output ini adalah pembelian bahan dan perlengkapan operasional
perkantoran lainnya, termasuk honor pegawai non PNS.
- Realisasi tidak mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan
perhitungan persentase anggaran termasuk besaran anggaran yang diblokir.
- Diharapkan pada Triwulan IV, pelaksanaan layanan perkantoran dapat dilaksanakan
lebih lancar.
g. Output VII : Perangkat pengolah data dan komunikasi
Output Pagu (Rp.
000)
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
996 Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi
45.000 100,00 98,89 38,00 85,00 100,00 98,89 100,00 100,00
- Output Hasil perangkat pengolah data dan komunikasi pada Triwulan III realisasi
keuangan sebesar 98,89% dengan realisasi fisik sebesar 100% Bila dibandingkan
triwulan sebelumnya perkembangan realisasi keuangan 98% perkembangan realisasi
fisik 100%.
-
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
3.2.1 Hambatan dan kendala pelaksanaan perjanjian kinerja
a. Sasaran strategis I: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif
Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan FGD karena adanya
pemblokiran anggaran sehingga perubahan jadwal sebagai dampak dari adanya tahun
anggaran 2018. Di samping itu, pelaksanaan FGD untuk beberapa kegiatan akan
melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya, sehingga memerlukan
koordinasi yang cukup intensif terutama terkait dengan jadwal.
b. Sasaran strategis II: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh
industri
Terdapat kegiatan yang realisasi mencapai 70% (diseminasi kebijakan iklim usaha
industri), sehingga berpengaruh pada capaian sasaran strategis II secara keseluruhan.
3.2.2 Hambatan dan kendala pelaksanaan output kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Puslitbang KIUI pada triwulan III 2018 ini relatif masih
mendapatkan hambatan dan kendala berarti. Hanya ada beberapa kendala yang dianggap
cukup menghambat penyelesaian kajian/kegiatan, antara lain:
a. Output 001: Rekomendasi Kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
Dengan adanya pemblokiran anggaran yang masih berjalan, menjadi hambatan dalam
menjalankan kegiatan yang menyebabkan kecilnya realisasi anggaran.
b. Output 002: Diseminasi kebijakan industri
Kegiatan diseminasi baru akan dilaksanakan setelah Puslitbang KIUI menyelesaikan
kajian/litbang kebijakan iklim usaha industri menyusun kebijkan/regulasi. Oleh karena
itu, sampai dengan Agustusi masih belum bisa dilaksanakan, mengingat belum ada
kajian/litbang kebijakan yang telah diselesaikan.
c. Output 003: Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri
- Terdapat kegiatan Litbang/Pengkajian Harmonisasi Kebijakan Sektor Industri yang
mengalami perubahan rencana kegiatan karena adanya pemblokiran anggaran.
Sehingga rencana pelaksanaan FGD harus diefisiensi. Hal ini mengakibatkan
pelaksanaan FGD mengalami penundaan.
- Kesiapan instansi terkait dalam menyiapkan data memerlukan waktu yang lebih lama
d. Output 004: Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
Pengembangan kebijakan fasilitas nonfiskal terkait dengan pengesahan RPP Sarana dan
Prasarana Industri yang di dalamnya menetapkan jenis-jenis fasilitas nonfiskal. RPP
tersebut saat ini sudah pada tahap finalisasi di Kemenkumham dan Setneg. Sehingga,
penyusunan kegiatan penngembangan fasilitas nonfiskal akan lebih efektif dilaksanakan
setelah RPP tersebut diterbitkan.
e. Output 005: Pembinaan dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri
Kegiatan Pemanfaatan Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk
Industri terkait dengan fasilitasi terhadap pembiayaan industri (melalui LPEI). Saat ini,
masih dalam pembahasan dan rapat biasa. FGD merupakan finalisasi akan dilaksanakan
pada bulan Oktober 2018.
3.3. Langkah Tindak Lanjut
3,3,1, Langkah tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kinerja
a. Sasaran strategis I: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif
Mempercepat pelaksanaan FGD untuk beberapa kegiatan yang terlambat, dalam hal ini
penyusunan jadwal FGD secara komprehensif, sehingga tidak terjadi bentrok
pelaksanaannya antar kegiatan.
b. Sasaran strategis II: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh
industri
Kegiatan diseminasi kebijakan iklim usaha industri akan segera dilaksanakan pada
triwulan III dengan cara mengidentifikasi kebijakan iklim usaha industri, selain dari
litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan industri.
