K E P A L A BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA K E R J A INDONESIA
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP DARURAT BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian
ban tuan tanggap darura t sebagaimana d ia tur da lam
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 t a h u n
2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ban tuan
Tanggap Darura t bagi Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah sudah t idak sesuai dengan kondis i dan
pera turan perundang-undangan, sehingga per lu d iubah ;
b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana
d imaksud dalam h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pemberian
B a n t u a n Tanggap Darura t bagi Pekerja Migran Indonesia
Bermasalah;
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2017 tentang
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 T a h u n 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia;
3. Peraturan Menter i Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Program J a m i n a n Sosial Tenaga Kerja
Indonesia (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1045);
MEMUTUSKAN:
Mene tapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP
DARURAT BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERMASALAH.
Pasal 1
Da lam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan:
1. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang
memenuh i syarat sebagai pencari kerja yang akan
bekerja d i luar negeri dan terdaftar d i instans i
pemer intah kabupaten/kota yang bertanggung jawab d i
b idang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya dis ingkat PMI
adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
a tau telah me lakukan pekerjaan dengan mener ima upah
d i lua r wi layah Republik Indonesia.
3. B a n t u a n Tanggap Darura t adalah ban tuan berupa uang
yang d iber ikan oleh Badan Nasional Penempatan dan
Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia kepada PMI
bermasalah.
- 3 -
4. PMI Bermasalah adalah PMI yang mengalami
permasalahan a tau mus ibah yang terjadi ba ik d i da lam
m a u p u n d i luar negeri.
5. Keluarga PMI adalah suami/ is t r i/anak/orang tua
te rmasuk hubungan keluarga karena adanya pu tusan
dan/atau penetapan pengadilan, ba ik yang berada d i
Indonesia m a u p u n yang tinggal bersama PMI d i luar
negeri.
6. Ah l i Waris adalah Keluarga PMI dan keluarga sedarah
yang sah.
7. Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI
adalah Lembaga Pemerintah nonkementer ian yang
mempunya i tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana
kebi jakan d i b idang penempatan dan per l indungan PMI
sebagaimana d imaksud dalam Peraturan Presiden Nomor
81 T a h u n 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan
Per l indungan Tenaga Kerja Indonesia.
8. Bala i Pelayanan Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah
u n i t pelaksana teknis pada BNP2TKI yang bertugas
member ikan kemudahan da lam pemrosesan se luruh
dokumen penempatan dan per l indungan serta
penyelesaian masalah PMI secara terkoordinasi dan
terintegrasi d i wi layah kerjanya.
9. Loka Pelayanan Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah
u n i t pelaksana teknis pada BNP2TKI yang bertugas
member ikan kemudahan pelayanan pemrosesan se luruh
dokumen penempatan, per l indungan dan penyelesaian
masalah PMI.
10. Pos Pelayanan Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah
pos pelayanan yang d ibentuk u n t u k memperlancar
pemberangkatan dan pemulangan PMI d i p i n t u
embarkasi dan debarkasi yang berada d ibawah
koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
11 . Dinas Kabupaten/Kota adalah instans i pemer intah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab d i b idang
ketenagakerj aan.
12. Daftar Is ian Pelaksanaan Anggaran yang se lanjutnya
d is ingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang d i gunakan sebagai acuan pengguna anggaran
da lam melaksanakan kegiatan pemer in tahan sebagai
pe laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
13. DIPA Pet ikan adalah DIPA per sa tuan kerja yang dicetak
secara otomatis me la lu i sistem dan d i gunakan sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan sa tuan kerja dan pencairan
dana/pengesahan bagi bendahara u m u m negara dan
merupakan kesatuan yang t i dak t e rp isahkan dar i DIPA
I n d u k .
