1

BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI

DIREKTORAT LALU LINTAS

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam urusan pemerintahan

negara di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran masyarakat berLalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari

ancaman dan gangguan dalam beraktifitas di jalan dalam rangka meningkatan

kualitas hidupnya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan

Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban,

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat

kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu lintas, mengamankan barang

bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

3. Dalam kegiatan penanganan Kecelakaan Lalu lintas, kecepatan dan akurasi

tindakan serta efisiensi peralatan yang dipergunakan sangat menentukan

efektivitas pertolongan terhadap korban dalam rangka meminimalisir korban

meninggal dunia atau luka-luka yang mengakibatkan cacat tubuh, kerugian

harta benda dan/atau permasalahan Lalu lintas Jalan yang timbul di tempat

kejadian perkara.

2

4. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di tempat kejadian perkara

Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus dapat

dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat atau rakyat, Negara dan

Hukum, maupun kepada lembaga dan organisasi Polri. Oleh karena itu diperlukan

suatu norma, standar, kriteria dan prosedur yang dipergunakan sebagai tolok ukur

pertanggungjawaban setiap personel Polisi Lalu lintas yang mengangani

Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebijakan mutu

pelayanan Polisi Lalu lintas dan nilai-nilai profesionalisme dan akuntabiilitas

yang terkandung dalam kebijaksanaan dan strategi ”Trust Building”.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penetapan Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu

lintas Dan Angkutan Jalan dimaksudkan sebagai instrumen teknis dalam

rumusan norma, standar, kriteria dan prosedur tugas bagi anggota Polri

pengemban fungsi teknis Lalu lintas untuk melaksanakan ketentuan Pasal

227 Undang-Undang No.20 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan

Jalan.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas Dan

Angkutan Jalan ini ditetapkan dengan tujuan umum :

1) Terwujudnya efektififitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap tindakan

anggota Polisi Lalu lintas dalam kegiatan mendatangi tempat kejadian,

menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus

Lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan

perkara.

3

2) Terwujudnya suatu tolok ukur mutu pelayanan Polisi Lalu lintas dalam

suatu kebijakan mutu yang memiliki daya kepastian, terukur secara

profesional, proporsional, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat

dipertanggungjawabkan secara yuridis berasaskan nilai-nilai

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan

Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah :

1) Mencegah kesalahan prosedur dan/atau keterlambatan tindakan yang

dapat berkibat pada fatalitas korban manusia;

2) Meminimalisir korban luka-luka dan/atau korban meninggal dunia

manusia dan kerugian harta benda;

3) Mencegah kemacetan dan ketidaktertiban arus Lalu lintas di TKP Laka

lantas;

4) Mempermudah serta mempercepat proses penyidikan / pengungkapan

penyebab kecelakaan, dalam rangka proses penyelesaian perkara; dan

5) Menjamin kepastian hukum dan memperlancar proses pelayanan hak

korban atau ahli waris yang benar-benar berhak atas santunan

Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

C. Ruang Lingkup

Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas ini meliputi

norma, standar, kriteria dan prosedur kegiatan yang dipergunakan oleh Polri

pengemban fungsi teknis Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk :

4

1. mendatangi tempat kejadian perkara;

2. menolong korban;

3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

4. mengolah tempat kejadian perkara;

5. mengatur kelancaran arus Lalu lintas;

6. mengamankan barang bukti; dan

7. melakukan penyidikan perkara.

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Operasional ini yang dimaksud dengan :

1. Norma adalah aturan atau ketentuan hukum yang digunakan untuk menata

penyelenggaraan tugas dalam penanganan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Standar adalah ukuran dasar dengan kaidah-kaidah yang pasti dan baku yang

digunakan sebagai patokan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu target

mutu kegiatan yang harus dilakukan dalam penanganan Kecelakaan Lalu lintas dan

Angkutan Jalan.

3. Kriteria adalah ukuran yang dipakai sebagai dasar penilaian terhadap kesesuaian

antara tingkat kerawanan dan/atau fatalitas korban Kecelakaan Lalu lintas dengan

tindakan yang dilakukan dalam penanganannya.

4. Prosedur adalah tata cara yang ditetapkan untuk menerapkan norma-norma

ketentuan menurut standar, kriteria, tahap-tahap, dan tingkat-tingkat kegiatan dalam

penanganan Kecelakaan Lalu lintas Jalan.

5. Lalu lintas adalah adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan.

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat

lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu lintas Jalan.

5

7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau

air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.

8. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu

lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu

lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta

pengelolaannya.

9. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak

disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

10. Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu lokasi di jalan tempat

kecelakaan terjadi dimana ditempat itu terdapat korban dan/atau bukti-bukti yang

menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Kecelakaan Lalu lintas dan

Angkutan Jalan.

11. Korban Kecelakaan Lalu lintas adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu

lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka

ringan pada anggota tubuh manusia.

12. Korban meninggal dunia Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang dipastikan

meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

13. Korban luka berat Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang karena luka-lukanya

itu ia menjadi menderita cacat tetap sebagai akibat langsung dari

Kecelakaan Lalu lintas atau harus dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh)

hari sejak terjadi kecelakaan atau keadaan luka pada tubuh yang tidak akan

sembuh lagi dengan sempurna sehingga tidak cakap lagi melakukan jabatan atau

pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

6

14. Korban luka ringan Kecelakaan Lalu lintas adalah korban luka-luka sebagai akibat

Kecelakaan Lalu lintas, yang tidak termasuk dalam pengertian luka berat. 15. Kerugian harta benda dalam Kecelakaan Lalu lintas adalah kerugian yang timbul

sebagai akibat langsung dari Kecelakaan Lalu lintas dalam wujud benda milik

korban atau orang lain, kendaraan, bangunan, fasilitas umum, yang dapat dinilai

dengan uang rupiah.

16. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada

korban kecelakaan Lalu lintas atau ahli warisnya melalui PT. Jasa Raharja berupa

penggantian biaya pengobatan, santunan meninggal dunia, dan santunan cacat

tetap, berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 jo PP No 17 Tahun 1965

atau Undang-Undang No 34 Tahun 1964 jo PP No 18 Tahun 1965. 17. Ahli waris korban adalah janda yang sah atau duda yang sah atau anak-anak yang

sah atau orang tua yang sah dari korban yang meninggal dunia akibat Kecelakaan

Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No 17 dan PP No 18

Tahun 1965. 18. Pelayanan korban Kecelakaan Lalu lintas adalah pelaksanaan segala usaha

dan kegiatan dalam rangka menjamin kecepatan pertolongan dan ketepatan

tindakan terhadap peristiwa Kecelakaan Lalu lintas agar korban tidak menjadi

lebih parah dan pelayanan pengurusan hak korban atas dana santunan

Kecelakaan Lalu lintas dapat dilaksanakan dengan lancar. 19. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang suatu

kejadian, pelanggaran dan kejahatan yang dilihat, didengar, dialami ataupun

ditanganinya seketika itu, atau dari laporan masyarakat dan pengaduan yang

diterimanya. 20. Keterangan Kecelakaan Lalu lintas adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh

petugas Unit Kecelakaan Polisi Lalu lintas tentang Kecelakaan Lalu lintas yang

ditanganinya, yang dibuat dalam suatu formulir laporan kecelakaan Lalu lintas

pelaku dan korban, identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat, kondisi jalan

tempat kejadian kecelakaan, dan risalah kejadian Kecelakaan Lalu lintas tersebut.

7

21. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan

sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang

segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya.

22. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi

ancaman kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna

menghindari kematian dan kecacatan.

BAB III NORMA-NORMA PENAGANAN KECELAKAAN

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Golongan Dan Sifat Perbuatan Pelaku Serta Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas

1. Golongan Perbuatan

Dasar : Pasal 316 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan)

Perbuatan pelaku dalam Kecelakaan Lalu lintas digolongkan sebagai tindak

Pidana Kejahatan.

2. Sifat Perbuatan

Dasar : Pasal 1 butir 24 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan

Sifat perbuatan pelaku Kecelakaan Lalu lintas adalah merupakan delik culpa,

yaitu perbuatan yang tidak disengaja atau lalai, atau kurang hati-hati, atau

tidak diduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia

dan/atau kerugian harta benda.

3. Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas

Dinyatakan sebagai kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, harus

memenuhi unsur-unsur kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 24 UU

No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

8

a. ada suatu peristiwa;

b. terjadi di jalan;

c. peristiwa tersebut tidak diduga dan tidak disengaja;

d. melibatkan Kendaraan;

e. dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain;

f. mengakibatkan korban manusia; dan/atau

g. kerugian harta benda.

B. Ketentuan Pidana Mengenai Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengemudi Lalai dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Pasal 310 UU

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan) :

a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan

Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau

denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka

ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama

1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah).

c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9

d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00

(dua belas juta rupiah).

2. Pengemudi Tidak Tertib, ngebut, ugal-ugalan, sehingga terjadi kecelakaan

Tolok ukur perbuatan : Pasal 311 ayat (1)

Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau

keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang...”.

Sanksi Pidana : Pasal 311 ayat (2) s/d ayat (5)

a. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda

paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan

kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta

rupiah).

c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling

banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

10

3. Pengemudi Tabrak Lari (Pasal 312)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat

Kecelakaan Lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,

tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu lintas

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Orang yang Tidak Memberi Pertolongan Terhadap Korban

(Pasal UU 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

jo Pasal 531 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHP)

Norma Pokok

Pasal 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya

Kecelakaan Lalu lintas wajib:

a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu lintas;

b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan/atau

c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Ketentuan Pidana

Sanksi pidana terhadap orang yang bukan pengemudi yang terlibat kecelakaan

Lalu lintas, tidak diatur dalam ketentuan pidana UU No.22 Tahun 2009 Tentang

Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu dalam hal dilakukan penyidikan

terhadap pelaku pada Pasal 232 UU LLAJ tersebut, diterapkan ketentuan

pidana dalam KUHP yaitu Pelanggaran Terhadap Orang Yang Perlu Ditolong.

11

Pasal 531 UU No.1 Tahun 1946 (KUHP) :

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut,

lalai memberikan atau mengadakan pertolongan padanya sedang pertolongan

itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan,

bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-

lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

C. Penggolongan Kecelakaan Lalu lintas

1. Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan

Berdasarkan Pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan, terdiri atas :

a. Kecelakaan Lalu lintas ringan

Kecelakaan Lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang hanya

mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan Lalu lintas sedang

Kecelakaan Lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan Lalu lintas berat.

Kecelakaan Lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan

korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Dilihat dari jumlah korban, bobot kerugian secara politis atau ekonomis

terhadap pemerintah dan/atau tingkat fatalitas yang terjadi dilihat dari anatomi

kecelakaan, meliputi :

a. Kecelakaan menonjol, dengan kategori sebagai berikut :

1) Kecelakaan Lalu lintas melibat kan pejabat pemerintahan dan/atau menjadi korban dalam kecelakaan,dengan klasifikasi sebagai

berikut :

12

a) pejabat Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam golongan VVIP/VIP dan/atau pejabat negara asing yang sedang berada di Negara Republik Indonesia mewakili negaranya, termasuk keluarganya;

b) mantan Kepala Negara/Presiden Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk isterinya; dan

c) pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia dan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Panglima Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah.

2) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan pejabat pemerintahan luka

berat atau meninggal dunia klasifikasi sebagai berikut :

a) perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau Perwira tinggi

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota; dan c) tokoh masyarakat, pimpinan partai, dan/atau individu yang

berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat secara nasional.

3) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia 10

(sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang;

4) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan lumpuhnya Lalu lintas

pada jaringan jalan nasional paling lama 6 (enam) jam, yang disebabkan :

a) Jembatan pada jalan nasional terputus; atau b) Kendaraan khusus pengangkut bahan berbahaya dan/atau

bahan yang mudah meledak mencemari lingkungan dan

masyarakat atau terbakar.

13

5) Kecelakaan Lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum mengakibatkan korban manusia meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang atau luka berat lebih dari 20 orang.

b. Kecelakaan Biasa

Kecelakaan yang dikategorikan sebagai kecelakaan biasa adalah

kecelakaan yang tidak termasuk kategori menonjol sebagaimana dimaksud

pada huruf a.