3.3.2. Langkah tindak lanjut pelaksanaan kinerja output kegiatan
Agar pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal dan target yang
direncanakan, harus ada tindak lanjut yang harus segera dilakukan terutama terkait dengan
kendala yang di atas, antara lain:
a. Output 001: Rekomendasi Kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri
Diharapkan agar revisi anggaran 2016 dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga
realisasi anggaran 2016 pada triwulan selanjutnya dapat memenuhi target capaian.
b. Output 002: Diseminasi kebijakan industri
Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kajian/litbang kebijakan.
c. Output 003: Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri
Mempercepat pelaksanaan FGD (akan dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus)
d. Output 004: Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dapat segera dilaksanakan pada bulan
Juli dan Agustus.
e. Output 005: Pembinaan dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri
Mempercepat pelaksanaan FGD kebijakan nonfiskal peningkatan ekspor.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan III tahun anggaran 2018 ini disusun dengan harapan agar bisa menjadi
bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim
Usaha Industri. Hal-hal yang dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut :
1. Realisasi fisik atas target dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Puslitbang KIUI triwulan III tahun 2018
relatif masih belum baik, karena realisasi keuangan dan fisiknya di bawah target yang telah
ditetapkan.
2. Capaian kinerja output kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
(1859) Puslitbang KIUI pada triwulan III TA. 2018 adalah sebagai berikut :
- Realisasi keuangan adalah sebesar 45,82% atau melebihi sasaran yang ditetapkan sebesar
51,59%,
- Realisasi fisik sebesar 64,93% dan belum mencapai sasaran yang ditetapkan sebesar 85,49%.
3. Puslitbang KIUI beserta beberapa pihak yang terkait akan menindaklanjuti langkah-langkah yang
disusun untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar mampu mencapai target yang telah
ditetapkan pada triwulan berikutnya.
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Puslitbang KIUI TA 2018 Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 7.479.558.000
No. Kegiatan Pagu Target
Keuangan Realisasi Keuangan
Target Fisik
Realisasi Fisik
1. 1859.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri
744.860.000 90,83% 51,55% 83,52% 61,00%
2. 1859.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tarif Sektor Industri
823.000.000 0,00% 38,01% 87,00% 77,00%
3. 1859.001 - Partisipasi Aktif Pusat Ppkiui Pada Fora Kerjasama Internasional
587.340.000 70,28% 17,32% 72,50% 62,00%
4. 1859.001 - Litbang/pengkajian Manfaat Kebijakan P3dn Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Nasional
370.900.000 86,28% 66,12% 75,33% 100,00%
5. 1859.001 - Pengkajian Dan Penyusunan Rekomendasi Tentang Peraturan/kebijakan Menyangkut Perwilayahan/kawasan Industri
473.900.000 46,34% 37,85% 90,00% 75,00%
6. 1859.002 - Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri
350.000.000 0,00% 29,53% 86,67% 70,00%
7. 1859.002 - Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri
800.000.000 56,88% 37,46% 86,67% 72,60%
8. 1859.003 - Litbang/pengkajian Harmonisasi Kebijakan Sektoral Industri
425.000.000 74,38% 60,70% 91,14% 91,75%
9. 1859.004 - Perumusan Kebijakan Penguatan Struktur Melalui Fasillitas Pembiayaan Ekspor Produk Industri
506.400.000 88,86% 71,73% 75,33% 100,00%
10. 1859.004 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Dan Pengembangan Industri
843.600.000 66,38% 57,98% 89,50% 67,00%
11. 1859.005 - Koordinasi Dan Konsultasi Puslitbang Kiui
368.108.000 46,18% 46,79% 87,20% 83,50%
12. 1859.005 - Penyusunan Program Kerja Puslitbang Kiui
216.450.000 83,16% 59,46% 91,33% 88,00%
13. 1859.005 - Pembinaan Dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri Melalui Help Desk Hambatan Regulasi
425.000.000 64,24% 56,82% 92,50% 95,00%
14. 1859.951 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
45.000.000 100,00% 98,89% 100,00% 100,00%
15. 1859.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
500.000.000 74,00% 64,22% 83,33% 79,80%
TOTAL 7.479.558.000 59,47% 48,73% 85,08% 77,70%
LAMPIRAN 1 : FORM A
I. DATA UMUM
1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total
2 3 4 5 6 7
001 - 3.000.000 3.000.000 5 Rekomendasi
002 - 1.150.000 1.150.000 4 Diseminasi
003 - 425.000 425.000 1 Rekomendasi
004 - 1.350.000 1.350.000 2 Rekomendasi
005 - 1.009.558 1.009.558 3 Rekomendasi
951 - 45.000 45.000 1 Paket pengadaan
994 - 500.000 500.000 12 Bulan layanan
- 7.479.558 7.479.558 Total
Diseminasi kebijakan industri
Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi
Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
Rekomendasi Pembinaan dan Fasilitasi Iklim usaha industri
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
:
: 1859 - Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
: Ir. Reni Yanita, M.Si
: Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 19 Jakarta Selatan
: DIPA- 019.07.1.248035/2018
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2018
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA INDUSTRI
: (248035) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
: 04. Ekonomi
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 30,19 17,60 43,17 37,22 18,72 18,39 28,69 35,40 48,91 35,99 71,86 72,62 DKI JAKARTA
002 19,57 25,54 45,22 45,68 18,26 8,60 30,14 26,13 37,83 34,14 75,36 71,81 DKI JAKARTA
003 - 31,31 53,18 56,75 - 23,02 26,59 32,50 - 54,32 79,77 89,25 DKI JAKARTA
004 39,92 38,58 36,25 50,74 26,17 22,56 37,22 28,63 66,09 61,14 73,47 79,38 DKI JAKARTA
005 21,79 26,65 60,90 67,49 9,41 15,17 24,43 21,82 31,20 41,82 85,33 89,31 DKI JAKARTA
951 - - 62,00 15,00 100,00 98,89 38,00 85,00 100,00 98,89 100,00 100,00 DKI JAKARTA
994 35,00 35,55 50,00 39,40 31,00 22,48 25,00 40,40 66,00 58,03 75,00 79,80 DKI JAKARTA
27,61 25,70 45,77 46,17 18,98 18,22 29,57 31,39 46,59 43,92 75,34 77,56
Rekomendasi Pembinaan dan Fasilitasi Iklim usaha industri
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha
Diseminasi kebijakan industri
Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan
Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri
Output
S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
LAMPIRAN 2 : Form Pengukuran Rencana Aksi
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Rencana
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Tersusunnya
kebijakan
penciptaan iklim
usaha yang
kondusif
jumlah
rekomendasi
kebijakan
perpajakan
sektor
industri
2 Rekomendasi
Revisi Tax Allowance
dan Revisi Tax
Holiday
10% Studi kepustakaan 30% Koordinasi, pengumpulan
data dan pelaksanaan FGD
50% Koordinasi, pengumpulan
data dan pelaksanaan FGD
100% Penyusunan
Rekomendasi
dan laporan
jumlah
rekomendasi
kebijakan
tarif sektor
industri
2 Rekomendasi
Usulan BMDTP tahun
2018 dan
harmonisasi tarif
MFN
5% Studi kepustakaan 25% Koordinasi, pengumpylan
data dan pelaksanaan FGD
60% Koordinasi, pengumpulan
data dan pelaksanaan FGD
100% Penyusunan
rekomendasi
dan laporan
jumlah
rekomendasi
non-fiskal
sektor
industri
2 Rekomendasi
Penetapan OVNI dan
rekomendasi
implementasi insentif
nonfiskal terkait
peningkatan
kemampuan SDM
10% Studi kepustakaan 25% Koordinasi, pengumpulan
data dan Pelaksanaan FGR
60% Koordinasi, pengumpulan
data dan pelaksanaan FGD
100% Penyusunan
laporan dan
kajian
jumlah
rekomendasi
kebijakan
untuk
diharmonisasi
2 Rekomendasi
Rekomendasi
simplifikasi perizinan
lintas K/L dan
harmonisasi terkait
ketenagaakerjaan
sektor industri
10% - Studi
kepustakaan
dan inventarisasi
kebijkaan