BAB I I
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) PMI Bermasalah yang mendapatkan B a n t u a n Tanggap
D a r u r a t t e rd i r i atas:
a. PMI saki t karena kecelakaan kerja dan mas ih
memer lukan perawatan l an ju tan ;
b. PMI yang pulang karena mengalami t i ndak
kekerasan, penyiksaan, depresi, dan mas ih
memer lukan perawatan l an ju tan ;
c. PMI yang pu lang dan mengalami pen ipuan/
kecelakaan da lam perjalanan pu lang dar i bandara/
pe labuhan kedatangan sampai ke daerah asal;
d. PMI yang meninggal dun ia ;
e. PMI yang menghadapi permasalahan h u k u m d i
l ua r negeri, u n t u k keper luan pengurusan dokumen
dan biaya perjalanan PMI dan/a tau keluarganya
u n t u k penyelesaian permasalahan h u k u m n y a ; dan
- 5 -
f. PMI yang gagal berangkat b u k a n karena kesalahan
PMI (khusus bagi PMI yang d i t empatkan oleh
BNP2TKI program Government to Government (G to
G) dan Government to Private (G to P\).
(2) B a n t u a n Tanggap Darura t d ibe r ikan kepada PMI
Bermasalah sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) h u r u f
a, h u r u f b, h u r u f c, h u r u f e, dan h u r u f f yang bekerja
secara prosedural .
(3) B a n t u a n Tanggap Darura t d iber ikan kepada PMI yang
meninggal d u n i a sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1)
h u r u f d yang bekerja secara nonprosedura l
BAB I I I
PERUNTUKAN BANTUAN TANGGAP DARURAT
Pasal 3
(1) Bagi PMI Bermasalah sebagaimana d imaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) h u r u f a, d iber ikan Ban tuan Tanggap
Darura t j i k a k l a im j a m i n a n sosial/asuransi d i luar negeri
t idak mencukup i .
(2) Bagi PMI Bermasalah sebagaimana d imaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) h u r u f b d iber ikan B a n t u a n Tanggap
Darura t setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri dan/atau Perwakilan Republ ik Indonesia.
(3) Bagi PMI Bermasalah sebagaimana d imaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) h u r u f c d iber ikan ban tuan tanggap
darura t berdasarkan surat keterangan dar i kepol isian.
(4) Bagi PMI yang menghadapi permasalahan h u k u m d i luar
negeri sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
h u r u f e, Ban tuan Tanggap Darura t yang d iber ikan terd i r i
atas:
a. biaya pengurusan dokumen u n t u k PMI dan/atau
keluarganya;
b. biaya perjalanan keluarga PMI yang menjadi saksi
(paling banyak 2 (dua) saksi) dar i Indonesia ke
negara penempatan; dan/ a tau
- 6 -
c. biaya la in- la in u n t u k penyelesaian masalah h u k u m
(misalnya translator) .
(5) Bagi PMI yang gagal berangkat sebagaimana d imaksud
da lam Pasal 2 ayat (1) h u r u f f, d iber ikan dalam ha l :
a. visa sudah terbit ;
b. kebi jakan negara penempatan; dan
c. perusahaan tempat bekerja d inyatakan pai l i t ,
mengalami kebakaran, dan sebab la innya.
Pasal 4
Pihak yang dapat mengajukan ban tuan tanggap darura t
t e rd i r i atas:
a. PMI;
b. Keluarga PMI;
c. Ah l i Waris;
d. pener ima kuasa;
e. Dinas Kabupaten/Kota daerah asal/domisi l i PMI; dan
f. BP3TKI / LP3TKI.
BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN TANGGAP DARURAT
Pasal 5
(1) PMI/ Keluarga PMI/ Ah l i Waris/ penerima kuasa
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 h u r u f a sampai
dengan h u r u f d mengajukan permohonan secara ter tul is
kepada Kepala BNP2TKI mela lu i BP3TKI/ LP3TKI a tau
Dinas Kabupaten/Kota daerah asal/domisi l i PMI u n t u k
mendapatkan Bantuan Tanggap Darura t .