D. Penggolongan Korban

Korban kecelakaan Lalu lintas diklasifiasikan menjadi 3 (tiga)

golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Korban mati atau meninggal dunia;

2. Korban luka berat ;

3. Korban luka ringan.

Dalam kaitan korban kecelakaan Lalu lintas, Peraturan Pemerintah yang

terkait mengenai korban yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993

a. Korban Mati atau Meninggal Dunia

Berdasarkan Pasal 93 ayat 3 PP No 43 tahun 1993 yang dinyatakan

sebagai korban mati atau meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu

lintas adalah orang yang dipastikan mati karena akibat langsung dari

suatu kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

14

b. Korban luka berat

Berdasarkan Pasal 93 ayat 4 PP No 43 tahun 1993, dinyatakan

sebagai berikut :

1) Korban manusia yang digolongkan sebagai korban luka berat

akibat kecelakaan Lalu lintas adalah:

a) Orang yang menderita luka-luka karena akibat langsung dari

kecelakaan Lalu lintas dan luka-lukanya itu mengakibatkan ia

menderita cacat tetap;

b) Orang yang menderita cacat karena akibat langsung dari suatu

kecelakaan sehingga ia harus dirawat dalam jangka waktu

lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan;

2) Kategori penderita luka berat.

Kategori penderita luka berat adalah keadaan atau jenis dan

sifat luka berat atau luka parah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 90 Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) jo Pasal 94 ayat (4) bagian penjelasan PP No, 43 Tahun

1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan, yaitu;

a) Penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh atau tidak dapat

pulih lagi dengan sempurna untuk selama-lamanya, sehingga

mengakibatkan penderita tidak cakap lagi melakukan

pekerjaannya;

b) Kehilangan salah satu atau keseluruhan panca indera

(penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa

kulit) dan suara;

15

c) Kudung atau romping sehingga menjadi jelek wajahnya

karena ada sesuatu anggota badan yang romping, misalnya

gigi romping, telinga teriris putus, hidung romping, dan

sebagainya;

d) Lumpuh sehingga tidak mampu lagi menggerakkan anggota

tubuhnya;

e) Hilang akal budi atau berubah pikiran atau pikiran terganggu

sehingga tidak dapat berpikir lagi dengan normal selama

lebih dari empat minggu;

f) Gugurnya kandungan ibu yang sedang hamil;

g) Kehilangan sesuatu anggota badan atau tidak dapat lagi

menggunakan salah satu anggota badan atau tidak dapat

sembuh / pulih lagi untuk selama-lamanya;

h) Kondisi luka-luka atau penderitaan yang dinyatakan oleh

dokter berdasarkan visum et repertum sebagai luka berat.

c. Korban Luka Ringan

Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian

korban meninggal dunia dan korban luka berat.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 & 18 Tahun 1965

Ketentuan mengenai korban berdasarkan PP No. 17 & 18 tahun 1965 terdapat

di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, b,c dan d, yaitu sebagai acuan dalam

mengurus hak-hak korban atas santunan kecelakaan Lalu lintas dan angkutan

jalan, sebagai berikut :

16

a. Korban Mati atau Meninggal Dunia

Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan

dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

b. Korban Cacat Tetap

Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari

kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya

kecelakaan yang bersangkutan.

C. Biaya Rawatan dan Pengobatan Dokter

Dalam hal ada biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan

untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu

yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan selama

waktu paling lama 365 hari.

d. Korban Meninggal Dunia tanpa ahli waris

Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada

yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya

penguburan.

E. Penyebab Kecelakaan Lalu lintas (Pasal 229 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

Kecelakaan Lalu lintas dapat disebabkan oleh :

1. kelalaian Pengguna Jalan;

2. ketidaklaikan Kendaraan;

3. ketidaklaikan Jalan dan/atau;

4. lingkungan.

17

F. Kewajiban Dan Hak Anggota Polisi Lalu lintas Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

1. Kewajiban

(Pasal 227 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).

Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu lintas dengan cara : a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;

b. menolong korban;

c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

d. mengolah tempat kejadian perkara;

e. mengatur kelancaran arus Lalu lintas;

f. mengamankan barang bukti; dan

g. melakukan penyidikan perkara.

2. Hak dan Kewenangan

(Pasal 260 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)

a. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana,

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan berwenang:

1) memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan

menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga

melanggar peraturan berLalu lintas atau merupakan alat dan / atau

hasil kejahatan;

2) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan

dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan;

18

3) minta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

4) melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan

Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai

barang bukti;

5) melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau

kejahatan Lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan;

6) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7) menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

8) melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana

kejahatan Lalu lintas; dan/atau

9) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

19

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Prinsip Pelaksanaan Tugas

1. Prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, setiap personel

Polantas mendasari setiap tindakannya dengan landasan Peraturan

Perundang – Undangan, agar setiap orang atau warga masyarakat

diperlakukan sama dimuka hukum tanpa membedakan kedudukan, suku

bangsa, agama, maupun derajat, dan setiap orang dilayani dengan kepatutan

dan keadilan, agar pananganan yang dilakukan bermanfaat mengurangi resiko

kecelakaan dan warga masyarakat merasa dilindungi, diayomi dan dilayani.

2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman

Setiap tindakan yang dilakukan harus dilandasi kewajiban melindungi dan

menjaga warga masyarakat yang terlibat kecelakaan agar terhindar dari

bahaya yang lebih uruk, dengan memberi keyakinan akan jaminan keamanan

serta memberi petunjuk dan bimbingan mengenai cara-cara yang dapat

dilakukan untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk yang dapat merugikan

jiwa dan harta bendanya, sehingga warga masyarakat merasa damai lahir

batin, bebas dari gangguan fisik dan psikis, dan bebas dari rasa

kekhawatiran.

3. Prinsip Sinergistik Fungsionalitas

Setiap personel yang menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan

jalan harus menyadari bahwa hasil kinerjanya akan berdampak lebih baik

jika bekerja sama dengan instansi/pihak terkait dibandingkan jika bekerja

sendiri, akan tetapi senantiasa dilandasi batas-batas kewenangan dalam

20

melakukan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

ditentukan dalam Undang-Undang.

4. Prinsip Proporsionalitas

Setiap tindakan harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban tugas sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan

teknis yang dimiliki sehingga setiap perbuatan dan atau tindakan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, lembaga, dan

masyarakat.

5. Prinsip Akuntabilitas

Setiap proses kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, lembaga atau

organisasi, serta kepada Negara dan hukum.

6. Prinsip Prioritas Penanganan Gawat Darurat

Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan setiap personel

Polantas harus pemprioritaskan tindakan terhadap keadaan gawat darurat yaitu

suatu keadaan dimana seseorang korban berada dalam kondisi ancaman

kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna menghindari

kematian dan kecacatan.

B. Prinsip Mutu Pelayanan

Pelayanan yang diberikan dalam rangka pengurusan hak korban maupun dalam

penanganan tersangka, harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik

yaitu :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan

21

2. Kejelasan

a. Adanya ketentuan persyaratan teknis dan administratif pelayanan;

b. Adanya kepastian waktu yang dapat dibaca oleh masyarakat yang dilayani;

c. Adanya kejelasan dan perincian biaya apabila ada biaya yang menjadi

kewajiban masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. Adanya unit kerja dan pejabat yang bertanggungjawab dalam

menyelesaikan keluhan/persoalan pelayanan hak korban dan/atau

tersangka.

3. Kepastian waktu

Adanya batasan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian suatu pelayanan

dan mampu menyelesaikan pelayanan dalam kurun waktu yang ditentukan.

4. Akurasi Tindakan

Produk pelayanan harus benar, tepat dan sah sesuai peraturan Perundangan –

undangan.

5. Kedayagunaan

Produk pelayanan harus bermanfaat bagi korban/keluarganya dalam

mengurus hak korban/ahli waris termasuk bagi tersangka, keluarga tersangka

dan/atau penasihat hukumnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum

bagi tersangka sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Kemudahan Akses

Unit pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus mudah dijangkau

masyarakat dan diupayakan adanya akses melalui teknologi komunikasi.

22

7. Penampilan, Disiplin, Sopan dan Ramah.

Setiap petugas Polantas dan PNS pada unit kecelakaan Lalu lintas

harus disiplin, sopan, santun dan ramah, berpenampilan yang baik dan

rapi, serta melayani dengan empati dan ikhlas.

8. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus bersih, rapi,

tertib, indah dan tersedia fasilitas ruang tunggu, tempat parkir, toilet,

tempat ibadah dan lain-lain.

C. Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan ukuran yang baku yang wajib di taati oleh pemberi

dan penerima layanan Polantas, sekurang-kurangnya meliputi 10 (sepuluh) standar

baku, yaitu :

1. Prosedur Pelayanan ;

2. Waktu penyelesaian ;

3. Besarnya biaya pelayanan apabila ada ;

4. Produk pelayanan yang akan diterima oleh yang terlayani ;

5. Sarana dan Prasarana utama dan pendukung ;

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan kemampuan, keahlian,

dedikasi dan integritas moral ;

7. Penyelesaian Pengaduan/saran ;

8. Kotak dan atau tempat pengaduan/saran ;

9. Ukuran (indeks) tingkat kepuasan masyarakat ;

10. Unit kerja pengawasan.

23

D. Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) setidak-tidaknya

meliputi 13 (tiga belas) unsur sebagai berikut :

a. Kejelasan Varian Pelayanan

Yaitu daftar jenis dan macam pelayanan yang dapat diberikan oleh

Polantas sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan

b. Undang-Undang. Daftar ini terdapat pada semua kantor Polantas termasuk

Pos Polantas.

c. Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan oleh Polantas/PNS

Lalu lintas Polri kepada masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur

mekanisme dan sistematisasi proses (runut dan mekanis).

d. Persyaratan Pelayanan

Yaitu Persyaratan teknis dan legal administratif yang diperlukan untuk

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

e. Kejelasan Petugas Pelayanan

Yaitu kepastian petugas yang akan memberikan pelayanan (nama,

pangkat, jabatan) sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan

masyarakat.

f. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

Yaitu Kesungguhan dan konsistensi keberadaannya pada jam kerja sesuai

ketentuan yang berlaku.

g. Kemampuan Petugas Pelayanan

Yaitu Tingkat penguasaan dan keahlian serta ketrampilan petugas

pelayanan pada bidang tugas yang dilaksanakan dalam pelayanan,

sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan tuntas dan clear.

24

h. Tanggung jawab petugas pelayanan

Yaitu kejelasan batas wewenang dan tanggung jawab tiap petugas dalam

penyelenggaraan pelayanan.

i. Kecepatan Pelayanan

Yaitu target waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk menyelasaikan

pelayanan.

j. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan subyek yang dilayani baik

status, golongan, maupun kondisi ekonomi seseorang.

k. Kesopanan Dan Keramahan Petugas

Yaitu Sikap, perilaku dan tutur kata petugas dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat selalu diawali dengan “Senyum, Sapa dan Salam”,

serta diakhiri dengan “Senyum, Terima Kasih, dan salam”, secara sopan,

ramah, dan tulus, dan memperlakukan setiap warga yang dilayani dengan

hormat.

l. Kejelasan dan kepastian biaya

Yaitu kepastian mengenai biaya apa yang harus dibayar oleh masyarakat,

apa dasar hukumnya dan berapa besar biaya untuk ini dan untuk itu

ditetapkan. Apabila bentuk pelayanan itu merupakan tugas kewajiban

sebagai Polisi lalu Lalu lintas, harus dijelaskan bahwa bantuan Polantas

tindak dipungut biaya.

m. Kepastian jadwal pelayanan

Yaitu pelaksanaan waktu jam kerja sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. Contoh, hari sabtu adalah hari libur kerja di beberapa daerah,

tetapi pada kantor Pelayanan STNK dan SIM ditentukan bahwa hari sabtu

tetap melayani masyarakat. Maka, hal itu harus diketahui publik dan harus

ditaati petugas pelayanan.

25

n. Kenyamanan Lingkungan

Yaitu kondisi standar sarana dan prasarana pelayanan yag bersih, rapi,

teratur dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk pelayanan, bacaan

berupa buku, surat kabar dan sebagainya sesuai kemampuan internal unit

pelayanan. Ruang tunggu pelayanan harus dapat memberikan rasa

nyaman bagi masyarakat yang dilayani.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara

1. Persiapan mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas

a. Personil

Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 (dua) orang dan anggota Sabhara

minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan teknis (laboratorium kriminal

dan identifikasi untuk melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan

tindakan lain yang diperlukan).

Apabila kecelakaan Lalu lintas berakibat kemacetan Lalu lintas yang

panjang perlu menyertai anggota Bimmas untuk memberikan informasi

kepada pengemudi agar pengemudi sabar untuk antri karena telah terjadi

kecelakaan Lalu lintas.

b. Kendaraan

Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan

memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya

adakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti Rem,

lampu rotator,ban, lampu-lampu, sirene serta peralatan lainnya yang

dianggap penting.

26

c. Peralatan lain yang diperlukan dalam menangani TKP kecelakaan Lalu

lintas yang terdiri dari :

1) Alat pengaman TKP

- 10 buah kerucut Lalu lintas.

- 2 buah lampu peringatan

- 2 buah senter

- rambu-rambu Lalu lintas seperti petunjuk arah, batas kecepatan

dan sebagainya.

- 2 buah segitiga pengaman

2) Kelengkapan petugas seperti :

- Jas/rompi Lalu lintas.

- Sarung tangan

- Peluit/sempritan

- Tongkat Polri

- Senjata api, borgol

- Kotak P2GD

3) Alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa/ gambar TKP

4) Alat pengukur jarak (meteran) dan alat-alat untuk pembuatan tanda-

tanda di permukaan jalan.

5) Alat pemecah kaca , alat pemotong sabuk pengaman alat pemotong

kerangka kendaraan bermotor, alat pengungkit/dongkrak kendaraan

bermotor dan alat penarik kendaraan bermotor.

6) Alat pemadam kebakaran

7) Alat pemotret

8) Kaca pembesar

27

9) Garis Polisi (Police line)

10) Kompas

11) Dan lain-lain yang diangap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan

jenis kecelakaan Lalu lintas yang terjadi.

d. Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti : Ambulans,

pemadam kebakaran, mobil derek dan lain-lain.

e. Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah memberikan

APP kepada petugas yang akan ke TKP mengenai peristiwa kecelakaan

Lalu lintas itu sendiri, pembagian tugas dan lain-lain.

2. Mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas.

a. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi Lalu lintas.

b. Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan.

c. Apabila situasi Lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar

menggunakan sirene dan rotator.

d. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran Lalu lintas.

e. Perhatikan arus Lalu lintas selama diperjalanan menuju TKP, bilamana ada

kendaraan yang dicurigai melarikan diri.

f. Tiba di TKP :

1) Parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh pengguna

jalan lainnya serta dapat berfungsi untuk mengamankan TKP dan

memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.

2) Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat

TKP apabila jalan lurus sedangkan untuk TKP yang dekat dengan

tikungan berada sebelum tikungan.

3) Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan

penanganan TKP.

28

3. Tindakan pertama Di TKP kecelakaan Lalu lintas

a. Mengamankan TKP kecelakaan Lalu lintas

1) Tujuan pengamanan TKP kecelakaan Lalu lintas

(a) Menjaga agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada

saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan

pertama di TKP.

(b) Mencegah timbulnya permasalahan baru seperti terjadinya

kecelakaan Lalu lintas dan kemacetan Lalu lintas.

(c) Untuk memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan

bagi petugas yang sedang melaksanakan tugas di TKP serta

pemakai jalan lainnya.

(d) Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau

rusak.

(e) Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan

penyidikkan lebih lanjut.

2) Alat-alat yang digunakan untuk mengamankan TKP meliputi :

(a) Kendaraan petugas

(b) Kerucut Lalu lintas

(c) Lampu peringatan

(d) Lampu senter

(e) Rambu-rambu Lalu lintas ( petunjuk arah, batas kecepatan,

prioritas dan lain-lain)

(f) Segitiga pengaman.

3) Tata cara mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas

(a) Penentuan jarak untuk menutup dan membatasi TKP kecelakaan

Lalu lintas.

29

Untuk menentukan jarak dalam rangka menutup dan membatasi

TKP kecelakaan Lalu lintas harus terlebih dahulu menentukan

jarak berhenti suatu kendaraan.

Contoh :

Pada suatu jalur jalan dengan kecepatan yang diijinkan adalah 72

Km/jam maka jarak berhenti suatu kendaraan dapat dihitung

sebagai berikut :

v

S=(v x t) + ------

(2 x a)

S = Jarak Berhenti Kendaraan

V= kecepatan kendaraan ( 72 Km/jam = 20 M/det)

t= Waktu reaksi dari pengemudi rata-rata 1 detik

a= Perlambatan rata-rata 5 m/det

Maka jarak berhenti kendaraan tersebut adalah :

(20x20)

(20x1) + ----------- = 20 + 40 = 60 meter( 2 x 5 )

Dengan demikian maka jarak yang diperlukan untuk

menutup/membatasi TKP kecelakaan Lalu lintas dijalur jalan

tersebut adalah 60 Meter, dari kendaraan petugas sampai kerucut

terdepan.

(b) Cara penempatan alat-alat pengamanan TKP kecelakaan Lalu

lintas.

- Pada jalur satu arah

Parkir kendaraan petugas menyudut/ serong dengan badan

jalan (membentuk sudut kira-kira 30 derajat dengan tepi

jalan ) di depan TKP kecelakaan Lalu lintas dengan jarak 10

meter dari kendaraan/ korban yang terlibat kecelakaan Lalu

lintas, dengan bagian belakang dari kendaraan petugas

tersebut mengahadap arah datangnya arus Lalu lintas.

30

Lampu rotator dan lampu hazard kendaraan petugas

dihidupkan.

Letakan kerucut No.1 disamping kanan bagian belakang

kendaraan petugas dan segaris dengan sudut kanan depan

kendaraan petugas, kemudian letakan kerucut No.9 paling

depan dari arah datangnya arus Lalu lintas dengan jarak

minimal 60 meter dari jarak berhenti kendaraan pada jalur

jalan tersebut.

Kemudian diantara kerucut No.1 dan No.9 diletakan 7 (tujuh)

buah kerucut lainnya, sedangkan kerucut No.10 diletakkan

diantara kendaraan petugas dan kendaraan yang terlibat

kecelakaan Lalu lintas.

Kerucut No.9 diletakan ditepi jalan/pada garis tepi jalan dan

didepan kerucut tersebut ditempatkan lampu peringatan pada

kedua sisi jalan dengan jarak antara 25 s/d 50 meter dari

kerucut No.9 tersebut, namun apabila tidak memiliki lampu

peringatan agar menggunakan segi tiga pengaman.( contoh

gambar lihat lampiran No.......)

- Pada jalur 2 (dua) arah

Posisi kendaraan petugas dengan cara penempatan pada

jalur satu arah.

Penempatan kerucut pada prinsipnya sama dengan cara

penempatan pada jalur satu arah, hanya pada jalur jalan yang

ditutup ditempatkan 7 (tujuh) buah kerucut sepanjang jarak

berhenti kendaraan.

Tiga buah kerucut lainnya ditempatkan pada arah yang

berlawanan, sebagai batas lajur yang ditutup .

Kemudian ditepi seberang jalan sejajar dengan kerucut No. 3

dan ditepi seberang jalan lainnya ditempatkan lampu

peringatan atau segi tiga pengaman.

31

Ditempat kerucut No.7 pada jarak antara 25 s/d 50 meter

ditempatkan lampu peringatan / segi tiga pengaman,

kemudian disamping kerucut No.7 yang diletakan ditepi jalan

ditempatkan rambu Lalu lintas (memberi kesempatan terlebih

dahulu pada kendaraan yang datang dari depan)

(contoh gambar lihat lampiran No.........)

- Ketentuan penempatan alat-alat TKP laka lantas tersebut

diatas hanya dapat dilaksanakan pada TKP kecelakaan Lalu

lintas di jalur Lalu lintas yang sepi, ruas jalannya lebar dan

kecepatan tinggi seperti jalan Tol dan Arteri.

(c) Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP

yang telah diberi batas (Police line).

(d) Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada

tempat diluar batas yang telah ditentukan.

(e) Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak

saling mempengaruhi.

(f) Membuat tanda di TKP kecelakaan Lalu lintas.

(1) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas.

Kedudukan kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas

diberi tanda “ Garis siku-siku” diatas permukaan jalan pada

batas masing-masing bumper depan dan belakang dari

kendaraan tersebut ( titik terluar dari keempat sudutnya),

sedangkan kedudukan dari keempat as roda kendaraan

tersebut diberi tanda X diatas permukaan jalan.

32

(2) Terhadap korban kecelakaan Lalu lintas.

Letak dari pada korban diberi tanda dengan menggambar

bagian luar dari tubuh korban diatas permukaan tempat

dimana korban tergeletak.

(3) Terhadap alat bukti lainnya

Untuk alat bukti lainnya seperti ceceran darah, pecehan kaca,

alat-alat kendaraan yang terlepas, lobang dipermukaan jalan

dan sebagainya ditandai dengan melingkari bagian luarnya

diatas permukaan tempat/ jalan dimana alat-alat bukti tersebut

ditemukan.

(4) Terhadap titik tabrak

Titik tabrak ditandai dengan tanda X didalam lingkaran.

(5) Terhadap bekas rem

Bekas rem kendaraan ditandai dengan tanda XX pada kedua

ujung bekas rem tersebut.

(6) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto segera dipindah kan

ketepi jalan sehingga arus Lalu lintas dapat lancar kembali.

g) Penanganan terhadap korban kecelakaan Lalu lintas

(1) Tujuan dilaksanakannya pertolongan terha dap korban

kecelakaan Lalu lintas adalah untuk membantu agar kondisi

korban tersebut tidak menjadi lebih buruk.

(2) Peralatan yang diperlukan dalam menolong korban

kecelakaan Lalu lintas adalah sebagai berikut :

- Pembalut cepat

- Kasa steril

- Pembalut biasa

- Obat merah (yodium)

33

- Pemabalut segi tiga

- Plester

- Kapas

- Gunting

(3) Tata cara memberikan pertolongan pada korban kecelakaan

Lalu lintas

- Apabila tidak ada petugas medis usahakan memberikan

pertolongan sesuai petunjuk P2GD.

- Terhadap korban patah tulang, agar dijaga korban tetap

pada posisi semula dan jangan sekali-kali merobah posisi

korban dan pada saat akan dikirim kerumah sakit,

diusahakan agar posisi korban tetap seperti saat

ditemukan di TKP.

- Terhadap korban yang terhimpit anggota badannya oleh

kendaraan / alat-alat kendaraan, apabila akan dilakukan

pertolongan terhadap korban, usahakan terlebih dahulu

kehadiran seorang dokter atau petugas medis untuk

menghentikan pendarahan atau memberikan pertolongan

lebih lanjut setelah korban dilepaskan dari himpitan/ jepitan

tersebut.

- Apabila korban dapat menganggu kelancaran arus Lalu

lintas, maka korban dapat dipindahkan ketempat yang

aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada

letak korban semula.

- Usahakan secepatnya dapat mengeta hui dan mencatat

indentitas korban dan dalam kasus tabrak lari diupayakan

untuk mendapat informasi dari korban mengenai identitas

kendaraan yang menabrak korban.

34

- Dalam mengirim korban dengan tidak menggunakan

kendaraan ambulance atau kendaraan petugas maka yang

perlu dilakukan adalah entukan terlebih dahulu Rumah

sakit atau dokter yang akan dituju kemudian mencatat

indentitas kendaraan yang akan membawa korban ke

Rumah Sakit.

- Amankan dan catat semua barang berharga milik korban,

untuk kemudian diserhkan kembali kepada korban/

keluarga/ ahli waris yang berhak.

(4) Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintasTujuan

dilaksanakannya pengolahan TKP kecelakaan Lalu lintas

adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-

banyaknya untuk dianalisa dan dievaluasi menurut teori “ Bukti

Segi Tiga” guna memberi arah terhadap penyidikkan

selanjutnya.

Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di TKP kecelakaan

Lalu lintas yaitu ; alat bukti petunjuk, alat bukti keterangan

saksi dan alat bukti keterangan tersangka.

Untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut diatas, dilakukan

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pengamatan umum

Keadaan jalan, sempit/ lebar/ tanjakan/ turunan/

tikungan/ simpangan/ lurus dll.

Keadaan lingkungan, ramai/ sepi/ bebas pandangan

dll.

Keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan Lalu

lintas

Kendaraan yang terlibat kecelakaan Lalu lintas.

Kerusakan pada kendaraan

Kerusakan pada jalan dan kelengkapannya

Letak kendaraan dan korban

35

Bekas-bekas tabrakan yang tertinggal di jalan seperti;

bekas rem, pecehan kaca, tetesan darah, bekas cat/

dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/ jatuh

dll.

Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat

kecelakaan Lalu lintas.

Surat-surat kendaraan (STNK,STCK, Buku Kir)

Keadaan lampu-lampu kendaraan (apakah semua

menyala dengan baik dan bagaimana penyetelan

tinggi rendahnya sorot lampu).

Keadaan klakson

Keadaan alat penghapus kaca

Kedudukan persneling pada gigi berapa.

Keadaan kemudi.

Penyetelan dari pada kaca spion.

Kondisi rem

Kondisi ban kendaraan

Kedudukan spido meter/ ukuran kecepatan kendaraan

Kondisi Per

Muatan kendaraan.

Pemeriksaan terhadap jalan dan kelengkapanya

Kondisi jalan ( HotMix/ Sirtu/ berlobang/ bergelombang

dll)

Rambu-rambu yang ada disekitar TKP

Kondisi bahu jalan

Marka jalan

36

Pemeriksaan terhadap tersangka

Amankan tersangka termasuk memberikan

perlindungan apabila ada masyarakat yang main

hakim sendiri.

Lakukan interview dengan mengajukan pertanyaan

singkat kepada tersangka untuk memperoleh

keterangan sementara tentang bagaimana terjadinya

peristiwa kecelakaan tersebut.

Kondisi pengemudi sebelum terjadi kecelakaan Lalu

lintas

Catat indentitas tersangka (SIM,KTP dll)

Photografi (pemotretan) di TKP.

Foto situasi TKP secara keseluruhan, sebanyak 4

(empat) kali dari 4 (empat) penjuru.

Foto posisi dari kendaraan yang terlibat

kecelakaan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4

(empat) penjuru.

Foto korban sebelum dipindakan dari TKP.

Foto kerusakan yang ada pada kendaraan yang

terlibat kecelakaan Lalu lintas.

Foto bekas-bekas yang tertinggal di TKP seperti

bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul dll.

Setelah melakukan pemotretan, semua data-data

dicatat dengan lengkap meliputi :

- Jarak pengambilan gambar

- Cuaca pada waktu pengambilan foto

- Cahaya/penyinaran yang digunakan.

- Kamera yang digunakan

- Diafragma dan kecepatan yang digunakan

- Arah pemotretan

37

Setelah seluruh kegiatan pemotretan selesai,

segera dituangkan dalam bentuk Berita Acara

Pemotretan (contoh terlampir)

Pembuatan gambar/sketsa TKP, langkah-langkah

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Cari arah mata angin (arah utara)

Tentukan Skala ( 1 : 100 yang artinya 1 meter di

TKP sama dengan 1 Cm di gambar atau 1 : 200

yang artinya 1 meter di TKP sama dengan ½ Cm

di gambar).

Unsur-unsur yang harus dituangkan dalam gambar

TKP kecelakaan Lalu lintas adalah :

- Lebar jalan, lebar got, lebar trotoar dll

- Bentuk jalan ; jalan lurus, tikungan,

persimpangan

- Posisi korban

- Posisi kendaraan

- Posisi titik tabrak

- Posisi titik pokok pengkuran

- Posisi barang bukti

- Bayangan arah/tujuan dari masing-masing

kendaraan yang terlibat

- Untuk menguatkan gambar sketsa di TKP

perlu di tanda tangani oleh tersangka,saksi

dan diketahui oleh penyidik yang membuat

sketsa TKP.

Pengukuran gambar/ sketsa TKP

Tujuan dari kegiatan pengukuran TKP kecelakaan Lalu

lintas adalah untuk mengetahui jarak / ukuran yang

sebenarnya dari situasi TKP.

38

Dengan ukuran yang benar maka akan memudahkan

pada waktu diadakan rekonstruksi.

Posisi / titik yang perlu dilakukan pengkuran.

- Titik pokok pengukuran ( titik P);

- Key point/ titik tabrak (titik X);

- Posisi kendaraan yang terlibat (titik

pengukuran dari bemper depan dan

belakang);

- Posisi korban;

- Posisi barang bukti;

- Panjang bekas rem;

- Lebar jalan;

Metode/cara pengukuran di TKP kecelakaan Lalu

lintas.

- Metode garis alas

- Tentukan titik pokok pengukuran (tiang listrik,

pal Km, tiang telepon/ bangunan - bangunan

lainnya yang tidak dilakukan pemindahan

dalam waktu dekat)

- Tarik garis lurus melalui titik P dan sejajar

dengan jalan dimana terjadi kecelakaan

tersebut.

- Tarik garis tegak lurus dari semua titik yang

perlu diukur ke garis alas.

- Adakan pengukuran terhadap garis - garis

tegak lurus tersebut.

- Ukur jarak antara titik P (garis alas) kesemua

titik yang ada di garis alas. (contoh terlampir)

Metode ini lebih cocok untuk jalan lurus.

39

Metode Segitiga

- Tentukan 2 (dua) buah titik pokok pengukuran

(titik A dan titik B)

- Tarik garis lurus dari A ke B

- Tarik garis lurus dari semua titik yang harus

diukur ke titik A dan B.

Metode ini lebih cocok untuk jalan tikungan

tajam atau persimpangan.

(5) Pengakhiran penanganan TKP Kecelakaan Lalu lintas :

Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP kecelakaan Lalu lintas selesai

dilaksanakan maka dilakukan pebgecekan terhadap

personil,perlengkapan dan segala hal yang diketahui,

diketemukan dan dilakukan di TKP.

Pembukaan TKP

Setelah TKP dibuka hal yang perlu diperhatikan bahwa

arus Lalu lintas harus normal kembali baru

anggota(anggota disini bukan termasuk dalam tim

penyidik kecelakaan Lalu lintas) dapat meninggalkan TKP

Permintaan Visum et Repertum :

Setelah kembali dari TKP, segera ajukan permintaan

Visum et Repertum ke Rumah Sakit dimana korban di

rawat.

Isilah Blangko Visum sesuai kebutuhan (Visum luar

untuk korban luka dan Visum dalam untuk korban

meninggal dunia)

40

Pengiriman mayat ke Rumah Sakit untuk dimintakan

Visum harus diperhatikan :

Diberi label dan disegel pada ibu jarinya (guna

menghindari kekeliruan)

Pada label harus jelas disebutkan identitas korban

( nama, umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama,

tempat tinggal, No.LP, tanda tangan petugas yang

mengirim).

Apabila keluarga korban keberatan diadakan bedah

mayat maka kewajiban penyidik untuk secara persuasif

memberikan penjelasan tentang pentingnya bedah

mayat tersebut (sebagai pedoman gunakan pasal 222

KUHP).

Pada dasarnya pencabutan Visum tidak dibenarkan,

bilamana Visum harus dicabut maka yang berwenang

mencabut Visum adalah serendah-rendahnya

Kapolres.

Permohonan pencabutan Visum diajukan oleh

keluarga korban ( ayah/ibu, suami/istri, dan anak) yang

disahkan oleh Lurah/ kepala desa setempat

berdasarkan alasan yang dapat diterima maisalnya :

alasan agama, kepercayaan atau adat istiadat.

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik/

Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP,

dengan materi sebagai berikut :

41

Hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu

sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun

barang bukti.

Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TP TKP

dan pengolahan TKP) tehadap hasil yang

ditemukan di TKP.

Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat

juga Berita Acara Pemotretan di TKP dan Berita Acara

lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

Adakan koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dalam

rangka mempercepat klaim asuransi bagi korban luka

maupun meninggal dunia.

Laksanakan proses penyidikan sesuai KUHAP.

Pemanggilan tersangka dengan memperhatikan

hal – hal sebagai berikut :

- Pedomani ketentuan yang diatur dalam pasal

112, 113 dan 116.

- Surat panggilan harus ditanda tangani oleh

pejabat yang berwenang ( Kapolres / Kasat

Lantas selaku penyidik) serta yang dipanggil.

- Nama, pekerjaan dan alamat yang dipanggil

harus ditulis dengan jelas.

- Waktu pemanggilan (tanggal hari dan jam)

dan tempat untuk menghadap harus ditulis

dengan jelas serta harus ada cukup tenggang

waktu bagi yang dipanggil (penerima surat

panggilan) untuk menghadap.

- Sebutkan dengan jelas maksud / keperluan

pemanggilan.

- Penahanan Sementara Terhadap Tersangka.

42

Bagi tersangka yang terlibat kecelakaan Lalu

lintas dan korban meninggal dunia atau luka

berat, untuk kepentingan penyidikan dapat

dilakukan penahanan sementara (pasal 20

KUHAP).

Oleh karena penahanan merupakan

tindakan pengekangan terhadap kebebasan

seseorang, maka dalam pelaksanaannya

harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

* Pedomani ketentuan yang diatur

dalam pasal 20, 21, 24, 25, 29 dan 31

KUHAP.

* Surat Perintah Penahanan Sementara

harus ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang (Kapolres/ Kasat

Lantas selaku penyidik).

* Atas permintaan tersangka, penyidik

dapat menangguhkan penahanan

sementara (pasal 31 KUHAP yo pasal

35,36 PP 27 tahun 2083).

Kewenangan menangguhkan

penahanan sementara berada Kepala

Kesatuan (Kapolres).

* Surat Perintah Pengeluaran Tahanan

ditandatangani oleh Kepala Kesatuan

(Kapolres) .

- Penyidik atau penyidik pembantu (pemeriksa)

yang mempunyai kewenangan sesuai yang

diatur dalam pasal 6, 7, 9, 10 dan 11 KUHP

melakukan pemeriksaan terhadap

saksi/tersangka dalam hal sebagai berikut :

43

* Dalam hal dimulainya penyidikan

terhadap peristiwa kecelakaan Lalu

lintas yang terjadi, maka penyidik

berkewajiban untuk memberitahukan

hal itu kepada Penuntut Umum (pasal

109 (1) KUHAP).

* Dalam hal dimulainya pemeriksaan

terhadap tersangka, maka pemeriksa

wajib untuk memberi-tahukan tentang

hak-hak tersangka (pasal 50 s/d 65

KUHAP).

* Dalam melakukan pemeriksaan,

pemeriksa dilarang menggunakan

ekerasan/tekanan dalam bentuk

apapun (pasal 117 (1) KUHAP).

* Pemeriksaan terhadap saksi atau

tersangka dapat dilakukan ditempat

kediamannya, bilamana telah duakali

dipanggil secara berturut-turut dengan

surat panggilan yang sah, tetapi yang

bersangkutan tidak dapat hadir karena

alasan yang patut dan wajar (pasal

113 KUHAP).

* Penyidik / penyidik pembantu dapat

meminta pendapat ahli / orang yang

memiliki keahlian khusus (pasal 120

(1) KUHAP). Terutama berkaitan

dengan persyaratan teknis dan laik

jalan kepada petugas DLLAJ yang

mempunyai keahlian sebagai

44

pemeriksa dan atau ATPM (sebagai

ahli spesifikasi tehnis kendaraan) di

daerah.

* Saksi diperiksa dengan tidak

disumpah kecuali ada cukup alasan

untuk dapat diduga bahwa ia tidak

akan dapat hadir dalam pemeriksaan

di Pengadilan (pasal 116 (1) KUHAP).

* Tersangka berhak meminta turunan

Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya.

* Dalam hal tersangka ditahan

sementara, maka waktu 1 x 24 jam

( 1 hari ) setelah perintah penahanan

dijalankan harus segera dilakukan

pemeriksaan (pasal 122 KUHAP).

- Tersangka yang ditahan harus segera

dibuatkan Surat Perintah Penahanan

Tersangka (SPPT) dan tembusan

disampaikan kepada keluarga.

Perhatikan :

(1) Penyidik selalu mengikuti

perkembangan korban bila luka berat

s/d hari ke 30 bilamana tetap bertahan

hidup diklasifikasikan dalam penerapan

Pasal 360 (1) KUHP bila hari ke 31

meninggal dunia penerapan Pasalnya

360 (1) KUHP.

(2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan

tidak boleh ganti-ganti.

45

(3) Beritahukan hak-hak tersangka secara

jelas.

Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan

adalah :

(1) Terhadap kecelakaan Lalu lintas yang

korbannya meninggal atau luka berat proses

penyidikannya dilaksanakan sebagaimana

prosedur pemeriksaan biasa.

(2) Terhadap kecelakaan Lalu lintas yang

korbannya atau akibat yang ditimbulkan

sangat ringan, proses penyidikannya dapat

dilakukan secara Acara Pemeriksaan

Singkat (Sumir / Tipiring).

Penyitaan Barang Bukti

(1) Pada prinsipnya sesuai Pasal 52 huruf a

UULAJ, setiap kendaraan yang digunakan

untuk melakukan tindak pidana dapat

diamankan sementara termasuk surat-

suratnya yang semata-mata untuk

kepentingan penyidikan ke Pengadilan.

Kecelakaan Lalu lintas adalah perbuatan

tertangkap tangan (pasal 111 KUHAP).

Setelah dari TKP penyidik segera

menetapkan berdasarkan bukti-bukti di TKP

apakah perbuatan pelanggaran

mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dapat

dilakukan penyidikan atau tidak.

46

Untuk melengkapi berkas perkara

pemeriksaan maka penyidik segera minta

persetujuan Ketua Pengadilan atas

kendaraan atau surat-surat yang disita

(pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Atas pertimbangan kepentingan masyarakat kendaraan dapat tidak dilakukan penyitaan dengan catatan :

(2) Penyidik tidak membutuhkan lagi sebagai

bahan pembuktian.

(3) Kendaraan tersebut sangat dibutuhkan oleh

pemilik untuk mengurangi beban ekonomi

keluarga terutama kendaraan dari kredit.

(4) Penyidik tidak menambah beban

administrasi penyidikan terutama

penyediaan lahan parkir / penyimpanan dan

pengawasan.

(5) Kendaraan harus didata dari 4 dimensi

(pada titik benturan, depan/ belakang, kanan

/ kiri).

(6) Tidak boleh dirubah bentuk.

Taktik dan teknik pemeriksaan

a) Persiapan pemeriksaan

(1) Pemeriksa (penyidik / penyidik

pembantu) harus berusaha menarik dan

mengumpulkan semua keterangan yang

mengarah pada unsur-unsur pidana

yang dituduhkan semaksimal mungkin.

(2) Menyeleksi bukti-bukti dari TKP yang

penting untuk bahan pemeriksaan yang

dituangkan dalam BAP.

47

(3) Hindari pemikiran subyektif terhadap

pelaku sebelum mendapatkan

keterangan-keterangan dari saksi

(korban), pelaku disertai dengan bukti-

bukti di TKP

b) Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara

sebagai berikut :

(1) Kecelakaan Lalu lintas korban

Meninggal dunia dan atau luka berat

dibuat dalam acara pemeriksaan biasa

(pasal 152-202 KUHAP).

(2) Kecelakaan Lalu lintas dengan korban

luka ringan dan atau rugi material dibuat

dalam acara pemeriksaan singkat (pasal

203-204 KUHAP) Contoh terlampir.

c) Berita Acara harus memenuhi persyaratan :

(1) Syarat formal

Sesuai dengan pasal 121 KUHAP yaitu

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan

membuat BA yang diberi tanggal dan

memuat tindak pidana yang

dipersangkakan, dengan menyebut

waktu tindak pidana dilakukan, nama

dan tempat tinggal dari tersangka dan

atau saksi, keterangan mereka, catatan

mengenai akta dan atau benda serta

segala sesuatu yang dianggap perlu

untuk kepentingan penyelesaian

perkara.

48

(2) Syarat matriel

Yaitu Berita Acara yang dibuat harus

memenuhi syarat-syarat pembuktian

yaitu antara bukti-bukti yang

diketemukan di TKP dengan unsur-

unsur kesalahan (kelalaian dan atau

kesengajaan) yang disangkakan.

B. Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas menyangkut Warga Negara Asing ( CD atau CC)

1. Anggota CD/CC mengunakan kendaraan CD/CC bertabrakan pejalan kaki :

a. Tindakan pertama di TKP

1) Laksanakan TPTKP sesuai prosedur

2) Catat identitas korban/pejalan kaki dan pengemudi (anggota CD/CC)

serta kendaraannya.

b. Tindakan lanjutan (di kantor).

1) Periksa saksi dan korban (kalau memungkinkan)

2) Pengemudi dan Kendaraan anggota CD/CC tidak ditahan/disita.

3) Berkas perkara diteruskan ke DEPLU melalui Direktur Intelpampol

Mabes Polri.

2. Anggota CD/CC menggunakan kendaraan CD/CC bertabrakan dengan

kendaraan sipil yang dikemudikan oleh orang sipil.

a. Tindakan pertama di TKP.

1) Laksanakan TPKTP sesuai prosedur.

2) Catat identitas kendaraan dan kedua pengemudi yang terlibat

tabrakan.

3) Kendaraan CD/CC tidak disita.

4) Kendaraan sipil disita.

49

b. Tindakan lanjutan (di kantor)

1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengemudi

Sipil lebih lanjut

2) Teruskan perkara ke pengadilan apabila terbukti pengemudi Sipil

sebagai tersangka, dengan tembusan DEPLU melalui Direktur

Intelpampol Mabes Polri / Ditlantas Polri.

3) Teruskan berkas perkara ke DEPLU melalui Direktur Intelpampol

Mabes Polri, apabila terbukti anggota CD/CC sebagai tersangka.

3. WNI / WNA (bukan anggota CD/CC) yang menggunakan kendaraan CD/CC

bertabrakan dengan kendaraan Sipil yang dikemudikan oleh orang Sipil.

a. Tindakan pertama di TKP.

1) Lakukan TPTKP sesuai prosedur

2) Catat identitas kedua pengemudi dan kendaraan yang terlibat.

3) Kendaraan yang dikemudikan CD/CC tidak disita.

4) Kendaraan Sipil disita

b. Tindakan Lanjutan (di kantor)

1) Kedua pengemudi dan saksi diperiksa lebih lanjut.

2) Berkas perkara diajukan ke Pengadilan.

4. Anggota CD/CC menggunakan kendaraan CD/CC bertabrakan dengan

anggota ABRI sebagai (pejalan kaki / pengemudi kendaraan) :

a. Amankan TKP

b. Segera hubungi POM TNI (penanganan oleh POM) bila diminta bantuan,

berikan bantuan dalam hal pengukuran dan penggambaran Sket TKP.

C. Penyidikan Kecelakaan Menyangkut Anggota TNI.

1. Anggota TNI yang menggunakan kendaraan Sipil / Kendaraan Dinas milik TNI,

bertabrakan dengan kendaraan sipil yang dikemudikan oleh orang sipil :

a. Tindakan di TKP.

50

b. Lakukan TPTKP sesuai prosedur.

c. Segera hubungi POM TNI.

2. Tindakan lanjutan ( di kantor ).

a. Pengemudi Sipil diperiksa lanjut dan buatkan BAP-nya

b. Pemeriksaan saksi (pengemudi TNI) pemeriksaan dilakukan oleh POM

TNI dan atau penyidik Polri.

Apabila terbukti bahwa pengemudi anggota TNI sebagai tersangka, maka

BAP di TKP, BAP saksi dan barang-barang bukti yang disita oleh petugas

POLRI, diserahkan kepada POM TNI untuk diselesaikan melalui Mahmil.

Apabila terbukti bahwa pengemudi Sipil sebagai tersangka, maka perkara

diselesaikan melalui proses pengadilan Negeri dan anggota TNI sebagai

saksi.

3. Anggota TNI bertabrakan dengan anggota TNI.

a. Amankan TKP.

b. Segera hubungi POM TNI (penanganan di TKP oleh POM TNI dibantu

oleh anggota Polri/Polantas).

c. Apabila diminta bantuan oleh POM TNI, berikan bantuan dalam hal

pengukuran dan penggambaran sketsa TKP.

D. Kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan anggota VVIP/VIP

1. Yang dimaksud dengan VVIP adalah :

a. Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

b. Tamu negara setingkat Presiden.

2. Yang dimaksud VIP adalah :

a. Pejabat-pejabat Negara (Para Menteri Kabinet, Pejabat Tinggi Non

Departemen, para anggota MPR/DPR RI).

b. Tamu Negara setingkat Pejabat Negara (Menteri) dan atau pejabat asing

yang diperlakukan sebagai tamu Negara.

c. Pejabat Perwakilan Negara Asing (CD/CC).

d. Kas Angkatan/Kapolri.

e. Pejabat Muspida TK I

51

Proses penyidikan kecelakaan Lalu lintas yang melibatkan anggota

VVIP/VIP seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Anggota VVIP

a) Pengemudi dan kendaraan tidak ditahan/disita.

b) Kendaraan Non VVIP diproses sesuai prosedur.

c) Hasil Penyidikan (berkas perkara) dikirimkan ke Sekretariat

Negara melalui Dirlantas Polri dengan tembusan kepada Kapolri.

2) Anggota VIP

a) Proses penyidikannya sama dengan anggota VVIP dalam rangka

acara Dinas / Protokoler.

b) Proses penyidikannya sesuai prosedur untuk umum dan khusus

untuk pejabat tinggi negara (Menteri anggota, MPR / DPR RI

dalam hal tertentu dimintakan ijin melalui Presiden.

c) Adakan Koordinasi sebaik-baiknya dengan instansi terkait.

d) Laporkan segera hasilnya kepada pimpinan secara berjenjang.

E. Penyelidikan Kasus Tabrak Lari (Hit and Run).

1. Tindakan pertama di TKP.

a. Mencari dan mengumpulkan informasi / keterangan dari korban / saksi

dan masyarakat setempat. Kemungkinan ada yang mengetahui /

mengenal pengemudi yang melarikan diri, nomor Polisi, warna, jenis,

merek kendaraan dan sebagainya.

b. Meneliti bukti-bukti yang tertinggal/barang bukti yang didapat di TKP untuk

dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut, antara lain : Bekas Rem,

pecahan kaca, bekas ban, darah / cat yang ada pada baju korban dan

sebagainya.

52

c. Mencari lebih lanjut tentang kemugkinan-kemungkinan arah larinya

kendaraan tersebut, dari tipe tabrakan dan arah datangnya kendaraan

tersebut dan lain-lain.

d. Mengadakan pemotretan terhadap TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di

TKP serta korban / kendaraan yang terlibat.

2. Tindakan lanjut

a. Segera menginformasikan kepada unit-unit operasional yang bergerak

(bila telah diketahui identitas kendaraan yang melarikan diri) untuk

diadakan pencarian dan penangkapan.

b. Segera melakukan pemeriksaan ditempat-tempat yang diperkirakan

digunakan untuk merubah identitas kendaraan dan atau menyembunyikan

kendaraan. (bengkel, show room).

c. Segera melakukan pemblokiran STNK melalui Samsat (bila identitas

kendaraan tersebut sudah diketahui).

d. Mengirimkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik

Kapolri untuk dilakukan pemeriksaan. (bekas cat, darah dll).

F. Prosedur Penanganan Masalah Perdata

1. Penyelesaian ganti rugi oleh pemilik kepada korban kecelakaan Lalu lintas.

a. Bila kecelakaan Lalu lintas menimbulkan kerugianbagi orang lain

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata maka pihak yang merasa dirugikan

berhak menuntut kerugian.

b. Hubungan hukum antara pengemudi dengan majikan belum diatur dalam

perundang-undangan di Indonesia, namun hubungan majikan dengan

pengemudi hanya berdasrkan pekerjaan yang diatur dalam pasal 1376

KUH Perdata.

c. Pihak majikan berdasarkan pasal 12 UULAJ bertanggung jawab atas

kendaraan yang dioperasikan dijalan dan harus memenuhi laik jalan.

53

d. Atas kerugian kecelakaan yang ditimbulkan, oleh karena tidak dipenuhinya

unsur laik jalan diatas, maka majikan / pemilik bertanggung jawab karena

berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata antara majikan/pemilik dengan

pengemudi didasarkan atas hubungan pekerjaan.

e. Untuk itu dalam setiap penyelidikan kecelakaan Lalu lintas yang

menimbulkan korban meninggal dunia, penelitian dengan

mengikutsertakan instansi LLAJ da PU merupakan syarat mutlak untuk

kepentingan hukum terutama yang berkaitan dengan instansi LLAJ adalah

sebagai saksi yang wajib dimintakan kesaksian untuk mempertanggung

jawabkan perbuatan hukum yang ditimbulkan oleh pemilik kendaraan

pasal 53 UULAJ (1) dan penjelasannya Jo pasal 120 KUHAP.

Yurisprodensi : Mahkamah Agung 202 K/PDT/2094 tanggal 30 Juli 2094.

2. Penggabungan Perkara gugatan ganti rugi dan tuntutan / penyelesaian

perkara pidana kecelakaan Lalu lintas.

a. Pada prinsipnya gugatan ganti rugi dapat diajukan secara berdiri sendiri

atau jika dimungkinkan dapat dimintakan kepada hakim Pengadilan Negeri

agar dapat diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana (pasal

98 KUHP).

b. Kecelakaan Lalu lintas yang menimbulkan kerugian, bagi pihak korban

dapat meminta kepada hakim untuk memeriksa perkaranya sebelum

penuntut umum membacakan dakwaannya dalam acara biasa sedangkan

dalam acara pemeriksaan cepat sebelum hakim memberi keputusan.

c. Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kewenangannya untuk

mengadili gugatan tersebut atas dasar :

1) Kebenaran dasar gugatan

2) Hukuman pengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak korban.

d. Jika hakim tidak berwenang untuk mengadili gugatan, atau gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan hakim hanya memuat

tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh

pihak korban.

54

e. Untuk pemeriksaan penggabungan diatas akan diperiksa pada tingkat

banding apabila perkara pidananya dimintakan banding, dan bila tidak

dimintakan banding putusan ganti rugi tidak diperkarakan.

G. Administrasi Penyidikan.

1. Penyidikan kecelakaan Lalu lintas perlu didukung dengan sistem admnistrasi

yang baik meliputi :

a. Kelengkapan berkas perkara pemeriksaan meliputi :

1) Sampul berkas perkara.

2) Daftar isi berkas perkara.

3) Resume.

4) Laporan Polisi.

5) Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

6) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

8) Berita Acara Pemeriksaan/surat keterangan Saksi/Ahli.

9) Berita Acara penyumpahan saksi/ahli.

10) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

11) Surat Perintah Penyitaan barang bukti.

12) Berita Acara Penyitaan barang bukti.

13) Surat Panggilan.

14) Surat Perintah Penangkapan.

15) Surat Perintah Penahanan.

16) Berita cara Rekontruksi.

17) Berita Acara Penangkapan.

18) Berita Acara Pengembalian barang bukti.

19) Berita Acara Pembungkusan dan penyegelan barang bukti.

20) Surat Perintah Penangguhan Penahanan.

21) Surat Perintah Pengalihan jenis Penahanan.

22) Surat Permintaan Perpanjangan penahanan kepada Kepala

Kejaksaan negeri (PU).

55

23) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua

Pengadilan Negeri.

24) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan

25) Surat Permintaan izin Penetapan penyitaan barang bukti kepada

Ketua Pengadilan Negeri.

b. Kelengkapan admnistrasi penyidikan bentuk buku Register meliputi :

1) Buku Register Laporan Polisi

2) Buku Register kejahatan/Pelanggaran

3) Buku Register surat Panggilan

4) Buku Register Surat Perintah Penangkapan

5) Buku Register Surat Perintah Penyitaan

6) Buku Register Surat Perintah Tugas

7) Buku Register Tahanan

8) Buku Register Berkas Perkara

9) Buku Register Barang Bukti

10) Buku Register Pencarian orang dan kendaraan

11) Buku Register Permintaan Visum et Repertum

12) Jurnal Kecelakaan Lalu lintas

13) Daftar Recidivist

Buku-buku register tersebut diatas (Point 1 s/d 13) keberadaannya ada di

satuan Lalu lintas masing-masing wilayah.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : Februari 2010

DIREKTUR LALU LINTAS BABINKAM POLRI

DRS. DJOKO SUSILO, SH. M.Si

BRIGADIR JENDERAL POLISI

56

57

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ................................ 20 .......

No.Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dimulainya Kepada

Proses Penyidikan. Yth. KEPALA KEJAKSAAN ...........

..........................................

di

..........................................

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .............. tanggal ……...tahun 20

............. telah dimulai penyidikan tindak pidana

...................................................................................................................................s

ebagaimana dimaksud dalam pasal ................................................................ atas

nama tersangka :

a. .........................................................................................

b. .........................................................................................

c. .........................................................................................

d. .........................................................................................

2. Dasar penyidikan :

a. .........................................................................................

b. .........................................................................................

c. .........................................................................................

d .........................................................................................

terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA .............................

Selaku

Penyidik / Penyidik Pembantu

......................................................

........................... 20 ....

58

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

No.Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan peng- K e p a d a

hentian Penyidikan

Yth. KEPALA KEJAKSAAN .......

di

......................................

1. Sehubungan dengan Surat kami No.Pol.: ...................................... tanggal

........................., perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana

………… ................................................................................................

………………………………………………………………sebagaimana dimaksud

dalam pasal .........................................................................................................

atas nama tersangka ...................................... dengan ini diberitahukan bahwa

terhitung mulai tanggal ..........tahun 20 .................. penyidikan dihentikan oleh

karena :

a. Tidak cukup bukti.

b. Bukan merupakan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas.

c. Demi Hukum.

2. Dasar :

a. Surat Ketetapan No.Pol.: ............... tanggal ............ tentang

penghentian penyidikan .

b. Resume hasil penyidikan tanggal ....................................(terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA .............................

Selaku

Penyidik / Penyidik Pembantu

......................................................

Pangkat ...............Nrp..........

59

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA.

SURAT PANGGILAN

No.Pol.: ........................................

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana

kecelakaan Lalu lintas, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

DASAR : 1. Pasal 7 (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113

KUHAP.

2. Laporan Polisi No.Pol.: .................... tanggal ......................................

M E M A N G G I L

N a m a : ...............................................................................

Pekerjaan : ..............................................................................

A l a m a t : ..............................................................................

UNTUK : Menghadap kepada……………………………………………….. di

......................................................................……………(kesatuan), Jln.

..................... pada hari ........................................... tanggal

........................................ tahun 20 ....................... jam ............................. kamar no

........................ untuk didengar keterangannya sebagai tersangka / saksi dalam

perkara pidana................................................. sebagai dimaksud dalam pasal

.......................................................................................................

................................ 20 .............................

KEPALA ...................................

selaku

penyidik / Penyidik Pembantu

............................................

Pangkat .................Nrp .......

60

Pada hari ini ................................ tanggal ...................... 20 .................... 1 (satu) lembar Surat Panggilan

ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang Menerima, Yang menyerahkan,

................................ ...............................

.................Nrp .....

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil

menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHAP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada :

No Tanggal Hari Jam Tanda Tangan

Yang dipanggil Penyidik /Penyidik

Pembantu

1. ...................... ................. .................... ........................ ...........................

2. ...................... ................. .................... ........................ ...........................

61

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

No.Pol.: .......................................................

PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana

kecelakaan Lalu lintas, perlu mengambil tindakan hukum membawa tersangka /

saksi karena tidak memenuhi Surat Panggilan yang sah untuk kedua kalinya tanpa

memberi alasan yang patut dan wajar.

DASAR : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 5

ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP.

2. Surat panggilan No.Pol.: ..................................................

tanggal................................... 20 ............................. dan Surat Panggilan

ke II No. Pol.: ............................. tanggal ..............................

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. N a m a : .........................................................................................

Pangkat/Nrp : .........................................................................................

Jabatan : .........................................................................................

Kesatuan : .........................................................................................

2. N a m a : .........................................................................................

Pangkat/Nrp : .........................................................................................

Jabatan : .........................................................................................

Kesatuan : .........................................................................................

UNTUK : 1. Membawa / menghadapkan tersangka / saksi :

N a m a : .........................................................................................

Pekerjaan : ....................................................................................

Alamat : .........................................................................................

Kepada :………………………………………………………………… di

...................................................................................... (kantor / Kesatuan),

untuk didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi.

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang

memberi perintah.

DIKELUARKAN DI : ..................................

PADA TANGGAL : ..................................

KEPALA ..................................................

Selaku

Yang menerima perintah Penyidik/Pembantu Penyidik

.......................................... ................................................

62

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

No.Pol.: ...............................

PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu untuk melakukan

tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindakan

tindak pidana kecelakaan Lalu lintas berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

DASAR : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 11, pasal 16,

pasal 17, pasal 18, pasal 19 KUHAP.

2. Laporan Polisi No.Pol.: ..........................................tanggal ……..…

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. N a m a : ………………………………………………………………

Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………

Kesatuan :……………………………………………………………….

2. N a m a : ………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………

Kesatuan : ………………………………………………………………

UNTUK : 1. Melakukan penangkapan terhadap :

N a m a : ……………………

Pekerjaan : ………………………………………………………………..

Alamat : ………………………………………………………………..

Kewarganegaraan : ………………………………………………………….

Agama : …………………………………………………………………

Dan membawa

Ke kantor : …………………………………………………………

Karena diduga keras telah melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas

………………………………………………………………………………

Sebagaimana dimaksud dalam pasal ………………………………………..

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara

Penangkapan.

3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ………………s/d tanggal ………….

KELUARKAN DI : ......................................

PADA TANGGAL : ......................................

KEPALA .......................................................

Selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu

....................................................

....................... Nrp .......................

63

Pada hari ................................................ tanggal ......................... 19 ............................ 1 (satu) lembar

Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada Tersangka/Keluarga Tersangka.

Yang menerima perintah Yang Menyerahkan

Tersangka/Keluarga Tersangka

................................................. ................................................

....................... Nrp ................

64

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No.Pol.: ....................................................

PERTIMBANGAN : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup

tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas yang

dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,

merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,

maka perlu dilakukan penahanan.

DASAR : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24

ayat (1) KUHAP.

2. Laporan Polisi No.Pol.: ............................................................. tanggal …..

MEMERINTAHKAN

Agar tersangka :

N a m a : ................................................................................

Tempat / TglLahir : ...............................................................................

Alamat : .........................................................................

Pekerjaan : ..............................................................................

Kewarganegaraan : .............................................................................

A g a m a : ..............................................................................

Karena diduga telah melakukan tindak pidana ....................................................................................

sebagaimana dimaksud dalam pasal ....................................... untuk menjalani penahanan di :

a. Rumah tahanan Negara di ..................................

b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka .........

c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka ..............

Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal ....................... s/d tanggal ………………………….

DIKELUARKAN DI : ..................................

PADA TANGGAL : ..................................

KEPALA .......................................................

Selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu

....................................................

65

............................. .......................

Register Kecelakaan/

Pelanggaran : No...................................

Register Tahanan : No...................................

Sidik Jari : ........................................

Pada hari ini .................................................. tanggal ................................ 19 .......................

Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada tersangka.

Yang menerima Penyidik/Pembantu Penyidik

Tersangka

........................................ ...............................................

....................... .......................

66

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN

No.Pol.: .......................................................................

PERTIMBANGAN : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat bukti yang cukup

tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas dan

terhadapnya dikenakan penahanan, akan tetapi dengan mempertimbangkan

permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan UU,

keadaan tersangka dan tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat

setempat, maka terhadapnya dapat dilakukan penangguhan penahanan.

DASAR : 1. Pasal 31 dan pasal 123 KUHAP 2. Laporan Polisi No.Pol.: ...................................tanggal ..................... 3. Surat Permintaan Penahanan No.Pol.: .............................. tanggal

............................................................................................ 4. Surat Permohonan Tersangka tanggal ..............................................

DIPERINTAHKAN

KEPADA : TERSANGKA,

N a m a : ............................................................................. Tempat / Tgl Lahir : ............................................................................. Alamat :............................................................................. Pekerjaan :............................................................................. Kewarganegaraan : ............................................................................. A g a m a : .............................................................................

UNTUK : menangguhkan pelaksanaan penahanannya dengan ketentuan.

1. Untuk penangguhan penahanan ini dijamin oleh :

a. N a m a : .............................................. b. Tempat / Tgl Lahir : ..............................................

c. Pekerjaan : ........................................... d. Alamat : .............................................. e. Kewarganegaraan : .............................................. f. Hubungan dengan tersangka : ..............................................

2. Untuk penanggulangan penahanan ini diberikan jaminan uang :

a. Jumlah : ................................................... b. Disiplin : ...................................................

3. Wajib Lapor.

DIKELUARKAN DI : ..............................

Pada ada tanggal : ..............................

KEPALA .......................................................

Selaku

Penyidik/Penyidik Pembantu

....................................................

............................. Nrp ..................................

67

Register Kecelakaan/Pelanggaran : No .....................................................................

Register Penangguhan Penahanan : No .....................................................................

Register Sidik Jari : No .....................................................................

Pada hari ini ...................................................... tanggal ................................ tahun ....................... (satu)

lembar Surat Perintah Penangguhan penahanan ini telah diserahkan kepada tersangka.

Yang menerima Yang Menyerahkan

Tersangka

.......................................... ................................................

68

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No.Pol:....................................................

PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk

melakukan tindakan penyitaan Barang Bukti.

DASAR : 1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat(1) huruf d

dan e, pasal 11, pasal 38 ayat 91), pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal

44, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHAP.

2. Laporan Polisi No. Pol. tanggal........................................

3. Surat Izin atau izin khusus Penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri

No..................................................tanggal..........................

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. N a m a : ………………………………………………………………… Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………… Kesatuan : …………………………………………………………………

2. N a m a : ………………………………………………………………… Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………

Kesatuan : ………………………………………………………………… 3. N a m a : …………………………………………………………………

Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………

Kesatuan : …………………………………………………………………

UNTUK : 1. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa ……………… di …………...

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini segera membuat Berita Acara

Penyitaan.

3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ………………s/d tanggal …….

DIKELUARKAN DI : ...........................................

PADA TANGGAL : ...........................................

KEPALA ..................................................

Selaku

Yang menerima perintah Penyidik/Pembantu Penyidik

.......................................... ................................................

……………………… Nrp

……………….......................

69

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTISIA .................., ............... 19 ........

No.Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Izin/izin K e p a d a

Khusus Penyitaan

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI

..........................................

di

..........................................

1. Berdasarkan :

a. Laporan Polisi No. Pol.: .............................. tanggal

.........................................................................................

b ........................................................................................

c. ........................................................................................

Tersangka :...............................................................

Nama : ...............................................................

Tempat/tgl : ...............................................................

Lahir : ...............................................................

Pekerjaan : ...............................................................

Alamat : ...............................................................

Diduga telah melakukan tindak pidana Laka Lantas ..............................

................................................. sebagaimana dimaksud dalam pasal ...

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa ...................

............................................................................................................................

3. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin/izin

khusus yang dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan maklum dan mengharap keputusan.

KEPALA .............................

Selaku

Penyidik / Penyidik Pembantu

............................................

Pangkat .................. Nrp .............

70

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA.

SURAT TANDA PENYITAAN

No.Pol.: ....................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama, pangkat, NRP) ..............................................

Pembantu pada .........................................telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari

pemilik/penguasa :

Nama : ............................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................ Pekerjaan : ............................................................................ Tempat tinggal :.............................................................................

Dengan disaksikan oleh : (Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)

1. Nama : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................

Pekerjaan : ................................................................ Tempat Tinggal : ................................................................

2. Nama : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................

Pekerjaan : ................................................................ Tempat Tinggal : ................................................................

Barang-barang atau surat tersebut sebagai bukti dalam perkara tersangka ................................... yang

diduga melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas ..................

Barang-barang atau surat lain tersebut adalah sebagai berukut :

1.................................................................................................................. 2.................................................................................................................. 3. ................................................................................................................ 4...................................................................................................................

(barang atau surat lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing).

............... , ...........19 ........

Yang Menguasai Barang, Yang Menerima,

_ tanda tangan _

1. Nama : .........

( ..........Nama ............... ) 2. Pangka/NRP : .........

3. Jabatan : .........

4. Tanda Tangan : ...........

71

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROJISTISIA ......, ........... 19........

Jalan : ..................................

No. Telp. : ..................................

No.Pol. : ..................................

Klasifikasi : ..................................

Lampiran : ..................................

Perihal : Permintaan Visum Kepada

Et Repertum Laka.

Yth. .......................................

di

................................

1. Bersama ini dikirimkan seorang dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : ............................................. Jenis kelamin : ............................................. Warga Negara : ............................................. Pekerjaan : ............................................. Alamat : .............................................

2. Orang tersebut diduga telah mengalami luka-luka berat / ringan * )

di ........................................................ pada tanggal ..............................................

jam .............................................................. sehingga menderita ..........................

................................................. pada bagian tubuh ...............................................

3. Perlu dijelaskan bahwa orang tersebut : *)

a. Melapor kepada Polisi pada tanggal ......................................................................................................................

.................. jam ............................................................................................. b. Diketemukan Polisi pada tanggal ................................................................. .................... jam ........................................................................................... c. Dilaporkan / datang pada Polisi dibawa oleh orang pada jam ......................

4. Mohon diadakan pemeriksaan medis / pengobatan / perawatan atas orang tersebut serta dibuatkan visum et repertum.

KEPALA ........................................

Yang menerima :

Nama : ............................

Jabatan : ............................

Tanda tangan : ............................

Tanggal : ................ .............

Jam : ............................

72

*) Coret yang tidak perlu.

Catatan : Bila Si korban bukan gadis / diduga bukan gadis harap pertanyaan ini dicoret.

Bagaimana keadaan liang sanggama dari orang tersebut dibandingkan dengan :

1. Liang sanggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh (coitus ).

2. Liang sanggama dari seorang yang baru pertama kali bersetubuh.

3. Liang sanggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum

mempunyai anak.

4. Liang sanggama dari perempuan yang sudah sering melahirkan anak.

KEPALA...............................

Yang menerima :

Nama : .............................

Jabatan : .............................

Tanda tangan : .............................

Tanggal : .............................

Jam : .............................

*) Coret yang tidak perlu.

73

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jalan : ..................................

No. Telp. : ..................................

NO.POL. : .................................. ........., ........... 19………

Klasifikasi : ..................................

Lampiran : ..................................

Perihal : Permintaan Visum K e p a d a

Et Repertum Mayat.

Yth. ...............................

di

.........................

1. bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : ........................................................................................ Jenis Kelamin : ...................................................Umur ............................ Warga negara : ....................................................... Agama ..................... Alamat : ........................................................................................ Pekerjaan : ........................................................................................

2. Jenazah tersebut ditemukan di ................... pada tanggal ...... jam ................ dengan penjelasan

bahwa :

a. Orang tersebut meninggal di ................................ pada tanggal ................

jam .....................................................................................................................

b. Kematian orang tersebut diduga kecelakaan Lalu lintas.

- Ditabrak kendaraan. - Jatuh dari kendaraan lebih dari satu. - Korban tabrakan kendaraan.

3. Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa : ..............................................

4. Mohon diadakan pemeriksaan luar dan didalam ( seksi ) atas jenasah tersebut dan dibuatkan Visum

et Repertumnya.

KEPALA ......................................

Yang menerima :

Nama : .............................

Jabatan : .............................

Tanda tangan : .............................

Tanggal : .............................

Jam : .............................

*) Coret yang tidak perlu.

74

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ....................................

bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam

..................................................... saya : ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------..........................------------------------------------------Pangkat

.......................................... Nrp ............................... Jabatan ....................................

Bersama : 1.......................... Pangkat / Nrp ......................................................

2. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

5. ......................................................................................................

Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: ............................................................................... tanggal

............... 2000 ............................................ telah mendatangi tempat kejadian perkara di

...................................................................................................................................

1. Hasil-hasil yang ditemukan ............................................................................................

........................................................................................................................................

2. Tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut :

a. ....................................................................................................................................

b. ....................................................................................................................................

c. ....................................................................................................................................

d. ....................................................................................................................................

f. .....................................................................................................................................

--------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan

sebenarnya atas kekuatan sumph jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ......................

Yang membuat Berita Acara,

.............................................

Pangkat / Nrp

75

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ..................................

bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam

..................................................... saya : ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------..........................--------------------------------------------------Pangkat

................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari

kantor tersebut di atas, berdasarkan : ------------------------------------

---------- 1. Surat Panggilan ke –I No.Pol.: ................... ..... tanggal ................................

---------- 2. Surat Panggilan ke –II No.Pol.: ........................ tanggal ................................

---------- 3. Surat Perintah Membawa No.Pol.: .................... tanggal ...............................

Telah membawa tersangka / saksi : ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Nama : .............................................

---------- Tempat/tanggal lahir : .............................................

---------- Pekerjaan : .............................................

---------- Alamat : .............................................

---------- Kewarganegaraan : .............................................

---------- A g a m a : .............................................

Dalam perkara tindak pidana ....................................................................................

Sebagaimana dimaksud dalam pasal .........................................................................

Yang bersangkutan dibawa dari ........................................................................ dihadapkan kepada

............................................... kamar No. ........................................................ guna didengar

keterangannya sebagai tersangka/saksi : ------------------------------------------------------ Uraian tentang

pelaksanaan membawa tersangka/saksi adalah sebagai berikut : -------------------

---------- Demikian Berita Acara Membawa tersangka/saksi ini dibuat dengan sebenarnya

atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di

...............................................

Yang dibawa, Yang membuat Berita Acara,

............................... .........................................

Pangkat / Nrp

76

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam .....................................................

saya : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................------------------------------------------ Pangkat ............................................. Nrp

............................... Jabatan ............................. dari kantor tersebut di atas, bersama-sama

dengan : ----------------------

1. Nama, pangkat, Nrp : ...................................................................................

2. Nama, pangkat, Nrp : ..................................................................................

3. Nama, pangkat, Nrp : .....................................................................................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------

1. Surat Perintah Tugas No.Pol.: ..........................................................................

2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: ......................................................................... 3.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP (tertangkap tangan ----------------------------------------------------------

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki/perempuan : ----------------------

---------- Nama : ........................................................................

---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................

---------- Pekerjaan : ........................................................................

---------- Alamat : ........................................................................

---------- Kewarganegaraan : ........................................................................

---------- A g a m a : .......................................................................

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara ................................ Adapun

jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : ------------------------------

---------- Demikian Berita Acara Membawa tersangka/saksi ini dibuat dengan sebenarnya

atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di

...............................................

Yang dibawa, Penyidik/Penyidik Pembantu/

Penyelidik,

............................... ........................................

Pangkat / Nrp

77

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ............................................................ saya

: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------..........................----------------------------------------------------- Pangkat

................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor

tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------------------------------------------------------------- Surat Perintah

Penahanan No.Pol.: ............................................................... tanggal

............................................................................................................................................. telah melakukan

penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan :

---------- Nama : ........................................................................

---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................

---------- Pekerjaan : .........................................................................

---------- Alamat : .........................................................................

---------- Kewarganegaraan : ..........................................................................

---------- A g a m a : ..........................................................................

yang diduga keras telah melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas ...................................... keadaan

kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan

.................................................................................

---------- Sidik jari : .........................................................................

---------- Pemotretan : ........................................................................

---------- Barang-barang titipan berupa : .................................................. telah diserahkan dan

disimpan oleh : ........................................................................................

---------- Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................................................ bulan

................................................ tahun 2000 .............................................................................

Yang dibawa, Penyidik/Penyidik Pembantu/

............................... .........................................

Pangkat / Nrp

78

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN

--------- Pada hari ini .....................tanggal ......................... bulan ...... tahun 2000 ........jam ............... saya : ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------..........................------------------------------- Pangkat ............................ Nrp ................. Jabatan ...................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------- ---------- 1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: .............. tanggal ....................... ---------- 2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: ........... tanggal ..... ---------- 3. Surat Permohonan tertulis tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum .......

..........................tanggal ................ telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ---------- ---------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... ---------- A g a m a : ........................................................................... dengan ketentuan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Jaminan orang : ........................................................................... ---------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... --------- A g a m a : ........................................................................... --------- Hubungan dengan tersangka : .................................................................... --------- Jaminan uang : ........................................................................... --------- Jumlah lembar : .................................................................... ..... --------- Nomor seri : .................................................................... ...... --------- Jumlah nilai nominal : .................................................................... ..... --------- Disimpan di : ...................................................................... .... ---------- Dan diharuskan wajib lapor bagi tersangka. -------------------------------------------------- Keadaan kesehatan fisik/mental tersangka ................................................. Barang-barang titipan berupa : .......................................................................................... telah dikembalikan kepada tersangka oleh : ...................................................................... ---------- Demikian Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............

Yang dibawa, Penyidik/Penyidik Pembantu/

............................... ........................................

Pangkat / Nrp

79

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGALIHAN JENIS PENAHANAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..........................-----

------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan

...........................

dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -----------------------------------

1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: .............................................................. tanggal

.............................................................................................................................

2. Surat Perintah Pengalihan Penahanan No.Pol.: ............................................... tanggal

................................................................................................................ telah melakukan pengalihan

penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ----

Nama : ......................................................................................

Tempat/tanggal lahir : .......................................................................................

Pekerjaan : .......................................................................................

Alamat : .......................................................................................

Kewarganegaraan : .......................................................................................

A g a m a : .......................................................................................

Untuk melaksanakan jenis penahanan .................................................................. di

......................................................................... yang sebelumnya melaksanakan jenis penahanan

.......................................... di .....................................................

--------- Keadaan kesehatan fisik/mental tersangka ..............................................................

---------- Barang-barang titipan berupa : ...................................................................

telah diserahkan dan disimpan oleh : .................................................................................

---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian

ditutup dan ditanda tangani di ...................................................... bulan ................................................ tahun

2000 .................................................

Yang dibawa, Penyidik/Penyidik Pembantu/

............................... .......................................

Pangkat / Nrp

80

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------........... -----------------

---------------------------- Pangkat .................................................. Nrp ...................... Jabatan

.................................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : --------------------------------------------------------

---------- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol.: .............................................tanggal

............................................................, telah mengeluarkan dari tahanan, tersangka : ------

Nama : ......................................................................................

Tempat/tanggal lahir : ......................................................................................

Pekerjaan : ......................................................................................

Alamat : ......................................................................................

Kewarganegaraan : ......................................................................................

A g a m a : .....................................................................................

Dari tempat penahanan terakhir di ..................................................................................... melaksanakan

jenis penahanan terahir ............................................................................. Ditahan sejak tanggal

................................................... s/d tanggal ........................................ dan tanggal

................................................................. s/d tanggal ........................................

Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan : -----------------------------------------------------

---------- 1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: ....................................................... tanggal ..............................................................

---------- 2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.Pol.: ................................tanggal ................................................................

---------- 3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: .................................................... tanggal ..................................................

---------- 4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan No. ...................................... tanggal ............................................................

---------- 5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan ............................. No. ...................................... tanggal ............................

Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka ....................................................................

Barang-barang titipan berupa : ..........................................................................................

Telah dikembalikan kepada tersangka oleh : .......................................................................

---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian

ditutup dan ditanda tangani di ................................................................ bulan ................................................

tahun 2000 ............................................................

Yang dibawa, Penyidik/Penyidik Pembantu/

............................... .........................................

