peraturan kepala badan tenaga nuklir nasional ?· mutu nuklir, dan sekolah tinggi teknologi...

Download PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL ?· Mutu Nuklir, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir,…

Post on 02-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 392/KA/XI/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Kepala BATAN Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2002;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam

surat Nomor B/1591/M.PAN/8/2005 tanggal 24 Agustus 2005;

M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR

NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

2

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1 (1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat

BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN; c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang

penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir; d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BATAN mempunyai kewenangan : a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang ketenaganukliran; b. perumusan kebijakan di bidang ketenaganukliran untuk mendukung

pembangunan secara makro; c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian dasar dan terapan, pengembangan teknologi dan energi nuklir, pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

2) penetapan pedoman penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan penggunaan tenaga nuklir.

3

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BATAN terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan; d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir; e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa; f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir; g. Inspektorat; h. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir; i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

K E P A L A

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BATAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas

BATAN; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BATAN yang menjadi tanggung

jawabnya; d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB III SEKETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BATAN.

4

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BATAN; b. koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BATAN; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BATAN;

d. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BATAN;

e. koordinasi penyusunan laporan BATAN.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Umum; d. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan.

Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan program; b. pelaksanaan penyusunan anggaran; c. evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 13 Biro Perencanaan terdiri dari : a. Bagian Perencanaan Program; b. Bagian Penyusunan Anggaran; c. Bagian Evaluasi Program.

5

Pasal 14 Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, dan manajemen kelembagaan serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan

perekayasaan; b. penyiapan bahan perencanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 16 Bagian Perencanaan Program terdiri dari : a. Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Program Diseminasi; c. Subbagian Program Manajemen Kelembagaan; d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17 (1) Subbagian Program Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

(2) Subbagian Program Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program diseminasi.

(3) Subbagian Program Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program manajemen kelembagaan.

(4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 18 Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, diseminasi serta manajemen kelembagaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan,

dan perekayasaan; b. penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi; c. penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan.

6

Pasal 20 Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari : a. Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan; b. Subbagian Anggaran Diseminasi; c. Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan.

Pasal 21 (1) Subbagian Anggaran Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program penelitian, pengembangan, dan perekayasaan.

(2) Subbagian Anggaran Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program diseminasi.

(3) Subbagian Anggaran Manajemen Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran program manajemen kelembagaan.

Pasal 22

Bagian Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan, diseminasi, manajemen kelembagaan, serta urusan dokumentasi.

Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program penelitian,

pengembangan, dan perekayasaan; b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program diseminasi; c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program manajemen

kelembagaan; d. pelaksanaan uru

Recommended

View more >