(2) BP3TKI / LP3TKI a tau Dinas Kabupaten/Kota daerah
asal/domisi l i PMI me lakukan veri f ikasi dokumen dan
kondis i r i i l PMI u n t u k memast ikan layak a tau t idaknya
mener ima Ban tuan Tanggap Darura t .
- 7 -
(3) BP3TKI/LP3TKI a tau Dinas Kabupaten/Kota daerah
asal/domisi l i PMI dapat menolak permohonan j i k a PMI
dianggap t idak layak mener ima B a n t u a n Tanggap
Darura t .
Pasal 6
(1) BP3TKI / LP3TKI a tau Dinas Kabupaten/Kota daerah
asal/domisi l i PMI dapat mengajukan permohonan
Ban tuan Tanggap Darura t kepada Kepala BNP2TKI bagi
PMI Bermasalah yang d in i la i layak mendapatkan
B a n t u a n Tanggap Darurat .
(2) Kepala BNP2TKI dapat member ikan Ban tuan Tanggap
Darura t kepada PMI Bermasalah tanpa ada permohonan
ter lebih d a h u l u dar i PMI/Keluarga PMI/Ahl i Waris/
penerima/BP3TKI/LP3TKI a tau Dinas Kabupaten/Kota
daerah asal/domisi l i .
Pasal 7
(1) Permohonan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 6 ayat (1) harus di lengkapi dokumen
sebagai ber ikut :
a. paspor/Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
b. kronologis permasalahan yang d ia lami PMI;
c. fotokopi Ka r tu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh
kepala desa/lurah/camat;
d. fotokopi surat n i k a h yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang (bagi PMI yang sudah menikah) ;
dan
e. Ka r tu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) e lektronik
(bagi PMI prosedural).
(2) Selain dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat (1)
j uga harus me lampirkan dokumen:
a. bagi PMI yang sakit karena kecelakaan kerja dan
memer lukan perawatan lan ju tan , pemohon harus
me lampirkan:
1) asli surat keterangan sakit a tau rekam medis
dar i r u m a h sakit a tau surat keterangan dar i
Perwakilan Republ ik Indonesia; dan
2) asli ku i t ans i biaya perawatan dar i r u m a h sakit;
dan
b. bagi PMI yang meninggal dun ia , pemohon harus
me lampirkan:
1) asli surat keterangan Ah l i Waris yang dilegalisir
pejabat berwenang setempat; dan
2) surat kemat ian dar i r u m a h saki t/perwaki lan RI
a tau kepala desa/lurah/camat.
Pasal 8
Besarnya Ban tuan Tanggap Darura t d iber ikan sesuai dengan
permasalahan yang dihadapi oleh PMI yang bersangkutan
t e r can tum da lam Lampiran I yang merupakan bagian t idak
terp isahkan dar i Peraturan Badan i n i .
Pasal 9
(1) Tata cara pemberian Ban tuan Tanggap Darura t
d i l akukan sebagai ber ikut :
a. Ban tuan Tanggap Darura t d iserahkan langsung
kepada PMI a tau Keluarga PMI a tau Ah l i Waris dan
dapat d i l akukan d i kantor BNP2TKI a tau BP3TKI
a tau LP3TKI a tau P4TKI a tau d i kantor Dinas
Kabupaten/Kota daerah asal/domisi l i PMI; a tau
b. Ban tuan Tanggap Darura t d isampaikan oleh Kepala
BNP2TKI a tau Kepala BP3TKI / LP3TKI secara
langsung kepada PMI/keluarga PMI/ahl i waris yang
d i b u k t i k a n dengan ku i t ans i bermaterai cukup .
(2) Penyerahan ban tuan sebagaimana d imaksud pada ayat
(1) disertai dengan berita acara serah ter ima yang d ibuat
sesuai dengan format t e rcantum da lam Lampiran I I yang
merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan
Badan i n i .
- 9 -
Pasal 10
Da lam ha l sumber anggaran Ban tuan Tanggap Darura t
berasal dar i DIPA Petikan BP3TKI/LP3TKI, BP3TKI/LP3TKI
dapat member ikan langsung ban tuan tanggap darura t dengan
memperhat ikan persyaratan dan ketentuan yang d ia tur da lam
Peraturan Badan i n i .
