Download - Skb Rekonsiliasi
PELAKSANAAN REKONSILIASI, PELAKSANAAN REKONSILIASI, PENYAMPAIAN DATA REALISASI BELANJA PENYAMPAIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL, DAN DATA PNBP YANG BERSUMBER MODAL, DAN DATA PNBP YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BMNDARI PENGELOLAAN BMN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARADJKDJK
NN
KEPUTUSAN BERSAMADIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-57/KN/2010NOMOR KEP-174/PB/2010
TANGGAL 28 JULI 2010
Slide 1
AGENDAAGENDA
Dasar HukumDasar Hukum
1
Pertukaran Data dan InformasiPertukaran Data dan Informasi
2
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDMPembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM
3
Pengawasan dan Pengendalian RekonsiliasiPengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi
4
5
Latar BelakangLatar Belakang
Slide 2
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN diperlukan data Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN diperlukan data
pendukung untuk memastikan keandalan informasi BMN yang pendukung untuk memastikan keandalan informasi BMN yang
disajikan, berupa:disajikan, berupa:
• Realisasi belanja modalRealisasi belanja modal
• PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMNPNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN
Demi terwujudnya pelaksanaan rekonsilasi data BMN perlu ada Demi terwujudnya pelaksanaan rekonsilasi data BMN perlu ada
pemahaman yang sama dari semua pihak yang terkait dalam pemahaman yang sama dari semua pihak yang terkait dalam
pelaksanaan rekonsiliasipelaksanaan rekonsiliasi
Slide 3
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/MK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/MK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 73/PMK.01/2009;dengan PMK Nomor 73/PMK.01/2009;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;Pemerintah Pusat;
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;Pusat;
Slide 4
PELAKSANAAN REKONSILIASI
KPKNLKPKNL KanwilKanwilDJKNDJKN
DJKNDJKN
K/LSatker Korwil
KPPNKPPN KanwilKanwilDJPBDJPB
DJPBDJPB
pt bunga mawarJl. Kebun Raja 382JAKARTA 10112Tel. 021-721823Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:PT Jaya Plastiik IndahJl. Kemiri 34 JakartaFax. 021-447692
ORDER PEMBELIANNO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.7502. 4509 Kantong Plastik Tebal 200 lembar 4753. 1640 Lap Katun 25 lembar 9404. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Catatan :• Agar pesanan diantar sebelum tanggal 14-08-94.• Pembayaran paling lambat 2 (dua) hari setelah delivery.• Bila ada yang kurang jelas harap hubungi sdr. Mamat (bag.
Pembelian).
Hormat Kami,
(Ny. Setiawati Lubis)Kabag. Pembelian
pt bunga mawarJl. Kebun Raja 382JAKARTA 10112Tel. 021-721823Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:PT Jaya Plastiik IndahJl. Kemiri 34 JakartaFax. 021-447692
ORDER PEMBELIANNO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.7502. 4509 Kantong Plastik Tebal 200 lembar 4753. 1640 Lap Katun 25 lembar 9404. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
LKPPLKPP
Slide 5
KESEPAKATAN UMUM
Seluruh unit terkait di lingkungan kantor pusat DJKN dan DJPB mengambil upaya dan langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan rekonsiliasi data BMN,baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mewujudkan tersajinya data BMN yang andal dalam LBMN dan LKPP, meliputi: Pertukaran data dan informasi, Pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
rekonsiliasi data BMN
Slide 6
Koord
inasi
Koord
inasi
Pertukaran Data & InformasiPertukaran Data & Informasi
DJPBDJPBDitrektorat Sistem Perbendaharaan
DJKNDJKNDirektorat Hukum
dan Informasi
Data Realisasi Belanja Modal
Data PNBP pengelolaan
BMN
Direktorat BMN I
Kanwil DJKN
K P K N L Koord
inasi
Koord
inasi
DJPBDJPBDitrektorat Akuntansi
dan PelaporanKeuangan
PUSINTEK
Slide 7
Data Barang Milik Negara dalam Neraca*
Daftar UAPBW yang tidak melakukan rekon
Data selisih nilai BMN per akun Neraca
D J K N D J P B
Pertukaran Data & InformasiPertukaran Data & Informasi
Data Barang Milik Negara dalam Neraca *
Data selisih nilai BMN per akun Neraca
* Format sesuai lampiran IV.a Peraturan DJKN No. PER-07/KN/2009 Slide 8
Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDMKapasitas SDM - 1 - 1
Melakukan koordinasi dengan KPPNMelakukan koordinasi dengan KPPN//Kanwil DJPB dalam Kanwil DJPB dalam rangka rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN berupa:pelaksanaan rekonsiliasi data BMN berupa:
• PPemetaan atas Satker dan korwil K/L yang ada di wilayah kerjanyaemetaan atas Satker dan korwil K/L yang ada di wilayah kerjanya dengan merujuk pada lampiran V Peraturan Direktur Jenderal dengan merujuk pada lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009
• Jadwal pelaksanaan rekonsiliasiJadwal pelaksanaan rekonsiliasi• Mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi data BMNMekanisme pelaksanaan rekonsiliasi data BMN
Melakukan sosialisasi kepada Satker dan Korwil K/L atas peraturan-Melakukan sosialisasi kepada Satker dan Korwil K/L atas peraturan-peraturan terkait :peraturan terkait :
Kebijakan pengelolaan dan penatausahaan BMN;Kebijakan pengelolaan dan penatausahaan BMN; Rekonsiliasi data BMN;Rekonsiliasi data BMN; Penerapan sanksi atas ketidakpatuhan pelaksanaan Penerapan sanksi atas ketidakpatuhan pelaksanaan rrekonsiliasiekonsiliasi
Slide 9
Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDMKapasitas SDM - 2 - 2
Melakukan Melakukan kkoordinasi dengan KPPN, Kanwil DJPB setempat terkait oordinasi dengan KPPN, Kanwil DJPB setempat terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasidalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi, meliputi :, meliputi :
• Pembinaan kepada K/L pada jenjang terkait yang berkaitan denan Pembinaan kepada K/L pada jenjang terkait yang berkaitan denan permasalahan:permasalahan:
– Sistem aplikasiSistem aplikasi– Pembentukan unit akuntansiPembentukan unit akuntansi– Implementasi kebijakan akuntansi BMNImplementasi kebijakan akuntansi BMN
• Bimbingan teknis dan asistensi terkait penyusunan dan Bimbingan teknis dan asistensi terkait penyusunan dan penyelesaian laporan pada jenjang pelaporan terkaitpenyelesaian laporan pada jenjang pelaporan terkait
Slide 10
Pengawasan dan PengendalianPengawasan dan PengendalianPelaksanaan RekonsiliasiPelaksanaan Rekonsiliasi
DJKN dan DJPB melaksanakan DJKN dan DJPB melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian atas atas pelaksanaan pelaksanaan rrekonsiliasi ekonsiliasi data data BMNBMN terhadap K/L terhadap K/L, termasuk , termasuk pemantauan/monitoring dan pemantauan/monitoring dan pengenaan sanksi pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan atas ketidakpatuhan K/L dalam pelaksanaan rekonsiliasi;K/L dalam pelaksanaan rekonsiliasi;
Sanksi yang dapat dikenakan bagi Satker/Korwil K/L yang tidak Sanksi yang dapat dikenakan bagi Satker/Korwil K/L yang tidak melaksanakan rekonsiliasi data BMN dapat berupa:melaksanakan rekonsiliasi data BMN dapat berupa:
Penundaan penerbitan SP2D terhadap SPM-UP/TUT/GUP maupun Penundaan penerbitan SP2D terhadap SPM-UP/TUT/GUP maupun SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran Dilakukan oleh KPPN Dilakukan oleh KPPN berdasarkan rekomendasi dari KPKNL/Kanwil DJKN)berdasarkan rekomendasi dari KPKNL/Kanwil DJKN)
Penundaan persetujuan permohonan pengelolaan BMNPenundaan persetujuan permohonan pengelolaan BMN Dilakukan Dilakukan oleh DJKNoleh DJKN
Slide 11
Q & AQ & A12
Direktorat Barang Milik Negara IGedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 11 Utara
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Slide 13