30% - Koordinasi,
pengumpulan data dan
pelaksanaan FGD
55% - Koordinasi,
pengumpulan data dan
pelaksanaan FGD
100% - Penyusunan
rekomenda
si dan
laporan
Jumlah
rekomendasi
perwilayahan
industri
2 Rekomendasi
Rekomendasiefisiensi
industri dalam
kawasan industri dan
rekomendasi
kesesuaian industri
dalam kawasan
3% - Studi pusstaka 30% - Koordinasi,pengumpulan
data dan pelaksanaan
FGD
55% - Koordinasi,pengumpulan
data dan pelaksanaan
FGD
100% - Penyusunan
rekomenda
si dan
laporan
No. Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Rencana
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana Kegiatan Target
Antara
Rencana
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
industri
Jumlah
rekomendasi
kebijakan
penguatan
struktur
industri
2 Rekomendasi
Rekomendasi
evaluasi kebijakan
P3DN dalam rangka
penguatan strutkur
dan Rekomendasi
pembiayaah ekspor
tahun 2018
10% - Study
kepustakaan
dan inventariasai
kebijakan
30% - Koordinasi,
pengumpulan data dan
[elaksanaan FGD
60% - Koordinasi,
pengumpulan data dan
FGD
100% - Penyusunan
rekomenda
si dan
laporan
2
Meningkatnya
pemanfaatan
insentif (fiskal dan
non-fiskal) oleh
industri
jumlah
industri yang
memperoleh
insentif fiskal
dan nonfiskal
60 Industri
Perusahaan yang
mendapatkan
fasilitas BMDTP, Tax
Allowance,
Pembiayaan Ekspor,
UVNI,
10% - Inventarisasi
perisahaan
30% - Diseminasi 55% - Diseminasi 100% - Penyusunan
laporan
jumlah
pedoman
pemanfaatan
insentif fiskal
dan nonfiskal
oleh industri
2 pedoman
2. Peraturan
Menperind. Tax
Allowance
2, Peraturan
Menperind
Tentang
Vetifikasi
BMDTP
10% Studi pustaka 30% Koordinasi, pengumpulan
data dan pelaksanaan FGD
60% Koordinasi dan
pengumpulan data,
pelaksanaan FGD
100% Penyusunan
Draft
LAMPIRAN 3 : ALKI
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Puslitbang KIUI TA 2018 Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 7.479.558.000
No. Kegiatan Pagu Target Keuangan
Realisasi Keuangan
Target Fisik
Realisasi Fisik
1. 1859.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Prpajakan Sektor Industri
744.860.000 90,83% 47,46% 83,52% 61,00%
2. 1859.001 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tarif Sektor Industri
823.000.000 0,00% 36,60% 87,00% 77,00%
3. 1859.001 - Partisipasi Aktif Pusat Ppkiui Pada Fora Kerjasama Internasional
587.340.000 70,28% 4,88% 72,50% 20,00%
4. 1859.001 - Litbang/pengkajian Manfaat Kebijakan P3dn Dalam Rangka Penguatan Struktur Industri Nasional
370.900.000 86,28% 63,00% 75,33% 100,00%
5. 1859.001 - Pengkajian Dan Penyusunan Rekomendasi Tentang Peraturan/kebijakan Menyangkut Perwilayahan/kawasan Industri
473.900.000 46,34% 34,29% 90,00% 0,00%
6. 1859.002 - Diseminasi Kebijakan Iklim Usaha Sektor Industri
350.000.000 0,00% 29,53% 86,67% 70,00%
7. 1859.002 - Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri
800.000.000 56,88% 36,15% 86,67% 72,60%
8. 1859.003 - Litbang/pengkajian Harmonisasi Kebijakan Sektoral Industri
425.000.000 0,00% 58,07% 97,50% 79,25%
9. 1859.004 - Perumusan Kebijakan Penguatan Struktur Melalui Fasillitas Pembiayaan Ekspor Produk Industri
506.400.000 88,86% 69,67% 75,33% 100,00%
10. 1859.004 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Dan Pengembangan Industri
843.600.000 66,38% 56,03% 89,50% 67,00%
11. 1859.005 - Koordinasi Dan Konsultasi Puslitbang Kiui
368.108.000 46,18% 44,89% 87,20% 83,50%
12. 1859.005 - Penyusunan Program Kerja Puslitbang Kiui
216.450.000 83,16% 59,46% 91,33% 88,00%
13. 1859.005 - Pembinaan Dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri Melalui Help Desk Hambatan Regulasi
425.000.000 0,00% 54,57% 93,33% 24,50%
14. 1859.951 - Pengadaan Perangkat 45.000.000 100,00% 98,89% 100,00% 100,00%
Pengolah Data Dan Komunikasi
15. 1859.994 - Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
500.000.000 74,00% 62,55% 83,33% 79,80%
TOTAL 7.479.558.000 51,59% 45,82% 85,49% 64,93%