Pasal 11
(1) B a n t u a n Tanggap Darura t dapat d iber ikan kepada PMI
yang telah pulang ke Indonesia dan pal ing lama 1 (satu)
t a h u n t e rh i tung sejak kedatangannya d i Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak
ber laku bagi PMI yang meninggal dun ia .
BAB V
PENUTUP
Pasal 12
Pada saat Peraturan Badan i n i m u l a i ber laku, Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Per l indungan Tenaga
Kerja Indonesia Nomor 02 t a h u n 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darura t Bagi Tenaga
Kerja Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republ ik Indonesia
T a h u n 2015 Nomor 1401), d icabut dan d inyatakan t idak
ber laku.
Pasal 12
Peraturan Badan i n i mu l a i ber laku pada tanggal
d iundangkan .
- 10 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan
pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya
da lam Ber i ta Negara Republ ik Indonesia.
Di te tapkan d i Jakar ta
pada tanggal 04 J u l i 2018
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
^PERLINDUNGAN
^pPENm^^ERJA INDONESIA,
SRON WAHID
Diundangkan d i Jaka r t a
pada tanggal 05 J u l i 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 851
- 1 1 -
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
TANGGAP DARURAT BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA BERMASALAH
Besaran Ban tuan Tanggap Darura t
No Permasalahan Besaran (Rp)
1 PMI saki t karena kecelakaan kerja dan mas ih memer lukan perawatan lan ju tan
pa l ing banyak Rp20.000.000, -1
2 PMI yang pu lang karena mengalami t i ndak kekerasan, penyiksaan, depresi dan mas ih memer lukan perawatan lan ju tan
pa l ing banyak Rp l0 .000 .000 , - 1
3 PMI yang pu lang dan mengalami penipuan/kecelakaan dalam perjalanan pu lang dar i bandara/pelabuhan kedatangan sampai ke daerah asal
pal ing banyak Rp5.000.000,- *)
4 PMI yang meninggal dun ia pa l ing banyak Rp20.000.000,- 1
5 PMI yang menghadapi permasalahan h u k u m d i luar negeri, u n t u k keper luan pengurusan dokumen dan biaya perjalanan PMI dan/atau keluarganya u n t u k penyelesaian permasalahan h u k u m n y a
pal ing banyak Rp50.000.000,- *)
6 PMI yang gagal berangkat b u k a n karena kesalahan PMI (khusus bagi PMI yang d i t empatkan oleh BNP2TKI program G to G dan G to P)
pa l ing banyak Rp5.000.000,- 1
*)nilai ban tuan yang diber ikandisesuaikan dengan hasi l veri f ikasi lapangan
KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
- 12 -
LAMPIRAN I I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
TANGGAP DARURAT BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERMASALAH
Format Ber i ta Acara Serah Ter ima Ban tuan Tanggap Darura t
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN Jln.MT.Haryono Kav 52 Jak-Sel Kode Pos 12840 Telp/Fax (021)7981277
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN TANGGAP DARURAT
Pada hari in i , tanggal bulan tahun bertempat di
N a m a : NIP. :
Jabatan : Alamat : J in . MT. Haryono Kav. 52 Jakarta selatan
dalam hal in i bertindak un tuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)/(BP3TKI/LP3TKI))\ telah menyerahkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp. ,-( rupiah), kepada (Calon PMI/PMI/Keluarga PMI/Ahli Waris PMI)"untuk PMI Bermasalah:
Nama Calon PMI/PMI : No. KTP/paspor :
Alamat :
Demikian berita acara serah terima inidibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
YANG MENYERAHKAN YANG MENERIMA NIP
Saksi I
( ) Keluarga TKI/ahliwaris PMI
Saksi H
( ) NIP
DinasTenagaKerj a
•'coret yang tidak perlu KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN