SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
RISBIN IPTEKDOK 2011
UU nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan NegaraUU nomor 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara UU nomor 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan NegaraUU nomor 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara Keppres No. 95 tahun 2007 Perubahan ketujuh Keppres Keppres No. 95 tahun 2007 Perubahan ketujuh Keppres
No. 80 tahun 2003 tgl. 03 Nopember 2003 ttg Pedoman No. 80 tahun 2003 tgl. 03 Nopember 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perdirjen Perbendaharaan No. 66 tahun ttg Mekanisme Perdirjen Perbendaharaan No. 66 tahun ttg Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBNPembayaran Atas Beban APBN
Keputusan Menkes RI No. 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Litbangkes.
Peraturan Menkes RI No. 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbangkes Nomor: 0056/024-11.0/-/2009
LANDASAN HUKUM
PELAKSANAANRISBIN IPTEKDOK
SWAKELOLA
swakelola kegiatan Risbin Iptekdok adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan,
dan diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan Risbin Iptekdok.
(sesuai diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)
PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK
• Badan LitbangkesSwakelola yang dilakukan oleh Badan Litbangkes
mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan serta evaluasi termasuk pertanggungjawaban keuangan, pelaksana adalah;
1. Ka Badan Litbangkes2. Kuasa Pengguna Anggaran3. Pejabat Pembuat Komitmen4. Tim Manajemen
SWAKELOLA DI BADAN LITBANGKES
PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK
• Instansi Pemerintah Lain Non Swadana Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain non swadana sebagai penerima dana, mencakup pelaksanaan dan pelaporan penelitian, pertangggungjawaban keuangan biaya penelitian, pelaksana adalah;
1. Dekan/Direktur/Ka. Satker2. Tim Peneliti 3. Panitia Pengadaan Barang & Jasa4. Panitia Penerima Barang & Jasa
SWAKELOLA DI SATKER
ANGGARAN RISBIN IPTEKDOK
ANGGARAN RISBIN IPTEKDOK
Anggaran penelitian ditetapkan sudah Anggaran penelitian ditetapkan sudah termasuk pajaktermasuk pajak
Anggaran biaya penelitian:Anggaran biaya penelitian:• Honor Terkait output Kegiatan Honor Terkait output Kegiatan • Belanja Perjalanan LainnyaBelanja Perjalanan Lainnya• Belanja Barang Non OperasionalBelanja Barang Non Operasional• Belanja BahanBelanja Bahan• Belanja JasaBelanja Jasa
PERTANGGUNGJAWABAN RISBIN IPTEKDOK
Honor Terkait Output Kegiatan
Pembayaran honor terkain output kegiatan diberikan kepada Tim peneliti dgn ketentuan SPJ sebagai berikut:
- Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes tentang pelaksana penelitian.
- Kuitansi pembayaran honor dan Daftar nama
penerima honor, dikenakan pajak PPh 21 (15%)
Belanja Perjalanan Dinas LainnyaBelanja Perjalanan Dinas Lainnya
Surat Tugas
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Kwitansi Perjalanan Dinas
Bukti-bukti Pengeluaran (Tiket, bording, Kwitansi Penginapan)
Daftar Pengeluaran Riil
Laporan Perjalanan Dinas
Ijin dari Sekneg (perjalanan dinas luar negeri)
Belanja Barang Non Operasional / Belanja Bahan / Belanja Barang Non Operasional / Belanja Bahan /
Belanja JasaBelanja Jasa
1. Pengadaan Langsung
a. Pembelian sd. 250.000
b. Pembelian 250.000 sd. 1 Juta
c. Pembelian 1 jt sd. 5 jt
2. Melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa
a. Penujukan Langsung diatas 5 juta sd. 50 juta
b. Pemilihan Langsung diatas 50 juta sd.100 juta
c. Lelang Umum diatas 100 juta
a. Belanja bahan, belanja Jasa dan belanja barang non operasional yang nilainya sd. Rp 250.000,- dgn ketentuan bukti SPJ sebagai berikut:
Kuitansi pembayaran Bon/Nota/Faktur
(tanda terima barang ditandatangani oleh staf)
1. Pengadaan Langsung1. Pengadaan Langsung
b. Belanja bahan, Belanja Jasa dan Belanja barang non operasional yg nilainya di atas Rp.250.000 kurang dari Rp.1.000.000 dgn ketentuan/bukti SPJ sebagai berikut:
Kuitansi dibubuhi materai Rp. 3.000,- (nama dan alamat perusahaan harus jelas).
Faktur/Nota(tanda terima barang ditandatangani oleh staf.)
c. Belanja Bahan, Belanja Jasa dan belanja barang non operasional yg nilainya di atas Rp. 1.000.000,- sd. Rp. 5.000.000,- dgn ketentuan /bukti SPJ sbb:
Nota dinas Kuitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,-
(nama dan alamat perusahaan harus jelas). Faktur/Nota, rincian barang yang dibeli. SSP & Faktur standar pajak (dikeluarkan oleh
rekanan). faktur pembelian dibubuhi tandatangan staf
penerima barang dan stempel instansi terkait. Foto copy NPWP Pembelian di atas Rp. 1.000.000,-, dikenakan
pajak (PPN 10% dan PPh 1,5 %).
Kelengkapan SPJ kegiatan Lain-lainnya
1. Rapat/pertemuan: - Undangan rapat
- Daftar hadir rapat - Kuitansi/bon kontan - Bon pembelian makanan (kue,
snack) - Notulen kegiatan
2. Penggantian uang hadir/transpot seminar/kursus/
lokakarya:- Undangan- Daftar hadir- Kuitansi pembayaran- Daftar pembayaran- Notulen kegiatan
3. Biaya penggandaan:- Kuitansi - Bon kontan dari toko
4. Lain-lain pengiriman surat/barang:- Resi/Bon pengiriman, prangko- Kuitansi pengiriman
5. Pemeriksaan darah- Nota dinas/SPK- Kuitansi - Faktur
2. Pengadaan bahan & barang non operasional melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa
a. Penujukan Langsung 5 juta ≤ 50 juta
b. Pemilihan Langsung 50 juta ≤ 100 juta
Dokumen Tagihan penujukan/Pemilihan
langsung
SPK/Kontrak & Dokumen lelang
Kwitansi
Faktur / Nota Pembelian
Faktur Standar Pajak
Surat Setoran Pajak (SSP) PPN & PPh
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Penerimaan Barang & Jasa
Resume Kontrak
Seluruh dokumen pengadaan tersebut di atas dibuat dalam 5 (lima) rangkap
MODEL DAN MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN
Model Pencairan Anggaran Model Pencairan Anggaran
• Uang Persediaan (UP)adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
• Tambahan Uang Persediaan (TUP)adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan
• Ganti Uang Persediaan (GUP)adalah uang muka kerja merupakan daur ulang (revolving), dari penggunaan uang persediaan
ALUR PEMBAYARAN
Ka. Satker
KPPN
PENELITI
Permintaan Dana / SPJ
Pencairan Dana
3
21
4
56
PPK BADAN LITBANGKES
SATKER
ALUR PENGADAAN BARANG & JASA
KPPN
KPPN
Permintaan Pengadaan Barang/jasa
Pencairan Dana
Arus Barang
PPBJ
REKANAN
1
3
2
4
6
7
8
5
Tagihan Pengadaan Barang/jasa
DEKAN PENELITI
P. PenerimaBJ
PPK BADAN LITBANGKES