Download - PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL … · Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian. (3) Subbagian Mutasi Jabatan

1

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 392/KA/XI/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Kepala BATAN Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2002;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

surat Nomor B/1591/M.PAN/8/2005 tanggal 24 Agustus 2005;

M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR

NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

2

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1 (1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat

BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN; c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BATAN mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang ketenaganukliran; b. perumusan kebijakan di bidang ketenaganukliran untuk mendukung

pembangunan secara makro; c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

2) penetapan pedoman penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

3

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BATAN terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan; d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir; e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa; f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; g. Inspektorat; h. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir; i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

K E P A L A

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas

BATAN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BATAN yang menjadi tanggung

jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB III SEKETARIAT UTAMA

Bagian Pertama


Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN.

4

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BATAN; b. koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BATAN; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BATAN;

d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BATAN;

e. koordinasi penyusunan laporan BATAN.


Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Umum; d. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan program; b. pelaksanaan penyusunan anggaran; c. evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 13 Biro Perencanaan terdiri dari : a. Bagian Perencanaan Program; b. Bagian Penyusunan Anggaran; c. Bagian Evaluasi Program.

5

Pasal 14 Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, dan manajemen kelembagaan serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan

perekayasaan; b. penyiapan bahan perencanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 16 Bagian Perencanaan Program terdiri dari : a. Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Program Diseminasi; c. Subbagian Program Manajemen Kelembagaan; d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17 (1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

(2) Subbagian Program Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program diseminasi.

(3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan.

(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 18 Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan,

dan perekayasaan; b. penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi; c. penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan.

6

Pasal 20 Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari : a. Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Anggaran Diseminasi; c. Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan.

Pasal 21 (1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

(2) Subbagian Anggaran Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi.

(3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan.

Pasal 22

Bagian Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, manajemen kelembagaan, serta urusan dokumentasi.

Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian,

pengembangan, dan perekayasaan; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program manajemen

kelembagaan; d. pelaksanaan urusan dokumentasi.

Pasal 24 Bagian Evaluasi Program terdiri dari : a. Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Evaluasi Program Diseminasi; c. Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan; d. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 25 (1) Subbagian Evaluasi Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

(2) Subbagian Evaluasi Program Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program diseminasi.

7

(3) Subbagian Evaluasi Program Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program manajemen kelembagaan.

(4) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi serta penyelenggaraan pertemuan.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 26

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi kepegawaian, kegiatan umum kepegawaian dan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; b. pelaksanaan mutasi kepegawaian; c. pelaksanaan kegiatan umum kepegawaian; d. pelaksanaan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 28 Biro Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Bagian Mutasi Kepegawaian; c. Bagian Umum Kepegawaian ; d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Pasal 29 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan pengolahan data sumber daya manusia.

Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia; b. penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia; c. penyiapan bahan pengolahan data sumber daya manusia.

8

Pasal 31 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Subbagian Data Sumber Daya Manusia.

Pasal 32 (1) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan sumber daya manusia.

(2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia.

(3) Subbagian Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data sumber daya manusia.

Pasal 33

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan mutasi kepegawaian.

Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan mutasi jabatan struktural, mutasi pegawai di lingkungan

Sekretariat Utama, Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan layanan administrasi Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta urusan tata usaha kepegawaian;

b. penyiapan bahan mutasi pegawai di lingkungan kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian;

c. penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta jabatan fungsional lain yang akan ditentukan;

d. penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Widyaiswara, Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Humas dan jabatan fungsional lain yang akan ditentukan.

. Pasal 35

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian Mutasi Pegawai I; b. Subbagian Mutasi Pegawai II; c. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I; d. Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II.

9

Pasal 36 (1) Subbagian Mutasi Pegawai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

mutasi jabatan struktural, mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan layanan administrasi Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta urusan tata usaha kepegawaian,.

(2) Subbagian Mutasi Pegawai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai di lingkungan kedeputian, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian.

(3) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan serta jabatan fungsional lain yang akan ditentukan.

(4) Subbagian Mutasi Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan fungsional Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Pranata Komputer, Pustakawan, Arsiparis, Widyaiswara, Dokter, Perawat, Analis Kepegawaian, Perencana, Pengendali Dampak Lingkungan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Humas dan jabatan fungsional lain yang akan ditentukan.

Pasal 37

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, arsip dan dokumentasi, kesejahteraan pegawai, dan urusan tata usaha Biro.

Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan tata persuratan; b. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 39 Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari : a. Subbagian Tata Persuratan; b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi; c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai; d. Subbagian Tata Usaha.

10

Pasal 40 (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata

persuratan.

(2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan arsip, tata naskah dan dokumentasi.

(3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.


Pasal 41 Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan serta kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi; b. penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi ketatalaksanaan; c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 43 Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri dari : a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Ketatalaksanaan; c. Subbagian Pelayanan Kesehatan.

Pasal 44 (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan, perumusan, dan evaluasi organisasi.

(2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan, dan evaluasi ketatalaksanaan.

(3) Subbagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Kantor Pusat BATAN.

Bagian Kelima Biro Umum

Pasal 45

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan pengamanan.

11

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan; b. pelaksanaan kegiatan rumah tangga; c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan; d. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan; e. pelaksanaan kegiatan pengamanan.

Pasal 47 Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Perlengkapan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; e. Bagian Pengamanan.

Pasal 48 Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan sarana, inventarisasi dan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin.

Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengadaan sarana dalam negeri dan luar negeri; b. pelaksanaan inventarisasi sarana; c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin.

Pasal 50 Bagian Perlengkapan terdiri dari : a. Subbagian Pengadaan Sarana; b. Subbagian Inventarisasi; c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 51 (1) Subbagian Pengadaan Sarana mempunyai tugas melakukan pengadaan sarana

dalam negeri dan luar negeri.

(2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyimpanan, distribusi, inventarisasi, dan penghapusan sarana.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro dan Pemimpin.

12

Pasal 52 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas, bangunan dan urusan dalam, peralatan kantor, dan percetakan.

Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kendaraan dinas; b. pengelolaan bangunan dan urusan dalam; c. pengelolaan peralatan kantor dan percetakan.

Pasal 54 Bagian Rumah Tangga terdiri dari : a. Subbagian Kendaraan; b. Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam; c. Subbagian Peralatan.

Pasal 55 (1) Subbagian Kendaraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kendaraan

dinas.

(2) Subbagian Bangunan dan Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan bangunan dan urusan dalam.

(3) Subbagian Peralatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan peralatan kantor dan percetakan.

Pasal 56

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.

Pasal 57 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 58 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

13

Pasal 59 (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan

perbendaharaan dan pembiayaan.

(2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 60

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi anggaran dan menyusun laporan keuangan serta verifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 61 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan akuntansi anggaran; b. pelaksanaan pelaporan keuangan; c. pelaksanaan verifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 62 Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari : a. Subbagian Akuntansi; b. Subbagian Pelaporan; c. Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 63 (1) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran.

(2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaporan keuangan.

(3) Subbagian Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan verifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 64

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan instalasi dan bahan nuklir, perlengkapan, peralatan, dan personel.

Pasal 65 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Pengamanan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan

nuklir; b. pengamanan personel dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat

BATAN.

14

Pasal 66 Bagian Pengamanan terdiri dari : a. Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir; b. Subbagian Pengamanan Dalam.

Pasal 67 (1) Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan nuklir.

(2) Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengamanan personel dan pemeliharaan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat BATAN.

Bagian Keenam Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 68

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perjanjian, pengelolaan bantuan teknis, hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 69 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan perjanjian; b. pengelolaan bantuan teknis; c. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum; d. pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.

Pasal 70 Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Bagian Perjanjian; b. Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis; c. Bagian Hukum; d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 71 Bagian Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri dan luar negeri serta urusan tata usaha Biro.

15

Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perjanjian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri; b. penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian luar negeri; c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 73 Bagian Perjanjian terdiri dari : a. Subbagian Perjanjian Dalam Negeri; b. Subbagian Perjanjian Luar Negeri; c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 74 (1) Subbagian Perjanjian Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penelaahan dan perumusan perjanjian dalam negeri.

(2) Subbagian Perjanjian Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan perumusan perjanjian luar negeri.


Pasal 75 Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional serta multilateral.

Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program

pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program

pengelolaan bantuan teknis multilateral.

Pasal 77 Bagian Pengelolaan Bantuan Teknis terdiri dari : a. Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral dan Regional; b. Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral.