Pangkat / Nrp

81

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

--------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------..........................-----

-------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan

....................

dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ----------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama, pangkat, Nrp : ............................................................................................ -------- 2. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................................... 3. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------- 1. Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ..............................tanggal ............... ---------- 2. Laporan Polisi No.Pol.: ................................................tanggal ........ Telah melakukan penyitaan barang berupa terhadap seorang laki-laki/perempuan : ----------------- ---------- 1.................................................................................................................... 2................................................................................................................... 3................................................................................................................ dari : --------------------- ---------- Nama : ......................................................................... ---------- Alamat : ......................................................................... ---------- Pekerjaan : .......................................................................... ---------- Di : ......................................................................... Dengan disaksikan oleh : --------------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Alamat : ................................................................................... 2. Nama : .................................................................................... Jabatan :....................................................................................... Alamat : ....................................................................................... Dalam perkara ..................................................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam pasal ................................................................................... Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut ................................................................. ---------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................................... Pemilik Barang, Saksi-saksi Yang Melakukan Penyitaan

1. ....................

2. ....................

............................... .........................................

Pangkat / Nrp

82

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN BARANG BUKTI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................---------

---------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan

.................................... dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ------------------

---------- 1. Nama, pangkat, Nrp : ....................................................................

---------- 2. Nama, pangkat, Nrp : .................................................................. ---------- 3. Nama,

pangkat, Nrp : ............................................................. Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :

---------------------------------------------------------- 1. Surat Perintah Penyitaan No.Pol.:

..............................tanggal ---------- 2. Laporan Polisi No.Pol.:

................................................tanggal dengan disaksikan oleh tersangka/saksi *).

---------- Nama : ...........................................................................

---------- Tempat tinggal : ...........................................................................

---------- Pekerjaan : ...................................................................... ---------- Kewarganegaraan

: .......................................................................... ---------- Agama :

...........................................................................

Telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti berupa : -------------------

a. .........................................................................................................................

b. .........................................................................................................................

c. .........................................................................................................................

dengan cara sebagai berikut ..............................................................................................

---------- Demikian Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan Barang Bukti ini dibuat dengan

sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di

............................................... tanggal .................. bulan ........................ tahun ...............

Yang menyaksikan, Yang melakukan Pembungkusan

Penyidik/penyidik pembantu,

Tersangka / Saksi *). ..........................................

Pangkat / Nrp

83

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................-----

------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan

.................................... dari kantor tersebut di atas, dengan disaksikan oleh : -----------------------------------------

-----------------

---------- 1. Nama : ..................................................................... ...... Pekerjaan

: ..........................................................................

Pangkat/jabatan: ...........................................................................

---------- 2. Nama : ........................................................................... Pekerjaan :

...........................................................................

Pangkat/jabatan: ...........................................................................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------

---------- 1. Berita Acara Penyitaan tanggal : .....................................................

---------- 2. Pasal 46 UU HAP. --------------------------------------------------------------

Telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa ..............................

jumlah/berat/ukuran (kg.Lt.Cm, buah) dengan cara (membuka pembungkus/segel, kemudian

dibungkus/dimasukkan ke dalam ................................................................................. dst) ---- Penyisihan

benda-benda sitaan tersebut untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam Sidang Pengadilan.--------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan

sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal ..................

bulan ........................ tahun ....................

Saksi-saksi : Penyidik/penyidik pembantu,

1. .....................

2. .....................

.............................................

Pangkat / Nrp

84

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................----------------------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, dengan disaksikan oleh : ---------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. ---------- 2. Nama : .............................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------------------- 1. Surat Penghentian Penyidik No.Pol.: ...........................................................tanggal ................................. 2. Putusan Praperadilan No. : .......................................................................... tanggal ................................ 3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidik dan penuntutan tidak memerlukan lagi (telah

dikonsultasikan dengan Penuntut Umum / Hakim yang berwenang). Telah mengembalikan benda sitaan / Barang Bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ....................................................... tanggal .................................. yaitu berupa .......................................... Kepada : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan :

................................................................................................. dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 1. Nama : ................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. ---------- 2. Nama : .................................................................................................

Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut : ------------

---------- Demikian Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah

jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .......... tanggal ............ bulan .......... tahun

Yang menerima kembali Yang mengembalikan

Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik

................................ Nrp ..................

1. ................................. 2. ....................................................

................... ..........Nrp ...................

3. ................................. 4. ..........................................

............................. Nrp ...................

85

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan ..................................

tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -------------------------------------------------

------------------------ -------------------------------------------------------..........................--------------------------------------------------

Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... pada kantor tersebut

di atas, berdasarkan Surat pengantar No.Pol.: .................. tanggal ............. perihal Penyerahan Barang Bukti, telah

menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti kepada

Pejabat Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara yang diterima oleh :

---------- 1. Nama : .......................................................................................................................

Pekerjaan : .......................................................................................................................

Pangkat/jabatan: ..........................................................................................................................

Serah terima ini dilakukan di .................................................... disaksikan oleh :

---------- 1. Nama : .........................................................................................................................

Pekerjaan : ......................................................................................................................

Pangkat/jabatan : ........................................................................................................................

---------- 2. Nama : .........................................................................................................................

Pekerjaan : .........................................................................................................................

Pangkat/jabatan : .........................................................................................................................

Dengan cara-cara : .................................................................................................

---------- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah

jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal .................. bulan

........................ tahun ..............................................................................

Yang menerima kembali Yang menyerahkan

Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik

....................................... ................................ Nrp .......................

Saksi-saksi

1. .............................

2. .............................

86

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

TANDA TERIMA BERKAS PERKARA NO. POL. : ...........................................

Berkas perkara No.Pol.: .................................................. tanggal .................................. yang telah dikirim

dalam rangkap 2 (dua) dengan surat pengantar No.Pol.: .................................... tanggal

.................................... atas nama tersangka ........................................... (dkk), telah diterima pada tanggal

................................................... di ......................................................

N a m a : .................................................................................................

Pangkat : .................................................................................................

Jabatan : .................................................................................................

Yang menerima Yang menyerahkan,

.................................... ..............................

87

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.Pol. : ....................................

Klasifikasi : TERBATAS

Lampiran : ............................

Perihal : Pengiriman tersangka dan barang bukti K e p a d a

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

........................................

di

........................................

1. Menunjukkan Surat kami No.Pol.: ..................................... tanggal ................... perihal

pengiriman barang perkara dan tersangka .................................... bersama ini dikirimkan

seorang/............ orang tersangka laki-laki / perempuan, seperti tersebut pada daftar terang ke

dalam bekas perkara No.Pol.: ................ tanggal......

Nama : . ...........................................................................................................

Umur : ............................................................................................ …………..

Pekerjaan : ..........................................................................................................

Alamat : ...........................................................................................................

Berikut barang bukti berupa/dalam daftar terlampir :

a ............................................................................................................... ……………….

b. .............................................................................................................. ……………..

c. ....................................................................................................................................

d. ......................................................................................................................................

Dalam perkara.......................................................................... (diberikan jenis, tindak pidana

yang dilakukan, waktu dan tempat kejadian serta pasal pidana yang dilanggar).

2. Tersangka tersebut angka 1 (satu) di atas tidak/dilakukan penahanan, terhitung mulai

tanggal ...................... s/d ...................... (surat perintah pemindahan tahanan No.Pol.:

...................................... tanggal .............................. terlampir.

3. Apabila perkara tersebut telah mendapat putusan (vonis) pengadilan, kiranya kepada

kami dapat dikirimkan petikan surat keputusannya.

4. Dikirimkan untuk menjadi maklum.

Tembusan : KEPALA ..........................

Selaku

1. Kepala Kesatuan Atas. Penyidik/penyidik pembantu

2. ...........................................

88

LEMBARAN BARANG BUKTI

JENIS : ……………………………………

NO. POL. : ……………………………………

NO. MESIN : ………………………….…….….

NO. RANGKA : ………………………………..….

TANGGAL

PENYITAAN : …………………………………..

TEMPAT : …………………………………..

PASAL : …………………………………..

DISITA DARI : ………………………………….

NAMA : ………………………………….

PEKERJAAN : ………………………………….

ALAMAT : …………………………………

……………………………..,…………………………..

PETUGAS,

……………………………………..

89

KONDISI KENDARAAN

PADA SAAT DISITA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

TERDAKWA SAKSI – SAKSI PETUGAS

…………….. 1. ……………….

2. ……………….

90

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH GAMBAR/SKETSA TKP LAKA LANTAS

Keterangan :

U : Menunjukan arah utara

L : Lebar jalan

K : Lebar bahu jalan

P : Titik patok pengukuran

A : Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

B : Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

A1 : Posisi terakhir kendaraan A setelah terjadi kecelakaan

B1 : Posisi terakhir kendaraan B setelah terjadi kecelakaan

X : Titik tabrak / Key point

S : Bekas rem kendaraan B

B

1 X

B

S

L

K

P

91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 40 50 60 70 80 90 100 110 120

GRAFIK BEKAS REM

Keterangan :

1. S Rem = Jarak Rem

2. S Reaksi = Jarak Reaksi

3. V = Kecepatan Kendaraan

4. t = Waktu Reaksi dari pengemudi (rata-rata 1 detik)

5. a = Perlambatan (rata-rata 8 m / detik)

11 14 17 19 22 25 28 31 33

Rem

t

4,2

3,9

3,5

3,2

92

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA

LAPORAN - POLISI

--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ ...bulan

.................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................-----

------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... yang

dipekerjakan pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita/pemberitahuan dari

...................................... tentang terjadinya kecelakaan Lalu lintas.

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan/ kejadian

2. Nama tempat kecelakaan lantas 3. Pokok-pokok kejadian :

a. Tabrakan antara .................................... b. Kendaraan ............ slip/lepas kendali,

dsb. ..................................................... c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban e. Dan sebagainya

4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM alamat, dsb)

5. Keadaan jasmani & rokhani pengemudi / penumpang dsb. setelah kecelakaan

6. Keadaan cuaca, jalan dsb. 7. Gambar posisi kendaraan di TKP 8. Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK,

STCK, STUK, dsb).

9. Identitas Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)

10. Akibat tabrakan : a. Korban manusia (nama, umur, jenis

kelamin, pekerjaan, alamat). b. Mati, luka berat, dsb

11. Kerusakan benda/materiil dsb 12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira. Rp. 13. Keterangan singkat asal mula terjadinya

kecelakaan Lalu lintas. (kolom ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan laporan).

14. Kesimpulan sementara 15. Barang bukti yang disita 16. Orang yang ditangkap/ditahan

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian

ditutup dan ditanda tangani di .................................... pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di

atas.

Mengetahui :

KASAT LANTAS ................. Yang membuat laporan ;

............................................

.....................................

93

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN

NO. : BAKAT / / /

Pada hari ini ..................... tanggal .............. tahun ........ saya sebagaimana tersebut dan bertanda tangan di

bawah ini dan selaku Penyidik telah memeriksa Perkara dan Pembuat Berita Acara Cepat seperti di bawah

ini :

1. PERKARA

Pelanggaran Lalu lintas jalan berupa ................................................. tanggal .......................................19

..................... jam ................... di jalan ........................................................................................................

2. KETERANGAN SAKSI / PETUGAS

1. Nama ...................... tempat/lahir.............................................................umur ....................................

jenis kelamin .............. kebangsaan ......................... pangkat.............................................................

tempat tinggal ........................................................................agama ....................................

pekerjaan............................................................................................ Menerangkan bahwa pada hari

ini dan tanggal tersebut telah melihat pelanggaran Lalu lintas oleh terdakwa berupa

:.......................................................................................................................................................

SAKSI

ttd

-----------------

2. Nama ...................... tempat/lahir.............................................................umur .......................... jenis

kelamin .............. kebangsaan ......................................................

pangkat............................................................. tempat tinggal ......................................agama

.................................................................................

pekerjaan...............................................................................................................................................

...... Menerangkan bahwa pada hari ini dan tanggal tersebut telah melihat pelanggaran Lalu lintas

oleh terdakwa berupa

:.....................................................................................................................................................

TERDAKWA

ttd

-----------------

Untuk Garlantas di luar Tilang dan Tipiring lainnya TERDAKWA

94

3. BARANG BUKTI

Berdasarkan pasal 38 ayat (2) UU No.8/81 serta pasal 52 UU No.14/92 telah disita dari terdakwa

barang Bukti berupa :

a. Ranmor Roda dua / empat No.Pol.: ........................................................................................

b. SIM GOL : .......... A/N: ................................................................berlaku s/d…………………….

c. STNK/STUK : ............................................................................................................................

d. KTP NO.: …………………………………………………………………………………………………

TERDAKWA

ttd

-----------------

4. PETUNJUK

Berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang disita

terdapat petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran Lalu lintas jalan sesuai pasal

............................................................................................................................................................

Selanjutnya terdakwa dan saksi-saksi telah diperintahkan untuk menghadap di Pengadilan Negeri

............................. pada hari ........................ tanggal .................... 19.... jam .......... di ……………..

PENYIDIK

(..........................)