Pasal 78 (1) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Bilateral dan Regional mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis bilateral dan regional.

16

(2) Subbagian Pengelolaan Bantuan Teknis Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan bantuan teknis multilateral.

Pasal 79

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum; b. penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pengurusan

Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 81 Bagian Hukum terdiri dari : a. Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum; b. Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum.

Pasal 82 (1) Subbagian Penelaahan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahan, penyusunan peraturan dan dokumentasi hukum.

(2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 83 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pers dan media serta keprotokolan.

Pasal 84 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan hubungan antarlembaga pemerintah,

swasta dan lembaga swadaya masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pers dan media serta mengevaluasi

pemberitaan; c. pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan perjalanan dinas.

17

Pasal 85 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari : a. Subbagian Hubungan Antarlembaga; b. Subbagian Pers dan Media; c. Subbagian Protokol.

Pasal 86 (1) Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan kegiatan hubungan antarlembaga pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

(2) Subbagian Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pers dan media serta mengevaluasi pemberitaan.

(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan dan perjalanan dinas.

BAB IV DEPUTI BIDANG PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN

Bagian Pertama


Pasal 87 (1) Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dasar dan terapan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan

di bidang penelitian dasar dan terapan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dasar dan

terapan; c. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala.

18


Pasal 90

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan terdiri dari : a. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir; b. Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan; c. Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri; d. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.

Bagian Ketiga Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir

Pasal 91

Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir.

Pasal 92 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelayanan di bidang

spektrometri neutron; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang karakterisasi dan analisis

nuklir; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan

instrumentasi; e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 93 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Bahan Industri Nuklir; c. Bidang Spektrometri Neutron; d. Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir; e. Bidang Keselamatan dan Instrumentasi.

Pasal 94 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir.

19

Pasal 95 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah,

dokumentasi dan publikasi; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 96 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 97 (1) Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas

melakukan urusan persuratan, kepegawaian, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 98 Bidang Bahan Industri Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri nuklir.

Pasal 99 Bidang Spektrometri Neutron mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pelayanan di bidang spektrometri neutron.

Pasal 100 Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang karakterisasi dan analisis nuklir.

Pasal 101 (1) Bidang Bahan Industri Nuklir, Bidang Spektrometri Neutron, dan Bidang

Karakterisasi dan Analisis Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.

(3) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

20

Pasal 102

Bidang Keselamatan dan Instrumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan instrumentasi.

Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Keselamatan dan Instrumentasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja;

b. pelaksanaan pelayanan dan perawatan instrumentasi.

Pasal 104 Bidang Keselamatan dan Instrumentasi terdiri dari :

a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja;

b. Subbidang Instrumentasi.

Pasal 105 (1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas

melakukan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja.

(2) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan pelayanan dan perawatan instrumentasi.

Bagian Keempat

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan

Pasal 106

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir, kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir, pelayanan pendayagunaan reaktor riset serta melaksanakan pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

Pasal 107 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan

fisika nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses

bahan industri nuklir; c. pelaksanaan pelayanan pendayagunaan reaktor riset; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

21

Pasal 108 Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha. b. Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir; c. Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan; d. Bidang Reaktor; e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan; f. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 109 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan.

Pasal 110 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta

pengelolaan perpustakaan.

Pasal 111 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah.

Pasal 112 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

persuratan dan kepegawaian.



(4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi serta melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 113

Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator dan fisika nuklir.

22

Pasal 114 Bidang Kimia dan Teknologi Proses Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan teknologi proses bahan industri nuklir.

Pasal 115 (1) Bidang Teknologi Akselerator dan Fisika Nuklir, dan Bidang Kimia dan Teknologi

Proses Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 116

Bidang Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendayagunaan reaktor riset.

Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bidang Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi

bahan nuklir; b. pengoperasian, perawatan dan pendayagunaan reaktor.

Pasal 118 Bidang Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar; b. Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor.

Pasal 119 (1) Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar mempunyai tugas

melakukan perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir.

(2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor.

Pasal 120

Bidang Keselamatan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

23

Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan; c. pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

Pasal 122 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan.


melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja.

(2) Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan.

(3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

Pasal 124

Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri

Pasal 125

Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolika reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir, senyawa bertanda dan radiometri, pendayagunaan reaktor serta melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan

termohidrolika reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan

radiometri;

24

c. pelaksanaan pendayagunaan reaktor riset; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Pasal 127 Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Fisika; c. Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri; d. Bidang Reaktor; e. Bidang Keselamatan dan Kesehatan; f. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 128 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri.

Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; d. pelaksanaan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

Pasal 130

Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah.





(4) Subbagian Dokumentasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi.

25

Pasal 132 Bidang Fisika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang fisika bahan, fisika dan termohidrolika reaktor, fisika radiasi dan lingkungan serta instrumentasi nuklir.

Pasal 133 Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan radiometri.

Pasal 134 (1) Bidang Fisika, dan Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 135

Bidang Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendayagunaan reaktor riset.

Pasal 136 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi

bahan nuklir; b. pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor.

Pasal 137 Bidang Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar; b. Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor.

Pasal 138 (1) Subbidang Perencanaan Operasi dan Akuntansi Bahan Bakar mempunyai tugas

melakukan perencanaan operasi serta pengelolaan elemen bakar reaktor dan akuntansi bahan nuklir.

(2) Subbidang Operasi dan Perawatan Reaktor mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan pendayagunaan reaktor

26

Pasal 139


Pasal 140 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan

penanggulangan kedaruratan nuklir; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian keselamatan lingkungan; c. pelaksanaan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

Pasal 141 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan.


melakukan kegiatan proteksi radiasi, pengendalian keselamatan kerja dan penanggulangan kedaruratan nuklir.


(3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dokumentasi kesehatan.

Pasal 143

Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri.

Bagian Keenam Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi

Pasal 144

Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri, biomedika, teknik nuklir kedokteran, dan pelaksanaan pelayanan metrologi radiasi serta pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan.

27

Pasal 145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknik nuklir kedokteran; d. pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang metrologi radiasi; e. pelaksanaan pelayanan pengendalian keselamatan kerja dan kesehatan; f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 146 Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Dosimetri; c. Bidang Biomedika; d. Bidang Teknik Nuklir Kedokteran; e. Bidang Metrologi Radiasi; f. Bidang Keselamatan dan Kesehatan.

Pasal 147 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.








28

Pasal 151 Bidang Dosimetri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri.

Pasal 152 Bidang Biomedika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir.

Pasal 153 Bidang Teknik Nuklir Kedokteran mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknik nuklir di bidang kedokteran. (diagnostik invitro, invivo dan terapi)

Pasal 154 (1) Bidang Dosimetri, Bidang Biomedika, dan Bidang Teknik Nuklir Kedokteran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 153 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 155

Bidang Metrologi Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang metrologi radiasi.

Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bidang Metrologi Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pelayanan standardisasi dan pengukuran aktivitas radionuklida; b. pelaksanaan pelayanan kalibrasi alat ukur radiasi dan luaran sumber radiasi; c. pelaksanaan pelayanan perawatan dan perbaikan instrumentasi dan peralatan

elektromekanik.

Pasal 157 Bidang Metrologi Radiasi terdiri dari : a. Subbidang Standardisasi; b. Subbidang Kalibrasi; c. Subbidang Instrumentasi.

29

Pasal 158 (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan pelayanan standardisasi

dan pengukuran aktivitas radionuklida.

(2) Subbidang Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pelayanan kalibrasi alat ukur radiasi dan luaran sumber radiasi.

(3) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan pelayanan perawatan dan perbaikan instrumentasi dan peralatan elektromekanik.

Pasal 159


Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Bidang Keselamatan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pegawai, pekerja radiasi,

dan penanggulangan medik kedaruratan nuklir di Kawasan Nuklir Pasar Jumat; c. pelaksanaan pengawasan keselamatan lingkungan di tingkat nasional dan

pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida.

Pasal 161 Bidang Keselamatan dan Kesehatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pelayanan Kesehatan; c. Subbidang Keselamatan Lingkungan.



(2) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pegawai, pekerja radiasi dan melakukan penanggulangan medik kedaruratan nuklir di Kawasan Nuklir Pasar Jumat.

(3) Subbidang Keselamatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan lingkungan di tingkat nasional dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida.

30

BAB V DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ENERGI NUKLIR

Bagian Pertama


Pasal 163 (1) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir adalah unsur

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Pasal 164 Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan

di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan

energi nuklir; c. pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.


Pasal 166

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir terdiri dari : a. Pusat Pengembangan Energi Nuklir; b. Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir; c. Pusat Reaktor Serba Guna; d. Pusat Pengembangan Informatika Nuklir.

Bagian Ketiga Pusat Pengembangan Energi Nuklir

Pasal 167

Pusat Pengembangan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang energi nuklir.

31

Pasal 168 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pusat Pengembangan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir; b. pelaksanaan pengembangan sistem dan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga

Nuklir (PLTN); c. pelaksanaan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN; d. pelaksanaan pengembangan manajemen persiapan pembangunan PLTN dan

transfer teknologi; e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 169 Pusat Pengembangan Energi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Perencanaan Sistem Energi; c. Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; d. Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; e. Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;

Pasal 170 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Energi Nuklir.







32


Pasal 174

Bidang Perencanaan Sistem Energi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perencanaan sistem energi nasional opsi nuklir.

Pasal 175 Bidang Pengembangan Sistem dan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi PLTN.

Pasal 176 Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kelayakan dan penyiapan tapak PLTN.

Pasal 177 Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan manajemen persiapan pembangunan PLTN dan transfer teknologi.

Pasal 178

(1) Bidang Perencanaan Sistem Energi, Bidang Pengembangan Sistem dan

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Bidang Pengkajian Kelayakan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dan Bidang Manajemen Persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, dan Pasal 177 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Bagian Keempat Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir

Pasal 179

Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang teknologi reaktor dan keselamatan nuklir.

33

Pasal 180 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan fisika dan teknologi reaktor; b. pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan reaktor; c. pelaksanaan pengembangan penggunaan reaktor; d. pelaksanaan pengembangan teknologi keselamatan nuklir; e. pelaksanaan operasi fasilitas; f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 181 Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor; c. Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor; d. Bidang Pengembangan Reaktor; e. Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir; f. Bidang Operasi Fasilitas.

Pasal 182 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir.






34



Pasal 186

Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang fisika dan teknologi reaktor.

Pasal 187 Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis keselamatan reaktor.

Pasal 188 Bidang Pengembangan Reaktor mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem reaktor serta penggunaannya.

Pasal 189 Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi keselamatan nuklir.

Pasal 190 (1) Bidang Fisika dan Teknologi Reaktor, Bidang Pengkajian Analisis Keselamatan

Reaktor, Bidang Pengembangan Reaktor, dan Bidang Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 191

Bidang Operasi Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan operasi dan perawatan fasilitas.

35

Pasal 192 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bidang Operasi Fasilitas menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi dan perawatan sistem untai termohidrolika dan kimia air ; b. pelaksanaan perawatan dan perbaikan instrumentasi; c. pelaksanaan operasi, perawatan dan perbaikan peralatan elektromekanik.

Pasal 193 Bidang Operasi Fasilitas terdiri dari : a. Subbidang Termohidrolika; b. Subbidang Instrumentasi; c. Subbidang Elektromekanik.

Pasal 194 (1) Subbidang Termohidrolika mempunyai tugas melakukan operasi dan perawatan

sistem untai termohidrolika dan kimia air.

(2) Subbidang Instrumentasi mempunyai tugas melakukan perawatan dan perbaikan instrumentasi.

(3) Subbidang Elektromekanik mempunyai tugas melakukan operasi, perawatan dan perbaikan peralatan elektromekanik.

Bagian Kelima

Pusat Reaktor Serba Guna

Pasal 195

Pusat Reaktor Serba Guna mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan reaktor riset.

Pasal 196 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Pusat Reaktor Serba Guna menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi reaktor riset; b. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem reaktor riset; c. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan operasi reaktor; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu; f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Pasal 197 Pusat Reaktor Serba Guna terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Operasi Reaktor; c. Bidang Sistem Reaktor; d. Bidang Keselamatan; e. Unit Jaminan Mutu; f. Unit Pengamanan Nuklir.

36

Pasal 198 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna.








Pasal 202

Bidang Operasi Reaktor mempunyai tugas melaksanakan operasi reaktor riset.

Pasal 203 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Operasi Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasi reaktor riset; b. pelaksanaan operasi reaktor riset dan pengelolaan limbah; c. pelaksanaan pelayanan iradiasi; d. pelaksanaan akuntansi bahan nuklir, pengelolaan elemen bakar nuklir, dan

penyiapan dokumen perizinan reaktor riset.

Pasal 204

Bidang Operasi Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Operasi; b. Subbidang Pelaksanaan Operasi; c. Subbidang Pelayanan Iradiasi; d. Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir.

37

Pasal 205 (1) Subbidang Perencanaan Operasi mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana operasi reaktor riset.

(2) Subbidang Pelaksanaan Operasi mempunyai tugas melakukan operasi reaktor riset dan pengelolaan limbah.

(3) Subbidang Pelayanan Iradiasi mempunyai tugas melakukan pelayanan iradiasi.

(4) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir mempunyai tugas melakukan akuntansi bahan nuklir, pengelolaan elemen bakar nuklir dan penyiapan dokumen perizinan reaktor riset.

Pasal 206

Bidang Sistem Reaktor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sistem reaktor riset.

Pasal 207 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Sistem Reaktor menyelenggarakan fungsi : a. perawatan sistem mekanik dan proses reaktor riset, operasi bengkel mekanik

dan laboratorium pendukung serta pelaksana kegiatan in service inspection; b. perawatan sistem elektrik dan operasi bengkel elektrik; c. perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor riset serta operasi bengkel

instrumentasi.

Pasal 208 Bidang Sistem Reaktor terdiri dari : a. Subbidang Sistem Mekanik; b. Subbidang Sistem Elektrik; c. Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali.

Pasal 209 (1) Subbidang Sistem Mekanik mempunyai tugas melakukan perawatan sistem

mekanik dan proses reaktor riset, operasi bengkel mekanik dan laboratorium pendukung serta melaksanakan kegiatan in service inspection.

(2) Subbidang Sistem Elektrik mempunyai tugas melakukan perawatan sistem elektrik dan operasi bengkel elektrik.

(3) Subbidang Sistem Instrumentasi dan Kendali mempunyai tugas melakukan perawatan sistem instrumentasi dan kendali reaktor riset serta operasi bengkel instrumentasi.

Pasal 210

Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan operasi reaktor riset.

38

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-

radiasi; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel dan koordinasi kedaruratan

nuklir fasilitas; c. pelaksanaan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor riset serta

penyiapan dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK).

Pasal 212 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Keselamatan Operasi.

Pasal 213 (1) Subbidang Pengendalian Daerah Kerja mempunyai tugas melakukan

pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi.

(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi personel dan koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.

(3) Subbidang Keselamatan Operasi mempunyai tugas melakukan analisis dan pengkajian keselamatan operasi reaktor riset serta penyiapan dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK).

Pasal 214

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna.

Pasal 215 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Reaktor Serba Guna.

Bagian Keenam Pusat Pengembangan Informatika Nuklir

Pasal 216

Pusat Pengembangan Informatika Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informatika nuklir.

39

Pasal 217 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pusat Pengembangan Informatika Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; b. pelaksanaan pengembangan komputasi di bidang nuklir; c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi ilmiah; d. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan jaringan komputer; e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 218 Pusat Pengembangan Informatika Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Sistem Informasi; c. Bidang Komputasi; d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; e. Bidang Sistem dan Jaringan Komputer.

Pasal 219 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Informatika Nuklir.

Pasal 220 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 221

Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan.





40

Pasal 223 Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi.

Pasal 224 Bidang Komputasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan komputasi di bidang nuklir.

Pasal 225 (1) Bidang Sistem Informasi, dan Bidang Komputasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 223 dan Pasal 224 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 226

Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, publikasi ilmiah, perpustakaan, dan pengembangan layanan informasi dan pengetahuan nuklir.

Pasal 227 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi ilmiah; b. pelaksanaan layanan informasi dan pengetahuan nuklir.

Pasal 228 Bidang Dokumentasi dan Informasi Ilmiah terdiri dari : a. Subbidang Perpustakaan; b. Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir.

Pasal 229 (1) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

perpustakaan, dokumentasi, dan publikasi ilmiah.

(2) Subbidang Informasi dan Pengetahuan Nuklir mempunyai tugas melakukan layanan informasi dan pengetahuan nuklir.

41

Pasal 230 Bidang Sistem dan Jaringan Komputer mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan jaringan komputer.

Pasal 231 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Sistem dan Jaringan Komputer menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan sistem komputer; b. pengelolaan jaringan komunikasi data komputer; c. pengelolaan website dan multimedia.

Pasal 232 Bidang Sistem dan Jaringan Komputer terdiri dari : a. Subbidang Sistem Komputer; b. Subbidang Komunikasi Data; c. Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia.

Pasal 233 (1) Subbidang Sistem Komputer mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem

komputer.

(2) Subbidang Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data komputer.

(3) Subbidang Pengelolaan Website dan Multimedia mempunyai tugas melakukan pengelolaan website dan multimedia.

BAB VI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAUR

BAHAN NUKLIR DAN REKAYASA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 234

(1) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa

adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa dipimpin oleh Deputi.

42

Pasal 235

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

Pasal 236 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan

di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi daur

bahan nuklir dan rekayasa; c. pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.


Pasal 237

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa terdiri dari : a. Pusat Pengembangan Geologi Nuklir; b. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir; c. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif; d. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.

Bagian Ketiga Pusat Pengembangan Geologi Nuklir

Pasal 238

Pusat Pengembangan Geologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan di bidang geologi dan pertambangan yang berhubungan dengan pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 239 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Pusat Pengembangan Geologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan geologi dan teknologi pertambangan bahan galian

nuklir; b. pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir dan penyelidikan geologi nuklir; c. pelaksanaan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

43

Pasal 240 Pusat Pengembangan Geologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir; c. Bidang Eksplorasi; d. Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan; e. Bidang Keselamatan dan Lingkungan; f. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 241 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pengembangan Geologi Nuklir.


dokumentasi dan publikasi ; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.






Pasal 245

Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian geologi dan teknologi pertambangan bahan galian nuklir.

44

Pasal 246

(1) Bidang Geologi dan Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 247

Bidang Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi bahan galian nuklir, dan penyelidikan geologi teknik, geologi bencana, dan hidrogeologi.

Pasal 248 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Eksplorasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pemetaan; b. pelaksanaan eksplorasi dan analisis geokimia; c. pelaksanaan eksplorasi geofisika; d. pelaksanaan penelitian mineralogi dan petrologi.

Pasal 249 Bidang Eksplorasi terdiri dari : a. Subbidang Pemetaan; b. Subbidang Eksplorasi Geokimia; c. Subbidang Eksplorasi Geofisika; d. Subbidang Mineralogi.

Pasal 250 (1) Subbidang Pemetaan mempunyai tugas melakukan pemetaan.

(2) Subbidang Eksplorasi Geokimia mempunyai tugas melakukan eksplorasi dan analisis geokimia.

(3) Subbidang Eksplorasi Geofisika mempunyai tugas melakukan eksplorasi geofisika.

(4) Subbidang Mineralogi mempunyai tugas melakukan penelitian mineralogi dan petrologi.

45

Pasal 251 Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan.

Pasal 252 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan evaluasi cadangan dan pembuktian cebakan hipotetik; b. pelaksanaan pengujian penerapan teknik penambangan; c. pelaksanaan pemboran dan pendataan diagrafi nuklir; d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan elektromekanik.

Pasal 253 Bidang Evaluasi dan Teknik Penambangan terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi Cadangan; b. Subbidang Teknik Penambangan; c. Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir; d. Subbidang Peralatan Elektromekanik.

Pasal 254 (1) Subbidang Evaluasi Cadangan mempunyai tugas melakukan evaluasi cadangan

dan pembuktian cebakan hipotetik.

(2) Subbidang Teknik Penambangan mempunyai tugas melakukan pengujian penerapan teknik penambangan.

(3) Subbidang Pemboran dan Diagrafi Nuklir mempunyai tugas melakukan pemboran dan pendataan diagrafi nuklir.

(4) Subbidang Peralatan Elektromekanik mempunyai tugas melakukan operasi dan pemeliharaan peralatan elektromekanik.

Pasal 255

Bidang Keselamatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan.

Pasal 256 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Keselamatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah dan keselamatan lingkungan.

Pasal 257 Bidang Keselamatan dan Lingkungan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah dan Keselamatan Lingkungan.

46

Pasal 258

(1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas



Pasal 259

Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Pengembangan Geologi Nuklir.

Bagian Keempat

Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir

Pasal 260 Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi bahan bakar nuklir.

Pasal 261 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur

ulang; b. pelaksanaan pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji

pasca iradiasi; c. pelaksanaan operasi sarana penunjang; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan program jaminan mutu; g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Pasal 262 Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Bahan Bakar Nuklir; c. Bidang Pengembangan Radiometalurgi; d. Bidang Operasi Sarana Penunjang; e. Bidang Keselamatan; f. Unit Jaminan Mutu; g. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 263 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.

47








Pasal 267

Bidang Bahan Bakar Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi produksi bahan bakar nuklir dan daur ulang.

Pasal 268 Bidang Pengembangan Radiometalurgi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji pasca iradiasi.

Pasal 269 (1) Bidang Bahan Bakar Nuklir, dan Bidang Pengembangan Radiometalurgi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 268 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 270

Bidang Operasi Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan operasi sarana penunjang.

48

Pasal 271 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Operasi Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi sarana dukung fasilitas elemen bakar eksperimental; b. pelaksanaan operasi sarana dukung fasilitas radiometalurgi; c. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan.

Pasal 272 Bidang Operasi Sarana Penunjang terdiri dari : a. Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar; b. Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi; c. Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan.

Pasal 273 (1) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Elemen Bakar mempunyai tugas

melakukan operasi sarana dukung fasilitas elemen bakar eksperimental.

(2) Subbidang Operasi Sarana Dukung Fasilitas Radiometalurgi mempunyai tugas melakukan operasi sarana dukung fasilitas radiometalurgi.

(3) Subbidang Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan.

Pasal 274

Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja.

Pasal 275 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-

radiasi; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel serta koordinasi

kedaruratan nuklir fasilitas; c. pelaksanaan pengelolaan dan akuntansi bahan nuklir serta pengelolaan limbah.

Pasal 276 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah.

49


pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi.

(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi yang diterima personel serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.

(3) Subbidang Akuntansi Bahan Nuklir dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan bahan nuklir dan akuntansi bahan nuklir serta pengelolaan limbah di fasilitas.

Pasal 278

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.

Pasal 279 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.

Bagian Kelima Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Pasal 280

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 281 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi

limbah radioaktif; b. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan limbah, dekontaminasi dan

dekomisioning fasilitas nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi kelautan; d. pelaksanaan operasi sarana penunjang; e. pelaksanaan pengolahan limbah; f. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan; g. pelaksanaan urusan tata usaha; h. pelaksanaan program jaminan mutu; i. pelaksanaan pengamanan nuklir.

50

Pasal 282 Pusat Teknologi Limbah Radioaktif terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari; c. Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning; d. Bidang Radioekologi Kelautan; e. Bidang Operasi Sarana Penunjang; f. Bidang Pengolahan Limbah; g. Bidang Keselamatan dan Lingkungan; h. Unit Jaminan Mutu; i. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 283 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.








Pasal 287

Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi limbah radioaktif.

51

Pasal 288 Bidang Teknologi Pengolahan Limbah, Dekontaminasi, dan Dekomisioning mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan limbah, dekontaminasi, dan dekomisioning fasilitas nuklir.

Pasal 289 Bidang Radioekologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi kelautan.

Pasal 290

(1) Bidang Teknologi Penyimpanan Lestari, Bidang Teknologi Pengolahan Limbah,

Dekontaminasi, dan Dekomisioning, dan Bidang Radioekologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 289 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 291

Bidang Operasi Sarana Penunjang mempunyai tugas melaksanakan operasi sarana penunjang.

Pasal 292 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bidang Operasi Sarana Penunjang menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasi sistem penyedia media dan energi; b. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan.

Pasal 293 Bidang Operasi Sarana Penunjang terdiri dari : a. Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi; b. Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan.

Pasal 294 (1) Subbidang Operasi Sistem Penyedia Media dan Energi mempunyai tugas

melakukan operasi sistem penyediaan media dan energi.

(2) Subbidang Perawatan dan Perbaikan Peralatan mempunyai tugas melakukan perawatan dan perbaikan peralatan.

52

Pasal 295

Bidang Pengolahan Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengolahan limbah.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bidang Pengolahan Limbah menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan preparasi dan analisis limbah; b. pelaksanaan pengolahan limbah cair; c. pelaksanaan pengolahan limbah padat; d. pelaksanaan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah radioaktif.

Pasal 297 Bidang Pengolahan Limbah terdiri dari : a. Subbidang Preparasi dan Analisis; b. Subbidang Pengolahan Limbah Cair; c. Subbidang Pengolahan Limbah Padat; d. Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara.

Pasal 298 (1) Subbidang Preparasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan preparasi dan

analisis limbah radioaktif.

(2) Subbidang Pengolahan Limbah Cair mempunyai tugas melakukan pengolahan limbah radioaktif cair.

(3) Subbidang Pengolahan Limbah Padat mempunyai tugas melakukan pengolahan limbah radioaktif padat.

(4) Subbidang Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara mempunyai tugas melakukan pengangkutan dan penyimpanan sementara limbah radioaktif.

Pasal 299

Bidang Keselamatan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan lingkungan serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.

Pasal 300 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Keselamatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi

serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel; c. pelaksanaan pemantauan dan analisis dampak lingkungan.

53

Pasal 301 Bidang Keselamatan dan Lingkungan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.


pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.

(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi yang diterima personel.

(3) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis dampak lingkungan di kawasan Puspiptek Serpong.

Pasal 303

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.

Pasal 304 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.

Bagian Keenam Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir

Pasal 305

Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan di bidang perangkat nuklir.

Pasal 306 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perekayasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta kegiatan

rancang bangun sipil; b. pelaksanaan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri; c. pelaksanaan perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir dan

lingkungan; d. pelaksanaan perawatan elektronik, operasi sarana penunjang serta pabrikasi dan

perbengkelan; e. pelaksanaan urusan tata usaha.

54

Pasal 307 Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur; c. Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri; d. Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan; e. Bidang Perawatan dan Perbengkelan.

Pasal 308 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.








Pasal 312

Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan elektromekanik nuklir dan struktur serta kegiatan rancang bangun sipil.

Pasal 313 Bidang Instrumentasi Reaktor dan Industri mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan instrumentasi reaktor dan industri.

55

Pasal 314 Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan instrumentasi kesehatan, keselamatan nuklir dan lingkungan.

Pasal 315 (1) Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur, Bidang Instrumentasi Reaktor

dan Industri, dan Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Pasal 313, dan Pasal 314 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 316

Bidang Perawatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan perawatan elektronik, operasi sarana penunjang serta konstruksi dan perbengkelan.

Pasal 317 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bidang Perawatan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perawatan elektronik; b. pelaksanaan operasi sarana penunjang; c. pelaksanaan konstruksi dan perbengkelan.

Pasal 318 Bidang Perawatan dan Perbengkelan terdiri dari : a. Subbidang Perawatan Elektronik; b. Subbidang Sarana Penunjang c. Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan.

Pasal 319 (1) Subbidang Perawatan Elektronik mempunyai tugas melakukan perawatan

elektronik.

(2) Subbidang Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan operasi sarana penunjang.

(3) Subbidang Konstruksi dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan konstruksi dan perbengkelan.

56

BAB VII DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

Bagian Pertama


Pasal 320 (1) Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Pasal 321

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 322 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan

di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.


Pasal 323

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka; b. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi; c. Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; d. Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.

57

Bagian Ketiga Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka

Pasal 324

Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop; b. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi

radiofarmaka; c. pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan, pemanfaatan, dan operasi

siklotron; d. pelaksanaan pengelolaan sarana penunjang, pelayanan pendayagunaan

radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas; e. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja; f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 326 Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Radioisotop; c. Bidang Radiofarmaka; d. Bidang Siklotron; e. Bidang Sarana Penunjang dan Proses; f. Bidang Keselamatan.

Pasal 327 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka.



58






Pasal 331

Bidang Radioisotop mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop.

Pasal 332 Bidang Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka.

Pasal 333 Bidang Siklotron mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan, pemanfaatan dan operasi siklotron.

Pasal 334 (1) Bidang Radioisotop, Bidang Radiofarmaka, dan Bidang Siklotron sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 331, Pasal 332, dan Pasal 333 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




Pasal 335

Bidang Sarana Penunjang dan Proses mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana penunjang, pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas.

59

Pasal 336 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Bidang Sarana Penunjang dan Proses menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang; b. pelaksanaan pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta

kendali kualitas.

Pasal 337 Bidang Sarana Penunjang dan Proses terdiri dari : a. Subbidang Pengelolaan Sarana; b. Subbidang Proses.

Pasal 338 (1) Subbidang Pengelolaan Sarana mempunyai tugas melakukan pengoperasian,

perawatan, dan perbaikan sarana penunjang.

(2) Subbidang Proses mempunyai tugas melakukan pelayanan pendayagunaan radioisotop dan radiofarmaka, serta kendali kualitas.

Pasal 339

Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja.

Pasal 340 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-

radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas; b. pelaksanaan pengendalian paparan radiasi personel; c. pelaksanaan pengelolaan limbah di fasilitas.

Pasal 341 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Pengendalian Daerah Kerja; b. Subbidang Pengendalian Personel; c. Subbidang Pengelolaan Limbah.


pengendalian daerah kerja terhadap bahaya radiasi dan non-radiasi, serta koordinasi kedaruratan nuklir fasilitas.

(2) Subbidang Pengendalian Personel mempunyai tugas melakukan pengendalian paparan radiasi personel.

(3) Subbidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah di fasilitas.

60

Bagian Keempat Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Dan Radiasi

Pasal 343

Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi.

Pasal 344 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang

kebumian dan lingkungan; b. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang

proses radiasi; c. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang

pertanian; d. pelaksanaan pengendalian keselamatan kerja dan pengelolaan limbah; e. pelaksanaan urusan tata usaha; f. pelaksanaan pengamanan nuklir kawasan.

Pasal 345 Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Kebumian dan Lingkungan; c. Bidang Proses Radiasi; d. Bidang Pertanian; e. Bidang Keselamatan; f. Unit Pengamanan Nuklir Kawasan.

Pasal 346 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi.


61

Pasal 348

Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan; d. Subbagian Dokumentasi Ilmiah.






Pasal 350

Bidang Kebumian dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kebumian dan pelestarian lingkungan.

Pasal 351 Bidang Proses Radiasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi dan industri.

Pasal 352 Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian.

Pasal 353 (1) Bidang Kebumian dan Lingkungan, Bidang Proses Radiasi, dan Bidang

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Pasal 351, dan Pasal 352 masing-masing terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.




62

Pasal 354 Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keselamatan kerja dan pengelolaan limbah.

Pasal 355 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja; b. pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif, limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) dan pengawasan keselamatan lingkungan.

Pasal 356 Bidang Keselamatan terdiri dari : a. Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja; b. Subbidang Pengelolaan Limbah.

Pasal 357

(1) Subbidang Proteksi Radiasi dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan proteksi radiasi dan pengendalian keselamatan kerja.

(2) Subbidang Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan limbah radioaktif, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengawasan keselamatan lingkungan.

Pasal 358 Unit Pengamanan Nuklir Kawasan mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel di lingkungan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi dan Kawasan Nuklir Pasar Jumat.

Bagian Kelima Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir

Pasal 359

Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 360 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. pelaksanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan; c. pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu.

63

Pasal 361 Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Diseminasi; c. Bidang Promosi; d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi; e. Unit Jaminan Mutu.

Pasal 362 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.


Pasal 364 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan.





Pasal 366

Bidang Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 367 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Bidang Diseminasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi; b. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non

energi.

64

Pasal 368 Bidang Diseminasi terdiri dari : a. Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi; b. Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Non Energi.

Pasal 369

(1) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Energi mempunyai tugas melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang energi.

(2) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Non Energi mempunyai tugas melakukan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di bidang non energi.

Pasal 370

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan promosi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan perencanaan promosi hasil penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan kegiatan promosi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 372 Bidang Promosi terdiri dari : a. Subbidang Perencanaan Promosi; b. Subbidang Pelaksanaan Promosi.

Pasal 373 (1) Subbidang Perencanaan Promosi mempunyai tugas melakukan perencanaan

promosi hasil penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Pelaksanaan Promosi mempunyai tugas melakukan promosi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 374

Bidang Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan.

65

Pasal 375 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Bidang Evaluasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan evaluasi diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir

serta promosi hasil penelitian dan pengembangan; b. pelaksanaan kegiatan dokumentasi diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi

nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 376 Bidang Evaluasi dan Dokumentasi terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi; b. Subbidang Dokumentasi.

Pasal 377 (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan diseminasi

ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan.

(2) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi kegiatan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta promosi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 378

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Bagian Keenam Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir

Pasal 379

Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemitraan teknologi nuklir.

Pasal 380 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi

teknologi, serta alih teknologi; b. pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; c. pelaksanaan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong; d. pelaksanaan urusan tata usaha; e. pelaksanaan program jaminan mutu; f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

66

Pasal 381 Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan; c. Bidang Kemitraan; d. Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong; e. Unit Jaminan Mutu; f. Unit Pengamanan Nuklir.

Pasal 382 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.







Pasal 386

Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi, serta alih teknologi.

Pasal 387 (1) Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 386 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok.


67



Pasal 388

Bidang Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 389 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bidang Kemitraan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang agroindustri; b. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang perangkat medik; c. pelaksanaan kegiatan kemitraan di bidang industri.

Pasal 390 Bidang Kemitraan terdiri dari : a. Subbidang Agroindustri; b. Subbidang Perangkat Medik; c. Subbidang Industri.

Pasal 391 (1) Subbidang Agroindustri mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di

bidang agroindustri.

(2) Subbidang Perangkat Medik mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di bidang perangkat medik.

(3) Subbidang Industri mempunyai tugas melakukan kegiatan kemitraan di bidang industri.

Pasal 392

Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong.

Pasal 393 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perawatan prasarana dan sarana kawasan; b. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, publikasi dan pelayanan tamu kawasan; c. pelaksanaan pelayanan medik, kesehatan radiasi, dan koordinasi kedaruratan

nuklir kawasan.

68

Pasal 394 Bidang Pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong terdiri dari : a. Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana; b. Subbidang Dokumentasi; c. Subbidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 395 (1) Subbidang Perawatan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan

kegiatan rumah tangga, perawatan bangunan dan sarana angkutan serta fasilitas keselamatan kawasan.

(2) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi, publikasi dan pelayanan tamu kawasan.

(3) Subbidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pelayanan medik, kesehatan radiasi, dan koordinasi kedaruratan nuklir kawasan.

Pasal 396

Unit Jaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program jaminan mutu di lingkungan Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir.

Pasal 397 Unit Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan pengamanan instalasi nuklir, lingkungan, dan personel, serta pengoperasian fasilitas keselamatan kawasan.

BAB VIII INSPEKTORAT

Pasal 398

(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 399 Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BATAN; b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; c. pelaksanaan administrasi inspektorat.

69

Pasal 401

Inspektorat terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 402 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat.

Pasal 403 (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

Auditor.

(2) Jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB IX PUSAT STANDARDISASI DAN JAMINAN MUTU NUKLIR

Pasal 404

(1) Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala.

(2) Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 405 Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir mempunyai tugas melaksanakan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu nuklir.

Pasal 406 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan standardisasi radiasi dan nuklir; b. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi; c. pelaksanaan dan pembinaan program jaminan mutu; d. pelaksanaan kegiatan tata usaha.

70

Pasal 407 Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir ; c. Bidang Akreditasi dan Sertifikasi; d. Bidang Jaminan Mutu.

Pasal 408 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi kegiatan ilmiah, dokumentasi dan publikasi di lingkungan Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir.

Pasal 409 Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penetapan dan revisi standar radiasi dan nuklir.

Pasal 410 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan rumusan, penetapan dan revisi standar keselamatan radiasi dan nuklir

serta lingkungan; b. penyiapan rumusan, penetapan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan

nuklir.

Pasal 411 Bidang Standardisasi Radiasi dan Nuklir terdiri dari: a. Subbidang Standar Keselamatan; b. Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir.

Pasal 412 (1) Subbidang Standar Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, penetapan dan revisi standar keselamatan radiasi dan nuklir serta lingkungan.

(2) Subbidang Standar Mutu Bahan dan Peralatan Nuklir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, penetapan dan revisi standar mutu bahan dan peralatan nuklir.

Pasal 413

Bidang Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan akreditasi dan sertifikasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya.

71

Pasal 414 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan akreditasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya; b. pelaksanaan sertifikasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya.

Pasal 415 Bidang Akreditasi dan Serifikasi terdiri dari : a. Subbidang Akreditasi; b. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 416 (1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan akreditasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya.

(2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi personel, fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya.

Pasal 417

Bidang Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan program jaminan mutu nuklir.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Bidang Jaminan Mutu menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan pembinaan program jaminan

mutu nuklir; b. pelaksanaan audit, pemantauan dan inspeksi sistem mutu nuklir.

Pasal 419 Bidang Jaminan Mutu terdiri dari : a. Subbidang Program; b. Subbidang Audit dan Pemantauan.

Pasal 420 (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan, pengembangan dan pembinaan program jaminan mutu nuklir.

(2) Subbidang Audit dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan audit, pemantauan dan inspeksi sistem mutu nuklir.

72

BAB X PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 421

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala.

(2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 422 Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 423 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan; b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 424 Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Perencanaan; c. Bidang Penyelenggaraan; d. Bidang Evaluasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 425 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.



73





Pasal 429

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 430 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan.

Pasal 431 Bidang Perencanaan terdiri dari : a. Subbidang Program; b. Subbidang Kurikulum dan Modul.

Pasal 432 (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

program pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbidang Kurikulum dan Modul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan.

Pasal 433

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan sarana laboratorium.

Pasal 434 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis; b. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan

fungsional; c. pengelolaan sarana laboratorium.

74

Pasal 435 Bidang Penyelenggaraan terdiri dari : a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; c. Subbidang Sarana Laboratorium.

Pasal 436 (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis.

(2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.

(3) Subbidang Sarana Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana laboratorium.

Pasal 437

Bidang Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 438 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan kegiatan di bidang informasi dan dokumentasi pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 439

Bidang Evaluasi terdiri dari : a. Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; b. Subbidang Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 440 (1) Subbidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas penyiapan

bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

(2) Subbidang Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang informasi dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 441

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional Widyaiswara.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.

75


(4) Jumlah dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 442

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BATAN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Kepala secara tersendiri setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 443 Setiap satuan kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di masing-masing wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam BATAN, serta dengan instansi di luar BATAN sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 445 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 446 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan BATAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

76

Pasal 447 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 448 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 449 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 451

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala BATAN Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 452

Struktur Organisasi BATAN sebagaimana tersebut pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 453

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

77

Pasal 454

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 455 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 77/KA/IV/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Spektrometri, Nomor 78/KA/IV/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Keteknikan, Nomor 79/KA/IV/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bengkel Induk, dan Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 456 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 24 Nopember 2005

KEPALA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

SOEDYARTOMO SOENTONO

1

STRUKTUR ORGANISASI BATAN

2

KEPALA

DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

DAN ENERGI NUKLIR

PUSAT

PENGEMBANGAN

ENERGI NUKLIR

PUSAT

TEKNOLOGI REAKTOR DAN

KESELAMATAN NUKLIR

PUSAT

REAKTOR SERBA GUNA

PUSAT

PENGEMBANGAN INFORMATIKA

NUKLIR

DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAUR


PUSAT

TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF

PUSAT

REKAYASA PERANGKAT NUKLIR

PUSAT

PENGEMBANGAN

GEOLOGI NUKLIR

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN

BAKAR NUKLIR

DEPUTI BIDANG

PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN

PUSAT

TEKNOLOGI AKSELERATOR

DAN PROSES BAHAN

PUSAT

TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN

METROLOGI RADIASI

PUSAT

TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN

DAN RADIOMETRI

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI

NUKLIR

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO

PERENCANAAN

BIRO

SUMBER DAYA

MANUSIA

BIRO

UMUM

BIRO

KERJA SAMA, HUKUM,

DAN HUMAS

DEPUTI BIDANG

PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG

DAN PEMASYARAKATAN IPTEK NUKLIR

PUSAT

APLIKASI TEKNOLOGI ISOTOP

DAN RADIASI

PUSAT

DISEMINASI IPTEK NUKLIR

PUSAT

KEMITRAAN TEKNOLOGI NUKLIR

PUSAT

RADIOISOTOP DAN

RADIOFARMAKA

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PUSAT STANDARDISASI

DAN JAMINAN MUTU NUKLIR

INSPEKTORAT

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA



TANGGAL : 24 NOPEMBER 2005

KEPALA



3

KEPALA

SEKRETARIAT UTAMA

DEPUTI BIDANG


DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

ENERGI NUKLIR

DEPUTI BIDANG



DEPUTI BIDANG

PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG

DAN PEMASYARAKATAN IPTEK NUKLIR

KEPALA







4

SEKRETARIAT UTAMA

5

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO

PERENCANAAN

BIRO

SUMBER DAYA MANUSIA

BIRO

UMUM

BIRO

KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS

KEPALA







6

BIRO

PERENCANAAN

BAGIAN

PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAGIAN

ANGGARAN DISEMINASI

SUBBAGIAN

ANGGARAN LITBANGYASA

SUBBAGIAN

ANGGARAN MANAJEMEN

KELEMBAGAAN

BAGIAN

EVALUASI PROGRAM

SUBBAGIAN

EVALUASI PROGRAM DISEMINASI

SUBBAGIAN

EVALUASI PROGRAM

LITBANGYASA

SUBBAGIAN

EVALUASI PROGRAM

MANAJEMEN KELEMBAGAAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI

BAGIAN

PERENCANAAN PROGRAM

SUBBAGIAN

PROGRAM DISEMINASI

SUBBAGIAN

PROGRAM LITBANGYASA

SUBBAGIAN

PROGRAM MANAJEMEN

KELEMBAGAAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEPALA







7

BAGIAN PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN

ORGANISASI DAN

KETATALAKSANAAN

SUBBAGIAN

ORGANISASI

SUBBAGIAN

KETATALAKSANAAN

BIRO

SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN

MUTASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

MUTASI PEGAWAI I

SUBBAGIAN

MUTASI PEGAWAI II

SUBBAGIAN

DATA SUMBER DAYA

MANUSIA

BAGIAN

UMUM KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBAGIAN

ARSIP DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN

MUTASI JABATAN

FUNGSIONAL I

SUBBAGIAN

TATA PERSURATAN

SUBBAGIAN

PELAYANAN KESEHATAN

SUBBAGIAN

MUTASI JABATAN

FUNGSIONAL II

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEPALA







8

BAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

PENGADAAN SARANA

SUBBAGIAN

INVENTARISASI

BAGIAN

RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN

KENDARAAN

SUBBAGIAN

BANGUNAN DAN

URUSAN DALAM

SUBBAGIAN

PERALATAN

BIRO

UMUM

BAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK

BAGIAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PELAPORAN

SUBBAGIAN

AKUNTANSI

SUBBAGIAN

VERIFIKASI PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK

BAGIAN

PENGAMANAN

SUBBAGIAN

PENGAMANAN

INSTALASI NUKLIR

SUBBAGIAN

PENGAMANAN DALAM

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEPALA







9

BIRO

KERJA SAMA, HUKUM, DAN

HUMAS

BAGIAN

HUKUM

SUBBAGIAN

PENELAAHAN DAN

DOKUMENTASI HUKUM

SUBBAGIAN

BANTUAN DAN

PENYULUHAN HUKUM

BAGIAN

PERJANJIAN

SUBBAGIAN

PERJANJIAN DALAM NEGERI

SUBBAGIAN

PERJANJIAN LUAR NEGERI

BAGIAN

HUBUNGAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN

HUBUNGAN

ANTARLEMBAGA

SUBBAGIAN

PERS DAN MEDIA

SUBBAGIAN

PROTOKOL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

BAGIAN

PENGELOLAAN BANTUAN

TEKNIS

SUBBAGIAN

PENGELOLAAN BANTUAN

TEKNIS BILATERAL

DAN REGIONAL

SUBBAGIAN

PENGELOLAAN BANTUAN

TEKNIS MULTILATERAL

KEPALA







10

DEPUTI BIDANG PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN

11

PUSAT

TEKNOLOGI KESELAMATAN

DAN METROLOGI RADIASI

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI NUKLIR

PUSAT


DAN PROSES BAHAN

DEPUTI BIDANG


PUSAT


DAN RADIOMETRI

KEPALA







12

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN

INDUSTRI NUKLIR

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN, KEPEGAWAIAN,

DAN DOKUMENTASI ILMIAH

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN SUBBAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

BAHAN INDUSTRI

NUKLIR

BIDANG

KARAKTERISASI DAN

ANALISIS NUKLIR

BIDANG

SPEKTROMETRI

NEUTRON

BIDANG

KESELAMATAN DAN

INSTRUMENTASI

SUBBIDANG

PROTEKSI RADIASI DAN

KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

INSTRUMENTASI

KEPALA







13

PUSAT

TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN

PROSES BAHAN

BIDANG


DAN FISIKA NUKLIR

BIDANG

KIMIA DAN TEKNOLOGI

PROSES BAHAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI ILMIAH

UPT

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

BIDANG

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN

SUBBIDANG


KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH

DAN KESELAMATAN

LINGKUNGAN

SUBBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG

REAKTOR

SUBBIDANG

OPERASI DAN

PERAWATAN REAKTOR

SUBBIDANG

PERENCANAAN OPERASI

DAN AKUNTANSI BAHAN

BAKAR

KEPALA







14

PUSAT


DAN RADIOMETRI

BIDANG

FISIKA

BIDANG

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN

SUBBIDANG


KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH

DAN KESELAMATAN

LINGKUNGAN

SUBBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG

REAKTOR

SUBBIDANG

OPERASI DAN

PERAWATAN REAKTOR

SUBBIDANG

PERENCANAAN OPERASI

DAN AKUNTANSI BAHAN

BAKAR

BIDANG

SENYAWA BERTANDA

DAN RADIOMETRI

UPT

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI ILMIAH

KEPALA







15

PUSAT

TEKNOLOGI KESELAMATAN

DAN METROLOGI RADIASI

BIDANG

DOSIMETRI

BIDANG

KESELAMATAN DAN

KESEHATAN

SUBBIDANG


KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

SUBBIDANG

KESELAMATAN

LINGKUNGAN

BIDANG

BIOMEDIKA

BIDANG

TEKNIK NUKLIR

KEDOKTERAN

BIDANG

METROLOGI RADIASI

SUBBIDANG

STANDARDISASI

SUBBIDANG

KALIBRASI

SUBBIDANG

INSTRUMENTASI

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

KEPALA







16

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

ENERGI NUKLIR

17

PUSAT

PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR

PUSAT


KESELAMATAN NUKLIR

PUSAT

REAKTOR SERBA GUNA

PUSAT

PENGEMBANGAN INFORMATIKA NUKLIR

DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

ENERGI NUKLIR

KEPALA







18

PUSAT

PENGEMBANGAN

ENERGI NUKLIR

BIDANG

PERENCANAAN SISTEM ENERGI

BIDANG

PENGEMBANGAN SISTEM

DAN TEKNOLOGI PLTN

BIDANG

MANAJEMEN

PERSIAPAN PLTN

BIDANG

PENGKAJIAN KELAYAKAN

TAPAK PLTN

UPT

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI ILMIAH

KEPALA







19

PUSAT


KESELAMATAN NUKLIR

BIDANG

PENGKAJIAN ANALISIS

KESELAMATAN REAKTOR

BIDANG

OPERASI FASILITAS

SUBBIDANG

TERMOHIDROLIKA

SUBBIDANG

INSTRUMENTASI

SUBBIDANG

ELEKTROMEKANIK

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI ILMIAH

BIDANG

FISIKA DAN TEKNOLOGI

REAKTOR

BIDANG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

KESELAMATAN NUKLIR

BIDANG

PENGEMBANGAN REAKTOR

KEPALA







20

BIDANG

SISTEM REAKTOR

SUBBIDANG

SISTEM MEKANIK

SUBBIDANG

SISTEM ELEKTRIK

SUBBIDANG

SISTEM INSTRUMENTASI

DAN KENDALI

PUSAT

REAKTOR SERBA GUNA

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

UNIT

JAMINAN MUTU

BIDANG

KESELAMATAN

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

DAERAH KERJA

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

PERSONEL

SUBBIDANG

KESELAMATAN OPERASI

BIDANG

OPERASI REAKTOR

SUBBIDANG

PERENCANAAN OPERASI

SUBBIDANG

PELAKSANAAN OPERASI

SUBBIDANG

AKUNTANSI BAHAN

NUKLIR

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBIDANG

PELAYANAN IRADIASI KEPALA







21

BIDANG

SISTEM INFORMASI

BIDANG

DOKUMENTASI DAN

INFORMASI ILMIAH

SUBBIDANG

PERPUSTAKAAN

SUBBIDANG

INFORMASI DAN

PENGETAHUAN NUKLIR

BIDANG

SISTEM DAN

JARINGAN KOMPUTER

SUBBIDANG

SISTEM KOMPUTER

SUBBIDANG

KOMUNIKASI DATA

PUSAT

PENGEMBANGAN

INFORMATIKA NUKLIR

BIDANG

KOMPUTASI

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBIDANG

PENGELOLAAN WEBSITE

DAN MULTIMEDIA KEPALA







22

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAUR


23

PUSAT

PENGEMBANGAN GEOLOGI NUKLIR

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR

PUSAT

TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF

PUSAT


DEPUTI BIDANG



KEPALA







24

BIDANG

GEOLOGI DAN

PERTAMBANGAN BAHAN

GALIAN NUKLIR

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

BIDANG

EKSPLORASI

SUBBIDANG

PEMETAAN

SUBBIDANG

EKSPLORASI GEOKIMIA

SUBBIDANG

EKSPLORASI GEOFISIKA

SUBBIDANG

MINERALOGI

BIDANG

EVALUASI DAN TEKNIK

PENAMBANGAN

SUBBIDANG

EVALUASI CADANGAN

SUBBIDANG

TEKNIK PENAMBANGAN

SUBBIDANG

PEMBORAN DAN

DIAGRAFI NUKLIR

SUBBIDANG

PERALATAN

ELEKTROMEKANIK

BIDANG

KESELAMATAN DAN

LINGKUNGAN

SUBBIDANG


KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH

DAN KESELAMATAN

LINGKUNGAN

PUSAT

PENGEMBANGAN GEOLOGI NUKLIR

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

KEPALA







25

BIDANG

BAHAN BAKAR NUKLIR

BIDANG

OPERASI SARANA

PENUNJANG

SUBBIDANG

OPERASI SARANA DUKUNG

FASILITAS ELEMEN BAKAR

SUBBIDANG

OPERASI SARANA

DUKUNG FASILITAS

RADIOMETALURGI

SUBBIDANG

PEMELIHARAAN DAN

PERAWATAN

PUSAT

TEKNOLOGI BAHAN

BAKAR NUKLIR

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

BIDANG

PENGEMBANGAN

RADIOMETALURGI

BIDANG

KESELAMATAN

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

DAERAH KERJA

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

PERSONEL

SUBBIDANG

AKUNTANSI BAHAN NUKLIR

DAN PENGELOLAAN LIMBAH

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

UNIT

JAMINAN MUTU

KEPALA







26

BIDANG

TEKNOLOGI

PENYIMPANAN LESTARI

BIDANG

TEKNOLOGI PENGOLAHAN

LIMBAH, DEKONTAMINASI,

DAN DEKOMISIONING

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

OPERASI SARANA

PENUNJANG

SUBBIDANG

OPERASI SISTEM PENYEDIA

MEDIA DAN ENERGI

SUBBIDANG

PERAWATAN DAN

PERBAIKAN PERALATAN

BIDANG

PENGOLAHAN LIMBAH

SUBBIDANG

PREPARASI DAN

ANALISIS

SUBBIDANG

PENGOLAHAN LIMBAH

CAIR

SUBBIDANG

PENGOLAHAN LIMBAH

PADAT

SUBBIDANG

PENGANGKUTAN DAN

PENYIMPANAN SEMENTARA

BIDANG

KESELAMATAN DAN

LINGKUNGAN

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

DAERAH KERJA

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

PERSONEL

SUBBIDANG

ANALISIS DAMPAK

LINGKUNGAN

PUSAT

TEKNOLOGI LIMBAH

RADIOAKTIF

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

UNIT

JAMINAN MUTU

BIDANG

RADIOEKOLOGI

KELAUTAN

KEPALA







27

PUSAT


BIDANG

REKAYASA ELEKTROMEKANIK

DAN STRUKTUR

BIDANG

PERAWATAN DAN

PERBENGKELAN

SUBBIDANG

SARANA PENUNJANG

SUBBIDANG

PERAWATAN ELEKTRONIK

BIDANG

INSTRUMENTASI

REAKTOR DAN INDUSTRI

BIDANG

INSTRUMENTASI

KESEHATAN DAN

KESELAMATAN

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBIDANG

KONSTRUKSI DAN

PERBENGKELAN KEPALA







28

DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG DAN

PEMASYARAKATAN IPTEK NUKLIR

29

PUSAT

RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA

PUSAT


DEPUTI BIDANG

PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG DAN

PEMASYARAKATAN IPTEK NUKLIR

PUSAT


DAN RADIASI

PUSAT


KEPALA







30

PUSAT

RADIOISOTOP DAN

RADIOFARMAKA

BIDANG

RADIOISOTOP

BIDANG

RADIOFARMAKA

BIDANG

SIKLOTRON

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN



SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

KESELAMATAN

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

DAERAH KERJA

SUBBIDANG

PENGENDALIAN

PERSONEL

SUBBIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH

BIDANG

SARANA PENUNJANG

DAN PROSES

SUBBIDANG

PENGELOLAAN SARANA

SUBBIDANG

PROSES

KEPALA







31

BIDANG

KEBUMIAN DAN

LINGKUNGAN

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

KAWASAN

BIDANG

KESELAMATAN

SUBBIDANG


KESELAMATAN KERJA

SUBBIDANG

PENGELOLAAN LIMBAH

PUSAT


DAN RADIASI

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN

DOKUMENTASI ILMIAH

BIDANG

PERTANIAN

UPT

BIDANG

PROSES RADIASI

KEPALA







32

PUSAT


BIDANG

DISEMINASI

SUBBIDANG


ENERGI

SUBBIDANG


NON ENERGI

BIDANG

PROMOSI

SUBBIDANG

PERENCANAAN PROMOSI

SUBBIDANG

PELAKSANAAN PROMOSI

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

BIDANG

EVALUASI DAN DOKUMENTASI

SUBBIDANG

EVALUASI

SUBBIDANG

DOKUMENTASI

UNIT

JAMINAN MUTU

KEPALA







33

UNIT

PENGAMANAN NUKLIR

PUSAT


BIDANG

PENDAYAGUNAAN

HASIL LITBANG

BIDANG

PENGELOLAAN KAWASAN

NUKLIR SERPONG

SUBBIDANG

PERAWATAN PRASARANA

DAN SARANA

SUBBIDANG

DOKUMENTASI

SUBBIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

UNIT

JAMINAN MUTU

BIDANG

KEMITRAAN

SUBBIDANG

AGROINDUSTRI

SUBBIDANG

PERANGKAT MEDIK

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

SUBBIDANG

INDUSTRI KEPALA







34

INSPEKTORAT

35

INSPEKTORAT

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEPALA







36

PUSAT STANDARDISASI DAN JAMINAN MUTU NUKLIR

37

BIDANG

AKREDITASI DAN

SERTIFIKASI

SUBBIDANG

AKREDITASI

SUBBIDANG

SERTIFIKASI

PUSAT

STANDARDISASI DAN

JAMINAN MUTU NUKLIR

SUBBAGIAN

TATA USAHA

BIDANG

JAMINAN MUTU

SUBBIDANG

PROGRAM

SUBBIDANG

AUDIT DAN PEMANTAUAN

BIDANG

STANDARDISASI RADIASI

DAN NUKLIR

SUBBIDANG

STANDAR KESELAMATAN

SUBBIDANG

STANDAR MUTU BAHAN

DAN PERALATAN NUKLIR

KEPALA







38

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

39

BIDANG

PENYELENGGARAAN

SUBBIDANG

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN TEKNIS

SUBBIDANG

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN STRUKTURAL

DAN FUNGSIONAL

PUSAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BIDANG

EVALUASI

SUBBIDANG

EVALUASI PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

SUBBIDANG

SARANA LABORATORIUM

BAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERSURATAN DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

WIDYAISWARA

SUBBIDANG

INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

BIDANG

PERENCANAAN

SUBBIDANG

PROGRAM

SUBBIDANG

KURIKULUM DAN MODUL

KEPALA







Download - PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL … · Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, gaji, dan pangkat serta peraturan kepegawaian. (3) Subbagian Mutasi Jabatan

Top Related